Public Disclosure Authorized
MINISTRY OF PUBLIC WORKS
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS Technica1 Assistance for the Preparation of the Strategie Roads Infrastructure Project (SRIP)
STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK) SUB PROYEK PASURUAN-PILANG
l
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
RP535 v7
WSP International MEI 2006
PT Eskapindo Matra PT Wiranta Bhuana Raya PT Herda Carter Indonesia PT Prospera Consulting Eng.
DAFTAR IS1 Halaman Daftar Isi .................... .....................................................................................
I
Daítar Tabel .................... . ...............................................................................
II
A. Deskripsi Proyek
1
B. Hasil Survey Sensus .................... ...............................................................
1
C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali
4
D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek ....................... . ......
5
E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan ...........
5
F. Monitoring dan Pelaporan
7
G. Jadwal dan Pembiayaan ......................... . . . ..............................................
8
Lampiran : Gambar 1 Lokasi Proyek S
Gambar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Pasuruan - Pilang Gambar 3 Lay Out Persimpangan Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan Formulir Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP Daftar Harga Pasar dari Bank BPR Kota Pasuruan Dokumentasi
DAFTAR TABEL Halaman Tabel B 1 Data Pengadaan Tanah di Persimpangan .......................................
3
Tabel G 1 Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan Pasuruan -Pilang Tahun Anggaran 2006 ........................... . . . .....
9
RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK) SUB PROYEK PASURUAN - PILANG
A.
Deskripsi Proyek Pasuruan - Pilang, adalah salah satu dari Sub-project SRIP, terletak di Propinsi Jawa Timur. Sub-project ini adalah bagian dari Koridor Pantura. Seperti diketahui Koridor Pantura merupakan koridor yang menghubungkan dua kota di Jawa Timur yaitu Pasuruan dan Probolinggo. Gambar 1. memperlihatkan lokasi strategis dari Subproject ini. Pada ruas ini direncanakan perbaikan jalan (betterment) sepanjang 32.8 km dilengkapi drainase dan perbaikan bahu jalan. Jalan eksisting terbagi atas 2 jalur dan 4 lajur. Perbaikan itu dimulai dari persimpangan Veteran di Kecamatan Bugul Kidul (STA 0+00) dan berakhir di pertigaan arah Probolinggo di Kecamatan Pademangan (STA 32+125). Gambar 2. menunjukkan ruas jalan yang akan ditangani. Dengan pelebaran ini, maka hambatan karena penyempitan dari setiap persimpangan akan bisa diatasi, terdapat 6 (enam) persimpangan yang dikaji ulang kesesuaian designnya disepanjang sub-project, namun hanya 2 (dua) persimpangan yang memerlukan penambahan lahan, lay out persimpangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.
B.
Hasil Survey Sensus
Berdasarkan survey sensus yang dilaksanakan tanggal 12-17 April 2006, diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :
1. Luas lahan yang akan dibebaskan
: 475,90 m2 atau 27 bidang
2. Bangunan yang akan terkena Bangunan terkena seluruhnya
: 1 unit
Bangunan pagar besi
: 8 unit
Bangunan pagar tembok
: 4 unit
Bangunan pagar besi & tembok
: 2 unit
Bangunan pos siskamling
: 1 unit
Bangunan MCK
: 2 unit
Sumur gali
: 1 unit
3. Tanaman yang akan terkena
: 27 pohon pisang, 3 pohon mangga dan 1 pohon kelapa gading
4. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan terkena
- Pemilik
: 20 KK
- Penyewa
: 2 KK
: 22 KK
Bangunan yang terkena seluruhnya adalah berupa kios milik Abdul Kadir yang disewa oleh Ahmad Suyito untuk berjualan helm, yang berlokasi di wilayah Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul, penyewa bersedia memindahkan usahanya ke sebelah bangunan rumah dimana terdapat sisa lahan cukup luas untuk digunakan sebagai bangunan kios pengganti. Sedangkan untuk penyewa Hartanto yang terkena bangunan dan pagar tembok tempat usaha miliknya yang didirikan diatas tanah yang disewa dari Drs. H. Suud Setya Budhi Halawa, akan mendapat kompencasi atas bangunan. Pada persimpangan yang akan terkena pengadaan lahan tersebut terdapat 1 KK PKL, yaitu penjual buah-buahan yang memakai mobil. Sumur dan MCK yang terkena berhimpitan dengan pagar tembok yang berada di batas jalan dan (ei-pisali daii bangunan rumah tempat tinggal, tanah yang akan digunakan untuk membangun sumur dan MCK pengganti masih cukup luas. Pengadaan lahan di dua persimpangan sebagian besar bangunan yang akan terkena adalah berupa pagar. Rincian data aset yang akan terkena pengadaan tanah untuk proyek dapat dilihat pada Tabel B I . berikut ini.
C.
Kompensasi dan Pemukiman Kembali Panitia Pengadaan Tanah (PPT) menawarkan berbagai alternatif kompensasi. yaitu uang tunai, tanah pengganti dan bangunan pengganti, atau bentuk lain yang diinginkan warga. Namun berdasarkan survey sensus, 21 KK yang akan terkena proyek menginginkan kompensasi yang diberikan berbentuk uang tunai.
Adapun besaran kompensasi yang akan ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT) adalah sebagai berikut : Sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Dunia, maka besaran kompensasi akan dimusyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan Pemerintah sesuai dengan harga pasar. Sebagai acuan, informasi besaran harga pasar diperoleh dari bank lokal (terlampir). Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan rumah tinggal, bangunan usaha, sumur, pagar dl], yang pembuatannya memerlukan biaya atau investasi. s
Untuk tanaman terkena besarannya ditaksir berdasarkan jenis dan produktivitas tanaman.
Bagi penyewa kios Ahmad Suyitno (milik Abduk Kodir) yang terkena seluruh dan akan pindah akan mendapatkan biaya pindah sebesar ? Rp. 250.000,-.
+
Pemkot Pasuruan akan mengganti biaya pembuatan sumur gali sebesar Rp. 1.000.000,- serta biaya pembongkaran dan pembangunan WC akan diganti sesuai harga pasar material saai ini. Untuk Tanaman (pisang, mangga dan kelapa gading) yang terkena, pihak Pemkot Pasuruan akan mengganti masing-masing tanaman tersebut sesuai dengan taksiran Dinas Pertanian setempat berdasarkan produktivitas tanaman. Pos Keamanan Lingkungan (kamling) yang berada di atas tanah warga (Rosida) yang dibangun dengan swadaya warga RT OIIRW 01 Kelurahan Bugul Lor akan diganti oleh pihak Pemkot Pasuruan berupa bangunan pengganti sesuai dengan harga pasar material saat ini, dengan kondisinya minimal sama dengan bangunan lama.
D.
Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek Sosialisasi akan dilaksanakan di Kecamatan Bugul Kidul, dengan mengundang warga yang terkena proyek (WTP) pemilik lahan dan bangunan, tokoh
masyarakat setempat, aparat kelurahan dan kecamatan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Pemerintah Kota dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan tentang tujuan proyek, manfaatnya serta konsekuensi adanya proyek dengan disertai gambar rencana kegiatan.
Warga
yang
akan terkena
proyek
akan
diinformasikan juga
rencana
pembebasan tanah, mekanismenya dan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah termasuk pengukuran dan pematokan secara bersama serta penyepakatan mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang akan diterima warga. E.
Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan
Setiap kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi Jawa Timur. Walikota
Pasuruan
sebagai
penanggungjawab
program
akan
mengfungsionalisasikan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah dibentuk untuk kepentingan proyek pada tahapan pengadaan tanah sedangkan peran Bappeda dan SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur pada tahapan pemukiman kembali
dan Pemberdayaan. Dalam pelaksanaan.
unsur yang terlibat meliputi Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Kantor PMD, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Camat Bugul Kidul dan Pademangan, serta Kepala DesalLurah Bugul Kiduk, Bugul Lor dan Ketapang. Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset lain yang akan terkena; 2. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena; 3. Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai
rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang
timbul dari proyek yang akan dilaksanakan serta sosialisasi tentang desain pasar baru, jadwal pembangunan pasar, jadwal pemberian biaya pindah, jadwal pemindahan ke kios baru, dan jadwal pembongkaran kios lama; 4. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek; 5. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP mengenai bentuk dan besaran kompensasi, besaran biaya pindah dan penempatan pemilik kios pada bangunan kios baru. 6. Melaksanakan pembayaran biaya pindah kepada WTP;
7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan bangunan kios terkena proyek; 8. Melaksanakan kegiatan pemindahan WTP apabila ada yang terpaksa harus
pindah; 9. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pembinaan dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP; 10. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya dipublikasikan; 11. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPK setiap akhir bulan selama rentang masa kerjanya; 12. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPK kepada Tim Monitoring dan Pelaporan, Walikota Pasuruan, dan PMU-SRIP.
Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat dalam
Tabel G1. WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, dapat mengajukan keluhan, usul, atau saran kepada Tim Monitoring dan Pelaporan yang dibentuk oleh Walikota dengan Pemerintah Kota Pasuruan sebagai penanggungjawab. Keluhan, usulan dan saran tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat-menyurat ke alamat Bappeda dan Panitia Pengdaan Tanah - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kantor Walikota Pasuruan Jalan Pahlawan No. 28, Telepon (0343) 4269191426604, Fax (0343) 425727, serta Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur di lokasi kegiatan. Masyarakat juga dapat mengajukan keluhannya kepada PMU SRIP yang beralamat di Departemen Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lt. 5 Jl. Patimura No 20, Jakarta, Telepon (021) 7243473.
Mekanisme
penanganan
keluhan,
keberatan
ataupun
usulan
terhadap
pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut :
1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka Pemerintah Daerah dan PMU-SRIP melalui Ketua Bappeda, Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur dan Tim Monitoring dan Pelaporan melakukan penelitian; 2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian
dimusyawarahkan
dengan
WTP
untuk
diupayakan
pemecahanannya berdasarkan prinsip win-win solution; 3. Penyelesaian masalah
atau penanganan atas keluhan, keberatan dan,
usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam mengakses informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan melalui ruang publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor pemda, dan kantor desalkelurahan.
Mekanisme
penanganan
keluhan
terkait
dengan
kesepakatan
dan
ketidaksepakatan atas kompensasi, prosesnya akan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran.
F.
Monitoring dan Pelaporan
Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada saat pelaksanaan Rencana Kerja (action plan) Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali akan dimulai. Tim ini keanggotaannya akan terdiri dari unsur Pemerintah Kota Pasuruan (BAPPEDA), unsur
Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP). Kegiatan Monitoring dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan program pengadaan tanah sampai pemukiman kembali agar dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan.
Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Tim Monitoring dan Pelaporan,
akan
melakukan kegiatan pengawasan
pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat, pengadaan tanah,
persiapan dan pembangunan lokasi pemukiman kembali, termasuk
relokasilpembangunan kembali fasumlfasos, pembangunan tempat usaha penggantilkios, serta kegiatan pemberdayaan dalam upaya memulihkan tingkat kehidupan warga terkena proyek. 2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Proyek sebagai penanggungjawab pelaksanaan program, untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan 1 keberatan dari WTP. 3. Tim Monitoring dan Pelaporan akan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan
program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan yang dikirim kepada Project Management Unit (PMU) SRIP dengan tembusan kepada Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur dan Unit Sosial Safeguard Bank Dunia
-
Fax. 021-5299991 1 (contoh formulir pelaporan terlampir).
G.
Jadwal dan Pembiayaan
Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah
dan
pemukiman kembali
mulai
dilaksanakan pada Juni sampai Oktober 2006 dan akan dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2006. Lebih jelasnya, jadwal kegiatan dan sumber pembiayaan dapat dilihat dalam Tabel G1.
m
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY
AWP. 1 PROJECT LOCATION MAP
SUB PROJECT PASURUAN - PILANG
PASURUAN - PILANG (IU) I BETTERMENT I 32.81Km.
28019.2&26.020.N
,
iC.
SRIP.IBRDXTU
USUUN
i.....
- NJRIPAOB 44281NO - HLRIP4ECFP488 - RRCP-ADB 'I79&1NO(l)
-
KOTA
O
IBUKOTAKABUPAIEN
0
IBUKOIAKECAMATAN
URBEN DEVELOPMENT PROJECT (JBICIP433)
BANOARUDARA
PEUBUHAN
- JAWNTOL
[sE;:A--~;G~:, p
- BATAS PROPINSI - BATASMBUPATEN
-
GARIS PANTAI NJHSIP
1
-
w-
Skala :
O
10
40
60 Km
PROVINCE EAST JAVA
1
w cl
$F O
<S?
Z 2 6 W
A
U
z m w
0 3 2
na W 'ZW W
0 0s c>
= k +
2 [L
ml-
p
=w$
- F m w 2 0 W - -
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF REPUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY
LEGEND:
T = 3 i e g r Intersection X = 4 Leg5 Inferiedion
-
AWP 1 ROUTE MAP
-
SUB PROJECT PASURUAN PILANG
PASURUAN - PILANG KM. 65 + 000 - 70 + 000 SBY
PROVINCE EAST JAVA
~
l
~-
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF REPUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY
LEGEND: T = 3 ~ e g s~ntersection X = 4 Legs Intenection
-
AWP 1 ROUTE MAP
SUB PROJECT PASURUAN PILANG
-
PASURUAN - PILANG KM. 76 + 000 - 82 + 000 SBY
PROVINCE EAST JAVA
R:irinic!HadiTrame Suwey i P e r R u p i Buml~CPrmPle4
I
PW~7il REPUBLIC OF INDONESIA
1
MINISTRY OF REPUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAY
I
i
AWP-1 ROUTE MAP
1 SUBPROJECT PASURUAN PILANG
-
1
PROVINCE EASTIAVA
DIAGRAM ALUR MEKANISME PENYAMPAIAN KE.LUHAN Mekanisme Penanganan Kesepakatan dan Ketidaksepakatan Atas Kompensasi
Mekanisme Penanganan Keluhan Pelaksanaan LARAP
Proses (mengacu Perpres 3612005)
Proses
- Panitia Pengadaan Tanah (PT) ,-- Bappeda Kepala Satker P2JJ (Manajer Subproyek)
- Bappeda
- Kepala Satker P2JJ (Manajer
+ M
Subproyek) T i Monitoring
Investigasi dilakukan oleh Bappeda & Satker
0 N
I T
o
Konsultasi dengan WTP
R
I N G
Tidak Sepakat
Tidak Sepal«lt
Bupati
Tidak Sepakat
Gubernur
Tidak Sepakat
Menteri Dalam Negeri
Pencabutan Hak atas Tanah oleh Presiden
Sepakat
Pembayaran Kompensasi
Implementasi
dalani 12 hari kerja
=FORMULIR
MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP
.................. Sub-project: ........................ Periode pelaporan: ................
KabupatenIKota:
Aktivitas
Rencana Kerja Dari LARAP Tanggal Target
Laporan Kemajuan' Kemajuanl status di iapangan
/ KONSULTASI 1. ~ o m p e n s a s i '
1
1
I
I
I
1
I
1
Catatan
Masalah & rencana tindak lanjut
I I
I
Lamoirkan: kooi notulensi
/
Lampirkan: kopi jadwal pemukiman kembali yangdipublikasikan
IMPLEMENTASI I. Pembayaran kompensasi Lampirkan: kopi t a n d a lsantunanlpesangon terima termasuk biaya pindali ~~~~~~ 2. Persiaoan lokasi pemukiman kembali untuk : Jumlah rumah
l
-
J u m l a h fasilitas (mesiid. sekolah. Jiku koloiii iid.ih ioiciiciikupi. silalikaii digunïkan lemhar Lcrwh iaiiihalian Kansuliiiri ~ i n i i i lLi>inp~.iisasi id313h iiiciigeliai (11lhaisa pasar Iiiljad\val iinliil. prnihiiyarnri kiiiiipcii\d\i. diiii (iiii kc.liciiiiItklin arei hesaran ddii he~iiuLkoiiipi.ii.i\i h
iid sekolali) dan s;iiali;t
iiiniiili
Aktivitas
Laporan Kemajuan1
I
-
puskesmas) J u m l a h sarana umum (jaringan listrik, pipa
Jumlah orang dipindah
I
I
Kemajuanl status di lapangan
Catatan
Masalah & rencana tindak lanjut
I
1
yang l
-
J u m l a h fasilitas
-
Jumlali sarana u m u m
I
Lampirkan: kopi sertifikat J u m l a h sertifikat h a r u di lalian pemukirnan kembali I
-
J u m l a h sertifikat yang direvisi
S. Keluhan atau pengaduan - J u m l a h I<eluhan yang
diterima
telah diselesaikan
Lampirkan: Daftar kelulian yang diajukan
-
- Kopi respon yang diberikan
9
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
KKOTA PASURUAN Nomor Lampiran
: 153 1 SPB / 2006 :
-
Pasman, 13 April 2006
Kepada Yth. BAPAK WALIKOTA PASURUAN U.p. Bpk. Sekretaris Daerah Kota Pasuman di PASURUAN Perihal
:Taksiran Harga Tanah dan Banmnan
Dengan hormat, Menunjuk surat dari Pemerintah Kota Pasuman Nomor 590/67/423.011/2006 Tertanggal 13 April 2006 Perihal Permohonan Daftar Harga Tanah dan Bangunan, maka b e m a ini kami sampaikan taksiran harga tanah berdasarkan letak strategis wilayah sebagaimana dimaksud, dengan perincian sebagai berikut : 1. Untuk taksiran harga tanah di wilayah Jalan Raya Soekarno Hatta pada Kelurahan Trajeng berkisar antara Rp. 800.000,- síd Rp. 900.000,- per meter persegi; 2. Untuk taksiran harga tanah di wilayah Jalan Raya Soekarno Hatta pada Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Bangilan berkisar antara Rp. 1.100.000,- sld Rp. 1.200.000,- per meter persegi; 3. Untuk t a k s i harga tanah di wilayah Jalan Balaikota pada Kelurahan Kandangsapi berkisar antara Rp. 900.000,- síd Rp. 1.100.000,- per meter persegi; 4. Untuk taksiran harga tanah di wilayah Jalan Veteran pada Kelurahan Bugul Lor berkisar antara Rp. 450.000,- d d Rp. 600.000,- per meter persegi; 5. Untuk taksiran harga tanah di wilayah Jalan Veteran pada Kelurahan Bugul Kidul berkisar antara Rp. 600.000,- d d Rp. 700.000,- per meter persegi; Adapun taksiran harga bangunan pada masing-masing wilayah sebagaimana tesebut diatas diambil berdasarkan kondisi fisik bangunan dengan taksiran harga berkisar antara Rp. 800.000,- d d Rp. 1.250.000,- per meter persegi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
JL. PB. SUDIRMAN NO. 58 PASURUAN 671 15 TELP. (0343)424532,FAX. (0343)424522
DOKUMENTASI FOTO DI LOKASI PROYEK
Sta O+OOO (PSPL - 01) Arah Lingkar Selatan (Kel. Bugul Kidul)
Sta O+OOO (PSPL - 01) Arah Pelabuhan (Kel. Bugul Lor)
Sta 32+125 (PSPL - 07) Arah Probolinggo
Rapat pernbahasan di Kantor Pemda Kota Pasuruan masalah pengadaan lahan
surnur dan MCK milik VVTF yang terkena pengadaan lahan
Gudang rnilik W P yang bangunannyakerkena pengadaan lahan
Kios helern yang akan terkena pengadaan lahan
