DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-2 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-2 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2016-2017 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

Rabu 5 Oktober 2016 14.32 WIB – 15.17 WIB R. Rapat Nusantara V

5.

Pimpinan Sidang

:

1. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 2. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)

6.

Sekretaris Sidang

:

Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI)

7.

Panitera

8.

Acara

: 1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 2. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

1. Ir. Sefti Ramsiaty, MM. (Kepala Biro Persidangan I) 2. Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)

98 Orang 33 Orang

II. JALANNYA SIDANG:

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.32 WIB

PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Forum yang sangat kami hormati. Tamu kita, Bapak Ketua BPK Bapak Dr. Harry Azhar, Bapak Drs. Sapto Amal Wakil Ketua BPK, Bapak Dr. Agung Firman Anggota I, Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Anggota III, Bapak Dr. Moermahadi Soerja Djanegara Anggota V, dan Dr. Bahrullah Akbar Anggota VI serta hadirin yang sama kami hormati. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Sebelum memulai acara Sidang Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Daerah, marilah kita menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Anggota serta seluruh hadirin, dimohon untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan Lagu Indonesia Raya. PEMBICARA: PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku Tanah tumpah darahku Di sanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan Tanah Airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negriku Bangsaku Rakyatku semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku negriku yang kucinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku negriku yang kucinta

SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-2 DPD RI MS I TS 2016-2017 KAMIS, 5 OKTOBER 2016

1

Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Dipersilakan duduk kembali. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-2 Dewan Perwakilan Daerah dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal, sampai saat ini tercatat menandatangani absen 63 orang, dan 5 anggota bertugas. Saya mohon persetujuan, mengingat tidak ada pengambilan keputusan, apakah Sidang Paripurna dapat kita lanjutkan? KETOK 2X Sidang Dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna Luar Biasa hari ini mempunyai agenda yaitu penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Diawal Sidang Paripurna Luar Biasa ini, mari kami sampaikan turut berduka cita atas wafatnya Bapak SM. Silaban, suami Ibu Rosti Uli Purba Senator dari Provinsi Riau. Kita doakan bersama semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kita mengheningkan cipta sejenak. Silakan. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita memasuki agenda Sidang Paripurna Luar Biasa, penyampaian Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 dari BPK RI. Penyampaian hasil pemeriksaan ini merupakan bagian dari kewenangan DPD RI untuk menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK sebagaimana tercantum di dalam Pasal 249 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Untuk itu kami persilakan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyampaikan penjelasan atas Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. PEMBICARA: (MC) Sambutan Ketua BPK RI. Kepada yang terhormat Bapak Harry Azhar Azis, dipersilakan. PEMBICARA: Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A (KETUA BPK RI) Bismillahirahmanirahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, Yang terhormat bersama saya Bapak Wakil Ketua BPK RI Bapak Sapto Amal Damandari, Anggota I BPK RI Bapak Dr. Agung Firman, Anggota III Prof. Eddy Mulyadi, Anggota V Dr. Moermahadi, dan Anggota VI yang ini baru terpilih kemarin untuk Periode 2016-2021 Bapak Prof. Bahrullah Akbar. Di samping itu kami juga didampingi oleh Sekjen dan Eselon I di BPK RI. SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-2 DPD RI MS I TS 2016-2017 KAMIS, 5 OKTOBER 2016

2

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPD yang mulia ini. Pimpinan Sidang DPD RI dan seluruh Anggota DPD RI yang kami muliakan, memenuhi amanat Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hari ini BPK RI menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Daerah. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 merupakan ringkasan dari 696 Laporan Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari 116 Laporan Hasil Pemeriksaan pada pemerintah pusat atau 17%, 551 Laporan Hasil Pemeriksaan pada pemerintah daerah atau 79%, serta 29 Laporan Hasil Pemeriksaan BUMN dan badan lainnya yaitu 4%. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud terdiri atas 640 Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan, 8 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, dan 48 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil Pemeriksaan BPK pada Semester I sebagian besar atau hampir seluruhnya adalah hasil pemeriksaan keuangan, karena sesuai ketentuan BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun sebelumnya dan pada Semester I tahun ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyampaikan simpulan berupa opini wajar tanpa pengecualian atas 385 Laporan Keuangan atau 60%, tidak termasuk Laporan Keuangan BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang memperoleh opini WTP. BPK juga mengungkapkan 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan. Sebanyak 49% permasalahan tersebut merupakan kelemahan sistem pengendalian internal dan 51% lainnya yaitu permasalahan karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang nilainya adalah sebesar Rp. 44,68 trilyun. Dari permasalahan ketidakpatuhan, sebanyak 60% permasalahan berdampak finansial yang nilainya Rp. 30,62 trilyun. Permasalahan yang berdampak finansial tersebut terdiri atas 66% permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp. 1,92 trilyun, 9% permasalahan yang mengakibatkan potensi kerugian negara senilai Rp. 1,67 trilyun, dan 25% permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp. 27,03 trilyun. Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara yang bernilai Rp. 442,24 miliar atau 1%. Pimpinan Sidang Paripurna dan seluruh Anggota DPD RI yang kami muliakan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 memuat ringkasan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 100 hasil pemeriksaan keuangan. Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Tahun 2015 yang merupakan pertanggungjawaban atas APBN Tahun 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP telah diberikan BPK sejak LKPP tahun 2009. Sebelum tahun 2009, BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat atau disclaimer atas LKPP Tahun 2004 sampai 2008. Dalam pemeriksaan LKPP, BPK memeriksa 85 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dengan hasil berikut: 1. 55 LKKL atau 65% memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2. 26 LKKL atau 30% memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian; dan 3. 4 LKKL atau 5% memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat atau disclaimer. BPK sudah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2015 kepada DPD RI pada tanggal 2 Juni 2016 yang lalu. Selain memeriksa LKPP dan LKKL, BPK juga memeriksa 14 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang seluruhnya SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-2 DPD RI MS I TS 2016-2017 KAMIS, 5 OKTOBER 2016

3

memperoleh opini WTP. BPK memeriksa 533 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau 98% dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan. Hal ini menunjukkan peningkatan ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 5 poin persen dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai 93%. Pemeriksaan LKPD tahun 2015 meliputi pemeriksaan atas 34 laporan keuangan pemerintah provinsi, 408 laporan keuangan pemerintah kabupaten, dan 91 laporan keuangan pemerintah kota. Dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2015, BPK memberikan opini: 1. Yang mendapat WTP atas 312 LKPD atau 58%, naik dari sebelumnya 47%. Pemeriksaan tahun 2014. 2. Yang memperoleh WDP atas 187 LKPD, 3. Yang disclaimer atas 30 LKPD, dan terakhir 4. Yang Tidak Wajar atau adverse atas 4 LKPD. Dibandingkan dengan tahun 2014, LKPD yang mendapatkan opini WTP mengalami kenaikan 11% yaitu dari 47% opini WTP tahun 2014 menjadi 58% pada tahun 2015. Kenaikan kualitas LKPD tersebut didukung oleh upaya-upaya pemda memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada tahun 2014. Tiga akun terbesar dan permasalahannya yang mempengaruhi opini LKPD tidak WTP antara lain: 1. Aset tetap pada 188 pemda, antara lain aset tetap tanah untuk gedung dan bangunan, jalan dan saluran irigasi serta aset tetap yang bersumber dari dana BOS belum dicatat. 2. Beban – Laporan Operasional (LO) pada 77 pemda, antara lain nilai Beban Laporan Operasional belum termasuk pengeluaran dari dana BOS. 3. Belanja daerah pada 67 pemda, antara lain pengadaan barang tidak dilaksanakan namun telah dilakukan pembayaran. Selain permasalahan yang menyebabkan pengecualian opini LKPD tersebut, BPK juga mengungkapkan 7.898 temuan yang di dalamnya terdapat 6.150 permasalahan sistem pengendalian internal, serta 6.016 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp. 2,52 trilyun. Permasalahan tersebut antara lain:  Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp. 1,17 trilyun diantaranya permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang dan belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan.  Ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp. 538,89 milyar, diantaranya aset dikuasai pihak lain dan piutang berpotensi tertagih.  Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp. 809,01 milyar, diantaranya pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan. Pimpinan Sidang Paripurna dan para hadirin yang kami muliakan, IHPS I Tahun 2016 juga memuat hasil pemeriksaan terhadap 29 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 7 objek pemeriksaan keuangan, 2 objek pemeriksaan kinerja, dan 20 objek Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Dalam hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan BUMN dan 6 laporan keuangan badan lainnya tahun 2015, BPK memberikan opini WTP terhadap 4 laporam keuangan, yaitu Laporam Keuangan Perum Peruri, Laporam Keuangan Bank Indonesia, Laporam Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan, dan Laporam Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Terhadap Laporam Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat, BPK memberikan opini WDP. Selain itu, Laporam Keuangan SKK Migas memperoleh opini Tidak Wajar setelah 4 tahun sebelumnya opini yang diberikan SKK Migas WTP. Pimpinan Sidang Paripurna dan para hadirin yang kami muliakan, selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa BPK juga melakukan pemeriksaan atas Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya (Disjaya). Hasil

SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-2 DPD RI MS I TS 2016-2017 KAMIS, 5 OKTOBER 2016

4

pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian susut energi listrik pada PT. PLN Disjaya kurang efektif antara lain karena terdapat permasalahan: 1. panjang jaringan tidak sesuai ketentuan, feeder express berbeban dan beban trafo tinggi meningkatkan risiko susut distribusi; 2. perencanaan perbaikan dan pemeliharaan jaringan distribusi belum memprioritaskan pada jaringan yang sering mengalami gangguan dan penyebab gangguan yang dominan serta tidak menggunakan data hasil produksi. Lebih lanjut kami sampaikan bahwa BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan subsidi pada 11 objek pemeriksaan di 9 BUMN dan 2 Perusahaan Umum berhasil mengungkapkan koreksi subsidi negatif Rp.2,68 trilyun dan koreksi positif senilai Rp.169,98 milyar. Dengan demikian, BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara senilai Rp.2,51 trilyun karena jumlah subsidi Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) tahun 2015 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil dari Rp.163,80 trilyun menjadi Rp.161,29 trilyun. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas perhitungan bagi hasil dan komersialisasi migas pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Hasil pemeriksaan tersebut menunjukan bahwa BPK berhasil mengungkapkan adanya pembebanan biaya-biaya yang tidak perlu atau tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery yang nilainya Rp. 209,88 juta dan USD 194,25 juta, atau totalnya ekuivalennya senilai Rp. 2,56 trilyun. Pimpinan Sidang Paripurna dan para hadirin yang kami muliakan, dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, secara keseluruhan sejak tahun 2010 sampai 2016 Semester I, BPK telah menyampaikan 283.294 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa yang senilai Rp. 247,87 trilyun. Dari jumlah tersebut, tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sekarang mencapai angka 61%. Secara kumulatif sampai Semester I 2016, rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau perusahaan untuk hasil pemeriksaan jumlahnya sebesar Rp. 37,60 trilyun. Selain itu, pada periode 2003 sampai 2016 Semester I, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang berindikasi unsur pidana kepada instansi yang berwenang jumlahnya 231 surat yang memuat 446 temuan pemeriksaan nilainya sebesar Rp. 33,52 trilyun dan USD 841,88 juta atau seluruh total ekuivalennya Rp. 44,62 trilyun. Dari 446 temuan tersebut, instansi berwenang telah menindaklanjuti sebanyak 420 temuan atau 94% yaitu nilainya sebesar Rp. 42,237 trilyun. Pimpinan Sidang Paripurna dan para hadirin yang kami hormati, kami ingin menegaskan bahwa keterbukaan dan tanggung jawab keuangan negara telah mengalami perbaikan. Meskipun begitu, pemerintah harus terus menerus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara yang kita cintai ini. Dalam kesempatan ini, kami sampaikan juga bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat pada entitas yang bersangkutan wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut. Apabila pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka dikenakan sanksi sesuai Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500 juta. BPK selalu membuka diri kepada Pimpinan dan Anggota DPD untuk mendalami hasil pemeriksaan yang telah kami sampaikan. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami sangat terbuka menerima undangan dari seluruh Anggota DPD atau komisi atau komite di DPD untuk mendalami hasil pemeriksaan yang kami sampaikan pada hari ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada Sidang Paripurna DPD yang terhormat ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-2 DPD RI MS I TS 2016-2017 KAMIS, 5 OKTOBER 2016

5

Semerster I Tahun 2016 ini dapat mendukung tugas dan wewenang DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kerja sama dan perhatian Pimpinan dan Anggota DPD yang terhormat. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: (MC) Penandatanganan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semerster I Tahun 2016 oleh Pimpinan DPD RI dan Pimpinan BPK RI. Kepada Pimpinan DPD RI, Ketua BPK dan Anggota BPK RI dipersilakan menempati tempat yang telah disiapkan. Dilanjutkan dengan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 dari Ketua BPK RI kepada Pimpinan DPD RI. Pimpinan DPD RI, Ketua BPK dan Anggota BPK dipersilakan kembali ke tempat. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Sebelum saya lanjutkan, ingin saya berdialog dengan Bapak Ketua BPK. Dari total penerimaan kembali atau penyelamatan keuangan negara sebesar 61% ini sebagaimana Ketua BPK yang lalu menyampaikan apresiasi, ternyata peningkatan penerimaan kembali keuangan negara akibat kerugian negara ini tidak lepas dari kontribusi DPD. Apakah masih tetap dirasakan kontribusi DPD dalam menunjang pengembalian keuangan negara? Terima kasih. Kita tepuk tangan. Terima kasih kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil Pemeriksaan Semester I 2016 yang telah kami terima, secara khusus akan kami pelajari dan tindaklanjuti melalui Komite IV dan BAP. Masukan tersebut juga akan menjadi bahan dalam menyusun pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan APBN. Dan sudah barang tentu sebagaimana tadi saya tanyakan, kiranya upaya kita untuk terus mendorong pengembalian keuangan negara akibat kerugian negara ini akan terus bisa ditingkatkan khususnya oleh BAP. Hadirin sidang dewan yang mulia, dari penjelasan Ketua BPK kita ketahui bahwa Laporan Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 ini memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara daerah. Pada Semester I 2016, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas 696 objek pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu secara umum BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan. Namun masih perlu dilakukan perbaikan kinerja serta peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dari objek pemeriksaan. Pada Semester I 2016, BPK mengungkapkan sebanyak 10.198 temuan senilai Rp. 44,68 trilyun yang secara umum merupakan permasalahan ketidakpatuhan dari objek pemeriksaan. Dari hasil temuan tersebut, entitas terperiksa menindaklanjuti dengan mengembalikan ke kas negara sebesar Rp. 442,24 milyar. Berdasarkan catatan tersebut, DPD memandang perlunya memandang perlunya penguatan struktur SPI di setiap entitas laporan dan SKPD melalui penentuan Standar Operasional Prosedur atau SOP. Setiap pelaksanaan tupoksi dan operasional dan mengoptimalkan fungsi pengawas internal yang ada. DPD RI juga menghimbau kepada seluruh penyelenggara negara untuk memperhatikan dan menjalankan rekomendasi yang diberikan BPK RI sebagai bentuk perbaikan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menjadi catatan kita bersama pula bahwa dalam Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2016 BPK kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-2 DPD RI MS I TS 2016-2017 KAMIS, 5 OKTOBER 2016

6

Pusat Tahun 2015. Pengecualian ini diberikan karena masih ditemukan adanya permasalahan yang secara umum bersifat administratif. DPD berharap hal ini segera dapat diselesaikan sehingga opini LKPP di tahun depan dapat meningkat. Sebagai catatan, LKPP telah dapat opini WDP dari BPK sejak tahun 2009. Untuk itu sudah menjadi keharusan seluruh entitas terperiksa agar berkomitmen untuk meningkatkan opini yang didapatkan. Selain itu, menjadi perhatian kita bahwa BPK memberikan catatan khusus terhadap program pemerintah yaitu penyaluran pupuk bersubsidi, pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan serta pengelolaan pendapatan. Terhadap permasalahan tersebut, menjadi kewajiban bagi DPD RI untuk mengkaji melalui alat kelengkapan sesuai bidang tugasnya. Sidang dewan yang mulia, pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016, BPK juga mengungkapkan hasil pemeriksan atas 553 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat peningkapan LKPD yang memperoleh opini WTP serta berkurangnya LKPD yang memperoleh opini WDP, opini TMP dan opini TW. Hal ini menunjukan peningkatan kualitas LKPD yang didukung oleh upaya-upaya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. DPD RI akan terus mendukung berbagai upaya perbaikan yang dilakukan dan DPD RI juga akan menelaah berbagai temuan PDTT yang dilakukan BPK atas pengeloaan belanja dan pengelolaan aset pemerintah daerah. Temuan yang didapatkan akan menjadi fokus perhatian kita demi upaya perbaikan penyelengaraan pemerintahan di tingkat daerah. Dari Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 ini, kita harus mencermati opini pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan BUMN dan Laporan Keuangan Badan Lainnya. Secara khusus DPD RI memberikan catatan terhadap laporan keuangan SKK Migas yang menerima opini TW dan laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji yang menerima opini WDP. Kedua temuan ini akan secara khusus di bahas di alat kelengkapan mengingat DPD RI secara berkesinambungan telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalan tata kelola Migas dan penyelenggaraan ibadah haji selama ini. Dari berbagai laporan dan catatan yang telah disampaikan tadi kami meminta segenap anggota dan alat kelengkapan DPD untuk menjadikannya sebagai catatan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitusional. Dengan laporan yang ada diharapkan dapat menjadi bahan dalam bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas konsistensi kerjasama selama ini dan semoga Tuhan meridhoi berbagai langkah kerja BPK RI dan DPD RI. Semoga kerjasama ini dapat terjalin lebih baik lagi sehingga memberikan dampak luas bagi masyarakat dan daerah. Berkenaan dengan itu berdasarkan ketentuan peraturan tata tertib DPD akan menugasi Komite IV dan Badan Akuntabilitas Publik untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut. Sebagai bahan pembahasan kami menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester 1 Tahun 2016 kepada Pimpinan Komite IV dan Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik. Kami menunggu undang kedua pimpinan untuk tampil kedepan. Sidang dewan yang mulia, sebelum mengakhiri Sidang Paripurna Luar Biasa kali ini kami informasikan bahwa Pimpinan DPD telah menerima surat dari DPR RI Nomor LG16434/DPRRI. PEMBICARA: MESAKH MIRIN (PAPUA) Pimpinan, interupsi sebentar. Pimpinan, Interupsi sebentar 126 (Papua) Mesakh Mirin. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-2 DPD RI MS I TS 2016-2017 KAMIS, 5 OKTOBER 2016

7

PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Bisa saya selesaikan dulu membacanya dulu Pak Mesakh. PEMBICARA: MESAKH MIRIN (PAPUA) Laporan saya masalah Papua, korupsi masalah Papau dari tahun kemarin samapi hari ini itu Badan Pemeriksa Keuangan belum menindaklanjuti oleh karena itu kebetulan ada pimpinan tolong diperhatikan surat saya 2 tahun yang lalu. Terima kasih. Cuma itu saja pimpinan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, terima kasih masukannya diperhatikan. Perihal rapat kerja membahas RUU tentang penyelenggaran ibadah haji dan umroh pada tanggal 3 Oktober 2016. Hal ini ditindaklanjuti dengan menungaskan Komite III sebagai wakil DPD RI pada rapat kerja tersebut. Kami berharap dengan pelibatan DPD RI dapat dimaksimalkan dengan memberikan masukan konkrit dari hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji yang setiap tahun dilakukan. Demikianlah kita telah menyelesaikan agenda sidang kali ini. Perlu kami ingatkan bahwa setelah ini akan dilaksanakan Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 dengan agenda penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan Tahun 2016-2017 dan penetepan keanggotaan Panmus Tahun 2016-2017 dan penetepan pemberhentian Saudara Irman Gusman sebagai Ketua DPD RI. Sebelumnya saya ingin mengajak. PEMBICARA: Drs. H. BAHAR NGITUNG, MBA (SULSEL) Interupsi pimpinan. 103 Sulawesi Selatan. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan. PEMBICARA: Drs. H. BAHAR NGITUNG, MBA (SULSEL) Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Yang saya hormati Pimpinan DPD dengan seluruh sahabat-sahabat Senator Indonesia. Ketua dan Wakil Ketua BPK dan seluruh jajarannya. Saya harus diamanahkan oleh masyarakat untuk menyampaikan hal ini dihadapkan Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua BPK tentang hal yang terjadi di PLN. Pada tahun 2013 ada anggaran kurang lebih 5 sampai 6 triliun untuk pembangunan transmisi dan gardu induk di PLN. Itu pada akhir tahun 2013 Menteri Keuangan tidak mengeluarkan surat multi years untuk pembangunan jaringan transmisi PLN tersebut sehingga mengakibatkan pekerjaan dari para pengusaha stagnan, tidak dapat dilaksanakan dan nanti pada bulan Maret 2015 PLN mengeluarkan surat edaran bahwa seluruh proyek-proyek APBN yang tidak dapat dilanjutkan karena multiyears tidak dikeluarkan itu diambil alih oleh PLN sehingga mengakibatkan beban keuangan tambah berat bagi PLN. Alasan Menteri Keuangan pada saat itu tidak berani SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-2 DPD RI MS I TS 2016-2017 KAMIS, 5 OKTOBER 2016

8

menandatangani surat multi years karena belajar dari pengalaman-pengalaman Menteri Keuangan sebelumnya yang menandatangani multi years pembangunan olah raga di Hambalang sehingga menjadi saksi di KPK. Oleh karena itu dengan keadaan ini mengakibatkan PLN terbebani dan sangat berat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai saat ini khususnya terhadap pengusaha. Oleh karena itu aspirasi kawan-kawan khususnya pengusaha dan PLN kalau bisa BPK mengadakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk menengahi masalah ini karena PLN tidak berani mengambil keputusan tanpa ada fatwa, apakah adjustment price bisa dilakukan terhadap pekerjaan ini? Oleh karena itu sekali lagi mohon Bapak Ketua dan Wakil Ketua BPK untuk memperhatikan masalah ini yang terjadi dari seluruh Indonesia dan masih ada anggaran yang tidak dapat dicairkan kurang lebih 2 triliun. Oleh karena itu mohon informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan, untuk melakukan pemeriksaan tujuan tertentu. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, terima kasih masukan yang sangat berharga dari Senator Bahar Ngitung dan ini akan menjadi catatan dalam Sidang Paripurna ini dan mohon juga sudah termonitor oleh Pimpinan BPK dan selanjutnya kami menghimbau nanti agar BAP yang akan melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan BPK dalam waktu dekat agar mencantumkan masalah tersebut sebagai salah satu agenda yang dibicarakan dengan Pimpinan BPK. Para hadirin yang kami hormati. Saya manfaatkan kesempatan ini sehubungan tadi telah disinggung ada anggota baru BPK, anggota 6, anggota 6 adalah Pak Barullah. Kami mohon bapak bisa berdiri. Kami mengucapkan selamat, beliau dia baru tapi barang lama, stok lama dan yang menarik sekali dalam paparan beliau ketika Fit and Proper Test di Komite IV menyampaikan beberapa konsep betapa kerjasama antara BPK dengan DPD RI itu akan semakin ditingkatkan. Salah satu wujud konkritnya yang sudah mulai dipraktekan oleh beliau pada saat Pimpinan BPK menyampaikan laporan hal serupa kepada DPRD-DPRD itu agar didampingi oleh anggota DPD dari provinsi yang bersangkutan. Terima kasih atas ini, atas program ini dan tentu kami harapkan dan kalau bisa pak perjalanan ini ditanggung oleh BPK. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil 'alamin, Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 kami tutup. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om shanti shanti shanti om.

KETOK 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB

SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-2 DPD RI MS I TS 2016-2017 KAMIS, 5 OKTOBER 2016

9

SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA KE-2 DPD RI MS I TS 2016-2017 KAMIS, 5 OKTOBER 2016

10