Yayasan HAK Jl. Gov. Serpa Rosa T-091, Farol Dili - Timor Lorosae Tel/Fax.: + 313323 e-mail:
[email protected] E d i s i
Editorial Partisipasi, tranparansi dan representativitas memang telah menjadi keprihatinan banyak orang sejak UNTAET memulai pekerjaannya. Banyak kepurusan dan kebijakan UNTAET yang hany adapat diikuti masyarakat melalui media informasi tradiosional: penuturan dari mulut ke mulut. NCC (National Consultative Council - Dewan Konsultasi Nasional) yang diharapkan menyalurkan aspirasi rakyat tidak dapat melakukan fungsinya secara efektif. Bahkan ada anggotanya yang tidak pernah dapat bertemu dengan rakyat, yang tidak pernah bisa berada di Olympia atau pesawat terbang bersamanya. Belakangan, wakil beberapa organisasi massa dan organisasi nonpemerintah mulai diminta memberikan pandangannya terhadap kebijakankebijakan tersebut melalui mekanisme hearing di NCC. Tapi itu pun tidak banyak membantu, karena suara mereka kadang tak didengarkan. Sesudah pertemuan Lisboa, ada kabar NCC mau diperluas keanggotaannya, dan diberi peranan legislatif. Perubahan ini nampaknya cukup positif. Namun masih ada banyak nada keraguan. Semua orang berharap perubahan nama dan struktur ini dapat juga membawa perubahan pada proses rekonstruksi Timor Lorosae menuju kemerdekaan.
Direito Dwi Mingguan Hak Azasi Manusia 0 7
•
24
J u l i
2 0 0 0
Transisi: Semua Kekuasaan Terpusat Pada UNTAET Rakyat seperti tak pernah mendengar sumbangan NCC pada pemerintahan transisi.
N
CC [National Consultative Council-Dewan Konsultatif Nasional] diharapkan menjadi wadah konsultasi yang menjamin partisipasi rakyat Timor di dalam proses pengambilan keputusan selama masa transisi. Tugasnya adalah memberikan nasehat tentang kebijaksanaankebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah eksekutif dan legislatif. Melalui dewan ini - berupa forum konsultasi bersama, yang terdiri dari wakil rakyat Timor dan UNTAET pendapat, keprihatinan, adat-istiadat dan kepentingan rakyat Timor akan diwakili. Tapi, dewan tidak akan mengurangi wewenang final pemerintahan transisi untuk memenuhi pertanggungjawaban yang ditugaskan pada UNTAET berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 1272/1999. Dewan Konsultatif Nasional beranggotakan 15 orang, yang menurut UNTAET mencerminkan hasil referendum lalu. Tujuh anggota mewakili CNRT, tiga wakil dari “kelompok politik
Pedagang di pasar tradisional. Suaranya sampai ke NCC?
selain CNRT yang telah ada sebelum referendum” dan seorang wakil dari gereja. Selain mereka ada tiga anggota dari UNTAET, sementara ketua NCC dipegang oleh Administrator Transisi. Di dalam Resolusi 1272/1999 jelas disebutkan bahwa mandat UNTAET mencakup kekuasaan eksekutif dan legislatif serta administrasi yudikatif. “Karena mandatnya yang luas itu, seluruh kekuasaan terpusat di tangan UNTAET,” kata Aniceto Guterres Lopes, direktur Yayasan HAK. Dalam prakteknya UNTAET sering melakukan intervensi terhadap pelaksanaan fungsi yudikatif. Misalnya, pada bulan Mei UNTAET dengan terburu-buru mengamandemen peraturan tentang masa penahanan tersangka tindak pidana demi membenarkan penahanan yang dilakukannya terhadap Vitor Alves yang telah melampaui waktu (110 hari). NCC hanya berperan sebagai organ konsultasi. Ini membuat rakyat sulit menilai kinerja mereka. Dalam program legislasi, misalnya, berapa peraturan yang dibuat UNTAET pernah mereka tolak? Adakah peraturan yang diubah setelah melalui proses konsultasi? Atau apakah mereka memberikan usulan peraturan-peraturan? Hal-hal ini yang dapat digunakan untuk menilai kinerja mereka. Yang kita tahu, mereka sering rapat membahas peraturan-peraturan yang disiapkan oleh UNTAET. Menurut Avelino Coelho, NCC harus aktif memberikan pandangan dan nasehat pada UNTAET atas kebijakankebijakannya tentang politik rekonstruksi dan administrasi Timor Lorosae menuju kemerdekaan nanti. “Nyatanya, banyak aspirasi rakyat yang
Direito Utama tak tersalurkan,” katanya., Menurutnya, untuk menyalurkan aspirasi rakyat perlu dibuka saluran komunikasi dan dialog yang intensif, agar masyarakat bisa mempunyai akses pada NCC, begitu pula sebaliknya. Public hearing yang melibatkan kelompok masyarakat seperti NGO berjalan tidak efektif, sebab melupakan kelompok masyarakat lain, seperti pers, pemuda, mahasiswa, dan kelompok adat. “Ini menunjukkan bahwa kelompok sasaran yang dipilih untuk konsultasi di luar struktur NCC pun tidak representatif,” kata Avelino. Idealnya, kata Aniceto Lopes, harus ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Saat ini kekuasaan masih terpusat meskipun ada lembaga NCC. UNTAET memiliki kemampuan, baik sumber daya manusia maupun keuangan, sehingga ia dengan mudah mendominasi NCC. “Seharusnya kekuasaan legislatif diserahkan pada orang Timor Lorosae, sehingga kita tidak saja berbicara mengenai partisipasi tapi juga ada perimbangan antara posisi orang Timor Lorosae, yang lebih tahu tentang bangsa, masyarakat dan negaranya dibandingkan dengan staf UNTAET yang seluruhnya adalah orang asing,” kata Aniceto, tamatan Fakultas Hukum Univesitas Udayana, Denpasar, Indonesia itu. Seharusnya orang Timor Lorosae, kata Aniceto, diberi fungsi untuk mengontrol kekuasaan eksekutif agar bekerja sesuai dengan keinginan orang Timor Lorosae. Apakah NCC telah mengakomodir kepentingan rakyat? Menurut Aniceto, kepentingan rakyat itu sulit terakomodir karena keanggotaan NCC yang tidak representatif. Menurut pengamatan redaksi, golongan yang dipandang perlu diwakili dalam NCC oleh UNTAET adalah pro-kemerdekaan dan prootonomi. Padahal penggolongan masyarakat tidak sesederhana itu. Dalam masyarakat ada golongan petani, buruh, pedagang kecil, profesional, dan sebagainya yang harus diwakili. Selain itu, NCC juga punya masalah berupa tidak adanya komunikasi dengan anggota masyarakat yang seharusnya mereka perjuangkan aspirasinya. Soal rencana penambahan jumlah anggota NCC, Aniceto berkomentar, “Boleh saja asal Direito 07
menambah representasi jika sebelumnya mereka dianggap kurang mewakili berbagai kelompok yang ada, seperti partai politik yang lama maupun yang baru, NGO maupun kelompok dalam masyarakat.” Pendapat Avelino berbeda. Bagi Sekjen Partai Sosialis Timor (PST) itu, yang menjadi masalah bukan jumlah anggota, tapi mutu anggota NCC dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. “Walaupun anggotanya ditambah banyak, tapi tak bisa merumuskan masalah yang ada di dalam masyarakat, ya sama saja.” [Baca: Rubrik Wawancara] ***
pekerjaan yang layak, mendirikan organisasi sosial atau organisasi massa. Kaum perempuan pun harus bebas berpolitik. Artinya, kaum perempuan Timor Lorosae juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan mempunyai kekuatan untuk ikut mengambil bagian dalam keputusankeputusan politik di negara ini. “Mereka harus diberi kesempatan untuk menjadi pejabat atau pucuk pimpinan. Mereka pun harus diberi kebebasan untuk memilih wakilnya dalam parlemen. Kaum perempuan pun diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikiran, ide, aspirasi, kemauan dan tujuannya dalam konstitusi dan hukum negara Timor Lorosae.” Saat ini kaum perempuan sedang memasuki proses yang sulit akibat berbagai krisis. Karena itu, tuntutannya adalah bagaimana mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi kaum perempuan pada masa sekarang dan masa depan. Persoalan lain yang juga penting adalah persoalan emergency, terutama persoalan ekonomi dan keuangan bagi rakyat yang tak memiliki tempat tinggal. Di sisi lain, persoalan-persoalan tersebut membuktikan bahwa kaum perempuan telah memenangkan kesadaran politik mereka. Material bisa hilang, bisa menjadi arang, tapi semangat untuk berjuang dan membebaskan negaranya dari kolonialisme menuju demokrasi tidak luntur.
Sementara Genoveva Martins, anggota NCC, mengatakan bahwa sudah saatnya UNTAET maupun CNRT memberi kesempatan dan peluang bagi kaum perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pemerintahan. “Sebuah langkah positif yang diambil UNTAET sekarang, yakni dengan melibatkan seorang perempuan Timor Lorosae sebagai menteri dalam pemerintahan transisi,” ujarnya. Menurutnya, agenda penting yang menjadi perhatian kaum perempuan saat ini adalah bagaimana memperjuangkan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Kaum perempuan Timor Lorosae, lanjutnya, telah melintasi proses panjang, sejak dari pemerintahan kolonial Portugis, pendudukan ilegal *** Indonesia dan se-karang memasuki pemerintahan transisi. “Kami melihat dan mengetahui bahwa ada agenda penting bagi kaum perempuan, yakni b a g a i m a n a Kaum perempuan Timor Lorosae menempatkan kaum perempuan sama harus diberi kesempatan untuk dengan kaum berpartisipasi dan mengambil lainnya sesuai bagian dalam keputusandengan hak dan kewajibannya,” keputusan politik di negara ini. jelasnya. Kaum Mereka harus diberi kesempatan perempuan juga memiliki hak memilih untuk menjadi pucuk pimpinan. dan dipilih. Mereka Mereka pun harus diberi juga mempunyai kebebasan untuk memilih kebebasan untuk memilih organisasi wakilnya dalam parlemen. p o l i t i k , mendapatkan 24 Juli 2000
2
Photo: Istimewa
Wa w a n c a r a Avelino Coelho
Aspirasi Rakyat Tak Tersalurkan UNTAET tidak memberikan keleluasaan pada anggota NCC untuk memberikan ide, masukan, dan pandangan mereka tentang produk-produk UNTAET. Mengkritisi berbagai kebijakan UNTAET yang tidak demokratis itu, Direito menemui Avelino Coilho. Lelaki kelahiran Ossu, Viqueque yang pernah menempuh pendidikan di Seminari Externato, Balide itu berbicara tentang kendala yang dihadapi NCC. Berikut petikannya.
Pandangan Anda tentang mekanisme konsultasi NCC dengan UNTAET? NCC adalah sebuah lembaga yang terdiri dari tujuh anggota dewan transisi CNRT, tiga orang di luar CNRT dan dua kursi untuk kelompok prootonomi. Pe. Jose Antonio mewakili gereja dan empat orang dari UNTAET. NCC dibentuk dengan satu harapan, badan ini dapat mewakili aspirasi dari seluruh komponen bangsa Timor Lorosae dengan memberikan pandangan, nasehat atau rekomendasi tentang kebijakan atau peraturan yang akan diimplementasikan oleh UNTAET selaku pengendali pemerintahan transisi. Tapi kenyataannya justru banyak aspirasi rakyat yang tak tersalurkan. Akibatnya, muncul berbagai tuntutan dan harapan terutama dari kalangan NGO, organisasi pemuda dan mahasiswa. Sikap mereka membuat kita berpikir, bagaimana NCC bisa mewakili aspirasi semua orang. Karena itu perlu dimaksimalkan mekanisme konsultasinya. Diharapkan pula tersedia saluran agar masyarakat bisa diberi akses pada NCC, begitu pula sebaliknya. Tapi, itu pun masih di persimpangan jalan. Bagaimana langkah kongrit NCC memberikan konsultasi kepada UNTAET? Selama ini UNTAET menyiapkan draft peraturan-peraturan yang katanya telah dikonsultasikan dengan tenagatenaga teknis, yang kita sendiri tidak tahu latar belakangnya. Mereka ini cukup memainkan peranan penting. Seringkali UNTAET mengatakan akan konsultasi dengan masyarakat sipil. Baru kemudian draft peraturan itu dibawa ke rapat NCC, mendengar pandangan anggota NCC dan apa 3
rekomendasi yang akan diberikan. Tapi tidak pernah terjadi. Sementara itu setiap pandangan dan rekomendasi yang kita sampaikan dalam rapat konsultasi tidak otomatis diterima, karena tergantung pada kebijakan UNTAET. Ini berarti mekanisme yang diciptakan tidak memberikan kesempatan secara maksimal pada anggota NCC. Sebenarnya dalam membuat peraturan ada tiga tahap, yakni tahap pembuatan draf atau rancangan peraturan, tahap konsultasi, dan tahap sosialisasi sebelum peraturan itu diimplementasikan. Tujuannya untuk meng-etahui siapa sasarannya. Misalnya, peraturan tentang pers maka kelompok yang harus dikonsultasi adalah kelompok pers. Tapi sekarang justru sebaliknya. Mekanisme seperti itu tidak pernah berjalan, sehingga konsultasi yang dilakukan mengambang. Semestinya, setelah melakukan konsultasi baru dibawa ke rapat konsultasi karena sebelumnya telah mendengar aspirasi dari kelompok sasaran. Fakta lainnya, selama ini anggota NCC tidak pernah melakukan konsultasi langsung dengan masyarakat. Misalnya, saya yang mewakili kelompok sosialis paling tidak hanya berkonsultasi dengan anggota Partai Sosialis Timor (PST). Dan saya tidak bisa membuka hubungan dengan kelompok-kelompok lain seperti NGO atau kelompok pemuda. Anda pernah mengusulkan mekanisme seperti itu pada UNTAET? Pernah. Beberapa kali saya mengusulkan mekanisme konsultasi seperti itu. UNTAET menanggapinya dengan mengadakan public hearing. Mereka mengundang kelompok-kelompok Direito 07
yang berkepentingan seperti NGO untuk berbicara dan menyampaikan pandangan mereka. Itu baru dilakukan beberapa bulan yang lalu, tapi saya masih menilai kurang efektif. Peraturan yang dikeluarkan UNTAET apakah mencerminkan aspirasi rakyat? Bagi rakyat Timor Lorosae ada persoalan, karena peraturan yang ditetapkan UNTAET merupakan kebijakan politik yang akan diimplementasikan. Sekarang kita belum memiliki satu kebijaksanaan dan program politik sebagai referensi untuk membuat counter sugestion atas peraturan-peraturan UNTAET. Misalnya, ketika UNTAET membuat peraturan tentang pertanahan, apa politik kita tentang tanah yang terkait dengan kepentingan seluruh bangsa? Untuk itu kita harus mempertahankan ketika dihadapkan dengan peraturan UNTAET. Mungkin UNTAET akan membuat peraturan pertanahan dari negara lain yang sifatnya liberal. Langkah-langkah untuk counter sugestion harus kita siapkan. Seluruh aspek kehidupan Timor Lorosae ke depan harus dirumuskan bersama-sama. Tapi selama ini kita kesulitan karena belum mempunyai kesatuan program nasional yang jelas. Maka, dalam kongres CNRT yang akan datang harus dititik-beratkan pada perumusan program nasional agar kita bisa membawanya ke UNTAET. Semua orang Timor Lorosae harus punya satu visi dan pandangan, entah mereka menjadi anggota CNRT, partai politik, organisasi pemuda atau NGO. Dengan penambahan jumlah anggota menjadi 33 orang apakah itu akan lebih meningkatkan efektifitas kerja NCC? 24 Juli 2000
Wa w a n c a r a Saya tidak melihat dari segi jumlah, tapi kualitas. Kualitas yang representatif harus ada keterpaduan dalam visi, misi, dan pandangan. Dengan demikian setiap anggota membawa aspirasi seluruh komponen bangsa yang merupakan satu kesatuan nasional. Karena tidak ada visi dan pandangan yang sama, akhirnya saya harus berbicara dari kacamata sosialis. Menurut saya, sekali pun anggota NCC ditambah menjadi 100 tetap tidak akan berjalan dengan efektif, karena anggota NCC tidak tahu akan berbicara tentang apa. Bahkan ada yang diam saja. Dalam kongres CNRT mendatang, saya mengusulkan agar memperhatikan aspirasi nasional, baik kelompok yang ada di dalam CNRT maupun yang ada di luar. Semua kelompok yang ada harus dilibatkan dalam penyusunan program itu. Kelompok pemuda apa programnya dan CNRT bagaimana. Misalnya, masalah ekspor kopi, CNRT mengatakan harus ada pajak, tapi PST mengatakan tidak usah atau yang lain mengatakan pajaknya sebesar 2%. Ini terserah. Semua perbedaan pandangan itu dirumuskan menjadi satu kesatuan demi kepentingan nasional. Tentang latar belakang pergantian nama NCC menjadi NLC (National Legislative Council - Dewan Legislatif Nasional)? Perubahan nama itu ada usul dari UNTAET, anggota NCC, CNRT dan PST. Dalam demonstrasi buruh di kantor UNTAET beberapa waktu lalu, kita meminta agar NCC diubah fungsinya, tidak hanya konsultasi. Konsultasi itu membuat UNTAET tidak terikat dengan pandangan, ide dan masukan dari anggota NCC. Berdasarkan pertimbangan usul dan saran dari masyarakat kita mengusulkan untuk menganti fungsi, nama, dan komposisinya. Penambahan jumlah anggota menjadi 33 itu oke, tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana memilih wakil dari distrik. Karena infrastruktur demokrasi dalam sistem politik kita belum berjalan secara maksimal. Masa kerja UNTAET telah berjalan sembilan bulan tapi mereka belum mengorganisir partai politik, belum mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur tentang keberadaan Direito 07
partai politik di Timor Lorosae. Dalam sebuah masyarakat ada dua elemen infrastruktur demokrasi. Pertama, partai-partai politik yang harus mengirim wakil-wakilnya ke da- lam sistem, dan kedua ialah kelompok penekan (pressure group) yang menjalankan fungsi social control, seperti pers atau NGO. Tampaknya kedua kelompok ini belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Kita kesulitan dalam menentukan wakil dari Baucau, Dili atau Suai, misalnya. Saya pernah menawarkan agar calon UNTAET bisa memiliki 5-6 nama calon dan me- reka harus dikonsultasikan dengan masyarakat, institusi yang ada untuk melihat persentasinya, sehingga mereka betul-betul di-kenal oleh masyarakatnya. Artinya NCC tidak saja di Dili ...
tidak akan bingung dalam menjalankan tugasnya. Ada forum NGO untuk diminta konsultasi, ada parati politik, ada kelompok pemuda, dan kelompok pers. Langkah ini harus dibangun mulai dari sekarang. Tuntutan pembentukan partai politik cukup kencang sementara UNTAET belum membuat peraturan kepartaian? Beberapa kali saya telah berbicara dengan UNTAET ketika mereka mengatakan tidak ada anggaran untuk partai politik. Menurut pemahaman saya, UNTAET mempunyai dua fungsi, yakni membangun kembali Timor Lorosae dan menyelesaikan persoalan yang belum rampung. Itu pertama. Kedua adalah mempersiapkan Timor Lorosae menuju kemerdekaan. Pembentukan pemerintahan ke depan harus melalui pemilihan umum yang multipartai dan
Ya, kita pernah mengusulkan agar dibentuk juga dewan distrik. Tapi mereka lebih memikirkan NCC di tingkat pusat baru Setiap pandangan dan ditarik wakil darekomendasi yang disampaikan ri setiap distrik. Saya tetap berpandalam rapat konsultasi tidak dangan, bahwa otomatis diterima, karena harus ada dewan tergantung pada kebijakan di distrik. Persoalannya, bagaimaUNTAET. Ini berarti mekanisme na kita mengolah yang diciptakan tidak memsistem demokrasi berikan kesempatan secara ini dan bagaimana bentuknya, subsmaksimal pada anggota NCC. tansi demokrasi macam apa. Menurut Anda sistem demokrasi Timor Lorosae ke depan itu seperti apa? Saya mengusulkan suatu sistem demokrasi yang betul-betul demokrastis. Pertama, peranan partai politik harus dimaksimalkan, kedua peranan kelom-pok penekan seperti pemuda, NGO juga harus jelas. Semua kepentingan dan aspirasi dari kedua kelompok ini harus diperhatikan untuk mem-bentuk sistem demokrasi di dalam NCC. Dua kelompok politik ini harus diberikan kesempatan untuk membangun mekanisme yang demokratis dalam mengiring wakil dan duta mereka. Kalau semuanya jelas maka UNTAET 24 Juli 2000
bebas. Sampai sekarang belum ada partai politik yang melakukan kegiatan karena belum ada UU Kepartaian. Saya telah mengusulkan pada bagian politik UNTAET untuk mempertimbangkan pembuatan peraturan tentang kepartaian menyusul UU tentang pemilu. Karena pada prinsipnya, suka atau tidak, hak berserikat dan berorganisasi melekat pada diri setiap orang. Maka, sekarang sudah ada inisiatif dari rakyat untuk membentuk partai politik dan membuka kantor partainya. UNTAET harus memikirkan peraturan untuk mengatur hakhak politik mereka. Perlu ada legalitas agar hak mereka tidak diinjak-injak oleh orang lain. *** 4
O p i n i Menelusuri Lorong-lorong Pemerintahan Transisi Oleh Aderito de Jesus Soares* “Sorry, I am very busy! I have no time”. membaca satu peraturan yang telah berlangsung pada waktu dan ruang Maaf, saya sangat sibuk. Saya tidak ada dikeluarkan oleh UNTAET selama ini. yang hampir bersamaan? waktu. Begitu ucapan yang sering Lalu bagaimana dengan laluTidak ada yang tahu. Namanya meluncur dari mulut para pekerja lalangnya kendaraan di kota Dili saja masa transisi. Bukankah semuanya UNTAET ketika mereka berpapasan atau seharian penuh itu? Rupa-rupanya berada di tangan UNTAET? Mereka bertemu dengan orang Timor Lorosae. helikopter pun seperti tak ingin mengendalikan kekuasaan eksekutif, Rakyat hampir mendengarnya setiap ketinggalan. Pada malam hari ada saja legislatif, dan judikatif sekaligus. Begitu hari. Sementara di kota Dili, yang tertera dalam mandat melaju berbagai jenis Resolusi Dewan Keamanan Di kantor para hakim, kita akan menjumpai kendaraan. Kendaraan roda PBB No. 1272. Itu tidak bisa empat maupun roda dua itu diganggu gugat, begitu suasana yang menyakitkan. Mereka harus lalu lalang sejak pagi-pagi kata sebagian besar mencari-cari mesin printer untuk mencetak buta hingga tengah malam. pimpinan UNTAET. dokumen yang telah mereka ketik, karena Dan Dili pun mulai macet. Bukankah Resolusi Jumlah kendaraan Dewan Keamanan No. 1272 memang tak ada printer (juga komputer) yang meningkat tajam dibanding keluar tahun lalu? Kondisi cukup. Bandingkan dengan peralatan yang pada zaman pendudukan Timor Lorosae pada masa digunakan untuk bekerja staf UNTAET di kantor militer Indonesia. Di setiap itu tentu berbeda dengan sudut kota Dili pun kini keadaan sekarang. pusat mereka. muncul bermacam-macam Bukankah sudah saatnya restoran yang menyajikan untuk “merevisi” resolusi berbagai menu ala barat seperti hotdog, helikopter UNTAET yang dengan cuma- tersebut, sehingga dapat memberi hamburger, sandwich, dan lain-lainnya. cuma menyediakan “penerangan” kesempatan lebih luas pada rakyat Timor Kita tentu sulit menemukan kedai yang dengan lampu sorotnya. Apa yang Lorosae dalam proses transisi itu. Dan menjajakan fehuk tunu [ubi jalar bakar] mereka lakukan dengan semua kalau kita mau berbicara mengenai atau batar fai [jagung tumbuk yang kesibukan tersebut? Lalu bagaimana demokrasi, maka sudah saatnya untuk direbus dengan bunga pepaya]. Kedua dengan lalu-lintas yang serba semrawut membuka kesempatan yang lebih luas jenis makanan ini merupakan makanan di kota Dili? Mereka bahkan membuat pada rakyat Timor Lorosae untuk terlibat kesukaan katuas dan ferik di kampung- semakin semrawutnya lalulintas yang dalam proses ini? kampung di seluruh penjuru Timor sudah kacau balau itu. Hingga kini belum Saat ini, secara tiba-tiba rakyat ada aturan atau rambu-rambu lalu-lintas Timor Lorosae disodori beberapa nama Lorosae. Kalau kita mengunjungi kantor dan lampu pengatur kendaraan di orang Timor Lorosae sebagai calon pusat UNTAET, di gedung bekas kantor perempatan jalan. Sementara peraturan “menteri”. Sementara kita juga gubernur, dan ketika memasuki kantor mengenai investasi malah telah keluar mendengar bahwa akan dibentuk pusat informasi, kita akan menjumpai sejak beberapa bulan lalu. Lalu, untuk Dewan Nasional (National Council) beberapa lemari penuh dengan siapa semuanya itu? yang seluruh anggotanya terdiri dari Pemandangan yang lain lagi kalau orang Timor Lorosae. dokumen, berupa gazette (kumpulan Tapi, peraturan yang dikeluarkan oleh kita mengunjungi Pengadilan Distrik di persoalannya, mereka diangkat untuk UNTAET), Tais Timor (koran resmi kota Dili - yang disebut sebagai Distric berbuat apa? Bagaimana dengan mandat UNTAET), selebaran yang berisi kata- Court of Dili — di sana kita akan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. kata “sulit” dalam bahasa Tetum, Inggris, menemui banyak orang yang datang 1272? Bisakah mereka — baik menteri Indonesia, dan Portugis, serta berbagai untuk mengadukan masalahnya. Tapi maupun anggota Dewan Nasional — selebaran yang berisi pengumuman pada saat yang bersamaan, kalau kita bertindak lebih berani berhadapan yang dikeluarkan oleh pusat informasi masuk ke kantor pengacara publik atau dengan Resolusi Dewan Keamanan No. UNTAET. Ironisnya, ketika kita kantor para hakim, kita akan menjumpai 1272 tersebut? Mudah-mudahan mengujungi salah satu aldeia di kota suasana yang agak menyakitkan. Resolusi Dewan Keamanan No. 1272 Dili — di kantor cefe de suco, misalnya, Kenapa? Mereka masih harus mencari- tidak menjadi “kitab suci” bagi mereka kita tidak menemui satu pun dokumen cari mesin printer untuk mencetak yang menjadi “menteri” dan menjadi seperti yang berserakan di kantor dokumen yang telah mereka ketik, karena anggota Dewan Nasional mendatang. UNTAET tersebut. Ini masih di kota Dili. di sana memang tidak ada printer (juga Sehingga, masa transisi ini bisa Coba bayangkan di luar kota. Misalnya, komputer) yang cukup. Coba dijalankan dengan keterlibatan penuh di Sub Distritu Turiscai, Same. Rakyat bandingkan dengan peralatan yang rakyat Timor Lorosae. kebanyakan di pelosok Turiscai pasti digunakan untuk bekerja staf UNTAET kebingungan dengan mahkluk yang di kantor pusat mereka. Dan pada saat * Pengacara, aktif di Sahe Institute for bernama “transisi” itu. Bukan saja yang bersamaan, kita melihat banyak Liberation. rakyat kebanyakan, tapi hal yang sama kendaraan UNTAET lalu-lalang di kota juga dihadapi para pimpinan lokal. Dili, restoran yang dibuka di kiri dan Bahkan mereka mengaku tak pernah kanan jalan. Bagaimana semua ini 5 Direito 07 24 Juli 2000
Serba Serbi Pembahasan Draft Peraturan Ketenagakerjaan Sepuluh Juni lalu, Seksi Social Service UNTAET telah menyelesaikan rancangan “Peraturan Standar Ketenagakerjaan dan Peraturan Hubungan Ketenagakerjaan”. Setelah mereka meminta komentar dari pihak pengusaha, buruh dan kelompok masyarakat sipil, pada pada awal Juli lalu, Sahe Institut for Liberation, LAIFET, Yayasan HAK, CDHTL — yang bergerak dalam advokasi buruh bersama Serikat Pekerja UNTAET, Pelabuhan dan Konstruksi mengkaji kedua draft tersebut di Wisma Comissão Dereitos Humanus Timor Lorosae (CDHTL) di Dili. “Hasil diskusi ini akan disampaikan pada Seksi Social Service agar mereka bisa memperbaiki rancangan peraturan yang masih banyak kelemahannya itu,” tutur Silverio dari Divisi Pengkajian Yayasan HAK. Kedua rancangan itu akan segera diberlakukan setelah hearing dengan NCC. *** Lokakarya Lospalos
HAM
di
Pemegang tampuk pemerintahan transisi, UNTAET, yang memulai masa kerjanya sejak 25 Oktober 1999 lalu, ternyata belum berhasil mengurangi persoalan yang tersisa akibat pembumihangusan wilayah Timor Lorosae, yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia dengan bantuan TNI. Paling tidak itu yang dirasakan rakyat. Jumlah pengangguran semakin membengkak, karena lowongan pekerjaan yang ditawarkan Direito 07
oleh UNTAET maupun NGO Internasional hanya mampu menyerap segelintir orang yang memiliki kualifikasi di atas rata-rata. Sarana belajarmengajar pun serba terbatas. Penghargaan bagi guru juga sangat kurang. Selain itu, pelayanan publik selama masa transisi nyaris terabaikan. Untuk menjawab masalah tersebut, Yayasan HAK bekerjasama dengan USC Canada Dili, Yayasan Satunama Yogyakarta, dan Paroki Lospalos mengadakan lokakarya dengan tema “HAM dan Penyelesaikan Konflik di Timor Lorosae”. Acara yang berlangsung pada 11-13 Juli itu diikuti oleh 37 orang Katekis dan Mudika. Materi yang dibahas antara lain masalah rekonsiliasi, hak asasi manusia, penegakan hukum, resolusi konflik, dan peyananan publik sebagai hak asasi manusia. *** Investigasi Kasus Tanah di Baucau
kasus itu terjadi di Baucau Kota. Keterangan dari saksi, korban, dan pelaku yang dihimpun itu sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah. Melalui mediasi, misalnya. Tapi bila memang tak juga menemukan titik temu, maka kasus tersebut dapat diselesaikan melalui meja hijau. *** Kegiatan di Rumah Rakyat Tim Divisi Bantuan Emergensi Yayasan HAK di wilayah barat, pada awal bulan lalu mendapat kunjungan dari Oxfam, mitra kerja Yayasan HAK. Sergio dan Jane dari Oxfam yang ditemani Antonio Geronimo dari Divisi Bantuan Emergensi itu ingin mengetahui perkembangan kegiatan rumah rakyat yang terletak di Bazartete, Maubara, Memo, Atabae, dan Lolotoe. Namun, karena keterbatasan waktu kedua tamu itu hanya sempat mengunjungi Desa Atabae di zona Atabae dan Desa Memo di Maliana. Sergio dan Jane kemudian berdiskusi dengan Pe. Andreas Hane, SVD selaku penanggungjawab kegiatan di wilayah tersebut. Dari pertemuan informal itu mereka membahas masalah seputar kelompok kerja, jenis kegiatan, sarana yang
Kasus sengketa tanah semakin merajalela saja. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, Yayasan HAK menelusuri kasus sengketa tanah yang diadukan oleh masyarakat. Untuk itu, staf D i v i s i Advokasi melakukan investigasi sengketa tanah milik Gaspar Coreia di Seical dan perampasan r u m a h Antonio da Luz Ung di Bahu, pada 6-9 Juli lalu. Dua Staff Bantuan Emergensi. Distribusi dan pendampingan. 24 Juli 2000
6
Serba Serbi paku juga diserahkan pada kelompok dampingan Divisi Bantuan Emergensi di Stasi Misionari Zona Atabae. Pada hari yang sama, Luis dan Julio juga menyerahkan beras sebanyak 0,5 ton di Zona Balibo. Bantuan yang ditujukan untuk kelompok rawan pangan tersebut langsung diserahkan kepada Sekretaris CNRT, yang langsung diserahterimakan pada Adao de PurificaMasyarakat Perajin. Rekonstruksi dari bawah. ção sebagai penanggungjawab di digunakan serta bantuan yang zona tersebut. diberikan oleh NGO lokal maupun internasional. Selain itu, Divisi Bantuan “Terdapat 20 kelompok kerja. Emergensi juga melakukan Dua belas kelompok lahan pelayanan kesehatan di Desa basah dan sisanya lahan Manapa Zona Cailaco, Distrik kering,” tutur Antonio. Bobonaro. Kegiatan yang Sementara pada dilakukan pada pertengahan pertengahan bulan lalu, staf Juni lalu itu dilakukan oleh lapangan Jesuit Refugee Serv- Fransisca Nunes, Angelica do ice (JRS), sebagai mitra kerja Amaral, Luis de Oliveira, dan Rumah Rakyat wilayah barat Antonio Lay. meninjau kegiatan di Desa *** Memo yang tengah membuat bendungan air. Rogerio Viegas mengatakan, “Air dari sungai Perkembangan Konflik Nunura itu dialirkan ke saluran Tanah di Uatolari irigasi dengan menggunakan sistem tradisional, yaitu Pada 14-17 Juli lalu, Yayasan menggunakan batu.” Se- HAK yang diwakili oleh Oscar mentara bendungan di Atabae da Silva dan Silverio Pinto telah berfungsi. Bendungan itu Baptista bersama pihak Land menggunakan sumber dari & Property UNTAET Dili sungai Loes. telah melakukan kunjungan ke Bantuan lain berupa alat Uatolari, Viqueque. Tujuannya pertanian, peralatan tulis dan untuk menindaklanjuti memoberas diserahkan oleh Luis de randum saling pengertian Oliveira dan Julio Fernandes antara Suco Macadique dan pada sekretaris Yayasan Matahoi dengan Suco Raimaran, Celestino dos Uaitame, Afaloicai, Babulo Santos pada akhir bulan lalu. dan Vesoru mengenai proses Bantuan berupa parang dan penyelesaian sengketa tanah 7
Direito 07
persawahan. “Kami ingin tahu perkembangan pengumpulan data yang dilakukan oleh panitia pelaksana,” tutur Oscar da Silva, Kepala Divisi Pendidikan dan Pengorganisasian. Dalam pertemuan pada 14 Juli ternyata hanya sebagian data saja yang telah terkumpul. Sementara dari Desa Macadique belum ada data yang berhasil dikumpulkan. Di antara anggota tim pelaksana tidak ada koordinasi dan masing-masing bekerja sendiri-sendiri. “Mereka masih saling mencurigai, sehingga keberatan ketika harus menyerahkan data yang telah terkumpul itu.” Dari tiga desa yang telah mengumpulkan data adalah 10 orang dari Afaloicai, Uaitame tujuh orang sedangkan Matahoi tiga orang. Data tersebut langsung diserahkan pada Yayasan HAK dan Land & Property Section UNTAET. Sedangkan pada pertemuan tanggal 15 Juli menyepakati pertemuan pada 3-6 Agustus mendatang, yaitu dengan membentuk Panitia Mediasi. Panitia tersebut terdiri dari Land & Property Dili, CNRT Distrik Viqueque, UNTAET Distrik Viqueque, Yayasan HAK, Falintil, Assosiasi Makaer Fukun, pihak gereja, Komisi Perdamaian dan Keadilan Paroquia Uatolari, Komisi Investigasi dan Konsultasi Uatolari, CivPol, para tokoh adat, enam orang Chefe de Suco Posto Uatolari dan mereka yang terlibat dalam kasus sengketa tanah tersebut. ***
24 Juli 2000
Ami Lian Mekanisme Penentuan Anggota Harus Melibatkan Rakyat NCC tidak lebih dari kumpulan politisi, sebagai badan legimitimatif bagi kebijakan-kebijakan UNTAET. Mereka kurang proaktif dalam mengambil inisiatif untuk mengubah kebekuan situasi. Hubungan NCC dengan rakyat juga tidak jelas. Karena itu, perubahan NCC menjadi NLC merupakan satu perkembangan positif jika dilihat dari konteks partisipasi publik dalam pemerintahaan transisi. Apalagi akan melibatkan wakil dari generasi muda dan kalangan independen. Mengenai penambahan jumlah anggota? “Telah duduk tujuh orang wakil dari CNRT, tapi ada prediksi bahwa utusan dari 13 distrik kemungkinan besar akan didominasi oleh CNRT. Mereka diharapkan akan berbicara atas nama rakyat,” tutur Joao Sarmento, Sekretaris Umum DSMPTT. Karena itu perlu membangun mekanisme yang memperhatikan rakyat. Misalnya, wakil distrik dipilih oleh rakyat lewat para tokoh adat, kelompok pemuda, perempuan, dan kelompok lainnya. Mereka juga harus bekerja lebih efektif dan perlu dibentuk lembaga informal sebagai tempat konsultasi rutin dengan rakyat. “Ini penting karena selama ini hanya sedikit anggota NCC yang memiliki akses ke masyarakat.” Wakil Pemuda Harus Ditambah Selama ini NCC hanya menjadi tempat koordinasi, sehingga tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan di Timor Lorosae. Minimal harus ada 5 wakil dari generasi muda. Kenapa? “Mayoritas penduduk Timor Lorosae adalah kaum muda dan untuk membangun kaderisasi,” kata Nino Santana dari IMPETTU. Selain itu, jika dilihat dari prespektif komitmen kerakyatan, maka generasi tua yang mendominasi Timor Lorosae saat ini, termasuk mendominasi keanggotaan NCC, lebih mengutamakan kepentingan politik dan idiologi partai daripada berkonsentrasi pada kebutuhan dan tuntutan rakyat. Sementara kaum
muda yang nota bene tidak terikat secara langsung dengan kelompok atau partai politik akan lebih berpeluang untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan Melupakan Rakyat Saya ingin mengingatkan, selama 24 tahun pengalaman kita dijajah Indonesia, apa yang namanya badan legislatif atau dewan perwakilan rakyat itu malah menjadi dewan pemeras dan penekan rakyat. Dengan pengalaman ini, “Saya ingin mengatakan, setelah menjadi anggota NLC, ke-33 orang itu jangan melupakan rakyat. Mereka menduduki jabatan itu karena kepentingan dan atas nama rakyat. Mereka harus melayani rakyat dan berani menerima kritik dari rakyat, entah itu seorang desa, kampung atau seorang gembel,” kata Alexandre Mendes, Cefe Aldeia 20 de Maio, Becora. Emergency yang Utama Pembicaraan seputar perubahan NCC menjadi NLC tidak menarik perhatian masyarakat di pelosok. Sebabnya karena kurangnya sosialisasi sampai ke tingkat bawah. JS (28), seorang warga Maubara mengatakan, “Saya tidak tahu apa itu NCC, apa pula tugas dan fungsinya.” Persoalan yang paling utama saat ini adalah menjawab tuntutan emergency di segala bidang, terutama pangan, rumah, dan kesehatan. “Di Kampung kami, tidak pernah dikunjungi dokter. Jika ada yang sakit, kami harus mengantarkan berobat sampai ke kota. Bantuan makanan pun sudah sulit, kecuali jagung untuk janda dan orang cacat.” Para wakil rakyat itu, kata JS, jangan hanya duduk di kursi yang empuk dan ngomong hal-hal yang sebenarnya bukan tuntutan riil masyarakat. Jangan Hanya Sekadar Ganti Nama Mengomentari pergantian nama NCC menjadi NLC, Joanico Reis, pemuda Bucoli mengatakan, pergantian itu harus dibarengi dengan ketegasan
fungsi tugas dan wewenangnya. “Kalau hanya sekadar mengubah nama dan menambah personil, ya sama saja. Tugas, fungsi dan wewenang NCC tidak sama dengan NLC. Dan itu harus dipertegas.” Pemuda yang sekarang aktif mengembangkan koperasi petani di desanya itu, menjelaskan bahwa berdasarkan mekanisme demokrasi, maka penentuan anggota legislatif nasional harus melalui pemilihan umum. “Wakil yang ditunjuk rakyat memikul tanggung jawab, karena membawa aspirasi rakyat untuk mereka perjuangkan.” Ia tidak tahu bagaimana mekanisme pemilihan dan kriteria calon anggota NLC. “Jangankan mekanisme pemilihan, kriteria calon anggota saja saya pikir belum banyak masyarakat yang tahu.” Kurangnya sosialisasi itu menunjukan bahwa kerja UNTAET kurang transparan. Harus Ada Kriteria yang Jelas Bagi saya tidak penting siapa dan dari mana orang-orang yang akan duduk sebagai anggota NLC. Yang penting, harus disepakati dulu sebuah kerangka atau konsensus tentang kriteria bagi seseorang yang akan duduk sebagai anggota NLC. Tome Geronimo mengusulkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota NLC, yakni: pertama, memiliki kapasitas teknis yang memadai danm mempunyai kemauan keras untuk membangun. Kedua, harus berjiwa demokrat. Dan yang terakhir, harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Sebelum seseorang diangkat, terlebih dulu ia harus mengkampanyekan misi dan program yang akan dilakukannya. Sosialisai program ini akan bermanfaat bagi rakyat untuk membangun mekanisme kontrol yang efektif. “Seandainya setelah duduk sebagai anggota NLC, seseorang tidak menepati janjinya pada rakyat, maka rakyat punya hak untuk menggantikannya dengan yang lain.”
Redaksi Direito Pemimpin Redaksi: Rui Viana Editor: TI Lay Out: Quim Staff & Reporter: Neves, Rodrigues, Exposto, Silva, Borges, Julio, Bangbo, Abel. 8 Direito 07
***
Diterbitkan atas dukungan:
24 Juli 2000
