Desember BKM Karamas undang Dirjen Cipta Karya di Bazaar Program

LIPUTAN KHUSUS PDAM Gianyar Siap Perluas Pelayanan MBR dengan AusAID 14

INFO BARU 2 Infrastruktur Pro Rakyat di Jawa Tengah Diresmikan 19

BKM Karamas undang Dirjen Cipta Karya di ‘Bazaar Program’

Edisi 12/Tahun IX/Desember 2011

PKPD-PU 2011

Unjuk Keberhasilan Pemda bidang Pekerjaan Umum

daftar isi DESEMBER 2011

Berita Utama 4 PKPD-PU 2011 Unjuk http://ciptakarya.pu.go.id

Keberhasilan Pemda bidang Pekerjaan Umum

6 Cipta Karya Percantik Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Antonius Budiono Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected]

Pesona Wisata Gianyar

8 Jawara Cipta Karya dari Bumi Sriwijaya

10 Banjarmasin Kota Jasa Yang Terus Berbenah

12 Pekalongan Unggul dalam Pengelolaan Sampah Terpadu

Liputan Khusus 14 PDAM Gianyar Siap Perluas Pelayanan MBR dengan AusAID

4

Info Baru 17 Menyoal Kehadiran Program MP3EI

19 Infrastruktur Pro Rakyat di Jawa Tengah Diresmikan

21 ADB Gelontorkan USD

400 Juta untuk Sanitasi Perkotaan Indonesia

22 Indonesia Harapkan

AusAID Dukung Pembentukan BUMN untuk Kelola Air Curah

23 Review Master Plan

Air Limbah DKI Jakarta Terganjal Lahan

24 Masyarakat Babel Siap Jadi Bagian Si ‘Gerus’

Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

Inovasi 24 Perumusan Ulang dan Standardisasi Istilah

Bidang PLP

22

editorial

PKPD–PU Jadi Cermin Daerah Percantik Diri Jangan sepelekan urusan sanitasi yang biasanya dianggap sebagai urusan ‘belakang’. Prasarana sanitasi bisa jadi tolok ukur peradaban manusia. Sebelum teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang, sanitasi yang baik selalu dikedepankan di kota-kota besar berperadaban tinggi. Mereka sadar, mengurus sanitasi berarti menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Begitu pula dengan saudara dekatnya, drainase. Jangan heran jika banyak kota menderita banjir akibat sistem drainase yang amburadul di tengah sukses memuluskan jalan dengan betonisasi. Namun seringnya, Pemda dan masyarakatnya tak peduli akan air limpasan hujan terbuang kemana karena mampatnya saluran akibat pengurugan tanah di banyak bangunan yang baru. Jika Pemerintah Daerah masih bermasalah dengan dua hal itu, jangan harap kepercayaan diri bisa terkumpul untuk mengajukan diri dalam nominasi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) sub bidang Penyelenggaraan Permukiman (Cipta Karya). Secara umum, Cipta Karya menetapkan aspek penilaian di sektor penyelenggaran air minum, sanitasi, penanganan permukiman kumuh perkotaan, dan pembinaan bangunan gedung. PKPD-PU, baik dalam sub bidang penyelenggaraan permukiman maupun yang lain, seperti ingin menyodorkan cermin kepada Pemda, sampai seberapa jauh mereka berbenah mempercantik kotanya. Pelimpahan wewenang pembangunan infrastruktur dari pusat ke Pemda tidak basa basi karena pemberlakuan otonomi daerah. Lebih dari itu, kemandirian daerah diuji dengan banyaknya masalah yang mereka hadapi sendiri. Buletin Cipta Karya mencoba menampilkan profil para pemenang subbidang penyelenggaraan permukiman untuk jadi cermin kepada yang lain. Semoga bermanfaat untuk pembangunan daerah, kini dan masa mendatang. Selamat membaca dan berkarya!

Foto Cover : Malam Penganugerahan PKPD-PU 2011 ( Foto : Buchori)

.....Suara Anda

Promosi Blog Salam Ditjen Cipta Karya. Saya mau promosi Blog saya, berisikan informasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan www.efrani.wordpress.com Efrani (PBL-Kalsel)

Kepada Yth. Efrani di Kalsel Terima Kasih Mas Efrani, kalau ada tulisan bagus mengenai PBL bisa dikirim ke redaksi buletin Cipta Karya untuk dimuat di Buletin CK. Terima Kasih

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 12/Tahun IX/Desember 2011

 3

Berita Utama

PKPD-PU 2011

Unjuk Keberhasilan Pemda bidang Pekerjaan Umum

P

PKPD-PU diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pekerjaan Umum. Program ini merupakan pembinaan kepada pemerintah daerah, agar terpacu untuk mempercepat infrastruktur demi kelancaraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan, PKPD-PU diharapkan da pat memberikan kontribusi kesejahteraan langsung bagi masyarakat dilihat dari keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan lingkup Pekerjaan Umum. Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Serta Masyarakat Graita Sutadi se-

bagai Ketua Pelaksana PKPD-PU mengatakan dengan adanya event ini juga dapat memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur PU kepada masyarakat. Ajang ini merupakan wadah pembinaan Kementerian PU kepada Pemda agar pembangunannya memiliki keterpaduan secara nasional. Hal ini mengingat wewenang pemerintah pusat di bidang infrastruktur di daerah sebagian besar telah dilimpahkan kepada Pemda seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah. PKPD-PU juga menggugah semangat Pemda untuk berprestasi dan berinovasi di dalam kegiatan pembangunannya. Dengan

Foto : Buchori

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyerahkan piala PKPD-PU kepada para pemenang

Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) bidang Pekerjaan Umum (PU) telah tujuh kali diselenggarakan Kementerian PU. Banyak pelajaran yang didapat dari ajang tahunan itu, dari penghargaan atas kerja keras, motivasi, hingga introspeksi diri. Dua tahun terakhir, PKPD PU dilaksanakan dengan metode stelsel pasif, yang artinya pemerintah daerah aktif mendaftarkan diri. Kesiapan dan kepercayaan diri akan menjadi juri alami.

4 Buletin Cipta Karya - 12/Tahun IX/Desember 2011

Foto : Wicak Hardhikaputra

BERITAUTAMA

Anak-anak Banten asik bersepeda di atas jalan setapak yang dipaving

poin-poin kriteria penilaian ajang PKPDPU yang detail dan terukur juga menjadi semacam laboratorium bagi daerah untuk mengukur seberapa jauh daerahnya memiliki daya saing. Dua tahun berjalan, penyelengaraan PKPD-PU dilakukan dengan stelsel pasif. Artinya, penyelenggara, yakni Kementerian PU tidak lagi meminta Pemda untuk mendaftarkan diri untuk ikut ajang ini. Kementerian PU hanya mengumumkan rentang waktu pelaksanaan, Pemda lah yang aktif mendaftarkan diri menjadi kandidat dengan mengunduh situs resmi www.pu.go.id. Metode ini menjelaskan an-

tusiasme daerah untuk mengikuti PKPD-PU meningkat setiap tahunnya. Yang lebih substantif, gejala ini menggambarkan pening katan semangat daerah dalam membangun infrastruktur yang lebih baik. Penyelenggaraan PKPD PU tahun 2011 ini diikuti hampir seluruh pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Setelah melalui penjurian yang panjang dan melibatkan tim dari Kementerian PU, akademisi, dan praktisi ke-PU-an, akhirnya muncul tiga besar pemenang untuk masing-masing bidang, subbidang, dan kategori. Lebih lengkap lihat tabel.

Dengan semangat ‘45’ dari tujuh taruna yang mempertahankan Gedung Sate (sejarah Hari Bhakti Pekerjaan Umum), Tim Redaksi Buletin Cipta Karya mengunjungi daerah pemenang PKPD-PU sub bidang Cipta Karya, yaitu Kabupaten Gianyar (kategori kabupa ten), Kota Palembang (kategori kota metro), Kota Banjarmasin (kategori kota besar), dan Kota Pekalongan (kategori kota sedang/kecil). Keberhasilan para daerah pemenang tidak saja karena kepemimpinan elite daerah, strategi dan kiat-kiat Pemda dalam mengatasi berbagai hambatan dan tantangan serta pemanfaatan peluang yang mereka miliki. (bcr)

Daftar Pemenang PKPD PU Tahun 2011 Bidang

Sub Bidang

1. Provinsi 2. Kabupaten 3. Kota B. Pekerjaan Umum Sumber Daya Air 1. Provinsi Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Kabupaten/Kota Bina Marga 1. Provinsi 2. Kabupaten Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 3. Kota Cipta karya 1. Kabupaten Penyelenggaraan Permukiman 2. Kota Metropolitan 3. Kota Besar 4. Kota Sedangr/Kecil 1. Provinsi C. Jasa Konstruksi Pembinaan Jasa Konstruksi 2. Kabupaten/Kota A. Penataan Ruang

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kategori

Peringkat Terbaik I Peringkat Terbaik II Prov. Bali Kab. Bangkalan Kota Banda Aceh Prov. Jawa Tengah Kab. Gianyar Prov. D.I Yogyakarta Kab. Bancung Kota Semarang Kab. Gianyar Kota Palembang Kota Banjarmasin Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah Kab. Gresik

Prov. Gorontalo Kab. Sidoarjo Kota Yogyakarta Prov. Sulawesi Selatan Kab. Bone Prov. Kepulauan Riau Kab. Bogor Kota Banda Aceh Kab. Buleleng Kota Medan Kota Balikpapan Kota Probolinggo Prov. D.I Yogyakarta Kab.Ponorogo

Peringkat Terbaik III Prov. Sulawesi Selatan Kab. Pesisir Selatan Kota Salatiga Prov. Jawa Timur Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Deli Serdang Kota Medan Kab. Sukoharjo Kota Bandung Kota Bogor Kota Payakumbuh Prov. Kalimantan Selatan

Buletin Cipta Karya - 12/Tahun IX/Desember 2011

 5

Foto-foto : Buchori

Berita Utama

Gerbang selamat datang di Kabupaten Gianyar dengan Patung Kebo Iwo sebagai ikon kota.

Cipta Karya

Percantik Pesona Wisata Gianyar

M

Mengunjungi Gianyar rasanya wajib mampir ke kawasan wisata Ubud, selain Pasar Seni Sukawati yang sudah kesohor. Di sana ada ba nyak tersedia aneka hasil seni, seperti lukisan, patung, dan aneka hasta karya menakjubkan, baik yang dipampang di galeri-galeri (art shop), maupun di Pasar seni Ubud. Sebelum memasuki keramaian Ubud, sebelumnya pasti akan kita dapati sejuknya rimbun pepohonan besar di depan gerbang Monkey Forest. Selebihnya, nasib menunggu mujur, kita akan sulit menemukan lahan parkir kosong hingga menyusuri jalanan padat sepanjang sekitar 200 meter sebelum pertigaan antara pasar


Setiap daerah memiliki kebanggan. Bagi Kabupaten Gianyar, julukan kota seni sangat pantas disematkan. Tak kurang dari seorang Antonio Blanco pun mengabadikan karyanya di Kecamatan Ubud dengan museum seni. Di sini, mayoritas masyarakatnya pandai melukis, memahat, menari, dan lainnya hingga lahir banyak karya seni dari mereka. Keunggulan tersebut membawa Gianyar pada peran sentral untuk mengusung pariwisata di pulau para dewa ini secara umum. Pemerintah Daerah dengan keras membangun infrastruktur pendukung potensi pariwisata ini.

seni Ubud, Puri, dan pendopo Desa Pakraman. Rasanya tak percaya jika Pemerintah Daerah melakukan pembiaran terhadap situasi parkir yang mengular sepanjang trotoar. Kenyamanan wisatawan lokal maupun mancanegara pun akan terganggu jika Pemda terlambat membangun pedestrian nan nyaman. Atau, jika sistem drainasenya tidak dibangun, tak terbayang jika hujan besar melanda, banjir pun mengancam. Dengan usaha keras, Pemerintah Kabupaten Gianyar menata kawasan ini dengan membangun ruas-ruas pedestrian yang cu-

kup lebar. Bahkan di beberapa ruas, ada pedestrian yang setiap jengkal rumah mencirikan khasanah budaya masing-masing negara penyumbangnya. Tak ketinggalan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui program PNPM Mandiri Perkotaan dan tangan-tangan Badan Keswadayaan Masyarakat yang kreatif menyumbang salah satu ruas trotoar di kawasan Ubud. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar, Windia Barata mengatakan, kawasan Ubud termasuk sentra pengemba ngan di zona barat dalam zoning pengemba ngan kawasan Gianyar. Untuk mengatasi ke-

BERITAUTAMA

Kawasan pasar seni Ubud yang nyaman

macetan dan kesemrawutan Ubud, Pemkab berencana menata kembali areal parkir yang cukup luas di atas eks Lapangan Astina Ubud. Pembangunan bidang Cipta Karya Kelimpahan sumber daya air berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Pemkab Gianyar. Di ajang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) 2011, kabupaten Gianyar menyabet langsung dua penghargaan di bidang sumber Daya Air dan Penyelenggaraan Permukiman untuk kategori kabupaten. Di bidang air minum, selain pelayanan yang dilakukan PDAM, mereka juga memanfaatkan Program Nasional Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat di Kabupaten Gianyar menjadi salah satu sektor strategis pembangunan Bidang Cipta karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar. Sektor Ini dianggap penting dalam mendorong pencapaian komitmen MDGs. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Pekerjaan Umum terus berupaya meningkatkan komitmen dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana air minum yang berkualitas. Hasilnya, hingga saat ini cakupan pelayanan akses aman air minum di Kabupaten Gianyar sudah mencapai 78,33%, melampaui target MDGs sampai dengan tahun 2015, yaitu akses aman air minum sebesar 68%. Walaupun pencapaian sektor air minum

ini sudah melampaui target MDGs, namun menurut Windia, ke depan masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Ia menyebut, pertama, peraturan yang mengatur pola kerjasama pemerintah dan masyarakat masih terbatas. Kedua, kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola air minum masih rendah. Ketiga, keterlibatan swasta masih tergolong rendah khususnya pada penyediaan prasarana air minum di wilayah perdesaan. Keempat, skema kerjasama pemerintah de ngan swasta (KPS) hingga saat ini belum ba nyak dilaksanakan oleh PDAM. Kelima, kinerja keuangan PDAM yang rendah dan menyebabkan PDAM mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan dari pihak lain. Windia Barata juga mengakui masih rendahnya pelayanan air minum di perdesaan yang tidak sepenuhnya dilayani PDAM. Hal ini membuat pihaknya terus berupaya mendorong PDAM menjadi sehat dan mampu mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kemampuan sendi ri, memberikan stimulus untuk meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan semi urban dan perdesaan, serta memfasilitasi ketersediaan air baku dan percepatan pelaya nan. Sedangkan program yang saat ini sedang dilakukan antara lain Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Program yang akan dilakukan untuk mencapai target MDGs adalah penyusunan dan sosialisasi kebijakan nasio

nal pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan, bantuan pendampingan bagi PDAM untuk memperbaiki kinerja menuju profesionalisme, peningkatan peran aktif masyarakat melalui sharing investment approach, penyusunan format dan kriteria pencatatan data dasar cakupan pelayanan air minum perdesaan, serta masyarakat yang belum tertangani air minum PDAM. Sementara itu, proporsi penduduk terhadap sanitasi yang layak sampai dengan tahun 2010 mencapai 82,08 % atau melayani sekitar 400.910 jiwa/ 80.182 KK. Sementara itu target MDGs secara nasional pada tahun 2015 sebesar 62,37% untuk dapat melayani 154 juta jiwa. Ke depan, Pemkab Gianyar akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan limbah dengan melakukan optimalisasi dan peningkatan sewerage, memberikan stimulus untuk pengembangan sanitasi komunal dan kawasan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Menyusuri Ubud dan jalan-jalan utama Gianyar, mata dimanjakan dengan penataan bangunan dan lansekap yang harmoni sesuai Tri Hita Karana. Namun pandangan seketika bisa terganggu di kala hujan tiba. Ada beberapa ruas jalan yang ‘kecolongan’ air yang mengalir deras di atas badan jalan, tepatnya di atas saluran air yang terpendam di bawah. Padahal tak jauh dari jalan itu ada sungai menganga dalam. Ini diulas Kabid Cipta Karya Kabupaten Gianyar, Kusuma Yudha, bahwa masih ada pekerjaan rumah Gianyar dalam pengembangan sistem pengelolaan drainase. Menurutnya, perencanaan sistem drainase harus didasari dengan rencana induk pengelolaan sistem drainase yang baik. Perencanaan sistem drainase juga belum terintegrasi dengan sistem drainase primer, sekunder, dan tersier. Dibidang persampahan, kendala yang dihadapi adalah kendaraan pengangkut yang jumlah maupun kondisinya kurang memadai, sistem pengelolaan TPA yang belum optimal, belum secara optimal diterapkan pendekatan reduce, reuse dan recycle (3R), belum adanya rencana induk pengelolaan sampah, belum tersedianya profil dan rencana penanganan sampah, serta belum optimalnya sinergi sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dengan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Pada akhirnya mengakibatkan penanganan sampah yang belum terintegrasi utuh, mulai penanganan dari sumber hingga ke TPA. (bcr)


 7

Berita Utama

dari Bumi Sriwijaya Kota Palembang mewarisi semangat tinggi para petualang kapal Sriwijaya. Tidak salah jika alasan ini yang mendasari Presiden SBY memilihnya sebagai tuan rumah Sea Games XXVI. Tidak saja dalam menyiapkan venues Sea Games, dalam penyelenggaraan permukiman pun dinilai terbaik untuk ukuran kota metropolitan. Dalam ajang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD PU) tahun 2011 sub bidang penyelenggaraan permukiman, Palembang selangkah lebih maju ketimbang Kota Medan dan Kota Bandung.

K

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang, Fachmi AR, mengungkapkan alasan lugas. Palembang bervisi mewujudkan kota yang nyaman de ngan lingkungan sehat dan perumahan yang tertata dan berkualitas tahun 2013. “Permukiman yang nyaman hanya dapat terwujud jika kebutuhannya tercukupi, contohnya prasarana dan sarana air minum, drainase, jalan lingkungan yang bersih, sanitasi, dan lainnya. Kami di Palembang tidak membangun satu prasarana dengan menga baikan prasarana lainnya. Semuanya kita lengkapi sehingga menjadi kesatuan,” ungkap Fachmi.

Perhatikan MBR Keterpaduan pembangunan permukiman, atau selanjutnya akan kami sebut pemba ngunan bidang Cipta Karya, juga dibungkus dengan kerjasama yang manis antara peme rintah pusat, provinsi, kota, swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan masyarakat. Kerjasama ini contohnya sudah diejawantahkan dalam penanganan kawasan kumuh. Pemerintah Kota mensubsidi berba gai program penanganan kumuh, menyediakan lahan, memobilisasi dan memberda yakan masyarakat, dan mereplikasi kegiatan serupa di lokasi lain. Permukiman di kawasan kumuh, dikata

Foto : Herni Widayanti

Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang

Jawara Cipta Karya


Foto : Buchori

BERITAUTAMA

Instalasi Pengolahan Air Minum PDAM Tirta Musi Palembang

kan Fachmi, biasanya banyak dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). MBR menjadi prioritas penanganan Kota Palembang dengan cara memindahkan mereka ke kawasan yang lebih baik. Dalam proses pemindahan, mereka mendapatkan ganti rugi. “Perumahan kumuh di sepanjang Sungai Musi, tepatnya di Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, secara bertahap kami pindahkan ke perumahan-perumahan yang lebih layak di tempat lain. Pembangunan perumahan sederhana ini atas kerjasama REI, Apersi, dan lainnya di lokasi yang berdekatan dengan rumah mereka sebelumnya. Jika lokasi barunya jauh, mereka pasti akan menolak karena harus meninggalkan kegiatan ekonominya,” jelas Fachri. Saat ini, MBR di Kota Palembang sudah dientaskan dari rumah sebelumnya yang tak layak ke rumah baru sebanyak 134 unit. Pemerintah Kota Palembang tidak sendirian. Kementerian Perumahan Rakyat memberikan subsidi bunga, Kementerian Pekerjaan Umum membangun prasarana dan sarana umumnya seperti jalan lingkungan, sanitasi, drainase, dan lainnya, yang diperuntukkan tiap rumahnya. Fachmi menjelaskan, Kemenpera memberikan subsidi bunga Rp 6 juta dan untuk pembangunan prasarana dasar sebesar Rp 5 juta per rumah. Dalam hal pendanaan, Palembang juga dibantu Kementerian Pekerjaan Umum untuk infrastruktur dasarnya dan pembangunan Rusunawa, sedangkan Pemkot menyediakan lahannya. Mereka juga mendapatkan dana dari Kementerian Sosial dalam merehabilitasi rumah-rumah seperti di Mangkara. “Kementerian Sosial membiayai mate rialnya, kami membayar tukangnya. Keterpa

duan dalam pendanaan inilah yang sedang terus kami upayakan,” kata Fachmi. Air Minum Saksi keseriusan Palembang dalam menata permukiman layak huni tak hanya penanganan kumuh. Dalam kriteria PKPD-PU 2011, sub bidang Cipta Karya juga menilai penanganan sanitasi, kumuh perkotaan, dan pembangunan bangunan gedung. Di bidang air minum, kota ini boleh bangga dengan tingkat pelayanan air minum yang sudah dinikmati oleh 95% masyarakatnya. Hal ini tak lepas dari terus meningkatnya kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi sebagai operator air minum sejak satu dekade ke belakang. Tak hanya di lingkungan berada, PDAM pun memberikan subsidi pemasangan le deng Rp 300 ribu per KK di lingkungan MBR. Sebelumnya, mereka menggunakan air su ngai untuk mencuci, mandi, dan masak. Ha nya dengan membayar Rp 5000 per bulan, mereka dapat mengonsumsi air minum yang layak. “Selain PDAM, penyediaan air minum dan sanitasi di Palembang juga sangat terbantu dengan program PAMSIMAS (penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dan Sanimas (Sanitasi oleh Masyarakat) dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum,” imbuh Fachmi. Sanitasi Dari sektor lain, keseriusan Palembang juga terlihat nyata dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Sukawinatan untuk urusan pe nanganan sampah. Timbunan sampah dari warga kota ditumpuk di Tempat Pembua ngan Sementara (TPS), seperti di Bumi Sako

Damai, Poligon, atau Talam Kelapa. Setelah nya dibawa ke TPA Sukawinatan untuk dipilah menurut jenisnya. Dalam sehari, pemulung mampu meraup 15 ton sampah nonorganik. Total sampah yang masuk TPA setiap harinya kurang lebih sebanyak 450 hingga 500 ton dari enam kecamatan. Urusan sampah ini kemudian ditularkan oleh Pemkot ke sekolah-sekolah dan masyarakat dengan mendemonstrasikan teknik pemilahan sampah di sekolah dasar dan PKK di Kelurahan Santosa yang cukup aktif menyadarkan warganya. Hal menarik lain, Pemkot bekerjasama dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) di TPA Sukawinatan untuk memanfaatkan gas metan sampah menjadi energi. Meskipun baru berkapasitas 125 kW, PLTS ini dapat mengcover 25% kebutuhan listrik di lingkungan TPA. Palembang juga merupakan daerah rawa dan sungai yang mengakibatkan sering terjadi banjir. Dari 103 sungai, baru 72 sungai yang sudah ditangani. Untuk mengendalikan banjir, Pemkot Palembang membangun ko lam retensi Tambak Iwak Besar untuk menampung sementara limpahan air dari jari ngan drainase rumah tangga. “Selain sukses membuat banjir tak lagi menjadi masalah genting, kolam seluas 3 ha ini pun menjadi Ruang Terbuka Hijau karena dibangun sedemikian rupa. Di sekelilingnya dibangun jogging track dan bangku-bangku taman untuk kenyamanan masyarakat,” kata Fachmi. Semangat pembangunan tanpa regulasi ibarat orang buta berjalan. Karenanya Pemkot membuat peraturan daerah (Perda) tentang pembuangan sampah ke sungai dan pembersihan sungai/kali. Ini sejalan dengan poin penting mengapa Palembang juara PKPD-PU sub bidang Cipta Karya di kelas kota metro. Dalam penilaian PKPD tak hanya aspek fisik, di sana tercantum non fisik seperti peraturan, pembina, kelembagaan, manajemen pembangunan, dan peran serta masyarakat. Tim Penilai PKPD PU mendapat semua jawabannya di kota empek-empek ini. Kepuasan atas penghargaan PKPD PU pasti menyisakan semangat lain. Walikota Palembang Eddy Santana menghimbau pada jajaran SKPD, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Perumahan agar tidak hanya giat membangun pada saat ada event pen ting seperti Sea Games atau PKPD, tapi harus (bcr/ind) menjadi rencana berkelanjutan. Buletin Cipta Karya - 12/Tahun IX/Desember 2011

 9

Foto : Istimewa

Berita Utama

Sungai Martapura yang membelah Pusat Kota Banjarmasin

Banjarmasin

Kota Jasa Yang Terus Berbenah

Kota Seribu Sungai itulah julukan Kota Banjarmasin. Dengan banyaknya sungai tersebut, Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini juga terkenal dengan Pasar Terapungnya yang telah mendunia. Untuk dapat melihat pasar terapung tersebut kita harus bangun pagi-pagi, pasalnya pasar ini aktivitasnya dimulai dari pukul 3.30 WITA sampai matahari udah mulai muncul sekitar 6.30 WITA.

D

Di pasar ini kita bisa membeli barang-barang layaknya di pasar kebanyakan seperti sayur an, buah-buahan, wadai (makanan kecil dalam bahasa banjar), sarapan pagi, dan mungkin juga beli lauk pauk sampai dengan Soto Banjar yang terkenal. Untuk ikut serta dalam transaksi tersebut, kita tinggal menyewa jukung (perahu kecil) seharga Rp 60.000 yang banyak terapat di dermaga sekitar su ngai. Ketika telah ikut di pasar terapung tersebut, kita akan didatangi oleh penjualnya alias didekati oleh jukung-jukung tersebut sambil menawari barang dagangan. Pasar Terapung merupakan salah satu


magnet wisata Kota Banjarmasin. Namun, sebagai Kota Jasa yang mengandalkan dari sektor pelayanan dan juga fasilitas publik, keberadaan Pasar Terapung saja tidak cukup untuk menggerakkan roda perekomian Banjarmasin. Perlu dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai serta berbagai kemudahan agar menarik investor maupun wisatawan untuk berlama-lama menikmati indahnya Kota ini. Upaya-upaya tersebut nampaknya mulai digenjot oleh Pemkot Banjarmasin termasuk dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana infrastruktur bidang Cipta Karya dalam

beberapa tahun belakangan. Atas upayaupaya tersebutlah Kota Banjarmasin berhasil meraih penghargaan PKPDU Bidang Cipta Karya untuk Kategori Kota Besar. Dalam bidang air minum, PDAM Bandarmasih menjadi jaminan terpasoknya air minum yang lancar baik untuk masyarakat umum maupun industri. Seperti kita ketahui cakupan layanan air minum oleh PDAM Bandarmasih telah mencapai 98,5% atau sekitar 172.210 KK dari total jumlah penduduk sebesar 638.902. Upaya PDAM ini juga mendapat dukungan penuh dari pemkot dan juga Pemerintah Pusat. Pemkot menyertakan modal dalam jumlah besar. Pada tahun 2011 sendiri, PDAM mendapat kucuran dana sebesar Rp 25 miliar. Sementara sampai periode 2015 adalah sebesar Rp 175 miliar yang dikukuhkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah pusat melalui Ditjen Cipta Karya juga turut mendukung dengan menandatangani pemberian kredit sebesar Rp 120 miliar dari Bank Kalsel kepada PDAM Bandarmasih. Kinerja PDAM yang sehat dan juga ciamik memang sewa jarnya mendapatkan dukungan dari peme rintah. Dalam bidang Sanitasi, keberadaan PDPAL (Perusahaan Air Limbah) sebagai pengelola air limbah domestik terus melakukan inovasi. Selain terus memperluas jaringan pelayanan, upaya sosialisai juga terus dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya penanganan lingkungan dan air limbah. “Pengelolaan air limbah ini membutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air limbah. Untuk itu kita coba membuat suatu kelurahan percontohan yang jika berhasil dapat diterapkan di kelurahan lain untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat,” kata Muh. Muhidin Direktur PD Perusahaan Air Limbah. Saat ini kurang lebih sudah terdapat 4500 SR yang dilayani oleh PDPAL dari total empat IPAL yang dimiliki. PDPAL juga telah memiliki master plan dengan 14 titik pengelolaan air limbah sampai dengan 2028. Untuk mendukung upaya PD PAL tersebut, pemkot telah mengeluarkan Peraturan Daerah Penurunan Air Limbah No.7 Tahun 2010 tentang ijin pengelolaan dan pembuangan limbah cair (domestik dan industri). Sementara itu untuk menata permukiman kumuh, pemkot menyediakan lahan untuk pembangunan Rusunawa yang kemudian disebut Rusunawa Ganda Magfirah. Keberadaan rusunawa ini terbilang berhasil. Hal

BERITAUTAMA Sebagai Kota Jasa yang mengandalkan daerah di sekitarnya, kedepan Banjarmasin akan mengembangkan konsep Kawasan Metropolitan yang diberi nama Banjar Batulak. ini terlihat dari tingkat hunian yang mencapai 80% dan juga aktivitas warga rusun yang beragam mulai dari adanya TPA, Arisan, Sekolah dan juga fasilitas kesehatan. Maka tak heran jika pemerintah membangun satu blok lagi di sebelahnya. Rusunawa yang berdiri di kawasan Kelayan Selatan ini terbilang istimewa. Dulu, banyak warga menyebut kawasan Kelayan Selatan ini sebagai “kawasan hitam”. Selain kondisi kumuh yang tak sedap dipandang mata, wilayah ini juga menjadi tempat prostitusi terselubung. Sehingga, menjadi sebuah prestasi ketika Pemkot Banjarmasin mampu mengubah kondisi ini menjadi permukiman sehat. Upaya Pemkot dalam mendukung pembangunan bidang Cipta Karya ini memang patut diapresiasi. Menurut Kepala Dinas Tata Ruang Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin Ahmad Fanani, keberhasilan

meraih penghargaan PKPD PU ini karena setiap ada pekerjaan memiliki payung hukum yang jelas. Pekerjaan tersebut, baik tentang Ke Cipta Karyaan maupun yang lainnya kita buat regulasi sebagai payung untuk melaksanakannya. “Keberhasilan kita ini karena 60% upaya perrencanaan dan 40% kinerja. Salah satunya terdapat Perda mengenai penyertaan modal dan juga RTRW telah masuk ke DPR, untuk kabupaten kota kita termasuk yang pertama. Untuk RTRW kita sudah final tinggal menyusun turunannya,” katanya. Sebagai Kota Jasa yang mengandalkan daerah di sekitarnya, kedepan Banjarmasin akan mengembangkan konsep Kawasan Metropolitan yang diberi nama Banjar Batulak. Konsep ini akan mensinergikan beberapa Kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut dalam bidang infrastruktur.

Sebagai contoh, PDAM nantinya tidak hanya akan menyuplai untuk Kota Banjarmasin tetapi bisa masuk kabupaten lain dan juga sebaliknya, dimana air baku untuk kebutuhan PDAM dapat disuplai dari daerah lain. Dalam bidang persampahan, terkait dengan keterbatasan lahan di Kota Banjarmasin yang memiliki kontur datar bisa disiasati dengan adanya TPA Regional yang direncanakan terletak di Banjar Baru yang berada di kontur lebih tinggi. “Dengan konsep ini ego daerah dapat dikesampingkan, saat ini kita sedang melakukan studi banding ke Bali yang berhasil de ngan konsep Sarbagitanya,” tambah Fanani. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkot diatas dan juga adanya Konsep Kawasan Metropolitan kedepan dalam bidang Cipta Karya, tentu kita berharap Banjarmasin sebagai Kota Jasa dapat menyediakan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga tatkala kita mengunjungi kota tersebut, tidak hanya Pasar Terapung aja yang kita kunjungi, kita bisa jalanjalan menikmati Kota Banjarmasin dengan (dvt) jukung-jukung yang eksentrik.

Foto : Danang Pidekso

Rusunawa Ganda Maghfirah ini dibangun di atas lahan yang dulunya kawasan prostitusi, kini menjadi tempat bermukim warga yang layak huni.


 11

Berita Utama

Pekalongan

Unggul dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Pekalongan, Kota Batik yang teletak di pesisir Pulau Jawa ini merupakan kota kecil yang sedang tumbuh sebagai Kota Wisata dan Perdagangan. Sebagai Kota yang terletak di Jalur strategis atau dikenal Pantura, kota ini memang terasa hanya sebagai perlintasan komoditas barang dan jalur transportasi dari kota-kota besar seperti Jakarta menuju Semarang atau Solo dan juga sebaliknya.

itu nampaknya mulai menunjukkan hasil. Penghargaan PKPD PU 2011 bidang Cipta Karya Kategori Kota Kecil dari Kementerian Pekerjaan Umm merupakan salah satu bukti keberhasilan Kota Pekalongan. Tidak hanya itu, penghargaan sebagai Kota Terinovatif, Kepala Daerah Terinovatif, Kota dengan penerapan IT dan Upakarti merupakan beberapa penghargaan yang telah diraih Kota Religius ini. Pembangunan Ke Cipta Karyaan Pembangunan bidang Cipta Karya di Kota Pekalongan memang menunjukkan hasil yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dalam bidang permukiman, Pemkot Kota

Foto-foto : Danang Pidekso

Gerbang Kota Pekalongan

K

Kondisi seperti ini membuat Walikota Pekalongan Basyir Ahmad Syawie berupaya keras untuk membuat Kota Pekalongan sebagai kota persinggahan dan wisata yang banyak dikunjungi. Berbagai upaya pun dilakukan untuk membuat Pekalongan dilirik dan dikunjungi, salah satunya adalah dengan pembangunan sarana dan prasarana bidang ke Cipta Karyaan (Penataan Permukiman, Sanitasi, Air Minum dan Persampahan) untuk mendukung Pekalongan menjadi Kota Wisata dan Perdagangan. Upaya yang dilakukan antara lain, penataan kawasan kumuh, penge lolaan sampah, revitalisasi kawasan wisata dan juga penanganan rob air laut. Dalam rentang tiga tahun terakhir, upaya


BERITAUTAMA

Anak-anak sedang bermain bola di area Rusunawa Krapyak, keberadaan Rusunawa ini merupakan solusi permukiman warga sekitar yang terus terancam banjir rob

Pekalongan terus berupaya mengurangi jumlah permukiman kumuh yang mencapai 8000 hektar. Tahun 2011 ini sudah 80% dapat teratasi, dan Walikota pun menargetkan 2012 bebas permukiman kumuh. Keberadaan Rusanawa Krapyak di Kelurahan Krapyak Lor sebanyak tiga twin blok merupakan jawaban dalam penataan kawasan kumuh. Dengan tarif sewa Rp 110-125 ribu perbulan, Rusunawa ini telah dihuni oleh 180 KK dari total kapasitas 200 KK. Kebanya kan dari mereka adalah para nelayan, buruh pabrik dan juga pedagang asongan. Berdasarkan pengamatan redaksi, Rusunawa yang diresmikan tahun 2009 oleh Pre siden SBY ini cukup terawat dan “hidup”, hal ini terlihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan penghuni rusun seperti arisan, anak-anak yang bermain dan juga terdapat pengolahan sampah secara 3R yang menghasilkan kompos oleh warga rusun setempat. Dalam bidang air minum, terdapat dua macam program. Pertama, pelayanan dari PDAM untuk daerah di tengah Kota yang terjangkau sambungan PDAM. Sementara untuk daerah yang tidak terjangkau sambungan PDAM dilakukan dengan program air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang biasa disebut Pamsimas. Sampai saat ini, Pamsimas di Kota Pekalongan telah menjangkau semua kelurahan di 47 lokasi. Pamsimas ini layaknya oase bagi masyarakat di Kota Pekalongan, khususnya yang bermukim dekat laut. Dengan semakin ba nyaknya intrusi air laut, keberadaan pompa

air dan juga kran bersama melalui program Pamsimas ini sangat membantu masyarakat Pekalongan di pesisir dalam mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Di bidang sanitasi, telah dibangun Sanimas di sembilan lokasi. Dengan dibangunnya sanimas di beberapa lokasi ini maka pemandangan buang air besar sembarangan di sudut-sudut Kota Pekalongan sudah tidak ada lagi. Untuk pesampahan, konsep pengelolaan sampah secara terpadu dengan tiga daerah yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupa ten Batang menemui berapa kendala, selain persiapan lahan yang luas juga jarak armada yang jauh dari Kota Pekalongan menuju Kab. Pekalongan menambah tinggi biaya transportasi. Hal ini ditambah dengan keberadaan TPA Degayu yang masih menggunakan sistem open dumping akan segera ditutup karena mencemari lingkungan. Untuk mengatasi itu, Pemkot mengga lakkan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan untuk mengurangi sampah yang dibawa ke TPA. Walikota pun mentargetkan tahun 2013, semua kelurahan telah memiliki TPST, dimana saat ini sudah terdapat 15 TPST. Masing-masing TPST dilengkapi dengan motor bak untuk pengangkutan dan distribusi. Pengelolaan sampah di tingkat kelurahan ini mendapat dukungan dari masyarakat luas. Mind set masyarakat tentang nilai ekonomis sampah tampaknya sudah sangat melekat. Sehingga pengelolaan sampah menjadi kompos sudah memiliki sistem yang telah berja-

lan, mulai dari pengumpulan pengolahan sampai dengan penjualan kompos, bahkan penjualan ini sudah dilakukan sampai ke luar kota. Dukungan masyarakat dalam pengelolaan masyarakat ini terbukti di salah satu Kelurahan di Kota Pekalongan yaitu Kelurahan Sampangan. Di kelurahan ini terdapat istilah Shodaqoh Sampah. Shodaqoh Sampah merupakan program pengumpulan sampah, khususnya sampah-sampah anorganik untuk kemudian dijual. Masyarakat yang memberikan sampahsampah anorganik yang pada umumnya masih memiliki harga, betapa pun kecil, dianggap sebagai sedekah. Dalam hal ini relawan mendatangi rumah-rumah untuk mengangkut sampah anorganik, kemudian mereka mengundang pedagang barang bekas untuk membeli sampah-sampah tersebut. Penggunaan dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial, khususnya membantu kelurahan tidak mampu. Beberapa hal di atas merupakan beberapa keberhasilan Pemkot Pekalongan dalam pembangunan bidang Cipta Karya. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Tata Ruang Kota Pekalongan M. Faisal sangat tergantung dari komitmen Walikota. “Keberhasilan ini yang utama adalah ada nya komitmen kepala daerah. Kebetulan Pak WaliKota ini super aktif mendorong tiap SKPD untuk sinergi dan pencapaian target,” katanya. Faisal menambahkan, keberadaan Pokja Perumahan membuat semuanya mudah un tuk dikoordinasikan. Sehingga jika ada informasi maupun program dari pemerintah pusat dapat segera dijalankan dengan cepat. Selain Pokja Perumahan juga terdapat Pokja Persampahan. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Perda tentang penataan lingkungan untuk mengatur lingkungan. “Dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi baik dalam hal anggaran sangat membantu. Saya harap dukungan ini terus dilanjutkan,” katanya. Kedepannya, dalam bidang Cipta Karya, Pekalongan akan merevitalisasi kawasan Kota Lama dan juga Pasar Batik Sentono sebagai ikon wisata belanja. Selain itu, untuk memberikan identitas Kota, tahun 2012 nanti, akan dibangun Gapura Batas Kota untuk menunjukkan telah memasuki Kota Pekalongan dimana pemerintah telah menyiapkan angga(dvt) ran sebesar Rp 1 miliar.


 13


Foto-foto : Istimewa

Liputan Khusus

S

Secara geografis, Kabupaten Gianyar terbagi dalam delapan kecamatan dengan total luas 368 km2 atau 6,5% dari luas Provinsi Bali. Letaknya cukup strategis karena menghubungkan Denpasar dengan kota-kota di bagian timur Bali. Kabupaten Gianyar dikenal dengan masyarakatnya yang artistik, beragam seni pun berkembang di daerah ini, yaitu seni ukir, seni tari, dan seni lukis. Perkembangan dari sebuah desa kecil pada tahun 1770 menjadi Griya Anyar kemudian dikenal dengan Gianyar, yang artinya hunian baru. Pola pengaturan ruang kota mengikuti

PDAM Gianyar Siap Perluas

Pelayanan MBR dengan AusAID

Cakupan pelayanan akses aman air minum di Kabupaten Gianyar sudah mencapai 78,33%, melampaui target MDGs sampai dengan tahun 2015, yaitu akses aman air minum sebesar 68%. Capaian tersebut tidak terlepas dari peran PDAM Kabupaten Gianyar yang terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya. Tahun ini mereka mentargetkan hibah AusAID untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

pola umum kerajaan-kerajaan di Bali. Dari kota kerajaan, Gianyar menjadi kota modern de ngan mencerminkan identitas lokalnya. Setiap daya cipta masyarakatnya yang tak pernah mati, diekspresikan dalam ruang-ruang kota. Banyak perubahan dicapai karena perubahan politis maupun ekonomi regional. Kabupaten Gianyar berlimpah potensi dan mampu memanfaatkan celah untuk maju menjadi kabupaten kaya dengan masyarakat madaninya yang berkemakmuran dan berdaya saing tinggi. Semangat tinggi itu kemudian melahirkan community based development yang ber-

jati diri sesuai kelompok masyarakat masingmasing. Sebagai daerah yang dilimpahi banyak sumber air, pemerintah Kabupaten Gianyar berusaha memanfaatkannya bagi pelayanan kebutuhan pokok masyarakat, yaitu berupa air minum yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun irigasi. Peningkatan mutu manajemen pelayanan diusung PDAM Gianyar dengan tetap peka terhadap perkembangan inovasi dan teknologi. Karenanya tak heran jika pada tahun 2000 PDAM ini mendapatkan pengakuan ISO 9001

LIPUTANKHUSUS Sistem dan prosedur pelayanan PDAM sudah dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan agar ada indikator yang jelas. dalam manajemen pelayanan yang prima. Respon yang cepat terhadap tuntutan masyarakat yang dianggapnya sebagai pemilik bersama asset PDAM menjadi poin penting penilaian. Sistem dan prosedur pelayanan PDAM sudah dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan agar ada indikator yang jelas. Di bidang administrasi, PDAM telah mencakup pelayanan 59%, informasi pelayanan disampaikan secaran transparan, menyediakan kotak saran di loket-loket pembayaran, bekerjasama dengan kantor desa, LPD/KUD, Kantor Pos dan Bank online dalam pembayaran reke ning air.

Dalam prosedur, PDAM juga mengadakan pelayanan air minum dengan mobil tangki untuk mencakup masyarakat di seluruh desa dan dusun yang belum terjangkau jaringan perpipaan. PDAM juga melayani pengaduan melalui telepon dan internet selama 24 jam, serta melakukan pembacaan air dengan sistem barcode. PDAM Gianyar memiliki 71 unit sumber produksi dengan total kapasitas sebanyak 683,2 liter per detik. Dari jumlah kapasitas tersebut, PDAM baru mampu memproduksi air setiap bulannya 1.751 meter kubik. Penggantian meter dilakukan secara berkala terhadap meter air yang rusak dan berusia Foto Atas : IPA PDAM. Gianyar Foto Bawah : Karyawan PDAM memeriksa tekanan air

lebih dari lima tahun. Dalam meningkatkan pelayanannya, PDAM juga memakai sistem pompa bertingkat atau booster pump, pemasangan manometer untuk mendeteksi kondisi air di daerah pelayanan. Peningkatan mutu pelayanan juga diberikan melalui program percepatan layanan di mana tiap kecamatan terdapat pemantau yang bisa menjangkau atau mendatangi titiktitik yang mengalami permasalahan. PDAM juga bertekad memberikan pelaya nan air minum yang berkualitas dan berkelanjutan dengan target mampu memberikan PAD tanpa membebani masyarakat dan kinerja PDAM. Target nasional masih tetap dikejar, ya itu pelayanan perkotaan 80% dan perdesaan 60%. Yang sedang dirintis adalah memproduksi air siap minum pada daerah tertentu atau Zona Air Minum Prima (ZAMP). “Saat ini telah dilakukan proses ZAMP dengan mempersiapkan jaringan dari pipapipa berkualitas tinggi. Kami melakukan interkoneksi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten demi pelayanan yang lebih cepat dan tanggap,” jelas Direktur Teknik I Nyoman Nuka. Semua tekad itu diusung semua pegawai PDAM dengan ekspresi 5 S, yaitu Senyum, Sapa, Sopan, Santun, dan Serius dengan tetap meningkatkan mutu kompetensi SDMnya. Tekad PDAM Gianyar Direktur Utama PDAM Gianyar, Made Sastra Kencana bertekad menambah pelayanan untuk perdesaan sesuai amanat Bupati. Demikian juga dengan pelayanan perkotaan yang sebenarnya sudah mencapai target, yaitu 65%, namun ia juga tetap yakin bisa memperluas lagi cakupan perkotaan sesuai target nasional 80%. Terkait program dalam rangka menambah cakupan pelayanan ini, sampai tahun 2011, PDAM Gianyar telah memiliki kapasitas terpasang 673 liter/detik, namun baru mampu diproduksi 642 liter/detik. Sedangkan angka kehilangan air yang diderita PDAM masih cukup tinggi, yaitu 47%. “Dalam tiga bulan ke depan, kami mensur vey potensi sambungan rumah yang akan dikerjasamakan dengan AusAID dengan meka nisme output based. Artinya, kami melakukan investasi pembangunan sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang nantinya akan diganti dengan hibah AusAID,” jelas Made Sastra yang juga baru saja dikantik menjadi Dirut PDAM Gianyar. Sebelum nya ia menukangi PDAM di Palu.


 15

LIPUTANKHUSUS Program kedua adalah penyelesaian utang PDAM kepada pemerintah dengan mengikuti program restrukturiasi utang. Pinjaman PDAM Gianyar ditargetkan selesai dibayar pada tahun 2013. Utang pokok PDAM Gianyar yang harus dibayar sebesar Rp 6,6 miliar, belum termasuk bunganya. Pada program penghapusan utang, PDAM Gianyar berhasil mengajukan penghapusan pada utang non pokok. “Untuk penghapusan utang masih sulit ka rena syaratnya harus menetapkan tarif yang cost recovery, direksi harus dipilih sesuai de ngan fit and proper test,” jelas Made Sastra. Program ketiga adalah pemanfaatan air untuk swasta dengan bekerjasama dengan Bali Bangun Tirta (BBT) sebanyak 200 liter/detik seperti di daerah pariwisata seperti perhotelan di Ubud dengan tarif kesepakatan. Program berikutnya adalah mengurangi tingkat kehilangan air yang saat ini mencapai sekitar 50%. Tiap tahun ditargetkan turun 5% sehingga pada tahun 2015 sesuai target MDGs tingkat kehilangan airnya berkurang menjadi 30%. “Program yang pada awal tahun 2011 akan diprioritaskan adalah mendapatkan hibah AusAID dan kerjasama dengan BBT untuk me-

layani perhotelan,” kata Made Sastra. Calon pelanggan yang akan mendapatkan dana hibah AusAID adalah rumah tangga de ngan kapasitas daya listrik terpasang 900 Watt atau di bawahnya. Made Sastra menyebut ada 58 ribu keluarga di Kabupaten Gianyar yang memiliki kapasitas terpasang kurang atau sama dengan 900 watt. “Ini adalah potensi untuk mendapatkan hibah AusAID. Jika setiap SR membutuhkan Rp 2 juta untuk biaya pemasangan, maka untuk 2000 SR membutuhkan penyertaan modal sekitar Rp 5 miliar. Kita akan petakan dulu berapa banyak peminatnya. Karena harus masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Made Sastra. Sebetulnya masih banyak sumber pendanaan lainnya, seperti kerjasama dengan perbankan, tapi prosesnya memakan waktu lama. Saat ini tarif air masih Rp 1.700. Made Sastra menyatakan tarif sebesar itu masih di bawah harga produksi yang menyerap sekitar Rp 1.900 per meter kubiknya. Program PDAM untuk menaikkan tarif sebesar 10% setiap tahunnya belum bisa berjalan. Jika program ini dijalankan, pada tahun 2011 ini tarif air semestinya sebesar Rp 3.627.

“Ini pekerjaan rumah kami karena ren dahnya tarif yang di bawah biaya produksi akan menghambat investasi,” ungkap Made Sastra. PDAM Gianyar memilik sistem pengolahan air dengan pompa sebanyak 53 unit, pemanfaatan air permukaan dan Instalasi Pengolahan Air (Water Treatment Plant) yang baru dikerjasamakan dengan BBT sebesar 200 liter/detik. Melihat kondisi seperti itu, Dirut PDAM yang baru memprogramkan peningkatan ki nerja SDM di bidang elektrikal mekanikal karena jumlah pompanisasi yang banyak. “Dari indeks kapasitas SDM kita versi BPPSPAM (Badan Pendukung Pengembangan Sis tem Penyediaan Air Minum, red) dari skala 1 – 5 kita hanya di angka 1 untuk bidang SDM bidang ini. Dalam waktu dekat kita akan tingkatkan SDM ini agar kehilangan angka air dapat terus ditekan,” terang Made Sastra. Program kerja jangka panjang selanjutnya adalah pergantian water meter. Saat ini menurut Made Sastra PDAM Gianyar memiliki 48 ribu water meter. Jika diprogramkan dalam lima tahun maka dalam setahun harus ada 8000 water meter yang harus diganti dengan (bcr) menelan biaya sekitar Rp 10 miliar.

Foto : Buchori

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Desa Keramas Kabupaten Gianyar menjadi sasaran pelayanan air minum PDAM


INFOBARU 1

Info Baru 1

Menyoal Kehadiran Program MP3EI Moch.Yasin Kurdi *)

L

Sejalan dengan perjalanan sejarah, Indonesia sebenarnya mengalami perkembangan dan kemajuan ekonomi. Ini bermula dari negara yang perekonomiannya berbasiskan pertanian dan kehutanan serta pertambangan tradisional.

Lebih dari enam dasawarsa ini, Indonesia telah menghasilkan produk-produk olahan dan industri yang bernilai tambah. Produk itu didukung oleh perkembangan sektor jasa yang telah membawa peningkatan kese jahteraan masyarakat. Hal itu tercemin dari peningkatan pendapatan per kapita dan pe ningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk mencapai cita-cita pembangunan Indonesia masa depan yaitu menjadi masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur, maka diperlukan suatu roadmap yang memiliki arah yang jelas, strategi yang cerdas, fokus dan terukur. Maka disusunlah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. Masterplan ini merupakan pijakan awal

DATA TEKNIS WADUK JATIGEDE 1. Volume Run-off

2,5 x 109 m3/tahun

2. Tipe Bendungan

Urugan Batu, Inti Tegak 8. Volume Waduk (Nett)

7. Volume Waduk (Gross) 980 x 106 m3 877 x 106 m3

3. Tinggi Bendungan

110m

4 bh (15,5 m x 14,5m)

9. Spillway dengan Pintu Radial

4. Panjang Bendungan 1.715 m

10. Terowongan Pengelak

5. Volume Urugan

6,7 x 106 m3

11. PLTA, Daya Terpasang 110 MW

D=10 m, L=556m

6. Luas Genangan

3.953 ha

12. EIRR

18.5%

Medan

Pekanbaru

1

4

3 Pontianak Palangkaraya Palembang Jambi

Ternate

Manado Mamuju Samarinda

Kendari

Banjarmasin

Sorong

Gorontalo

Wamena Makassar

Semarang Surabaya

Serang

2

Jayapura

Ambon

Lampung Jakarta

6

Manokwari

5

Mataram Merauke

Denpasar Kupang

Pusat Ekonomi Mega

Pusat Ekonomi

Usulan Lokasi KEK

Lokasi FTZ

1 Ke Sumatera

3 Ke Kalimantan

5 Ke Bali-Nusa Tenggara

2 Ke Jawa

4 Ke Sulawesi-Maluku Utara

6 Ke Papua-Maluku

Koridor Ekonomi Prioritas

untuk menuangkan komitmen bersama antara pemerintah dan dunia usaha. Komitmen dalam melakukan langkah-langkah kongkret untuk mewujudkan transformasi ekonomi nasional. Yaitu dengan mempercepat terjadinya momentum kebangkitan ekonomi nasional dan mempertahankan sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang lebih solid di tengah perubahan dan percaturan ekonomi di tingkat regional dan global yang makin kompetitif. (kutipan; Sambutan Presiden Republik Indonesia)* MP3EI memiliki tiga fokus strategis. Pertama, percepatan pembangunan ekonomi di enam koridor ekonomi. Kedua, meningkatkan konektivitas nasional. Ketiga, memperkuat sumber daya manusia, ilmu penge tahuan, dan teknologi, yang merupakan prasyarat bagi berkelanjutan, percepatan, dan pertumbuhan hijau. Hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi makro dan mikro. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang dibarengi tingkat kesehatan, pendidikan yang cukup untuk mendorong SDM yang dapat diandalkan di masa yang akan datang. Salah satunya dalam mendukung program nasional MP3EI penyediaan infrastruktur ekonomi telah digulirkan oleh pemerintah melalui berbagai skema permodalan, baik melalui perbankan maupun UMKM (kredit usaha mikro kecil dan menengah). Bidang Ekonomi Mengawali upaya tersebut, Pemerintah Pro vin si Jawa Barat bekerjasama dengan PT. BJB, Tbk menggulirkan kredit tanpa agunan untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Melalui program Kredit Cinta Rakyat (KCR) digulirkan dengan bunga rendah, yaitu 9,3 persen per tahun. Digulirkannya program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan karena terbentur agunan. Demikian halnya bunga kredit di Bank Umum yang mencapai dinilai tinggi rata-rata


 17

INFOBARU 1 STRATEGI UTAMA

INISIATIF STRATEGIK Mendorong investasi BUMN, Swasta Nasional dan FDI dalam skala besar di 22 Kegiatan Ekonomi Utama (mendorong realisasi investasi melalui percepatan terselesainya hambatan yang dihadapi pelaku)

n Pengembangan potensi melalui koridor Ekonomi

Sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitaslisasi kinerja sekto riil (penetapan jadwal penyelesaian masalah peraturan nasional dan ifrastruktur utama nasional)

n Memperkuat konektivitas nasional n Mempercepat kemampuan SDM dan IPTEK Nasional

Pengembangan Center of Excellence di Setiap Koridor Ekonomi (mendorong pengembangan SDM dan IPTEK sesuai kebutuhan peningkatan daya saing)

Inisiatif Strategik adalah sebagai katalis terjadinya percepatan

Pengembangan Pilar Utama MP3EI

* Proyeksi Goldman sachs ** Proyeksi tidak resmi dari pemerintah PDB nominal : ~ US$ 3, 76-4, 47 B PDB nominal/kapita : ~ US$ 12.855-16.160

2050*

2025 2030**

PDB nominal : ~ US$ 26.679 B PDB nominal/kapita : US$ 78,478 Kekuatan ekonomi 10 besar di dunia

PDB nominal : ~ US$ 6.460 B-8.152 B PDB nominal/kapita : US$ 20.600-25.900 Kekuatan ekonomi 10 besar di dunia

2014

PDB nominal : ~ US$ 1.206 B PDB nominal/kapita : US$ 4.803 Kekuatan ekonomi 14 besar di dunia

Asumsi : pertumbuhan riil antara 7-8% per tahun

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2025 14-24 persen per tahun. Meskipun tanpa agunan, pihak Bank menutup resiko yang tinggi untuk KCR yang digulirkan tanpa agunan, sehingga diproyeksikan terhadap nominal bunga 9,3 persen ini ditetapkan Bank penya lur, meskipun secara fisik tidak ada agunan, tetapi pada dasarnya potensi kesanggupan untuk membayar cicilan sudah menjadi jaminan. Melihat kondisi tersebut, pada saat pekerjaan ini dilakukan, Pemerintah tengah melakukan penyusunan percepatan dan perluasan pembangunan Indonesia sesuai dengan arahan Presiden RI pada tanggal 30 Desember 2010. Langkah percepatan dan perluasan tersebut dipandang perlu untuk mengejar ketertinggalan daya saing, pemerataan pemba


ngunan dan keberlanjutannya. Melalui MP3EI 2011-2025, setiap penduduk Indonesia diharapkan dapat meraih pendapatan perkapita sebesar US$ 4500 pada tahun 2015 dan sekitar US$ 15,000 pada tahun 2025. Bidang Infrastruktur Sesuai dengan program MP3EI maka kesepuluh anggota Mitra Praja Utama (MPU) tersebar di tiga koridor yaitu koridor Sumatera terdiri dari provinsi Lampung dan Banten. Koridor Jawa meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Koridor Bali – Nusa Tenggara terdiri dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Program MP3EI menjadi bagian integral

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen MP3EI tidak menggantikan RPJMN melainkan menjadi dokumen kerja yang komplementer terhadap RPJPN 2005– 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan RPJMN 2010 –2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010). Dalam Perpres itu disebutkan MP3EI terintegrasi dengan sistem perencanaan yang ada dan seluruh program reguler pemerintah yang tidak dicakup dalam MP3EI berjalan seperti biasa sesuai dengan perencanaan. Masterplan juga perlu memasukkan berba gai pemikiran, kebijakan ataupun komitmen yang berkembang. Program dalam MP3EI mencakup pembangunan di seluruh wilayah tanah air. MP3EI berupa dokumen yang berisi terobosan sejumlah aksi pengembangan aktivitas ekonomi yang konkret, bukan Business As Usual (BAU). MP3EI mendorong keterlibatan peran dunia usaha sebagai aktor utamanya. Dalam pelaksanaan MP3EI, Pemerintah dan Peme rintah Daerah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Peningkatan penyediaan infrastruktur dan ekonomi akan pula meningkatkan kese jahteraan masyarakat melalui berbagai sektor. Di antaranya pertanian, perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Prasarana dan sarana yang digagas peme rintah Jawa Barat meliputi beberapa rencana pembangunan pada koridor Jawa, meliputi Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang-Padalarang, Jalan Tol Cileunyi-Sumedang- Dawuan, Jalan Tol Cileunyi-Tasikmalaya. Di bidang perhubungan direncanakan pembangunan dan reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat, pembangunan pelabuhan laut Cilamaya Kabupaten Karawang, pembangunan Bandara Internasional Kertajati Majalengka. Di bidang sumber daya air ada pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang. Bidang perkotaan, ada rencana Pembangunan Kota Raya Walini Kabupaten Bandung, dan di sektor energi ada rencana pembangunan PLTA Upper Cisokan Pumped Storage. Rencana pemerintah untuk menjadikan pembangunan secara integral di Indonesia sangat positif. Namun masih terdapat tanggapan yang negatif dan pesimis terhadap keberhasilan program ini. Harapan masyarakat dari keseluruhan rencana tak lain adalah terealisasinya dengan baik dan cepat. Kita harus cerdas menyikapinya. *) Anggota Tim Kerja KP3EI Provinsi Jawa Barat

INFOBARU 2

Foto -foto : Buchori

Info Baru 2

K

Foto Atas : Menteri PU Djoko Kirmanto menandatangan prasasti peresmian infrastruktur Cipta Karya di Jawa Tengah. Foto Bawah : Menteri PU menyerahkan bantuan excavator kepada Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.

Infrastruktur Pro Rakyat

di Jawa Tengah Diresmikan

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meresmikan enam infrastruktur bidang Cipta Karya di Jawa Tengah, pada pertengahan Desember 2011 lalu di Kawasan Simpang Lima, Kota Semarang. Peresmian ini seolah menjadi ‘kenduri’ atas kerjasama yang kompak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kawasan Simpang Lima (KSL) adalah identitas masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya. Layaknya tata ruang kota-kota di Jawa pada umumnya, alun-alun menjadi sentral pemerintahan, seperti yang kita bisa lihat di Yogyakarta, Surakarta, dan kota-kota lainnya. Di kawasan ini biasanya, juga terdapat kantor pemerintahan, pusat ibadah, pendidikan, pusat perbelanjaan, dan sentra-sentra lainnya yang menandakan kekuasaan kerajaan yang sentralistik. “Simpang Lima menjadi ikon. Dulu dan sekarang. Keberadaannya bahkan menjadi landmark Provinsi Jawa Tengah. KSL sekaligus berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan tempat bagi masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya untuk berinteraksi dan ber bagai aktivitas. Namun demikian, KSL seringkali menanggung beban aktivitas yang berat dan berskala besar yang bisa berdampak menurunnya manfaat yang diharapkan dari sebuah RTH,” kata Djoko dalam sambutannya. Karena itu, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memberikan perhatian penuh dengan menggelontorkan APBN sebesar Rp 3,4 miliar untuk menata dan merevitalisasi Kawasan Simpang Lima seluas dua hektar. Dana itu untuk membangun pedestrian keliling lapangan sepanjang sekitar 600 m dan lebar 6 m, termasuk ramp yang menghubungkan jalan dan pedestrian dimaksud dan jalur bagi penyandang cacat. Selain itu, Jogging Track keliling lapangan dengan berbagai bentuk permukaan, Podium upacara berukuran 75 m x 20 m dan tiang bendera, dan empat unit lavatory umum yang tersebar di 4 titik. Gayung bersambut, dari APBD Kota Semarang keluar Rp 4,4 miliar untuk menyempurnakan pedestrian sekeliling jalan Simpang Lima sepanjang 7 km, dan membangun area pedagang kaki lima berupa shelter berukuran 3,8x6 m, sebanyak 87 petak, sebagai pengganti bagi pedagang yang selama ini berjualan di tempat yang tidak semestinya. Djoko berharap kiranya upaya penataan kawasan Simpang Lima ini kemudian diikuti dengan upaya penataan pengelolaan dan pemanfaatannya sehingga fungsi Simpang Lima sebagai paru-paru kota dan ruang interaksi warga tetap terjaga. “Beberapa upaya yang mungkin perlu digalakkan adalah pemberlakuan car free day, pengutamaan jalur pejalan kaki, serta jalur khusus sepeda,” tambahnya. Enam Infrastruktur Diresmikan Selain penataan dan revitalisasi Kawasan Sim-


 19

INFOBARU 2

pang Lima, Menteri Pekerjaan Umum didampingi Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Walikota Semarang Soemarmo HS juga meresmikan lima infrastruktur lainnya. Kelimanya antara lain, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jebres Surakarta, SPAM ibukota kecamatan (IKK) Grogol Kabupaten Sukoharjo, penyediaan infrastruktur pengembangan kawasan Minapolitan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Rusunawa Surakarta 1 di kota Surakarta, dan dukungan prasarana dasar (PSD) tradisional/ bersejarah Kabupaten Blora di Kecamatan Klopoduwur dan Kecamatan Sambongrejo. Empat dari enam infrastruktur yang dires mikan itu adalah program Pro Rakyat. Seperti diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya ditugaskan dalam empat dari enam program pro-rakyat sesuai arahan direktif Presiden RI, yaitu: (1) Program Air Minum untuk Rakyat, sebagai Ketua Pokja; (2) Program Peningkatan Ke-

hidupan Masyarakat Miskin Perkotaan, seba gai Ketua Pokja; (3) Program Rumah Sangat Murah untuk Rakyat, sebagai anggota Pokja; dan (4) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Nelayan, sebagai anggota Pokja. “Pembangunan tersebut langsung bermanfaat bagi masyarakat, yang merupakan program pro rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang tentunya akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakat,” kata Djoko ketika diwawancarai wartawan. Terkait dengan program pro rakyat di dalam menyediakan air bersih untuk rakyat, Kementerian PU membangun SPAM di Jeb res, Surakarta yang berkapasitas 50 liter/detik yang mampu melayani 4.000 sambungan rumah dan di Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang berkapasitas 30 liter/detik dan mampu melayani 2.000 sambungan rumah. “Pembangunan SPAM ini ditujukan untuk MBR dan merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target MDG’s 2015 yaitu 68,87 % penKawasan Simpang Lima Semarang

Foto : Djati Waluyo Widodo

Foto: Buchori

Seperti diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya ditugaskan dalam empat dari enam program pro-rakyat sesuai arahan direktif Presiden RI, yaitu: (1) Program Air Minum untuk Rakyat, sebagai Ketua Pokja; (2) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan, sebagai Ketua Pokja; (3) Program Rumah Sangat Murah untuk Rakyat, sebagai anggota Pokja; dan (4) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Nelayan, sebagai anggota Pokja.


duduk memiliki akses terhadap air minum yang aman dan 41,03% penduduk memiliki akses terhadap air minum perpipaan,” tambah Djoko. Sementara itu, untuk penyediaan infrastruktur Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Cilacap, Menteri PU menjelaskan bahwa fasilitas, prasarana, dan infrastruktur tersebut, yang memang menjadi kebutuhan dari masyarakat, merupakan prioritas bagi pemerintah daerah (pemda), serta disusun, direncanakan, dibangun, dan dibiayai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota/kabupaten yang bersangkutan. “Selanjutnya diharapkan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Cilacap dan juga masyarakat untuk bersama-sama mengelola, memelihara, memanfaatkan dan mengembangkan aset-aset tersebut,” lanjut Djoko. Menteri PU juga memberikan penghargaan kepada penerima program PAMSIMAS yang saat itu mendeklarasikan Open Defe cation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan. Djoko Kirmanto juga menye rahkan bantuan alat berat berupa Excavator kepada Walikota Semarang. Pompa Drainase Semarang Usai peresmian, Djoko Kirmanto meninjau pembangunan sistem pengoperasian pompa drainase Kali Semarang. Pompa ini dirancang untuk mengatasi banjir akibat air hujan dengan kala ulang lima tahunan, dan direncanakan untuk melayani area Kali Semarang, Kali Asin, dan Kali Baru seluas 12,8 km2. Pompa drainase ini dilengkapi dengan kolam retensi seluas 6,8 ha dengan kapasitas penampungan air sebesar 170.000 m3. “Kita tahu, Kota Semarang ini permasalahan utamanya adalah banjir, yang diakibatkan oleh rob atau naiknya permukaan laut. Selain itu, juga kondisi kota yang terdapat dataran tinggi dan sekaligus dataran rendah sehingga mengakibatkan genangan,” kata Sjukrul Amin kepada wartawan. Sjukrul mengungkapkan bahwa masalah ini akan terus terjadi, apabila tidak ada upaya penanggulangan. Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan adalah sistem drainase kota, sebab selain Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT), masih ada aliran sungai yang tidak ter-cover, yaitu Kali Semarang, Kali Mati, Kali Baru dan Kali Banger. (bcr)

ADB Gelontorkan USD 400 Juta

untuk Sanitasi Perkotaan Indonesia

Upaya Ditjen Cipta Karya untuk mencapai target MDGs 2015 bidang sanitasi sebanyak 62,4% terus digenjot. Selain mengandalkan dana dari APBN dan APBD, Ditjen Cipta Karya juga melobi lembaga-lembaga donor mendapatkan bantuan dana. Sebagai informasi, total kebutuhan dana untuk sektor sanitasi sebanyak Rp 62 triliun, dimana sebanyak Rp 14 triliun dari dana APBN, Rp 28 triliun dari pinjaman dan hibah, serta sisanya dari sumber-sumber lain seperti CSR dan juga kerjasama luar negeri.

Foto : Subdit. KLN

Info Baru 3

INFOBARU 3

T

Suasana Acara Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP) yang berlangsung di Yogyakarta

Terkait dengan pinjaman lembaga donor, awal Desember lalu, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum kembali dipercaya Asian Development Bank (ADB) untuk memberikan pinjaman bidang sanitasi hingga 10 tahun mendatang. Kali ini ADB mendanai kegiatan Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP) sebesar USD 400 juta yang akan dilaksanakan dalam empat tahap. Selanjutnya pinjaman tersebut akan diterushibahkan Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Daerah yang telah memenuhi kriteria. “Sejak tahun 2010, Ditjen Cipta Karya mendapatkan tugas yang cukup besar untuk memfasilitasi pembangunan sistem pelaya nan air limbah yang lebih handal, khususnya sistem sanitasi terpusat di kota Metropolitan

dan kota Besar,” ujar Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono saat membuka MSMIP di Yogyakarta Kondisi yang saat ini terjadi, lanjut Budi, masih terdapat aset yang belum dioperasikan oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai sebab. Antara lain, pertama, belum adanya dana yang cukup untuk membangun sambungan rumah. Kedua, belum adanya perhitungan tarif yang wajar dan mampu mengcover biaya operasi dan pemeliharaan prasarana tersebut. Ketiga, belum dialokasikannya dana ope rasional yang cukup. Keempat, belum siapnya institusi pengelola serta belum siapnya kapasitas personel dan perangkat peraturan yang memadai di daerah untuk menjalankan sistem yang telah dibangun. “Hal ini tentunya memerlukan perhatian kita bersama agar investasi yang telah dita-

namkan melalui dana APBN maupun sumber dana lainnya dapat bermanfaat dan pelaya nan kepada masyarakat dapat segera terlaksana,” harapnya. Pada tahun 2010, ADB telah mendanai kegiatan Metropolitan Sanitation Management and Health Program (MSMHP) untuk Kota Medan dan Kota Yogyakarta sebesar USD 35 juta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pelayanan air limbah dengan sistem terpusat. Namun, melihat kebutuhan infrastruktur sanitasi di kota metropolitan dan kota besar di Indonesia sangat mendesak, maka ADB kembali menyatakan minatnya untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat dalam bentuk kegiatan Metropolitan Sanitation Management Investment Program. Budi Yuwono kembali megingatkan, salah satu target MDGs tahun 2015 adalah meningkatkan pelayanan penduduk terhadap sanitasi yang layak secara nasional menjadi sebesar 62,7% dari pelayanan pada tahun 2009 yang baru mencapai angka 51,02%. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah menunjukkan kepedulian melalui peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur bidang sanitasi. Namun demikian, peningkatan alokasi dana tersebut masih belum mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan yang ada. Ketua Panitia Dwityo A. Soeranto menjelaskan kegiatan ini diselenggarakan selain untuk mensosialisasikan MSMIP, juga mensosialisasikan kriteria kabupaten/kota yang dapat menjadi calon lokasi, menyiapkan Readiness Criteria, dan menyeragamkan persepsi mengenai skema pelaksanaan program. (bcr)


 21

Info Baru 4

INFOBARU 4

Indonesia Harapkan AusAID

Dukung Pembentukan BUMN untuk Kelola Air Curah

Keberadaan Waduk Jatiluhur sebagai penampung air curah hujan perlu dikembangkan di daerah lainnya.

Keterlibatan pemerintah Australia melalui Indonesia Infrastructure Initiative (InDII) dalam pembangunan ke Cipta Karyaan patut diapresiasi. Melalui bantuannya dalam program hibah sanitasi dan air minum target capaian MDGs 2015 dapat dipercepat. Sebagai informasi, Indonesia harus mencapai pelayanan air minum 68 persen dan sanitasi 62 pesen pada 2015. Dimana Indonesia baru mencapai 47 persen air minum dan 51 persen sanitasi.

D


Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengakui bantuan yang diterima dari AusAID sebesar 76 juta dolar Australia telah membantu mempercepat capaian target Millennium Development Goals (MDGs) bidang air minum dan sanitasi. Kepuasan pemerintah yang diungkapkan Budi Yuwono juga dengan alasan bahwa pemerintah Australia juga membantu mening katkan sanitasi Indonesia melalui program Infrastructure Enhancement Grant (IEG) untuk 22 kabupaten/kota. Mereka juga memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah

di 8 kota, menyiapkan dokumen AMDAL di Pantai Losari Makassar, dan menyiapkan DED untuk TPA sampah di Mamminasata, Sulawesi Selatan. “Kunci keberhasilan program hibah ini adalah perhatian AusAID dalam implementasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, advokasi, dan bimbingan teknis dari InDII,” ujar Budi. Keberhasilan program tersebut, memberi kepercayaan pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Australia untuk menggarap di sektor lain. Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum berharap kepada Pemerintah Australia untuk mulai mengelola air curah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hibah selanjutnya. Harapan itu disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono saat menyampaikan keynote speech pada InDII’s End of Year Event, di Jakarta pertengahan Desember lalu. “Kami merasa puas dengan capaian program hibah air minum dan sanitasi tahap pertama dari AusAID karena telah mengalirkan air minum ke 77 ribu sambungan rumah (SR) dan 4.800 koneksi air limbah untuk MBR,” ka tanya. Terkait harapan untuk pengelolaan curah hujan, Budi Yuwono mengungkapkan, pengelolaan air curah yang melibatkan swasta dan sumber lainnya memerlukan investasi yang sangat besar, seperti dalam proyek Umbulan (Jawa Timur) dan Jatiluhur (Jawa Barat). Untuk itu, Ditjen Cipta Karya memerlukan fasilitasi AusAID dalam melakukan studi awal pembentukan Badan Usaha Milik Negara dalam (bcr) pengelolaan air curah.

Info Baru 5

INFOBARU 5

H

Hal itu terungkap dalam Seminar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sektor Air Limbah melalui Review Master Plan Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta Melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Regulasi, di Ruang Sapta Taruna Kemenetrian PU (13/12). Acara ini hasil kerjasama Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Budi Yuwono dalam sambutannya mengatakan, pelayanan air limbah dengan sistem perpipaan terpusat di Indonesia saat ini sudah

Review Master Plan Air Limbah DKI Jakarta

Terganjal Lahan

Masalah pengelolaan air limbah di DKI Jakarta setiap tahunnya semakin mengkhawatirkan. Saat ini pengelolaan air limbah terpusat baru melayani tiga persen dari jumlah penduduk saat ini 9,6 juta jiwa. Meskipun Jakarta sudah memiliki Master Plan sejak 1991,namun realisasinya belum optimal karena banyak kekurangan, diantaranya lemahnya kapasitas kelembagaan dan regulasi.

kalah selangkah dengan Vietnam yang sudah mencapai cakupan pelayanan 50 persen. Ia menambahkan, pencemaran lingkung an yang ditimbulkan dari tidak terolahnya air limbah permukiman dengan baik, menyebabkan 80-90 persen sumur pantau di DKI Jakarta terkontaminasi bakteri E-Coli. Meskipun penduduk di DKI Jakarta telah banyak yang memanfaatkan fasilitas air bersih dengan perpipaan, namun di sisi lain masih banyak masyarakat yang menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. “Selain itu, pencemaran air limbah juga berdampak pada buruknya kualitas sumber air baku untuk air minum, yang tentunya akan mempengaruhi meningkatnya biaya pengo lahan air minum. Buruknya pengelolaan air limbah memiliki efek domino yang buruk pula terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di masa yang akan datang,” imbuh Budi. Dari kegiatan review Master Plan ini, Budi mengharapkan dua output, yaitu Undang-Un-

dang dan Hukum Air Limbah Domestik, serta revisi Master Plan Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta. “Saat ini, penyusunan Review Master Plan hampir mencapai Draft Final Report, yang finalisasinya masih menunggu komitmen ketersediaan lahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” jelas Budi. Budi mengungkapkan masalah ketersediaan lahan dalam pengelolaan air limbah di Jakarta. Masalah itu menurutnya harus dipi kirkan sejak dini oleh Perusahaan Daerah Air Limbah (PDPAL). Terkait itu, Sekretaris Bappeda DKI Jakarta Adi Subroto mengungkapkan dilema penyediaan lahan. Di satu sisi, menurut Adi, Pemda harus memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 30 persen. Namun dengan semakin langkanya lahan dan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,39 persen ditambah dengan commuter yang mencapai 1,5 juta jiwa, masalah lahan masih menjadi kendala (bcr) serius.

Para Narasumber sedang memberikan keterangannya dalam acara Seminar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sektor Air Limbah melalui Review Master Plan Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta Melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Regulasi.


 23

Foto : Helmi Azis

Info Baru 6

INFOBARU 6

Suasana Student Gathering kampanye edukasi peningkatan kepedulian di bidang penyehatan lingkungan di Kompleks Perkantoran Terpadu Air Itam, Pangkalpinang

Masyarakat Babel

Siap Jadi Bagian Si ‘Gerus’ Helmi Azis*)

Kompleks Perkantoran Terpadu Air Itam, Pangkalpinang, pada Sabtu tanggal 3 Desember 2011 tiba-tiba dipenuhi para guru dan siswa sekolah di Bangka Belitung. Di tengah-tengah mereka terlihat aksi si ‘Gerus’ sedang mendemonstrasikan bagaimana membersihkan lingkungan, mulai dari diri sendiri dan rumah tangga.

S

Si Gerus adalah maskot yang dikenalkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengekampanyekan praktek hidup bersih. Tampilan si Gerus layak nya badut berbaju kuning dengan lengan pendek berwarna hijau. Celananya panjang berwarna biru dengan ciri khas rambutnya yang jambul. Di tangannya dengan gagah menenteng sapu, petanda siap beraksi kapanpun saat lingkungannya kotor. Aksi si Gerus bukan satu-satunya pusat perhatian karena ternyata keberadaanya di tengah-tengah para siswa dan aparat peme rintah di lingkungan Satker PPLP dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bangka Belitung ini, semata dalam rangka memeriahkan Hari


Bhakti Pekerjaan Umum (Harbak PU) ke-66. Kemeriahan peringatan Harbak PU di Babel tersebut sebagai bukti bahwa selama ini kemeriahan peringatan Harbak PU bukan dominasi Jakarta. Hari Bhakti Pekerjaan Umum tahun ini mengusung tema ‘Dengan Semangat Sapta Taruna Kita Laksanakan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman’. Peringatan Hari Bhakti ke-66 PU di Dinas Pekerjaan Umum ini juga dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-11 Provinsi Babel. Selain itu, juga dilaksanakan Student Gathe ring PPLP Provinsi Babel. Student gathering dengan menampilkan si Gerus ini sebagai

salah satu bentuk kampanye edukasi peningkatan kepedulian di bidang penyehatan lingkungan dengan tema ‘Belajar dan bermain Bersama Teman’. Dengan mengikutsertakan guru-guru beserta anak-anak pada tingkat sekolah dasar (SD) pada kampanye edukasi peningkatan kepedulian di bidang penyehatan dan lingkungan, diharapkan agar pemahaman tentang sanitasi yang sehat dan kebersihan lingkungan dapat ditanamkan sejak usia dini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Babel, Ansori, berharap agar seluruh jajaran di Dinas PU Babel dapat mensukseskan pembangunan di Babel dalam penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman agar tingkat kesejahteraan masyarakat Babel terus me ningkat. “Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dalam Si Gerus atau Generasi Urus Sanitasi. Marilah kita wujudkan lingkungan permukiman Bangka Belitung yang sehat, bersih dan nyaman agar masa depan yang sehat dapat terwujud,” ujar Ansori. *) Staf Subdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Ligkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

S

Foto : Luargo

Salah satu contoh adalah istilah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA sering disalahterjemahkan menjadi Tempat Pembuangan Ak hir atau Tempat Pengolahan Akhir atau Tempat Pemusnahan Akhir. Hal ini berdampak pada kerancuan dalam sistem dokumentasi. Akibatnya pada kesulitan untuk melakukan evaluasi kinerja pada infrastruktur bidang tersebut. Beberapa istilah yang berasal dari bahasa asing juga masih dapat dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia. Tujuannya agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat selaku penerima manfaat dari infrastruktur yang terbangun. Perumusan ulang istilah Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu perumusan ulang dan standardisasi. Maksudnya agar istilah-istilah yang digunakan menjadi lebih tepat, akurat, konsisten, serta berkesesuaian dengan istilah-istilah lain dalam bidang keciptakaryaan. Sejumlah istilah yang dirasa perlu untuk dirumuskan ulang mencakup bidang persampahan, air limbah, dan drainase.

Foto : Djati Waluyo Widodo

Inovasi 1

INOVASI 1

Foto Atas : TPA Jambu Keling, Kecamatan Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Foto Bawah : IPAL Komunal kapasitas untuk 100 KK asumsi 1kk = 5 jiwa Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Tanjung Pinang.

Perumusan Ulang

dan Standardisasi Istilah Bidang PLP Sandhi Eko Bramono *) Di tengah tingginya tingkat pembangunan sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, seringkali kita membaca, melihat, atau mendengar, sejumlah istilah dalam bidang ini yang masih belum seragam. Selain itu, beberapa istilah juga dirasa masih kurang tepat dan ditemukan dalam berbagai dokumen atau diskusi intra instansi, inter instansi, bahkan media massa.

Bidang Persampahan Pertama, Sistem penanganan sampah. Istilah ini merupakan penyesuaian dari istilah sebe lumnya, yaitu sistem pengelolaan persampahan. Istilah yang diajukan ini dirasa lebih tepat, karena istilah pengelolaan yang “cenderung” meminimalisasi peranan aspek teknis-teknologis, karena lebih menitikberatkan pada aspek non teknis-non teknologis. Sistem penanganan sampah dapat dibagi lagi ke dalam subsistem pengumpulan sampah, subsistem pengangkutan sampah, dan subsistem pengolahan sampah. Kedua, TPA. Kepanjangan dari istilah ini banyak ditafsirkan sebagai Tempat Pembua ngan Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, Tempat Pemusnahan Akhir (TPA), Tempat Pemusnahan Akhir (TPA) sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. TPA juga sering dipanjangkan menjadi Stasiun Penampungan Akhir (SPA), Stasiun Penampungan Akhir (SPA) sampah, Stasiun Peralihan Antara (SPA), Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Intermediate Treatment Facility (ITF), Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, lokasi 3R (Reduce, Reuse, and Recycle), dan sani-


 25

Bidang Air Limbah Pertama, Sistem Penanganan Air Limbah. Istilah ini ditujukan untuk menyesuaikan dengan istilah sebelumnya, yaitu sistem pengelolaan air limbah. Dengan pertimbangan yang sama dengan penamaan istilah sistem penanganan sampah, maka istilah sistem penanganan air limbah dapat dibagi lagi ke dalam subsistem pengumpulan air limbah, subsistem penya luran air limbah, dan subsistem pengolahan air limbah. Kedua, On site, off site, man hole, sewera ge, dan septic tank. Istilah ini perlu dialihbahasakan menjadi setempat, terpusat, ruang pemeriksaan pipa penyalur air limbah, pipa penyalur air limbah, dan proses anaerobik bersekat. Bidang Drainase Di sektor ini, istilah sistem penyaluran limpasan air hujan merupakan penyesuaian terhadap istilah sebelumnya, yaitu sistem pengelolaan drainase. Pada istilah sistem penanganan air limbah dan sistem penanganan sampah, air limbah dan sampah merupakan objek yang dilayani, sementara drainase merupakan produk infrastruktur (bukan objek yang dila yani, dimana objek yang dilayani adalah limpasan air hujan). Istilah penyaluran air hujan tidak dirasa tepat, karena istilah air hujan dianggap ter-


Foto : Indah Raftiarty

tary landfill. Istilah ini perlu disesuaikan menjadi Instalasi Pengolahan Sampah (IPS), dengan mempertimbangkan keseragaman istilah dengan bidang keciptakaryaan lainnya, seperti Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sementara istilah pembuangan terbuka, lahan urug terkontrol, lahan urug saniter, aerobik, anaerobik, insinerasi, gasifikasi, pirolisis, pemilahan, pencacahan, pemeletan, dan lain sebagainya, merupakan jenis proses yang dapat diterapkan dalam IPS. Ketiga, Pengomposan dan biogas. Kedua istilah ini perlu disesuaikan menjadi proses aerobik dan proses anaerobik. Hal ini dikarenakan kompos dan biogas sebagai produk dari pro ses aerobik dan proses anaerobik, sehingga tidak tepat dijadikan sebagai nama proses. Keempat, Pembuangan terbuka, lahan urug terkontrol, dan lahan urug saniter. Istilah-istilah proses ini merupakan pengalihbahasaan dari open dumping, controlled landfill, dan sanitary landfill, karena telah terdapat padanan kata dalam Bahasa Indonesia terkait istilah-istilah tersebut.

Foto : IWicak Hardhikaputra

INOVASI 1

Foto Atas : Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu Foto Bawah : Drainase di sebuah desa di Lampung

lalu luas (karena menyangkut air hujan secara umum), sementara yang dilayani dalam bidang keciptakaryaan adalah air hujan yang melimpas. Oleh karenanya, istilah sistem penyaluran limpasan air hujan dibagi ke dalam subsistem pengumpulan limpasan air hujan dan subsistem penyaluran limpasan air hujan. Konsekuensi dari perumusan ulang dan standardisasi istilah Setiap kebijakan yang diambil akan membawa konsekuensi, termasuk upaya perumusan ulang dan standardisasi istilah dalam bidang pengembangan PLP. Hal ini terkait kebutuhan akan penyesuaian dokumen dari tingkat Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) hingga ke tingkat Undang-Undang (UU). Diseminasi informasi terkait hal ini juga diperlukan dan konsistensi penggunaan istilah-istilah ini perlu diterapkan pada dokumen-dokumen yang akan dikeluarkan berikutnya. Meskipun hal ini berimplikasi pada peningkatan biaya, namun hal ini dapat lebih mempertegas definisi yang lebih sesuai, tepat, akurat, konsisten, dan berwibawa, di semua lini

komunikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam penyehatan lingkungan permukiman, secara psikologis mungkin juga dapat diakibatkan karena ketidakseragaman dan kurang konsistennya penggunaan istilah-istilah ini. Kesadaran masyarakat secara massal, cepat, dan tepat sasaran untuk memilah sampah sebelum diangkut ke IPS, tidak mencemari sungai dengan membuang hajat sembarangan, atau tidak membuang sampah ke sungai yang dapat mencegah banjir, akan menjadi sejumlah dampak nyata positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari implementasi kebijakan untuk perumusan ulang dan standardisasi istilah dalam bidang penyehatan lingkungan permukiman. *) Staf Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kontak dengan penulis: [email protected]

Gema PNPM 1

GEMAPNPM 1

BKM Karamas, Kabupaten Gianyar

Mengundang Dirjen Cipta Karya dalam ‘Bazaar Program’ Setelah sukses dengan charity, dana bergulir, pembangunan infrastruktur, dan bedah rumah, BKM Karamas Kabupaten Gianyar menggelar Bazaar Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) untuk menjaring mitra. Bazaar pertama dihadiri Bupati Gianyar, yang kedua oleh Wakil Gubernur Bali, dan yang ketiga kalinya mereka akan mengundang Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

M

Meskipun nilai-nilai dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sama, namun tidak semua pelaksananya mampu ‘mendaratkannya’ dalam kemasan aksi yang apik. Setidaknya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Karamas, Kabupaten Gianyar mampu mendatangkan Wakil Gubernur Bali dalam ‘Bazaar’ Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis). Tahun ini, mereka bahkan bertekad mengundang Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyaksikan keunggulan Bazaar Program ini.

Suatu pagi, Agung mendadak sibuk me ngantar Tim Redaksi mengelilingi Pasar Keramas dengan luas sekiar 1000 meter persegi, yang dilihat dari luar menampakkan suasana yang tidak terlalu sibuk. Sejurus kemudian, ia dan seorang lainnya berhenti dan menunjukkan pada kami sebuah truk pengangkut sampah bercat merah. Dengan semangat, Agung menjelaskan bahwa truk itu adalah hasil swadaya masyarakat dan BKM setempat untuk mengatasi limpahan sampah pasar. Dalam sehari, truk itu bisa dua rit mengangkut sampah pasar ke pusat pengolahan sampah Temesi.

Pasar Desa Keramas, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar Buletin Cipta Karya - 12/Tahun IX/Desember 2011

 27

Sesampainya di kantor kelurahan, kami disambut Lurah Keramas, awak BKM, Korkot, dan beberapa fasilitator. Ketua BKM Karamas, I Nyoman Ngurah Rai dengan semangat dan detail menjelaskan keberhasilan PNPM MP di Karamas. Diawali pada 2007, BLM yang diterima seperlimanya untuk dana bergulir, dan pengembaliannya hampir menyentuh 100%. Besaran pinjaman terganung jenis usaha masyarakat seperti dagang, pertanian, jasa, maupun kerajinan. Pada 2010, BKM Karamas mulia serius memverifikasi jumlah KK miskin. Data yang akurat menjadi dasar pelaksanaan program berikutnya, bedah rumah! Kriteria data sebelumnya mendapat kesepakatan masyarakat dan pemangku Desa Pakraman. Jika kriteria nya tidak disepakati, program bedah rumah hanya akan jadi penyulut konflik sosial. Hasil pemetaan yang dilakukan 2007-2008 tercatat sebanyak 255 KK miskin, namun setelah dive rifikasi pada 2010 menyusut menjadi 193 KK. Sampai sekarang, sedikitnya 25 unit rumah telah dibedah oleh masyarakat melalui BKM Karamas dibantu oleh Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi Bali. Selain bedah rumah, selama 2011 ini BKM juga melakukan rehabilitasi 60 rumah, pemberian beasiswa kepada 63 siswa TK, SD, SMP, dan SMA/SMK, santunan kesehatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, penerbitan Buletin BKM Kara Mas. Di fisik, BKM juga melakukan pengangkatan saluran air (sipon). Bukan untuk menyombongkan diri, namun BKM Keramas adalah yang terbaik di Provinsi Bali dalam melaksanakan PNPM Perkotaan sejak 2007. Bazaar Program Mendengar kata ‘bazaar’, sebagian orang akan membayangkan kegiatan berupa pasar tempat menjual berbagai produk kepada pengunjung. Namun bagi BKM Karamas, makanan yang disajikan berupa program penanggulangan kemiskinan. Program ini ditawarkan kepada masyarakat peduli, pengusaha, dan pemerintah. Terlalu mengada-ada? Tidak juga. Nyatanya mereka dua kali mendulang sukses dalam menyelenggarakan bazaar tersebut. Bazaar pertama dihadiri Bupati Gianyar, Tjok Oka AA. Sukawati, dan berhasil mengum pulkan Rp 250 juta dari undangan, baik yang menghadiri langsung maupun teleconference. Bupati mengingatkan, bazaar program adalah tekad tulus masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Sedangkan bazaar yang kedua dihadiri Wagub Bali dan sukses menggalang


BKM Karamas patut berbangga atas keberhasilan menjalankan program PNPM MP. Mereka pun mendapat pelajaran berharga dengan kemandirian masyarakatnya mengurangi kemiskinan.

dana Rp 340 juta untuk bedah rumah, beasiswa, kesehatan, dan lainnya. “Jangan sungkan untuk mengundang para tokoh Gianyar yang sudah berhasil, baik di Gianyar maupun di luar daerah untuk men dherma punia,” jelasnya. Selain dari BK3S Provinsi Bali, pembedahan rumah juga terwujud atas bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM MP, donasi dari peserta bazaar program, Bappeda, dan dinas sosial. Antusiasme peserta (undangan) bazaar program secara tidak langsung membangkitkan kepercayaan diri BKM dan masyarakat Desa Keramas. Optimisme itu muncul dengan sendirinya setelah melihat keberhasilan bazaar program yang sudah dijalankan. “Pada Bazaar Program ketiga nanti, kami berniat mengundang Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri Koordinator Kesejahte raan Rakyat, atau minimal Dirjen Cipta Karya,” tukas Made Ngurah Rai. Mengharap PLPBK BKM Karamas patut berbangga atas keberha silan menjalankan program PNPM MP. Mereka

pun mendapat pelajaran berharga dengan kemandirian masyarakatnya mengurangi kemiskinan. Selanjutnya, mereka membidik pelajaran baru yang lebih kompleks, yaitu Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). PLPBK adalah program pengembangan PNPM MP yang dikawal oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemenetrian Pekerjaan Umum. Dalam PLPBK atau nama lainnya adalah Neighborhood Development (ND), BKM men dapatkan BLM lebih besar Rp 1 miliar. Tentu syaratnya adalah BKM terbaik dengan kriteria antara lain memiliki BKM yang berdaya dan mandiri, konsentrasi KK miskin tinggi, konsentrasi wilayah kumuh yang luas, dan padat penduduk. Untuk syarat pertama, BKM Karamas tak ada yang menyangsikan. Namun untuk syarat yang menyebut jumlah KK miskin maish tinggi, BKM Karamas nampaknya harus ikhlas merelakan kesempatan mendapatkan PLPBK di tahun 2012 kepada daerah lain yang masih terbebani KK miskin. Menurut Perbekel Desa Keramas, Wayan Gde Bisma, harapan mendapatkan PLPBK

Para pengurus BKM Karamas, Korkot, dan Lurah Desa Keramas di depan kantor Desa.

GEMAPNPM 1

I Nyoman Kendri sekarang bisa menikmati rumah yang lebih nyaman dari BKM Karamas, dibanding sebelumnya yang hampir roboh.

bukan semata berorientasi mendapatkan dana yang lebih besar, karena dana besar bisa didapat dari bazaar program dan kemitraan lainnya. Pokok dari harapan itu menurutnya adalah pelajaran baru bernama penataan lingkungan berbasis komunitas. Perencaan pembangunan yang lebih luas, di mana keter paduan program mesti diperhatikan, dilihat Wayan adalah pelajaran berharga. Dalam PLPBK juga tergantung harapan masyarakat Keramas dalam penataan objek vital mereka berupa pasar. Kondisi pasar yang sudah tak nyaman lagi untuk beraktifitas karena sempit, kumuh dan tak teratur, menyedot perhatian warga untuk dilakukan pembena han. Penataan pasar dan lingkungan sekitarnya ditaksir bisa menelan biaya lebih dari Rp 1 miliar. Dengan suntikan dari PLPBK, diharapkan geliat masyarakat mendherma punia akan lebih terasa. Rancangan perbaikan pun sudah diangan-angan, seperti pemugaran dan perluasan pasar, perbaikan saluran,

Dengan PLPBK, geliat pemberdayaan masyarakat akan menjadi nafas baru mereka dalam menyusun rencana program yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

penyediaan prasarna dan saran sampah, peningkatan kualitas jalan, dan seterusnya. Itu semua menurutnya akan memiliki multi dampak pada peningkatan kegiatan ekonomi. Meski disadari syarat untuk mendapatkan PLPBK cukup berat, namun tidak menyurutkan semangat mereka. Secara diplomatis, Ketua BKM I Nyoman Ngurah Rai mengatakan, pemerintah seharusnya menyisihkan porsi kriteria penerima PLPBK kepada BKM yang kinerjanya bagus seperti mereka. Tidak selalu harus memiliki KK miskin tinggi.

Dengan PLPBK, geliat pemberdayaan masyarakat akan menjadi nafas baru mere ka dalam menyusun rencana program yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Tidak asal membangun. Seperti yang mereka contoh kan, membeli truk pengangkut sampah secara swadaya untuk menjaga kebersihan pasar yang mereka cintai. “Ne Mare Jaen (ini baru enak, red). Belanja di pasar nyaman karena sampah sudah diangkut secara teratur,” timpal salah seorang pem(bcr) beli di pasar Keramas.


 29

Foto-foto : Danang Pidekso

Gema PNPM 2

Lokasi pompa dan tempat penampung yang terletak di pinggir sawah. Untuk mendapatkan air bersih warga harus mengebor sedalam 150-200 m.

Pamsimas

Oase Masyarakat Degayu Cuaca mendung mengiringi perjalanan kami dari Pusat Kota Pekalongan menuju salah satu Kelurahan lokasi PAMSIMAS yaitu Kelurahan Degayu yang berbatasan denga Pantai Utara Jawa. Hari itu, redaksi ditemani dengan Staf Randal Pemprov Jateng dan beberapa Staf Pemkot Pekalongan hendak melihat lebih dekat pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di kelurahan tersebut.


M

Menjelang sore, kami tiba di lokasi. Budiyono (47), Lurah Degayu, sudah menyambut kami dengan beberapa anggota BKM di depan sekretariat BKM Amanah, nama BKM tersebut. Kami pun dipersilahkan masuk ke ruang yang hanya cukup diisi oleh 10 orang itu. Meskipun kecil, ruang BKM Amanah itu tampak bersih dan rapi, meja berukuran sedang dengan dua komputer dan satu printer berdiri berderet disamping kabinet-kabinet berisi berkas maupun file. Di dinding, terpampang daftar pengurus, peta lokasi dan juga foto-foto hasil pembangunan Pamsimas, serta beberapa poster penjelasan mengenai Program Pamsimas. Keadaan ruang sekretariat yang demikian teratur dan rapi cukup menandakan kerja keras dan juga kepedulian pengurus BKM terhadap program Pamsimas didaerahnya. Nama BKM Amanah tampak cocok dengan kondisi pengurusnya. Esensi program pemberdayaan yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat nampaknya betul-betul terlaksana di Kelurahan Degayu ini. Sambil menyantap hidangan ala kadarnya, Budiyono menjelaskan kepada kami bagaimana kondisi masyarakat desanya dan juga bagaimana program Pamsimas tersebut berjalan. Mengetahui salah tamu dari Peme rintah Pusat, harapan agar desanya mendapat program PAMSIMAS kembali pun terlontar dari mulut Budiyono. Meskipun kita ketahui, kebijakan Ditjen Cipta Karya terkait program ini adalah setiap desa sasaran hanya boleh menerima sekali saja. “Saya harap desa kami dapat bantuan pamsimas lagi, soalnya masyarakat disini sa ngat membutuhkan dan sudah ada 70 KK yang masuk daftar tunggu,” kata Budiyono penuh harap. Seperti kita ketahui, Kelurahan Degayu merupakan salah satu kelurahan di Kota Pekalongan yang berdekatan langsung dengan Laut Jawa. Dengan lokasi dekat dengan laut, ancaman abrasi dan intrusi air laut merupakan ancaman serius bagi masyarakat Degayu. Tak pelak, intrusi air laut tersebut juga mempengaruhi kualitas air tanah di tempat tersebut yang semakin payau. Sebelum mendapat program Pamsimas, setiap hari masyarakat Degayu mengandalkan air minum dari sumur dangkal dengan air yang sedikit payau. Untuk mendapatkan air minum dengan kualitas bagus membutuhkan biaya mahal karena harus mengebor sedalam 100 sampai 150 meter, belum lagi untuk biaya pompa dan listrik. Jangkauan sambungan PDAM memang

GEMAPNPM 2 telah masuk ke desa ini, namun hanya penduduk menengah keatas atau sekitar 20% yang menggunakannya, mengingat biaya pemasangan yang mahal dan juga iuran sekitar 50 ribu/bulan yang relatih mahal bagi masyarakat setempat. Dengan rata-rata penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, petani dan juga pedagang asongan memasang PDAM bukan masuk dalam prioritas mereka. Tahun 2009, program air minum yang bernama PAMSIMAS mulai masuk. Program pemberdayaan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah ini seakan jawaban atas keterbatasan mayarakat Degayu dalam mengakses air minim, program ini pun dires pon baik oleh masyarakat. Mengingat konsep program pemberdaya an yang ditawarkan, maka masyarakat sendiri yang mengusulkan dan juga merawatnya. Selaku lurah Degayu, Budiyono pun segera membentuk sekretariat dan mengadakan musyawarah dengan warga untuk menentukan warga mana yang mendapat prioritas terlebih dahulu dalam program layanan air minum ini. Seperti kita ketahui, dengan anggaran sekitar Rp 275 juta untuk setiap kelurahan, memang tidak cukup untuk mengcover

semua warga Degayu yang berjumlah 1150 KK atau sekitar 6800 warga. Setelah berembug dengan warga dan membuat suatu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), ditetapkan sebanyak 134 KK yang mendapat sambungan rumah. Dengan kucuran dana sekitar Rp 275 Juta, mayarakat Degayu mendapatkan modal untuk membuat sumur bor, pompa air dan juga bak penampung. Bak penampung itu kemudian dialirkan ke 134 KK dan membuat 4 kran umum yang ditempatkan di titik-titik strategis sebagai prasarana air minum warga. Memang dari total warga di Degayu yang berjumlah sekitar 6800 warga, masuknya program tersebut belum menjangkau semua warga. Meskipun demikian, sebagian warga kini bisa menikmati air minum yang layak. Untuk biaya perawatan dan juga operasional, setiap warga cuma dikenai biaya relatif murah yakni Rp 10.000 hingga Rp 15.000 tiap bulan. Sementara bagi warga yang tidak terlayani bisa mengambil air dari kran-kran umum yang telah disediakan. Sejak masuknya program Pamsimas tersebut, masyarakat Degayu kini tidak kesulitan lagi mendapat air minum. Tarno (45) salah satu warga mengaku sangat senang dengan

adanya program tersebut, maklum kebutuhan sehari-hari seperti untuk memasak, mencuci sudah bukan lagi menjadi masalah. “Dengan iuran rata-rata sebesar 10-15 ribu sebulan memang cukup ringan dan membantu. Saya tidak usah repot-repot menimba atau pergi beli air, tinggal buka kran saja,” katanya. Pernyataan Tarno itu hanya salah satu perwakilan ungkapan rasa senang Warga Degayu atas keberadaan program Pamsimas. Keberhasilan program Pamsimas dan banyak nya warga yang masuk daftar tunggu ini pula yang dirasakan oleh Budiyono selaku Lurah Degayu yang sangat berhasrat untuk mendapatkan program ini kembali untuk desanya. Hal itu ia ungkapan terus-menerus ketika berbicara dengan kami waktu meninjau lokasi di Degayu. Melihat sangat dibutuhkannya program ini, memang tidak ada salahnya pemerintah dalam hal ini Ditjen Cipta Karya memberikan prioritas lain bagi desa-desa sasaran yang berhasil menjalankan program dengan baik untuk menambah cakupan layanannya. Bagi masyarakat yang hidup didaerah pesisir pantai dengan bahaya rob dan intrupsi air laut yang semakin dalam, adanya air minum la yaknya oase ditengah-tengah padang pasir. (dvt)

Lurah Degayu didampingi dengan anggota BKM dan juga Dinas Cipta Karya Pekalongan sedang meninjau lokasi Pamsimas warga.


 31

Resensi

RESENSI

B

ROADMAP Percepatan Pencapaian Target MDGs 2015 Bidang Cipta Karya

Akses air minum, sanitasi dan Penanganan Kawasan Kumuh

Buku Roadmap Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015 Bidang Cipta Karya, Akses Air Minum, Sanitasi dan Penanganan Kawasan Kumuh merupakan buku pertama yang bersifat nasional. Buku ini bukanlah sekedar untuk memenuhi kewajiban, melainkan lebih dari itu; selain berusaha memberikan informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai negara Indonesia khususnya yang berkaitan langsung dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya juga untuk menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan cita-cita Deklarasi Milenium Perserikatan BangsaBangsa (PBB) pada tahun 2000. Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals


(MDGs) tahun 2015 merupakan cita-cita mulia dari hampir semua negara di dunia yang dituangkan ke dalam Deklarasi Milenium (Millennium Declaration). Cita-cita ini didasari kenyataan bahwa pembangunan yang hakiki adalah pembangunan manusia. Ini merupakan paradigma yang harus menjadi landasan pelaksanaan pembangunan negara-negara di dunia yang telah menyepakati Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Buku Roadmap Percepatan Target MDGs tahun 2015 ini secara rinci mengulas percepatan sasaran pembangunan, sesuai dengan indikator MDGs sejak tahun 1990 sampai tahun 2010 atau yang terdekat. Berdasarkan capaian tersebut, buku ini menguraikan secara sekilas tantangan yang dihadapi serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai berbagai sasaran MDGs. Dengan demikian, buku ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kegiatan yang diperlukan agar sasaran MDGs pada tahun 2015 dapat tercapai. Buku ini secara khusus memaparkan pula percepatan pembangunan yang berkaitan dengan MDGs untuk setiap provinsi. Terkait dengan hal tersebut, saya menyampaikan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah mampu menunjukkan kinerja positif di berbagai bidang yang berkaitan dengan percepatan sasaran MDGS, dengan harapan agar hasil baik tersebut mampu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam bidang-bidang yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan, saya mengajak semua pihak untuk bahu-membahu bekerja dan berusaha keras demi mencapai sasaran MDGs. Buku setebal 125 halaman ini dilengkapi dengan data-data yang harus dicapai dalam MDGs 2015 dalam sektor air minum, kawasan kumuh maupun sanitasi. Buku ini wajib dimiliki oleh para satker Cipta Karya di daerah sebagai panduan dan juga gambaran umum pencapaian target MDGs 2015. (dvt)

Peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke – 66 3 Desember 2011

”Dengan Semangat Sapta Taruna Kita Laksanakan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman”

Foto-foto : dok. Puskompu

Lensa CK

LENSACK


 33

Seputar Kita

SEPUTARKITA Program Hibah Air Sudah Pasang 77.000 Pipa Sambungan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya (CK) telah merealisasikan program hibah air minum selama satu setengah tahun. Kini sudah sekitar 77.000 sambungan rumah (SR) terpasang di 35 Kabupaten. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen CK, Danny Sutjiono dalam acara dialog e-view di MNC Bussiness TV (24/11). Program water hibah atau hibah air minum yang dikhususkan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dilaksanakan dengan investasi SR oleh pemerintah kota/kabupaten. “Jika penggerjaannya sudah selesai dan

BPPSPAM Jaring 70 PDAM Untuk Dapatkan Fasilitasi Pendampingan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) kembali menjaring 70 PDAM yang berminat dan berkomitmen untuk mendapat bantuan fasilitasi pendampingan baik dari BPPSPAM maupun Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahun 2012. Penjaringan ini dilakukan dengan mengundang para direktur PDAM dan Bappeda di 70 kota/kabupaten yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (8/12). Fasilitasi pendampingan yang dilakukan nantinya berupa identifikasi masalah dan evaluasi PDAM oleh BPPSPAM dengan output berupa Rekomendasi Tindak Turun Tangan (RT3). RT3 ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Ditjen Cipta Karya untuk mendapatkan fasilitasi pendampingan berupa Buisiness Plan, Tarif FCR, Bantuan Manajemen maupun Bantuan Program untuk menyehatkan PDAM. Sekretaris BPPSPAM Tamin M. Zakaria dalam arahannya mengatakan, pendampingan ini dimaksudkan agar PDAM yang masuk kategori sakit maupun kurang sehat dapat segera menjadi sehat. Dengan PDAM menjadi sehat maka terbuka peluang-peluang mengembangkan PDAM dengan fasilitasi perbankan maupun Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). (dvt)


masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah menikmati air, maka kami ganti Rp 2 juta per SR untuk biaya investasinya,” ujar Danny. Lebih lanjut Danny mengungkapkan bahwa program ini adalah suatu bentuk kepedulian pemerintah. Disadari bahwa terkadang MBR mendapatkan air terbatas dari kran umum dan sumber lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah ingin menyelaraskan bagi masyarakat yang mampu dan MBR untuk mendapat SR. (dvt)

Sambung Rasa PLPBK Bersama Warga Margokaton Sleman Desa Margokaton Kabupaten Sleman yang mendapatkan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) didaulat sebagai tempat belajar bagi desa lainnya. Misalnya untuk desa ramah anak dan channeling program PLPBK yang dibantu oleh tim dari pusat kepada pihak-pihal lain. Masyarakat desa ini mampu mewujudkan mimpi menjadi nyata dengan program PLPBK. Demikian disampaikan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum, Guratno Hartono, pada acara Sambung Rasa bersama warga Margokaton Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Sambung rasa yang digelar pada akhir pekan lalu itu merupakan salah satu dari rangkaian acara Festival PLPBK. Sambung Rasa tersebut mengambil tema “Dari Desa Membangun Negeri”. Selain dihadiri Direktur PBL, acara itu juga dihadiri oleh Kabid Fisik dan Prasaran BAPPEDA Provinsi DIY, Wakil Bupati Sleman, dan wakil DPRD. (dvt)

Pelantikan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Foto-foto : Buchori

Jakarta, 22 Desember 2011

PEJABAT LAMA

PEJABAT BARU

1. Siti Aliyah Junaedi, ST, MMSi 2. Ir. M. Sundoro, M.Eng

1. Drs. Haryanto 2. Ir. Prasetyo, M.Eng

3. Ir. J. Wahyu K., MUM 4. Ir Agus Achyar, M.Sc 5. Ir. Somba Tambing, Dipl. SE 6. Ir. Sri Satya Ratna Dewi, MM 7. Ir. Prasetyo, M.Eng 8. Ir. Prasetyo, M.Eng 9. Meytriwilda Ayuantari, ST

3. VJ. Bambang Susanto, ST 4. Ir. Hosen Utama, M.Si 5. Ir. Tanozisochi Lase, M.Sc 6. Lucky Retno Andayani, ST 7. Lilis Susilo Rahayu, ST 8. Meytriwilda Ayuantari, ST 9. Ade Syaiful Rachman ST, MT

POSISI 1. Kasubag Pengembangan Pegawai, Setditjen 2. Kasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Subdit Program dan Anggaran, Dit. Bina Program 3. Kasi Pengaturan, Dit. PBL 4. Kasi Investasi Wilayah I, Dit. PAM 5. Kasi Wilayah IB, Dit. PAM 6. Kasi Pembinaan Kelembagaan, Dit. PAM 7. Kasubag Tata Usaha, Dit. PPLP 8. Kasi Perencanaan, DIt. PPLP 9. Kasi Pemantauan dan Evaluasi, Dit. PPLP

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

selamat hari r aya natal 2011 & tahun baru 2012

Desember BKM Karamas undang Dirjen Cipta Karya di Bazaar Program

Recommend Documents