Dampak sistem Ekonomi Terbuka Global melambat Regional Jatim terimbas 2015 ada optimisme perbaikan di Amerika & ASEAN namun tidak di Uni Eropa

STRATEGI 2016

2

3

 Perekonomian Global 2014

 Perekonomian Global 2015

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

 Dampak sistem Ekonomi Terbuka  Global melambat Regional Jatim terimbas  2015  ada optimisme perbaikan di Amerika & ASEAN namun tidak di Uni Eropa

4

5

Sumber : BPS Indonesia

8,61 %

5,81 %

22,71 % 57,65 % 3,00 % 14,16 %

6

2,22 %

KETIMPANGAN SEDANG

Sumber : BPS RI 7

4.748.420


8


9

Sumber : BPS RI & BPS Jawa Timur 10


11

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur **) Angka Sangat Sementara

12

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

13

14

VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI

Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim

Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera

Bangsa berdaya saing

Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.

Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN

Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama)

Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi)

Penciptaan Wilayah Jatim :  Aman  Nyaman  Produktif  Berkelanjutan Spatial Plan :RTRWP

Sectoral Plan : RPJMD 15

Akan melakuka n revolusi karakter bangsa

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi)

16

“PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING MENGHADAPI MEA AKHIR 2015”

UNSUR THEMA A. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1. Infrastruktur Ekonomi , ruang lingkup meliputi antara lain : • Public work : Jalan Provinsi dan JLS, Jaringan irigasi, serta moda transportasi  untuk percepatan konektivitas intra Jawa Timur dan Jatim - Eksternal • Public utilities : kelangsungan pasokan energi listrik dan gas, jaringan telekomunikasi untuk menunjang Jawa Timur sebagai supercoridor ) 2. Infrastruktur Sosial , ruang lingkup meliputi antara lain : • Infrastruktur Pendidikan difokuskan sarana dan prasarana sekolahan dan perpustakaan • Infrastruktur Kesehatan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan revitalisasi puskesmas • Perumahan , Air Minum dan Sanitasi 3. Infrastruktur Administrasi/Institusi , ruang lingkup meliputi antara lain : • Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban • Kontrol Administrasi /Sistem Pengendalian Internal • Kooordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi • Kebudayaan

17

B. DAYA SAING 1. Daya Saing Regional /Provinsi /Provinsi,, ruang lingkup meliputi : a. Stabilitas makro ekonomi b. Perencanaan Pemerintahan dan Institusi c. Tata Kelola Keuangan, Fasilitasi Dunia Usaha /Bisnis (efisiensi) Ketenagakerjaan (Produktivitas dan fleksibilitas pasar tenaga kerja ) d. Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 2. Daya Saing Sektor (teknis), ruang lingkup meliputi : a. Standardisasi Produk barang di sektor Primer/Pertanian ( standar proses dan standar produksi) b. Standardisasi produk barang di sektor Sekunder/Industri ( Khususnya produk IKM/UMKM) c. Standardisasi produk Jasa (services) pendidikan, kesehatan, dll d. Standardisasi SDM tenaga trampil

18

19

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat

20

1.

Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;

2.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

3.

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

4.

Stimulus belanja untuk pengembangan infrastruktur pedesaan;

5.

Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi.

21

1. A. Penerimaan Pembiayaan Meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. B. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan direncanakan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program; 2. Pengembangan pembiayaan pembangunan dengan pola cost sharing antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing sektor sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing; 3. Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah dan Swasta maupun dengan Dunia Usaha, melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Public Private Partnership, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), serta dukungan Lembaga Non Pemerintah lainnya 4. Pengembangan Kerjasama Antar Daerah melalui kerjasama wajib dan kerjasama sukarela

22

23

Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

 Penanggulangan Feminisasi kemiskinan (PFK), Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), dan Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)  “mendorong ketahanan sosial ekonomi kepala rumah tangga perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dasar,, memotivasi berusaha (need for achivement achivement)) dan kemampuan (litle skill) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan””  Tahun 2014 : pilot project bagi 3.309 kepala rumah tangga perempuan  Target Th 2015:: 14.655 kepala rumah tangga perempuan, Tersebar di 147 desa  Target Tahun 2016 : 20.420 kepala rumah tangga perempuan, tersebar di 558 desa /kel (di 36 kab/kota)

24


PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR di SMK  Peningkatan Rasio SMK : SMA menjadi 70% : 30%;  Pembangunan USB SMK (@ 15 milyar, TA 2016 => sesuai kesiapan sharing kab/kota); Skema pelaksanaan kegiatan: • Pemerintah provinsi menyediakan dana pembangunan fisik dan sarana prasarana USB; • Pemerintah kab/kota wajib menyediakan tanah seluas bersertifikat;

min 2 Ha

• Telah menyusun dokumen Feasibility Study (FS)  Bantuan sarana prasarana untuk SMK kab/kota se Jatim, dipergunakan untuk peningkatan dan pemerataan mutu sekolah kejuruan di Jawa Timur (Peningkatan Mutu Pendidikan SMK, direncanakan TA 2016 = 38 kab/kota @ 500jt)  Bantuan Program Community College.

25

Prioritas Keg.

MISI Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Bidang Keahlian : 1) Teknologi dan Rekayasa 2) Teknologi Informasi & Komunikasi 3) Kesehatan 4) Agrobisnis & Agroteknologi 5) Perikanan & Kelautan 6) Bisnis & Managemen 7) Pariwisata 8) Seni Rupa & Kriya 9) Seni Pertunjukan  Tahun 2014 Jumlah 70 SMK Mini (Murni 40 PAPBD 2014 : 30 )  1 Kelas = 30 anak  Per Pondok rata-rata 3 kompetensi keahlian  Tahun 2015 ditambah 100 SMK Mini  Tahun 2016 dilakukan untuk 100 SMK Mini 26

Potensi penyediaan lapangan kerja baru 30 x 170 x 3 = 15.300 tenaga kerja terlatih.


 Tahun 2012 : 161 Ribu Siswa  Tahun 2013 : 143 Ribu Siswa  Tahun 2014 : 77 Ribu Siswa  Tahun 2015 : 61 Ribu Siswa  Tahun 2016 : belum diusulkan oleh Kab/Kota 27

Prioritas Keg.

MISI Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 1. Sistem pembiayaan berupa sharing anggaran pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota; 2. Untuk Santri/Warga Belajar/Siswa Diniyah Ula, Paket A dan Paket A Pondok Pesantren sebesar Rp. 15.000,-/siswa/bulan. 3. Untuk Santri/Warga Belajar/Siswa Diniyah Wustho, Paket B, dan Paket B Pondok Pesantren sebesar Rp. 25.000,-/siswa/bulan.

 BPPDGS/BOSDA Madin tiap TA diberikan kepada ± 850 ribu siswa Ula; 164 ribu siswa Wustho; dan 65 ribu ustadz/guru swasta  Pada thn 2016 Pemprov akan melanjutkan pemberian BPPDGS/BOSDA Madin pada 38 Kab/Kota.  Bantuan beasiswa Guru Madin Th. 2006 s/d 2014 sebesar Rp. 69.728.000.000,00 (enam puluh Sembilan milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah). Rincian; a. Tahun 2006 s/d 2010 sebesar Rp. 8.000.000,00/orang b. Tahun 2011 s/d 2012 sebesar Rp. 8.200.000,00/orang c. Tahun 2013 s/d 2014 sebesar Rp. 8.400.000,00/orang

Program Peningkatan Kualitas Guru Madin TA 2015    

TA 2015 (murni) Rp. 8.789.000.000 Calon Guru Madin berjumlah 1.034 Mahasiswa Biaya satuan pendidikan Rp. 8.500.000/Mahasiswa (selama 8 semester) Lembaga penyelenggara pendidikan 35 PTAI 28

Prioritas Keg.

MISI Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Ruang lingkup : Pendidikan (Pos PAUD), Kesehatan (Posyandu) & Sosial (BKB)  Jumlah 10.000 unit se Jatim  Tujuan Menyiapkan Generasi Unggul sejak usia Dini

 Tahun 2015 tercapai 12.227 unit; target 41 % capaian 38 %  Tahun 2016 : target 43 %

29


 Kompetensi harus dibangun atas dasar kebutuhan pasar sehingga dimulai saat penyusunan kurikulum sudah harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, baik di luar negeri maupun dalam negeri, termasuk ketangguhan dalam berdaya saing.  Dalam rangka membentuk kompetensi yang tangguh, maka Pemerintah Prov. Jatim dalam proses melakukan kerjasama a.l. dengan : 1) PT. Alkon, yang bergerak di bidang K3 dan telah mendapat lisensi dari Engineering Construction Industry Training Board (ECITB) dan Industrial Foundation for Accident Prevention (IFAP) Inggris. 2) TWI, yang bergerak di bidang Training, Sertification and technical consultation dan telah mendapat lisensi dari Inggris. 3) BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), untuk menyusun kompetensi berdasarkan kebutuhan pasar internasional yang akan menjadi dasar penyusunan kurikulum UPT PK dan uji kompetensi. 4) Jobs DB, terkait pengembangan info kerja dalam dan luar negeri. Jobs DB didirikan pada tahun 1999 dan berkedudukan di Hongkong. Jobs DB beroperasi di 6 (enam) negara Asia, meliputi Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

30

Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,mandiri, dan berdaya saing, MISI berbasis agrobisnis dan agroindustri

Prioritas Keg.

    Tahun 2009 (Tahap I)

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro di Desa; Meningkatkan akses masyarakat kecil (usaha mikro perorangan) terhadap permodalan secara CEPAT, MURAH DAN TANPA AGUNAN; Bantuan permodalan sebesar Rp. 25 juta/desa/koperasi; Wahana untuk menciptakan para wirausaha baru para anggotanya sehingga Melalui Koperasi, perempuan dapat menghasilkan sesuatu secara bersama-sama sehingga produktivitas akan meningkat

Tahun 2010 (Tahap II)

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013 Tambahan modal = 1.000 Kopwan berprestasi

Tahun 2014

Jumlah = 3. 750 Kopwan

Jumlah = 4.756 Kopwan

Tambahan modal = 1.000 Kopwan berprestasi



Anggota = 189.561 Orang

Anggota = 187.228 Orang

Tambahan Anggota = 27.500 Orang

Tambahan Anggota = 27.500 Orang

Modal Hibah = Rp. 93.750.000.000,-

Modal Hibah = Rp. 118.900.000.000 ,-

Modal Hibah = Rp. 25. M

Modal Hibah = Rp. 212,65 M,-

Volume usaha = Rp. 203.141.816.648,-

Volume usaha = Rp. 184.333.736.899,-

Tambahan Vol. Usaha Rp. 31,25 M

Volume Usaha = Rp. 431 M

-

Perputaran modal = 2,17 kali

Perputaran modal = 1, 55 kali

Perputaran modal = 1,25 kali

Perputaran modal = 2 kali

-

-

Modal Hibah = Rp. 25.M,-

Modal Hibah = Rp. 100 M

Total • Total jumlah Kopwan : 8.506 Kopwan • Total realisasi : 1. Yang sudah mendapatkan perguliran 2x : 6.238 Kopwan 2. Yang baru mendapatkan perguliran 1x : 2.268 Kopwan • Total Hibah yang disalurkan : Rp 368.600.000.000,• Total Rata-rata Perputaran Modal = 2 kali

 Tahun 2015 diprogramkan 4.000 Infrastruktur LKM Berbasis Kelompok Fungsional, dengan Bantuan Modal Hibah APBD Provinsi Jatim @ 25 Juta  Tahun 2016 dilanjutkan dengan 4.000 Kelompok Fungsional. 31

Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,mandiri, dan berdaya saing, MISI berbasis agrobisnis dan agroindustri

Prioritas Keg.

EFISIENSI PASCA PANEN (MENEKAN KEHILANGAN HASIL)  Panen dapat dikerjakan lebih cepat dan hemat waktu (2,5 s/d 3 jam/ha)  Hemat tenaga kerja (cukup 1-4 orang saja)  Pemanenan dapat dikerjakan malam hari (dilengkapi lampu penerang)  Meskipun padi roboh masih tetap bisa dipanen  Kehilangan hasil rendah (<2%), dibandig panen dengan tenaga manusia dengan kehilangan hasil ±12%. Sehingga diperoleh tambahan hasil ±10 % setara 600 kg gabah/ha (dg asumsi hasil panen 6 ton/ha).

32

-

Restocking laut (komoditas yang bernilai ekonomi tinggi) dan Pembangunan Rumah Ikan di Banyuwangi, Situbondo, Kabupaten dan Kota Probolinggo

-

Restocking PUD di Madiun, Bondowoso, Blitar, Nganjuk, T.Agung, Ngawi, Kediri, Kediri, Magetan, Malang, Pasuruan, Bojonegoro, Surabaya, Kt. Mojokerto, Sampang, Lumajang, Kota Probolinggo,. Sidoarjo, Tuban, Lamongan, Jember; Fasilitasi Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Fasilitasi alat tangkap di 22 Kab/Kota berpantai;

-

33

Jumlah Dosis 1.400.000

Jumlah Akseptor 1.300.000 ekor

PROYEKSI PERTUMBUHAN POPULASI SAPI POTONG DI JAWA TIMUR 2014 - 2018

TAHUN

POPULASI (ekor)

2014 2015 2016 2017 2018

4.071.391 4.326.260 4.597.084 4.884.861 5.190.653

R (%)

6,26 %

KEGIATAN OPTIMALISASI INSEMINASI BUATAN

Jumlah Kelahiran 1.100.000 ekor Guna mendukung populasi nasional, maka perlu meningkatkan persentase pertumbuhan dari semula 6,18% per tahun pada periode 2009-2013 menjadi 6,26% pada periode 2014 - 2018.

Kegiatan pengembangan alat mesin peternakan  bantuan 50 mini feedmill untuk 50 klp (2015)

Tujuan pemberdayaan peternak : untuk memperoleh pakan ternak berkualitas dengan harga terjangkau dengan memanfaatkan sumber daya lokal 34

Tahun 2010 2011 2012

KPD 4 KPD 6 KPD 5 KPD

2013

11 KPD

Jumlah

26 KPD

Provinsi

Kalsel, Kaltim, Sulsel, NTT Gorontalo, Kalbar, Maluku, NTB, Sultra, Sulut Sulteng, Kalteng, Riau, Malut, Kep. Riau. Jambi, Lampung, Sumbar, Sumut, Bengkulu, Kep.Bangka Belitung, Sumsel, Papua, Papua Barat, Aceh, Bali

Tahun 2016 : Ekspansi ke Pasar ASEAN (melalui eksistensi KPD) 35

 KPD Sulut  Mindano Filipina  KPD Kaltim  Kuching Malaysia  KPD Batam  Singapura

BPOM

(Badan Pengawas Obat & Makanan)

36

Total panjang JLS = 673,872 Km

Progres 2014

Penanganan APBD Prov 2015

Rencana Penanganan APBD Prov 2016

a. Buka lahan = 540,724 Km

Buka Lahan = 53.725 Km

Buka Lahan = 37.325 Km

b. Jalan aspal = 322,42 Km (47,8%)

Perkerasan = 30 Km

-

c. Jembatan = 3.330 m

Jembatan = 652 m

Jembatan = 245 Km

 Mulai tahun 2015 dialokasikan dana Rp. 500 Milyar  Diharapkan tahun 2019 tuntas trase Pacitan - Malang

37

PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR 1. 2. 3. 4.

FS Jalan Akses menuju PELABUHAN UTAMA Tj. Tembaga Probolinggo APBN 2015 Lingkar Kota Lamongan, 5 km (APBN) Lingkar Kota Tuban, 5 km (APBN) Lingkar Kota Probolinggo, 6 km (APBN)

FLY OVER/UNDERPASS (APBN) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

FO Kenjeran, 100 m, fisik (2016) FO Krian-Sidoarjo, 100 m, pemb. fisik (2016) FO By Pass Mojokerto, 100 m, fisik (2016) FO Pulerejo, 100 m, fiisik FO Wonokromo, 100 m Underpass Margorejo, 300 m, fisik (2016) tidak memerlukan pembebasan lahan Underpass Jemursari, 100 m, fisik (2016) tidak memerlukan pembebasan lahan Underpass Aloha, 100 m, fisik (2016)

38

PEMBANGUNAN JEMBATAN (APBN) 1. Jembatan Sembayat, 50 m 2. Jembatan Brantas Baru, 50 m

PEMBANGUNAN JALAN AKSES 1. Akses Teluk Nggelon, 10 km (APBN) 2. Akses Bandara Abd. Saleh, 20 km (APBN) 3. Akses Pelabuhan Teluk Lamong, 10 km (APBN)

1. Percepatan pembangunan kereta api Bandara Juanda yang terintegrasi dengan rencana pembangunan Juanda Airport City

2. Peremajaan trainset KRDI AC : • lintasSurabaya – Sidoarjo, 3 • lintas Surabaya – Lamongan, 2 • lintas Surabaya – Mojokerto, 2. 39

a.Surabaya – Jember – Banyuwangi; Untuk memfasilitasi tingginya peningkatan volume kendaraan besar dan berat berkecepatan rendah bermuatan kontainer, dari dan menuju Pelabuhan Utama yang menjadi kewenangan penanganan Pemerintah Pusat. b.Surabaya – Madiun – Solo;

 Subsidi biaya operasional kapal diusulkan melalui APBN Th. 2016. Penyeberangan UjungKamal melayani masyarakat sekitar Bangkalan Selatan dan Surabaya Utara serta berfungsi sebagai backup sistem transportasi apabila Jembatan Suramadu terganggu.

 Diusulkan percepatan

penyelesaian pembangunan dermaga Moveable Bridge (MB) III Ketapang Banyuwangi melalui Kementerian BUMN (surat Menteri Perhubungan kepada Menteri BUMN No. AL.106/3/13/PHB/2014

41

 Diusulkan pembangunan areal penumpukan melalui APBN Tahun 2016.

 Diusulkan penambahan 2 kapal perintis dengan rute Tanjung Perak-MasalemboKeramean-MasalembuKalianget-Sapudi-KangeanSapeken-PegerunganTanjungwangi (PP) diusulkan melalui dana APBN 2016

APBD  Percepatan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Paciran  Pengembangan Pelabuhan penyeberangan di Kepulauan : Pelabuhan Raas, Sapudi, Kangean

42

APBN  Pada tahun 2016 diusulkan penyelesaian pembangunan Dermaga II dan pembangunan Dermaga III Probolinggo

 Pemb. Pelabuhan Laut Brondong, Tanjung Tembaga Probolinggo, Boom Banyuwangi  Pemb. Pelabuhan di wil. kepulauan Gili Ketapang, Giliraja, Gili Mandangin

43

 Saat ini sudah terbangun bandara bawean dengan panjang runway 900 x 23 m2, diperlukan finishing lapisan atas runway.

BANDARA ABDULRACHMAN SALEH MALANG – KAB. MALANG (APBN)

PEMBANGUNAN RUNWAY BANDARA JUANDA SURABAYA DI KAB. SIDOARJO (APBN)

Pembangunan Bandara Pendukung Program City link (APBD) : • Bandara Abdurrahmansaleh, Kab. Malang • Bandara Blimbingsari, Kab. Banyuwangi • Bandara Kangean, Kab. Sumenep 45

Diusulkan melalui dana APBN 2016, perpanjangan runway dari 2250 m menjadi 2500 m agar dapat diterbangi pesawat jenis Boeing 737-500 secara optimal.

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS Menurunkan Luas Genangan Pada Daerah Rawan Banjir sebesar 1.100 Ha pada Tahun 2016 Kegiatan-Kegiatan Prioritas : • Perbaikan infrastruktur sungai/ tanggul • Normalisasi di 7 sungai tersebar di Jawa Timur • Mendukung Kegiatan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penambahan Kapasitas Floodway Plangwot dari 640 m3/dt menjadi 1800 m3/dt

PEMBANGUNAN CEKDAM / GULLY PLUG • Merupakan konstruksi sederhana yang bertujuan untuk menahan erosi, memperlambat sedimentasi dan menambah resapan air pada daerah hulu aliran sungai • Lokasi Pembangunan : Ditempatkan pada DAS / DTA (Daerah Tangkapan Air) yang mempunyai lahan kritis / potensial kritis, sedimentasi tinggi dan curah hujan tinggi • Tahun 2016 direncanakan pembangunan di 1800 titik dengan meningkatnya fungsi resapan air di hulu sebesar 13.600.000 M3 46

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SUMBER DAYA AIR

PEMBANGUNAN WADUK LAPANGAN

47

 Mewujudkan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan dengan 100-0-100

Jumlah Penduduk Tahun Jawa Timur sebesar 38.318.791 Jiwa (hasil proyeksi SP 2010) Pedesaan : 20.086.710 jiwa (52,42 %) Perkotaan : 18.232.081 jiwa (47,58 %) TAHUN 2013

TAHUN 2014

TARGET 2019

Air Minum

60,96%

61,85%

100%

Perumahan

35,20%

40,84%

100%

Air Limbah

62,97%

61,28%

100%

Drainase

79,87%

80,23%

100%

Persampahan

82,78%

83,75%

100%

RTLH (Target : 253,439 unit)

28,23%

31,25%

100%

KINERJA

48

TAHAP

Nama : P. SUDARSONO Desa : Labruk Kidul Kec : Sumbersuko Kab : Lumajang

Biaya (Rp. Milyar)

RTLH (Target)

RTLH (Realisasi)

LOKASI (Kab/Kota) Jember, Sampang, Pamekasan, Bondowoso, Pacitan, Probolinggo, Situbondo, Sumenep, Bangkalan, Trenggalek Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Pasuruan, Lumajang, Banyuwangi Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Nganjuk, Lamongan. Gresik, Kota Madiun Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, Trenggalek, Tuban, Bojonegoro, Bondowoso, Situbondo Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Situbondo, Malang, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Banyuwangi Sumenep, Jember, Bondowoso, Pacitan, Lumajang, Madiun, Magetan, Bojonegoro, Tuban, dan Gresik Pacitan, Ponorogo, Madiun, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sumenep Kediri, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Sumenep Ponorogo, Ngawi, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Malang, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep Kab/Kota Blitar, Kediri (Rehabilitasi Pasca Erupsi Gunung Kelud), Kab. Jember, Lumajang, Banyuwangi, Tuban, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Ngawi

I

APBD 2009

50

10.000

10.000

II

P-APBD 2009

50

10.000

10.000

III

APBD 2010

50

10.000

10.025

IV

P-APBD 2010

25

5.000

5.520

V

APBD 2011

50

10.000

10.077

VI

P-APBD 2011

25

5.000

5.029

VII

APBD 2012

50

10.000

10.098

VIIII

P-APBD 2012

7

1.400

1.400

IX

APBD 2013

60

9.400

9.400

X

APBD 2014

53

7.660

7.660

XI

APBD 2015

90

12.000

-

12 Kab./Kota di Jawa Timur

XII

APBD 2016

60

10.000

-

10 Kab./Kota di Jawa Timur

TOTAL

570

100.560

79.209

49

RUSUNAWA GUNUNGSARI – SURABAYA

RUSUNAWA SIER • 1 TB dibangun tahun 2011/2012 oleh APBD Prov. Jatim • Jumlah Hunian 65 unit, Type Hunian 34 m2 • Pengelola Pemprov Jatim • Diperuntukan Pekerja/Buruh

• 3 Block dibangun tahun 2010 oleh APBD Prov. Jatim • Jumlah Hunian 268 unit, Type Hunian 34 m2 • Pengelola Pemprov Jatim • Diperuntukan warga stren kali

RUSUNAWA GUNUNG ANYAR • Pengadaan tanah & Pengurugam lahan oleh APBD Prov. Jatim TA 2013/2014 • 1/2 TB dibangun tahun 2015 oleh APBD RUSUNAWA JEMUNDO (Puspa Agro) Prov. Jatim (62 unit) • 2 TB dibangun tahun 2011/2012 • 2 TB dibangun tahun 2015 oleh APBN oleh APBD Prov. Jatim (125 unit) • Jumlah Hunian 148 unit, Type • 1/2 TB dibangun tahun 2016 oleh APBD Hunian 34 m2 Prov. Jatim (63 unit) • Pengelola Pemprov Jatim RUSUNAWA SUMUR WELUT • Prasarana & Sarana Utilitas (PSU) Oleh • Saat ini dimanfaatkan untuk • 4 TB dibangun TA 2013/2014 oleh APBN (368 unit) APBD Prov. Jatim TA 2016 penampungan sementara • 1 ½ TB dibangun TA 2015 oleh APBN (188 unit) • Type Hunian 34 m2 pengungsi Sampang • Prasarana & Sarana Utilitas (PSU) Oleh APBD Prov. Jatim TA 2016 • Pengelola Pemprov Jatim • Type Hunian 34 m2 • Diperuntukan untuk Masyarakat • Pengelola Pemprov Jatim Berpenghasilan Rendah (MBR) • Diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Sumber : Dinas PU CK TR Prov. Jatim 2015

• PERCEPATAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP) KEPENTINGAN EKONOMI

PRIORITAS :

Jumlah KSP :

1. Kawasan Segitiga Emas Tuban-LamonganBojonegoro 2. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu dan Pelabuhan Tanjung Bulupandan 3. Kawasan Agroindustri Gresik-Lamongan 4. Kawasan Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru 5. Kawasan Agropolitan Wilis 6. Kawasan Agropolitan Madura

Sumber: Perda 5/2012 tentang RTRW Provinsi

• Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Terdapat ± 92 RDTR Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mengajukan Proses Persetujuan Substansi kepada Gubernur

51

Upaya

LP2B Jatim = 1.017.549,72 Ha Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) : 1. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 tahun 2012; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor. 18 tahun 2012; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 tahun 2013; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2013; 5. Peraturan Daerah KabupatenMojokerto No. 6 Tahun 2013; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun

52

RESTRUKTURISASI TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI TNI – AD dan PELUANG KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI

Penghijauan di Sepanjang DMJ Jalan Provinsi

53

1. 2.

ASPEK LEGAL  Telah ditetapkan PERDA NO 8 TAHUN 2011 tentang PELAYANAN PUBLIK. Produk layanan DISPENDA  SAMSAT DRIVE THRUE, INFORMASI PKB / BBNKB ON LINE  DISPENDA

Mulai 2014 ATM (Anjungan Transaksi Mesin) SAMSAT & Layanan Jemput Bola Perpajakan ex. Di Perusahaan Gudang Garam Kediri

3.

4.

Produk layanan UPT PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU (P2T)  BPM Mulai 2014 dibentuk juga P2BJ (Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa  e-proc/e-lelang) Produk layanan pengawasan jembatan timbang secara on line  DISHUB. 54 54

 Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaran pemerintah daerah khususnya Kades/BPD/Perangkat desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik  Didasari dari amanah UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa

• Bimtek/Diklat bagi Kades/BPD/Perangkat Desa • Fasilitasi Pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa. Tahun 2014

Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan keuangan desa

Target 680 camat dan 7,722 Kades

2015

Tata kelola pemerintahan desa

7,722 Kades dan BPD

2016

Tata kelola pemerintahan desa

7,722 Sekdes

55

Pelaksanaan standart pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawasan masyarakat

Penguatan aksi anti-korupsi dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap Zona integritas Wilayah Brbas dari korupsi (WBK)

Peningkatan akses informasi publik yg akurat dan update

Predikat WTP SAKIP predikat A (Sangat Baik)

Realisasi Kinerja Tahun 2014 Indikator Kinerja % SAKIP SKPD Prov. Jatim berpredikat A

Target

Realisasi

50% (30 SKPD)

33,89 % (20 SKPD)

 Tahun 2016 A+

Realisasi Kinerja Tahun 2013 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(%)

Opini Prov. Jatim

WTP

WTP

100

Kab./ Kota yang beropini WTP

38 kab/kota

12 kab/kota

32

56

 Fasilitasi penyelenggaraan Pilkada Kabupaten/Kota, Pemilukada serentak di Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut amanah UU no 1/2015 tentang Pilkada

Pemilukada serentak gelombang di Th. 2015 (19 kab/kota), Kab.Ngawi, Kota Blitar, Kab. Lamongan, Kab. Jember, Kab. Ponorogo, Kab. Kediri, Kab. Situbondo, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab. Trenggalek, Kota Pasuruan, Kab. Mojokerto, Kab. Sumenep, Kab. Banyuwangi, Kab. Malang dan Kab. Sidoarjo Kab. Tuban, Kab. Blitar dan Kab. Pacitan

Deteksi dini terhadap potensi konflik di kabupaten/kota melalui Forpimda Provinsi & kabupaten/kota

57

 Antisipasi Perkembangan gerakan kelompok masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila di Jawa Timur

 Sinergi dengan TNI/POLRI, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat melalui Optimalisasi Fungsi Babinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa dalam rangka pencegahan meluasnya gerakan yg meresahkan masyarakat  Penerbitan PERGUB JATIM No. 51 Tahun 2014 tentang Larangan Keberadaan Gerakan ISIS tanggal 12 Agustus 2014

58

59

Wilayah Administrasi : Bagian dari 34 Provinsi Fungsi :

 Bagian dari Solusi Masalah Nasional ---> > (mengambil sebagian tugas Negara )

Peran :

Share thd PDB Nasional : 14,16%

Regional Manager

BEBERAPA RENCANA AKSI KEMITRAAN JATIM - IBT  Perdagangan  kemitraan dengan 26 Provinsi ( 26 KPD)  Food Estate  Jatim mensupply Benih, Petani Transmigran & Pemberdayaan Penangkar Benih di Kaltara  Pupuk  dari Dolomit di Gresik & Lamongan yang didistribusikan ke IBT  Peningkatan IP untuk Kontribusi target 10 Juta Ton Beras bersama Jateng, Jabar & Sulawesi Selatan  Smelter di 7 Kab. untuk Pengolah bahan Tambang  Kontribusi Swasembada Daging  bersama Lampung NTT & NTB 60

Kontribusi : Budidaya Komoditas Padi : 200.000 Ha

10 Juta Ton Padi

butuh

• Penyedia Benih /Bibit Stock Seed • Pelatihan Penangkar Benih dari KALTARA, SULSEL oleh JATIM 61

 TNI Manunggal Ketahanan Pangan Surplus Daging  Potensi Lahan 21.000 Ha (15.OOO Ha Kodam + Perhutani 6.000 Ha)

62

Tercapainya target 8 indikator kinerja utama :  Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi  Penurunan Kemiskinan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka  Peningkatan IPM  Peningkatan Pembangunan Gender  Peningkatan Kualitas Lingkungan  Pemerataan Tingkat Pendapatan (Gini Rasio)  Peningkatan Distribusi Kelompok Pendapatan Rendah 63

64

Dampak sistem Ekonomi Terbuka Global melambat Regional Jatim terimbas 2015 ada optimisme perbaikan di Amerika & ASEAN namun tidak di Uni Eropa

Recommend Documents