Direito. Dwi Mingguan Hak Azasi Manusia

Yayasan HAK

Jl. Gov. Serpa Rosa T-091, Farol Dili - Timor Lorosae Tel/Fax.: + 313323 e-mail: [email protected]

Editorial

Dwi Mingguan Hak Azasi Manusia

Harga BBM Melonjak, Hidup Makin Sulit Hidup di Timor Lorosae makin sulit saja. Belum sempat menikmati kemenangan referendum, rakyat Timor Lorosae kini menghadapi berbagai kesulitan hidup. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru-baru ini. Itukah kebijakan Pemerintahan Transisi? Kenaikan harga BBM tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu?

D

i sebuah angkutan umum, Jum’at [2/6] Paul mendengar perbincangan seorang sopir, bahwa mereka akan mogok. Kenapa? “Harga bensin mulai hari ini melonjak, menjadi Rp. 4.000 per liter,” kata Antonio, sopir angkutan umum itu. Dalam perjalanan ComoroMercado Lama itulah para penumpang menjadi resah. Kenaikan bensin itu tentu saja akan menimbulkan dampak pada kenaikan barang-barang kebutuhan yang lain. Rupa-rupanya rencana itu bukan sekadar rencana. Masyarakat kota Dili pagi itu dikejutkan dengan aksi mogok para sopir kendaraan umum akibat membumbungnya

Photo: Atoy AB

Masa transisi sudah berjalan 8 bulan. Timor Lorosae masih penuh abu dan arang. Puing-puing rumah masih berserakan. Belum lagi mampu membangun kembali rumahnya, rakyat sudah disibukkan dengan kenaikan harga berbagai barang, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Ada spekulasi bahwa pajak penyebab kenaikan tersebut. Tetapi ada yang mengganggap kenaikan harga BBM dari Pertamina tersebut tidak sebanding dengan pajak yang dikenakan. Orang Pertamina dilarang berkomentar. Apapun yang menjadi dasarnya, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah mampukah rakyat menanggung kenaikan itu? Persoalannya, tidak semua rakyat mampu mendapatkan uang saat ini. Angka pengangguran masih tinggi. Lebih jauh, keputusan itu mungkin baik untuk experimen ekonomi, tetapi apakah juga realistis dan manusiawi? Membayangkan masyarakat mampu menanggung semua ini adalah sesuatu yang terlalu mengada-ada. Rakyat masih harus dilindungi. Pajak harus selektif, harga barang harus terkendali.

Direito

Protes Kenaikan Harga BBM. Pengemudi Angkutan Umum melakukan aksi protes atas kenaikan harga BBM di hadapan Kantor UNTAET.

harga bensin. Aksi tersebut mengakibatkan para penumpang — baik yang akan ke sekolah, ke pasar, maupun yang bekerja kewalahan mencari transportasi. Akibatnya, sebagian besar di antara calon penumpang itu memilih berjalan kaki sementara yang punya uang memilih naik taksi, dan yang lainnya terpaksa membatalkan rencana kegiatan hari itu. Pemogokan tersebut kemudian diteruskan dengan aksi unjuk rasa di depan halaman kantor UNTAET, yang dimulai sekitar pukul 11.00 Horas Timor Lorosae (HTL) dan baru berakhir sekitar pukul 17.00. Puluhan sopir dan kondektur mikrolet, bis kota, taksi, dan angkutan umum lainnya, tanpa dikoordinir membawa serta kendaraan masing-masing bermaksud bertemu dengan pimpinan UNTAET, Sergio Viera de Melo. Mereka ingin menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada UNTAET. Namun, rencana mereka gagal karena Sergio de Melo tengah mengikuti Konferensi di Tibar, Liquisa. Merasa tidak puas mereka kemudian beramairamai menuju Tibar untuk mencari Sergio de Melo. Di Tibar mereka juga bertemu dengan Presiden

Direito Utama CNRT, Xanana Gusmao. Melihat kerumunan massa tersebut, Xanana kemudian menyarankan agar mereka segera kembali dan ia berjanji untuk menyelesaikannya masalah tersebut di Dili. Dalam aksi tersebut, mereka mempertanyakan kenaikan harga bensin yang dianggap sangat mendadak, tanpa didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat. Mereka juga menuntut supaya harga bensin yang pernah naik dari Rp. 2.500 per liter menjadi sekitar Rp. 3.500 dan sekarang Rp. 4000 per liter, diturunkan seperti harga semula Rp. 2.500 per liter atau malah lebih rendah dari harga tersebut. “Mereka datang setelah semuanya hancur, sesudah memperlakukan kita sebagai buruh upahan, ternyata mereka belum juga puas. Kemudian mengeluarkan kebijakan menaikan harga barangbarang seenaknya saja,” teriak seorang peserta aksi dalam bahasa Tetum. Pihak Pertamina yang merupakan pengimpor bensin dari Indonesia ketika dikomfirmasi Direito mengatakan, pihaknya tidak diperbolehkan oleh Civpol untuk memberi informasi kepada pers. “Civpol melarang kami untuk memberi informasi kepada media dan masyarakat,” jelas seorang pejabat Pertamina yang enggan menyebutkan namanya, di kantor Pertamina Pantai Kelapa Dili. Alasan pelarangan oleh Civpol tersebut, menurut pihak Pertamina, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak masyarakat yang lebih besar. Sementara itu menurut informasi dari UNTAET, kenaikan harga bensin kali ini, bukan karena kebijakan UNTAET, namun karena harga bensin di dunia juga naik. Sementara menurut informasi lain, kenaikan harga bensin berdasarkan ketentuan UNTAET adalah sebesar 0.05%. “Jadi sangat bertentangan dengan kenaikan sebesar 25-30% Direito 05

sebagaimana yang dilakukan oleh pihak Pertamina,” jelas seorang sumber yang enggan disebut namanya.

ini UNTAET malah membuat kita, rakyat Timor Lorosae menjadi tidak merdeka lagi. Adakah buktinya? “Lihat saja pengangkut sampah saja mereka datangkan dari luar negeri dengan gaji dolar, sementara kita yang tuan tanah ini, merayap cari rupiah saja sulit sekali. Sekarang mereka menaikkan harga bensin. Dengan situasi seperti sekarang ini lapangan kerja semakin sempit, dari mana orang dapat duit untuk hidup?”

Meresahkan Kenaikan harga bensin yan g tidak didahului dengan sosialisasi tersebut mengakibatkan masyarakat resah. Beberapa orang yang ditemui Direito pada dasarnya bereaksi sama. Kenaikan harga bensin itu jelas mengakibatkan kenaikan harga-harga barang lainnya padahal daya beli masyarakat “...sesudah memperlakukan sangat rendah, kita sebagai buruh upahan, dan tingkat ... mereka mengeluarkan pengangguran sangat tinggi. kebijakan menaikkan harga Kondisi ini barang-barang seenaknya menurut mereka saja,” berpotensi besar t e r h a d a p munculnya gejolak sosial. Pendapat serupa disampaikan oleh “Kenaikan harga bensin jelas Celestino (25), seorang sopir angkutan mengakibatkan kenaikan harga kota. Ia menilai kenaikan harga bensin barang-barang lainnya, termasuk itu sungguh sangat menyulitkan para sembako (sembilan bahan pokok, sopir angkutan umum. Alasannya, red). Bagaimana dengan masyarakat UNTAET sebelumnya tidak memberi kelas bawah? Dari mana mereka pengumuman lebih dulu kepada mendapatkan uang sementara masyarakat, sehingga ketika para lapangan kerja saja tidak ada. Berarti sopir angkutan kota menaikan tarif hidup mereka semakin susah?” ucap angkutan kota dari Rp. 1.000 menjadi Nelson (20), seorang pedagang di Rp. 1.500 atau Rp.2.000, masyarakat depan bekas Mercado Comoro. langsung protes. Sebagai pedagang tentu saja Nelson Sebagian penumpang menilai para akan mencari untung. Ia akan kondektur secara sepihak telah menaikan harga barang sesuai dengan menaikan tarif angkutan, di luar tarif kenaikan bensin tersebut, supaya kebijakan UNTAET. Sementara tidak rugi. “Tapi persoalannya, apakah Mariano (23), salah seorang sopir taxi orang mau membeli?” keluhnya. pun mengeluh, “Ketika harga bensin Sementa itu, Ano (27), seorang masih Rp. 2.500 per liter, para sopir lulusan SMA yang saat ini taxi memasang tarif minimun Rp. menganggur menilai, kehadiran 5.000. Dan itu pun sangat sulit UNTAET di Timor Lorosae, dalam menemukan penumpang. Apa lagi tataran tertentu, tidak ada bedanya sekarang? Sudah pasti, para dengan penjajah-penjajah terdahulu. penumpang enggan bepergian dengan UNTAET datang hanya untuk taxi jika tarifnya tinggi. Lalu, apakah menciptakan masalah (sosial) di kami harus berhenti sebagai sopir daerah kita. Selama masa transisi taxi?” ungkapnya. 23 Juni 2000

2

Wa w a n c a r a

Dr. Lucas da Costa:

Mina Rai Folin Sae Hamate Povo nia Movemento Baru-baru ini UNTAET memberlakukan sebuah peraturan baru tentang pajak. Sejumlah jenis barang yang diperdagangkan di Timor Lorosae mulai dikenai pajak, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pengenaan pajak terhadap BBM ini ternyata membuat Pertamina menaikkan harga minyak. Berbagai reaksi bermunculan. Sopir-sopir angkutan umum melakukan demo. Yang pasti, kenaikan harga minyak juga mempengaruhi kenaikan harga barang-barang lain, termasuk sebagian kebutuhan pokok masyarakat. Berikut ini Direito menyuguhkan wawancara dengan Dr. Lucas da Costa, seputar tanggapannya sebagai seorang ekonom Timor Lorosae, yang dikemukakannya dalam bahasa Tetum gadogado. Direito (D): Foin dadauk ne’e mina rai nia folin sae, oin sa ita nia hare ba ida ne’e? Lucas Da Costa (LDC): Primeiro hau hakarak hateten katak ne lalika ema estuda ekonomia, lalika ema sai matenek, para hodi hatene katak bainhira BBM nia folin sae, sasan nia folin sae hotu. Pergunta ida ema bele halo mak kona ba BBM nia folin sae ne’e diak ka lae. Bele diak, bele ladiak. Bele diak purtantu hanesan ema ekonomia nian, hau hakarak koalia oituan tuir hanoin ekonomia nian. Kuando BBM sae bele diak ba ekonomia bainhira husi folin sae ne’e stado bele kobra osang makas, para tau hamutuk ikus fali mai, estado lori osan ne’e halao fali aktividades ekonomia sira seluk. D: Katak bele fo benefito? LDC: Sei fo benefito nafatin, ida ne’e diak. Mais sei ladiak bainhira BBM nia folin sae ne’e, sei halo aktividades ekonomia barak mak para. Por exemplo kona ba ita nia kasu dadau agora ne’e, hau bele hateten katak ne’e ladiak ba ekonomia Timor. Tamba estado sei la hetan osan barak husi folin sae ne’e hodi halao fali aktividades ekonomia ba aban bairua. Por tanto ida ne’e ladiak. Segundo, Ladiak liu tan tamba aktividades ekonomia povo nia sei lumpuh tia. Por exemplo ema nebe husi fatin ida ba fatin seluk atu halo kontrato ema sira ne’e ladun livre hanesan uluk, tamba iha kendala ida transporte nia folin karon. Tuir fali folin sae ne’e mos iha implikasaun eh iha impacto ba sosial. Ne’e hau bele fo exemplo simples ida, bainhira harga BBM ne’e sae, maka estudante ka escolante sira sei iha difikuldade para atu ba mai escola. Husi uma ba escola ou husi escola fila fali mai uma. Entaun sira bele la ba escola. Sira bele halibur malu deit iha luron hodi halo rungrangga. Ne’e iha impacto sosial ida. E depois iha impacto seluk mos ba kinerja, ba hasil no ba produktifitas funsionario estado nian. Ne’e mak ladiak tamba funsionario estado sira, nebe aban bairua sei halo lao administrasaun iha rai ida ne’e, Timor oan sira, sira nia salario oituan deit. As liu mak 361 dolar Americano fulan ida. Entaun sira sei laiha

3

kapasidade para atu memenuhi sira nia kebutuhan dasar no kebutuhan sira nia familia nian. Entaun ida ne’e bele hateten katak, terbuka peluang bo’ot ida ba sira para atu bele halo korupsaun. D: Bele elabora liu tan kona ba peluang korupsaun ida ne’e? LDC: Ida ne’e bele mosu tamba, sira bele uja kbi’it nebe tau ba sira nia kabas, hodi manipula osan estado nian. Ou loke peluang ba ema sira seluk hodi halo negosio nebe sira simu envelope. Hanesan iha tempo Indonesia nian. D: Ne’e hanesan buat ida importante tebes ba ita, katak ekonomia bele sai lumpuh. Se ita hare karik uluk tempo Indonesia nian, situasaun siguransa ladiak mak halo situasaun geral iha Timor lao ladiak. Dadaun, ida ne’e melumpuhkan ita liu husi sasan sira nia folin. Ita bele dehan henesan ne’e ka lae? LDC: Sin, uluk ekonomia Timor iha Indonesia nia okos, ladun avanca tamba problema seguranca. Hanesan ita hateten dadauk liu ba. Ikus ne’e divia diak liu tan, tamba ita iha liberdade para atu lao husi fatin ida ba fatin seluk, maibe iha kendala ida, nebe sei la fo mobilidade ba ita. Justru harga BBM sae ne’e mak sei melumpuhkan perekonomian. D: Ita ohin koalia kona ba impacto nebe sei mosu husi folin nebe sae. E ita hatene katak nia impacto barak mak ladiak. Maibe tansa mak UNTAET la hare ba buat sira ne’e, ou selae rasaun oin sa mak halo UNTAET hasae BBM nia folin ne’e? LDC: Ita bele buka esplikasaun barak, para hodi justifika BBM nia folin agora sae ne’e. Bele UNTAET mak hakarak husik BBM mina nia folin sae. Tamba ba sira, BBM fnia folin sae ka tun, ladun importante ba sira. Tamba sira nunka sosa mina, sira nunka sei sofre. Apurtanto laos sira mak hasae mina nia folin , maibe sira husik mina nia folin sae, komforme mekanismo pasar. Rajaun seluk, mina nia folin

Direito 05

sae tamba uluk hanesan ita hatene iha Indonesia nia tempo, Pertamina deit mak kaer monopoli suplai mina ba Timor tomak. Mais depois de Referendum hotu tiha, Pertamina sei aguenta, maibe selain Pertamina, tama tan mos perusahaan distributor mina nian ida naran East Timor Fuel (ETF). Ita hotu hatene katak ETF fan nia mina folin karon liu mina nebe fan husi Pertamina. Entaun iha ne’e ita bele hare, ou Pertamina mak ikut-ikutan menaikan harga minyaknya, supaya nia bele hetan keuntungan bo’ot hanesan ETF, ou nia terpaksa, tamba ema ruma mak obriga nia hasae folin. Ida para ema seluk nia mina mos bele laku. Tamba bainhira ETF nia mina folin sae (karon), Pertamina nia folin tun (kraik/barato), konsertesa ema sei halai liu ba Pertamina. D: Foin dadauk kolega sira, hanesan sofer barak mak ba halao demonstrasaun iha Kantor UNTAET nia oin. E depois altura sira hasoru malu ho UNTAET, sira hetan respostas katak mina folin sae tamba preso mina mundo nian mos sae. Ida ne’e oin sa tuir ita nia nia hanoin? LDC: Hau hanoin ida ne’e, esplikasaun ida ne’e labele fo ba povu. Labele fo ba komunidade Internasional para justifika mina nia folin sae.Tamba ema hotu-hotu iha mundo tomak hatene katak kondisi perekonomian Timor ne;e seidauk diak n’e duni tenki hetan uituan perlindungan. Se iha karik kenaikan harga BBM iha mundo tomak, pelu menus tenki buka mekanismo ida para atu halo BBM nia folin iha Timor ne’e labele sae. Politika iha rai hotuhotu sempre hanesan ne’e. Hau hanoin mundo tomak komprende, tamba Timor ne’e, ita bele golongkan ba the Most Favourit Nation (MFN). Dehan katak nasaun ida presija hetan perlindungan tertentu para nia bele halao nia perekonomian. Ne’e duni esplikasaun ida ne’e sala. Segundo, hau lafiar katak mina rai Indonesia nian (Pertamina) sae ona to’o Rp. 3.000 litru ida. Tamba foin dadauk ne’e, mina rai Indonesia nian iha folin sae, mas tarulah sae 20%. Maka mestinya iha Timor, nia folin sae ba Rp. 2.700-2.800 per liter. Mais ita tenki esplika mos, kuando Indonesia esporte nia sasan ba

23 Juni 2000

Wa w a n c a r a liur, sasan nia folin sei barato liu housi iha Indonesia nia rai laran. Tamba Indonesia iha subsidio do esportasaun. Ne’e be se uluk Pertamina fan mina rai iha ne’e ho harga Rp. 1000 per liter, ne’e laos esporta nebe folin Rp. 1.000 iha Timor hanesan mos folin Rp. 1.000 iha Indonesia. Mais ikus ne’e se nia esporte nia mina rai ne’e mai Timor, maka tamba subsidio di esportasaun ne’e, lolos ne’e mina rai nia folin la sae. D: Iha mos rajaun seluk husi Pertamina hasai katak tamba pajak hasae ne’e mak halo folin mina mos sae? LDC: Hau lafiar katak pajak mak halo mina rai ne’e folin sae. To’o agora ne’e, 11,5%. Purtanto se mina rai nia folin sae tamba pajak, lolos ne’e nia labele sae liu Rp. 2.800 per liter husi falin uluk Rp. 2.500 per liter. Ne’e duni hau hare pajak laos esplikasaun nebe tenki fo, tenki simu para justifika mina rai nia folin sae ne’e. D: Entaun rajaun ida ne’e la los ida. LDC: Lalos duni. D: Bele ka lae UNTAET hasai regulamento ida atu kontrola tia preso ka sasan folin sira ne’e, para sasan folin labele sae? LDC: To’o agora ita hotu hatene katak UNTAET seidauk iha mekanismo ida para atu kontrola folin sira iha pasar ne’e. Foin agora iha Tibar ne’e mak ekonomista Timor sira sinti katak kuando laiha mekanismo ida hodi kontrola pasar, orsida pasar ne’e bele sai liar. Ne’e be ekonomista Timor sira sujere para UNTAET halo regulamneto, hamosu mekanismo ida para kontrola folin iha pasar. Hau hanoin katak iha tempo badak ne’e mai, sei iha duni regulemento no mekanismo para kontrola sasan nia folin iha pasar. Mais ita la hatene los bainhira. D: Hanesan ita koalia kona ba situasaun depois de referendum, ita hare katak UNTAET tuir los nia responsabilidade para atu bele fo akseso ou transporte publico ba Timor atu bele halao aktividades ekonomia nian, mais ita hare katak UNTAET loke liu dalan ba investor liur sira atu hatama, pur exemplo Taksi nebe utiliza liu ba kepentingan ema riku sira? LDC: Hau hanoin ida ne’e mak kekurangan bo’ot ida UNTAET nian iha administrasaun ida ne’e, nia halao iha rai ida ne’e. Iha rai hotuhato tenki iha transportes publicos. Iha nebe estados fo subsidios ba transportasaun publicos ne’e atu ema hotu-hotu utiliza transportes publico ne’e ho folin barato. Iha rai ida ne’e (Timor), iha liu rajaun para iha transportasaun publicos. Purtanto, iha cidade

Direito 05

ida nia laran deit, komu entre cidade ida ho cidade seluk, komu entre cidade ho foho, maibe UNTAET la halao ida ne’e. Ne’e hau hare kekurangan bo’ot ida. Tamba sira hatene katak molok sira tun Timor, sira hatene katak ekonomia rai ida ne’e hancur. Lolos ida ne’e mak sira tenki hola. Mais hau hanoin katak sira mos ladun iha motivasaun para atu hola desisoes sira ne’e, tamba transporte nia folin sae ka lae, ba sira ladun interese, sira la importa transporte nia folin sae. Tamba sira la selu gazolina, la selu sofer. Ainda mais, sira la emporta se ema timor sosa buat ne’e ka lae. Pur exemplo hanesan agora dadauk, ita hare membros NCC simu hotu kareta husi UNTAET. Ema ida simu kareta ida. Mais membros NCC tenki hatama fali sira nia kareta ne’e ba kantor UNTAET labele liu tuku 5 lorokraik. Ema UNTAET fali bele lori kareta UNTAET nian ba uma, pasiar, ba haris tasi no uja ba buat seluk tan. D: Hare husi serviso UNTAET nian, tuir los agora se mak toma responsabilidade ba mina rai nia folin sae ne’e? LDC: Konsertesa Timor oan seidauk hetan responsibilidade. Timor oan sira seidauk iha fatin para esplika ba povu, tansa mak mina nia folin sae. Tamba laos Timor oan sira mak kaer ukun iha rai ida ne’e. Se mak devia esplika buat ida ne’e ba povu, ne’e mak UNTAET. D: Ohin ita bo’ot hateten katak UNTAET la iha interese kona mina folin sae ka lae. Se hanesan ne’e, UNTAET ne’e serviso los ba se? LDC: Sira la serbiso ba ema ida, sira serbiso ba sira nia a’an rasik. Sira so hatene deit tinan ida ka rua mai sira sai ona husi Timor. Sira sei la interese pur exemplo sira sai ne’e situasaun diak tan ka sei a’at nafatin, ida ne’e sira la interese. Sira interse deit sira sai husi ne’e sai ho osang barak para halo sira nia familia ho sira nia nasaun kontente. D: Ita koalia fila fali kona ba responsabilidades Untaet nian atu bele fo akseso ba povu sira, atu bele hetan transporte publika. Ida ne’e oin sa ? LDC: Hau hanoin katak iha tempo badak ne’e mai, UNTAET ka se deit mak kaer ukun iha rai ida ne’e, tenke estabelese lalais rede transportasaun publico diak nebe publico tomak bele hetan akseso ba ida ne’e. Ida ne’e importante tebes, primeiro, laos tamba dever estado nian mak ida ne’e, maibe liliu tamba kondisi perekonomian povu ida ne’e nia la memungkinkan nia para atu mobilisa a’an, ou para hetan mobilitas tinggi husi fatin ida ba fatin seluk

23 Juni 2000

D: Ho kasus barak-barak ne’e, oin sa ita atu hare ba UNTAET nia serbiso iha Timor to’o ba ohin loron ? LDC: Hau bele hateten katak, primeiro, tamba UNTAET foin serbiso fulan 8, tempo ne’e la to’o ba para ita atu dehan katak UNTAET berhasil ka gagal. Mais se UNTAET la muda lalais nia strategia, nia konsep entaun ita bele hateten katak UNTAET gagal. Tamba hau hare liu tiha fulan 8 ne’e, pasar sei bekerja dengan sendirinya, laos tamba UNTAET hasai regulamento ida, laos CNRT mak hasai regulamento ida. Pasar iha sasan, iha ema sosa sasan, iha mos ema fan sasan, ne’e tamba alamia. Ne’e be UNTAET ou Guverno transisaun, aban bairua mosu para atu kaer ukun rai ne’e, tenke estuda barak housi povu, buka komprende diak povu nia komportamneto, pasar nia komportamento, molok atu hola desisaun ida. So hanesan ne’e mak bele berhasil. D: Saida mak bele halao atu bele hatun fali sasan nia folin sira ne’e? LDC: Uluk liu hau hakarak hateten katak para atu povu kiik, ema sira kiak, bele HETAN SASAN HO FOLIN BARATO, HETAN SASAN HOTU NEBE SIRA PRESISA, Timor oan mak tenki kaer ukun iha ne’e. Enkuanto ema seluk mak kaer ukun, povu Timor sei sofre nafatin. Ema sira be kaer ukun dadauk ne’e dala ruma ladun interese ema kiik, ema kiak sira nia distinu no sira nia sorte (nasib). E se interese karik, sira ladun komprende . Segundo, depois de ema Timor kaer ona ukun, ema sira halo konta serbiso ligado ba ekonomia, ba sasan nia fatin, sasan barak ka uituan, ema sira ne’e mos tenki iha konsiensia katak sira serviso ba povu laos ba sira nia a’an. Ne’e para molok sira atu hakotu lia ruma, foti desisaun ruma, sira estuda didiak buat ne’e. Se hanesan ne’e mak mak povu kiik nebe nia presisa e hetan ho folin barato. D: Oin sa prospek partisipasaun ema Timor ba serbiso administrasaun Timor iha tempo transisaun ne’e ? LDC: Oras ne’e dadauk UNTAET hamutuk ho CNRT prepara hela para halao guverno transisaun hahu fulan Julho ano 2000. Iha fulan Julho ne’e, nudar ita rona, Guverno transisaun lao ho ministro 8. Ministro 4 UNTAET mak kaer, hanesan Finansias, Justisa, Seguranca no Relasoens Externas. Enkuanto CNRT kaer Infrastruktur, Administrasaun Civil, Asumtu Sosiais ho Asumtu Ekonomikus. Mudahmudahan bain hira governo trasisaun ne’e hahu, bele hola desisaun nebe favorese, fasilita e benifisito. ***

4

O p i n i Pra-peradilan dan Penegakan Hukum di Timor Lorosae

T

imor Lorosae tengah menjalani masa transisi menuju negara merdeka. Masa transisi menjadi penting untuk mempersiapkan segala hal bagi berfungsinya sebuah sistem kenegaraan. Dalam bidang hukum, misalnya, sebuah mekanisme penegakan hukum, yang mencakup perangkat hukum, lembaga dan aparatnya tengah dibangun. Dan sekarang tinggal bagaimana masyarakat meresponsnya. Dari sisi substansi hukum, kendati di sana-sini masih tampak beberapa ketidakjelasan, tapi Regulamen UNTAET No 1/1999 (Bagian 3) dan beberapa regulamen lainnya bisa dijadikan landasan hukum untuk menjawab berbagai tuntutan masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum di Timor Lorosae. Kasus pra-peradilan bukan semata-mata untuk memperjuangkan hak-hak tersangka yang dijamin dalam hukum acara, tapi juga dalam rangka mendorong bekerjanya hukum dalam masyarakat. Tulisan ini sekadar mengupas esensi lembaga praperadilan dalam sistem penegakan hukum. Saat ini banyak kasus kriminal yang menuntut tindakan aparat keamanan sebagai penanggung jawab ketertiban dan keamanan untuk kepentingan umum. Konsekuensi dari tanggung jawab negara tersebut adalah aparat kepolisian akan menangkap dan menyeret siapa pun yang dianggap terlibat kasus kriminal. Wewenang mereka adalah menyidik, menuntut, dan menahan — kemudian memproses dalam peradilan berdasarkan kriteria pembuktian yang memadai. Jalur-jalur tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum yang disebut hukum acara. Pada setiap tingkatan pemeriksaan dari polisi hingga peradilan mekanismenya diatur dan batas waktunya menjadi kewenangan dalam hukum acara (KUHAP), dengan konsekuensi hukumnya masingmasing apabila dilanggar. Dalam praktek, seluruh aturan main tersebut tidak ditaati atau dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Misalnya, kasus penangkapan tanpa surat, proses penyidikan 5

Oleh : Lito Exposto yang tidak transparan dan penahanan yang melewati batas waktu tampak menjadi hal yang sah, karena dominasi pemikiran masyarakat bahwa negara adalah satu-satunya institusi penegakkan hukum. Akibatnya, apa pun tindakan negara (melalui aparatnya) dianggap pantas. Kerja aparat seakanakan tak terkontrol oleh hukum. Fenomena selama proses transisi ini tampak bahwa para pelaku yang terlibat dalam kasus kriminal ditahan, tanpa kepastian kapan akan diproses. Bahkan, sejak awal penangkapan tidak melewati proses sebagaimana diatur oleh hukum, karena alasan kondisi keamanan. Dalam batas tertentu alasan demi keamanan itu dapat dibenarkan, tapi agaknya kekeliruan dalam mendefinisikan kondisi keamanan (darurat) akhirnya berdampak pada dilanggarnya mekanisme hukum formal, yang seharusnya diberlakukan dalam kasus yang kini ditangani aparat penegak hukum. Salah satu kasus yang jadi acuan tulisan ini adalah gugatan pra-peradilan Yayasan HAK terhadap Jaksa Penuntut Umum atas tindakan penahanan yang melewati batas waktu. Perdebatan di persidangan sesungguhnya adalah seputar argumentasi, kapan berlakunya hukum sipil yang menurut hitungan pemohon dimulai sejak diberlakukannya Peraturan No. 1/1999 UNTAET, pada 25 Oktober 1999. Dan diterimanya permohonan Yayasan HAK merupakan bukti bahwa tindakan jaksa telah melanggar hukum acara sebagaimana diatur dalam pasal 24 jo. 25 KUHAP. Terlepas dari “kemenangan” tersebut, sesungguhnya yang hendak diperhatikan adalah hakekat dari gugatan pra-peradilan dalam sebuah sistem hukum. Bahwa proses penegakkan hukum yang semata-mata menjadi urusan negara tidaklah berarti tanpa kontrol. Dalam sistem demokratis dominasi tersebut ditepis dengan dibukanya akses masyarakat untuk mengontrol bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan berbagai variasinya. Yang biasanya dikenal adalah dua sistem Direito 05

kontrol, yaitu sistem kontrol melalui hakim komisaris (seperti sistem hukum Belanda) dan sistem kontrol secara terbuka melalui lembaga pra-peradilan, sebagaimana diatur dalam pasal 77-83 KUHAP. Pasal 77 (a) secara jelas mengatur sistem kontrol yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Esensi pra-peradilan sesungguhnya adalah mekanisme untuk mengontrol cara kerja negara (aparat berwenang) dalam tugas penegakan hukum pada tingkat hukum formal (hukum acara). Pasal 24 jo. 25 KUHAP secara tegas mengatur tentang batas-batas kewenangan dan konsekueansi hukumnya bagi aparat kepolisian hingga kejaksaan dalam tugas judisialnya. Dengan modal kedua pasal itulah kuasa hukum pemohon menggugat jaksa atas tindakan yang melanggar pasal tersebut, dan konsekuensinya adalah dibebaskannya pemohon dari tahanan. Tapi, seberapa besar efektivitas kontrol melalui instrumen hukum tersebut tampaknya tergantung pada sistem politik dari negara. Pengalaman semasa berkuasanya Pemerintah RI, terbukti dalam banyak kasus gugutaan pra-peradilan seringkali digagalkan akibat rekayasa penguasa — yang tidak memberi peluang kontrol terhadap kerja aparat penegak hukum, sehingga lembaga ini hanya sebuah hiasan dalam KUHAP yang sesungguhnya tidak berfungsi maksimal karena sistem politik yang diterapkan adalah otoriter. Masa transisi di Timor Lorosae merupakan sebuah fase ujian untuk membangun sebuah mekanisme dan sistem hukum demokratis dan untuk membangun sebuah sistem yang baik. Cara terbaik adalah mengawalinya dengan praktek yang kemudian mengevaluasinya sebagai masukan dalam rangka membangun sistem hukum ke depan dari pada membayangkan dan merumuskan sebuah sistem hukum tanpa pengalaman dan praktek sama sekali. *** 23 Juni 2000

Serba Serbi Lokakarya HAM di Oe-Cusse

Diskusi Sehari di Liquica

Human Rights Section Untaet bekerjasama dengan Yayasan HAK, Fokupers, Jesuit Refugee Service dan Yayasan Fatu Sinai telah menyelenggarakan lokakarya hak asasi manusia, pada 17-18 April. Sekitar 30 peserta yang hadir adalah utusan dari CNRT, zona nureps, organisasi pemuda, OPMT, GFFET, Yayasan Tafen Kuan, Hadomi Maluc. Materi yang dibahas dalam lokakarya tersebut adalah dampak psikologis dalam konflik yang berkepanjangan, perempuan sebagai korban konflik, rekonsiliasi, hak asasi manusia, dan bagaimana melakukan advokasi atas pelanggaran hak asasi manusia.

Kaum muda-mudi, pelajar dan mahasiswa Liquica yang tergabung dalam Comite Joventude Conselho Liquica menyelenggarakan diskusi sehari dengan tema bagaimana membangun suatu peradaban baru di Bumi Lorosae, pada 8 Mei lalu. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut adalah Johnson Panjaitan, Aderito de Jesus Soares, dan Didi Babo-Soares. Johnson Panjaitan dari PBHI [Persatuan Bantuan Hukum Indonesia] menguraikan masalah peran civil

Pelatihan Resolusi Konflik di Maubara Bagaimana menyelesaikan persoalan di Timor Lorosae secara damai? Untuk itu Yayasan HAK bekerjasama dengan Yayasan USC Satunama Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan resolusi konflik, pada 25-29 April. Acara yang diselenggarakan di Asrama Susteran Carmelitas Maubara, Liquica itu diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari Liquica, Viqueque, Dili, dan Ermera. Para peserta mendiskusikan masalah hak asasi manusia, resolusi konflik, hak anak, masalah perempuan, konflik dalam berbagai perspektif, civil society dan pemerintahan yang baik. Selain itu, para peserta juga belajar bagaimana menjadi mediator dan negosiator.

Distribusi Bantuan di Wilayah Tengah Yayasan HAK bekerjasama dengan UNWFP dalam pembagian pangan di Distrik Ainaro pada 9-15 Mei lalu. Kali ini, UNWFP membangikan bantuan berupa beras kepada 97 guru SD di Zona Maubisse, Turiscai, dan Hatu-builico. Para guru tersebut akan mendapat bantuan beras untuk dua bulan. “Mereka senang menerima bantuan itu, karena selama ini ada sejumlah NGO internasional yang mengambil data para guru dan murid tapi bantuan tak pernah mereka terima,” kata Mariano Ferreira, koordinar Divisi Emergency Aid untuk wilayah Tengah. Direito 05

society dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sedangkan Aderito de Jesus Soares dari Sahe Institute for Liberation membahas masalah hak asasi manusia. Sementara koordinator Makaer Fukun, Didi Babo-Soares mengajak sekitar 120 peserta untuk mendiskusikan masalah konflik dalam berbagai perspektif. Acara yang diselenggarakan di Wisma Tokodede itu merupakan tindaklanjut dari lokakarya yang diselenggarakan di Maubara.

Birokrat PBB menomorduakan Masa Depan Timor Lorosae Arsitek perencana administratif bagi kemerdekaan Timor Lorosae menuduh birokrat PBB menomorduakan masa depan Timor Lorosae. Mereka lebih memperhatikan kariernya dengan cara ‘mendekati kelalaian kriminal’. Profesor Jarat Chopra memulai serangan yang menyengat terhadap bekas kerabat senior PBB setelah ia mengakhiri jabatannya sebagai Kepala Administrasi Distrik PBB di Dili. Jabatan itu hanya ia pegang selama empat bulan dari yang direncanakan selama dua tahun sesuai dengan masa kontrak. “Saya percaya, mereka tidak memiliki komitmen yang tulus akan semangat dan berdasarkan tujuan yang telah digariskan, tanpa pertimbangan sungguh-sungguh terhadap negara atau rakyat Timor Lorosae,” kata profesor Chopra. “Tujuan dari permainan orang-orang ini adalah mencari jenjang yang dapat mereka capai melalui misi ini untuk menunjang agar mereka dapat mencapai kekuasaan berikutnya. Jika misi di Timor Lorosae berakhir dengan malapetaka, hal itu baik bagi individu-individu ini sepanjang mereka mencapai status birokratis tertentu dan dapat melanjutkannya.” Profesor Chopra adalah seorang veteran dari lusinan misi PBB sejak tahun 1989. Dia adalah seorang peneliti dan pengajar hukum internasional di Brown Univeristy, Amerika Serikat dan bekas asisten khusus perdamaian di International Institute for Strategic Studies di London. PBB memberikan tugas penting kepadanya untuk merancang dan mengimplementasikan kerangka administrasi bagi Timor Lorosae yang 23 Juni 2000

baru. Kunjungan Profesor Chopra ke pertemuan-pertemuan di New York dengan teman-temannya dari urusan luar negeri, ia mengatakan rakyat Timor Lorosae harus melakukan segalanya untuk merebut kedaulatan untuk mengontrol negara mereka dari administrasi PBB, yang dikenal sebagai UNTAET melalui wakil-wakil mereka atau dengan memaksa pemilihan umum lebih awal dan pengambilalihan kekuasaan. Profesor Chopra mengatakan eksperimen menginvestasi kontrol kedaulatan wilayah oleh PBB telah gagal karena kepentingan rakyat Timor Lorosae telah menjadi urutan kedua dari kepentingan pribadi para birokrat itu. Ia mengklaim administrator PBB di Timor Lorosae, Sergio Viera de Mello diisolasi oleh birokrat-birokrat seniornya dalam operasi misi sehari-hari dan dari masalah utama yang berkembang di luar. “Misi tidak mengetahui persoalan yang berkembang tak terkontrol di Timor Lorosae karena pola bagi pelumpuhan birokratis telah dibentuk lebih awal dan telah begitu mendalam sehingga bahkan [Sergio Vieira de Mello] tidak dapat menghentikannya.” “Sergio adalah seorang raja prakonstitusi dengan kekuasaan legislatif dan administrasi di tangannya, tapi sebenarnya ia tidak memiliki kekuasaan untuk mengontrol organisasinya sendiri.” Profesor Chopra mengatakan, misi memiliki kesempatan segera setelah kedatangannya pada bulan November untuk menentukan jadwal yang ketat bagi kemerdekaan dan membentuk tonggak 6

Serba Serbi bersejarah di samping jalanan yang tidak rata kepada pengalihan kekuasaan ke Timor Lorosae. Dia mengklaim bahwa birokrat senior memblokir gerakannya, karena tidak sesuai dengan rancangan karier mereka. “Menyebut diri mereka Pemerintah Timor Lorosae, kelompok orang-orang menyedihkan yang terdiri dari tiga atau empat orang yang duduk mengelilingi meja dengan agenda kemajuan sendiri dan memperkaya diri sendiri,” kata profesor

Chopra. “Saya percaya bahwa bertindak seperti ini ketika masa depan sebuah bangsa berada di tangan anda adalah tindakan yang mendekati kelalaian kriminal.” Sergio de Mello menanggapi kritik Profesor Choopra dengan mengatakan, itu memalukan. Bahwa bekas Kepala Administrasi Distrik tidak membawa masalah tersebut kepadanya sejak awal. Bagaimanapun, Profesor Chopra mengatakan, ia telah berusaha

memberitahu Sergio de Mello beberapa kali, tapi memonya selalu ditahan oleh birokrat yang sama dan ia bertanggung jawab terhadap kegagalan misi ini. Dia meninggalkan jabatannya itu setelah didepak dari struktur kekuasaan. “Pada suatu hari komputer saya hilang, dan kemudian kursi saya ....” “Apakah dengan sikap kekanak-kanakan ini kita harus mengisi mandat yang dipercayakan kepada kita?” [sumber: Mark Riley, SMH, 6 Mei 2000]

KELUARGA BESAR KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (JANDA, DUDA SERTA ANAK-ANAK YATIM PIATU) Tuntutan Kami Pada Pimpinan FRETILIN Komisi Perdamaian dan Keadilan Baucau melaporkan, pada 21 Mei 1999 telah terjadi penangkapan terhadap empat warga sipil di rumahnya, di Kecamatan Venilale, Baucau. Tuduhan terhadap mereka tidak jelas. Penangkapan terhadap keempat orang itu pun tak disertai surat penangkapan. Mereka ditangkap atas perintah Kapolsek Venilale. Hingga laporan ini diterima (22/5), keempat korban masih ditahan di Polsek Venilale. Diduga mereka telah mengalami penyiksaan. Kejadian di Santa Cruz, pada awal September lalu amat mengenaskan. Seorang pemuda ditembak oleh milisi Aitarak dan terjatuh. Karena dikira meninggal, milisi yang datang bersama sejumlah anggota TNI menyuruh seorang bapak yang kebetulan berada di sana untuk mengangkat tubuhnya. Tapi saat disiram air, pemuda yang dikira sudah tewas itu terbangun kembali. Darah masih bercucuran di tubuhnya. Bukannya membawa korban ke rumah sakit, milisi Aitarak dan anggota TNI menyuruhnya berdiri dan lari ke arah pemakaman. Dengan tertatih-tatih ia berlari, dan setelah mencapai jarak 100 meter tiba-tiba senjata milisi kembali meletus, dan tubuh pemuda itu tersungkur tewas. Dari Namlea, Dili Timur dilaporkan lima orang tewas terkena tembakan. Keluarga korban hanya bisa menangis sambil menahan suara di bawah pengawasan anggota TNI dan Polri. Saat seorang keluarga korban minta bantuan Polri untuk membawa jenazah saudara mereka, seorang anggota Brimob membentak: “Itu bukan urusan kami. Sana cari palang merah!” Dalam sebuah kejadian di Becora pada hari penguman referendum, terlihat anggota Brimob Kontingen Lorosae membiarkan segerombolan anak muda berusia 16-20 yang membawa senapan dan parang mengejar sejumlah ibu dan anak-anak yang menjerit ketakutan. Tidak ada tindakan apa pun yang mereka ambil. Tindakan biadab yang membiarkan rakyat diteror oleh gerombolan

7

yang menyebut dirinya milisi pro-otonomi (yang terbukti kalah dalam referendum) sudah berlangsung selama beberapa minggu, dan makin meningkat sejak pemungutan suara lalu. Petikan kejadian di atas adalah kejadian nyata. Peristiwa kekerasan itu masih melekat dalam ingatan kita. Betapa banyak di antara kita yang telah menjadi korban kekejaman penguasa pendudukan sejak invasi pada 1975. Saudara-saudara kami disiksa, ditahan dengan sewenang-wenang, diculik, dibunuh, dipenjarakan tanpa proses hukum yang adil. Kami merasakan penderitaan ini tanpa bisa menyuarakan dan menuntut keadilan. Sementara para pelaku terus berkeliaran tanpa dibawa ke hadapan pengadilan. Sebagai keluarga para korban kami berhak untuk mengetahui nasib anggota keluarga kami yang hilang. Kami berhak untuk mengetahui siapa pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan apa yang sesungguhnya terjadi dengan para korban pelanggaran tersebut. Sesuai standar internasional hak asasi manusia, kami punya hak untuk mengetahui (right to know). Kami juga punya hak atas keadilan (right to justice). Kami berhak menuntut agar para pelaku mendapatkan hukuman. Kami menyadari bahwa para pelaku juga berhak untuk mendapat keadilan. Karena itu mereka harus diajukan ke hadapan pengadilan, agar bisa dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Pengadilan yang adil diperlukan agar tidak terjadi balas dendam yang membabi-buta akibat penderitaan bertahun-tahun yang tak bisa diungkapkan. Sebagai keluarga, kami berhak atas rehabilitasi — baik dalam arti pemulihan nama baik maupun tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk memulihkan harkat dan martabat kami sebagai manusia, serta berhak atas ganti rugi atas penderitaan yang kami alami. Kami perlu mengingatkan bahwa seluruh penderitaan kami tersebut memang merupakan konsekuensi dari keinginan kita semua, rakyat Timor Lorosae, untuk

Direito 05

mewujudkan kemerdekaan dan kebebasan rakyat dari segala bentuk penindasan dan penghisapan serta mewujudkan suatu negara yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan itu. Penderitaan itu merupakan penggorbanan yang telah memungkinkan kita semua terbebas dari penguasa pendudukan yang telah membelenggu kita selama hampir seperempat abad. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor Leste Independênte), partai politik consistent berjuang demi kebebasan dan kemerdekaan rakyat Timor Lorosae untuk: MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH YANG TEGAS DEMI TERWUJUDNYA PENGADILAN INTERNASIONAL TERHADAP PENJAHAT PERANG DI TIMOR LOROSAE. MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH YANG TEGAS DEMI TERWUJUDNYA PENGADILAN INTERNASIONAL TERHADAP PARA PELAKU PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DI TIMOR LOROSAE SEJAK INVASI 1975 HINGGA PEMBUMIHANGUSAN 1999. BERUPAYA SECARA SUNGGUHSUNGGUH AGAR PEMERINTAHAN NEGARA TIMOR LOROSAE MERDEKA MENJADIKAN PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT TERSEBUT SEBAGAI SALAH SATU PRIORITAS UTAMA.

YAYASAN HAK Jl. Gov. Serpa Rosa No. T-091 Farol, Dili, Timor Lorosae Telp. 313323/313324

23 Juni 2000

Ami Lian Akibat Hukum Belum Berjalan Apa pandangan Manuel Soares tentang situasi setelah referendum dan pada masa transisi saat ini? Menurut saya, jika hukum belum berjalan di Timor Lorosae. Akibatnya, kalau timbul masalah atau konflik yang terjadi di daerah maka polisi [CivPol] tidak dapat mengatasinya. Contohnya, ketika terjadi tabrakan di Maubisse. Polisi tidak mengambil tindakan terhadap pelaku dan barang bukti berupa mobil Kijang Pick-up masih bebas beroperasi untuk angkutan umum Maubisse-Dili. Padahal korbannya, Bapak Jose, yang mengalami cidera akibat tabrakan itu masih dirawat di rumah sakit di Maubisse. Kejadian lain adalah salah seorang anggota milisi, yang bernama Dominggos Mendonca membunuh Afonso, siguranca di Maubisse, akibat terjadi salah-paham. Dominggos mengira bahwa istri dan anakanaknya sudah disuruh pulang ke rumahnya sementara ia disuruh tetap ditempat untuk memberikan keterangan pada bagian investigasi CNRT. Ia diminta menceritakan kegiatan-kegiatannya setelah pulang dari pengungsian, di Atambua. Dominggos kemudian menggangap siguranca di tempat itu menjadi musuhnya. Sesuai informasi dari Peace Keeping Force (PKF), milisi tersebut telah ditangkap tapi masyarakat setempat tidak pernah tahu - apakah si pembunuh itu telah diamankan oleh CivPol atau dibiarkan berkeliaran. Keluarga korban selalu menanyakan, apakah kasus itu akan dibawa ke pengadilan atau tidak? Masalah-masalah seperti itu menjadi pertanyaan bagi masyarakat di Maubisse. [Manuel Soares Salsinha, Penanggungjawab Humanitarian di Maubisse]

Tak Ada Program yang Jelas dari Pemerintah Transisi Ketika menuju centru vota nian, pada 30 Agustus 1999, saat referendum lalu pilihan saya sudah bulat. Tak ada seorang pun yang mempengaruhi saya, apalagi memaksa. Jadi, bagi saya situasi di Bumi Lorosae saat ini adalah normal-normal saja. Karena kemerdekaan bagi saya adalah keluar dari hati saya. Soal masa transisi? Hingga saat ini memang tak ada program yang jelas dari pemerintahan 8

transisi. Buktinya, antara lain masih banyak orang yang jadi penganggur. Sebagai guru SD, saya rela tidak mendapatkan gaji. Yang penting, saya bisa mendidik anak-anak kita karena mereka adalah generasi penerus bangsa Timor Lorosae. Selama saya tidak mendapat gaji, saya bisa bertahan hidup dari hasil kebun. Kami sekeluarga makan talas, ubi, kentang dan singkong. Hasil dari perkebunan itu saya tanam sebelum referendum. [Apolirario, Seorang Guru SD di Turiscai]

Selama Masa Transisi, Masyarakat Menghadapi Kesulitan Setelah menang referendum, pada umumnya masyarakat hidup tenang dan senang karena bebas dari penindasan militarisme Indonesia. Tapi setelah memasuki masa transisi, masyarakat menghadapi kesulitan. Kita semua tahu bahwa banyak hal yang muncul di Timor Lorosae, seperti di bidang politik, sosial dan ekonomi — tidak ada kondisi yang menentu, menurut saya, masyarakat masih akan menerima kenyataan itu. Saya berharap, setelah masa emergency selesai, setiap orang bisa menciptakan kondisi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi bisa bertahan hidup. Berdasarkan pengamatan saya, pemerintahan transisi — dalam hal ini UNTAET dan instansi lokal bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang layak untuk rakyat untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Harapan saya untuk pemerintahan transisi dan pemerintahan definitif kelak, semua kondisi masih perlu dipulihkan dan percaya bahwa hubungan semuanya masih utuh. Sebagai sekretaris Organicao Juventude Timorensis [OJT] Regiao III, Liandro (26), mengingatkan agar pemuda Lorico Asuain Timor Lorosae, khususnya pemuda Lorico Asuain Regiao III untuk bersama-sama dengan seluruh rakyat Timor Lorosae — dari sektor timur sampai barat, dari pantai selatan hingga utara agar mengingat pesan dari para kerabar yang telah meninggal, agar menjadi persatuan. Kita harus bersatu demi Negara Timor Lorosae ke depan dan sepakat untuk melaksanakan proses rekonsiliasi dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah, agar masa transisi lebih Direito 04

Usaha Mereka Menyambung Hidup Ana do Carmo Sarmento membuka warung di pinggir pantai, pada Desember lalu. “Dalam situasi serba sulit ini, orang seperti saya harus pintar mencari usaha demi hidup,” katanya pada jurnalis Dereito. Hasil dari usahanya itu cukup untuk makan sekeluarga. Bagi tia Sarmento tak terlalu sulit menekuni usahanya itu. Sejak pendudukan Indonesia, ia telah berdagang. Berbeda dengan Angela. Sepulang dari Atambua, perempuan muda ini memutuskan untuk menetap di Dili karena rumahnya di Suai dibakar habis oleh milisi Laksaur. Semula Angela menjual rokok secara eceran di sekitar Hotel Olympia. Usaha lalu berkembang. Ia kemudian berjualan sate, makanan kecil sampai minuman ringan. Sayang, ketika mulai banyak pembeli yang berdatangan, mereka diusir oleh pihak UNATET. Mereka diminta untuk pindah dari kawasan di sekitar hotel terapung itu. “Kami diusir karena mereka menganggap warung kami merusak pemandangan. Meja dan kursi saya pernah dilempar ke laut oleh orang-orang UNTAET. Untung kami bisa segera mengambilnya kembali.” Karena tak tahan dengan berbagai teror dan intimiadasi para pemilik warung itu memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Apakah selama mengelola warung itu masih menghadapi hambatan? Menurut Ana do Carmo Sarmento, sejak beberapa waktu lalu terbetik berita bahwa pimpinan CNRT dan UNTAET akan menyuruh mereka pindah. “Lokasi usaha kami bisa saja dipindahkan asal ke tempat yang strategis. Jangan di luar kota atau di tempat yang sempit.” Selain itu, mereka juga akan dikenai pajak. [Ana Sarmento dan Angela, pemilik warung di Rua Direitos Humanos]

Redaksi Direito

Pemimpin Redaksi: Rui Viana Editor: TI Lay Out: Quim Staff & Reporter: Neves, Rodrigues, Exposto, Silva, Borges, Julio, Bangbo 28 Maret 2000