DEKONSENTRASI & TIPOLOGI PEMERINTAHAN DAERAH Bahan Kuliah 3 Pemerintahan Daerah DIA FISIP UI Senin & Selasa, 10 & 11 September 2007 Teguh Kurniawan, M.Sc http://teguh-kurniawan.web.ugm.ac.id
Dekonsentrasi
Desentralisasi vs Dekonsentrasi TERMS WITH:
ASSOCIATED DECONCENTRATION
Organizing principle
Déconcentration (French writers) Deconcentration (UN report) Bureaucratic decentralization Administrative decentralized
DECENTRALIZATION
Décentralisation (French writers) Devolution (UN report) Democratic decentralization Political decentralized
Structures in which the Field administration Regional administration principle dominates Prefectoral administration
Local government Local self-government Municipal administration
Practices
Devolution of powers
Delegation of powers
Sumber: Mawhood, 1985
Pengertian Dekonsentrasi
Pergeseran kekuasaan keluar secara geografis untuk membuat beberapa jenis keputusan didalam lingkup hirarki administrasi publik yang tersentralisasi secara langsung (Mawhood, 1985) Pembagian kekuasaan diantara anggota-anggota dari sekelompok penguasa yang memiliki kewenangan dibeberapa area yang berbeda dalam suatu negara; struktur politik yang utamanya mewakili kepentingan pemerintah pusat dan tergantung kepada dukungan pemerintah pusat, pelaksanaannya jauh dari pusat Ibukota; dan unit dari administrasi lokal dimana proses pembuatan keputusan formal dibuat dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pusat (Mawhood, 1985)
Pengertian Dekonsentrasi
“The transfer of authority over specified decision making, financial and management functions by administrative means to different levels under the jurisdictional authority of the central government” (Cohen dan Peterson, 1999) Penyerahan sejumlah kewenangan dan tanggung jawab administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah (Rondinelli, Nellis dan Cheema,1983)
Dimensi Dekonsentrasi Pelimpahan wewenang Pembuatan keputusan, keuangan dan fungsi manajemen Level pemerintahan yang berbeda Dalam jurisdiksi pemerintah pusat
Tujuan Dekonsentrasi Untuk mengurangi kekuatan lokalisme dan memaksakan keseragaman dalam pembuatan keputusan yang berlaku secara nasional (Smith, 1985) Metode bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan kekuasaannya secara lebih efektif dengan mengekang kebebasan daerah (Mawhood, 1985)
Melalui Dekonsentrasi ….
Melahirkan adanya wilayah administrasi (field administration) yang merupakan wilayah kerja dari aparatus pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan pusat yang telah di delegasikan kepada para pejabat pusat yang ada di daerah tersebut
Beda Wilayah Administrasi (WA) dengan Daerah Otonom (DO) (Smith, 1985)
Jenis kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat lapangan dari kementerian-kementerian dan badanbadan pusat adalah kewenangan birokrasi daripada kewenangan politik Administrator lapangan biasanya adalah pegawai negeri yang direkrut berdasarkan prosedur seleksi normal yang digunakan oleh departemen atau kementerian. Para pegawai ini kemudian ditempatkan di propinsi, wilayah, atau distrik yang biasanya untuk jangka waktu terbatas sebelum dipindahkan ke wilayah lain atau dikembalikan ke kantor pusat
Beda Wilayah Administrasi (WA) dengan Daerah Otonom (DO) (Smith, 1985)
Area dimana pejabat lapangan beroperasi tidak dibatasi oleh kebutuhan administratif fungsi-fungsi mereka dibanding karakteristik komunitas lokal, kecuali ini relevan dengan tugas-tugas administratif dari petugas lapangan
Tipologi Pemerintahan Daerah
Dua tipe WA (Smith, 1985)
Sistem fungsional
Perwakilan senior dari birokrasi negara di provinsi berwenang atas fungsi-fungsi spesifik tertentu Administrasi di lapangan dibagi kedalam bagian-bagian yang hampir rapat Koordinasi ditata secara sentral atau melalui komite inter departemen pada tingkat propinsi atau regional Wilayah kerja dari setiap departemen tidak terbatas untuk operasi-operasi lapangannya, tidak membutuhkan pembagian dengan departemen fungsional lainnya, tetapi akan disesuaikan dengan beberapa kebutuhan administratif yang khusus dan lebih besar dari kebijakan pemerintah tertentu Sistem fungsional bisa saja disertai dengan tipe prefektur
Dua tipe WA (Smith, 1985)
Sistem prefektoral
Membutuhkan
penunjukkan seorang perwakilan umum dari eksekutif pusat di wilayah kerja pada suatu wilayah sub nasional
Prefektur ini adalah pejabat pemerintah senior di wilayah tersebut
Pejabat prefektoral biasanya memiliki tanggungjawab yang ditetapkan secara luas mengenai “pemerintahan yang baik”
Dua kategori Sistem Prefektur (Smith, 1985)
Sistem prefektoral terintegrasi
Prefektur
adalah pejabat lapangan dengan pangkat tertinggi, yang kepadanya lah pejabat-pejabat dari kementerian lain dibawahi (sub ordinat)
Prefektur mewakili kepentingan nasional, negara, dan pemerintah. Dia mewujudkan kewenangan dari semua kementerian pusat
Dalam hubungannya dengan pemerintah lokal, prefektur adalah pejabat eksekutif senior dari tingkatan tertinggi penguasa lokal dan menjalankan pengawasan terhadap penguasa pada tingkatan yang lebih rendah
Dua kategori Sistem Prefektur (Smith, 1985)
Sistem preketoral tidak terintegrasi
Wilayah dibawah yurisdiksi prefektur biasanya tidak sering dipergunakan dalam pelayanan lapangan dari departemen-departemen fungsional dibandingkan pada sistem terintegrasi Prefektur merupakan salah satu dari banyak saluran komunikasi antara lokalitas dan pusat. Setiap kementerian merupakan perwakilan dari setiap bidang untuk mempertahankan hubungan independen dengan kantor pusatnya. Dia bukanlah bawahan (sub ordinat) dari penguasa prefektur Berkaitan dengan pemerintah lokal, sementara prefektur melaksanakan supervisi dan kontrol administratif, penguasa lokal menunjuk kepala eksekutifnya tersendiri. Dalam hal ini, sistem prefektoral yang tidak terintegrasi mencerminkan tradisi politik. Ini merupakan kompromi antara kebutuhan politik bagi otonomi propinsi dan kontrol yang tersentralisasi. Ini bisa memenuhi kebutuhan ideologi untuk otonomi propinsi serta mendukung institusi lokal dan propinsi yang lemah
Dua tipe WA (Leemans, 1970) Æ General Government Fragmented field administration Æ functional based Integrated field administration Æ territorial based
Integrasi
wilayah
Integrasi jabatan (dual function)
Referensi
Cohen, John M and Stephen B. Peterson, 1999, Administrative Decentralization: Strategies for Developing Countries, Connecticut: Kumarian Press Mawhood, Philip, 1985, Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa, Chichester: John Wiley & Sons Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum dan Teguh Kurniawan, 2006, Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI Prasojo, Eko, dkk, 2007, Pemerintahan Daerah, Buku Materi Pokok, Edisi 1, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka Rondinelli, Dennis A, John R. Nellis and G. Shabbir Cheema, 1983, Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience, Worldbank Staff Working papers, No. 581, Washington Smith, Brian C, 1985, Decentralization: The Territorial Dimension of The State, London: George Allen & Unwin
