HEALTH PROFESSTONAL EDUCATTON QUALTTY (HPEO) IBRD LOAN NO, 7737-ID
Component 3 Financial Assistane Package (FAP)
PERJANJ IAN'PEN UGASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Antara Directorate General of Higher Educatiott-Central Project Coordination Unit (CPCU) H PEQ dengan Project lmplementing Unit (PlUl Universitas Hasanuddin Nomor Tanggal
: 18/HPEQ/rc/PrN/2011 z 23 Oktober 2010
DIREKTORAT J ENDERAL PENDIDIKAN TI NGGI KE]IIENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PERJANJIAN/PENUGASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Directorate General of Higher
muro#lIYr*, ,*r*,
Coordination HPEQ IBRD LOAN NO. 7737.1D Health Professional Education Quality (HPEQ) Project
llnit(cPcu)
DENGAII
Project Implementing Unit (PIU)
Universitas Hasanuddin
Nomor :
Tanggal
:
18/HPEQ/K3/PTN
l20ll
23 Oktober 2010
Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertandatangan di bawatr ini:
I.
Dr. Ir. Illah Sailah, M.S., Manajer Proyek Kegiatan Health Professional Education Quality Improvemerxt (HPEQ) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 573lA.A3lKUl2010 tanggal 2 }ar,uari 2010, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II.
dr. Budu Ph.D, Sp.M-KVR, Direktur Eksekutif dad. Project
Implementing Unit
(Pru) pada Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 398lt$4lPl20l0 Tanggal l8 Oktober 2010, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan
:
l.
Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 128/D lTl2llltanggal Februari 2010 perihal Hasil Evaluasi Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK PKPD).
2.
I4rorld Bank Loan AgreementNomor 7737-lD tanggal 9 Desember 2009.
l0
3. No Objection Letter (NOL) Bank Dunia tanggal 10 Februari 2010. 4. DIPA Universitas Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran berikufirya
sampai dengan
Tahun Anggaran 2013.
Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian/penugasan pelaksanaan pekerjaan Health Professional Education Quality Implovement (HPEQ| yang selanjutnya disebut perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut :
Pasal-l Definisi
l. Kegiatan adalah Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia IBRD Loan No. 7737-ID dan dana pendamping dari Perguruan Tinggi, yang akan dilaksanakan di Universitas Hasanuddin. 2.
Dokumen Pekerjaan adalah rujukan pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari: Proposal Proyek Rencana Implementasi Proyek (RIP) iii. Rencana Pengadaaan (Procurement Plan)
i. ii.
untuk Kegiatan HPEQ Component 3 Financial Assistance Package (FAP) di Universitas Hasanuddin yaitu kegiatan untuk peningkatan kualitas pendidikan dokter. J.
"Loan Agreement" adalah kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan World Bank, mengenai Proyek Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ), dengan IBRD Loan No. 7737-ID tanggal 9 Desember 20A9 beserta. revisinya.
4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Manajer Proyek pada Kegi atan Health Professional
Education Quality Improvement (HPEQ) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 5731A.A3/KUl20l0 tanggal2 Januari 2010. 5.
Project Management Manual (PMM) adalah dokumen resmi yang telah disetujui oleh Bank Dunia dan diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai pedoman bagi seluruh unit pelaksana kegiatan proyek HPEQ.
Pasal 2
Ruane Linekup Pekeriaan
l. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA dana hibah untuk pekerjaan Kegiatan HPEQ Component 3 Financial Assistance Paclmge (FAP) yaitu untuk peningkatan kualitas pendidikan dokter yang mencakup kegiatarlpekerjaan sebagaimana diuraikan pada dokumen pekerjaan yang tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian/penugasan pelakasanaan pekerjaan ini.
PIHAK KEDUA akan memanfaatkan dana hibah untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati dengan penuh kesungguhan dan efisien sesuai dengan standar-standar akademis dan teknis yang tinggi, perundangan pengelolaan keuangan dan pengadaan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Loan Agreement IBRD Loan No. 7737-ID beserta revisinya dan Project Management Manual (PMM), serta memastikan adanya pelaporan dan dokumentasi yang memadai.
t
3.
PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan pada ayat (2) Pasal 2 di atas
dan
menjamin penyelenggaruuumya selama jangka waktu perjanjian/penugasan pelaksanaan pekerjaan ini, dan kesinambungannya setelah perjanjian/pelaksanaan pekerjaan ini berakhir. 4.
PIHAK KEDUA akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi progfttm dan membangun kapasitas institusi dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan sesuai padapasal 2 ayat(2).
5.
PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan Program untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan dokter. Pasal-3 Waktu Pelaksanaan
1.
Semua Pekerjaan harus dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember sejak ditandatanganinya perjanjian/penugasan pelaksanaan pekerjaan ini yang terbagi dalam maksimal tiga tahapan sebagai berikut :
Tahun Pertama
Kedua Ketiea 2.
Periode Waktu 23 Oktober 2010 * 3l Desember 2010 01 Januari 2011- 3l Desember20ll 0l Januari 2012- 3l Desember2012 01 Januari 2013 - 3l Desember2013
Tahapan Pelaksanaan persiapan pelaksanaan Pelaksanaan tahun pertama Pelaksanaan tahun kedua Pelaksanaan tahun ketisa
Perjanjiarlpenugasan pelaksanaan pekerjaan ini berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 3l Desember 2013. Pasal-4 Sistem Pelanoran
1.
PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan/menyampaikan seluruh pekerjaan dan tahapan pekerjaan secara tepat waktu, dokumentasi pekerjaan, pengarsipan administrasi, penyaluran uang dan laporan keuangan seperti tertuang pada Dokumen Pekerjaan yang tercantum pada lampiran 1 (Dokumen Pekerjaan).
PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyimpan dokumentasi sehingga memungkinkan PIHAK PERTAN/LA dan Bank Dunia mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA atau diminta oleh Bank Dunia, atau pihak-pihak lain yang secara resmi ditugasi untuk melakukan audit teknis dan audit keuangan termasuk evaluasi terhadap implementasi yang berhubungan dengan pengadaan barang, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama pekerjaan ini berlangsung, serta manfaat yang diperoleh dari pekerjaan ini. 3.
PIHAK KEDUA wajib menyediakan laporan hasil pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan setiap tahun selama proyek berlangsung dalam forum umum drmana anggota masyarakat madani, termasuk lembaga kemahasiswaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap informasi tersebut.
t
4.
PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban menyerahkan laporan kepada PIHAK PERTAMA mencakup
i.
:
Laporan keuangan bulanan, yang mencakup laporan rekening koran, SP2D dan SPM setiap akhir bulan terhitung sejak 1 Januari 2011 yang dikoordinasikan/ dikonsolidasikan oleh Penanggungjawab Kegiatan di Perguruan Tinggi.
ii.
Laporan manajemen keuangan dengan menggunakan standar Interim Financial Report (IFR) yang dijelaskan di dalam Project Management Manual (PMM), setiap tiga bulan terhitung sejak Januari 2011, paling lambat tanggal l0 pada bulan berikutnya, sebanyak 3 (tiga) copy;
I
iii. Laporan tahunan,
I
setelah 12 bulan sejak Januari 2011 dan diserahkan paling lambat tanggal l0 pada bulan berikutnya, sebanyak 3 (tiga) copy.
5.
Dokumentasi tambahan pada ayat 4 disimpan dan dipelihara sampai 5 (lima) tahun setelah proyek berakhir. Pasal-5 Pelaksanaan Pekeriaan
1.
Dalam menjalankan kegiatan, PIHAK KEDUA harus berkoordinasi dengan Dekan/I(etua Program Pendidikan Dokter (PPD) selaku penanggung jawab program. Pelaksanaan kegiatan yang menyangkut pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh unit struktural pada Perguruan Tinggi.
3"
Pengadaan barang dan jasa konsultan yang pembiayaanya bersumber dari dana pinjaman
Bank Dunia harus mengikuti ketentuan yang dimuat dalam Schedule 3 dari Credit Agreement WrorU Bank IBRD Loan No. 7737-ID tanggal 9 Desember 2009 beserta revisinya dan PMM. Sedangkan pengadaan barang dan jasa konsultan yang pembiayaanya bersumber dari dana pendamping rupiah harus mengikuti Kepres 80 tahun 2003 serta perubahannya. 4.
Barang atau peralatan yang dibeli selama masa Kegiatan HPEQ menjadi milik pemerintah dan dioatat sesuai dengan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).
5.
Barang dan jasa yang dibiayai sebagai akibat dari perjanjiarlpenugasan pelaksanaan pekerjaan ini harus digunakan sepenuhnya sesuai dengan tujuan Kegiatan HPEQ, khususnya untuk pelaksanaan Component 3 (FAP) yaitu: Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter.
6.
PIHAK KEDUA dapat merealokasikan biaya antar komponen yang tertera pada Dokumen Pekerjaan sebagai hasil dari efisiensi program maksimum sebesar l|Vo dari biaya asal, dan apabila lebih dari 10% maka memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari CPCU. Realokasi tidak boleh dilakukan untuk menambah alokasi komponen manajemen proyek. Pelaksanaan program hasil realokasi harus dilakukan melalui revisi DIPA.
7. PIHAK KEDUA
akan menggunakan jasa asuransi terpercaya untuk melindungi transportasi dan pengiriman barang yang pengadaannya dibiayai dari dana hibah ini dan akan selalu berhubungan dengan pihak jasa asuransi untuk membiayai asuransi pengiriman dan transportasi barang yang dibiayai dari perjanjiar/pelaksanaan pekerjaan ini.
Pasal-6
Evaluasi Kineria
1.
Laporan yang dimaksud pada Pasal4 akan dipakai sebagai masukan dari evaluasi kinerja. Pada setiap akhir tahapan ikatan perjanjiar/penugasan pelaksanaan pekerjaan setiap tahun, PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pencapaian indikator kinerja yang diuraikan dalam Dokumen Pekerjaan.
2.
PIHAK PERTAMA, akan melakukan pemeriksaan terhadap barang dan jasa maupun pekerjaan sipil yang dilaksanakan selama Program FIPEQ, termasuk arsip dan semua dokumen yang terkait.
3.
Audit teknis akan dilaksanakan oleh auditor independen yang dipilih oleh CPCU
dan
Bank Dunia.
4.
PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan proscs evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menunjuk Dewan Pendidikan Tinggi sebagai mitra yang selanjutnya menunjuk reiviewers untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA.
5. Kelanjutan pembiayaan untuk tatrun berikutnya akan ditentukan oleh kinerja dari pelaksanaan program, setelah dievaluasi olehreviewer dari Dewan Pendidikan Tinggi.
6.
Dalam menjalankan kegiatan, PIHAK KEDUA harus melaporkan secara rutin kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Dekan/Ketua PPD minimal setiap 3 (tiga) bulan.
Pasal-7
Manaiemen Keuanqan
1. PIHAK KEDUA
berkewajiban melalarkan pembukuan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan yang berlaku dan PMM dalam melaksanakan Program HPEQ.
2.
Manajemen keuangan seperti disebut pada ayat independen yang disetujui Bank Dunia.
3.
Laporan keuangan harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal-4 ayat4.
I
setiap tahun akan diaudit oleh auditor
Pasal-8
Biava pelaksanaan Seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) tahun maksimum sebesar
1.
:
Nilai Perianiian/nenusasan
Sumber Dana Bank Dunia(World Bank\ Persuruan Tinssi ( Institution) Jumlah (Total)
Rp Rp
8.842.842.340 884.284.234
Rp.
9.727.t26.574 R:p.9.727.126.574,-
( Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Emoat Ruoiah )
Biaya yang bersumber dari Bank Dunia yang dimaksudkan pada ayat 1 di atas dibebankan pada IBRD Loan No. 7737-ID sebesar Rp. 8.842.842.340,- dari nilai pedanjian/penugasan pelaksanaan pekerjaan, serta anggaran Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin sebesar Rp. 884.284.234,-
3. Besarnya berikut
biaya prognm per tahun seperti yang tertuang pada Pasal-3 adalah sebagai
:
Biaya Program Tahun Tahun Tahun
I II III
TOTAL
WB Rupiah (RK) 2.133.762.740 4.395.t29.600 2.313.950.000 8.842.842.340
Perguruan Tinesi/PNBP 213.046.000 439.512.960 23t.725.274 884.284.234
Alokasi Anggaran
BankDunia DIPA PT Tahun 2011 DIPA PT Tahun 2012 DIPA PT Tahun 2013
Jumlah anegaran pertahun berdasarkan sumber pembiavaan akan dialokasikan setiap DIPA Persuruan Tineei.
tatrun oada
4.
Besamya biaya per komponen proyek tidak melebihi jumlah biaya yang telatr disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tercantum pada Lampkan2, kecuali adanya perubahan yang disetujui PIHAK PERTAMA sebagai akibat adanya perubahan sesuai pasal 5.
Pasal-9 Tahapan Alokasi Pendanaan
l.
Setiap tahun PIHAK PERTAMA akan mengalokasikan dana program kepada PIHAK KEDUA melalui DIPA Universitas Hasanuddin sesuai dengan RIP tahunan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA akan mengalokasikan dana pendamping sejumlah tidak kurang dwi l0% dari alokasi dana Bank Dunia.
Pasal-10 Sisa Dana
Jika target kuantitas dan kualitas kegiatan sesuai Dokumen Pekerjaan pada Lampiran 1 telah tercapai namun biaya yang dikeluarkan lebih kecil daripada jumlah yang telah disepakati untuk membiayai Rencana Kerja tahunan, maka biaya yang tersisa dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk memperluas lingkup kegiatan pada tahun berikutnya jika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIIIAK PERTAMA dan dilakukan melalui revisi DIPA jika diperlukan. Pasal-11 Sanksi
1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan untuk menunda atau memutuskan perjanjian/penugasan pelaksanaan pekerjaan jika kinerja PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program tidak memenuhi target, proses dan prosedur yang diperlukan seperti yang tertuang dalam Dokumen Pekerjaan. Jika yang terjadi adalah penundaan, maka perjanjian/penugasan pelaksanaan pekerjaan ini akan diadendum dan jika yang terjadi adalah pemutusan perjanjian/penugasan pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus menyeiahkan uang yang masih tersisa kepada Kantor Kas Negara
setempat atau rekening yang ditentukan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pengembalian dana pinjaman dan menyerahkan bukti setornya kepada PIHAK PERTAMA. .,
Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan kegiatan akibat kelalaian PIHAK KEDUA akan merupakan catatan dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk semua kegiatan dan program yang berkaitan dengan Perguruan Tinggi tersebut. Pasal-12 Force Maieure
l. Jika keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan akibat force majeure maka sangsi yang tertuang pada Pasal-l1 dari perjanjian ini tidak akan dikenakan pada PIFIAK
KEDUA. Yang termasukforce majeure adalah : Bencana alam yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya kegiatan;
i. ii.
iii.
Huru-hara atau suasana yang kacau-balau yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya kegiatan
;
Situasi lain diluar kemampuan manusia yang dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
3.
PIHAK KEDUA segera memberitahu PIHAK PERTAMA mengenai
kejadian force majeure selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah kejadian dan memberitahukan kembali PIHAK PERTAMA setelah situasi menjadi normal kembali.
Pasal-13 Penvelesaian Perselisihan
1. Perselisihan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah.
2.
Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Pasal-I3 ayat 1,
maka
perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh instansi yang berwenang. Pasal-14 Perubahan-Perubahan
Kondisi dan persyaratan dari perjanjian/penugasan pelaksanaan pekerjaan ini akan dievaluasi pada akhir pelaksanaan tahun pertama dan akan diadakan modifikasi perjanjian/penugasan pelaksanaan pekerjaan untuk menjamin tercapainya efisiensi pelaksanaan Kegiatan. Modifikasi terhadap perjanjian/penugasan pelaksaan pekerjaan ini harus disetujui oleh kedua belah pihak dengan menandatangani amandemen/adendum perjanjian/penugasan. Pasal-15
Penutun
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggai, bulan dan tahun tersebut di atas, yang aslinya dalam rangkap 6 (enam) dibubuhi meterai secukupnya, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA Universitas Hasanuddin Project Implementing Unit
tr-%w
PIHAK PERTAMA
cPcu rfEQ
{Ff lffi
{ utn'"u
\rr\
PEi
K-*\ Mengetahui/IVlenyetujui
Universitas Hasanuddin
Men getahu iAvlenyetuj
ui
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
So" '9.8
Eqtr
?
/Ntn
3efffi
(Prqf.
Dtlr-Diqko
Santoso. M.Sc)
LAMPIRAN
T
I}OKUMEN PEKER.IAA}T
Dokumen Pekerjaan terdiri dari
l. 2. 3.
:
ProposalProyek Rencana Implementasi Proyek (RIP) dan Rencana Pengadaaan (Procurement PIan)
i::|:: a\,i.\" -. I
ffiry'-s
Lampiran I
ES
sL
\
\Q) l-r
.ss b
a:
-
r5 \
FS a.t l-l
ES
!E
Its
Ee
ax
Eo =!i ES
^'p s\i
za ss ds f;E s-s E=CA >
rl
le
6l
6l
N
\E -1H $ FE -
E
\S trs crts
lib q)
c!
E
GI
6l
L
ni
-b o:
.\, .ab
tL_
s
os crS
SS 5\r 'ad s s
h
Ut
hi
cl
0 6t
o
Fr cl
F
o o q
\o =l q co
c\
o
\s \
c{ \o a.l ca
c.i
o o 9
!+ r\ c.l
rn
\
C\t
ao
o.l
a q o
ral q
co
o\ c{
,.i c.l
n
o\ c.'!
.+
6l
N
a E (l rl
(qg
Fi E]
u
s \) s a
ra
3E A< El l\o \J
zai <{ (s -Fi
OiA F
= 3Z
&t
(r()
z F]
l'r t'r
Lampiran 3
6c
3E
3F 1$ <:
=E iE
H=
