Indonesia Butuh Percepat Proses Industrialisasi free instagram followermake up wisudamake up jogjamake up prewedding jogjamake up wedding jogjamake up pengantin jogjaprewedding jogjaprewedding yogyakartaberita indonesiayogyakarta wooden craft
Sebar Optimisme Ekonomi Melambat
di
Kala
UNAIR NEWS – Perekonomian yang melambat merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai negara tidak terkecuali Indonesia. Namun demikian, Indonesia patut bersyukur bahwa hal tersebut tidak berdampak parah pada perekonomian Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Kementerian Keuangan RI Dr. Luky Alfirman dalam kuliah umum bertajuk ‘Kebijakan Fiskal Terkini’, Rabu (30/3) di Aula Fajar Notonagoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR). “Fundamental perekonomian Indonesia terbukti cukup kuat, sehingga dampak dari kenaikan suku bunga negara maju tidak terlalu berdampak negatif bagi kita,” ujarnya dengan nada optimis. Ia juga menegaskan bahwa daya beli masyarakat Indonesia tengah membaik. Hal ini terlihat dari data inflasi tahun 2015 yang hanya 3,35 persen, turun tajam dari 8,36 persen di tahun 2014 dan 8,38 persen di tahun 2013. Selain
menebar
optimisme
mengenai
kondisi
perekonomian
nasional, Luky banyak menyoroti pengeluaran fiskal terkait dengan alokasi subsidi BBM ke sektor lain yang membutuhkan. Menurutnya dana APBN yang dialokasikan untuk subsidi BBM selama ini memang tidak tepat sasaran. “Subsidi itu seharusnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, faktanya yang menikmati selama ini kebanyakan para pemilik kendaraan mewah,” tandasnya sambil menjelaskan bahwa di tahun 2014, 18 persen dana APBN habis untuk subsidi BBM. Namun, ia juga menyadari bahwa menghapus subsidi BBM juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Setiap kali mau naik BBM, demo. Gimana mau hapus?” tambah pria yang juga menjadi staf pengajar di UI ini. Dalam kesempatan tersebut, Luky juga menegaskan pentingnya pengalihan alokasi dana APBN yang sebelumnya untuk subsidi BBM ke sektor lain yang memerlukan misalnya sektor infrastruktur. Kualitas infrastruktur di Indonesia yang selama ini jauh tertinggal dari negara lain menurut Luky perlu untuk untuk mendapatkan perhatian yang serius. (*) Penulis : Dylan Salsabila Editor : Yeano Andhika
Chairul Tanjung Bicara Ekonomi Global Terkini UNAIR NEWS – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR), Prof. Dr. (HC) Chairul Tanjung memberikan kuliah umum bertajuk ‘Dinamika Perekonomian Global dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Nasional’, Senin
(21/3). Bertempat di Aula Fajar Notonagoro, kuliah umum pria yang akrab disapa CT tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa FEB UNAIR dari program sarjana hingga doktoral. “Perekonomian hari ini sifatnya borderless. Maka sebuah negara tidak bisa independen berdiri sendiri tanpa pengaruh dari negara lain,” ujar CT membuka kuliah umum. Menurutnya, kondisi perekonomian global pasti akan memiliki dampak bagi perekonomian nasional. Mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini mengibaratkan perekonomian global saat ini sebagai sebuah pesawat yang mesin-mesinnya sedang mengalami masalah. Kekuatan ekonomi yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global seperti Cina, BRICS, Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat sedang menghadapi tantangan dalam menggerakkan perekonomiannya masing-masing. “Inilah
yang
menyebabkan
perekonomian
global
penuh
ketidakpastian saat ini,” tambahnya. Negative interest rate (suku bunga negatif) yang tidak lazim diterapkan dalam kebijakan ekonomi dewasa ini juga telah diadopsi oleh Bank Sentral Jepang dan Bank Sentral Eropa. “Tujuannya jelas, supaya uang itu tidak disimpan di bank melainkan disalurkan ke pasar sehingga ekonomi bisa tumbuh,” tegasnya. Selain kebijakan quantitative easing (QE) yang dihentikan oleh bank sentral Amerika Serikat The Fed yang menyebabkan larinya modal asing dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia, turunnya harga komoditas terutama minyak juga berkontribusi pada semakin tidak bergairahnya perekonomian global. Terkait dengan kondisi perekonomian nasional, CT menyebut bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini sudah mulai membaik. “The worst is over, but recovery is not fast enough. Kondisi
ekonomi kita ke depan mungkin tidak akan lebih buruk dari tahun 2015, tapi recovery-nya memang terlalu lambat,” ujar konglomerat pemilik CT Corp tersebut. Terkait pembangunan infrastruktur yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah, dalam kesempatan itu ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur memang penting namun hal tersebut tidak bisa digunakan sebagai variabel utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. “Porsi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kecil,” ujarnya lantas menjelaskan bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi nasional lebih banyak didorong oleh sektor konsumsi domestik. Maka menurutnya, salah satu hal yang harus juga dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi adalah dengan menciptakan iklim yang baik untuk dunia usaha. Di tengah tantangan perekonomian saat ini, sarjana kedokteran gigi yang banting setir menjadi pebisnis ini mengingatkan perlunya ‘pilot’ yang berpengalaman dalam menelurkan kebijakan-kebijakan ekonomi. Ia juga menegaskan bahwa penting bagi pemerintah untuk terus memastikan harga pangan yang stabil di masyarakat. “Itu kuncinya. Meskipun harus diakui hal tersebut merupakan pekerjaan paling sulit di dunia,” ujar Mantan Menko Perekonomian ini. Di akhir kuliah umumnya, CT menebar optimisme bahwa dalam setiap krisis pasti melahirkan peluang. Ia mengimbau pemerintah untuk tetap menjalankan politik ‘seribu kawan, nol musuh’. Bahwa sebagai ‘kapal kecil’, Indonesia harus menjalin hubungan baik dengan semua negara di dunia serta tidak condong mendekat ke ‘kapal besar’ tertentu yang berpotensi menghempas perekonomian nasional. (*) Penulis : Yeano Andhika Editor : Nuri Hermawan
UNAIR-MPR Bahas Pembangunan dan GBHN UNAIR NEWS – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerjasama dengan UNAIR mengadakan focus group discussion (FGD) bertajuk “Penataan Sistem Perekonomian Nasional (Berbasis Demokrasi Pancasila) dan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Model GBHN”, Selasa (1/3), di Suites Hotel Surabaya. Sepuluh anggota MPR RI dari unsur DPR RI dan DPD RI yang tergabung dalam Badan Pengkajian MPR RI ikut serta dalam FGD tersebut. Kesepuluh anggota MPR RI tersebut adalah TB Hasanuddin (PDIP), TB Soemandjaja (PKS), Hendrawan Supratikno (PDIP), M. Sarmudji (Golkar), HA Mujib Rohmat (Golkar), Aryo PS Djojohadikusumo (Gerindra), Marwan Cik Asan (Demokrat), Anna Mu’awanah (PKB), Djoni Rolindrawan (Hanura), dan Gede Pasek Suardika (DPD). Kehadiran mereka adalah untuk meminta pendapat para pakar UNAIR yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. “Kami bukan para pakar. Untuk itu kami harus terus bekerjasama dengan para pakar yang sesuai dengan bidangnya,” ujar TB Hasanuddin yang menjadi ketua rombongan. Menurutnya, UNAIR yang merupakan salah satu universitas bergengsi di negeri ini memiliki segudang pakar untuk dijadikan mitra diskusi. Prof. Djoko Mursinto dari FEB, Dr. Suparto Wijoyo dari FH, dan Drs. Priyatmoko, MA dari FISIP didapuk menjadi narasumber dalam diskusi tersebut. Prof. Djoko menyoroti peran desa dalam makalahnya yang berjudul “Desa sebagai Ujung Tombak Pembangunan Ekonomi Kerakyatan”. “Selama ini desa selalu menjadi objek dan tidak pernah menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi nasional,” ujar Guru Besar
Ekonomi Pembangunan ini. Lebih lanjut, menurutnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa masih dalam tahapan akan menjadikan desa sebagai subjek. Ke depan, implementasi undang-undang ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Priyatmoko, narasumber dari Departemen Politik menekankan pentingnya peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disepakatinya Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan perekonomian nasional membawa konsekuensi bagi negara untuk mengimplementasikan pasal tersebut dalam perekonomian nasional. Terkait GBHN, ia menyatakan bahwa jika nantinya GBHN diterapkan kembali jangan sampai GBHN hanya sekadar teks tanpa ada implementasi yang jelas. “MPR RI saat ini tidak lagi otoritatif. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mengembalikan harkat, martabat, dan marwah MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara,” ujar Suparto Wijoyo. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa MPR selama ini hanya menjadi institusi penonton yang tidak merepresentasikan kehendak rakyat padahal MPR yang terdiri dari unsur DPR dan DPD seyogyanya memiliki kewenangan yang lebih besar. “MPR
yang
memiliki
kewenangan
mengubah
dan
menetapkan
konstitusi harusnya juga memiliki kewenangan membatalkan regulasi yang bertentangan dengan konstitusi,” tambahnya. Dengan demikian, jika ada regulasi ekonomi yang sekiranya bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, MPR RI bisa turut campur dalam hal tersebut. Selain didaulat menjadi tiga narasumber, beberapa akademisi UNAIR yang merupakan pakar di berbagai bidang seperti pembangunan, administrasi negara, dan kebijakan publik juga hadir menjadi pembahas dalam FGD tersebut. (*) Penulis : Yeano Andhika
Departemen Ekonomi Syariah Galang Kerjasama dengan Media UNAIR NEWS – Departemen Ekonomi Syariah (DES) FEB UNAIR terus berusaha mensosialisasikan ekonomi syariah kepada masyarakat luas. Meskipun memiliki mayoritas penduduk muslim, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa sistem keuangan syariah tidak ada bedanya dengan sistem keuangan pada umumnya. Padahal pada kenyataannya, sistem keuangan syariah memiliki fundamental yang sama sekali berbeda dengan keuangan konvensional. Untuk mengedukasi masyarakat tentang hal tersebut, DES FEB UNAIR mulai menggalang kerjasama dengan berbagai media massa, yang terbaru adalah dengan Radio Suara Muslim Surabaya. Rabu (10/2), bertempat di Kampus FEB UNAIR, jajaran pimpinan DES yang dipimpin oleh Ketua DES FEB UNAIR, Dr. Raditya Sukmana bertemu dengan CEO Radio Suara Muslim, Irwitono Soewito. “Ke depan kita akan bekerja sama dengan lebih banyak media, tentu selain dalam rangka mensosialisasikan ekonomi syariah juga bisa sebagai sarana promosi program studi Ekonomi Islam FEB UNAIR ini,” ujar Raditya menjelaskan latar belakang diadakannya kerjasama ini. Ia mengaku senang dengan diadakannya kerjasama ini apalagi baik DES maupun Radio Suara Muslim juga sama-sama mengemban misi dakwah kepada masyarakat. Menurutnya, selama ini sudah banyak staf pengajar DES FEB UNAIR yang juga sudah rutin mengisi rubrik berbagai media yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Hal ini tentu membuktikan bahwa DES menaruh perhatian lebih dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah. Senada dengan Raditya, Irwitono
menyambut baik adanya kerjasama semacam ini. “Pembahasan mengenai ekonomi syariah adalah salah satu topik yang selama ini direspon baik oleh para pendengar radio kami. Apalagi rubrik ini diasuh oleh dosen senior seperti Ustadz Suherman Rosyidi,” ujar Irwitono merujuk pada dosen senior DES FEB UNAIR, Suherman Rosyidi yang selama ini sudah terlebih dahulu rutin mengisi kajian ekonomi syariah di radio yang dipimpinnya. Dekan FEB UNAIR, Prof. Dr. Dian Agustia yang juga turut serta dalam pertemuan tersebut mendukung langkah DES tersebut. “Kerjasama dengan media sangat penting. Selain merupakan sarana promosi program studi dalam hal ini Ekonomi Islam, para dosen yang memberikan kajian juga sedang melakukan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi,” pungkas mantan Dekan Fakultas Vokasi ini. (*) Penulis : Yeano Andhika
Pungli Ancam Investasi, Era MEA Harus Jadi Momen Perubahan UNAIR NEWS – “Saya sedih kalau ada yang ngeluh apakah kita siap masuk MEA atau tidak. Kalau kita yang takut, itu keliru. Mereka (orang luar negeri) yang takut kita,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 24 November 2015 lalu. Ya, masyarakat dan dunia bisnis domestik tidak perlu takut. Namun, mesti sadar dan waspada. Dan pemerintah, harus lihai dan aktif mencetuskan regulasi yang pro rakyat. Tidak boleh
santai-santai saja. Pakar hukum perdagangan internasional Fakultas Hukum (FH) UNAIR Dr Intan Soeparna menjelaskan, era Masyarakat Ekonomi Asean alias MEA sejatinya sudah dimulai sejak lama. Tepatnya, pada 2007 lalu. Acuannya, Blueprint 2007. Secara prinsip, MEA sudah mulai membangun pondasi sejak 2007. Meski gaungnya baru terdengar pada 2015, mengacu Blueprint 2025, dan berfokus dengan pandangan Free Movement for Persons. Yang jadi masalah, Blueprint 2007 yang merupakan landasan awal bersaing di MEA belum diaplikasikan dengan optimal. Eksekutif mengklaim, Indonesia telah menjalankan Bluprint 2007 hingga 92,7%. Faktanya, masih banyak kekurangan dalam penerapan. Sebagai misal, pada pola Free Movement of Goods. “Masih ada pungli (pungutan liar) yang meresahkan investor,” kata Intan. Problem ini sempat jadi perbincangan hangat ketika perusahan NIKE keluar dari Indonesia dan mendirikan perusahaan di Vietnam. Namun, pasar utamanya tetap Indonesia. Isu pungli berhembus keras waktu itu. Kabar lain menyebutkan, produsen dalam negeri yang ingin memasarkan produk ke luar negeri juga merasa terancam sistem pungli. Pemerintah mesti serius menaruh perhatian pada para preman kerah putih. Bagaimana pun juga, fakta menunjukkan, Indonesia belum 100% mengatasi imbas pola Free Movement of Goods. Harapannya, momentum MEA kali ini bisa menjadi tonggak perubahan di bidang bisnis dan ekonomi. PR pemerintah benar-benar bertumpuk. Sebab, gelontoran tenaga kerja dari luar negeri dapat dipastikan turut terjadi. “Yang saya ketahui, negara-negara ASEAN sudah menyiapkan tenaga kerja. Misalnya, perawat di Filipina sudah diajarkan bahasa asing. Termasuk, bahasa Indonesia. Bahkan, bahasa Jawa,” ucap dosen tamatan Vrije Universiteit Brussel ini. Di samping kebutuhan akan akselerasi program dari pemerintah,
tiap individu juga mesti menggenjot kemampuan diri. Special Skill sangat menguntungkan ketika berada pada kondisi tertentu. Harus ada diferensiasi. Sedangkan untuk pengusahapengusaha di Indonesia, mesti memahami regulasi Blueprint 2025. Di antaranya, barang yang diperdagangkan harus memiliki standart yang tinggi. (*) Penulis: Akhmad Janni Editor: Rio F. Rachman
