Dharmawan. Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)

PENGARUH PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG) 1

Komang Ayu Satyaningsih, 1Anantawikrama Tungga Atmadja, 2Nyoman Ari Surya Dharmawan

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Anggaran berbasis kinerja merupakan jenis anggaran yang digunakan dalam aktivitas sektor publik. Jenis anggaran ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang harus diprediksi untuk menentukan tingkat ketidakpastiannya tinggi atau rendah, sehingga tujuan untuk menerapkan transparansi pelaporan keuangan dapat tercapai. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan dan pengaruh pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Lokasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 82 orang. Kriteria responden yang digunakan adalah seluruh pegawai bagian akuntansi dan keuangan, telah bekerja minimal 1 tahun dan jenjang pendidikan terakhir SMA. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode analisis data dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Alat uji atas hipotesis adalah uji t, uji F 2 dan koefisien determinasi (R ). Alat bantu statistik yang digunakan adalah SPSS

(Statistic Program for Social Science) versi 19.00. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen bahwa pelaksanaan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan dan variabel ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sedangkan secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Kata kunci: anggaran berbasis kinerja, ketidakpastian lingkungan, transparansi pelaporan keuangan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Abstract Performance-based budget is a type of budget that is used in public sector activities. This type of budget is influenced by environmental factor that has to be predicted to determine a high or low degree of certainty , so that the aim of implementing transparency in a financial report can be achieved. The problem addressed in this study was to find out the effect of the implementation of performancebased budget on the implementation of transparency in financial reports, the effect of uncertainty in environment on the implementation of transparency in financial reports and the effect of the implementation of transparency on the financial reports. The sites of this study were Klungkung Regency Region’s Workforce Units. The technique of sampling used was purposive sampling with a sample size of 82. The criteria of respondents used were : all workers in accounting and finance division, they have worked at least for 1 year and the last level of education was senior high school. The type and source of data used were primary and secondary data. The data analysis methods were validity test, reliability test, normality test, multicolinearity test and heterroscedasticity test. The hypothesis testing used multiple regression analysis. The tests used to tests the hypothesis were t-test, F-test, and determination consistency 2 (R ). The analysis was done with the aid of SPSS (Statistic Program for Social Science) version 19.00. The results showed that there was an effect from each of the independent variables on the dependent variable, i.e. , the implementation of performance-based budget and uncertainty of environment variable had a positive effect on the implementation of transparency in the financial report. While simultaneously, the independent variables had an effect on the dependent variable or the implementation of performance-based budget and uncertainty in environment had a positive effect on the implementation of transparency in the financial report. Keywords : performance-based budget, uncertainty in environment, transparency in financial reports

PENDAHULUAN Sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang yang sangat kompleks. Ada empat faktor yang mempengaruhi kompleksitas organisasi tersebut yaitu (1) faktor ekonomi, (2) faktor politik, (3) faktor kultur dan (4) faktor demografi. Organisasi sektor publik itu sendiri merupakan suatu entitas yang mempunyai aktivitas yang berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan publik (Mardiasmo, 2006:2). Sektor publik berbeda dengan sektor swasta karena tujuan dari organisasi ini bukanlah untuk mencari laba. Dengan wilayah Indonesia yang begitu luas tidak memungkinkan bagi pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan sendiri, dibutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Pemberian tugas dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya merupakan tindakan yang

tepat. Hal tersebut dikarenakan akan adanya kemandirian dari pemerintah daerah untuk mengelola seluruh sumber daya yang terdapat di daerahnya. Perencanaan pembangunan merupakan hal yang sudah pasti akan segera di lakukan oleh seluruh pemimpin daerah untuk mengembangkan wilayah kekuasaannya. Dengan adanya perencanaan pembangunan yang baik, maka diperlukan pula suatu anggaran yang akan dijadikan alat untuk melaksanakan atau merealisasikan program kerja. Anggaran sangat diperlukan dalam pelaksanaan program atau rencana kerja pemerintah daerah. Dengan kata lain anggaran merupakan acuan atau tolok ukur dari kemampuan daerah untuk menjalankan kekuasaannya membangun daerah. Seperti yang dikutip dari Mardiasmo (2006:61), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) dalam ukuran finansial. Maka untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik, pemerintah daerah harus bisa mengelola anggaran dengan efektif dan efisien agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Fungsi dari anggaran menurut Mardiasmo (2006:63) yaitu: (1) anggaran sebagai alat perencanaan, (2) anggaran sebagai alat pengendalian, (3) anggaran sebagai kebijakan fiskal, (4) anggaran sebagai alat politik, (5) anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, (6) anggaran sebagai alat penilaian kinerja, (7) anggaran sebagai alat motivasi dan (8) anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik. Selain anggaran memiliki fungsi, adapula jenis-jenis anggaran menurut Bastian (2006:166) diantaranya: (1) Line Item Budgeting, (2) Planning Programming Budgeting System (PBBS), (3) Zero Based Budgeting (ZBB), (4) Performance Budgeting, (5) Medium Term Budgeting Framework (MTBF). Dengan adanya aturan yang mengikat seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengakibatkan adanya sistem penganggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan transformasi dari sistem penganggaran sebelumnya yang masih menggunakan sistem tradisional. Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja (Mardiasmo, 2002:105). Menurut Nordiawan (2006:79) tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja adalh sebagai berikut: (1) penetapan startegi organisasi, (2) pembuatan tujuan, (3) penetapan aktivitas, (4) evaluasi dan pengambilan keputusan. Manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya pengukuran kinerja adalah (1) akuntabilitas organisasi publik kepada DPRD dan publik lebih mudah dilihat, (2) lebih memotivasi peningkatan pelayanan kepada publik, (3) peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah,

(4) anggaran kinerja menekankan pada sasaran kinerja dan pencapaian (Muljarijadi, 2006:77). Dalam sistem anggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah diharuskan untuk mencantumkan indikator-indikator yang akan menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja sehingga apa yang diharapkan dari pelaksanaan anggaran ini dapat tercapai. Adapun indikator yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan anggaran ini adalah indikator masukan (input), indikator keluaran (output) dan hasil (outcome). Ketiga indikator yang dicantumkan harus dapat diukur hasilnya bukan pada seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan tetapi berdasarkan kinerja yang telah dihasilkan, seperti yang dijelaskan dalam PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran berbasis kinerja yang efektif dapat menunjukkan bagaimana keterkaitan antara dana dengan hasil akhir yang dicapai. Keterkaitan tersebut akan menjadi acuan bagi pengelolaan program yang akan dijalankan. Apabila terdapat perbedaan antara rencana dengan realisasi maka akan dilakukan review atas sumber input dan menghubungkan keterkaitannya dengan output serta outcome. Output dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tercermin dari transparansi pelaporan keuangan. Makna dari kata transparansi berarti keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah yang diberikan kekuasaan penuh dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengertian transparansi menurut Rahman (2000:151) adalah prinsip menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Keberhasilan dari pemerintah daerah dalam menerapkan sistem

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) pelaporan keuangan yang transparan akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan instansi sektor publik kedepannya. Masyarakat akan memberikan kepercayaan yang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana APBD yang sebagian besar bersumber dari masyarakat. Laporan keuangan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah sudah memiliki aturan yang mengikat agar penyajian laporan keuangannya bebas dari salah saji yang material. Kalimat tersebut tertuang dalam PP nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Pernyataan diatas sudah jelas menjadi hal yang tidak mudah untuk diterapkan dengan cepat oleh pemerintah terutama pemerintah daerah. Berbagai faktor dapat menjadi pemicu dari belum diterapkannya transparansi pelaporan keuangan. Dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran instansi pemerintah agar keinginan tersebut dapat segera tercapai. Untuk dapat mewujudkan tujuan pelaporan keuangan yang transparan dibutuhkan suatu kemapuan untuk memprediksi keadaan masa depan dengan beberapa pertimbangan seperti faktor lingkungan. Menurut Robbins (1996) dalam Priyanti (2013) lingkungan organisasi secara umum dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada diluar batasbatas organisasi. Lingkungan organisasi tersebut dapat dibagi menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Kedua jenis lingkungan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan organisasi sektor publik kedepannya. Dengan adanya kondisi lingkungan yang terbagi menjadi dua tersebut, pemimpin instansi harus bisa menghadapi ketidakpastian lingkungan yang dihadapinya. Miliken (1987) dalam Cahyono (2008) menjelaskan bahwa ketidakpastian lingkungan terdiri dari tiga tipe (effect uncertainty, response uncertainty, dan

stated uncertainty). Effect uncertainty adalah ketidakmampuan memprediksi pengaruh lingkungan di masa akan datang terhadap organisasi. Response uncertainty adalah ketidakmampuan memprediksi konsekuensi dari pilihanpilihan keputusan untuk merespon lingkungan. Sedangkan stated uncertainty merupakan suatu hal selalu dihubungkan dengan ketidakpastian lingkungan yang dipersepsikan (perceived environmental uncertainty). Ketidakpastian lingkungan merupakan situasi dimana seseorang terkendala untuk memprediksi situasi disekitarnya sehingga mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menghadapi ketidakpastian tersebut (Luthans, 1998 dalam Minanda, 2009). Ketidakpastian lingkungan dalam suatu organisasi khususnya organisasi sektor publik disebabkan karena lingkungan umum dan khusus yang mempengaruhi perkembangan organisasi. Tetapi dalam hal ini lingkungan khususlah yang lebih berpengaruh. Tidak dapat dipungkiri bahwa aturan atau regulasi yang berkembang juga dapat mempengaruhi kondisi lingkungan organisasi. Karyawan atau pegawai merupakan bagian dari lingkungan khusus dalam organisasi untuk membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Mangkunegara (2005:5), faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai. Pegawai yang sudah menjalankan kewajibannya tetapi belum mendapatkan hak yang sepantasnya bisa saja memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada. Akan tetapi ada pula oknum pegawai yang sengaja berbuat curang demi kepentingan individu. Dengan diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja dan akan memberikan hasil berupa kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Keadaan yang seperti inilah yang harus dapat diprediksi oleh para pemimpin organisasi sektor publik karena apabila hal tersebut tidak mampu untuk diprediksi outcome yang ingin dibuktikan berupa transparansi pelaporan keuangan tidak bisa dicapai dengan maksimal. Seperti yang dikutip dari Rahmanurrasjid (2008) bahwa transparansi dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi dikalangan pejabat publik dengan terlihatnya segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas. Dari pemaparan diatas dapat dibuktikan bahwa Departemen Perhubungan merupakan instansi pemerintah pusat yang mampu menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan memperhitungkan kondisi lingkungan yang kemungkinan dapat mempengaruhi pelaksanaan anggaran. Meningkatnya jumlah anggaran pada tahun 2008 sebesar 60 persen dari tahun 2007 menjadi Rp 10,467 triliun dan dengan outcome berupa penurunan ratarata kecelakaan kereta api, penurunan rata-rata kecelakaan pesawat terbang, penambahan jumlah rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain, menunjukkan bahwa Departemen Perhubungan dapat membuktikan keberhasilan dari pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Keberhasilan dari Dephub menerapkan anggaran kinerja dikarenakan alat ukur untuk menentukan keberhasilan kinerja cukup jelas dan menyajikan laporan keuangan yang transparan (www.antaranews.com, diakses pada 25 Oktober 2013). Tidak hanya instansi pemerintah pusat yang telah berhasil menerapkan anggaran berbasis kinerja, instansi pemerintah daerah yang menjadi lokasi dari penelitian ini juga telah menunjukkan keberhasilan penerapan anggaran ini. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung merupakan salah satu organisasi sektor publik yang menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan cara melaksanakan sistem reward dan funishment. Sistem tersebut dilakukan agar mempermudah manajemen dalam

mengukur tingkat kinerja pegawai. Kinerja dan disiplin pegawai yang meningkat akan berpengaruh besar terhadap seluruh program yang telah direncanakan dan kemajuan daerah yang menjadi tujuan utama dari seorang pemimpin (www.metrobali.com, diakses pada 21 Nopember 2013). Lingkungan yang baik adalah kondisi yang mampu menciptakan dan memberikan nilai positif bagi pihak-pihak yang berada di dalamnya. Begitu juga lingkungan yang ada di lokasi penelitian ini. Kondisi lingkungan kerja yang sehat serta mendukung seluruh pegawai untuk bekerja lebih baik terlihat dari sistem pelaporan keuangan daerahnya. Keseluruhan program yang telah dilaksanakan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan dengan sistem transparansi yang sudah cukup baik dan sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Kepala Bagian Keuangan setiap dinas melakukan pencatatan dan melaporkan seluruh hasil dari kegiatan atau program yang telah berjalan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset yang kemudian akan dilaporkan kembali kepada Bupati (Laporan Standar Kinerja Pegawai Kabupaten Klungkung, 2011). Berdasarkan pemaparan masalah yang telah dijelaskan diatas adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, (2) untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, (3) untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dna ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. METODE Lokasi dalam penelitian ini yaitu pada 12 dinas yang ada di Kabupaten Klungkung. Alasan pemilihan lokasi ini karena: (1) dinas merupakan Satuan Kerja

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Perangkat Daerah yang memiliki fungsi yang lebih kompleks dalam proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pengendalian anggaran yang akan mempengaruhi kinerja manajerial di dalamnya, (2) untuk menciptakan keseragaman dalam pengumpulan data. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di 12 Dinas Kabupaten Klungkung, sedangkan sampel yang digunakan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008:81). Kriteria dari sampel yang digunakan adalah (1) pegawai bagian akuntansi dan keuangan di setiap dinas, (2) pendidikan terakhir minimal SMA dan (3) telah bekerja minimal 1 tahun. Dengan teknik tersebut makan didapatkan jumlah sampel sebanyak 82 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner ke setiap dinas. Kuesioner yang disebar terdiri dari 3 variabel yaitu anggaran berbasis kinerja, ketidakpastian lingkungan dan transparansi pelaporan keuangan dengan total 25 pertanyaan dan menggunakan skala likert 1-5 sebagai pengukuran nilai kuesioner yang disebar. Metode pengujian data ini terdiri dari uji kualitas data dengan syarat bahwa data harus valid dan reliabel. Data dinyatakan valid apabila masing-masing indikator menunjukkan hasil lebih besar dari 5% dari total skor konstruk. Untuk pengukuran reliabilitas diuji dengan statistik Grobanch Alpha dan variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Grobanch Alpha > 0,70 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2012:46). Alat bantu statistik yang digunakan adalah SPSS (Statistic Program for Social Science) versi 19. Pengujian data yang selanjutnya dilakukan adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari (1) uji normalitas, pengujian ini dilakukan dengan metode Kolmogorov-

Smirnov, dengan hasil yang diperoleh jika nilai Sig lebih besar dari 0.05 maka semua data terdistribusi secara normal. (2) uji multikolinieritas, pengujian ini dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Regresi dikatakan bebas multikolonieritas apabila mempunyai VIF ≤ 10 dan mempunyai angka tolerance ≥ 0,10 (Joseph et.al, 1995 dalam Ghozali, 2012:96). (3) uji heteroskedastisitas, pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode scatterplot. Untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan: Y = α+ β1X1 + β2X2 + e (1) Pengujian hipotesis dapat dilakukan secara parsial dengan (1) uji t, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima, sedangkan jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. (2) uji F, uji ini merupakan uji signifikan simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Jika F hitung > F tabel maka hipotesis diterima, apabila f hitung < F tabel maka hipotesis ditolak. (3) koefisien determinasi (R2) yaitu untuk menjelaskan presentasi variasi total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2012:87). HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 90 eksemplar, 2 kuesioner tidak diisi dan 6 kuesioner dinyatakan gugur, jadi jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 82 eksemplar. Presentase jumlah responden laki-laki dalam penelitian ini adalah sebanyak 56,1% dengan jumlah 46 orang dan presentase jumlah responden perempuan sebanyak 43,9% dengan jumlah 36 orang. Presentase kriteria responden dalam bidang pendidikan terakhir yaitu SMA sebanyak 36,6%, D3 8,5%, S1 48,8% dan S2 dengan jumlah 6,1%. Kriteria dari lamanya bekerja para responden untuk waktu 1-5 tahun mencapai 19,5% dan lebih dari 5 tahun mencapai 80,5%.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Pada pengujian validitas menggunakan metode Pearson Correlation. Nilai r tabel yang diperoleh dari banyaknya sampel yang berjumlah 82 orang yaitu 0,2172. Seluruh item pertanyaan sebanyak 25 pernyataan dinyatakan valid dengan nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70. Variabel X1 memiliki nilai 0,810, variabel X2 memiliki nilai 0,739 dan variabel X3 dengan nilai 0,880. Jadi ketiga variabel penelitian ini dinyatakan valid karena memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,70. Hasil uji normalitas data mendapatkan nilai Sig 0,079 atau lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semua data terdistribusi secara normal. Hasil uji multikolinieritas variabel pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (X1) dan ketidakpastian lingkungan (X2) terlihat dari nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu masingmasing 1,125 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 yaitu 0,889 sehingga kedua variabel dinyatakan bebas multikolinieritas. Untuk uji

heteroskedastisitas terlihat dari scatterplot yang menunjukkan tidak adanya pola yang jelas dan terdapat titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dalam model regresi yang diteliti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 1. Scatterplot Heteroskedastisitas Pengujian selanjutnya adalah menguji hipotesis dengan uji t dan uji F. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2.

Tabel 1.1 Hasil Uji t Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std. B Error Beta 15.241 5.873 .420 .190 .241 .311 .131 .258

Model 1 (Constant) ABK (X1) Lingkungan (X2) a. Dependent Variable: Transparansi (Y) Sumber: Data primer diolah, 2014

Collinearity Statistics t 2.595 2.216 2.370

Sig. Tolerance .011 .030 .889 .020 .889

VIF 1.125 1.125

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Tabel 1.2 Hasil Uji F ANOVAb Model Sum of Squares Df Mean Square 1 Regression 166.767 2 83.384 Residual 835.038 79 10.570 Total 1001.805 81 a. Predictors: (Constant), Lingkungan (X2), ABK (X1) b. Dependent Variable: Transparansi (Y)

F 7.889

Sig. .001a

Sumber: Data primer diolah, 2014 Berdasarkan tabel 1 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 15,241+ 0,420 X1+ 0,311 X2 + e Nilai koefisien dari masing-masing variabel independen bernilai positif yang memberikan gambaran bahwa terdapat hubungan yang postif dari variabel pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (X1) dan ketidakpastian lingkungan (X2) terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan (Y). Variabel pelaksanaan anggaran berbasis kinerja memiliki nilai t hitung sebesar 2,216 dan nilai probabilitas 0,030 < 0,05 yang berarti terdapat pengaruh positif terhadap variabel Y. Variabel ketidakpastian lingkungan memiliki nilai t hitung sebesar 2,370 dan nilai probabilitas 0,020 < 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap variabel Y.

Hasil uji pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 7,889 dan nilai probabilitas sebesar 0,001 < 0,05 yang berarti bahwa pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan ketidakpastian lingkungan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hasil nilai koefisien determinasi (R2) untuk kedua variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,145 yang berarti bahwa pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan ketidakpastian lingkungan mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan sebesar 14,5% sedangkan sisanya 85,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model Summaryb

Model 1

R .408a

R Square .166

Adjusted R Std. Error of the Square Estimate .145 3.251

a. Predictors: (Constant), Lingkungan (X2), ABK (X1) b. Dependent Variable: Transparansi (Y) Sumber: Data primer diolah, 2014 Pembahasan atas tujuan dari penelitian akan dijelaskan sebagai berikut: hasil uji t terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (X1) mendapatkan nilai thitung sebesar 2,216 dan nilai probabilitas

0,030. Karena hasil thitung lebih besar dari ttabel yaitu 1,664 atau 2,216 > 1,664 maka hasil penelitian ini berpengaruh positif. Dengan kata lain disimpulkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan anggaran

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) berbasis kinerja akan meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal tersebut sudah sejalan dengan penjelasan PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari alokasi biaya input yang diterapkan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan dalam sistem anggaran akan berdampak pula terhadap kinerja dari instansi pemerintah daerah. Semakin baik suatu sistem penganggaran semakin baik pula hasil yang didapatkan. Jadi dengan adanya reformasi sistem penganggaran akan memberikan dampak positif bagi penerapan transparansi pelaporan keuangan sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk mengelola APBD demi kepentingan masyarakat luas. Anggaran berbasis kinerja yang merupakan reformasi dari anggaran berbasis tradisional sebenarnya msih perlu dibuktikan keberhasilan pencapaiannya. Hal itu dikarenakan outcome yang tidak bisa dibuktikan dalam waktu yang singkat. Sehingga disinilah kinerja dari instansi pemerintah diuji agar outcome yang diinginkan berupa penerapan transparansi pelaporan keuangan bisa diwujudkan. Jadi dengan adanya perubahan sistem penganggaran dapat dipastikan kinerja yang dhasilkan oleh pemerintah daerah akan semakin baik dari sistem sebelumnya Hasil dari penelitian membuktikan bahwa variabel ketidakpastian lingkungan (X2) mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel Y yaitu penerapan transparansi pelaporan keuangan. Nilai thitung yang diperoleh lebih besar dari ttabel yaitu 1,664 atau 2,370 > 1,664 dan nilai probabilitas sebesar 0,020. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ridha dan Basuki (2012) yang menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Ketidakpastian lingkungan diidentifikasi sebagai faktor penting karena kondisi demikian dapat menyulitkan perencanaan dan pengendalian. Karyawan atau pegawai yang merupakan bagian dari lingkungan khusus dalam organisasi harus dijaga hak dan kewajibannya. Hal itu bisa berakibat jika pegawai yang haknya diabaikan bisa saja memanfatkan posisi serta jabatan yang dipegang. Pemimpin instansi yang paham mengenai keadaan lingkungan harus bisa menjaga dan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi apabila lingkungan organisasinya tidak dijaga serta mampu untuk membuat perencanaan pembangunan dimasa mendatang. Sehingga kemungkinan memanfaatkan dana organisasi untuk kepentingan pribadi sebagai akibat kondisi lingkungan yang tidak terjaga bisa dihindarkan dan transparansi pelaporan keuangan tetap bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi setiap pegawai di instansi pemerintah daerah harus bisa menjaga keadaan lingkungan tetap baik agar seluruh rencana pembangunan kedepannya dapat diwujudkan. Pada dasarnya ketidakpastian lingkungan merupakan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi operasional organisasi (Otley, 1980 dalam Cahyono, 2008). Jika diterapkan dalam sistem pengawasan akuntansi, ketidakpastian lingkungan diukur dengan melihat pengaruhnya terhadap penggunaan informasi dan karakteristik-karakteristik informasi. Laporan keuangan merupakan informasi yang paling utama dalam kegiatan sektor publik. Jika dalam aktivitas sehari-hari para pegawai dihadapkan pada kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi, bisa jadi ada hal yang ditutupi dalam hal pelaporan keuangan daerah dan pengaruhnya akan terlihat dari transparansi pelaporan keuangan tersebut. Hasil uji F terhadap dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat menunjukkan nilai F hitung sebesar 7,889 dengan nilai probabilitas 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan ketidakpastian lingkungan secara

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cipta (2011) bahwa indikator kinerja berupa output dan outcome dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar secara umum belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Dalam anggaran berbasis kinerja lebih berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sudah dipenuhi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Hal itu terbukti dari berpengaruhnya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah yang akan dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Adanya keputusan untuk merubah sistem penganggaran menjadi sistem anggaran berbasis kinerja harus diikuti dengan dijaganya kondisi lingkungan tempat bekerja agar tercipta lingkungan yang kondusif. Dengan adanya hubungan yang saling terkait antara sistem anggaran berbasis kinerja dengan kondisi ketidakpastian lingkungan maka outcome yang diinginkan dalam hal ini akan tercapai. Kondisi lingkungan yang baik menjadi hal utama terhadap berpengaruhnya penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Lingkungan yang memadai akan mendukung karyawan untuk bekerja lebih baik untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawai dalam instansi tersebut. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa (1) pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Jadi semakin baik sistem penganggaran atau dengan adanya reformasi sistem penganggaran menjadi sistem anggaran berbasis kinerja maka akan semakin baik pula penerapan transparansi pelaporan

keuangannya. (2) variabel ketidakpastian lingkungan (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Jadi semakin baik kondisi lingkungan yang ada di instansi pemerintah daerah Kabupaten Klungkung maka akan semakin baik pula penerapan transparansi pelaporan keuangannya. (3) secara simultan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan ketidakpastian lingkungan mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan jika masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Klungkung telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dan menjaga kondisi ketidakpastian lingkungan dengan baik maka akan meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD tersebut Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian serta untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu: (1) Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh besar terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, (2) Perlu adanya perluasan wilayah penelitian tidak hanya di Kabupaten Klungkung tetapi juga di Kabupaten lain dan penambahan jumlah sampel, seperti dijadikan kepala dinas sebagai sampel dalam penelitian selanjutnya, (3) Bagi pemerintah Kabupaten Klungkung disarankan dalam transparansi pelaporan keuangan daerah disajikan dengan lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat seperti melalui media surat kabar, website dan media elektronik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik (Suatu Pengantar). Jakarta: Erlangga. Cahyono, Dwi. 2008. Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran Dan Konflik Peran Sebagai Mediasi Antara Program Mentoring Dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja Dan Niat Ingin Pindah

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) (Studi Empiris di Lingkungan Kantor Akuntan Publik (KAP) Besar). Disertasi. Universitas Diponegoro, Semarang. Cipta, Hendra. 2012. Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar). Universitas Andalas. Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Laporan Standar Kinerja Pegawai Kabupaten Klungkung, 2011. Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Perilaku Dan Budaya Organisasi. Bandung: PT Refika Aditama. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI. _______. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Minanda, Yilpipa. 2009. Pengaruh Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kesenjangan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan. Muljarijadi, Bagdja. 2006. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja. Jurnal Governance (Sinergi Masyarakat, Swasta dan Pemerintah yang Berkeadilan) Volume 2. Universitas Padjajaran: Bandung. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Priyanti, Eni. 2013. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Keadilan Prosedural Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengawasan Anggaran Sebagai Variabel Moderating Di Lingkungan SKPD Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara. Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan. Rahman, Meuthia Ganie. 2000. Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapanya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik). Jakarta: Komnas HAM. Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik Di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen). Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang. Ridha, M.Arsyadi, Basuki, Hardo. 2012. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Managemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta. www.antaranews.com, diakses pada 25 Oktober 2013. www.metrobali.com, diakses Nopember 2013.

pada

21

www.klungkungkab.go.id, diakses pada 6 Januari 2014