Yayasan HAK
Jl. Gov. Serpa Rosa T-091, Farol Dili - Timor Lorosae Tel.: + 670 390 313323 Fax.: + 670 390 313324
Direito
e-mail:
[email protected]
Dwi
E d i s i
Mingguan
14
Hak
Azasi
Manusia
16 April 2001
Menggugat Pelaku Kekerasan Timor Lorosae di Amerika Serikat
L
Sidang pengadilan yang dilaksanakan 27-29 Maret lalu dilangsungkan secara in absentia (tanpa dihadiri oleh tergugat).
etnan Jenderal Johny J. Lumintang, sekarang Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Indonesia digugat di pengadilan di Amerika Serikat. Gugatan ter-
sebut diajukan atas nama enam orang Timor Lorosae, yang anggota keluarganya dibunuh dan harta bendanya dihancurkan, pada saat terjadinya kekerasan besar-besaran menyusul keFoto: Website Solidamor dan ETAN/US
Bandit bersenjata anti-kemerdekaan beraksi di Dili. Foto kecil: Letnan Jenderal Lumintang
Daftar Isi Direito Utama ........................... Menggugat Pelaku Kekerasan Timor Lorosae
Lorosae di Amerika Serikat 1-2 ... Allan Nairn: Jenderal Lumintang, Murid Kesayangan Amerika Serikat 3 Info Hak Asasi Manusia ...... ETAN/US Mendukung Keadilan untuk Timor 4 InfoHukum ........................... Mengapa Pengadilan Dilakukan di Amerika 5 Wawancara ............................... Aniceto Neves: Memperjuangkan Rasa Keadilan 6 Opini ...................................... Mereka Datang untuk Memberikan Kesaksian 8 Serba Serbi .................................................. Pelatihan Masalah Seks dan Gender 10 ........................................ Pengurus Baru Koperasi Ukun Rasik An 10 ............................................................................ Kegiatan RR Baucau 10 ......................................... Bantuan untuk Korban Insiden Viqueque 10 Ami Lian ........................................... Kesempatan untuk Mendapatkan Keadilan 11 ............... Pemerintah Indonesia Menentang Pengadilan In-Absentia 11 .... Bukti Pamungkas Tentang Kuasa Teror yang Direncanakan TNI 11 ......................................................... Bukti-bukti Kejahatan Lumintang 12
menangan pilihan merdeka pada Konsultasi Popular 30 Agustus 1999. Pihak penggugat diwakili oleh para pengacara dari organisasi Center for Constitutional Rights (CCR, Lembaga Hak-hak Konstitusional), New York dan Center for Justice and Accountability (CJA, Lembaga untuk Keadilan dan Pertanggungjawaban), San Francisco. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik Columbia, ibukota AS Washington ini adalah kasus perdata untuk perbuatan eksekusi kilat, penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, kejahatan terhadap kemanusiaan, kematian tidak wajar, serangan dan pemukulan, sengaja menimbulkan tekanan perasaan. Penggugat pertama, seorang perempuan yang namanya disamarkan menjadi Jane Doe I, kehilangan seorang anaknya karena dibunuh oleh tentara Indonesia. Pada 6 September, anak lakilaki yang namanya disamarkan menjadi John Doe I, itu ditembak di rumahnya. Sebelumnya anggota milisi berkali-kali mendatangi rumah keluarga mereka mengancam akan membersihkan kelompok pro-kemerdekaan. Penggugat kedua, seorang laki-laki, John Doe II, pada bulan September dihentikan oleh seregu tentara di Dili. Mereka kemudian menginterogasi, memukul dengan popor senapan, dan kemudian menendangnya sampai jatuh. Selanjutnya, ketika ia berusaha melarikan diri, tentara menembak pada kaki-
Editorial
K
ita tahu, proses peradilan atas kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang berat sebelum dan sesudah Konsultasi Popular, 1999, berjalan sangat lamban. Terutama proses pembentukan pengadilan hak asasi manusia di Indonesia dan pengadilan di Timor Lorosae yang menyediakan panel khusus untuk kejahatan berat. Sangat banyak bukti untuk mengadili pelaku kejahatan berat itu. Begitu banyak bangunan hancur rata dengan tanah. Ribuan orang menjadi korban kekerasan dan puluhan ribu orang masih berada di Timor Barat. KPPHAM Indonesia dan Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Lorosae telah membuat laporan tentang itu. Tetapi, mengapa semuanya berjalan lamban? Tak ada tanda-tanda akan dibentuknya pengadilan internasional untuk kejahatan tahun 1999 itu. Xanana Gusmao, di Universitas Colombia, AS belum lama ini malah mengatakan, rakyat Timor Lorosae tidak
memprioritaskan pengadilan internasional karena banyak masalah yang lebih mendesak.
Siapa yang dimaksudkan dengan rakyat Timor Lorosae itu? Pada saat ini memang kita semua membutuhkan beras, pendidikan, dan fasilitas dasar lainnya. Meskipun begitu, tidak berarti bahwa rakyat yang telah menjadi korban tak butuh keadilan. Sudah jelas kita tak mungkin mengharapkan peradilan di Indonesia. Organisasi-organisasi hak asasi manusia di Indonesia saja menuntut pembentukan pengadilan internasional. Sementara di sini, UNTAET seperti menutup mata dan telinga meskipun telah menerbitkan Regulasi No. 15/2000 tentang Pembentukan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Berbicara hukum berarti berbicara tentang keadilan.Rakyat Timor yang telah lama menjadi korban ketidakadilan tentu paham betul bahwa keadilan adalah kebutuhan pokok yang mendesak. Karena itu pengadilan untuk kejahatan berat 1999 harus menjadi prioritas sekarang juga. ***
Direito 14
nya. Karena perawatan rumah sakit tidak memadai, ia kemudian mengalami infeksi. Akhirnya kakinya terpaksa diamputasi. John Doe III, seorang laki-laki pekerja hak asasi manusia, yang bersama penggugat keempat yang adalah ayahnya, John Doe IV, dan kakak laki-lakinya John Doe V mulai Februari 1999 berkali-kali mengalami ancaman dan pemukulan dari anggota Milisi MAHIDI (Mati Hidup Demi Integrasi). Setelah Konsultasi Popular 30 Agustus, mereka bersembunyi. Tetapi setelah pengumuman hasil Konsultasi Popular, anggota-anggota milisi dan tentara berhasil menemukan mereka. John Doe V ditembak mati, sedang John Doe IV selamat meskipun luka-luka. Dasar gugatan mereka adalah Torture Victim Protection Act (Undang-undang Perlindungan Korban) tahun 1992 dan Alien Tort Claim Act (Undang-Undang Ganti Rugi Orang Asing) tahun 1789. Kedua undang-undang ini memberikan wewenang kepada pengadilan di AS untuk setiap gugatan perdata oleh orang asing untuk kerugian saja, yang dilakukan melanggar hukum bangsa-bangsa atau suatu perjanjian Amerika Serikat. Berdasar undang-undang ini, orang bukan warga negara AS yang menjadi korban tindakan melanggar hukum oleh siapa saja, warga negara manapun, bisa mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan di AS. Syaratnya, pelakunya berada di AS ketika gugatan tersebut diterima pengadilan, kata John Miller. Hukum yang dianggap dilanggar oleh Lumintang, menurut surat gugatan mereka adalah Hukum kebiasaan internasional, Piagam PBB, Pernyataan Semesta tentang HAM (1948), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966), Konvensi Menentang Penyiksaan, Hukum kebiasaan AS, Hukum Distrik Columbia, dan Hukum Timor Lorosae. Gugatan terhadap Lumintang disampaikan oleh para pengacara mereka kepada Pengadilan Distrik Columbia pada April 2000. Pada saat itu 16 April 2001
Letnan Jenderal Lumintang sedang berkunjung ke Amerika Serikat untuk mengikuti suatu seminar. Pengadilan pun mengeluarkan surat kepadanya memberitahukan adanya gugatan terhadap dirinya. Pengadilan kemudian menetapkan menggelar pengadilan pada 27-29 Maret. Ada dua bukti kuat yang diajukan para pengacara. Pertama adalah selembar telegram yang dikirimkan oleh Jenderal Lumintang dalam kedudukan sebagai Wakil Kepala Staf TNI-AD kepada Panglima Kodam Udayana Mayor Jenderal Adam Damiri bertanggal 5 Mei 1999. Telegram ini memerintahkan: Persiapan rencana keamanan untuk mencegah perang saudara yang meliputi tindakan pencegahan (cipta kondisi), tindakan polisionil, tindakan represif/ koersif, dan rencana mundur/pengungsian bila opsi kedua dipilih. Bukti kedua adalah satu dokumen rahasia yang dikeluarkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, dengan nomor pengesahan SK KASAD No. Skep/ 365/VI/1999 tanggal 30 Juni 19-99. Surat ini ditandatangani Wakil KSAD Letnan Jenderal Johny Lumintang atas nama KASAD yang saat itu dijabat oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo. Dokumen berjudul Buku Petunjuk Pembinaan tentang Sandi Yudha TNI AD Nomor 43-B-01 memberi petunjuk tentang pembinaan pasukan Kopassus di bidang teknik dan taktik perang urat syaraf, propaganda, penculikan, teror, agitasi, sabotase, penyusupan, penyurupan, penyadapan, foto intelijen, dan operasi psikologi. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Lumintang bersama-sama pejabat tinggi militer lainnya, membuat rencana menarik mundur tentara Indonesia dan memindahkan paksa ratusan ribu orang Timor Lorosae setelah Konsultasi Popular. Rencana ini kemudian menjadi kenyataan dengan terjadinya pembunuhan, pengrusakan, dan pengungsian paksa. Saat itu berlangsung pola pelanggaran hak asasi manusia berat dan pelanggaran terhadap hukum humaniter. *** 2
Direito Utama
Allan Nairn:
Jenderal Lumintang, Murid Kesayangan Amerika Pemerintah AS tahu rencana pembumihangusan oleh militer Indonesia, tetapi seperti pada Invasi 1975, mereka tak mencegahnya.
S
ekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Indonesia Johny Lumintang yang digugat orang Timor Lorosae di pengadilan Amerika Serikat adalah perwira militer Indonesia didikan AS di bidang teror terhadap rakyat sipil. Demikian tulis Allan Nairn, seorang jurnalis yang mengkhususkan diri pada investigasi tentang keterlibatan Amerika Serikat membantu rezim diktator Dunia Ketiga. Menurut hasil investigasi Nairn, Lumintang dikirim oleh tentara Indonesia untuk mengikuti kursus International Defense Management (IDM, Managemen Pertahanan Internasional), yang merupakan bagian dari program IMET (International Military Education and Training, Pelatihan dan Pendidikan Militer Internasional) yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan AS (yang dikenal dengan sebutan Pentagon). Lumintang mengikuti pendidikan ini dengan nomor siswa 23294. Setelah kembali ke Indonesia, Lumintang menduduki jabatan komando untuk dua daerah operasi militer, yaitu di Timor Lorosae dan Papua Barat. Di dua wilayah ini, dan terutama sekali di Timor Lorosae, tentara menjalankan operasi memelihara keamanan dengan melakukan penyiksaan, penculikan, pembunuhan, dan pengawasan menyeluruh yang sistematis terhadap penduduk sipil. Menjelang Konsultasi Popular, pada 30 Juni 1999 Lumintang mengesahkan dan menandatangani sebuah dokumen berisi petunjuk untuk operasi rahasia Kopassus. Dokumen berjudul Buku Petunjuk Pembinaan Sandi Yudha itu berisi menggariskan penyiapan pasukan Kopassus di bidang taktik dan teknik teror, penculikan, sabotase, penyamaran, infiltrasi, dan penyadapan. 3
Menurut informasi yang diperoleh Allan Nairn dari jenderal-jenderal pejabat tinggi TNI, buku petunjuk ini masih digunakan dan kini diterapkan dalam operasi Kopassus di Papua Barat dan Aceh, serta dalam operasi intelijen memprovokasi kerusuhan di Ambon dan Kalimantan. Kopassus sendiri telah mendapatkan latihan dari Amerika Serikat dengan program JCET (Joint Combined Exchange and Training, Pelatihan dan Pertukaran Gabungan) yang diselenggarakan Pentagon. Mereka dilatih untuk bidang penghancuran, mata-mata, menembak jitu tingkat lanjutan, serangan darat, laut, dan udara, serta operasi psikologis. Pelatihan untuk operasi psikologis ini diselenggarkan setelah meletusnya Insiden 27 Juli 1996. Dalam kelanjutan Insiden 27 Juli, tim Kopassus menculik sejumlah aktivis pro-demokrasi yang sebagian di antaranya hilang hingga sekarang. Banyak kalangan menduga kuat bahwa pasukan Kopassus juga berada di balik Peristiwa Mei 1998 di mana lebih dari seribu orang mati dalam gedung-gedung yang dibakar oleh orang-orang tak dikenal, dan puluhan perempuan diperkosa. Pasukan Kopassus ini yang disaksikan oleh Allan Nairn mengarahkan pasukan milisi Aitarak di Dili melakukan aksi-aksi penyerangan terhadap sasaran sipil dan gedung-gedung di Dili. Allan Nairn memang berada di Timor Lorosae menjelang referendum 30 Agustus hingga ia ditangkap Tentara Indonesia di jalan di Kota Dili tanggal 14 September 1999. Dalam tahanan di markas Korem, Nairn menyaksikan pasukan Aitarak keluar markas militer tersebut untuk melakukan aksi-aksi biadabnya. Latihan JCET itu kemudian dihentikan pada 1998 setelah di AS terjadi Direito 14
protes dari masyarakat umum dan Kongres. Tetapi, menurut investigasi Nairn, latihan ini dilanjutkan lagi setelah Jenderal Soeharto mundur dari kekuasaan. Kali ini alasan Pentagon adalah di bawah pimpinan perwira moderat seperti Jenderal Lumintang, angkatan bersenjata Indonesia sedang bersungguhsungguh melakukan reformasi internal dan karena itu mereka berhak mendapatkan bantuan senjata dan keahlian dari AS. Lumintang sendiri memang telah lama menjadi murid kesayangan intelijen AS, dan telah dipromosikan oleh Departemen Pertahanan AS sebagai tokoh moderat Indonesia yang terkemuka. Prestasi Lumintang berikut ini menggambarkan seberapa jauh arti dari penilaian AS tersebut. Sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Lumintang berperan besar dalam pembumihangusan Timor Lorosae. Pada saat di New York, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Portugal sedang menyelesaikan Kesepakatan 5 Mei, ia mengeluarkan telegram berisi perintah kepada para komandan di Timor Lorosae untuk melakukan persiapan rencana keamanan. Setelah terbukti mayoritas rakyat Timor Lorosae memilih merdeka, rencana ini menjadi kenyataan dengan terjadinya pembunuhan, penghancuran harta benda, dan pengungsian besarbesaran. Jenderal Lumintang adalah salah seorang yang memberi perintah bergerak kepada mereka. Perwira-perwira itu dan para sekutu asingnya harus diadili atas kejahatan mereka, tulis Allan Nairn. Para sekutu asing yang dimaksudkannya adalah para pejabat di Departemen Pertahanan dan Dinas Rahasia (CIA) Amerika Serikat! *** 16 April 2001
Info
HAM
ETAN/US Mendukung Keadilan untuk Timor oleh Pamela Sexton *
E
TAN atau East Timor Action Network berperan penting dalam mengkoordinasikan dan mendukung gugatan hukum yang barubaru ini diajukan terhadap Jenderal Lumintang. Apa sebenarnya ETAN, dan apa strateginya untuk membantu Timor Lorosae mendapatkan keadilan? East Timor Action Netswork/US atau Jaringan Aksi Timor Lorosae/US adalah organisasi hak asasi manusia beranggotakan rakyat biasa yang bekerja bersolidaritas dengan rakyat Timor Lorosae. Sejak 1991, ETAN mendukung perjuangan keadilan dan penentuan nasib sendiri untuk Timor Lorosae. Didanai oleh sekelompok kecil aktivis rakyat, ETAN sekarang punya 27 cabang lokal di seluruh AS. Stafnya ada empat orang yang bekerja dengan ratusan relawan di seluruh AS. Rumusan misi ETAN sekarang menyatakan, ETAN mendukung martabat manusia untuk seluruh rakyat Timor Lorosae dengan memperjuangkan hak perempuan, demokrasi, pembangunan berkelanjutan, praktek lingkungan yang baik, dan keadilan sosial, hukum, dan ekonomi yang menyeluruh. Untuk mencapai tujuan ini, kami bekerja mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik pemerintah AS dan lembaga-lembaga internasional yang berhubungan dengan Timor Lorosae. Sejarah dukungan AS kepada invasi dan pendudukan ilegal Indonesia terhadap Timor Lorosae menggarisbawahi upaya ETAN untuk tercapainya pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggungjawab di dalam dan di luar negeri atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sejak tahun 1975. Bagaimana suatu organisasi seperti ETAN bisa mempengaruhi kebijakankebijakan politik negeri terkaya di dunia itu? Apa strategi ETAN untuk mendukung tercapainya keadilan dan de-
Direito 14
mokrasi di Timor Lorosae? Pendidikan adalah langkah pertama yang diperlukan. Sulitnya, sekalipun AS memberikan dukungan politik, militer, dan diplomatik kepada invasi dan pendudukan terhadap Timor Lorosae, kebanyakan orang di AS tidak tahu apaapa tentang sejarah ini. ETAN bekerja mendidik masyarakat umum dengan menyelenggarakan pidato keliling, yang dilakukan oleh aktivis-aktivis Timor Lorosae dan ETAN untuk memberikan informasi mengenai sejarah Timor Lorosae, keadaan yang sedang berlangsung, bagaimana hubungannya dengan warganegara AS dan apa yang bisa dilakukan orang biasa untuk membantu Timor Lorosae. Selain mendidik masyarakat umum, ETAN juga mendidik pejabat-pejabat pemerintah AS, para diplomat, media, dan berbagai organisasi keadilan sosial dan hak asasi manusia mengenai kasus Timor Lorosae yang khas. Pendidikan harus selalu terkait dengan tindakan. Apa yang harus dilakukan untuk menjamin keadilan? ETAN menyelenggarakan demonstrasi-demonstrasi umum untuk menarik perhatian media pada Timor Lorosae. ETAN juga mengkoordinasi upaya lobby di Washington, DC, kantor PBB di New York, dan kantor-kantor pemerintah daerah seluruh AS. ETAN mengorganisir kampanye menulis surat kepada pejabat pemerintahan; mengkoordinasi hari-hari nasional rakyat mengunjungi para wakil rakyat mendesak mereka mendukung peraturan hukum yang menjamin keadilan dan demokrasi untuk rakyat Timor Lorosae. ETAN memperjuangkan pertanggungjawaban hak asasi manusia, kembalinya pengungsi, dan proses rekonstruksi yang demokratis. ETAN mendesakkan pengadilan internasional kejahatan perang untuk Timor Lorosae yang akan meliputi kejahatan dari 1975 sam16 April 2001
pai 1999 dan yang akan menyelidiki peran pemimpin-pemimpin AS dalam kekejaman-kekejaman tersebut. Pada bulan April 2000 ETAN berhasil meminta pengiriman sebuah delegasi Kongres AS untuk mengunjungi kampkamp pengungsi di Timor Barat. Berdasarkan pengamatan di kamp-kamp tersebut, delegasi itu kembali ke AS dengan satu pesan bahwa AS perlu mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan kekerasan TNI dan milisi serta disinformasi di kamp-kamp. ETAN mendukung kerja organisasiorganisasi lain yang tujuannya sama. Lao Hamutuk, Institut Pemantauan dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosae, adalah salah satu organisasi seperti ini. Dibentuk pada bulan Mei 2000, Lao Hamutuk mendukung proses yang transparan dan demokratik unuk transisi Timor Lorosae menuju kemerdekaan. ETAN juga mendukung organisasi Indonesia Human Rights Network yang dibentuk belum lama ini. Bulan Maret 2001, disidangkan gugatan hukum terhadap Jenderal Johny Lumintang karena perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timor Lorosae. Gugatan ini diajukan oleh organisasi Center for Constitutional Rights (CCR) New York, Center for Justice and Accountability (CJA) San Francisco, dan Biro Hukum Patton Bogs di Washington DC. Kelompokkelompok ini mempelajari kasus ini dari para aktivis ETAN dan memperoleh informasi dari ETAN untuk mendukung gugatan mereka. John Miller dari ETAN mengatakan, Semua cara yang ada harus digunakan untuk mendapatkan keadilan bagi Timor Lorosae. *Pamela Sexton adalah aktivis IFET (International Federation of East Timor)/ Federasi Internasional Timor Lorosae, yang sekarang berada di Timor Lorosae, bekerja untuk Lao Hamutuk. 4
Info Hukum
Mengapa Pengadilan Dilakukan di Amerika Serikat Radio Australia pada 30 Maret lalu mewawancarai Judith Chomsky, pengacara para penggugat. Mares dari Program Asia Pasifik bertanya, mengapa pengadilan dilakukan di Amerika Serikat. Berikut petikan wawancaranya.
S
ebuah pengadilan di Washington telah memeriksa bukti tentang peran langsung militer Indonesia dalam kampanye teror terhadap rakyat Timor Lorosae. Tiga orang Timor Lorosae menggugat ganti rugi dan denda dari Jenderal Lumintang atas penderitaan yang mereka alami tahun 1999. Lumintang adalah Wakil Kepala Staf TNI AD pada saat itu, dan sekarang Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Jenderal ini diberi surat gugatan sipil ketika mengunjungi AS satu tahun yang lalu, tetapi tidak datang unuk membela diri di pengadilan. Chomsky: Karena ada undang-undang di AS, yang telah berumur 250 tahun, yang menyatakan bahwa seorang asing bisa datang ke Pengadilan Federal di AS untuk mengajukan gugatan ganti rugi, atas perbuatan yang melanggar hukum bangsabangsa. Maksudnya, Anda hanya bisa mengajukan gugatan seperti ini kalau orang yang Anda gugat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang diakui secara universal, seperti norma menentang penyiksaan atau perbudakan. Ini adalah kasus perdata karena diajukan oleh orang yang dilukai, mengupayakan ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya, dan ukakan tuntutan oleh negara yang mengupayakan pemberian hukuman berupa kurungan penjara atau denda.
Tentu saja, ya. Saya pikir jika para penggugat percaya bahwa akan ada keadilan di Indonesia, dan kalau mereka aman pergi ke Indonesia, pengadilan di Indonesia lebih mereka inginkan.
datang dan melakukan pembelaan diri yang menurutnya bisa dia lakukan untuk menjawab gugatan. Ketidakhadirannya tidak mengubah kenyataan bahwa ini adalah pengadilan yang bisa dipaksakan dan bahwa kalau ia nanti datang Radio Australia: ke AS atau kalau kami bisa menentukan Apa bukti bahwa Jenderal Lumin- lokasi kekayaannya kami akan mengetang terlibat langsung dalam kekejaman jarnya. Kami pasti berharap bisa memdi Timor Lorosae? peroleh ganti rugi. Chomsky: Ia adalah orang kedua di TNI AD dan tidak mungkin seorang pejabat militer tingkat tinggi tidak mengetahui tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat akibat aktivitas-aktivitas angkatan darat di Timor Lorosae, dan karena itu tidak bertanggungjawab memerintahkannya, atau mendukungnya, atau bahkan tidak menghentikannya. Juga ada dua bukti spesifik yang menghubungkannya dengan apa yang telah terjadi. Pertama adalah telegram yang dikirimkannya tanggal 5 Mei, hari ketika referendum diumumkan, yang mengindikasikan langkah-langkah yang harus diambil untuk antisipasi kalau rakyat memilih menolak otonomi dan karena itu memilih merdeka. Dan bukti kedua adalah sejenis manual perang rahasia yang ditandatanganinya, yang menguraikan berbagai macam teknik di antaranya adalah hal-hal seperti penculikan, agitasi dan teror dan ternyata itulah yang mereka lakukan.
Radio Australia: Tetapi kasus ini bukan untuk memperoleh ganti rugi kan? Chomsky: Sama sekali bukan. Kami khususnya meminta hukuman denda dan hukuman denda dimaksudkan untuk memberi isyarat kepada orang-orang yang akan berbuat melanggar hak asasi manusia bahwa ada harga yang harus mereka bayar, suatu peringatan agar mereka tidak mengulangi tindakan yang sama. Dan juga tingkat hukuman denda dianggap mencerminkan kemarahan moral terhadap jenis perbuatan, perbuatan jahat yang terbukti dilakukan. Radio Australia: Apakah mungkin ada banding untuk keputusan pengadilan?
Chomsky: Saya kira sangat tidak mungkin, karena tergugat tidak datang membela diri dan kenyataannya bisa diperdepatkan bahwa ia melepaskan semua keberatan Radio Australia: Radio Australia: yang bisa dia ajukan karena tidak memApakah tindakan hukum ini dilakuJenderal Lumintang tidak hadir di pe- bela diri. kan di Amerika Serikat juga karena ngadilan. Ia tidak membela diri. Apakah proses hukum seperti ini tidak bisa dila- ini tidak mengurangi nilai kasus ini? Diperkirakan satu bulan setelah sikukan di Indonesia sendiri? dang, pengadilan menjatuhkan keChomsky: putusan jumlah ganti rugi yang haChomsky: Tentu saja kami lebih suka kalau dia rus dibayar Lumintang.*** 5
Direito 14
16 April 2001
Wa w a n c a r a Aniceto Neves:
Memperjuangkan Rasa Keadilan Proses peradilan atas kasus-kasus kekerasan 1999 berjalan sangat lamban. Terutama proses pembentukan pengadilan hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Lorosae. Padahal KPPHAM Indonesia telah menyelesaikan laporan penyelidikan dan rekomendasinya lebih dari setuhun yang lalu. Demikian pula Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Sampai sekarang belum terlihat akan dibentuknya pengadilan internasional untuk kejahatan tahun 1999. Berikut ini hasil wawancara Direito dengan Aniceto Neves. Menurut jurnalis Allan Nairn, Johny demokratis itu dapat memberi rasa keaLumintang adalah murid kesayang- dilan bagi korban dan keluarganya. Teran intelijen dan Departeman Perta- lepas dari tuntutan ganti rugi dalam benhanan AS (Pentagon). tuk material. Gugatan di AS adalah langTentang persoalan ini saya tidak kah awal untuk membuktikan bahwa memberi kesaksian secara langsung di kekerasan-kekerasan sebelum dan sedepan hakim. Tetapi dalam ceramah telah referendum 1999, bukanlah perdan diskusi saya dengan kelompok-ke- buatan satu dua oknum TNI dan milisi, lompok aktivis dan organisasi hak asasi tetapi suatu tindakan yang sistematis, manusia, termasuk Amnesty Interna- meluas dan terencana oleh penanggungtional, Indonesia Human Rights Net- jawab keamanan, dalam hal ini TNI. work, pejabat pemerintah di State Department (Departemen Luar Negeri Bagaimana prosesnya? AS), dan sejumlah staf ahli Senat AS Setelah laporan tiga kasus kami disaya mengatakan bahwa pemerintah sampaikan kepada ETAN, ETAN AS tidak dapat melepas tangan atas tin- menghubungi para pengacara dari CJA dak kejahatan TNI sebagai dan CCR, dan institusi di Timor Lorosae. Gugatan di AS adalah Biro Hukum Sejak invasi 1975 pemerinlangkah awal untuk mem- Patton Bogs di tah AS telah terlibat membeWashington buktikan, bahwa kekerasrikan dukungan militer dan untuk mewakili an-kekerasan 1999 adalah diplomatik kepada pemekorban dan kesuatu tindakan yang sis- luarganya merintah Indonesia. tematis, meluas dan teren- ngajukan guGugatan di pengadilan cana ... gatan hukum. AS, berdasarkan UU GanGugatan itu diti Rugi Orang Asing 1789 adalah sampaikan kepada Pengadilan Distrik gugatan perdata. Apa bisa memenu- Columbia dan juga kepada Jenderal hi rasa keadilan? Lumintang. Pengadilan juga membeBegini, persoalannya bukan pada ritahu Lumintang, bahwa dirinya dituntut pemerintah Indonesia harus memberi oleh tiga orang korban dan keluarganya ganti rugi kepada korban dan keluarga- atas kejahatan yang terjadi di Timor Lonya, tetapi lebih kepada penegakan hu- rosae. kum dan hak asasi manusia. Dalam kaSelanjutnya, pada bulan Januari sus ini adalah hak keluarga korban, da- 2001 Pengadilan Distrik Columbia melam arti ada proses hukum yang jelas nyetujui kasus tersebut untuk diproses terhadap orang yang bertanggungjawab di pengadilan. Pengacara dari CCR, atas terjadinya sebuah tindakan keja- Anthony DiCaprio selama enam hari hatan, seperti perbuatan Lumintang. mengunjungi Timor Lorosae untuk meSebuah proses yang tranparan dan ngumpulkan informasi yang lengkap meDireito 14
16 Maret 2001
ngenai tiga kasus itu dengan menemui korban dan saksi-saksi, termasuk mengumpulkan bukti-bukti. Apa saja bukti-bukti itu? Buktinya adalah telegram Lumintang kepada Pangdam Udayana Adam Damiri, buku petunjuk operasi intelijen, dan bukti atas tiga korban (laporan pemeriksaan dokter, surat kematian dari CNRT), dan keterangan saksi-saksi. Khusus keterangan para saksi ini, direkam dengan video karena mereka tidak bisa pergi ke AS. Bukti-bukti tersebut, termasuk video ditunjukkan kepada pengadilan. Kemudian, ETAN memfasilitasi satu orang korban dan dua keluarga korban untuk berangkat ke AS dalam rangka memberikan kesaksian langsung di hadapan pengadilan. Setelah itu ...? Sidang pengadilan berlangsung selama tiga hari, 27 sampai 29 Maret 2001. Untuk memberikan kekuatan hukum atas gugatan tersebut, para pengacara telah menghadirkan empat orang saksi ahli di pengadilan. Mereka adalah Prof. Dr. Richard Tanter, yang sekarang menjadi guru besar di salah satu universitas di Jepang. Ia telah mengadakan penelitian yang mendalam tentang intelijen Indonesia. Saksi ahli kedua adalah ahli psikologi Dr. Estela Abosch, yang bekerja di sebuah klinik psikologi di Baltimore, Washington, DC. Saksi ahli ketiga adalah Arnold S. Kohen, seorang peneliti yang telah lama menggeluti masalah Timor Lorosae dan telah menulis buku bio6
Wa w a n c a r a
7
Direito 14
nusia di Jakarta juga menyerukan kepada masyarakat internasional, agar segera membentuk pengadilan internasional untuk Timor Lorosae. Apa komentar Anda? Seruan tentang pengadilan internasional itu dilakukan oleh banyak orang di Timor Lorosae, setelah UNTAET menjalankan misinya di Timor Lorosae. Di AS saya juga berbicara banyak tentang kebutuhan itu. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh gerakan-gerakan solidaritas di AS seperti ETAN, Indonesia Human Rights Network, International Forum for Human Rights in Indonesia, dan juga aktivis hak asasi manusia dari Indonesia secara individu-individu yang sekarang bermukim di AS. Maka tepat sekali sikap dan seruan dari sejumlah organisasi hak asasi manusia itu dan memperkuat tuntutan dibentuknya pengadilan internasional untuk kejahatan berat di Timor Lorosae yang dilakukan TNI. Foto: FX Sumaryono
grafi Uskup Belo. Saksi ahli keempat ngadilan untuk kekerasan 1999 ... adalah Siem Thomas, seorang jurnalis Saya tidak sependapat dengan penfreelance, berkewarganegaraan Ing- dapat itu. Saya juga memahami, bahwa gris. Dia merekam rangkaian aksi bumi sekarang di Timor Lorosae banyak kehangus selama bulan September 1999 butuhan mendesak dalam masyarakat melalui jaringan satelit. Di pengadilan, yang harus ditangani. Tetapi jangan lupa dia menunjukkan semua bukti tentang hal-hal mendesak itu adalah konsepembumihangusan seluruh wilayah Ti- kuensi dari pelanggaran hak asasi manumor Lorosae berupa foto-foto berwarna sia berat terhadap rakyat Timor Lorosae seukuran kertas folio. tahun 1999. Selain keterangan saksisaksi ahli, di depan hakim para pengacara dari CCR, CJA, dan Biro Hukum tersebut memberikan pertanyaan kepada satu orang korban dan dua keluarga korban tersebut. Pada akhir persidangan hakim Aaron Kay menyatakan, menerima bukti-bukti dan keterangan para saksi dan akan memberikan keputusan setelah satu bulan kemudian. Pengadilan itu tidak dihadiri Tengkorak korban kekerasan 1999 di Batugade oleh Johny Lumintang maupun Saya tetap berpendapat bahwa perlu pengacaranya, jadi diselenggarakan segera dibentuk sebuah pengadilan insecara in absentia. ternasional untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat tahun 1999. Apakah pengadilan itu bisa memeKedua, di satu sisi saya memahami, nuhi tuntutan Anda sebagai keluarga bahwa proses ke arah itu membutuhkan korban? sumberdaya yang banyak, tetapi harus Ya
saya belum tahu apa keputusan ada proses yang diarahkan untuk menhakim. Tetapi obsesi saya, jika kasus dukung pembentukan pengadilan interini berhasil disidangkan di pengadilan nasional. Ini tidak saja untuk mengadili AS dan memutuskan bahwa Johny Lu- TNI dan milisi, tetapi juga merupakan mintang bersalah, itu telah memberikan syarat untuk terciptanya rekonsiliasi. rasa keadilan bagi kami sebagai keluarga Rekonsilitasi harus didasarkan pada rakorban. Terlepas dari berapa besar sa keadilan. Artinya keadilan bagi korganti rugi kepada saya. Yang paling pen- ban, keluarga korban, dan juga keadilan ting adalah Johny Lumintang harus di- bagi pelaku. nyatakan bersalah atas kejahatan di TiKeadilan bagi pelaku, untuk mengmor Lorosae. hindari kesalahan penghukuman terhaItu saja telah memberikan rasa kea- dap pelaku-pelaku pelanggaran hak adilan bagi saya sebagai keluarga sasi manusia, seperti para pelaku pekorban. Saya tidak bisa menghitung langgaran hak asasi manusia yang berat keadilan itu dalam bentuk materil. Wa- dihukum lebih ringan daripada pelaku laupun kasus ini adalah kasus perdata, pelanggaran kecil atau ringan. Ini juga yang kalau tergugat dinyatakan bersalah untuk menghindari terjadinya balas denmaka akan dijatuhi hukuman denda dan dam, karena orang berbuat sendiriganti rugi. sendiri terhadap pelaku atau melakukan pengadilan jalanan. Sebagian pemimpin mengatakan kita tidak perlu lagi menuntut pe- Sejumlah organisasi hak asasi ma-
Sebagian orang khawatir jika pelaku kejahatan 1999 diadili, pengungsi di Timor Barat takut pulang ... Itu adalah pendapat yang pesimis. Pendapat seperti itu dikeluarkan oleh para pendukung otonomi termasuk yang sekarang berada di sini. Itu kampanye untuk menolak pengadilan internasional dan menuntut amnesti. Pengungsi yang sekarang masih berada di Timor Barat itu tidak tergantung pada proses hukum atas para pelaku yang sekarang ditahan di sini. Selama ini para pengungsi berada dalam pengawasan TNI dan milisi. Sebagian besar pengungsi adalah korban. Saya menghimbau rakyat Timor Lorosae untuk tidak percaya dengan omong kosong itu dan saya meminta kepada mereka yang sekarang berada di Timor Barat untuk segera pulang, termasuk yang terlibat agar kita dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia tahun 1999. *** 16 April 2001
O p i n i
Mereka Datang Untuk Memberikan Kesaksian Oleh John Miller *
Empat belas ribu mil dari Dili, tiga orang Timor Lorosae berdiri di Washington, DC, untuk menyampaikan kepada sebuah pengadilan AS, penderitaan mereka dan rakyat Timor Lorosae karena perbuatan militer Indonesia. Mereka datang untuk memberi kesaksian, untuk kepentingan diri mereka sendiri dan anggota keluarga yang terbunuh, dalam gugatan hukum terhadap Letnan Jenderal Johny Lumintang dari Indonesia.
G
ugatan terhadap Jenderal leh militer Indonesia di Timor Lorosae sembunyian di Dare, dan seorang peLumintang adalah tindakan bisa dimengerti secara lengkap. Per- rempuan yang anak laki-lakinya dibunuh hukum yang pertama yang di- buatan-perbuatan ini, yang meliputi ke- oleh tentara Indonesia setelah dipisahlakukan terhadap seorang komandan jahatan terhadap kemanusiaan, keja- kan dari keluarganya pada hari pengmiliter Indonesia atas terjadinya peng- hatan perang, dan pelanggaran lainnya umuman hasil referendum. Perempuan hancuran sistematis setelah konsultasi yang berat terhadap hak asasi manusia, ini dan anggota keluarganya terpaksa rakyat 30 Agustus 1999. dilakukan tidah hanya terhadap orang- mengungi ke Timor Barat. Ketika kemJenderal Lumintang, yang tidak hadir orang Timor Lorosae yang datang ke bali, ternyata rumahnya telah hancur. untuk membela diri di pengadilan, tidak pengadilan ini tetapi juga terhadap seluPenggugat terakhir mengajukan gubisa diekstradisi atau dipenjara karena ruh penduduk Timor Lorosae. gatan atas nama ayahnya yang rumahnya tindakan hukum ini adalah gugatan perKesaksian yang rinci dan sangat me- dihancurkan dan saudara laki-lakinya didata, bukan proses pidana. SiFoto: C. Caminha siksa secara kejam dan kedang yang dilakukan adalah unmudian dibunuh oleh tentuk menentukan seberapa kerutara setelah referendum. gian dalam hitungan uang yang Hanya sedikit tulang, abu harus dibayarnya. jenazah, dan dompet yang Tanggal 27-29 Maret hakim tersisa ketika mayatnya diyang memimpin sidang Aaron temukan. Kay memperoleh pendidikan Saksi ahli, antara lain yang luas mengenai Timor LoroProfesor Richard Tanter, sae yang berfokus pada peran memberikan uraian tentang militer Indonesia dalam sejarah sejarah Timor Lorosae, tragis bangsa ini. Gugatan hukum menyoroti invasi dan penitu, yang didasarkan pada un- Memperingati korban-korban Invasi 1975 di Ponte Cais Dili dudukan oleh Indonesia. dang-undang AS yang memungkinkan nyentuh hatinurani, yang kerap membu- Tanter menjelaskan secara rinci struktur siapa saja untuk mengajukan gugatan at para saksi dan pengunjung sidang komando angkatan darat Indonesia, atas perbuatan penyiksaan atau pelang- meneteskan air mata, diberikan oleh serta tanggungjawab Lumintang dalam garan hak asasi manusia yang sistematis, para penggugat mengisahkan bagaima- rantai komando. Tahun 1999, Luminmeskipun perbuatan itu dilakukan di lu- na para anggota keluarga mereka dibu- tang adalah wakil kepala staf angkatan ar wilayah AS. nuh, dipukuli oleh TNI, dipaksa mening- darat. Ia dilatih di AS dalam program Ketika membuka sidang, pengacara galkan kampung halaman, dan harta IMET (International Military Education Anthony DiCaprio dari Center for Con- benda mereka dihancurkan. and Training) Departemen Pertahanan stitutional Rights mengatakan kepada Yang memberikan kesaksian adalah AS dan pernah menjadi komandan di pengadilan bahwa hanya melalui kesak- seorang laki-laki yang kehilangan kaki- Timor Lorosae. sian langsung hakekat sebenarnya dari nya setelah ditembak oleh seorang tenTanter menyoroti bukti dua dokumen perbuatan-perbuatan yang dilakukan o- tara ketika kembali ke Dili dari per- yang ditandatangani oleh Jenderal Lu-
Direito 14
16 April 2001
8
O p i n i mintang. Yang pertama, selembar tel- culikan, pembunuhan, pembakaran, prinsip hukum yang sama, telah berhasil egram kepada komandan-komandan perkosaan, dan pelanggaran-pe- dilakukan terhadap menteri pertahanan yang bertanggungjawab untuk wilayah langgaran lainnya. Guatemala, bekas pemimpin Bosnia Timor Lorosae bertanggal 5 Mei 1999 Ia telah membiarkan atau secara Radovan Karadzic, dan Jenderal Sin(hari ketika di New York, Indonesia, sadar mengabaikan dan karena itu harus tong Panjaitan yang menjabat Pangdam Portugal, dan Sekretaris Jenderal PBB dinyatakan bertanggungjawab. Ia Udayana pada saat peristiwa pemKofi Annan menandatangani kesepa- mendesak dijatuhkan hukuman yang be- bantaian Santa Cruz 12 November kan penyelenggaraan konsultasi rakyat). sar sebagai isyarat yang kuat tidak hanya 1991 terhadap lebih dari 270 orang TiTelegram ini berisi perintah untuk me- untuk Jenderal Lumintang dan pejabat- mor Lorosae. laksanakan tindakan represif/koersif pejabat militer Indonesia lainnya, tetapi Tahun 1992, sebuah pengadilan medan rencana pemindahan ke belakang/ juga untuk setiap orang yang merasa mutuskan ganti rugi $ 4 juta dan denda pengungsian apabila opsi kedua menja- bahwa mereka bisa bebas melakukan $ 10 juta untuk diserahkan kepada Foto: C. Caminha Helen Todd, ibu Kadi pilihan. Dokumen kedua amal Bamadhaj, satudalah petunjuk operasi satunya orang bukan rahasia Kopassus berTimor Lorosae yang judul Buku Petunjuk mati dalam peristiwa Pembinaan tentang pembataian itu. Tetapi Sandi Yudha TNI AD, uang itu belum diterima bertanggal Juni 1999. dari Panjaitan. Dokumen ini mengGugatan terhadap gariskan penggunaan teLumintang, seperti karor, penculikan, sabotasus Panjaitan, didasarse, dan taktik-taktik kan pada Undang-Unteror terhadap musuh. dang Ganti Rugi OTanter menguraikan rang Asing, 1789 yang bagaimana kedua do- Korban kekerasan 1999 di Suai. Air mata mereka mungkin tak akan pernah memungkinkan setiap kumen ini dan doku- mengering sebelum tercapainya keadilan orang, warganegara men-dokumen lainnya maupun bukan, untuk serta kejadian-kejadian membuktikan kejahatan yang serupa di negara-negara mengajukan gugatan atas tindakan yang peran militer dalam perencanaan, pro- lain. dilakukan di luar wilayah AS yang memosi, dan pelaksanaan penghancuran Lumintang secara pribadi diberi pem- langgar hukum bangsa-bangsa dan besar-besaran, pembunuhan, deporta- beritahuan tentang gugatan ini pada 30 perjanjian Amerika Serikat. si, pelanggaran-pelanggaran hak asasi Maret 2000, ketika hendak meningUndang-Undang Perlindungan Korlainnya yang terjadi selama dan setelah galkan Washington, DC. Hakim Gladys ban Penyiksaan, 1992 memperkuat unproses referendum. Kessler menetapkannya bersalah sete- dang-undang tahun 1789 tersebut dan Ia kepada pengadilan mengatakan lah tergugat tidak memberikan jawaban memberlakukannya untuk korban pebahwa penyelidikan hak asasi manusia atas gugatan. Setelah kalah, sidang yang nyiksaan. Gugatan hukum hanya bisa PBB dan Indonesia juga jelas menye- dilakukan adalah bagian dari proses me- dilakukan jika tergugatnya diberi surat butkan bahwa penanggungjawab per- nentukan jumlah kerugian berupa uang, gugatan ketika berada di AS. buatan penghancuran dan pelanggaran sebagai ganti rugi atas penderitaan pengPengacara kasus ini adalah CCR, hak asasi manusia tersebut adalah militer gugat dan sebagai hukuman denda. CJA dan firma hukum Patton, Bogs. Indonesia bukan gerombolan yang tak Jenderal Lumintang, yang sekarang Sambil melanjutkan perjuangan untuk terorganisir dan tanpa disiplin. menjadi sekretaris jenderal Departemen pembentukan pengadilan internasional, Meringkaskan kasus untuk Hakim Pertahanan, dilatih AS dalam program ETAN mendukung gugatan hukum ini Kay, pengacara Steven Schneebaum, IMET. Program ini dibatasi oleh Ko- sebagai salah satu cara untuk menjamin mengatakan bahwa tergugat tidak harus ngres akibat desakan terus-menerus bahwa orang-orang yang menjadi pemelakukan pelanggaran hak asasi ma- ETAN sejak tahun 1999. Para laku penghancuran Timor Lorosae tanusia dengan tangannya sendiri. Jende- pendukung IMET berpendapat bahwa hun 1999 diadili dan calon pelanggar ral Lumintang, yang nyaris berada di latihan ini menumbuhkan penghormatan hak asasi menjadi gentar. *** puncak komando, kemungkinan me- pada hak asasi manusia. * Naskah asli berjudul Indonesian Genngesahkan apa yang merupakan kamGugatan seperti yang dilakukan ter- eral on Trial in U.S. Court, diambil dari panye terencana teror, intimidasi, pen- hadap Lumintang, berdasarkan prinsip- www.etan.org. 9
Direito 14
16 April 2001
Serba Serbi Pelatihan Masalah Gender dan Seks
C
oncern Worlwide Lospalos pada 5 dan 6 April lalu menyelenggarakan pelatihan tentang gender dan seks. Namun, materi yang dibahas tidak hanya tentang gender dan seks. Yayasan HAK diundang untuk menjadi fasilitator selama dua hari dengan pembahasan soal bekerja di masyarakat dan bagaimana menjadi pendengar yang baik. Dua materi tersebut dibahas dalam hubungan dengan pelayanan pekerjaan yang dilakukan oleh NGO. Pada kesempatan kali ini, Yayasan HAK diwakili oleh Tito de Aquino dari Rumah Rakyat Baucau. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi seluruh NGO terhadap masalah gender dan seks, begitu menurut Concern Worlwide Lospalos.***
Kegiatan RR Baucau
T
anggal 5 dan 6 Maret lalu, Tito de Aquino dan Lino Lopes menandatangani surat kontrak dengan Radio Comunidade Lospalos (RCL). Program kerjasama antara RCL dan Yayasan HAK adalah Program Pendidikan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Acara diskusi di radio itu dimulai pada 12 Maret. Pada diskusi perdana membahas masalah hukum dan penerapannya selama masa transisi dengan narasumber Basilio Sequiera, jaksa dan Domingos Monteiro, Kepala Kejaksaan Baucau. Pada 29 Maret Rumah Rakyat (RR) Baucau bekerjasama dengan Panitia Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosae menyelenggarakan workshop di Aula St. Yosep Baucau. Konferensi tersebut dihadiri oleh berbagai NGO, OMT, Gereja dan CNRT dari Baucau, Lospalos, dan Viqueque. ***
Direito 14
Y
Pengurus Baru Koperasi Ukun Rasik An
ayasan HAK bersama Fokupers membangun sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi Ukun Rasik An, pada bulan November 1999 lalu. Ide itu bermula untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari seluruh staf Yayasan HAK dan Fokupers, kata Jose Luis, dari Yayasan HAK yang menjabat sebagai pengurus sementara. Setelah kembali dari pengungsian, Yayasan HAK dan Fokupers menerima begitu banyak bantuan logistik dari berbagai organisasi di Indonesia. Di antara mereka adalah Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK), Pokastim, dan Fortilos. Dalam perkembangannya, Koperasi Ukun Rasik An tidak saja memenuhi kebutuhan pekerja kedua NGO itu. Tetapi terbuka untuk siapa saja, sesuai
Maaf ... Pada Direito edisi No. 13/2001, 19 Maret lalu terdapat kesalahan. Dalam rubrik Serba Serbi: Investigasi RR Baucau tertulis: ... karena kerjasama antara terdakwa dengan salah seorang jaksa. Seharusnya jaksa ditulis pengacara. Dengan ini kesalahan telah diperbaiki. Redaksi
Bantuan untuk Korban Insiden Viqueque
G
ereja, CNRT dan UNTAET bertindak sebagai juru damai setelah terjadi konflik di Distrik Viqueque beberapa waktu lalu. Konflik di wilayah itu terjadi akibat perseterusan antara dua perguruan silat, yaitu Kera Sakti dan Setia Hati. Akibat dari insiden itu dua pemuda tewas dan sejumlah penduduk memilih me16 April 2001
dengan pengertian koperasi sebagai usaha bersama untuk kesejahteraan semua. Pada 7 April lalu, di Kantor Yayasan HAK diselenggarakan Rapat Umum Anggota untuk memilih pengurus baru periode Mei 2001-Mei 2002 dan pertanggungjawaban pengurus sementara. Setelah memilih pimpinan dan wakil sidang, anggota koperasi dibagi per kelompok untuk membahas rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Terpilih sebagai pengurus harian adalah Jose Jaquelino (ketua), Maria Barreto (sekretaris), Silvina Soares Tou (bendahara), Abilio Amaral dan Helena de Araujo (anggota). Sementara Jose Luis terpilih sebagai ketua Dewan Pengawas dan Aniceto Guterres Lopes bersama Santina Amaral (anggota).*** ngungsi karena merasa tidak aman. Ketika Yayasan HAK memberikan bantuan untuk keperluan sehari-hari untuk para korban, pada akhir Maret lalu, telah mencatat beberapa hal. Setelah terjadi insiden ada sejumlah penduduk yang mengungsi di gereja. Meskipun setiap malam ada CivPol dan PKF Batalyon Jordania yang menjaga, kami tetap saja takut. Karena masih saja ada orang yang terlibat dalam konflik berada di sekitar gereja, kata salah seorang pengungsi. Sampai dengan akhir Maret lalu, terdapat 38 rumah penduduk yang dibakar dan dihancurkan. Sementara 14 kepala keluarga yang rumahnya dibakar memilih tinggal di gunung. Anak-anak sekolah pun masih takut untuk pergi ke sekolah. Banyak pula pengungsi yang setiap hari menengok rumahnya sekadar untuk memberi makan pada binatang peliharaan mereka. Banyak pula di antara pengungsi, termasuk bayi dan anak-anak yang menderita pilek dan diare. *** 10
Ami Lian Kesempatan Untuk Mendapatkan Keadilan
S
urat gugatan juga mengutip laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM) yang menyatakan, terjadi pelanggaran yang berlangsung dalam bentuk intimidasi, perendahan martabat dan teror, pengrusakan harta benda, kekerasan terhadap kaum perempuan, dan pengusiran orang yang sistematis dan meluas. Juga ditemukan bukti mengenai terjadinya penghancuran bukti dan keterlibatan TNI dan milisi dalam kekerasan tersebut. Lumintang oleh para pengacara dituduh telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan bagian dari pola dan praktek pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis yang dirancang, Pemerintah Indonesia Menentang Pengadilan In-Absentia
P
emerintah Indonesia menentang terhadap pengadilan in-absentia, Letnan Jenderal Johny Lumintang di pengadilan Distrik Washington, AS. Menteri Pertahanan Mahfud M.D. mengatakan, Masyarakat internasional sulit menerima penerapan ekstrateritorial hukum AS terhadap orang yang disangka melakukan pelanggaran hukum di negara lain dari penggugat yang mengaku sebagai korban dan bukan warganegara AS, kepada The Jakarta Post, (6/4). Pengadilan terhadap orang yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi di Timor oleh pengadilan HAM ad hoc yang didukung oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB sedang dijalankan. Berdasarkan 20 berita acara di Kantor Kejaksaan Agung, ia bukan tersangka. Pengadilan yang diselenggarakan atas inisiatif East Timor Action Network (ETAN) adalah kampanye untuk mendiskreditkan Indonesia. *** 11
diperintahkan, dilaksanakan, dan diarahkan dengan partisipasi tergugat dan dijalankan oleh personil militer yang bertindak dengan pengarahan, dorongan atau pengetahuan tergugat. Singkatnya, Johny Lumintang dianggap merupakan salah seorang yang bertanggungjawab atas terjadinya kekerasan di Timor Lorosae tahun 1999. Dalam gelombang kekerasan tersebut, para penggugat dan keluarganya telah mengalami pembunuhan kilat (summary killing), penderitaan fisik maupun mental yang luar biasa, perendahan martabat dan derajat, ketakutan yang sangat mendalam, penyiksaan, pemukulan dan serangan lainnya yang merupakan bagian dari kejahatan terhadap umat manu-
sia (crimes against humanity), serta tekanan untuk menimbulkan penderitaan perasaan. Para penggugat dalam kasus ini sebenarnya terpaksa jauh-jauh pergi ke AS untuk mendapatkan keadilan. Mereka bersikap membantu ketika KPPHAM dari Indonesia menjalankan penyelidikan, dan telah lebih dari setahun menunggu para pelaku kekerasan diadili. Proses di Indonesia dan di Timor Lorosae sangat lambat, sementara Dewan Keamanan PBB, tidak memperlihatkan gejala akan membentuk pengadilan internasional. Gugatan Alien Tort adalah salah satu celah dan merupakan kesempatan untuk mendapatkan keadilan bagi korban. ***
Bukti Pamungkas Tentang Kuasa Teror yang Direncanakan TNI
J
enderaljenderal Indonesia merancang kampanye represi dan koersi di Timor dalam suatu upaya habis-habisan untuk mencegah wilayah ini memilih kemerdekaan. Demikian yang terungkap dari surat-surat rahasia militer yang diperoleh The Independent. Dokumen-dokumen ini, yang ditemukan dari gedung-gedung militer oleh para pekerja hak asasi manusia di Dili, memberikan bukti pamungkas pertama, bahwa selama beberapa bulan menjelang referendum PBB mengenai kemerdekaan Timor Lorosae, Agustus tahun lalu, tentara Indonesia melakukan upaya sistematis untuk menggagalkannya. Dokumen-dokumen ini memperlihatkan, bahwa tentara memasok senjatasenjata otomatis kepada kelompokkelompok milisi dan boneka-boneka JaDireito 14
karta dalam pemerintahan lokal yang menggunakan senjata-senjata tersebut untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan selama setengah tahun pertama dua tahun lalu. Bertentangan dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintah mereka di PBB, para perwira di Dili meminta kapal angkatan laut untuk membagikan beras cuma-cuma agar mendukung Indonesia. Akhirnya, setelah menerima kemungkinan kalah, tentara menjalankan rencana untuk evakuasi paksa 250.000 orang ke Timor Barat, setelah pengumuman hasil pemungutan suara, 78.5% rakyat memilih kemerdekaan. Dokumen-dokumen ini menyebutkan keterlibatan perwira di setiap tingkatan hirarki militer dan akan menambah tekanan bagi pengadilan kejahatan perang. Jenderal Indonesia yang paling berkuasa, Wiranto, terus-menerus menolak seruan pengunduran diri oleh Presiden Abdurrahman, dan meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perpecahan antara tentara dengan pemerintah sipil.*** 16 April 2001
Ami Lian
Bukti-bukti Kejahatan Lumintang
S
idang untuk Kasus Lumintang telah diselenggarakan di ruang sidang Hakim Kessler, pada Gedung Pengadilan Federal AS, lantai 3, Constitution Ave., NW, Washington, DC. Pada hari Selasa, 28 Maret 2000, Jenderal Indonesia Johny Lumintang diberi tahu melalui surat, bahwa sebuah gugatan telah diajukan atas nama enam orang penggugat yang anggota keluarganya dibunuh, atau harta bendanya dihancurkan, atau dilukai, atau dipaksa meninggalkan rumah setelah pemungutan suara 30 Agustus 1999 mengenai kemerdekaan Timor Lorosae. Gugatan hukum ini diajukan oleh Center for Constitutional Rights yang berpusat di New York dan Center for Justice and Accountability yang berpusat di San Francisco. Bukti pertama adalah telegram yang ditandatangani oleh Jenderal Lumintang dan dikirimkan ke panglima militer daerah Mayor Jenderal Adam Damiri dan komandan-komandan lain beberapa jam sebelum dicapainya kesepakatan mengenai penyelenggaraan pemungutan suara mengenai status politik Timor Lorosae ditandatangani PBB pada 5 Mei. Telegram itu memerintahkan para komandan untuk merencanakan tindakan kalau rakyat Timor Lorosae memilih kemerdekaan. Telegram itu berbunyi: Persiapkan rencara keamanan untuk mencegah perang saudara yang meliputi tin-
dakan pencegahan (menciptakan Latihan dilaksanakan untuk meningkondisi), tindakan polisionil, tindak- katkan kemampuan Sandi Yudha TNIan represif/koersif, dan rencana AD yang telah dimiliki dengan cara: mundur/evakuasi kalau opsi kedua a) Mempelajari teori Sandi Yudha yang menang. TNI-AD di kelas-kelas yang dibuat dan Segera setelah pedisesuaikan demungutan suara, renngan jadwal kecana itu dijalankan dan giatan masingratusan ribu orang dimasing yang paksa meninggalkan terdiri dari: rumah karena demi 1).Taktik dan keamanan pergi ke TiTeknik Perang mor Barat atau pulauUrat Syaraf pulau lain Indonesia. 2) TT PropaSurat gugatan terseganda but mengutip bukti ke3) TT Pencudua, yaitu buku petunlikan juk angkatan darat ta4) TT Teror hun 1999, yang juga di5) TT Agitasi tandatangani oleh Lu6) TT Sabomintang.Buku tersebut tase 7) TT Infiltrasi 8) TT ? menyatakan, 9) TT Penyadapan pelaksana inteli10) TT Intelijen Fotografis jen Kopassus 11) TT Operasi Psikologis dilatih di bidang b) Tes tertulis untuk menentukan sepropaganda, berapa jauh anggota telah menangkap penculikan, teror, agitasi, sa- pelajaran-pelajaran teori Sandi Yudha botase, infiltrasi, yang telah diberikan. c) Praktek lapangan oleh orang/keoperasi penyamaran, penya- lompok untuk mempraktekkan teori dapan telepon, dan pelajaran Sandi Yudha yang telah intelijen foto- diberikan. 3) Penugasan. Semua personil grafis, dan operasi psikologis. Sandi Yudha TNI-AD punya kesemPelaksana ope- patan yang sama untuk menerima penurasi Kopassus gasan khusus di wilayah operasi ini. Peterlibat dalam nugasan di wilayah operasi akan menpenculikan aktivis-aktivis kemerdekaan dapatkan sarana-sarana yang diperluTimor Lorosae sebelum dan sesudah kan untuk menguji kemampuan Sandi pemungutan suara yang mayoritas me- Yudha personil TNI-AD. Bukti-bukti ini yang dibawa East Timilih kemerdekaan. Kutipan dari halaman 35 buku petun- mor Action Network (ETAN) untuk juk yang bertanda RAHASIA adalah: menggugat kejahatan Lumintang. *** Redaksi D i r e i t o
Neves, Julio, NK, Lito, Caminha, TI, Moises, Oscar, Julito, Avan, Viana, Edio, Kopral.
Diterbitkan atas dukungan:
