Yayasan HAK
Jl. Gov. Serpa Rosa T-091, Farol Dili - Timor Lorosae Tel.: + 670 390 313323 Fax.: + 670 390 313324 e-mail:
[email protected]
Direito Dwi
E d i s i
Editorial Hampir setahun peristiwa naas itu berlalu. Black September, demikian disebut orang. Tetapi dalam waktu setahun ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan paling pelik mungkin, siapa sesungguhnya yang merencanakan dan memerintahkan pembunuhan dan penghancuran itu?Di manakah mayat-mayat itu dibuang? Awalnya pertanyaan-pertanyaan itu terbayang mudah didapat jawabannya. Tidak lama selang penghancuran itu, semua mata seolah tercurah pada Timor Lorosae. Seruan bagi Pengadilan Internasional menggema di mana-mana. Semua kemarahan dan protes mengalir bak banjir menghujam Jakarta. Rakyat Timor Lorosae berharap dapat menyaksikan keadilan ditegakkan di negerinya untuk pertama kalinya, dan kekebalan para jendral Jakarta diakhiri sekali untuk selamanya. Ternyata seruan Pengadilan Internasional itu hanyalah gertak sambal. PBB masih mempercayai Indonesia untuk membereskan urusan ini. Kepercayaan ini ternyata tidak dapat diemban Jakarta secara memuaskan. Amandemen UUD tidak memungkinkan UU Peradilan HAM berlaku surut. Artinya, para jendral, dan bahkan prajurit serendah apapun tidak akan diadili di Indonesia dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di Timor Lorosae, para politisi diam seribu basa. Panel khusus yang dibentuk UNTAET di Pengadilan Distrik Dili pun tak tahu kapan mulai bersidang. Konon Pimpinan Nasional berkomitmen mencegah pengadilan oleh rakyat. Tapi bagaimana rakyat akan mendapat keadilan? Jika keadilan tak didapat, sulit memutus rantai ketidakadilan dan kekerasan. Pengadilan bagi para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan memang masih perlu perjuangan keras.
Mingguan
0 7
Hak
21 Agustus
Azasi
Manusia
2 0 0 0
Kurang Dukungan, Perjuangan untuk Pengadilan Internasional Para korban kekerasan kejahatan terhadap kemanusiaan tetap menuntut keadilan. Pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan harus segera diadili. Tapi, dukungan untuk diadakannya pengadilan internasional semakin surut.
K
unjungan Mary Robinson ke Timor Lorosae disambut isak tangis para korban penyerangan Gereja Suai. Ratusan orang meninggal, sejumlah perempuan diperkosa. Bahkan ada perempuan muda kemudian dijadikan istri simpanan seorang milisi. Sejumlah orang pun tak pernah kembali lagi ke rumahnya. Penyerangan brutal itu dilakukan oleh milisi dan TNI pada 6 September lalu. Ini hanya sebagian kecil dari korban kejahatan terhadap kemanusiaan setelah referendum tahun lain. Di Suai, Komissaris Tinggi Hak Asasi Manusia di PBB itu berdialog dengan sekitar 40 saksi dan korban kejahatan terhadap kemanusian yang tergabung dalam Grupo Mate Restu. Salah seorang perempuan, yang suaminya dibantai milisi, meminta agar Mary membantu mengembalikan kerangka suaminya. Ami husu ba Senhora atu sebele ajuda buka hela ami nia lain nia ruin, atu mai hakoi iha nee. [Kami minta pada Nyonya, jika mungkin, tolong carikan kerangka suami saya agar bisa dikubur di sini], keluh Tia
Mary Robinson. Penaburan bunga di Suai, mengenang para korban kejahatan terhadap kemanusiaan.
Rosa [bukan nama sebenarnya]. Sementara perempuan lain menuturkan, anak laki-laki satu-satunya yang berumur 13 tahun telah dibunuh milisi. Anak perempuannya yang berusia 15 tahun juga disiksa dan kemudian dipaksa menjadi istri ketiga seorang milisi yang kini berada di Timor Barat. Saya sangat tersiksa. Bantu saya, Nyonya. Kembalikan anak perempuan saya. Dialog yang diselenggarakan pada Sabtu, 5 Agustus lalu itu diwarnai isaktangis. Mary Robinson pun tak bisa menahan keharuan. Matanya sering berkacakaca. Seorang korban perkosaan meminta agar pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan segera diajukan ke pengadilan. Terutama mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan. Kami minta pada Nyonya agar dapat mencari orang-orang yang dulu telah melakukan kekerasan seksual. Akibat perbuatan mereka banyak korban yang hamil dan sekarang telah melahirkan anak. Kami menuntut agar pelakunya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Belum selesai Martinha [nama samaran] berbicara, bayi - akibat perkosaan itu, yang digendong neneknya menangis. Mendengar suara tangis bayi, Mary Robinson segera bertanya, Siapa bayi itu? Dalam suara pelan, Martinha menjawab, Dia anak saya, akibat perkosaan itu. Bekas Presiden Irlandia periode 1990-1997 kemudian mendekati bayi perempuan itu. Sambil berlutut ia menggendong anak Martinha. Anak ini akan tumbuh menjadi besar. Dia adalah saksi hidup dari seluruh peristiwa di sini. Setelah besar nanti ia akan bersaksi pada dunia atas semua kekerasan dan pelanggaran HAM di Bumi Lorosae, kata Mary, dengan mata basah. ***
Direito Utama Bagaimana dengan kelanjutan membantu mempercepat proses penye- saat ini? Langkah yang harus ditempuh diadakannya pengadilan internasional? lidikan kasus-kasus kejahatan terhadap adalah mengadakan jaringan antara Menurut Mary, jika Timor Lorosae merdeka kemanusiaan. organisasi hak asasi manusia di Timor nanti sebaiknya dibuka saja pengadilan Menuntaskan perkara di pengadilan Lorosae dengan di Indonesia untuk internasional di Timor daripada para saksi memang perlu waktu yang lama. Apalagi memantau pengadilan di Indonesia. harus bersaksi di Indonesia. Saya tidak terhadap kasus kejahatan terhadap Dan, informasi hasil pemantauan percaya dengan sistem hukum Indonesia. kemanusiaan. Menurut sumber yang tidak itu disampaikan pada Komisaris Tinggi Saya tidak setuju jika saksi harus dibawa ke mau disebutkan namanya, saat ini dunia Hak Asasi dan Markas Besar PBB Indonesia, tutur seorang bekas New York. Selain bekerjasama tahanan politik semasa dengan organisasi HAM di Inpendudukan Indonesia. Saya donesia, rakyat Timor juga Saya tidak percaya dengan sistem hukum Inmenyaksikan bagaimana para harus melakukan kerjasama donesia. Saya menyaksikan bagaimana para milisi dan tentara Indonesia itu dengan organisasi-organisasi membunuh pastor dan para hak asasi manusia milisi dan tentara Indonesia membunuh paspengungsi. Saya siap bersaksi internasional. Harus ada tor dan para pengungsi. Saya siap bersaksi di di mana saja, termasuk di tekanan dari organisasi nonpengadilan internasional. Tapi pemerintah dan harus dilakukan mana saja, termasuk di pengadilan apakah Nyonya Mary bisa kampanye dengan informasi internasional. Tapi adakah yang memberikan membantu memberikan yang baik. Kalau tidak, tidak perlindungan hukum pada saya? perlindungan hukum terhadap akan ada pengadilan saya? tanya perempuan internasional, kata sumber lainnya. tersebut. Mary menjanjikan, jika proses hukum internasional tidak mendukung pengaHal senada juga dikemukakan Munir yang dilakukan Indonesia terbukti tidak dilan internasional. Alasannya? dari KONTRAS, ketika berdiskusi di Yayasan transparan dan tidak adil, maka akan digelar Pengadilan internasional akan memakan HAK. Munir menegaskan perlunya keluarga pengadilan internasional di Timor Lorosae. banyak biaya dan memakan banyak korban berorganisasi untuk Sekarang kita ikuti dulu proses yang sedang waktu. Selain itu, dunia internasional memperjuangkan keadilan bagi para korban. dijalankan Indonesia itu. Ia juga telah memberi kepercayaan pada Indonesia Organisasi keluarga korban bisa bekerja sama menghimbau agar kaum perempuan di untuk melakukan pengadilan terhadap para dengan organisasi hak asasi manusia untuk Timor Lorosae membangun jaringan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan melakukan kampanye dan tekanan-tekanan, kerjasama dengan kaum perempuan di itu. dengan bekerjasama organisasi hak asasi di Indonesia. Mereka, kata Mary, bisa *** Lalu, apa yang harus kita lakukan mana saja.
Falur Rate Laek
Cegah Pengadilan Oleh Rakyat Di wilayah mana pun ketika terjadi perang pasti banyak terjadi pelangaran HAM. Akibat perang yang terjadi di Timor Lorosae selama 24 tahun kemungkinan besar banyak yang terlibat dalam berbagai jenis pelangaran hak asasi manusia [HAM]. Dan perang itu sekarang telah berakhir. Pelanggaran HAM itu terjadi karena rakyat melawan pendudukan Indonesia. Kesalahan itu merupakan kesalahan bersama, dan itu merupakan konsekuensi dari perang, kata Comandante Falur Rate Laek, kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Mary Robinson, saat berdialog di Yayasan HAK, 6 Agustus lalu. Direito 08
Karena Falintil mengemban misi perang untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan, maka sudah menjadi tugas kami untuk terus menperjuangkan keadilan. Apa yang saat ini kami lakukan di Aileu? Kami berusaha semaksimal mungkin mencegah pengadilan oleh rakyat. Falintil akan menentang tindakan main hakim sendiri, sampai institusi hukum mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan keadilan. Kami percaya bahwa UNTAET dan pemimpin politik kita mampu melakukan tugas mereka untuk menegakan keadilan. Dan kami yakin itu tak akan lama lagi. Selama proses penegakan 21 Agustus 2000
keadilan sejak masa transisi sampai Timor merdeka nanti, Falintil sebagai embrio Tentara Nasional Timor akan bersikap netral. Falintil tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, apalagi mendukung kelompok politik tertentu. Falintil akan selalu menghargai dan membantu semua upaya perbaikan situasi, proses pembuatan konstitusi negara ini yang dilakukan oleh para leader politik dan UNTAET. Kami akan selalu menghargai hak asasi manusia di Timor Lorosae. Kami percaya, bahwa perdamaian yang langgeng akan tercipta di sini dan hanya dengan perdamaian orang Timor Lorosae bisa menegakkan hak asasi manusiannya. 2
Wa w a n c a r a Munir, SH
Kekuatan Keluarga Korban Bisa Menjadi Penekan Pada awal Agustus lalu, Munir - pimpinan KONTRAS menjadi salah seorang pembicara dalam lokakarya Hak Asasi Manusia dan Masa Depan Timor Lorosae, kerjasama Unit HAM UNTAET dan Asosiasaun Nasional Makaer Fukun Timor Lorosae ( ANMEFTIL). Di antara kesibukannya, Yayasan HAK mengundang Munir untuk mendiskusikan masalah perkembangan politik di Indonesia bersama sejumlah aktivis NGO. Direito menyarikan diskusi tersebut. Bagaimana Anda melihat masalah perbatasan?
Batalyon 744 yang mencoba menghentikan, tapi ia ditusuk sampai meninggal. Akibatnya, seluruh Batalyon 744 keesokan harinya ngamuk di seluruh kota. Jadi, konflik yang berat justru bukan terjadi di perbatasan. Tapi, mengamankan wilayah NTT dari milisi [dan bekas TNI]. Di sana banyak pertikaian, dan penduduk lokal mulai mempersenjatai diri untuk melindungi dari serangan milisi atau TNI. Menurut saya, ini akan
transisi politik Indonesia saat ini. Pengusutan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosae sangat tergantung pada proses ini. Kenapa? Karena dunia internasional menyerahkan pengusutan kasus kejahatan perang dan kemanusiaan di Timor Lorosae pada Indonesia. Ada kecenderungan dunia internasional semakin melemahkan tekanan mereka terhadap Indonesia, termasuk tekanan untuk pengadilan internasional.
Menurut saya di sana ada tiga soal. Pertama, masalah pengungsi, kedua milisi, dan yang ketiga adalah konsolidasi TNI yang berkaitan dengan politik nasional di Indonesia. Masih banyaknya pengungsi di wilayah Timor Barat menimbulkan berbagai masalah. Sebab, Indonesia tidak memiliki solusi bagi nasib pengungsi. Kondisi mereka secara ekonomi buruk, Dunia internasional tidak lagi menekan dukungan kebutuhan pengIndonesia. Tujuh NGO di Indonesia telah ungsi sangat tidak cukup, mengirim surat kepada PBB, menuntut sehingga menimbulkan konflik dengan penduduk lokal. Salah diadakannya pengadilan internasional. satunya adalah konflik di Mereka perlu dukungan dari keluarga korban Noelbaki. Jumlah pengungsi di di sini, karena kekuatan korban dan sana sekitar 16.000 sementara keluarganyalah yang bisa menjadi penekan penduduk lokal 700. Di sana terjadi perebutan lahan, terkuat. Kita harus memperkuat kerjasama akibatnya penduduk lokal antara gerakan hak asasi manusia di yang harus mengungsi.
Indonesia dengan Timor Lorosae.
Masalah kedua adalah milisi. Sejak Desember lalu ketika penyelidikan kasus Timor Lorosae dimulai, pihak polisi dan militer berusaha melucuti senjata milisi. Sejak itu, antara Kupang dan Atambua tidak ada lagi milisi yang bersenjata, meskipun diam-diam masih ada yang menjual pistol maupun granat. Tampaknya, militer Indonesia tidak mampu lagi untuk mendukung milisi. Ini membuat mereka frustrasi. Sementara pemimpin milisi masih punya bisnis dengan militer Indonesia. Milisi biasa menjadi korban di perbatasan. Mereka menjadi kelompok kriminal. Mereka masih punya obsesi ingin mengembalikan Timor Lorosae ke wilayah Indonesia, karena itu mereka ingin bergerilya. Hal yang ketiga, ada sebagian TNI - individu maupun pasukan - masih punya obsesi macam-macam. Saya kira, kasus terakhir di Kupang adalah penyerangan terhadap pedagang dan penghancuran toko-toko. Kasusnya sederhana. Terjadi perampokan di bus antara Kupang-Atambua. Di dalam bus tersebut kebetulan ada sersan dari 3
menimbulkan konflik berat untuk jangka waktu panjang. Bagaimana Anda melihat perkembangan politik di Indonesia yang berkaitan dengan pengadilan nasional dan internasional bagi penjahat perang dan kemanusiaan yang terjadi di Timor Lorosae? Ada perkembangan di Indonesia yang penting. Pertama, menguatnya kembali kekuatan politik konservatif, yang sesunggguhnya merupakan bagian dari kekuatan politik Orde Baru. Mereka memperkuat kembali politik anti-demokrasi dan menguatkan kembali posisi militer. Kedua, berkembangnya politik arus bawah, dengan tumbuhnya berbagai respons yang terarah secara konsisten menjaga proses perubahan demokratis. Ketiga, upaya mengkompromikan semua perubahan politik itu dengan respons internasional terhadap soal di sekitar politik di Indonesia. Ketiga hal itu sangat berpengaruh pada masa Direito 08
Bagaimana Anda melihat b e r k e m b a n g n y a konservatisme politik di Indonesia?
Sekitar 60% anggota parlemen dari berbagai partai saat ini melakukan tekanan politik terhadap Presiden Gus Dur, agar mundur. Mereka berasal dari Golkar, PDI-Perjuangan, dan sejumlah partai yang menyebut dirinya Poros Tengah, antara lain PAN pimpinan Amien Rais dan PKB. Mereka memanfaatkan kelemahan pemerintahan Gus Dur. Kekuatan pro-demokrasi di DPR/MPR hanya tertumpu pada Partai Kebangkitan Bangsa [PKB]. PKB lah yang menopang Gus Dur. PKB adalah satu-satunya partai di parlemen yang secara terbuka mendukung pengusutan kasus Timor Lorosae. Ketika dilakukan pengusutan kasus Timor Lorosae, kelompok konservatif menuduh KPP-HAM [Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia] Timor Lorosae sebagai agen Australia, yang didanai oleh Australia. Intelijen Indonesia juga berusaha melakukan kontrol terhadap lembaga penyelidikan yang sebelumnya oleh militer Indonesia diharapkan bisa melindungi mereka dari pengusutan internasional. Tapi, militer Indonesia gagal menggunakan mereka. Hal lain yang menarik adalah parlemen Indonesia menulis surat resmi meminta KPP-HAM datang. Kami diminta memberikan keterangan 21 Agustus 2000
Wa w a n c a r a dananya dari mana, apakah benar dari Australia, dan kenapa bisa berhubungan dengan Australia. Jadi, parlemen pun percaya dengan disinformasi yang dilakukan oleh intelijen di Indonesia [padahal Australia tidak membiayai penyelidikan KPP-HAM di Timor Lorosae). PKB kemudian memberi kesempatan pada KPP-HAM untuk klarifikasi terhadap disinformasi intelijen di Indonesia. Bahkan, PKB yang membuat pernyataan dukungan. PKB itu terdiri atas para kiai NU. Dengan menyebutkan dalil kitab suci Al Quran, mereka menyatakan bahwa dalam ajaran Islam, dunia internasional wajib melakukan intervensi pada satu negara jika negara tersebut tidak mampu menyelesaikan kejahatan besar yang terjadi. Itu untuk menghentikan laju partai lain yang mengatakan: ini agen asing, agen Kristen dan lain-lain. Itu satu perdebatan di parlemen yang cukup penting dalam soal ini. Artinya, konsolidasi kekuatan konservatif sangat penting menopang politik militer ... Ya, karena mereka dulu yang membela Wiranto ketika dia diperiksa dalam kasus Timor Lorosae. Prospek demokrasi saat ini bisa dikatakan begini: kekuatan politik di parlemen - antara 60%-70% menghendaki Gus Dur jatuh. Musuh besar mereka sebenarnya bukan Gus Dur tapi arus bawah. Politik arus bawah hampir setiap hari membentuk komisi pengawasan militer. Kalau dulu orang hanya mengenal NGO, tapi sekarang rakyat biasa mulai membentuk Pemantauan TNI, Pemantauan Koramil, di kampung atau di desa. Itu merupakan kekuatan yang tidak mungkin ditarik ke belakang. Gerakan mahasiswa menjadi gerakan yang paling konsisten untuk melawan militer. Gerakan mahasiswa cukup penting memberikan inisiatif untuk mempertahankan Presiden Gus Dur dari manuver konservatif parlemen. Jadi, pertarungan politik di Indonesia saat ini adalah antara kekuatan konservatif dalam parlemen lawan gerakan mahasiswa, NGO, dan arus bawah masyarakat. Jadi, kekuatan konservatif dan otoritarian itu justru lahir di parlemen, yang dihasilkan pemilihan umum demokratis pertama dalam sejarah Indonesia pasca Suharto. Ancaman arus bawah terhadap parlemen cukup signifikan. Dua bulan terakhir, kelompok konservatif di Indonesia berada di atas angin dan Gus Dur jadi bulan-bulanan. Direito 08
Gus Dur dipanggil ke parlemen dan Try Soetrisno. dituduh sebagai pembohong dan sebagainya. Saya kira, Gus Dur adalah Berbeda dengan penyelidikan kasus Timor presiden pertama di Indonesia yang Lorosae yang tidak bisa dikendalikan oleh dimaki-maki secara kasar oleh anggota TNI, penyelidikan kasus Tanjung Priok parlemen. Arus bawah mengambil inisiatif dikendalikan penuh oleh TNI. Yang menarik, sendiri. Inisiatif arus bawah itu didukung di antara anggotanya ada yang berasal partai oleh PRD [Partai Rakyat Demokratik], Islam, misalnya Aisyah Amini dari PPP. yang mengambil jalur politik jalanan Selama ini PPP yang paling keras menentang dengan menghidupkan kembali parlemen digunakannya ketentuan internasional jalanan. Mereka menuntut konsistensi untuk mengusut pelanggaran hak asasi di parlemen untuk menghentikan politik dalam negeri. Selama ini ada partai yang militer di Indonesia dan menuntut menggunakan isu seperti ini untuk mendapat pembubaran Golkar sebagai simbol politik suara, tapi pemimpinnya menghendaki agar konservatif. Inisiatif PRD itu sekarang kasusnya tak diusut. Persis dengan Kasus menjadi satu gerakan yang cukup 27 Juli. Para pemimpin PDI-Perjuangan luas. Sampai-sampai Pemuda Pancasila, menghendaki agar Kasus 27 Juli tidak diusut. yang merupakan onderbouw Golkar, di Arus bawah lah yang menghendaki Jawa Timur telah melakukan aksi membakar pengusutan. Partai-partai merasa bendera-bendera Golkar. Mereka pengungkapan kasus-kasus itu akan memperingatkan agar Golkar tidak mengganggu konsolidasi politik mereka menghidupkan kembali politik Orde Baru. Gejala ini mulai mengerem laju Tampaknya, militer Indonesia tidak mampu kelompok konservatif di lagi untuk mendukung milisi. Ini membuat parlemen.
mereka frustrasi. Mereka masih punya obsesi
Kalau demokratisasi ingin mengembalikan Timor Lorosae ke terus melaju, artinya arus wilayah Indonesia, karena itu mereka ingin bawah memenangkan bergerilya. pertarungan politik dan militer gagal mengkonsolidasi politik lewat kekuatan sipil konservatif kemungkinan dengan TNI. TNI masih punya 38 kursi gratis pengusutan kasus Timor Lorosae cukup di parlemen yang bisa mendukung besar. Tapi, kalau konsolidasi kekuatan kepentingan politik mereka. Boleh dikatakan, partai-partai konservatif dan militer yang gerakan HAM saat ini berhadapan dengan memenangkan pertarungan maka kekuatan konservatif secara utuh. Bukan pengusutan kasus Timor Lorosae di Indo- interes soal Timor Lorosae atau bukan. nesia akan lemah. Kenapa tidak ada lagi perdebatan atas kasus di sini? Jelasnya bagaimana? Penentangan partai-partai konservatif itu tidak saja terjadi pada kasus Timor Lorosae untuk melindungi militer, tapi juga kasuskasus pelanggaran HAM lainnya. Kebanyakan partai bersikap tidak konsisten. Ketika pengusutan kasus Timor Lorosae, para pengusut dituduh anti-Islam, diskriminatif terhadap pelanggaran hak asasi yang korbannya umat Islam, seperti kasus Tanjung Priok. Ini dilakukan untuk menghentikan penyelidikan kasus Timor Lorosae. Tapi KPP-HAM berhasil menyelesaikan tugasnya, dan kemudian dilakukan penyelidikan terhadap kasus Tanjung Priok. Para jenderal lama menjadi marah pada Wiranto dan kawan-kawan. Akibat disinformasi yang mereka kembangkan sejumlah jenderal lama terpaksa diusut. Yang terlibat dalam kasus Timor Lorosae, antara lain Benny Moerdani dan 21 Agustus 2000
Saat ini dunia internasional tidak lagi menekan Indonesia. Kelompok konservatif yakin bahwa konsesi ekonomi yang mereka siapkan untuk kekuatan internasional sudah memperlunak tekanan terhadap pengadilan. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan salah satu anggota parlemen Jerman. Dia pesimis dengan peran internasional untuk mengusut kasus Timor Lorosae. Dua bulan lalu tujuh NGO Indonesia mengirim surat kepada PBB, menuntut diadakannya pengadilan internasional. NGO di Indonesia perlu dukungan dari para keluarga korban di sini, karena kekuatan korban dan keluarganya lah yang bisa menjadi penekan terkuat. Tapi justru tekanan dari sini sekarang tidak ada. Saya harap kita bisa memperkuat kerjasama antara gerakan hak asasi manusia di Indonesia dengan di Timor Lorosae. *** 4
O p i n i Politik dan Hak Asasi Manusia Jose Luis de Oliveira*
Ada yang mengatakan, politik dan hak asasi manusia (HAM) bagaikan dua sisi dari sebuah mata uang. Politik tidak bisa lepas dari HAM. Berpolitik adalah hak asasi, begitu pula menegakkan asasi adalah tindakan politik. Politik dapat memajukan HAM, tapi juga dapat memperburuk HAM. Karena begitu eratnya politik dan HAM, kita sering menyaksikan dalam percaturan politik, isu HAM mewarnai retorika dan argumentasi para politikus. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama kurang lebih setengah abad ini, aktivitas politik internasional telah memperbaiki dan memajukan HAM di dunia. Perbudakan, penindasan, dan kolonialisme di muka bumi ini berangsur-angsur hilang seiring dengan perkembangan kesadaran masyarakat internasional mengenai HAM. Tapi tidak selamanya aktivitas politikus yang mengangkat HAM itu murni untuk memajukan HAM. Tidak ada sesuatu yang gratis. Mungkin itulah prinsip yang selalu ada pada politikus. Mereka melakukan sesuatu dengan tujuan mendapatkan hasil politik tertentu. Bila hasil yang diinginkan telah diperoleh, tuntutan HAM pun bisa berubah. Pemerintah Amerika Serikat belakangan gencar mengkritik pelanggaran HAM di Cina. Ternyata tujuan utama AS adalah memaksa Cina untuk membuka pasar bagi produknya. Begitupun sewaktu pemerintah Australia dan Amerika Serikat memberi lampu hijau pada penguasa Indonesia untuk menginvasi Timor Lorosae tahun 1975. Alasan kemanusiaan (HAM) digunakan untuk menutupi kepentingan bisnis dua negara tersebut.
pendudukan Indonesia di Timor Lorosae, pelanggaran HAM menjadi isu utama para politikus kita. Yang pro-kemerdekaan maupun pro-integrasi berlomba-lomba meyakinkan masyarakat Maubere maupun internasional, bahwa yang mereka lakukan adalah untuk memajukan HAM. Yang prointegrasi menggunakan hak untuk pembangunan untuk menutupi terjadinya penangkapan sewenang-wenang, perkosaan seksual, pembunuhan, perampasan tanah rakyat, dan sebagainya. Yang prokemerdekaan gigih menarik solidaritas internasional untuk mendukung perjuangan hak menentukan nasib sendiri. Dalam perjuangan ini ribuan orang telah menjadi korban karena pembunuhan, kehilangan harta benda, dan sebagainya. Penghargaan Doctor Honoris Causa, Reeboks Human Rights Awards, hingga Nobel Perdamaian diperoleh para politikus pro-kemerdekaan. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah terbukti mayoritas rakyat menginginkan kemerdekaan, agenda politik pun berubah. Politik HAM menjadi kurang jelas. Para politikus mulai bingung antara menegakkan HAM (terutama mengupayakan keadilan bagi korban) dan memberikan konsesi ekonomi dan politik pada negara-negara yang dianggap berjasa bagi kemenangan prokemerdekaan. Kelantangan dan kegigihan para aktivis pro-kemerdekaan yang bertahuntahun lalu selalu menggegerkan dunia internasional, mulai pudar. Tidak lagi ada bintang menyala dari Timor Lorosae dalam sidang tahunan Komisi HAM PBB di Geneva.
Yang mulai didengungkan dan dijadikan proyek adalah rekonsiliasi dan stabilitas nasional. Ratusan ribu dolar dihabiskan para bintang politik (termasuk yang dulunya prointegrasi) untuk berfoya-foya di hot e l - h o t e l berbintang, mulai dari Jakarta, Singapura hingga Washington, untuk menyanyikan lagu rekonsiliasi dan stabilitas nasional. Lagunya pun tak pernah didengar oleh Mau Koli dan Fenomena Kehancuran. Pengorbanan bersama demi Bi Koli di Remexio Kemerdekaan bersama? atau di tempat lain
Lalu bagaimana dengan politikus Timor Lorosae? Sewaktu perjuangan menentang
5
Direito 08
di Timor Lorosae. Sementara itu ratapan tangis para keluarga korban yang menanti keadilan bagi penderitaanya tak didengar. Seorang ex-tapol yang luka-luka akibat disiksa di penjara, terpaksa setiap malam menjerit kesakitan menunggu kematiannya akibat tak ada yang bersedia membiayainya berobat ke luar negeri. Seorang istri yang suaminya mati ditembak Brimob di Dili menjelang Pemilu 1997, sekarang harus mondar-mandir ke kantor CNRT, Yayasan HAK dan lembaga lain, meminta bantuan makanan untuk ketiga anak kecilnya yang kelaparan. Dengan tangis ibu itu mengeluhkan pengorbanan suaminya yang tidak dihargai. Masih banyak keluarga korban yang seperti yang dialami ibu ini. Selama pendudukan militer Indonesia mereka menderita, sekarang pun mereka tidak dihiraukan. Penderitaan yang panjang! Apakah kita membiarkan para korban ini menderita terus? Lalu siapakah yang paling diuntungkan dari percaturan politik HAM ini? Para oportunis lah yang paling memperoleh keuntungan. Kemana arah angin politik bertiup, mereka selalu mengikuti. Mereka sangat lihai bersilat lidah memantapkan posisi mereka. Argumentasinya tampil sangat rasional. Pemerintah Amerika Serikat dan Australia menjelaskan perubahan politik mereka terhadap Timor Lorosae. Tidak ada sedikit pun penyesalan atas keterlibatan mereka yang mengakibatkan 25 tahun penderitaan bagi rakyat Maubere. Begitupun para oportunis Timor Lorosae. Sewaktu pendudukan Indonesia mereka mendapat hak istimewa menikmati politik HAM pada waktu itu (pembangunan) dengan berbisnis dan melalang buana ke luar negeri untuk menimba ilmu dan jalan-jalan. Setelah status politik Timor Lorosae berubah, mereka pun cepat menyesuaikan diri. Dengan bualan bahasa HAM, mereka mendapat hak istimewa lagi. Adilkah politik HAM selama ini? Di manakah nurani kita yang membiarkan keadaan ini terus berlangsung? Para korban bukanlah obyek permainan untuk obyek penelitian para opurtunis intelektual yang akan naik kariernya, karena berhasil menerapkan konsep rekonsiliasi mereka, atau obyek wisata bagi turis-turis manca negara. Jelas ini harus dihentikan! *** 21 Agustus 2000
Serba Serbi Menuntut Keadilan Bagi Orang Hilang Paksa! Pada 30 Agustus mendatang, bertepatan dengan peringatan satu tahun referendum penentuan status politik Timor Lorosae, keluarga korban akan memperingati Hari Internasional untuk Orang Hilang. Hari ini perlu diperingati karena sangat banyak orang yang hilang di Timor Lorosae selama kekuasaan militer Indonesia. Misalnya, pada saat Pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991, ratusan orang tak ketahuan di mana mereka berada. Komisi penyelidik yang kemudian dibentuk oleh pemerintah Indonesia, saat itu mengatakan ada 50 orang mati. Tapi, lebih dari 200 orang tidak kembali ke rumah. Bahkan, sampai saat ini tidak diketahui - apakah mereka mati atau hidup. Orang-orang seperti inilah yang menurut ketentuan internasional disebut sebagai orang hilang secara paksa. Pada 17 Agustus 2000, Yayasan HAK mengundang sejumlah organisasi untuk berdiskusi dan mempersiapkan peringatan hari internasional ini. Kerry Brogan, yang pernah bekerja di Amnesty International, London yang sekarang bekerja pada Unit Hak Asasi Manusia UNTAET, menjadi narasumber mengenai ketentuan internasional tentang orang hilang. Menurutnya, berdasar ketentuan internasional seseorang dianggap hilang paksa, jika ia ditangkap, ditahan, diculik secara paksa oleh aparat pemerintahan atau kelompok yang berfungsi sebagai pemerintahan atau dengan sepengetahuan langsung maupun tak langsung pemerintah. Orang juga dianggap hilang paksa jika pemerintah menolak memberikan informasi tentang keberadaan seseorang. Seseorang baru bisa disebut hilang paksa jika ada indikasi kuat bahwa pemerintah atau penguasa terlibat. Gejala pelanggaran hak asasi semacam ini muncul pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an di negeri-negeri Amerika Latin. Di sana banyak aktivis politik yang mengkritik keras pemerintah yang ditangkap dan ditahan tanpa tuduhan yang jelas dan tidak diadili, tapi kemudian malah tidak kembali. Agar tidak ada orang hilang paksa, pemerintah suatu negara harus membuat peraturan yang ketat mengenai prosedur penangkapan, kata Kerry. Petugas yang menangkap seseorang harus menunjukkan identitas yang jelas, berpakaian seragam disertai surat perintah penangkapan. Seseorang yang ditangkap pun diberitahu kenapa ia ditangkap dan kemudian sesorang harus dibawa ke tempat tahanan resmi, keluarganya diberitahu tempatnya ditahan, hak-hak asasi orang yang ditahan harus dilindungi, seperti hak untuk dikunjungi Direito 08
keluarga dan didampingi pengacara yang ditunjuknya. Selain itu, di setiap negara harus ada sistem untuk investigasi jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana jika ada orang hilang paksa? Keluarga atau teman yang bersangkutan harus melakukan pencatatan tentang nama lengkap (dan nama orang tua jika perlu), tanggal lahir, alamat, pekerjaan (kalau masih sekolah sebutkan sekolahnya), organisasi, dan sebagainya. Kemudian, informasi tentang bagaimana ia hilang. Misalnya, siapa yang menculik, bagaimana pakaiannya, berapa orang, bagaimana datangnya, ambil apa saja, bilang apa ketika menculik, bagaimana memperlakukan orang yang diculik, penculiknya bawa dokumen apa tidak. Kadang-kadang orang hilang setelah ditangkap secara resmi. Catat juga dugaan mengapa yang bersangkutan ditangkap atau diculik, saksi mata (termasuk informasi tentang kesediaanya memberi kesaksian secara tertutup), apa ada yang tahu kemana ia dibawa dan dengan cara bagaimana kita tahu (misalnya diberitahu orang dalam), bagaimana keadaannya dalam tahanan, apa yang sudah dilakukan untuk mencari korban, serta tanggal terakhir pencarian dilakukan. Semakin rinci infomasi semakin baik, karena akan memudahkan pencarian, saran Kerry. Setelah mencatat informasi tersebut, yang kemudian harus dilakukan adalah melaporkan kepada pemerintah (karena pemerintah lah yang paling punya kewajiban untuk mencari), organisasi hak asasi manusia setempat, organisasi hak asasi manusia internasional (terutama yang punya sistem langsung ke PBB), pers, dan Kelompok Kerja PBB khusus Orang Hilang. Pengaduan pada Kelompok Kerja PBB itu bisa dilakukan secara perwakilan, misalnya oleh organisasi hak asasi manusia yang dihubungi keluarga atau teman korban. Laporan tertulis itu harus menyebutkan pembuatnya dan bagaimana cara menghubunginya. Jika pembuat bukan keluarga atau teman, harus mencantumkan informasi cara mengontak keluarga atau teman korban. Hal-hal yang harus diputuskan oleh orang Timor Lorosae yang berkaitan dengan persoalan orang hilang dan pelanggaran hak asasi manusia umumnya adalah jangka waktu investigasi: apakah antara Januari hingga September 1999 atau sejak 1975? Sebab, Tapi, masih belum ada kesepakatan karena ada yang tidak mau kalau pelanggaran hak asasi manusia sejak 1975 itu diungkap. Setelah diskusi dengan Kerry Brogan, para peserta mendiskusikan rencana untuk memperingati Hari Internasional Orang Hilang. Para peserta kemudian membentuk 21 Agustus 2000
komite ad hoc, yang terdiri dari sejumlah organisasi non-pemerintah yang akan menyelenggarakan acara kesaksian keluarga dan teman, yang akan disusul dengan konferensi pers. Yayasan HAK mengajak rakyat Timor Lorosae, jika ada anggota keluarga atau teman yang hilang agar menuntut keadilan. Sebab, keluarga orang hilang punya hak untuk mengetahui di mana keberadaan orang yang hilang dan siapa yang membuatnya hilang. Selain itu, juga punya hak atas keadilan, yaitu keluarga mendapat ganti rugi dan pelakunya dihukum. Menuntut keadilan ini perlu dilakukan agar tidak lagi terjadi orang hilang dan agar tidak terjadi impunity (kekebalan hukum bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia). Perjuangan menuntut keadilan bagi orang hilang dimulai oleh sejumlah ibu di Argentina, yang datang berdemonstrasi di depan Plaza de Mayo. Di depan Istana Kepresidenan Argentina itu mereka menuntut penjelasan resmi keberadaan anak-anak mereka. Anak-anak mereka ditangkap dan kemudian hilang pada masa junta militer berkuasa. Ibu-ibu yang kemudian dikenal dengan sebutan Madres de Plaza de Mayo itu terus berdemonstasi di depan Istana Kepresidenan 15 tahun setelah junta militer tidak lagi berkuasa. Mereka terus menuntut keadilan yang mereka belum dapatkan. Perjuangan Madres de Plaza de Mayo itu kemudian diikuti oleh keluarga orang hilang di negeri-negeri lain yang menjadi korban penindasan rezim militer. Para keluarga korban yang hilang di Indonesia selama kekuasaan militaristis Suharto kemudian membentuk IKOHI [Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia], yang bersama KONTRAS [Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan] menuntut pemerintah Indonesia memberi penjelasan tentang hilangnya anggota keluarga mereka. KONTRAS juga terus berkampanye untuk menyadarkan masyarakat perlunya membantu keluarga korban dalam perjuangannya. Ya, mulai saat ini setiap keluarga mulai mencatat anggota keluarga yang hilang, berdasarkan ketentuan-ketentuan internsional yang disebutkan di atas. Mereka harus menggalang kerjasama antar keluarga korban, untuk memperkuat satu sama lain dalam rangka berjuang bersama-sama untuk menuntut keadilan. Kerjasama ini perlu juga dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi hak asasi manusia di dalam negeri maupun di luar negeri. *** 6
Serba Serbi Diskusi Masalah Konstitusi Isu konstusi saat ini menjadi agenda penting. Hampir semua agenda politik politik kelompok masyarakat, seperti partai politik dan masyarakat sipil turut mewarnai perdebatan masalah konstitusi. Ini menunjukkan indikasi kesadaran orang akan pentingnya konstitusi dalam sebuah negara. Tapi, masalahnya adalah dari mana memulai dan bagaimana menyusun sebuah konstitusi. Pentingnya proses pembuatan konstitusi itu akan menentukan isi konstitusi yang akan dipengaruhi oleh seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam pembuatan konstitusi tersebut. Sebab melalul mekanisme partisipasl yang baik, maka sebuah konstitusi menjadi milik bersama dan sudah tentu akan mencerminkan kepentingan yang beragam dari seluruh komponen masyarakat Mengingat pentingnya masalah proses pembentukan sebuah konstitusi, maka Divisi Studi dan Pengkajian Yayasan HAK mengundang Johny de Lange, seorang alhi konstitusi dan anggota Parlemen Afrika Selatan. Diskusi yang diselenggarakan pada 9 Agustus lalu itu dihadiri oleh sejumlah waki] NGO, jurnalis, kelompok perempuan, dan undangan lainnya. *** Kegiatan Rumah Rakyat Pada awal Agustus lalu, tim Divisi Emergency Aid wilayah barat mendistribusikan bibit jagung ke kelompok dampingan di Atabae. Bibit jagung tersebut diserahkan langsung pada Pastor Andreas Hane, SVD. Kemajuan sudah dicapai oleh beberapa kelompok, seperti kelompok Tiu Graciano da Cruz dan Tiu Deolindo Tavares. Mereka memiliki lahan sekitar 20 hektar. Kelompok mereka akan panen pada bulan September. Pendistribusian penambahan bibit jagung itu diprioritaskan pada kelompok kerja yang telah mempersiapkan lahannya. Sementara kelompok yang membuka lahan baru dimaksudkan untuk memperluas kelompok kerja yang ada di Atabae. Penambahan kelompok kerja ini, kelak direncanakan untuk menanam sayur, pisang dan ubi kayu, kata Antonio Geronimo, koordinator Rumah Rakyat wilayah barat. Sementara itu pada pertengah Juli lalu, 7
Rumah Rakyat di wilayah timur mengadakan pelayanan kesehatan di Subdistrik Luro, tepatnya di Desa Afabubo. Masyarakat mengeluhkan penyakit mereka. Antara lain, menderita penyakit saluran pernafasan, TBC, penyakit kulit dan malaria. Masyarakat mengharapkan agar pelayanan seperti ini dapat dilakukan secara teratur. Selain melakukan pelayanan kesehatan, kegiatan tim Rumah Rakyat di wilayah timur juga melakukan distribusi bantuan alat-alat rumah tangga. Bantuan tersebut diberikan pada Chefe de Suco se Sub-distrik Luro. Kegiatan yang diselenggaran oleh tim Rumah Rakyat di wilayah tengah adalah melakukan investigasi atas tercemarnya sungai di Desa Horai Kiik, di Sub-distrik Maubisse akibat limbah kopi. Pencemaran yang dilakukan oleh NCBA itu menyebabkan air sungai berubah menjadi cokelat dan berbau busuk. Pencemaran itu tentu sangat mengganggu masyarakat setempat, karena penduduk di sekitar sungai itu menggunakan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka juga melakukan pelayanan kesehatan di Desa Rairema. Penderita di Distrik Aileu yang dating pada pelayanan kesehatan itu sekitar 130 orang. Masyarakat setempat banyak yang menderita penyakit saluran pernafasan, rematik, dan malaria. Masyarakat setempat kurang pengetahuan tentang kebersihan diri, kata Ana Maria, dari seksi pelayanan kesehatan. Selain memberikan pelayanan kesehatan, tim Rumah Rakyat juga memberikan penyuluhan kesehatan. *** Hearing Rancangan Hukum Acara Pidana Pada Kamis, 10 Agustus lalu, telah diselenggarakan hearing rancangan Hukum Acara Pidana di NCC. Dengar pendapat masalah rancangan Hukum Acara Pidana tersebut telah lama ditunggu-tunggu oleh para praktisi hukum di Timor Lorosae. Namun, rancanagan tersebut masih banyak kelemahannya. Masih banyak yang harus diperbaiki, kata Silverio Pinto, pengacara Yayasan HAK. Untuk memperbaikinya, perlu melibatkan Direito 08
komponen-komponen masyarakat, antara lain akademisi, praktisi hukum dan hak asasi manusia. Merka harus diberi kesempatan untuk mendiskusikan secara intensif agar rancangan Hukum Acara Pidana tersebut mencapai kesempurnaan yang maksimal, sebelum diperdebatkan di forum NCC. Namun, jika mekanisme tersebut tidak bisa dijalankan, sebaiknya di Timor Lorosae tetap memberlakukan KUHAP dengan melakukan amandemen pasal-pasal yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, saran Silverio. *** Kejaksaan Agung RI Tetapkan Beberapa Tersangka Pelanggaran HAM Timtim Kejaksaan di Indonesia telah menetapkan tersangka untuk pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste tahun lalu. Para tersangka ini dalam waktu dekat akan diperiksa secara internsif. Menurut detikcom, penjelasan ini disampaikan Jaksa Agung RI Marzuki Darusman di kantornya minggu lalu. Siapa saja para tersangkanya? Jaksa Agung tidak bersedia menyebutkan nama, ia hanya mengatakan sebagian besar tersangkanya sama dengan yang disebutkan oleh KPP HAM Timtim. Dari militer lebih ke penanggungjawab lapangan, kata Marzuki. Tidak cuma militer, sipil juga ada. Lima kasus besar, yaitu kasus Gereja Ave Maria, Suai, kasus Liquiça, penyerangan rumah Manuel Carrascalão, dan penembakan jurnalis Belanda Sander Thoenes sudah memasuki tahap penyidikan kejaksaan. Dari penyidikan ini kejaksaan akan membuat surat dakwaan yang selanjutnya diajukan ke pengadilan. Kejaksaan Agung antara lain telah memeriksa mantan Menkopolkan Wiranto, mantan Kepala BIA Zakky Makarim, mantan Panglima Darurat Militer Timtim Kiki Syahnakri, dan mantan Pangdam Udayana Adam Damiri. Tetapi mereka masih belum akan dijadikan tersangka karena penanggungjawab lapangan lima kasus tersebut bukan mereka. *** 21 Agustus 2000
Ami Lian Perjuangan Pendirian Pengadilan Internasional Harus Diteruskan Ada dua masalah penting yang mengakibatkan kemandekan hukum di sini. Pertama, belum ada kepastian penanganan hukum bagi pelaku kejahatan kriminal pasca 30 Agustus 2000. Kedua, belum ada penentuan apakah mereka akan dibawa ke pangadilan atau tidak. UNTAET telah mendirikan pengadilan semiinternasional, sebuah panel akan didirikan untuk menanggani kasus ini. Secara yuridis sikap ini sangat lemah. Pertimbangan yuridis ada pada jurisdiksi, baik tempat maupun waktu pelaksanaan dengan pendirian pengadilan dan peraturan baru yang dilakukan setelah satu tahun kejahatan dilakukan. Penerapan asas hukum tidak berlaku surut akan mengundang banyak serangan terhadap pengadilan semiinternasional. Ini merupakan satu preseden dan mungkin berakibat buruk bagi pengadilan di masa depan. Menurut saya, pengadilan semi-internasional itu tidak diperlukan. Perjuangan pendirian pengadilan internasional harus diteruskan. Selain karena dasar hukum dan instrumen hukum internasional dapat menjadi landasan, pengadilan internasional mempunyai sasaran khusus yang tidak ada pada pengadilan nasional maupun semi-internasional. Kedua sasarannya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Sepanjang sejarah PBB hanya bisa adil, transparan dan diterima jika diadili melalui suatu pengadilan internasional. Kenapa? Pertama, selain tidak ada dasar hukum juga sasarannya tidak jelas; kedua. jika sasarannya meminjam kasus internasional, yaitu kejahatan perang dan kejahatan
terhadap kemanusiaan, kondisinya sangat lemah di mata hukum. Ketiga, karena belum ada suatu dasar hukum, akan menjadi preseden buruk bagi sistem hukum di Timor Lorosae; dan yang terakhir, bisa saja para pelaku kejahatan pasca 30 Agustus itu dibebaskan atas dasar legitimasi jurisdiksi. [Didi Babo-Soares, Presiden Assosiasaun Nasional Makaer Fukun Timor Lorosae] Para Pelaku Harus Bertanggungjawab Saya melihat banyak kemunduran untuk menuju pengadilan internasional bagi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tahun lalu. Saya sangat gembira ketika Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Mary Robinson datang ke Timor pada tahun lalu. Saat itu ia berbicara keras, agar militer Indonesia bertanggungjawab dalam kasus Timor Lorosae. Tapi, sampai saat ini tuntutan itu menurun. Bukan hanya karena saudara saya meninggal karena dibunuh oleh milisi dan ayah saya juga mengalami percobaan pembunuhan pada awal September lalu. Namun saya tidak percaya dengan pengadilan yang akan dilakukan di Indonesia. Para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan itu harus diseret di pengadilan internasional. Mereka harus bertanggungjawab atas semua perbuatannya di sini, di Timor Lorosae. Masyarakat keluarga korban akan terus menuntut keadilan. [Manuel, keluarga korban] Masih Banyak Pelaku yang Berkeliaran
Saya mengaku bersalah karena terlibat dalam tindakan kejahatan. Tapi, keterlibatan saya bukan atas inisiatif pribadi. Saya dapat dikatagorikan sebagai korban politik di Timor Lorosae. Karena saya bukan pimpinan politik atau pemegang kekuasaan di Indonesia atau di sini. Saya bukan anggota TNI tapi sebagai Komandan Tim Alfa, di bawah pimpinan pimpinan pejabat militer Daerah Tingkat I. Jadi, semua kegiatan operasi yang berhubungan dengan Korban di Gereja Suai. Pusara tanpa makam. keamanan di bawah
Redaksi Direito
perintah pimpinan TNI atau pemerintah yang ada di sini. Yang melakukan kegiatan itu adalah pemerintah Indonesia, baik sipil maupun militer. Dengan begitu saya tidak menerima bahwa saya dituduh sebagai pelaku kejahatan di Timor Lorosae. Saya tidak setuju apabila saya diseret ke pengadilan internasional, karena saya bukan pimpinan politik. Yang harus diseret ke pengadilan internasional adalah pimpinan politik otonomi, bupati, ketua DPR, gubernur, Yayad Sudrajad, pimpinan SGI, Tono Suratman dan Prabowo. Saya mengakui kesalahan saya, tapi masih banyak pelaku yang masih berkeliaran di luar dan mereka tidak ditangkap. Mereka tidak diperlakukan seperti saya. Hampir satu tahun saya ditahan tapi belum diproses secara hukum. Melalui pengacara saya, saya pernah mengusulkan agar mengirim surat pada Presiden CNRT, Sergio de Mello, dan Uskup Belo. Saya ingin mereka memberikan hukuman bagi kami - para milisi. Lebih baik kami dibunuh saja. Tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan. [JM, tersangka kasus pembunuhan di Los Palos] Nilai Keadilan Dibuktikan di Pengadilan Para pelaku segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dapat ditindak berdasarkan hukum yang berlaku. Mereka dapat ditindak melalui pengadilan internasional di Timor Lorosae. Menurut saya, jalannya pengadilan internsioanl itu masih dipengaruhi oleh dimensi politik negaranegara barat. Amerika Serikat, misalnya. Sementara mereka memperjuangkan adanya pengadilan internasional, Amerika juga terlibat dalam kejahatan di Timor Lorosae, dan mereka pun masih punya kepentingan di Indonesia. Sebagai orang Timor Lorosae, saya tetap menuntut agar para pelaku tindak kejahatan terhadap kemanusiaan baik yang dilakukan oleh sipil maupun militer yang pernah bertugas di sini harus diajukan ke pengadilan internasional. Setelah proses pengadilan internasional itulah nilai-nilai keadilan akan dibuktikan. Setelah itu baru bisa melakukan upaya rekonsiliasi. Rekonsiliasi bukan sekadar melupakan tindakan kejahatan di Timor Lorosae. [Alcino de Araujo, Ketua Jaksa Distrik Dili]
Diterbitkan atas dukungan:
Pemimpin Redaksi: Rui Editor: TI Lay Out: Quim Staff & Reporter: Neves, Rodrigues, Exposto, Silva, Borges, Julio, Bangbo, Abel. 8 Direito 08
21 Agustus 2000
