DEPARTEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

EVALUASI DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DENGAN KONSEP RENCANA DEFENITIF KEBUTUHAN KELOMPOK PADA PETANI PADI SAWAH DI KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG SKRIPSI

Oleh : POSMA ULINITA SIBARANI 050304029 SEP-AGRIBISNIS

DEPARTEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

EVALUASI DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DENGAN KONSEP RENCANA DEFENITIF KEBUTUHAN KELOMPOK PADA PETANI PADI SAWAH DI KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada Departemen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana Pertanian

Oleh :

POSMA ULINITA SIBARANI 050304029 SEP-PKP

DEPARTEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

ABSTRAK

Posma Ulinita Sibarani (050304029) dengan judul skripsi ”Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang”. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2009 dan dibimbing oleh bapak Ir. Luhut Sihombing, MP sebagai ketua komisi pembimbing dan ibu Ir. Iskandarini, MM sebagai anggota komisi pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dengan konsep RDKK, mengidentifikasi fungsi dan peranan setiap lembaga yang terlibat didalam proses penyampaian pupuk bersubsidi, dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam praktek pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan konsep RDKK. Metode penentuan sampel dilakukan dengan cara prastudi. Pengambilan sampel secara prastudi dilakukan yaitu dengan melakukan pengambilan data dan pengamatan langsung ke daerah penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Pancur Batu hanya ada satu jenis saluran pemasaran yaitu dimulai dari PT. Petrokimia Gresik dan PPD SUMUT yang menerima pupuk subsidi dari PT. PUSRI, kemudian ke distributor resmi yaitu PT. Pertani dan CV. Karo Jambi, lalu dilanjutkan ke pedagang pengecer yang ada di Kecamatan Pancur Batu, dan selanjutnya pedagang pengecer menjual langsung pupuk subsidi tersebut ke petani yang telah mengajukan RDKK sebagai konsumen akhir. Lembaga pemasaran Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

produsen yaitu PT. PUSRI dan PT. Petrokimia Gresik melakukan 6 (enam) jenis fungsi pemasaran yaitu penjualan, penyimpanan, transportasi, pembiayaan, penanggungan resiko dan informasi pasar. Sedangkan distributor yaitu CV. Karo Jambi dan PT. Pertani melakukan 7 (tujuh) jenis fungsi pemasaran yaitu pembelian, penjualan, penyimpanan, transportasi, pembiayaan, penanggungan resiko dan informasi pasar. Dan pedagang pengecer melakukan 5 (lima) jenis fungsi pemasaran yaitu pembelian, penjualan, pembiayaan, penanggungan resiko dan informasi pasar. Masalah yang sering terjadi dalm pendistribusian pupuk bersubsidi yang sering menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk di tingkat petani adalah kurangnya ketersediaan pupuk dari produsen, pupuk yang diterima petani tidak tepat waktu, banyaknya pungutan liar saat pendistribusian pupuk berlangsung.


RIWAYAT HIDUP

Posma Ulinita Sibarani, lahir tanggal 31 Juli 1987 di Jakarta, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari bapak Alm. D. Sibarani dan ibu D. Manurung. Pendidikan formal yag pernah ditempuh penulis adalah sebagai berikut: 1. Tahun 1993 masuk sekolah dasar di SD Negeri 01 Pagi Jakarta tamat tahun 1999. 2. Tahun 1999 masuk sekolah lanjutan tingkat pertama di SLTP Negeri 99 Jakarta tamat tahun 2002. 3. Tahun 2002 masuk sekolah menengah umum di SMU Negeri 45 Jakarta tamat tahun 2005. 4. Tahun 2005 diterima di Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. 5. Bulan Juni 2009 melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. 6. Bulan Oktober 2009 melaksanakan penelitian skripsi di Kecamatan Pancur Batu.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah “Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan hati ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang sebesarnya kepada: 1. Bapak Ir. Luhut Sihombing, MP sebagai ketua komisi pembimbing 2. Bapak Ir. Iskandarini, MM sebagai anggota komisi pembimbing 3. Seluruh staf pengajar dan pegawai departemen Sosial Ekonomi Pertanian. 4. Kepada kedua orang tua tercinta, bapak Alm. D. Sibarani dan ibunda tersayang D. Manurung serta kepada kakak ku Duriana Kristina Rawati Sibarani dan adik ku Hiras Andriananda Sibarani. Terima kasih atas doa, bantuan, semangat dan kasih sayang yang mendalam sehingga penulisan ini dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.


5. Buat bapak tua Edison Sibarani, SH beserta keluarga yang telah membantu baik moril maupun spiritual sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. 6. Buat sahabat-sahabat terbaik ku Wenny Kurnia Sari, SP; Aginta Marlina Sipahutar, SP; Orchida Indahwaty, SP; Era Elfrida Tarigan, SP; Harry P. Hasibuan, SP; Wisnu Tri Ari, SP; Ali Rabani SP, Bida Sari Lubis, SP; Syahreza Nasution, SP; Irma Suryani, SP, Qiqok, kak Ririe dan semua anak kost 18 gang senggol. 7. Teristimewa buat Tumbur Riwanto Manurung, SPsi yang dengan sabar telah mendampingi dan membantu ku selama penulisan skripsi ini  8. Kepada keluarga tulang S. Manurung, Amd yang telah membantu dan mendukung ku dalam menyelesaikan penulisan ini dengan baik. 9. Buat teman-teman stambuk 2005 yang telah membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat terbuka serta mengharapkan kritik yang membangun dari pembaca agar skripsi ini dapat lebih baik. Akhir kata, penulis berharap kiranya tulisan ini dapat berguna untuk kita semua.

Medan, Desember 2009

Penulis Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

DAFTAR ISI

RINGKASAN ............................................................................................. i RIWAYAT HIDUP .................................................................................. iii KATA PENGANTAR .............................................................................. iv DAFTAR ISI ............................................................................................ vi DAFTAR TABEL ................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR .............................................................................. viii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ ix PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2. Identifikasi Masalah ...................................................................... 8 1.3. Tujuan Penelitian .......................................................................... 8 1.4. Kegunaan Penelitian ...................................................................... 8 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Pustaka ........................................................................... 9 2.2. Landasan Teori............................................................................ 14 2.3. Kerangka Pemikiran .................................................................... 23 2.4. Hipotesis Penelitian ..................................................................... 28 METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Metode Penentuan Daerah Penelitian........................................... 29 3.2. Metode Penentuan Sample .......................................................... 29 3.3. Metode Pengumpulan Data.......................................................... 30 3.4. Metode Analisis Data .................................................................. 30 3.5. Defenisi....................................................................................... 31 3.6 Batasan Operasional ..................................................................... 33 DEKRIPSI DAERAH PENELITIAN 4.1. Deskripsi Daerah Penelitian......................................................... 34 Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

4.2. Luas Dan Letak Geografis ........................................................... 34 4.3. Penggunaan Lahan ...................................................................... 35 4.4. Pembagian Wilayah..................................................................... 37 4.5. Keadaan Penduduk ...................................................................... 38 5.6. Karakteristik Sampel .................................................................... 39 5.6.1. Distributor Pupuk ...................................................................... 39 5.6.2. Pengecer Pupuk Subsidi ............................................................ 39 5.6.3. Petani ........................................................................................ 40

HASIL DAN PEMBAHASAN 6.1 Mekanisme Proses Pengajuan RDKK ............................................ 42 6.2. Mekanisme Pendistribusian Pupuk Bersubsidi .............................. 48 6.3. Fungsi-fungsi Pemasaran .............................................................. 50 6.4. Faktor-faktor Penghambat ............................................................ 52

KESIMPULAN DAN SARAN DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel ................................................................. 30 2. Luas Desa, Lahan Sawah, Tanah Kering dan Lahan Lainnya ................. 35 3. Luas Lahan Sawah Menurut Status Penggunaannya .............................. 36 4. Banyaknya Dusun/Lingkungan dan Rukun Tetangga ............................ 37 5. Jumlah Penduduk Menurut Umur .......................................................... 38 6. Karakteristik Sampel Distributor Pupuk Subsidi .................................... 39 7. Karakteristik Sampel Pengecer Pupuk Subsidi ...................................... 40 8. Karakteristik Sampel Petani Padi Sawah ............................................... 41 9. Contoh Blanko RDKK Pupuk Bersubsidi .............................................. 44 10. Kebutuhan Pupuk per Pedagang Pengecer ........................................... 46 11. Fungsi-fungsi Pemasaran pada Lembaga Pemasaran ........................... 50


DAFTAR GAMBAR

Gambar Saluran Pemasaran Distribusi untuk Produsen Barang Konsumsi .............. 20 Skema Kerangka Pemikiran ...................................................................... 27 Skema Mekanisme Pengajuan RDKK ....................................................... 45 Skema Pendistribusian Pupuk Bersubsidi .................................................. 48


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Sampel Pedagang Pengecer Pupuk Subsidi 2. Karakteristik Sampel Petani Padi Sawah yang Tergabung dalam RDKK 3. Data Produsen Pupuk Brsubsidi 4. Data Distributor Pupuk Bersubsidi


PENDAHULUAN

Latar Belakang Beras merupakan salah satu makanan pokok bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perhatian akan beras atau tanaman padi tidak ada henti-hentinya. Perjalanan bangsa Indonesia dalam pengadaan beras pun berliku-liku yang pada akhirnya dapat berswasembada beras pada tahun 1984, keadaan tersebut tentu perlu dipertahankan hingga saat ini (Sunanda U, 2008). Kebutuhan beras semakin meningkat karena jumlah penduduk bertambah dan terjadi pergeseran menu dari non beras menjadi beras. Keadaan tersebut mendorong pemerintah untuk mencari terobosan baru guna meningkatkan produksi pangan yang bersifat massal dan integral (Pitoyo, 2003). Kesuksesan subsidi harga pupuk yang mendorong peningkatan penggunaan pupuk dan merembet terhadap peningkatan produksi beras, merupakan bukti bahwa sesungguhnya petani memberikan respon yang positif terhadap harga input produksi. Akan tetapi sukses ini juga membawa konsekuensi membengkak subsidi yang diberikan (Amang, 1995). Subsidi harga pupuk mulai diberlakukan sejak tahun 1971, pemberian subsidi ini dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan pupuk yang merupakan pelengkap input produksi terhadap varietas unggul. Dengan memberikan pupuk yang lebih banyak sampai batasan tertentu akan meningkatkan produksi beras. Subsidi harga


pupuk dimaksudkan juga untuk lebih mengefisienkan transfer sumber daya dari pemerintah ke petani guna membantu pembangunan pedesaan (Amang, 1995). Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu sarana produksi yang ketersediaannya di subsidi oleh pemerintah untuk petani termasuk petani yang kebutuhan per sub sektor dan Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 76/Permentan/OT.140/12/2007 (Joomla, 2008). Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen. Perbedaan HET antar regional ini dimaksudkan berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan swasta antar daerah defisit terhadap daerah surplus, diharapkan perdagangan beras antar regional akan semakin besar (Amang, 1995).

Pabrik pupuk yang sebagian besar adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini sedang siap-siap melaksanakan tugas pemerintah tentang konsep distribusi pupuk kepada petani. Pemerintah sendiri kini memperkenalkan konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam distribusi pupuk bersubsidi. Konsep baru ini diyakini akan mampu mengatasi kelangkaan pupuk di tingkat petani yang kerap terjadi pada setiap musim panen tiba, karena seharusnya petani menerima pupuk

subsidi tersebut sebulan sebelum musim tanam tiba

(Anonimous, 2006). Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. Pemberian pupuk bersubsidi dengan konsep RDKK ini di utamakan ditujukan kepada petani yang telah bergabung dalam kelompok tani. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk (Anonimus, 2008).

Manfaat penggunaan sistem RDKK diantaranya adalah : 1. Menjamin ketersediaan pupuk untuk petani sesuai dengan enam Tepat, yaitu : Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Tempat, Tepat Mutu dan Tepat Harga. Petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pada waktu yang telah direncanakan dan harga sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). 2. Memudahkan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, karena penjualan pupuk dilaksanakan sesuai dengan RDKK yang telah diajukan oleh Kelompok Tani kepada pengecer, distributor dan Pupuk Kaltim selaku produsen. Dengan sistem distribusi tertutup ini, pengawasan bisa dilaksanakan lebih menyeluruh, karena selain petugas dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang telah ditetapkan oleh pemerintah, secara tidak langsung pengawasan sistem ini juga melibatkan seluruh


tingkatan dari produsen sampai dengan petani sebagai pengguna pupuk bersubsidi.

Dengan sistem ini seluruh tingkatan jaringan distribusi pupuk bersubsidi dari produsen, distributor dan pengecer, dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik karena alokasi jumlah pupuk yang akan didistribusikan dan waktu pendistribusian dapat terencana dengan lebih baik.

Pada kenyataannya, sebagian besar petani kebun belum mengerti benar untuk menghitung kebutuhan pupuk bersubsidi, jangankan petani kemungkinan petugas pun masih banyak yang belum tahu tentang pupuk bersubsidi. Beberapa hal yang perlu diketahui oleh petugas bahkan petani antara lain : a. Penghitungan kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan anjuran atau standar teknis. Kebutuhan pupuk bersubsidi diajukan oleh petani kebun/pekebun berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) setempat. RDKK disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai dengan rekomendasi/standar teknis pemupukan. b. Penebusan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer diusahakan harus melalui kelompok tani dengan melampirkan RDKK yang telah disetujui oleh petugas penyuluh. c. Harga pupuk bersubsidi ditingkat pengecer harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang ditetapkan sebagai berikut, yaitu Pupuk Urea Rp. 1.200 per kg, Pupuk ZA Rp. 1.050 per kg, Pupuk SP-36 Rp. 1.550 per kg, Pupuk NPK Phonska Rp. 1.750 per kg, Pupuk NPK Pelangi Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Rp. 1.830 per kg, Pupuk NPK Kujang Rp. 1.586 per kg, Pupuk Organik Rp. 500 per kg (Joomla, 2008). Namun begitu, sebagaimana dilansir sejumlah media massa, persoalan pupuk hampir selalu muncul disetiap kali musim tanam tiba. Khsususnya terkait adanya penggelembungan harga dan berita kekurangan pupuk. Memang ini hanya terjadi dibeberapa tempat. Tetapi tetap saja cukup mengganggu. Mengapa persoalan pupuk terus berulang? Menurut Mentan Apriyantono ada beberapa faktor penyebabnya. Antara lain adanya peningkatan kebutuhan seiring dengan naiknya semangat para petani untuk meningkatkan produktivitas serta adanya keterbatasan pasokan seiring dengan kondisi pabrik yang sudah tua dan ketersediaan pasokan gas dan bahan baku lainnya. Selain itu ada spekulasi perdagangan. Ini terpicu oleh adanya disparitas harga yang sangat lebar antara harga pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. Anggaran subsidi diberikan pemerintah agar harga pupuk terjangkau oleh petani. Dengan anggaran subsidi, pemerintah dalam dua tahun terakhir menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk sebesar Rp. 1.200 per kg pupuk urea. Jika tidak ada harga pupuk pasar urea adalah Rp. 7.000 per kg atau 5-6 kali lebih mahal dari harga pupuk bersubsidi (Sinar Tani, 2008).

Distributor pupuk Rahmat mengatakan salah satu penyebab kelangkaan pupuk di tingkat petani karena adanya perbedaan harga yang tinggi dengan pupuk non subsidi. Dia menyebutkan harga pupuk non subsidi jenis TSP kini mencapai Rp Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

10.000 per kg, KCL Rp 6.200 per kg, dan NPK Rp 7.400 per kg. Pengawasan di tingkat pengecer tidak ada. Mereka bisa lari ke pupuk subsidi antara lain ZA, phonska, SP 36, dan urea (PT. PUSRI, 2009).

Sekitar 2,4 juta petani dengan lahan garapan maksimum 2 hektar tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi. Hal ini terjadi karena mereka belum tergabung dalam kelompok tani. Kebijakan Pemerintah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus tergabung dalam kelompok tani, dan mengisi kebutuhan pupuknya dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Permasalahan kedua terkait dengan pupuk bersubsidi ini adalah perkiraan kebutuhan petani di setiap wilayah yang tertuang dalam RDKK belum akurat. Masih banyak petani yang mengeluhkan bahwa alokasi pupuk tidak mencukupi untuk setiap musim tanamnya, sehingga jalan yang digunakan petani adalah menggunakan alokasi pupuk daerah lain untuk menutupi kekurangannya. Contohnya, di wilayah X dan Y kebutuhan pupuk sama untuk setiap musim sebesar 30.000 ton. Ternyata di wilayah Y hanya membutuhkan pupuk 10.000 ton, sedangkan kebutuhan pupuk di wilayah X kurang sehingga wilayah X mengambil sisa kebutuhan pupuk yang dimiliki wilayah Y, itulah yang terjadi di lapangan saat ini (Atmaja. M.S., 2008).

Dari tahun ke tahun, anggaran untuk subsidi pupuk sebenarnya terus bertambah. Tahun lalu, misalnya, anggaran itu mencapai 6,790 trilyun atau naik 62,44% dari anggaran subsidi tahun 2006 (Rp. 4,180 trilyun). Tahun 2008 berlipat menjadi


sekitar Rp. 14,1 trilyun atau naik 107,66% dari anggaran tahun sebelumnya. Berikut merupakan data anggaran subsidi pupuk tahun 2003 – 2008 : -

Tahun 2003 sebanyak Rp 900 miliar

-

Tahun 2004 sebanyak Rp 1.590 miliar

-


-


-


-

Tahun 2008 sebanyak Rp 14.100 miliar (Sinar Tani, 2008).

Sistem pendistribusian pupuk subsidi dengan konsep RDKK ini dapat juga dikatakan sebagai sistem distribusi tertutup, hal tersebut memang dikarenakan hanya petani yg sudah bergabung dalam kelompok tani yang dapat memperoleh pupuk subsidi tersebut. Sistem distribusi tertutup mempunyai kekuatan dan juga kelemahan, yaitu:

a. Kekuatan -

Peluang petani menggunakan pupuk secara overdosis relatif rendah

-

Ketepatan pupuk bersubsidi mencapai sasaran relatif tinggi

b. Kelemahan -

Keberadaan kelompok tani mutlak sebagai wadah utama untuk mengajuka RDKK

-

Keberadaan PPL mutlak sebagai pihak yang mengesahkan pengajuan RDKK


-

Ada kewajiban bagi pengecer resmi untuk menyalurkan/menjual pupuk subsidi kepada petani dalam kurun waktu tertentu

(Syafaat N, dkk, 2007).

Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu diteliti sebagai berikut : 1) Bagaimana

mekanisme

pendistribusian

pupuk

bersubsidi

dengan

menggunakan konsep RDKK? 2) Apa fungsi dan peranan setiap lembaga yang terlibat didalam proses penyampaian pupuk bersubsidi? 3) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam praktek pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan konsep RDKK?

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Mengidentifikasi mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dengan menggunakan konsep RDKK. 2) Mengidentifikasi fungsi dan peranan setiap lembaga yang terlibat didalam proses penyampaian pupuk bersubsidi. 3) Mengidentifikasi

faktor

penghambat

dalam

praktek

pelaksanaan

pendistribusian pupuk bersubsidi dengan konsep RDKK. Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian yaitu sebagai : 1) Bahan informasi dan pertimbangan bagi produsen dan distributor pupuk bersubsidi dalam mengembangkan usahanya. 2) Bahan informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Tinjauan Pustaka Pupuk adalah zat yang ditambahkan pada tumbuhan agar berkembang dengan baik. Pupuk dapat dibuat dari bahan organik ataupun non-organik. Dalam pemberian pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan tersebut, agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan. Terlalu sedikit atau terlalu banyak zat makanan dapat berbahaya bagi tumbuhan. Pupuk dapat diberikan lewat tanah ataupun disemprotkan ke daun. Salah satu jenis pupuk organik adalah kompos (Wikipedia Indonesia, 2009).

Pupuk memiliki peranan penting sebagai salah satu faktor dalam peningkatan produksi komoditas pertanian. Hal ini menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang strategis. Untuk menyediakan pupuk ditingkat petani diupayakan memenuhi azas 6 tepat yaitu : tempat, jenis, waktu, jumlah, mutu dan harga yang layak sehingga petani dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan.


Peraturan Menteri Perdagangan RI Permendag RI No.03/M-DAG/PER/2/2006 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian BUMN pupuk penanggung jawab pengadaan pupuk bersubsidi di Sumatera Utara adalah

PT. Pupuk Sriwijaya sejak April 2006 yang sebelumnya dipegang oleh

PT. Pupuk Iskandar Muda. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi (Urea, SP-36,ZA, dan NPK) di Indonesia telah diterbitkan peraturan Menteri Perdagangan No.03/M-DAG/PER/2/2006 tanggal 16 Februari 2006 memutuskan bahwa : Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian dan produsen, distributor, dan pengecer bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan 6 (enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu mulai dari lini I sampai dengan lini IV sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing (PT. PUSRI, 2009).

Lalu usulan penggantinya adalah mengembalikan distribusi pupuk kepada perusahaan induk yaitu PT. Pusri. Selanjutnya BUMN tersebut yang menerapkan kebijakan distribusi pupuk satu atap ditangan satu pihak. Karena dalam kenyataannya kebutuhan riil di suatu wilayah yang dimaksud jauh lebih besar dari kuota Departemen Pertanian. Inilah yang kemudian dikenal sebagai konsep distribusi Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Setiap kelompok tani boleh mengajukan kebutuhan defenitif pupuk (Anonimus, 2006).

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompoktani untuk 1 (satu) musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

anggota kelompoktani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja, untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh

petani

yang

merupakan

pesanan

kelompoktani kepada

gabungan

kelompoktani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan). Rencana Definitif Kelompok (RDK), adalah rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk 1 (satu), yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani. Untuk mewujudkan program ketahanan pangan, khususnya penyediaan pangan, perlu disusun rencana/sasaran setiap tahun. Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian melalui musyawarah menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDK) yang merupakan rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu periode 1 (satu) tahun berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.

RDK hendaknya dijabarkan lebih lanjut oleh kelompoktani dalam suatu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota kelompoktani yang memerlukan maupun dari swadana petani. Pesanan berupa RDKK yang disusun melalui musyawarah anggota kelompoktani hendaknya disampaikan kepada Gabungan kelompoktani, Perusahaan Mitra (distributor pupuk dan benih) serta Perbankan (khusus untuk keperluan kredit) selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musim Tanam, sehingga teknologi dapat diterapkan sesuai anjuran.


Oleh karena itu penyusunan RDKK yang dilaksanakan oleh kelompoktani secara serentak dan tepat waktu merupakan kegiatan strategis, sehingga perlu suatu gerakan untuk mendorong petani/ kelompoktani menyusun RDKK. Mekanisme penyusunan RDKK harus memperhatikan keinginan para petani, namun mengingat kemampuan petani dalam menyusun perencanaan masih terbatas, maka penyuluh pertanian perlu mendampingi dan membimbing petani/kelompok dalam menyusunnya, sehingga rencana yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani dalam menjalankan kegiatan usahataninya. RDKK sebagai dasar rencana pengadaan dan pelayanan dari GAPOKTAN. Dalam pelaksanaan penyusunan RDKK mengacu

kepada RDK masing-masing

kelompok. Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan tahapan sebagai berikut : 1. Pertemuan pengurus kelompoktani yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDKK. 2. Pertemuan anggota kelompoktani dipimpin oleh Ketua Kelompoktani yang didampingi penyuluh pertanian untuk membahas, menyusun dan menyepakati daftar kebutuhan sarana produksi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu) yang akan dibiayai secara swadana maupun kredit dari tiap anggota kelompoktani. Daftar yang disusun akan berfungsi sebagai pesanan kelompoktani kepada GAPOKTAN. RDKK selesai paling lambat 1 bulan sebelum jadual tanam. 3. Meneliti kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKK oleh Ketua kelompoktani yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian.


RDKK itu sebenarnya secara teoritis itu baik. Sebab kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan kebutuhan setahun untuk suatu wilayah kabupaten tertentu. Perhitungan kebutuhan tersebut juga mendekati kenyataan. Pada sisi lain tidak menyulitkan BUMN pupuk menyalurkan pupuk sesuai dengan demand dan supply. Antara kebutuhan dan pasokan bisa dicocokan. Ini kelebihan dari konsep RDKK (Anonimus, 2006). Perlu diketahui bahwa sistem distribusi yang berlaku terdahulu bersifat terbuka dan pasif. Yang dimaksud bersifat pasif adalah bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen mulai dari pabrik sampai ketingkat pengecer yang selanjutnya dijual dipasar secara pasif dalam arti siapapun baik petani yang berhak maupun bukan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok dapat membeli pupuk dengan cara dating kekios pengecer yang berlokasi di kecamatan atau desa. Yang dimaksud bersifat terbuka adalah bahwa sistem distribusi hanya memiliki delivery system (sistem distribusi dari produsen sampai pengecer) dan tidak memiliki receving system (sistem penerimaan oleh petani). Akibatnya, pengecer resmi dapat menjual pupuk bersubsidi kepada siapa saja termasuk kepada mereka yang tidak berhak yaitu pihak-pihak yang tidak berhak menerima pupuk bersubsidi, antara lain petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, petani yang mempunyai lahan lebih dari 2 ha, perusahaan perkebunan, dll. Sistem distribusi pupuk bersubsidi yang bersifat terbuka dan pasif tersebut meyebabkan petani berpeluang besar tidak mendapatkan jumlah pupuk bersubsidi sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan perkataan lain sistem distribusi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya langka pasok. Terjadinya langka pasok berarti Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

sejumlah azas dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, seperti jumlah, jenis, mutu, waktu dan tempat, akan dilanggar. Ketersediaan pupuk seringkali lebih kecil daripada kebuthan petani. Dengan demikian, langka pasok akan semakin mengurangi ketersediaan pupuk bersubsidi dan pada gilirannya akan semakin memicu terjadi peningkatan harga pupuk bersubsidi. Akibatnya, tingkat penggunaan pupuk di tingkat usahatani menurun dan pada gilirannya kuantitas produksi pun juga menurun. Bertitik tolak dari fakta diatas muncul wacana untuk mengubah sistem distribusi pupuk bersubsidi dari bersifat terbuka dan pasif menjadi tertutup dan aktif. Yang dimaksud bersifat aktif adalah bahwa ada kewajiban secara eksplisit bagi pengecer resmi untuk menyalurkan/menjual habis pupuk bersubsidi yang sudah diterima dari distributor kepada petani dalam kurun waktu tertentu. Yang dimaksud bersifat tertutup adalah bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi paling tidak terdiri dari delivery system (sistem distribusi dari produsen sampai pengecer) dan receiving system (penerimaan oleh petani). Kedua segmen tersebut harus menyatu agar aliran pupuk dari produsen kepada petani tidak bocor terutama dari pengecer ke patani. Pengalaman kebijakan subsidi harga pupuk yang dilakukan pada era 1980 – 1990-an menunjukkan bahwa penerapan sistem distribusi pupuk bersubsidi yang bersifat tertutup terbukti efektif dalam mencegah langka pasok dan menjamin HET (Simatupang dkk, 2004).

Landasan Teori Sistem distribusi pupuk di Indonesia selama ini diatur oleh Menteri Perdagangan dan Industri yang sekarang menjadi Menteri Perdagangan. Pengaturan sistem Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

distribusi pupuk dengan harapan agar petani dapat memperoleh pupuk dengan enam azas tepat, yaitu : tempat, jenis, waktu, jumlah, mutu, dan harga.

Distribusi merupakan penambahan kegunaan waktu, tempat, dana pemilikan barang yang mencakup juga pengangkutan barang-barang dari tempat asal atau produksi

manajemen

khusus

seperti penjualan,

pengiklanan,

keuangan,

pengangkutan dan pergudangan (Taff. C.A, 1994).

Dalam upaya penyaluran distribusi pupuk bersubsidi yang efisien maka Departemen Pertanian mengadakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi. Dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi tersebut menghasilkan rumusan-rumusan sebagai berikut : 1. Pemerintah memberikan subsidi pupuk (insentif) untuk sektor pertanian sejak tahun 2003 dan masih dilanjutkan sampai tahun 2009 supaya petani dapat memperoleh pupuk sesuai 6 (enam) azas tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu) untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 2. Kebutuhan pupuk disusun berdasarkan kebutuhan riil ditingkat lapangan (RDKK) dan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Gubernur untuk alokasi masing-masing Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota untuk masing-masing Kecamatan. 3. Pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN menugaskan BUMN Pupuk untuk memproduksi pupuk bersubsidi dan menjamin pengadaan dan penyalurannya sampai ke tangan petani bekerjasama dengan distributor dan pengecer. Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

4. Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi : -

Diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2008 mulai dari tingkat produsen (lini I) sampai dengan pengecer (lini IV) dan dalam kondisi tertentu bila distributor dan pengecer tidak dapat menyalurkan pupuk bersubsidi penyalurannya dapat dilakukan langsung dari produsen ke petani.

-

Pengecer hanya melayani petani / kelompok tani terdaftar (pola tertutup berbasis RDKK) (Inspektorat Jenderal, 2009).

Program kebijakan pupuk sudah amat komprehensif. -

Pertama, malalui jangka panjang, industri pupuk dibangun dengan kapasitas produksi jauh melebihi kebutuhan pupuk domestik tersebar diberbagai wilayah, dan sepenuhnya dikuasai oleh hanya lima pabrik pupuk badan usaha milik negara (BUMN) sehingga mampu dan dapat diarahkan

untuk

mengemban

misi

sebesar-besarnya

mendukung

pembangunan pertanian nasional. Dari segi bahan baku, industri pupuk didukung oleh sektor minyak dan gas bumi yang cukup besar sehingga mestinya memiliki keunggulan komparatif dalam menghadapi pesaing dari negara lain. -

Kedua, Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) meminta pabrikan pupuk untuk senantiasa mendahulukan pemenuhan kebutuhan domestik. Ekspor pupuk diawasi dan dikendalikan melalui sistem perizinan.


-

Ketiga, melalui surat keputusan Menperindag, distribusi pupuk domestik diatur dengan sistem rayonisasi pasar. Setiap pabrik pupuk wajib menjamin kecukupan pasokan pupuk sesuai harga eceran tertinggi (HET) di kios pengecer resmi dirayon pasar yang menjadi tanggung jawabnya.

-

Keempat, HET dan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi menurut wilayah pemasaran dan waktu ditetapkan oleh Menteri Pertanian. HET yang ditetapkan cukup rendah, leboh rendah dari harga pasar bebas atau mengandung subsidi yang bervariasi menurut jenis pupuk. Pupuk bersubsidi hanya dijual kepada petani keluarga kecil. Usaha pertanian skala besar (umumnya perkebunan) membeli pupuk sesuai dengan harga pasar bebas.

-

Kelima, sebagai imbalan dalam melaksanakan distribusi pupuk hingga kios pengecer sesuai HET, pabrik pupuk memperoleh subsidi gas, bahan baku utama produksi pupuk. Subsidi gas ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan pertimbangan bahwa pabrikan pupuk bersubsidi dijamin memperoleh laba normal.

-

Keenam, subsidi dibayarkan kepada pabrikan pupuk sesuai dengan besaran subsidi gas dan volume pupuk bersubsidi yang disalurkan. Dana subsidi berasal dari anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan kesepakatan dengan DPR sebesar 1,3 triliun unntuk tahun 2003 dan akan ditingkatkan menjadi 1,5 triliun pada tahun 2004.

-

Ketujuh, pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi tersebut dimonitor, dievaluasi, dan diawasi terus-menerus oleh suatu tim pemerintah antar departemen bersama.


Kebijakan distribusi pada dasarnya adalah mengatur barang agar dapat tersebar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Indonesia misalnya adalah suatu contoh yang baik. Negara ini terdiri dari ratusan pulau sehingga kebijaksanaan distribusi menjadi amat penting. Kesulitan paling besar dalam kaitannya dengan kebijaksanaan distribusi adalah transportasi dan segala prasarananya, gudang, yang harusnya ada disetiap tempat dan pengaturan waktu (Soekartawi, 2002).

Saluran distribusi, kadang-kadang disebut saluran perdagangan atau saluran pemasaran, dapat didefinisikan dalam beberapa cara. Umumnya definisi yang ada memberikan gambaran tentang saluran distribusi ini sebagai satu rute atau satu jalur (Swastha.B, 1999).

Saluran pemasaran adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Anggota-anggota saluran pemasaran secara garis besar dibagi kedalam dua golongan, yaitu agen dan pedagang. Proses penyaluran produk sampai ke tangan konsumen akhir dapat menggunakan saluran yang panjang ataupun pendek sesuai dengan kebijaksanaan saluran pemasaran yang dilaksanakan perusahaan (Angipora, 1999).

Secara luas, terdapat dua golongan besar lembaga-lembaga pemasaran yang mengambil bagian dalam saluran distribusi. Mereka ini disebut : 1. Perantara pedagang 2. Perantara agen


Istilah pedagang digunakan disini untuk memberikan gambaran bahwa usahanya mempunyai hubungan yang erat dalam pemilikan barang. Mereka berhak memiliki barang-barang yang dipasarkan, meskipun pemilikannya tidak secara fisik. Pedagang dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu : a. Produsen, yang membuat sekaligus menyalurkan barang ke pasar. b. Pedagang besar, yang menjual barang kepada pengusaha lain. c. Pengecer, yang menjual barang kepada konsumen akhir. (Swastha. B, 1999).

Saluran distribusi langsung umumnya jauh lebih efektif daripada saluran distribusi tidak langsung. Manajemen saluran distribusi mudah dilakukan apabila pemasaran menjual langsung kepada pengecer atau konsumen. Distribusi langsung ini memberikan kemungkinan untuk mengendalikan saluran distribusi lebih leluasa, memungkinkan pemasar menanggapi setiap pembelian kondisi pasar secara fleksibel, serta memperoleh informasi dan umpan balik dari pasar secara akurat dan cepat. Oleh karena itu banyak pemasar internasional yang lebih tertarik untuk menggunakan saluran distribusi langsung (Budiarto dan Ciptono, 1997).

Secara luas terdapat lima macam saluran dalam pemasaran barang-barang konsumsi. Pada masing-masing saluran, produsen mempunyai alternatif untuk menggunakan kantor dan cabang penjualan. Selain itu juga terdapat kemungkinan penggunaan agen pada pedagang besar dan pengecer (gambar 1). Kelima macam saluran tersebut adalah: a. Produsen – Konsumen akhir


Ini merupakan saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana untuk barang-barang konsumsi. Sering juga disebut saluran langsung karena tidak melibatkan pedagang besar. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkannya melalui pos atau mendatangi rumah konsumen (dari rumah ke rumah). b. Produsen – Pengecer – Konsumen Akhir Dalam saluran ini, beberapa pengecer besar membeli secara langsung dari produsen. Ada juga beberapa produsen yang mendirikan toko pengecer untuk melayani penjualan langsung pada konsumennya; tetapi kondisi saluran ini tidak umum dipakai. c. Produsen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen Akhir Saluran ini disebut juga saluran tradisional, dan banyak digunakan oleh produsen. Di sini, produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar. d. Produsen – Agen – Pengecer – Konsumen Akhir Selain menggunakan pedagang besar, produsen dapat pula menggunakan agen pabrik, mekelar, atau perantara agen lainnya untuk mencapai pengecer, terutama pengecer besar. e. Produsen – Agen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen Akhir Untuk mencapai pengecer kecil, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara dalam penyaluran barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil.

PRODUSEN

PRODUSEN

PRODUSEN

PRODUSEN


AGEN

PEDAGANG BESAR

PEDAGANG BESAR

AGEN

PEDAGANG BESAR

PENGECER

PENGECER

PENGECER

PEDAGANG BESAR

PEDAGANG BESAR

PEDAGANG BESAR

Gambar 1. Saluran Distribusi untuk Produsen Barang Konsumsi (Swastha. B, 1999).

Distribusi pupuk bersubsidi dengan sistem tertutup yang mulai diberlakukan saat ini mengandung harapan bahwa pupuk bersubsidi tersebut akan tepat sasaran, yakni dinikmati langsung oleh petani tanaman pangan. Akan tetapi, ada beberapa isu potensial menjadi penghambatnya. Dari sisi pengguna pupuk bersubsidi, agar tepat sasaran haruslah didahului dengan identifikasi secara tepat petani tanaman pangan sebagai penerimanya dan jumlah aktual kebutuhannya (sesuai dengan jenis tanaman pangan yang diusahakan, luas lahan yang dikelola, dan intensitas pertanaman). Artinya, petani yang tergabung dalam kelompok tani haruslah petani yang tepat dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) juga ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata. Keberhasilan penyusunan RDKK selain menjadi indikator keberhasilan kelompok tani yang bersangkutan, juga menjadi indikator kinerja unit kerja pemerintah kabupaten/kota yang berperan sebagai pembinanya.


Hal yang perlu diwaspadai adalah adanya kecenderungan dalam menyusun RDKK untuk mengajukan volume kebutuhan pupuk yang melebihi kebutuhan nyata kelompok tani. Alasan yang mungkin menjadi latar belakangnya adalah pandangan bahwa lebih baik kelebihan dari pada kekurangan atau karena alasan lain yang curang, yakni sengaja dilebihkan agar kelebihannya bisa “dialihkan” untuk tanaman perkebunan.

Mengingat bahwa kemampuan produksi pupuk nasional yang masih defisit, maka penyusunan RDKK harus betul-betul dilakukan secara bertanggung jawab. Unit kerja pemerintah daerah yang terkait harus mengambil peran penuh dan menjalankan prinsip good governance. Penyusunan RDKK jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan cermat, memang akan butuh curahan tenaga dan waktu yang lumayan lama. Mudah-mudahan ini yang menjadi alasan beberapa kabupaten/kota dan provinsi yang sampai sekarang belum menetapkan surat keputusannya tentang kebutuhan pupuk bersubsidi untuk masing-masing wilayahnya (M. Suparmoko, 2003).

Agus Pakpahan, Deputi Menneg BUMN, menyebutkan bahwa harga pupuk bersubsidi lebih murah 2,67 kali lipat dibandingkan dengan harga pupuk di pasar internasional, lebih murah 3,46 kali lipat dibanding pupuk impor, dan lebih murah 2,18 kali lipat dibanding harga pupuk nonsubsidi dalam negeri. Dengan kesenjangan harga yang berlipat ganda ini, tentu akan membuat beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab tergoda untuk melakukan penyelewengan. Jika niat untuk menyelewengkan tersebut ada maka banyak modus operandi yang mungkin muncul. Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Tanpa dedikasi yang tinggi dari aparatur yang bertugas mengawasi dan penyiapan langkah-langkah antisipatif yang tepat, penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi akan tetap terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Pupuk bersubsidi untuk petani pangan akan kembali mengalir secara ilegal ke lahan-lahan perkebunan, diselundupkan ke negara tetangga, atau dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan lainnya (Benyamin. L, 2009).

Kerangka Pemikiran Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

No. 93/MPP/Kep/3/2001 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk untuk sektor pertanian ditunjuk lima industri pupuk yang bertugas dalam pengadaan dan penyaluran pupuk yaitu PT.Pupuk Srwijaya, PT.Petrokimia Gresik, PT.Pupuk Kujang, PT.Kalimantan Timur dan PT.Pupuk Iskandar Muda, dan yang bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk di Sumatera Utara yaitu PT.Pupuk Sriwijaya.

PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), yang lebih dikenal sebagai PT. Pusri, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran pupuk. Secara legal, PT. Pusri resmi didirikan berdasarkan Akta Notaris Eliza Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Pondaag nomor 177 tanggal 24 Desember 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia nomor 46 tanggal 7 Juni 1960. PT. Pusri, yang memiliki kantor pusat dan pusat produksi berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, merupakan produsen pupuk urea pertama di Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag RI) No: 03/M-DAG/PER/2/2006 tetntang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian menetapkan bahwa BUMN pupuk penanggung jawab pengadaan pupuk bersubsidi di Sumatera Utara adalah dilakukan oleh PT. Pupuk Sriwijaya untuk jenis pupuk urea dan PT. Petrokimia Gresik untuk pupuk ZA, SP-36, dan Phonska.

PT. PUSRI dan PT. Petrokimia Gresik menyalurkan pupuk ke distributor utama PT. PERTANI dan distributor swasta. Dan dari PT. PERTANI dan distributor swasta menyalurkan pupuk ke pedagang pengecer. Pedagang pengecer menjual pupuk langsung ke petani yang telah terdaftar dalam RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok).

Kegiatan saluran distribusi merupakan suatu tindakan ekonomi yang mendasarkan pada kemampuannya untuk membantu dalam penciptaan nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang menentukan harga barang dan jasa kepada individu-individu. Menciptakan nilai ekonomi perlu memperhatikan tiga faktor penting, yaitu : 1. Kegiatan produksi untuk membuat barang 2. Kegiatan pemasaran untuk mendistribusikan barang 3. Kegiatan produksi untuk menggunakan barang Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Saluran pendistribusian pupuk menggambarkan arus proses berpindahnya pupuk dari PT.Pusri / PT.Pertani / distributor sampai kepada petani atau kelompok tani melalui lembaga-lembaga pemasaran. Setiap lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat akan melakukan kegiatan fungsi-fungsi pemasaran yang berbeda-beda. Fungsi pemasaran tersebut meliputi pembelian, penjualan, pengangkutan, penyimpanan, pemodalan, pengemasan dan informasi pasar.

Fungsi-fungsi pemasaran yang dilaksanakan dalam saluran distribusi dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan, yakni : 1. Fungsi Pertukaran Fungsi pertukaran ini diperlukan adanya transaksi antara dua pihak atau lebih. Fungsi yang ada dalam pertukaran antara lain pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko.

2. Fungsi Penyediaan Fisik Fungsi ini menyangkut pula perpindahan barang-barang secara fisik dari produsen sampai konsumen. Ada empat macam fungsi yang termasuk dalam penyediaan fisik yaitu pengumpulan, penyimpanan, pemilihan dan pengangkutan. 3. Fungsi Penunjang Fungsi penunjang ini bersifat membantu untuk menunjang terlaksananya fungsi-fungsi yang lain. Fungsi penunjang antara lain yaitu pelayanan sesudah pembelian, pembelanjaan, penyebaran informasi, dan koordinasi saluran. Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Status Indonesia sebagai negara agraris bukanlah kemarin sore. Bahkan FAO pernah menganugerahkan award kepada Indonesia karena berhasil melakukan swasembada beras. Artinya puluhan tahun negeri ini menyandang predikat sebagai negara pertanian. Tetapi mengapa persoalan kelangkaan pupuk selalu terjadi setiap tahun. Indonesia misalnya sempat berkali-kali menerapkan sistem distribusi pupuk. Distribusi pupuk pernah digunakan dengan cara rayonisasi. Bahkan saat ini pemerintah oleh sebuah LSM diminta menghapuskan sistem rayonisasi dalam distribusi pupuk yang diduga sebagai penyebab kelangkaan pupuk. Sampai saat ini, baru 211 bupati dari 440 kabupaten yang telah menerbitkan SK alokasi pupuknya. Hal ini jelas menghambat distribusi pupuk bersubsidi ke wilayah kabupaten-kabupaten yang belum ada SK-nya tersebut. Kesiapan pihak produsen untuk menyediakan pupuk yang cukup (dari produksi nasional plus impor) dan kesigapan pihak pengguna (yang tercermin dari RDKK kelompok tani yang tepat dan terbitnya SK Bupati/Wali Kota) baru merupakan kesiapan dua ujung simpul distribusi. Potensi gangguan masih ada pada saat pengangkutan.

Kondisi infrastruktur jalan yang masih buruk dan gangguan cuaca pada transportasi laut merupakan dua faktor yang sangat mengganggu kelancaran distribusi pupuk. Perlu diingat bahwa sentra-sentra produksi pangan masih banyak yang belum dihubungkan dengan infrastruktur jalan yang memadai. Kendalakendala distribusi pupuk bersubsidi pada sisi produsen, pengguna, dan jaringan transportasi lebih bersifat teknis. Ada satu kendala lain yang lebih fundamental, Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

yang akan selalu menjadi faktor penumbuh niat melakukan penyelewengan dalam distribusi pupuk bersubsidi, yakni kesenjangan harga yang luar biasa besar antara pupuk bersubsidi dengan pupuk komersial.

PT. PUPUK SRIWIJAYA DAN PT. PETROKIMIA GRESIK

PT. PERTANI

Distributor Swasta

Pengecer Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Kelompok Tani yang Mengajukan RDKK

Konsumen (Petani Padi Sawah)

Peranan Setiap Lembaga

Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan : = Pelaku Pemasaran = Saluran Pemasaran = Menyatakan Hubungan

Hipotesis Penelitian Sesuai dengan landasan teori yang telah dirumuskan, maka berikut ini beberapa hipotesis penelitian yang akan diuji kebenarannya yaitu sebagai berikut : 1) Mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi di lapangan belum sesuai dengan konsep RDKK yang baku. 2) Terdapat disfungsionalisasi beberapa lembaga yang terlibat dalam distribusi pupuk bersubsidi.


3) Penyebab hambatan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dengan konsep RDKK adalah tidak validnya data tentang Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penentuan Daerah Penelitian Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini ditentukan secara purposive sampling (Sugiarto, dkk, 2001) yaitu pemilihan sampel bertitik tolak pada penilaian pribadi Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif. Adapun pertimbangannya adalah bahwa lokasi penelitian merupakan daerah yang cukup banyak berbagai jenis usaha tani yang di lakukan sebagai mata pencaharian oleh sebagian besar penduduk. Selain itu, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah pemakai pupuk terbesar di Sumatera Utara karena merupakan sentra produksi tanaman pangan.

Metode Penentuan Sampel Dalam penelitian ini pengambilan sampel produsen dilakukan secara prastudi yaitu dengan melakukan pengambilan data dan pengamatan langsung ke daerah penelitian. Adapun sampel yang diamati dalam penelitian ini antara lain yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pertani, distributor swasta, pengecer, kelompok tani dan konsumen akhir yaitu petani padi sawah. Dan adapun jumlah populasi produsen, distributor, pengecer, kelompok tani, dan petani padi sawah ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel Produsen, Distributor, Pengecer dan Kelompok Tani Tahun 2008 Kategori Populasi Sampel Lokasi Produsen : 1. PT. Pusri/PPD SUMUT 1 Medan 2. PT. Petrokimia Gresik 1 Gresik Distributor : 1. PT. Pertani 1 1 Medan 2. CV. Karo Jambi 1 1 Medan Pengecer (Kios) 1. Kabupaten 14 5 Pancur Batu Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Konsumen : 1. Petani Padi Sawah

455

50

Jumlah

473

57

WKPP Sukaraya di Kec. Pancur Batu

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pertanian Sumatera Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008.

Metode Pengambilan Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan PT. Pusri, PT. Pertani, distributor swasta, pedagang eceran dan petani. Sedangkan data sekunder diperoleh dari PT. Pusri, Dinas Pertanian Sumatera Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang serta literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data Data yang telah dikumpulkan akan ditabulasi secara sederhana, kemudian di analisis dengan menggunakan alat uji yang sesuai dengan hipotesis. 1) Untuk identifikasi masalah 1 akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengidentifikasi mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi di lapangan sudah sesuai dengan konsep RDKK yang baku atau belum pada setiap saluran yang dilewati oleh produsen hingga ke konsumen akhir yaitu petani padi sawah dalam pendisrtibusian pupuk. 2) Untuk identifikasi masalah 2 akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengamati apakah terdapat disfungsionalisasi


pada beberapa lembaga yang terlibat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. 4) Untuk identifikasi masalah 3 akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat pendistribusian pupuk bersubsidi dengan konsep RDKK apakah karena tidak validnya data tentang Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok dalam pendistribusian pupuk bersubsidi hingga di terima oleh konsumen akhir / petani padi sawah.

Defenisi 1. PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petrokimia Gresik merupakan produsen yaitu perusahaan yang memproduksi pupuk subsidi antara lain urea, SP-36, ZA, dan NPK di Sumatera Utara. 2. PT. Pertani merupakan distributor yaitu badan usaha baik yang berbentuk badan hokum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melaksanakan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjukkannya. 3. Pengecer adalah perorangan yang berkedudukan di kecamatan atau desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani atau kelompok tani. 4. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 5. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura. 6. Lembaga pendistribusian adalah badan usaha atau individu yang meyelenggarakan pendistribusian, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen hingga ke konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. 7. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 8. Subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. 9. Pupuk Bersubsisi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

10. Hambatan merupakan segala sesuatu yang dapat menghalangi suatu perencanaan atau komunikasi sehinggga tidak dapat berjalan baik bahkan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan perencanaan tersebut.

Batasan Operasional 1. Sampel dalam penelitian adalah konsumen atau petani padi sawah yang tergabung dalam kelompok tani dan yang telah mengajukan RDKK. 2. Penelitian dilakukan di daerah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. 3. Penelitian dilakukan pada tahun 2009.

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN

Deskripsi Daerah Penelitian Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Pada zaman pemerintahan Belanda Pancur Batu ini disebut dengan Sinuan Bunga dengan ibukota Arhnemia. Pada tahun 1974 sejalan dengan perluasan Kotamadya Medan, bahwa desa Lau Cih, desa Namo Gajah, desa Simalingkar B, desa Kemenangan Tani, desa Simpang Selayang dan sebagian desa baru telah menjadi daerah Kotamadya Medan sampai sekarang. Kemudian pada tahun 1990 terjadi pula penggabungan desa yang pada tahun sebelumnya kecamatan Pancur Batu terdiri dari 59 desa digabung menjadi 25 desa, luas arealnya 122,53km2 atau sekitar 12.253 Ha. Kecamatan ini terdiri dari 25 desa dan 108 dusun, dengan Ibukota Kecamatan terletak di Desa Tengah. Daerah ini dipilih karena daerah tersebut merupakan salah satu sentra produksi tanaman pangan terutama padi yang kebutuhan pupuknya perlu diperhatikan untuk mencapai produktivitas hasil pangan yang tinggi. a. Luas dan Letak Geografis Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang yang secara administratif Kecamatan Pancur Batu ini mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sunggal dan Kota Medan

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sibolangit

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Namo Rambe

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Kutalimbaru


Kecamatan Pancur Batu memliki luas 122,53 km2 atau sekitar 12.253 Ha. Dan Kecamatan Pancur Batu ini pada umumnya mempunyai dua iklim musim yaitu musim kemarau dan musim hujan yang mana kedua iklim tersebut dipengaruhi oleh angin laut dan angin pegunungan.

d. Penggunaan Lahan Tabel 2. Luas Desa, Lahan Sawah, Tanah Kering dan Luas Lahan Kecamatan Pancur Batu Tahun 2008 No. Desa Luas Desa Lahan Lahan (Ha) Sawah Kering (Ha) (Ha) 1. Baru 171.80 15.00 134.00 2. Bintang Meriah 599.60 47.00 524.40 3. D. Simbelang A 389.42 130.00 140.00 4. Durin Jangak 391.14 135.00 180.00 5. Durin Tonggal 911.82 90.40 468.00 6. Gunung Tinggi 509.06 57.90 358.30 7. Hulu 114.77 2.00 35.00 8. Lama 68.15 13.20 35.20 9. Namo Simpur 218.99 18.00 170.10 10. Namo Riam 515.41 180.00 230.00 11. Namo Rih 309.25 120.00 129.90 12. Namo Bintang 499.49 65.10 319.80 13. Pertampilan 335.70 62.50 150.00 14. Salam Tani 973.56 183.50 664.00 15. Simalingkar A 1545.00 104.00 36.00 16. Sembahe Baru 241.10 21.00 175.00 17. Sei Glugur 357.35 33.50 222.50 18. Sugau 2040.00 82.50 1901.00 19. Sukaraya 418.51 108.70 251.70 20. Tanjung Anom 292.07 46.00 200.00 21. Tuntungan I 518.85 29.00 323.00 22. Tuntungan II 200.44 4.00 148.00 23. Tiang Layar 467.76 87.60 293.90 24. Tengah 114.54 1.00 79.00 25. P. Simalingkar 49.23 0.00 43.00 Jumlah 12,253.00 1,636.90 7,211.80 Sumber : Kecamatan Pancur Batu dalam Angka BPS 2008 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas Kecamatan Pancur

Lainnya di Lahan Lainnya (Ha) 22.80 28.20 119.42 76.14 353.42 92.86 77.77 19.75 30.89 105.41 59.35 114.59 123.20 126.06 1405.00 45.10 101.35 56.50 58.11 46.07 166.85 48.44 86.26 34.54 6.23 3,404.30 Batu yaitu

12.253,00 Ha. Penggunaan lahan di Kecamatan Pancur Batu terdiri atas lahan Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

sawah, lahan kering dan lahan lainnya yang digunakan selain sawah dan lahan kering dengan jumlah luas lahan yaitu untuk lahan sawah seluas 1.636,90 Ha, lahan kering seluas 7.211,80 dan lahan lainnya 3.404,30 Ha.

Tabel 3. Luas Lahan Sawah Menurut Status Penggunaannya di Kecamatan Pancur Batu Tahun 2008 No. Desa Penggunaan Tanah Sawah (Ha) Jumlah Panen 1x Panen 2x Tidak Diusahakan 1. Baru 11 6 0 17 2. Bintang Meriah 37 19 0 56 3. D. Simbelang A 86 0 0 86 4. Durin Jangak 0 11 0 11 5. Durin Tonggal 0 7 8 14 6. Gunung Tinggi 21 19 10 50 7. Hulu 0 20 0 20 8. Lama 16 0 20 36 9. Namo Simpur 0 22 0 22 10. Namo Riam 229 0 0 229 11. Namo Rih 71 10 1 83 12. Namo Bintang 77 19 0 96 13. Pertampilan 0 34 2 36 14. Salam Tani 0 9 2 12 15. Simalingkar A 29 11 0 41 16. Sembahe Baru 0 9 0 9 17. Sei Glugur 49 0 0 49 18. Sugau 47 0 0 47 19. Sukaraya 136 24 0 160 20. Tanjung Anom 0 40 0 40 21. Tuntungan I 0 23 0 23 22. Tuntungan II 0 15 0 15 23. Tiang Layar 42 0 0 42 24. Tengah 0 0 1 1 25. P. Simalingkar 0 0 0 0 Jumlah 851 298 45 1.194 Sumber : Kecamatan Pancur Batu dalam Angka Tahun 2008 Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa total luas lahan sawah di Kecamatan Pancur Batu adalah 1.194 Ha. Dari total luas lahan sawah tersebut terdiri dari 851 Ha lahan sawah dengan panen 2 kali dalam setahun, 298 Ha dengan panen 1 kali dalam setahun dan 45 Ha yang tidak diusahakan. Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

c. Pembagian Wilayah Tabel 4. Banyaknya Dusun/Lingkungan dan Rukun Tetangga di Kecamatan Pancur Batu Tahun 2008 No. Desa Dusun/Lingkungan Rukun Tetangga 1. Baru 5 10 2. Bintang Meriah 4 5 3. D. Simbelang A 3 6 4. Durin Jangak 3 3 5. Durin Tonggal 5 7 6. Gunung Tinggi 5 5 7. Hulu 5 9 8. Lama 7 13 9. Namo Simpur 4 3 10. Namo Riam 5 5 11. Namo Rih 3 3 12. Namo Bintang 5 8 13. Pertampilan 3 3 14. Salam Tani 3 3 15. Simalingkar A 5 7 16. Sembahe Baru 2 4 17. Sei Glugur 6 13 18. Sugau 5 5 19. Sukaraya 5 9 20. Tanjung Anom 6 15 21. Tuntungan I 4 7 22. Tuntungan II 4 10 23. Tiang Layar 3 3 24. Tengah 4 6 25. P. Simalingkar 7 23 Jumlah 111 186 Sumber : Kecamatan Pancur Batu dalam Angka Tahun 2008 Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Pancur Batu terdiri dari 25 desa dengan jumlah dusun/lingkungan 111 dan rukun tetangga sebanyak 186.

d. Keadaan Penduduk


Jumlah penduduk Kecamatan Pancur Batu menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 5. Jumlah Penduduk Kecamatan Pancur Batu Menurut Umur Tahun 2008 No. Umur (Tahun) Jumlah Jiwa Persentase 1. 0-4 7899 9,31 2. 5-9 8757 10,32 3. 10-14 9788 11,53 4. 14-19 6461 7,61 5. 20-24 6077 7.16 6. 25-29 6018 7,09 7. 30-34 5986 7,05 8. 35-39 6392 7,53 9. 40-44 6157 7,25 10. 45-49 6149 7,24 11. 50-54 5311 6,26 12. 55-59 5069 5,97 13. 60+ 4766 5,61 84831 100 Total Sumber : Kecamatan Pancur Batu Dalam Angka BPS 2008

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Pancur Batu adalah 84.831 Jiwa, dimana umur umur 0-4 tahun berjumlah 7.899 jiwa, 5-9 tahun berjumlah 8.757 jiwa, 10-14 tahun berjumlah 9.788 jiwa, 15-19 tahun berjumlah 6.461 jiwa, 20-24 tahun berjumlah 6.077 jiwa, 25-29 tahun berjumlah 6.018 jiwa, 30-34 tahun berjumlah 5.986 jiwa, 35-39 tahun berjumlah 6.392 jiwa, 40-44 tahun berjumlah 6.157 jiwa, 45-49 tahun berjumlah 6.149 jiwa, 50-54 tahun berjumlah 5.311 jiwa, 55-59 tahun berjumlah 5.069 jiwa, dan 60+ tahun berjumlah 4.766 jiwa.


Karakteristik Sampel 1. Distributor Pupuk Tabel 6. Karakteristik Sampel Distributor Pupuk Subsidi No. Produsen Jenis Pupuk yang Pengalaman Diproduksi Usaha (Tahun) 1. PT. Pertani ZA, SP-36, NPK42 Phonska 2. CV. Karo Jambi Urea 21

Lokasi Medan Medan

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang

Dari tabel 6 menunjukkan bahwa PT. Pertani merupakan distributor pupuk yang telah lama berdiri dan memiliki pengalaman usaha yang paling lama yaitu 42 tahun. Dalam penelitian ini ada dua perusahaan yang berperan sebagai distributor, yaitu PT. Pertani sebagai distributor pupuk ZA, SP-36 dan NPK-Phonska yang berdomisili di Medan dan CV. Karo Jambi sebagai distributor pupuk urea yang juga berdomisoli di Medan. Distributor mengirim pupuk subsidi ke setiap kabupaten sesuai dengan jumlah permintaan dari setiap daerah yang kemudian akan dibagikan ke setiap pengecer yang ada di setiap kabupaten tersebut.

2. Pengecer Pupuk Subsidi Pengecer yang berada di Kecamatan Pancur Batu merupakan pengecer resmi yang telah ditunjuk untuk bertugas menyalurkan pupuk subsidi langsung kepada petani. Pengecer resmi yang ada di Kecamatan Pancur Batu terdiri dari 14 kios yaitu antara lain UD. Ajay, UD. Irwan Tani, UD. Pinem, UD. Rajawali, UD. Tani Makmur, UD. Galilea, UD. Tarigan, UD. Mekar Tani, UD. Relys Tani, UD. Rata Sinuhaji, UD. Harapan Tani, UD. Rejeki Tani, UD. Melghan Tani dan UD. Ginting Suka. Namun dalam penelitian ini kios / pedagang pengcer yang diambil Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

hanya sebanyak 5 sampel yaitu antara lain UD. Tani Makmur, UD. Tarigan, UD. Irwan Tani, UD. Pinem, dan UD. Rejeki Tani. Dengan pengalaman usaha dagang masing-masing yaitu 4 tahun, 16 tahun, 13 tahun, 20 tahun dan 7 tahun. Karakteristik dari pengecer dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini : Tabel 7. Karakteristik Sampel Pengecer Pupuk Subsidi No. Nama Usaha Dagang Pengalaman (Tahun) 1. UD. Tani Makmur 4 2. UD. Tarigan 16 3. UD. Irwan Tani 13 4. UD. Pinem 20 5. UD. Rejeki Tani 7

Lokasi Tj. Anom Tj. Anom Gunung Tinggi Sei Glugur Lama

Sumber : Data Diolah dari Lampiran 1

4. Petani Dalam penelitian ini petani yang menjadi sampel adalah petani padi sawah yang yang telah tergabung didalam salah satu kelompok tani yang ada di Kecamatan Pancur Batu yang merupakan sebagai konsumen yang membeli pupuk bersubsidi dari pengecer resmi yang telah ditentukan. Rataan sampel petani padi sawah yaitu antara lain mempunyai umur rata-rata 46,08 tahun, ini meunjukkan bahwa petani masih berada pada golongan usia produktif dalam mengusahakan usaha taninya. Pendidikan petani rata-rata 8,58 tahun yaitu setara dengan tingkat SMP. Rataan pengalaman dalam berusahatani yaitu 20 tahun, rataan jumlah tanggung anak dalam rumah tangga yaitu 3,12 orang , dan rataan luas lahan usaha tani atau lahan padi sawahnya yaitu 0,73 Ha, serta rataan jumlah pupuk subsidi yang dibutuhkan petani per tahunnya yaitu 266,5 kg. Karakteristik sampel petani padi sawah yang tergabung dalam RDKK di daerah penelitian dapat dilihat dari tabel 5 berikut ini: Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Tabel 8. Karakteristik Sampel Petani Padi Sawah yang Tergabung dalam RDKK No. Karakteristik Petani Rataan 1. Umur (Tahun) 46,08 2. Pendidikan (Tahun) 8,58 3. Pengalaman Bertani (Tahun) 20 4. Jumlah Tanggungan (Orang) 3,12 5. Luas Lahan (Ha) 0,73 6. Kebutuhan Pupuk Subsidi (Kg) 266,5 Sumber : Data diolah dari Lampiran 2


HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dengan Konsep RDKK a. Mekanisme Proses Pengajuan RDKK Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan rencana kebutuhan kelompoktani untuk 1 (satu) musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja. Tujuan dari penyusunan RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani) tersebut adalah : -

Merencanakan kebutuhan riil pupuk untuk usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat/kecil, tanaman hijauan makanan ternak sesuai azas 6 (enam) tepat waktu yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat hijau.

-

Menyalukan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.

-

Membina petani dalam usahatani secara berencana.

Untuk memperoleh pupuk subsidi, petani yang telah tergabung dalam kelompok tani harus menyusun kebutuhan pupuk mereka dalam RDKK. Adapun tahapan penyusunan RDKK menurut Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah sebagai berikut :


1. Pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari kontak tani/ketua kelompok tani, kelompok tani, sekretaris, bendahara dan kepala-kepala seksi. 2. Musyawarah anggota kelompok tani dipimpin oleh kontaktani/ketua kelompoktani untuk menyusun daftar kebutuhan pupuk riil yang akan digunakan dari tiap anggota kelompoktani dan menetapkan jumlah, jenis dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan. Daftar yang disusun akan berfungsi sebagai pesanan petani/kelompoktani kepada pengecer resmi yang ditunjuk oleh produsen pupuk. 3. Pertemuan pengurus kelompoktani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota kelompoktani tentang rencana kebutuhan kelompoktani. 4. Meneliti seluruh kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKK oleh kontaktani/ketua kelompoktani yang diketahui oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) atau Mantri Tani (Mantan) (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2006).

Pada dasarnya RDKK disusun dan diajukan oleh petani bertujuan untuk mendapatkan pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan harga yang terjangkau. Adapun jenis pupuk bersubsidi yang disalurkan produsen PT. PUSRI adalah urea sedangkan PT.Petrokimia Gresik adalah pupuk SP-36, ZA, NPK-P dan pupuk organik. Syarat untuk dapat mengajukan RDKK adalah petani harus tergabung dalam salah satu kelompok tani di desa petani tersebut tinggal. RDKK yang akan diajukan oleh petani harus memenuhi syarat pengisian yang lengkap Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

dan sesuai kebutuhan. Apabila RDKK yang diajukan tidak diisi dengan lengkap dan jelas maka akan dilakukan revisi/perbaikan ulang oleh ketua kelompok tani dan PPL. Adapun kolom formulir RDKK yang harus di isi oleh petani adalah sebagai berikut : -

Waktu musim Tanam

-

Kabupaten/Kecamatan/Desa

-

Nama Kelompok Tani

-

Nama distributor/pengecer resmi

-

Nama petani

-

Komoditi

-

Luas tanam

-

Jumlah kebutuhan pupuk sesuai jenis kebutuhan pupuk yaitu urea, SP-36, ZA, NPK-P dan pupuk organic

-

Tanggal penggunaan

Berikut ini merupakan contoh blanko RDKK pupuk bersubsidi : Tabel 9. Contoh Blanko RDKK Pupuk Bersubsidi Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Musim Tanam Kabupaten : Kecamatan : Desa : Nama Kelompoktani : Nama Distributor : Nama Kios : No

Nama Petani

Komoditi

:

Luas Tanam (Ha)

Jumlah Kebutuhan Pupuk (Kg) Urea

SP-36

ZA

NPK-P

Tanggal Penggunaan

P.Ganik

1 2 3 Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

4 5 dst Jumlah

Menyetujui Mantan/KCD/PPL

(

)

Mengetahui K.Kelompoktani

Kepala Desa

(

)

(

)

Setelah RDKK tersusun dengan lengkap serta sesuai kebutuhan dan telah di setujui oleh Mantan/KCD/PPL dan diketahui oleh kepala desa dan ketua kelompoktani, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan RDKK tersebut kepada pedagang pengecer/kios. Kemudian pedagang pengecer/kios mengajukan RDKK tersebut kepada distributor yaitu PT. Pertani dan CV. Karo Jambi. Kemudian CV. Karo Jambi mengajukannya kepada produsen PT. PUSRI untuk pupuk urea dan PT. Pertani mengajukan RDKK tersebut ke produsen PT. Petrokimia Gresik untuk pupuk SP-36, ZA, NPK-P dan pupuk organik. Skema pengajuan RDKK mulai dari petani sampai kepada produsen secara rinci dapat ditunjukkan pada gambar skema berikut ini : Kelompok Tani

Petani Pupuk Subsidi

Ajukan

RDKK

Ketua Kelompok Tani

PPL

Revisi Ulang

RDKK Disahkan

RDKK Tidak Disahkan

Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009. Ajukan

Pedagang Pengecer PT. Pertani

SP,36, ZA, NPK-P, P.Ganik

CV.Karo Jambi

Urea

PT. Petrokimia Grsik PT. PUSRI

Gambar 3. Skema Mekanisme Pengajuan RDKK Pada daerah penelitian di Kecamatan Pancur Batu proses pengajuan RDDK mulai dari petani sampai kepada produsen sudah berjalan dengan lancar dan terkoordinir dengan baik oleh kelompok tani dan PPL. Semua petani yang mengajukan RDKK telah tergabung dalam sebuah kelompok tani dan dalam pengisian data RDKKnya pun sudah sesuai dengan kebutuhan. Adapun data jumlah kebutuhan pupuk subsidi pada setiap pedagang pengecer yang ada di Kecamatan Pancur Batu ditunjukkan pada tabel berikut ini : Tabel 9. Kebutuhan Pupuk Subsidi per Pedagang Pengecer di Kecamatan Pancur Batu Tahun 2008 No. Pengecer Kelompok Tani Kebutuhan Pupuk (Kg) 1. UD. Tani Makmur - Arih Ersada 58.000 - Bersama Jaya - Sepakat Maju 2. UD. Tarigan - Tani Jaya 101.500 - Kata Ersada 3. UD. Irwan Tani - Makmur 87.000 - Karya Makmur - Lau Jaya - Simalem - Later Sia 4. UD. Pinem - Tani Subur I 493.000 - Tani Subur II - Harapan Tani I - Harapan Tani II 5. UD. Rejeki Tani - Ingan Rarih 80.040 - Lau Gelenggung - Tani Maju Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

6.

UD. Ajay

7.

UD. Rajawali

8.

UD. Galilea

9.

UD. Mekar Tani

10.

UD. Relys Tani

11.

UD. Rata Sinuhaji

12.

UD. Harapan Tani

13.

UD. Melghan Tani

14.

UD. Ginting Suka

-

Karia Tani Indah Merdeka Lestari Indah Kasih Namo Bintang Bintang Tani Ola Kisat Karya Utama Bunga Cole I Bunga Cole II Rangona Mekar Baru Tuntungan I Kenanga Mekar Sari Sejati Teneras Tunas Baru Sugau Tani Jaya Tani Makmur Tani Sejahtera Durin Jangak Tutus Ate Jadi Ola Kisat Tirta Utama Bina Utama Setia Kerja Arih Ersada Mekar Tani Ras Pertampilan Harapan Subur Rinta Ersada Uj. Bandar Jumpa Ras

Jumlah Sumber : BPP Kecamatan Pancur Batu

101.500

87.000

130.500

101.500

73.950

98.600

49.300

34.800

138.320

1.635.010


b. Mekanisme Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi didaerah penelitian melibatkan beberapa lembaga antara lain produsen yaitu PT. PUSRI dan PT.Petrokimia Gresik; distributor yaitu PT.Pertani dan CV. Karo Jambi dan pedagang pengecer antara lain UD. Tani Makmur, UD. Tarigan, UD. Irwan Tani, UD. Pinem, dan UD. Rejeki Tani. Saluran pendistribusian pupuk bersubsidi ini sudah diatur oleh pihak pemerintah dan seluruh lembaga yang terlibat (produsen, distributor serta pedagang pengecer) sudah ditentukan dan resmi. Pihak pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pensubsidi produsen serta berperan sebagai pengawas pendistribusian pupuk sehingga petani padi sawah dapat memperoleh pupuk subsidi dalam jumlah dan harga yang sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) yang berlaku.

Adapun proses pendistribusian pupuk bersubsidi menurut Sistem Distribusi Pupuk PT. Petrokimia Gresik ditunjukkan pada gambar skema saluran distribusi berikut ini yaitu : Pengangkutan Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Distributor Pengangkutan Kios (Pedagang Pengecer)

Produsen (Gudang Gresik)

Pengangkutan Pengangkutan Konsumen Distribusi

Konsumen/Petani

Gambar 4. Skema Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Saluran pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Pancur Batu dimulai dari PT. Petrokimia Gresik di Gresik dan PT. PUSRI di Palembang yang menyalurkan pupuk subsidinya terlebih dahulu ke PPD SUMUT (Pemasaran Pusri Daerah Sumatera Utara) yang berlokasi di Medan dengan menggunakan pengangkutan laut dan darat. PT.Petrokimia Gresik menyalurkan pupuk bersubsidi (SP-36, ZA, NPK-P serta pupuk organik) dan PPD SUMUT menyalurkan pupuk bersubsidi yaitu urea ke setiap daerah yang biasanya melakukan pengangkutan dengan menggunakan jalur darat dengan truk ke distributor resmi. Distributor resmi yang bertanggungjawab menyalurkan pupuk bersubsidi urea ke Kecamatan Pancur Batu adalah CV. Karo Jambi dan distributor yang bertanggungjawab menyalurkan pupuk bersubsidi SP-36, ZA, NPK-P dan pupuk organik adalah PT. Pertani. CV.Karo Jambi dan PT.Pertani bertanggungjawab penuh dalam menyalurkan pupuk subsidi tersebut ke setiap pedagang pengecer/kios yang berada di Kecamatan Pancur Batu yaitu antara lain UD. Tani Makmur, UD. Tarigan, UD. Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Irwan Tani, UD. Pinem, dan UD. Rejeki Tani. Lalu akhirnya pedagang pengecer/kios menjual langsung pupuk bersubsidi tersebut kepada petani yang telah terdaftar dalam pengajuan RDKK sesuai kebutuhan permintaan pupuk yang telah diajukan tanpa melakukan proses pengangkutan. Karena biasanya, sehari sebelum pupuk subsidi tiba di kios, ketua kelompok tani telah mengumumkan. Sehingga pada hari itu pupuk yang diterima pengecer langsung habis dibagikan kepada petani.

Fungsi – fungsi Pemasaran Saluran distribusi, kadang-kadang disebut saluran perdagangan atau saluran pemasaran, dapat didefinisikan dalam beberapa cara. Umumnya definisi yang ada memberikan gambaran tentang saluran distribusi ini sebagai satu rute atau satu jalur (Swastha B., 1999). Untuk identifikasi masalah dua adalah mengenai fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh seluruh lembaga pemasaran yang terlibat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Lembaga-lembaga tersebut yaitu produsen, distributor dan pedagang pengecer yang menyalurkan pupuk hingga sampai ke petani padi sawah yang dalam hal ini merupakan konsumen akhir pengguna pupuk subsidi. Fungsi pemasaran yaitu hal-hal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran yang meliputi pembelian, penjualan, penyimpanan, transportasi, pembiayaan,


penanggungan resiko dan informasi pasar. Setiap lembaga akan melakukan fungsi pemasaran sesuai dengan kebutuhan. Tabel 10. Fungsi-fungsi Pemasaran pada Lembaga Pemasaran di Daerah Penelitian No. Fungsi Pemasaran Produsen Distributor Pedagang Pengecer 1. Pembelian   2. Penjualan    3. Penyimpanan   4. Transportasi   5. Pembiayaan    6. Penanggunan Resiko    7. Informasi Pasar    Dari tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa produsen dalam hal ini adalah PT. PUSRI dan PT. Petrokimia Gresik melakukan 6 (enam) fungsi pemasaran, yang meliputi penjualan kepada distributor yaitu CV. Karo Jambi dan PT. Pertani yang berlokasi di Medan; penyimpanan digudang sebelum disalurkan ke distributor; melakukan fungsi manajemen transportasi yang biasanya dilakukan dengan pengangkutan menggunakan kapal laut dan truk melalui jalur darat; pembiayaan seperti bongkar muat kapal, upah tenaga kerja dan sebagainya; dan penanggungan resiko apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada saat pengangkutan atupun pada saat bongkar muat barang; serta informasi pasar yang diperoleh dari pihak pemerintah. Sedangkan distributor yaitu CV. Karo Jambi dan PT. Pertani melakukan 7 (tujuh) fungsi pemasaran yaitu antara lain pembelian pupuk subsidi dari produsen yaitu PT. PUSRI dan PT. Petrokimia Gresik; penjualan pupuk ke pedagang pengecer yang berlokasi di Kecamatan Pancur Batu yaitu antara lain UD. Tani Makmur, UD. Tarigan, UD. Irwan Tani, UD. Pinem, dan UD. Rejeki Tani; penyimpanan Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

sebelum disalurkan ke pedagang pengecer; transportasi pengangkutan penyaluran pupuk yang biasanya melewati jalur darat dengan menggunakan truk; pembiayaan bongkar muat barang, upah tenaga kerja dan sebagainya; penanggungan resiko kerusakan atau kehilangan pada saat pengangkutan dan bongkar muat; serta informasi pasar yang diterima dari Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan pengecer melakukan 5 (lima) fungsi pemasaran yaitu pembelian pupuk subsidi sesuai permintaan petani dari distributor resmi yaitu CV. Karo Jambi dan PT. Pertani; penjualan langsung kepada petani/konsumen; pembiayaan seperti biaya sewa kios, air dan listrik, goni, plastik dan sebagainya; penanggungan resiko kerusakan atau kehilangan; serta informasi pasar dari penyuluh, BPP, BPK dan masyarakat sekitar. Faktor – faktor Penghambat Dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh lembaga pemasaran sering ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat. Faktorfaktor penghambat inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk dikalangan petani. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain yaitu : 1. Kurangnya Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Kurangnya ketersediaan pasokan pupuk bersubsidi merupakan masalah utama yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk pada saat puncak musim pertanaman. Hal ini terjadi karena alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah sangat terbatas dibandingkan dengan permintaan pupuk yang diajukan oleh petani. Sehingga kebutuhan pupuk petani tidak tercukupi. Untuk itu sebagian besar petani Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

menggunakan pupuk kandang atau membeli pupuk impor yang harganya jauh lebih mahal dari pupuk subsidi. 2. Infrastruktur Pendistribusian yang tidak Memadai Kondisi infrastruktur jalan yang masih buruk dan gangguan cuaca pada transportasi laut merupakan dua faktor yang sangat mengganggu kelancaran distribusi pupuk. Selain itu, selama dalam perjalanan pendistribusian pupuk banyak pungutan liar. Sehingga pupuk subsidi yang diterima petani tidak tepat waktu.

3. Harga Jual diatas HET Harga jual yang diterima petani tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tetinggi) yang seharusnya. Pedagang pengecer menjual pupuk subsidi kepada petani dengan perbedaan harga berkisar Rp. 500,- per kg diatas HET. Padahal harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Pupuk Urea Rp. 1.200 per kg, Pupuk ZA Rp. 1.050 per kg, Pupuk SP-36 Rp. 1.550 per kg, Pupuk NPK Phonska Rp. 1.750 per kg, Pupuk NPK Pelangi Rp. 1.830 per kg, Pupuk NPK Kujang Rp. 1.586 per kg, Pupuk Organik Rp. 500 per kg. Walaupun perbedaan harganya tidak terlalu jauh sekitar Rp. 500,- tapi harga tersebut tidak sesuai dengan HET.


KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Dari hasil penelitian pendistribusian pupuk bersubsidi di daerah penelitian diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu : 1. Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Pancur Batu hanya ada satu jenis saluran pemasaran yaitu dimulai dari PT. Petrokimia Gresik dan PPD SUMUT yang menerima pupuk subsidi dari PT. PUSRI, kemudian ke distributor resmi yaitu PT. Pertani dan CV. Karo Jambi, lalu dilanjutkan ke pedagang pengecer yang ada di Kecamatan Pancur Batu, Posma Ulinita Sibarani : Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, 2009.

dan selanjutnya pedagang pengecer menjual langsung pupuk subsidi tersebut ke petani yang telah mengajukan RDKK sebagai konsumen akhir. 2. Lembaga pemasaran produsen yaitu PT. PUSRI dan PT. Petrokimia Gresik melakukan

6

(enam)

jenis

fungsi

pemasaran

yaitu

penjualan,

penyimpanan, transportasi, pembiayaan, penanggungan resiko dan informasi pasar. Sedangkan distributor yaitu CV. Karo Jambi dan PT. Pertani melakukan 7 (tujuh) jenis fungsi pemasaran yaitu pembelian, penjualan, penyimpanan, transportasi, pembiayaan, penanggungan resiko dan informasi pasar. Dan pedagang pengecer melakukan 5 (lima) jenis fungsi pemasaran yaitu pembelian, penjualan, pembiayaan, penanggungan resiko dan informasi pasar. 3. Masalah yang sering terjadi dalm pendistribusian pupuk bersubsidi yang sering menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk di tingkat petani adalah kurangnya ketersediaan pupuk dari produsen, pupuk yang diterima petani tidak tepat waktu, banyaknya pungutan liar saat pendistribusian pupuk berlangsung.

Saran 1. Sebaiknya pihak pemerintah menambah subsidi bahan baku yang dibutuhkan produsen agar jumlah produksi pupuk subsidi tersedia sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diminta para petani.


2. Pemerintah sebaiknya ikut membantu kelancaran penyaluran pupuk subsidi agar tidak terlalu banyak pungutan liar selama proses pendistribusian berlangsung. 3. Produsen

dan

distributor

sebaiknya

menjamin

kelancaran

arus

pendistribusian pupuk agar sampai ke petani / konsumen dengan tepat waktu. 4. Penyuluh sebaiknya lebih mengawasi dan memperhatikan RDKK yang diajukan apakah sesuai dengan kebutuhan petani. 5. Petani sebaiknya mengajukan RDKK sesuai dengan kebutuhan luas lahan usaha taninya agar tidak terjadi kelebihan permintaan.

DAFTAR PUSTAKA

Amang. B., 1995. Kebijaksanaan Pangan Nasional. PT. Drama Karsa Utama, Jakarta. Angipora, M.P., 1999. Dasar-dasar Pemasaran. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Anonimous, 2006. Secara Teoritis Konsep Baru Distribusi Pupuk Lebih Baik. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=136271


Anonimus, 2006. Kinerja BUMN – Dari Holding BUMN Pupuk Sampai ke RDKK. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=141618 Anonimus, 2008. Peraturan Menteri Pertanian Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009. http://www.deptan.go.id/pengumuman/permentan42/permentan-no42. 2008.pdf) Anonimus, 2009. HET Pupuk Bersubsidi Bakal Naik, DPR Tuntaskan Masalah Penyaluran. http://www.surya.co.id/2009/02/25/het-pupuk-bersubsidibakal-naik-dpr-tuntaskan-masalah-penyaluran.html Atmaja. M.S., 2008. Pasokan Pupuk Bersubsidi Belum Tepat Sasaran. Kompas, Jakarta. Benyamin. L, 2009. Antisipasi Kendala Distribusi Pupuk. Sinar Harapan, Jakarta. Budiarto dan Ciptono, 1997. Pemasaran Internasional. BPFE, Yogyakarta. Inspektorat Jenderal, 2009. Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi. Jakarta. Joomla, 2008. Kebijakan Pupuk Brsubsidi untuk Perkebunan. http://ditjenbun.deptan.go.id/benihbun/benih/index2.php?option=com_con tent&do_pdf=1&id=166 M. Suparmoko, 2003. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, Edisi ke-5,, BPFE, Yogyakarta. PT. PUSRI, 2009. Profil Pemsaran – Pola Penjualan Pupuk. PUSRI Keluarga Petani, Palembang. Pitoyo. S., 2003. Budi Daya Padi Sawah TABELA. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta. Simatupang, P., 2004. Kembalikan Subsidi Pupuk Kepada Petani. Kompas, 19 Mei 2004, Jakarta. Sinar Tani, 2008. Agar Subsidi Pupuk Lebih Tepat Sasaran. Yayasan Pengembangan Sinar Tani, Jakarta. Sinar Tani, 2008. Pupuk Bersubsidi Hanya Untuk Petani Luasan Maksimal 2 Ha. Yayasan Pengembangan Sinar Tani, Jakarta.


Soekartawi, 2002. Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-hasil Pertanian Teori dan Aplikasinya. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sunanda, U., 2008. Analisis Padi Sawah http//www.dispertanak.pandeglang.go.id

di

Kab.

Pandeglang.

Syafaat, N, dkk, 2007. Kaji Ulang Sistem Subsidi dan Distribusi Pupuk. Litbang pertanian – Departemen Pertanian, Jakarta. Swastha. B., 1999. Saluran Pemasaran. BPFE, Yokyakarta. Taff, C.A., 1994. Manajemen Transportasi dan Distribusi Fisis. Erlangga, Jakarta. Wikipedia Indonesia, 2009. Pupuk. http://id.wikipedia.org/wiki/Pupuk


Lampiran 1. Data Sampel Pedagang Pengecer Pupuk Subsidi No.

Nama Usaha Dagang

Pengalaman Usaha (Tahun)

Lokasi

1.

UD. Tani Makmur

4

Tj. Anom

2.

UD. Tarigan

16

Tj. Anom

3.

UD. Irwan Tani

13

Gunung Tinggi

4.

UD. Pinem

20

Sei Glugur

5.

UD. Rejeki Tani

7

Lama

Pupuk Subsidi yang Dijual

Sumber

-

Urea SP-36 ZA NPK-Phonska Urea SP-36 ZA NPK-Phonska Urea SP-36 ZA NPK-Phonska

-

CV. Karo Jambi PT. Pertani PT. Pertani PT. Pertani CV. Karo Jambi PT. Pertani PT. Pertani PT. Pertani CV. Karo Jambi PT. Pertani PT. Pertani PT. Pertani

-

Urea SP-36 ZA NPK-Phonska

-

CV. Karo Jambi PT. Pertani PT. Pertani PT. Pertani

-

Urea SP-36 ZA NPK-Phonska

-

CV. Karo Jambi PT. Pertani PT. Pertani PT. Pertani

Fungsi Pemasaran

Pembelian, penjualan, pembiayaan, penanggungan resiko dan informasi pasar.


Lampiran 2. Karakteristik Sampel Petani Padi Sawah yang Tergabung dalam RDKK No. Sampel Umur Pendidikan Pengalaman Bertani Jlmh Tanggungan Luas Lahan (Tahun) (Orang) (Ha) 1. 46 6 19 3 0,5

Kebutuhan Pupuk Subsidi (Kg) 250

2.

47

6

27

2

2

375

3.

44

12

18

1

0,5

225

4.

40

6

15

3

0,5

200

5.

57

6

23

0

1

350

6.

51

12

25

5

0,5

225

7.

65

6

36

6

0,5

225

8.

46

12

20

2

0,5

250

9.

41

6

17

2

0,5

250

10.

41

9

11

3

0,5

250

11.

45

12

17

4

1

325

12.

45

6

20

2

0,5

250

13.

60

6

39

5

1,5

250


14.

37

6

7

2

1

325

15.

35

12

10

1

1

325

16.

54

12

21

4

0,5

225

17.

38

9

13

2

0,5

250

18.

63

6

35

8

1

300

19.

40

12

20

2

0,5

250

20.

34

12

17

3

1

325

21.

36

12

10

2

1

325

22.

47

6

28

5

0,5

250

23.

45

9

24

4

2

350

24.

47

6

30

5

0,5

250

25.

37

12

9

0

0,5

250

26.

59

6

39

5

0,5

250

27.

38

9

12

1

0,5

250

28.

41

9

27

2

0,5

250


29.

46

9

25

5

0,5

250

30.

51

6

30

6

1

275

31.

37

12

15

1

0,5

250

32.

35

12

5

1

0,5

250

33.

35

9

14

2

1

300

34.

51

6

35

3

1

275

35.

47

9

30

3

0,5

250

36.

53

6

37

3

2

375

37.

39

12

6

3

0,5

250

38.

47

6

34

2

0,5

225

39.

42

9

21

1

0,5

250

40.

45

6

33

3

0,5

250

41.

40

9

17

2

0,5

250

42.

61

6

38

8

1

275

43.

53

6

31

4

0,5

250


44.

44

12

20

3

0,5

225

45.

37

12

7

3

0,5

225

46.

33

9

9

2

0,5

250

47.

59

6

27

2

0,5

250

48.

61

6

39

7

1

300

49.

54

12

17

5

0,5

250

50.

55

6

21

3

0,5

250

Rata-rata

46,08

8,58

20

3,12

0,73

266,5


Lampiran 3. Produsen Pupuk Bersubsidi No.

Produsen

Tahun Berdiri

Jenis Pupuk Subsidi

Lokasi

1.

PT. PUSRI / PPD SUMUT

1959

Urea

Medan

2.

PT. Petrokimia Gresik

1963

SP-36, ZA dan NPK-Phonska

Gresik

Fungsi Pemasaran Penjualan, penyimpanan, transportasi, pembiayaan, penanggungan resiko dan informasi pasar.


Lampiran 4. Distributor Pupuk Bersubsidi No.

Produsen

Tahun Berdiri

Jenis Pupuk Subsidi

Lokasi

Fungsi Pemasaran Pembelian, penjualan, penyimpanan, transportasi, pembiayaan, penanggungan resiko dan informasi pasar.

1.

PT. Pertani

1967

SP-36, ZA dan NPK-Phonska

Medan

2.

CV. Karo Jambi

1988

Urea

Medan


DEPARTEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents