BAB III PERLUNYA ASEAN MEMBENTUK COMPETITION AUTHORITY. dan ekonomi antar negara-negara Eropa. Dilihat dari sejarahnya, Uni Eropa telah

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

41

BAB III PERLUNYA ASEAN MEMBENTUK COMPETITION AUTHORITY

3.1 European Union European Union (Uni Eropa) adalah bentuk kemitraan dalam bidang politik dan ekonomi antar negara-negara Eropa. Dilihat dari sejarahnya, Uni Eropa telah membantu menciptakan kedamaian, stabilitas, dan meningkatkan standar hidup negara anggota. Uni Eropa juga memiliki mata uangnya sendiri yang berguna untuk memudahkan terbentuknya pasar tunggal Eropa dimana orang, barang jasa, investasi dan modal bisa berpindah antar negara anggota semudah perpindahan di dalam satu negara.79 Uni Eropa merupakan organisasi antar pemerintahan dan supranasional 80 yang berdiri dibawah Perjanjian Uni Eropa (perjanjian Maastricht81) pada tahun 1992. Namun, latar belakang terbentuknya sudah dimulai jauh sebelum itu. Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang

79

www.wikipedia.com, diakses pada 1 Desember 2014 Supranasional adalah metode pengambilan keputusan dalam komunitas politik multinasional, dimana kekuasaan ditransfer ke otoritas yang lebih luas daripada pemerintah negaranegara anggota. Karena keputusan dalam beberapa struktur supranasional diambil secara suara terbanyak, adalah mungkin untuk negara anggota dalam serikat tersebut dipaksa oleh negaranegara anggota lain untuk melaksanakan keputusan 81 Perjanjian Maastricht ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1992 oleh anggotaanggota Komunitas Eropa di Maastricht, Belanda. Pada tanggal 9-10 Desember 1991, kota tersebut juga menjadi tuan rumah Dewan Eropa yang mendrafkan perjanjian ini. Setelah diberlakukan tanggal 1 November 1993 selama Komisi Delors, perjanjian ini membentuk Uni Eropa dan mendorong pembentukan mata uang tunggal Eropa, yaitu euro. 80

Skripsi

41

KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY MICHELLE NABILLA FIRDAUZI DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)


42

lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya.82 Salah satu cara mencapai integrasi Eropa adalah dengan membentuk Komunitas Eropa (European Community) yang beranggotakan negara-negara Eropa. Pada tahun 1951 melalui Treaty of Paris, enam negara Eropa (Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luxemburg, dan Belanda) membentuk The European Coal and Steel Community (ECSC) dengan tujuan untuk membentuk common market bagi industri batu bara dan baja. ECSC berdiri selama 50 tahun dan diintegrasikan dalam Komunitas Eropa setelah perjanjian pembentukan ECSC berakhir pada tanggal 23 Juli 2002. Perkembangan integrasi Eropa berikutnya terjadi pada tahun 1957, melalui Treaty of Rome atau yang biasa disebut sebagai Treaty Estabilishing the European Community (TEEC), yang membentuk The European Atomic Energy (Euratom) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community).83 Uni Eropa didirikan secara resmi melalui Treaty of Maastricht dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1993. Terdapat tiga pilar utama dalam struktur Uni Eropa yang diatur dalam Treaty of Maastricht, yaitu:84 1. European Communities, yang menangani kebijakan ekonomi, sosial, dan masalah lingkungan Uni Eropa; 2. Common Foreign and Security Policies (CFSP), yang menangani urusan luar negeri dan kemiliteran Uni Eropa; dan

82

https://www.academia.edu/7985860/european_union, diakses pada 1 Desember 2014 Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 8 84 Ibid, h. 9 83

Skripsi



43

3. Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters (PJCC), yang bertanggung jawab atas kerjasama mengenai pemberantasan tindak criminal. PJCC dulu bernama Justice and Home Affairs (JHA). Baik TEEC dan Treaty of Maastricht kemudian direvisi dan dituangkan dalam Treaty of Amsterdam dan Treaty of Nice. Untuk menyederhanakan perjanjianperjanjian internasional pembentuk Uni Eropa yang ada, 25 kepala negara dari negara anggota Uni Eropa mengajukan pembentukan Konsitusi Uni Eropa. Ide ini tidak terwujud karena tidak tercapai kesepakatan antara negaranegara anggota Uni Eropa. Pada akhirnya tercetuslah untuk mengubah perjanjianperjanjian tersebut ke dalam suatu reform treaty yang kemudian disebut dengan Treaty of Lisbon. Pada tanggal 13 Desember 2007, the European Council menandatangani Treaty of Lisbon yang kemudian baru berlaku pada bulan Desember 2009. Treaty of Lisbon menghapus ketiga pilar dalam struktur Uni Eropa serta mengubah nama Treaty Estabilishing the European Union menjadi Treaty Functioning of the European Union (TFEU) dan Treaty of Maastricht menjadi Treaty of the European Union (TEU).85 3.1.1 Sumber Hukum Uni Eropa Sebagaimana sistem hukum regional lainnya, hukum regional Uni Eropa juga memiliki sumber hukum, yaitu :86 1. Primary Legislation, yang terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional yang merupakan anggaran dasar Uni Eropa; 2. Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Uni Eropa dengan pihak ketiga; 85 86

Skripsi

Ibid h. 10 Ibid h. 11



44

3. Secondary Legislation, yang berupa produk legislasi institusi-institusi Uni Eropa yang terdiri dari regulation, directive, dan decision, serta produk nonlegislasi Uni Eropa yang terdiri dari recommendation dan opinion; 4. Prinsip Hukum Umum; dan 5. Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara negara anggota Uni Eropa. 3.1.2 The Institutions

Sumber : Prof. Dr. Wolfgang Schumann, Institutional Structure at Supranational level (I), www.dadalos-europe.org, Dikunjungi pada 20 November 2014

Berdasarkan Article 13 TEU ada 7 Institusi utama yang dipercayakan untuk mengurus EU, yaitu : 1. The Commision European Commission (Komisi Eropa) merupakan institusi di Uni Eropa yang tidak berhubungan dengan negara anggota Uni Eropa. Komisi Eropa bekerja

Skripsi



45

atas nama Uni Eropa secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan kewenangan yang ada dalam suatu negara, Komisi Eropa merupakan lembaga eksekutif.87 Komisi Eropa dan Presiden-nya memiliki 4 peran, yaitu :88 - Mempromosikan kepentingan umun Uni Eropa - Mengawasi penerapan hukum Uni Eropa - Mengeksekusi pelaksanaan penganggaran - Representasi eksternal Dalam masa kerjanya, Komisi Eropa bertanggung jawab kepada Parlemen Eropa. Jika Parlemen Eropa merasa tidak puas dengan kinerja Komisi Eropa, maka Parlemen Eropa dapat mengajukan motion of cencure sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (8) TEU “Pasal 17 ayat (8) berbunyi :“The Commission, as a body, shall be responsible to the European Parliament. In accordance with Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union,the European Parliament may vote on a motion on censure of the Commission. If such amotion is carried, the members of the Commission shall resign as a body and the HighRepresentative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall resign from the duties that he or she carries out in the Commission”.89 Wewenang The Commission berdasarkan Article 17 TEU :90 1. The Commission shall promote the general interest of the Union and take appropriate initiatives to that end. It shall ensure the application of the 87

Ibid, h. 49 Jens Peter-Bonde, ed., Consolidated Reader-Friendly Edition of the Treaty of European Union (TEU) and the Treaty on the Functioning of European Union (TFEU) as amended by the Treaty of Lisbon (2007), Foundation for EU Democracy, Denmark, 2008, h.24 89 Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 46 90 The Treaty of European Union, Article 17(1)& 17(2) 88

Skripsi



46

Treaties, and of measures adopted by the institutions pursuant to them. It shall oversee the application of Union law under the control of the Court of Justice of the European Union. It shall execute the budget and manage programmes. It shall exercise coordinating, executive and management functions, as laid down in the Treaties. With the exception of the common foreign and security policy, and other cases provided for in the Treaties, it shall ensure the Union's external representation. It shall initiate the Union's annual and multiannual programming with a view to achieving interinstitutional agreements President of The Commission Komisi mendukung kepentingan umum Uni Eropa dan mengambil inisiatif yang tepat untuk itu. Komisi harus menjamin penerapan the Treaty, dan langkah-langkah yang diadopsi oleh institusi lainnya telah sesuai dengan aturan yang ada. Komisi akan mengawasi penerapan hukum Uni Eropa dibawah kendali (European Court of Justice). Komisi membuat anggaran dan mengelola program. Komisi harus melaksanakan koordinasi eksekutif dan fungsi manajemen, seperti yang tercantum dalam the Treaties. Dengan pengecualian dari asing umum dan kebijakan keamanan, dan kasus-kasus lain yang diatur dalam the Treaties, hal itu harus menjamin representasi eksternal Uni Eropa. 2. Union legislative may only be adopted on the basis of a Commission proposal, except where the Treaties provide otherwise. Other acts shall be adopted on the basis of a Commission proposal where the Treaties so provide.

Skripsi



47

Tindakan legiselatif Uni Eropa harus dilakukan atas persetujuan dari Komisi eropa kecuali jika di dalam perjanjian menetapkan lain. Tindakan lainnya yang dilakukan Uni Eropa harus atas usul Komisi Eropa dimana dalam The Treaties menetapkan demikian. (i) Legislative Power Komisi Eropa memiliki peran yang sangat penting dalam proses legiselatif, seperti yang sudah diterangkan sebelumnya pada Article 17(2) TEU bahwa Komisi Eropa memiliki hak inisiatif, yang menempatkannya berada di garis terdepan dalam hal pengembangan kebijakan. Kebanyakan rancangan undangundang akan disetujui oleh the Council dan the European Parliament, tetapi Komisi Eropa memiliki hak inisiatif yang memungkinkannya untuk bertindak sebagai „motor of integration‟ untuk Uni Eropa. Namun kenyataannya the Council yang banyak berperan dalam inisiatif pembuatan undang-undang.91 Cara kedua, Komisi Eropa pada proses legiselatif juga memiliki hak untuk mengembangan rencana pembuatan undang-undang setiap tahunnya. Seperti yang dijelaskan Article 17(1) TEU Komisi Eropa juga membentuk prioritas pengaturan agenda untuk Uni Eropa untuk tahun yang akan datang. Hal ini, terangkum dalam rencana program tahunan dengan maksud untuk mencapai kesepakatan antar lembaga.92 Komisi Eropa juga memiliki pengaruh terhadap kebijakan Uni Eropa dalam cara ketiga, yaitu dalam membangun strategi kebijakan secara general. Contohnya the Commission‟s White Paper pada saat penyelesaian pasar internal, yang 91

Paul Craig dan Graine de Burca, EU Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, 2011, h. 37 92 Ibid

Skripsi



48

berbentuk tindakan Eropa tunggal. Inisiatif Komisi Eropa dibawah pimpinan Jacques Delors memberikan kontribusinya dalam Pembangunan Ekonomi dan Serikat Moneter.93 Cara ke-empat Komisi Eropa menjalankan kekuasaan legiselatifnya adalah melalui kapasitas, di beberapa daerah tertentu untuk memberlakukan norma Uni Eropa tanpa melibatkan lembaga Uni Eropa lainnya.94 Menurut Article 290 TFEU95 Komisi Eropa melatih kekuasaan delegasinya dengan diberikan delegasi oleh the Council dan European Parliament untuk membuat regulasi dalam bidang tertentu.96 (i) Administrative Power Komisi Eropa memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam hal wewenang administrative. Sesuai Article 17(1) TEU yang menyebutkan bahwa Komisi Eropa harus mengurus program. Kebijakan sekali dibuat, harus didaftarkan. Undangundang, sekali berlaku harus dilaksanakan dengan baik. Biasanya hal ini akan melalui proses administrasi bersama, menggunakan badan-badan nasional. Komisi Eropa akan melakukan pengawasan secara general, untuk meyakinkan bahwa peraturan yang ada benar-benar terlaksana dalam negara-negara anggota.97 (ii) Executive Power

93

Ibid Ibid 95 “A legislative act may delegate to the Commission the power to adopt non-legislative acts to supplement or amend certain non-essential elements of the legislative act. The objectives, content, scope and duration of the delegation of power shall be explicitly defined in the legislative acts. The essential elements of an area shall be reserved for the legislative act and accordingly shall not be the subject of a delegation of power.” 96 Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 37 97 Ibid, h.38 94

Skripsi



49

Komisi Eropa memiliki tanggung jawab dari sifat eksekutif, yaitu : terkait dengan keuangan dan mengenai hubungan eksternal. Komisi Eropa memiliki peran penting dalam pembentukan anggaran belanja Uni Eropa, dan juga dalam hal pengeluaran, terutama dalam dukungan pertanian yang berpengaruh besar terhadap anggaran belanja Uni Eropa dan kebijakan structural, yang didesain untuk membantu daerah-daerah miskin, menyesuaikan penurunan industry, dan memerangi pengangguran jangka panjang.98 (iii) Judicial Power Komisi Eropa memiliki 2 macam wewenang yudisial. Sesuai Article 17(1) TEU, bahwa Komisi Eropa harus memastikan penerapan The Treaties, dan hukum yang dibuat sudah berdasarkan ketentuan didalamnya. Melakukan pengawasan bahwa penerapan Hukum Uni Eropa dibawah kontrol ECJ ( European Court of Justice).99 Komisi Eropa akan memberikan tindakan terhadap negara-negara anggota jika mereka melanggar hukum Uni Eropa. 100 Tindakan tersebut sesuai dengan Article 258 TFEU 101 , berikut ini adalah sistematika sebelum membawa negara anggota ke Pengadilan : Surat pemberitahuan resmi kepada negara, Respon oleh Negara Anggota, Keputusan Pengadilan.102

98

Ibid Ibid 100 Ibid 101 “If the Commission considers that a Member State has failed to fulfil an obligation under the Treaties, it shall deliver a reasoned opinion on the matter after giving the State concerned the opportunity to submit its observations. If the State concerned does not comply with the opinion within the period laid down by the Commission, the latter may bring the matter before the Court of Justice of the European Union.” 102 Jens Peter-Bonde, Op.Cit., h. 39 99

Skripsi



50

Komisi Eropa juga bertindak dalam bidang tertentu sebagai penyelidik dan hakim awal dari Treaty Violation (pelanggaran perjanjian), baik dari perusahaan privat atau pun dari negara anggota. Bidang yang paling penting adalah kebijakan kompetisi dan membantu negara. Keputusan Komisi Eropa akan ditinjau oleh Pengadilan Umum. Terlepas dari judicial review, Komisi Eropa memiliki wewenang dalam hal investigasi dan ajudikatif, hal tersebut menjadi alat yang penting untuk pengembangan kebijakan Uni Eropa.103 President of the Commission Berdasarkan Article 17 (7) TEU Presiden Komisi Eropa diusulkan dari mayoritas Perdana Menteri yang berkualitas, the European Parliament akan menyetujui juka mayoritas anggota menyutujui, jika ditolak maka kandidat yang baru akan dipilih dalam waktu 1 bulan dengan prosedur yang sama. The Council, melalui kesepakatan bersama dengan Presiden terpilih, akan mengadopsi daftar orang-orang yang mengusulkan untuk diangkat sebagai anggota Komisi Eropa. Mereka harus dipilih, atas dasar saran yang dibuat oleh negara-negara anggota.104 Wewenang Presiden Komisi Eropa :105 - Memutuskan pedoman dan internal organisasi, - Menunjuk wakil Presiden dan memberhentikan anggota Seorang anggota Komisi mengundurkan diri jika Presiden memintanya. Perwakilan

Tinggi

Uni

Luar

Negeri

dan

Kebijakan

Keamanan

akan

103

Paul Craig dan Graine de Burca, Loc.Cit., h. 39 Jens Peter-Bonde, Op.Cit., h. 26 105 Ibid, h.25 104

Skripsi



51

mengundurkan diri, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 18 (1), jika Presiden memintanya.106 Prosedur Anti Kompetitif Agreements (Perjanjian anti kompetisi) Berdasarkan Article 101 TFEU, perjanjian yang dilarang adalah perjanjian yang antar perusahaan yang mencegah, membatasi, atau mendistorsi persaingan di Uni Eropa dan yang dapat mempengaruhi perdagangan antar negara anggota (perjanjian anti kompetitif). Termasuk menetapkan harga atau kartel, perjanjian anti kompetitif dilarang baik yan bersifat horizontal (antara perusahaan yang beroperasi pada tingkat yang sama) atau pun vertikal (pada tingkat berbeda).107 Prosedur berdasarkan pasal 101 TFEU : 1. Adanya keluhan; 2. Melakukan inisiatif untuk penyelidikan sendiri 3. Pengajuan keringanan hukuman dari salah satu peserta kartel. Dalam program Kemurahan hati Komisi, perusahaan pertama yang mengajukan bukti yang cukup untuk Komisi baik untuk memulai inspeksi atau memungkinkan untuk menemukan pelanggaran menerima pembebasan penuh (kekebalan total). Ketika berlaku kekebalan, perusahaan juga harus mengakhiri keikutsertaannya dalam pelanggaran. Perusahaan yang mendekati Komisi dan kemudian berkontribusi memiliki nilai yang lebih untuk penyelidikan dan memenuhi syarat untuk pengurangan denda, dalam hal pengajuan kekebalan syarat dan ketentuan yang berlaku juga sama.108

106

the Treaty of European Union, Article 17(6) European Union, Procedures in anticompetitive agreements, dikunjungi pada 13 Desember 2014 108 Ibid 107

Skripsi



52

Kekuatan investigasi Komisi untuk menegakkan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Antitrust. Komisi diberdayakan, misalnya, untuk:109 - Mengirim permintaan informasi kepada perusahaan; - Dalam konteks pemeriksaan : 1. Memasuki tempat perusahaan; 2. Memeriksa catatan yang berhubungan dengan bisnis; 3. Mengambil salinan catatan-catatan; 4. Segel tempat usaha dan catatan selama pemeriksaan; 5. Meminta anggota staf atau perusahaan perwakilan pertanyaan yang berkaitan dengan subjek-materi dan tujuan pemeriksaan dan mencatat jawaban. Pada akhir fase investigasi awal, Komisi dapat mengambil keputusan untuk melanjutkan kasus ini sebagai prioritas dan melakukan penyelidikan mendalam, atau untuk menutupnya. Dalam kasus kartel, jika kasus itu harus dilanjutkan, Komisi memutuskan apakah atau tidak kasus ini cocok untuk prosedur penyelesaian.110 Antitrust Procedures in Abuse of Dominance (Prosedur Antitrust dari Posisi Dominan) Berdasarkan Article 102 TFEU, posisi dominan dilarang dalam suatu pasar tertentu. Kasus mengenai Article 102 ini dapat ditangani oleh Komisi Eropa atau pun badan pengawas nasional yang menjadi tempat kasus tersebut terjadi.

109 110

Skripsi

Ibid Ibid



53

Investigasi dapat dilakukan setelah adanya laporan dari negara yang merasa dirugikan atau melalui investigasi secara mandiri.111 Langkah pertama yang dilakukan Komisi adalah menilai apakah pelaku usaha tersebut dominan atau tidak, Komisi juga mengambil faktor-faktor lain dipertimbangkan dalam penilaian mengenai dominasi, termasuk kemudahan yang pelaku usaha lain dapat memasuki pasar; adanya tambahan bea masuk karena konsumen; ukuran keseluruhan dan kekuatan perusahaan dan sumber daya dan sejauh mana itu hadir pada beberapa tingkat rantai pasokan (integrasi vertikal).112 Kekuatan investigasi Komisi untuk menegakkan Pasal 102 yang tertera dalam Peraturan 1/2003 (Peraturan Antitrust). Komisi diberdayakan, misalnya, untuk:113 - Mengirim permintaan informasi kepada perusahaan; - Dalam konteks pemeriksaan: 1. memasuki tempat perusahaan; 2. memeriksa catatan yang berhubungan dengan bisnis; 3. mengambil salinan catatan-catatan; 4. segel tempat usaha dan catatan selama pemeriksaan; 5. meminta anggota staf atau perusahaan perwakilan pertanyaan yang berkaitan dengan subjek-materi dan tujuan pemeriksaan dan mencatat jawaban. Pada akhir fase investigasi awal, Komisi dapat mengambil keputusan untuk menjadikan kasus ini sebagai prioritas dan melakukan penyelidikan mendalam, atau untuk menutupnya.

111

Ibid Ibid 113 Ibid 112

Skripsi



54

Merger Control Procedures Dasar hukum untuk Control Merger Uni Eropa adalah Peraturan Dewan (EC) No 139/2004, EU Merger Regulation. Peraturan tersebut melarang merger dan akuisisi yang signifikan akan mengurangi kompetisi di Pasar Tunggal, misalnya jika mereka akan membuat perusahaan dominan yang cenderung menaikkan harga bagi konsumen.114 Komisi pada prinsipnya hanya meneliti merger lebih besar dengan dimensi Uni Eropa, yang berarti bahwa perusahaan penggabungan mencapai ambang batas omset tertentu. Ada dua cara alternatif untuk mencapai ambang batas omset untuk dimensi Uni Eropa.115 Alternatif pertama membutuhkan: (i) omset seluruh dunia gabungan dari semua perusahaan penggabungan lebih dari € 5 000 juta dan (ii) omset luas Uni Eropa untuk masing-masing setidaknya dua dari perusahaan lebih dari € 250 juta. Alternatif kedua membutuhkan: (i) omset seluruh dunia dari semua perusahaan penggabungan lebih 2 €500 juta, (ii) omset gabungan dari semua perusahaan penggabungan lebih dari € 100 juta dalam setiap setidaknya tiga negara anggota, (iii) omset lebih dari € 25 juta untuk masing-masing setidaknya dua dari perusahaan di masing-masing negara anggota tiga termasuk dalam ii, dan

114 115

Skripsi

Ibid Ibid



55

(iv) omset Uni Eropa-lebar dari masing-masing setidaknya dua perusahaan lebih dari € 100 juta. Dalam kedua alternatif, dimensi Uni Eropa tidak terpenuhi jika setiap perusahaan arsip lebih dari dua pertiga dari omset Uni Eropa-lebar dalam satu dan Negara Anggota yang sama. Sekitar 300 merger biasanya diberitahukan kepada Komisi setiap tahun.116 Merger kecil bukan merupakan wewenang Uni Eropa tetapi merupakan kewenangan otoritas persaingan usaha negaranya. Ada mekanisme rujukan di tempat yang memungkinkan negara-negara anggota dan Komisi untuk menyerahkan kasus tersebut antara mereka, baik atas permintaan perusahaan yang terlibat dan Negara Anggota.117 Komisi harus diberitahu tentang merger manapun dengan dimensi Uni Eropa sebelum pelaksanaannya. Perusahaan dapat menghubungi Komisi terlebih dahulu untuk melihat bagaimana mempersiapkan terbaik pemberitahuan mereka. Ada template pra-siap digunakan untuk memberitahu merger mereka, berdasarkan pada kompleksitas kasus.118 Jika perusahaan penggabungan tidak beroperasi di pasar yang sama atau terkait, atau jika mereka memiliki pangsa pasar hanya sangat kecil tidak mencapai ambang batas pangsa pasar tertentu merger akan biasanya tidak menimbulkan masalah persaingan yang signifikan: review merger karena itu dilakukan oleh disederhanakan prosedur, yang melibatkan pemeriksaan rutin.119

116

Ibid Ibid 118 Ibid 119 Ibid 117

Skripsi



56

Batas pangsa pasar adalah: 15% gabungan pangsa pasar di pasar apapun di mana mereka berdua bersaing, atau pangsa pasar 25% di pasar vertikal terkait. Komisi melakukan penyelidikan penuh. Rincian pemberitahuan baru dipublikasikan di situs kompetisi Komisi dan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa, sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Komisi dan menyampaikan komentar pada merger.120 Setelah pemberitahuan, Komisi memiliki 25 hari kerja untuk menganalisis kesepakatan selama fase I penyelidikan. Lebih dari 90% dari semua kasus diselesaikan di Tahap I, umumnya tanpa memperbaiki.121 Fase I tinjauan mungkin melibatkan berikut: 1. Permintaan informasi dari perusahaan penggabungan atau pihak ketiga; 2. Kuesioner kepada pesaing atau pelanggan yang mencari pandangan mereka tentang merger, serta kontak lain dengan pelaku pasar, yang ditujukan untuk menjelaskan kondisi untuk persaingan di pasar tertentu atau peran perusahaan yang bergabung di pasar itu.122 Ada dua kesimpulan utama dari tahap I investigasi: 1. Merger ini dibersihkan, baik tanpa syarat atau tunduk pada obat diterima; atau 2. Merger ini masih menimbulkan kekhawatiran persaingan dan Komisi membuka penyelidikan tahap II.123 Tahap II adalah analisis mendalam dari efek merger terhadap kompetisi dan membutuhkan lebih banyak waktu. Hal ini dibuka ketika kasus ini tidak bisa

120


Skripsi



57

diselesaikan dalam Tahap I, yaitu ketika Komisi memiliki kekhawatiran bahwa transaksi bisa membatasi persaingan di pasar internal. Penyelidikan tahap II biasanya melibatkan pengumpulan informasi yang lebih luas, termasuk dokumen internal perusahaan, data ekonomi yang luas, kuesioner yang lebih rinci pelaku pasar, dan / atau kunjungan lapangan.124 Dari pembukaan penyelidikan Tahap II, Komisi memiliki 90 hari kerja untuk membuat keputusan akhir pada kompatibilitas transaksi yang direncanakan dengan Peraturan Merger UE. Hal ini dapat diperpanjang dengan tambahan 15 hari kerja jika pihak yang memberitahukan menawarkan komitmen kemudian pada fase II (yaitu setelah hari kerja ke-55 kasus). Ekstensi lebih lanjut hingga 20 hari kerja dapat diberikan atas permintaan oleh, atau dengan persetujuan, pihak yang memberitahukan. Jika pihak memberitahukan tidak memberikan informasi penting yang Komisi telah diminta dari mereka, jam bisa dihentikan sampai informasi yang hilang tersebut.125 Setelah investigasi tahap II, Komisi dapat tanpa syarat menghapus merger; atau Menyetujui subjek merger untuk obat; atau Melarang merger jika tidak ada solusi yang memadai terhadap masalah kompetisi telah diajukan oleh pihak penggabungan.126 Semua keputusan akhir - baik tahap I dan tahap II - yang dipublikasikan di situs kompetisi, setelah referensi untuk informasi yang bersifat rahasia perusahaan telah dihapus.127

124


Skripsi



58

2. The European Parliament European Parliament (Parlemen Eropa) adalah parlemen yang terdiri dari orang-orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat Uni Eropa. Pada awalnya, Parlemen Eropa adalah gabungan dari ECSC Joint Assembly, EEC Assembly, dan Euratom Assembly. Gabungan dari tiga majelis dalam Komunitas Eropa tersebut kemudian berganti nama menjadi Parlemen Eropa saat dibentuknya TEU pada tahun 1993.128 Sejak diberlakukannya Treaty of Lisbon pada tanngal 1 Desember 2009, jumlah kursi yang ada di Parlemen adalah 754 kursi. 129 Jumlah ini melebihi jumlah kursi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) TEU “The European Parliament shall be composed of representatives of the Union's citizens. They shall not exceed seven hundred and fifty in number, plus the President. Representation of citizens shall be degressively proportional, with a minimum threshold of six members per Member State. No Member State shall be allocated more than ninety-six seats.”.130 Pada umumnya, jumlah minimal kursi yang dimiliki setiap negara anggota Uni Eropa adalah enam kursi dan jumlah maksimalnya adalah 96 kursi. Pembagian jumlah kursi Parlemen Eropa didasarkan pada jumlah penduduk dari negara anggota. Semakin banyak jumlah penduduk dari suatu negara, maka kuota kursi yang dimiliki oleh negara tersebut semakin banyak.Terdapat pengecualian terhadap aturan ini karena baru berlakunya Treaty of Lisbon pada

128

Klaus-Dieter Borchardt, The ABC of European Union Law, (Luxemburg: Publication Office of European Union, 2010), h. 45, dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 43 129 Ibid 130 Ibid, h.44

Skripsi



59

tahun 2009. Pengecualian tersebut yaitu Jerman dalam periode legislatif 20092014 memiliki 99 anggota Parlemen Eropa.131 Pemilihan anggota Parlemen Eropa dilakukan setiap lima tahun sekali. Setiap masyarakat Uni Eropa berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Parlemen Eropa.132 Para anggota Parlemen Eropa tidak terbagi-bagi berdasarkan nasionalitas mereka masing-masing, tetapi terbagi berdasarkan kelompokkelompok politik.133 Kelompok-kelompok politik ini merupakan kelompok politik yang pada dasarnya terdapat juga di negara-negara anggota Uni Eropa. Kelompok-kelompok politik tersebut yaitu: 1. Group of European‟s People Party (Christian Democrats) 2. Socialist Group 3. Alliance of Liberals and Democrats for Europe 4. Greens/European Free Alliance 5. European Conservatives and Reformists 6. Europe of Freedom and Democracy Group 7. European United Left-Nordic Green Left 8. Non-attached Group Wewenang Parlemen Eropa dibagi 3 yaitu : wewenang legiselatif, pemberhentian dan pengangkatan, dan pengawasan. Dalam hal wewenang 131

Ibid Damian Chalmers dan Adam Tomkins, European Union Public Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), h. 112, dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 44 133 Ali M. El-Agraa, European Union: Economics and Policies, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), h.53 dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 44 132

Skripsi



60

legiselatif Parlemen Eropa berperan sebagai legislator dalam proses konsultasi (consultation) dan dalam proses co-decision (ordinary legislative procedure). Dalam proses konsultasi, Parlemen dimintakan pendapat atas suatu proposal peraturan perundang-undangan dan Parlemen berhak untuk memberikan amandemen. Dalam proses co-decision, selain dimintakan pendapat dan memberikan amandemen terhadap suatu proposal, Parlemen memiliki hak untuk tidak menyetujui proposal.134 TABEL KOMPOSISI ANGGOTA PARLEMEN EROPA Negara Anggota Uni Eropa Jerman

99

Perancis

74

Italia

73

Inggris

73

Spanyol

54

Polandia

51

Romania

33

Belanda

26

Belgia

22

Republik Ceko

22

Yunani

22

Hungaria

22

Portugal

22

134

Skripsi

Jumlah Perwakilan di Uni Eropa

Chalmers, Op.Cit., h.114



61

Swedia

20

Bulgaria

18

Australia

19

Denmark

13

Slovakia

13

Finlandia

13

Irlandia

12

Lithuania

12

Latvia

9

Slovenia

8

Estonia

6

Siprus

6

Luksemburg

6

Malta

6

Sumber : Fanny Alda Putri, “MASALAH KEBERLAKUAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM REGIONAL UNI EROPA”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 45

Wewenang pemberhentian dan pengangkatan oleh Parlemen Eropa, akuntabilitas Komisi Eropa terhadap Parlemen Eropa secara bertahap telah diperkuat. Karena Parlemen Eropa selalu memiliki wewenang untuk mengecam Komisi Eropa dan menuntut pengunduran dirinya. Tetapi, wewenang ini tidak pernah digunakan oleh Parlemen Eropa, meskipun kecaman telah diajukan

Skripsi



62

terhadap Komisi Eropa, termasuk selama periode pengunduran diri santer terdengar pada tahun 1999. 135 Sejak Perjanjian Maastricht Parlemen Eropa juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengangkatan Komisi Eropa. Berdasarkan Article 14(1) TEU menyatakan bahwa Parlemen Eropa harus memilih Presiden Komisi Eropa. “The European Parliament shall, jointly with the Council, exercise legislative and budgetary functions. It shall exercise functions of political control and consultation as laid down in the Treaties. It shall elect the President of the Commission”. Namun sebaliknya pada Article 17(7) TEU menerangkan bahwa Dewan Eropa ikut ambil andil dalam memilih kandidat Presiden Komisi Eropa untuk

nantinya dipilih oleh Parlemen Eropa oleh mayoritas

anggota

komponennya. Jika kandidat tersebut tidak memperoleh mayoritas suara yang diperlukan maka Dewan Eropa akan mencari kandidat lain yang memenuhi syarat dalam waktu 1 bulan dan mengajukannya lagi ke Parlemen Eropa untuk dipilih. Hal ini tidak memberikan Parlemen Eropa hak untuk memilih Presiden Komisi Eropa secara mandiri, kandidat akan diajukan oleh Dewan Eropa dan harus diterima oleh partai terbesar di Parlemen Eropa.136 Dalam hal anggota Court of Auditors dan Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan eksekutif Bank Sentral Eropa, Parlemen Eropa harus berkonsultasi dengan Dewan Eropa dan negara-negara anggota, tetapi persetujuan tidak diperlukan.137 Wewenang pengawasan, Parlemen Eropa melakukan pengawasan terhadap institusi lain dalam Uni Eropa, khususnya Komisi Eropa, dengan cara mengajukan 135

Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 55 Ibid 137 Ibid 136

Skripsi



63

pertanyaan dan membentuk komite penyelidikan. Peraturan mengenai komite penyelidikan sebelum diatur dalam Articles 226 dan 227 TFEU diatur juga dalam Perjanjian Maastricht.138 Parlemen

Eropa

menerapkan

pengawasan

demokratis

(democratic

supervision) kepada institusi-institusi Uni Eropa lainnya. 139 Fungsi pengawasan Parlemen Eropa dapat juga dilakukan melalui pengawasan secara reguler terhadap laporan yang dibuat oleh Komisi Eropa. Selain melakukan pengawasan terhadap Komisi Eropa, Parlemen Eropa juga mengawasi kinerja dari Dewan Anggota Parlemen Eropa memiliki hak bertanya kepada Dewan mengenai isu-isu tertentu yang sedang berlangsung dalam pertemuan Dewan.140 Perjanjian Maastricht juga mengatur mengenai pengangkatan oleh Parlemen dari Ombudsman. Ombudsman adalah untuk menerima pengaduan dari warga serikat pekerja atau penduduk, warga negara ketiga atau badan hukum, mengenai kasus maladministrasi dalam kegiatan lembaga serikat, badan, kantor, atau instansi serta melakukan pertanyaan yang ia temukan alasan, baik sendiri inisiatif atau atas dasar pengaduan yang disampaikan kepadanya langsung atau melalui negara-negara anggota parlemen Eropa. Ombudsman ditunjuk selama Parlemen Eropa dan dalam kasus kesalahan serius atau pemenuhan non kondisi kantor ECJ tersebut, atas permintaan Parlemen Eropa yang memberhentikan pemegang kantor.141

138

Ibid Chalmers, Op.Cit., h. 46 140 Ibid 141 Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 56 139

Skripsi



64

Wewenang dalam mengatur anggaran, Parlemen Eropa menggunakan kekuasaannya atas anggaran untuk menekan perubahan yang lebih umum alokasi antar lembaga kekuasaan dan konflik kadang-kadang berakhir di pengadilan. Diatur dalam Article 314 TFEU mengenai prosedurnya yang lebih mengarah kepada prosedur legiselatif.142 3. The Council The Council (Dewan) terdiri dari menteri-menteri perwakilan dari negaranegara anggota Uni Eropa yang nantinya akan melakukan tindakan pemerintahan dan memberikan hak suaranya. Sesuai dengan Article 16(2) TEU “The Council shall consist of a representative of each Member State at ministerial level, who may commit the government of the Member State in question and cast its vote”. Tugas utama Dewan adalah bersama Parlemen Eropa membentuk produk legislasi Uni Eropa, yaitu regulation, directive, dan decision.143 Ada pun tugas lain dari Dewan adalah sebagai berikut: 1. mengkoordinasikan peraturan negara anggota Uni Eropa yang beragam mengenai ekonomi dan sosial; 2. membentuk perjanjian internasional antara Uni Eropa dengan negara lain yang bukan negara anggota atau dengan organisasi internasional lainnya; 3. menyetujui anggaran Uni Eropa bersama dengan Parlemen Eropa; 4. mendefiniskan dan mengimplementasikan Common Foreign and Security Policy (CFSP) berdasarkan pedoman yang telah dibuat oleh Komisi Eropa;

142 143

Skripsi

Ibid, h.57 Borchardt, Op.Cit., hal. 48



65

5. mengkoordinasikan kerjasama antara pengadilan nasional negara anggota dan juga penegak hukum lainnya.144 Dewan tidak memiliki anggota tetap karena agenda yang dibahas ditiap pertemuan berbeda, misalnya saat ini yang menjadi fokus Uni Eropa adalah tentang peraturan yang terkait dengan ekonomi maka dalam pertemuan Dewan tersebut hanya boleh dihadiri oleh satu menteri yang mengurusi tentang ekonomi dari tiap negara anggota Uni Eropa.

145

Dewan terbagi menjadi sembilan

berdasarkan tema utama yang menjadi agenda pertemuan, yaitu: 1. Dewan Urusan Umum dan Hubungan Luar Negeri (General Affairs and External Affairs); 2. Dewan Ekonomi dan Finansial (Economic and Financial Affairs); 3. Dewan Urusan Hukum; 4. Dewan Ketenaga kerjaan, Sosial, Kesehatan, dan Konsumen (Empolyment, Social Policy, Health and Consumer Affairs); 5. Dewan Persaingan Usaha; 6. Dewan Transportasi, Telekomunikasi dan Energi; 7. Dewan Pertanian dan Perikanan; 8. Dewan Lingkungan; dan 9. Dewan Pemuda, Pendidikan, dan Kebudayaan.146

144

Ibid European Commission, How the EU Works: Your Guide to European Union Institutions, (Brussel: EU Directorate-General of Communication, 2007), h.16, dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 45 146 Ibid 145

Skripsi



66

Dewan akan melakukan pertemuan jika Presiden Dewan menyelenggarakan pertemuan dengan inisiatifnya, atau atas permintaan dari salah satu negara anggota, atau berdasarkan permintaan Komisi Eropa. Hampir semua pertemuan Dewan bertempat di Brussels, kecuali pada April, Juni, dan October yang diadakan di Luxembourg. Pertemuan yang dilakukan lebih transparan dari yang sebelumnya, sebagai hasil dari perubahan yang diperkenalkan pada Juni 2006.147 Perjanjian Lisbon menetapkan pertemuan Dewan sibagi menjadi 2 bagian yaitu yang berhubungan dengan tindakan legiselatif dan yang non legiselatif. Jika Dewan melakukan pertemuan yang membahas mengenai tindakan legiselatif maka pertemuan itu harus dilakukan di hadapan masyarakat umum.148 Wewenang Dewan, Article 16(1) TEU hanya menerangkan bahwa “The Council shall, jointly with the European Parliament, exercise legislative and budgetary functions. It shall carry out policy-making and coordinating functions as laid down in the Treaties”. Dewan bersama-sama dengan Parlemen Eropa, melaksanakan fungsi legislatif dan anggaran. Dewan melaksanakan pembuatan kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian. Hal ini menerangkan bahwa Dewan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dalam 7 cara. Pertama, Dewan harus mempertimbangkan semua inisiatif legiselatif Komisi Eropa sebelum hal tersebut menjadi hukum. Pertimbangan ini akan dilakukan dengan cara pengambilan suara, pengambilan suara akan dilakukan berdasarkan 147

M Westlake and D Galloway, The Council of the European Union (Harper, 3rd edn, 2004); F Hayes-Renshaw and H Wallace, The Council of Ministers (Palgrave, 2nd edn, 2006) dikutip dari Paul Craig dan Graine de Burca, EU Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, 2011, h. 41 148 Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 41

Skripsi



67

kebulatan suara, kualitas, atau suara mayoritas bergantung pada ketentuan pasal pada perjanjian tersebut.149 Rancangan undang-undang yang telah dibuat Komisi Eropa akan diteliti lebih lanjut oleh the Coreper dan pihak-pihak yang terkait.150 Kedua, dewan menjadi lebih proaktif dalam hal proses legislatif melalui penggunaan Article 241 TFEU yang menyatakan Dewan yang bertindak oleh mayoritas dapat meminta Komisi Eropa untuk melakukan setiap penelitian yang Dewan anggap diinginkan untuk mencapai tujuan umum, dan untuk menyerahkan rancangan undang-undang yang sesuai. Jika Komisi tidak mengajukan rancangan undang-undang, maka Komisi harus memberitahukan kepada Dewan alasannya. Dewan telah menggunakan wewenang ini untuk membingkai rancangan undangundang yang spesifik yang diharapkan Komisi dapat membentuk undang-undang yang konkrit. Dewan juga telah menggunakan pendapat dan resolusi sebagai cara menekan Komisi untuk menghasilkan usulan legiselatif.151 Ketiga, Dewan memiliki wewenang untuk mendelegasikan kekuasannya kepada Komisi Eropa untuk membentuk peraturan dalam bidang tertentu 152 sesuai Article 290 TFEU “A legislative act may delegate to the Commission the power to adopt non-legislative acts to supplement or amend certain non-essential elements of the legislative act. The objectives, content, scope and duration of the delegation of power shall be explicitly defined in the legislative acts. The essential elements

149

Sir Leon Brittan, „Institutional Development of the European Community‟ [1992] PL 567, dikutip dari Paul Craig dan Graine de Burca, EU Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, 2011, h. 45 150 Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 45 151 Ibid 152 Ibid

Skripsi



68

of an area shall be reserved for the legislative act and accordingly shall not be the subject of a delegation of power.” Keempat, meningkatnya kompleksitas proses pengambilan keputusan Uni Eropa telah mengharuskan kerjasama antar lembaga yang lebih besar antara Komisi, Parlemen, dan Dewan. Hal ini mengasumsikan berbagai pandangan, dari diskusi informal mengenai bentuk agenda legislatif untuk penggunaan perjanjian antar lembaga.153 Kelima, Dewan bersama-sama dengan Parlemen Eropa, memainkan peran utama dalam hubungan dengan anggaran keuangan Uni Eropa. Keenam, Dewan menyimpulkan perjanjian atas nama eu dengan negara-negara ketiga atau organisasi internasional.154 Terakhir, Dewan memiliki peran yang penting terhadap the Common Foreign and Security Policy, CFSP. Dengan demikian, Dewan yang mengambil keputusan yang diperlukan untuk mendefinisikan dan menerapkan CFSP dalam pedoman dan arahan dari Dewan. Dewan memiliki peran penting dalam dengan bidang kebebasan, keamanan dan keadilan.155 4. The European Council The European Council (Dewan Eropa) terdiri dari Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dari negara-negara anggota Uni Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Dewan Eropa merupakan institusi yang berbeda dengan The Council (Dewan).156 Pada awalnya Dewan Eropa bukan merupakan institusi Uni Eropa. Pada tahun

153

Ibid Ibid 155 Ibid 156 Bordacht, Op.Cit., h. 47 154

Skripsi



69

1974, pertemuan antara Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa yang dilakukan tiga kali dalam setahun disebut dengan European Council. 157 Dewan Eropa baru menjadi institusi Uni Eropa melalui Single European Act dan TEU.158 The Committee of Permanent Representatives (Komite sebagai Wakil Tetap) Bekerja di Dewan, akan mengambil sebagian besar waktu yang tersedia untuk para menteri dari negara-negara anggota. Mengingat bahwa mereka hanya bisa menghabiskan waktu singkat di Brussels, mereka membutuhkan dukungan. The Committee of Permanent Representatives EC (COREPER) di Brussels memainkan peran penting dan di sini. Hal ini terdiri dari perwakilan permanen dari negara-negara anggota di Brussels dan wakil-wakil mereka dan bertemu setiap

minggu.

Komite

ini

bertanggung jawab

untuk

memantau

dan

mengkoordinasikan pekerjaan sekitar 250 komite dan kelompok kerja, yang dikelola oleh pegawai negeri dari negara-negara anggota. Ini, pada gilirannya, bertanggung jawab untuk mempersiapkan berkas-berkas untuk COREPER dan Dewan di tingkat teknis. COREPER berkaitan dengan sebagian besar persiapan pengambilan keputusan sejauh konten yang bersangkutan. Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan mencakup staf sekitar 2.500 bekerja di enam departemen. Tugasnya terutama yang bersifat administratif, yang berarti bahwa ia bertanggung jawab untuk hal-hal seperti menyiapkan agenda untuk bekerja untuk dilakukan,

157 158

Ibid Walter Cairns, Introduction to European Union Law, (London: Cavendish Publishing,

2002), h. 7

Skripsi



70

menyusun laporan, layanan penerjemahan, melihat ke pertanyaan hukum dll ilustrasi di bawah ini menawarkan wawasan ke dalam struktur Dewan. Berdasarkan Article 15 TEU : 1. Dewan Eropa harus menyediakan Uni Eropa sarana yang diperlukan untuk pengembangan dan menentukan arah politik umum dan prioritas tersebut. Tidak melaksanakan fungsi legislatif. 2. Dewan Eropa terdiri atas Kepala Negara atau Pemerintah Negara Anggota, bersama-sama dengan Presiden dan Presiden Komisi. Perwakilan Tinggi Uni Eropa Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan akan mengambil bagian dalam pekerjaannya. 3. Dewan Eropa akan bertemu dua kali setiap enam bulan, yang diadakan oleh Presiden Dewan Eropa. Ketika agenda sangat dibutuhkan, para anggota Dewan Eropa dapat memutuskan masing-masing harus dibantu oleh Menteri dan, dalam hal Presiden Komisi, dibantu oleh anggota Komisi. Ketika keadaan memaksa, Presiden akan mengadakan pertemuan khusus Dewan Eropa. 4. Kecuali dimana Perjanjian menetapkan lain, keputusan Dewan Eropa harus diambil berdasarkan konsensus. Presiden Dewan Eropa, akan mengetuai dan memimpin pekerjaannya; Presiden Dewan Eropa harus memastikan persiapan dan kelangsungan kerja Dewan Eropa bekerja sama dengan Presiden Komisi, dan atas dasar karya Dewan Urusan Umum. Dewan Eropa akan berusaha untuk memfasilitasi kohesi dan konsensus dalam Dewan Eropa. Wajib menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa setelah setiap pertemuan Dewan Eropa. Hal itu representasi dari Uni Eropa

Skripsi



71

pada isu-isu tentang kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, tanpa mengurangi kekuasaan Perwakilan Tinggi Uni Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan. Presiden Dewan Eropa pada tingkat dan dalam kapasitas itu, memastikan eksternal Presiden Dewan Eropa tidak akan mengadakan kantor nasional. Dewan Eropa adalah contoh klasik dari perubahan dalam struktur asli institusi dari the Treaty untuk menampung kenyataan politik. Melibatkan dari pertemuan khusus diluar perjanjian sampai pertemuan tingkat tinggi.159 Dewan Eropa adalah pusat proses pengambilan keputusan Uni Eropa. Tidak akan ada perkembangan baik internal maupun eksternal terjadi tanpa dipertimbangkan terlebih dulu oleh Dewan Eropa. Hal ini menyimpulkan bahwa adanya resolusi tidak membuat adanya kekuatan hukum. Namun, mereka memberikan kerangka lain dimana institusi lain dapat mempertimbangkan isu-isu kebijakan tertentu.160 Hubungan antara Dewan Eropa dan institusi Uni Eropa lainnya telah berevolusi. Konferensi tingkat tinggi Dewan Eropa sebelumnya dilihat dengan kecurigaan olek Komisi Eropa, karena biasanya mereka melakukan konferensi tersebut secara rahasia dan Komisi Eropa tidak dilibatkan. Dewan Eropa telah memiliki mekanisme kelembagaan dimana Komisi Eropa dapat mengamankan perjanjian dari negara anggota untuk inisiatuf utama. Agenda Dewan Eropa disiapkan oleh General Affairs Council (GAC). Presiden Komisi Eropa adalah salah satu anggota Dewan Eropa, dan banyak inisiatif Dewan Eropa adalah hasil 159 160

Skripsi

Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 49 Ibid



72

saran dari Komisi Eropa yang dimasukkan ke dalam agenda yang disiapkan oleh GAC.161 Sama halnya dengan institusi Uni Eropa lainnya, Dewan Eropa juga memilki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 TEU “The European Council shall provide the Union with the necessary impetus for its development and shall define the general political guidelines thereof. The European Council shall bring together the Heads of State or of Government of the Member States and the President of the Commission. They shall be assisted by the Ministersfor Foreign Affairs of the Member States and by a member of the Commission. The EuropeanCouncil shall meet at least twice a year, under the chairmanship of the Head of State or of Government of the Member State which holds the Presidency of the Council.The European Council shall submit to the European Parliament a report after each of its meetings and a yearly written report on the progress achieved by the Union”. 162 Fungsi utama dari Dewan Eropa adalah untuk menetapkan pedoman umum dalam tindakan-tindakan Uni Eropa. Hal ini dilakukan dengan cara membuat peraturan-peraturan dan pedoman dasar untuk Komisi Eropa dan Dewan. Tugas Dewan Eropa selain menetapkan pedoman umum, beberapa tugas lain Dewan Eropa di antaranya membuat keputusan tentang bentuk institusional dan tugas Uni Eropa di masa depan, dan mengembangkan peraturan yang mengikat masyarakat Uni Eropa.163

161

Ibid The Treaty of European Union, Article 15 163 Ali M. El-Agraa, European Union: Economics and Policies, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007) dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 48 162

Skripsi



73

5. Court of Justice of the European Union the Court of Justice of the European Union (Mahkamah Eropa) merupakan lembaga yudikatif Uni Eropa. Mahkamah Eropa telah terbentuk sejak tahun 1952 setelah terbentuknya ECSC dengan nama Mahkamah Komunitas Eropa (Community Court of Justice). Pada tahun 1957, Mahkamah Komunitas Eropa juga merupakan lembaga yudikatif bagi komunitas Eropa lainnya yaitu Euratom dan Masyarakat Ekonomi Eropa.164 Setelah berlakunya TEU pada tahun 1993 dan diamandemen melalui Treaty of Lisbon, terdapat tiga tingkatan peradilan di Uni Eropa yakni Mahkamah Eropa, Pengadilan Umum, dan Pengadilan Khusus.165 (A) European Court of Justice European Court of Justice (ECJ) adalah pengadilan tertinggi dalam sistem hukum regional Uni Eropa. Pada awal pembentukannya, ada beberapa alasan mengapa ECJ diperlukan sebagai satu institusi di Uni Eropa. Pertama, Uni Eropa memerlukan suatu lembaga yang terdiri dari ahli-ahli hukum yang dapat memastikan bahwa institusi-institusi Uni Eropa lainnya bertindak sesuai dengan anggaran dasar Uni Eropa dan mentaati semua kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan anggaran dasar. Kedua, adanya ECJ adalah suatu hal yang esensial bagi Uni Eropa untuk melihat bahwa negara-negara anggota patuh terhadap hukum regional Uni Eropa. Ketiga, pengadilan yang memiliki jurisdiksi di seluruh Uni Eropa adalah hal yang penting karena pengadilan tersebut dapat memberikan interpretasi terhadap peraturan-peraturan Uni Eropa kepada pengadilan nasional

164

Borchardt, Op.Cit., h. 67-68. Article 19 TEU “the Court of Justice of the European Union shall include the Court of Justice, the General Court and specialised courts. It shall ensure that in the interpretation and application of the Treaties the law is observed” 165

Skripsi



74

masing-masing negara anggota agar peraturan-peraturan tersebut dijalankan dengan benar di setiap negara anggota.166 Berdasarkan Article 19(1)167 TEU menjelaskan bahwa 1 hakim mewakili 1 negara anggota. Hakim dipilih berdasarkan kesepakatan umum oleh pemerintah negara asal,168 setelah konsultasi dengan juri yang menyatakan kepantasan orang tersebut untuk menjalankan fungsi hakim ECJ.169 Hakim dan Advocates General dari ECJ harus dipilih dari seseorang yang benar-benar tidak diragukan kemandiriannya, yang memiliki kualifikasi yang memenuhi untuk jabatan di pengadilan tinggi negara mereka masing-masing, atau diakui sangat ahli dalam bidang hukum. Masa jabatannya adalah 6 tahun, namun hakim dapat diangkat kembali. Jabatan tersebut akan disusun kembali, jadi aka nada hakim pengganti setiap 3 tahun. Presiden dari pengadilan akan dipilih dari para hakim dan hakim tersebut akan menunjuk panitera.170 ECJ dibantu oleh 8 Advocates General dan angka tersebut bisa bertambah jika Dewan memutuskan untuk menambahkannya. Kualifikasi untuk pemilihan, metode penunjukkan, dan syarat jabatan Advocates General sama dengan hakim ECJ.171 Tugas Advocates General pada prinsipnya adalah membuat opini tidak

166

Ali M. El-Agraa, Op.Cit., h. 53-54 “The Court of Justice shall consist of one judge from each Member State. It shall be assisted by Advocates General. The General Court shall include at least one judge per Member State.” 168 Article 253 TFEU 169 Article 255 TFEU 170 Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 58 171 T. Tridimas, „The Role of the Advocate General in Community Law: Some Reflections‟ (1997) 34 CML Rev., hal,1349, dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 52 167

Skripsi



75

memihak dan independen tentang perkara yang sedang disidangkan di ECJ. Opini tersebut merupakan bagian dalam putusan ECJ. Advocates General tidak memiliki hak suara dalam hal memutus suatu perkara layaknya hakim ECJ. Opini Advocates General tidak selalu dimiliki setiap kasus.172 Negara anggota tertentu yang ditetapkan menjadi hakim ECJ, sedangkan negara laib, seperti Inggris dan Irlandia dinominasikan sebagai Advocates General atau hakim dalam negeri. Hakim atau Advocates General yang menurut pendapat hakim dan Advocates General lain sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan kewajiban jabatan dapat dihapuskan. Hakim yang menjadi anggota maka dengan sendirinya akan terlepas dari jabatan mereka sebelumnya.173 Tidak semua perkara yang menyangkut peraturan-peraturan Uni Eropa diadili di Mahkamah Eropa. Perkara-perkara yang diadili Mahkamah Eropa hanya meliputi:174 1. perkara yang para pihaknya adalah Komisi Eropa melawan Negara atau Negara melawan Negara dalam salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam anggaran dasar (Pasal 258 dan Pasal 259 TFEU); 2. permohonan pembatalan atas produk legislasi atau tindakan institusi-institusi atau negara-negara anggota Uni Eropa (Pasal 263 dan Pasal 265 TFEU); 3. permohonan interpretasi terhadap suatu peraturan dan keberlakuan hukum regional Uni Eropa oleh pengadilan nasional negara anggota Uni Eropa (Pasal 267)159; 4. banding terhadap putusan dari Pengadilan Umum (Pasal 256 TFEU). 172

Paul Craig dan Graine de Burca, Loc.Cit. Ibid 174 Fanny Alda Putri, Op.Cit., h. 53 173

Skripsi



76

(B) General Court The Court of First Instance (CFI) dibentuk pada 1988 berdasarkan Single European Act kemudian berubah menjadi General Court dalam TEU.

175

Banyaknya perkara yang masuk ke ECJ membuat Uni Eropa memikirkan untuk membuat insitusi baru yang membantu kinerja dari ECJ.176 Pengadilan umum sama seperti ECJ setiap hakim mewakili negaranya masing-masing. Namun, di Pengadilan Umum tidak ada pemisahan Advocates General, artinya hakim dapat dijadikan Advocates General. Anggota dari Pengadilan Umum harus dipilih dari seseorang yang tanpa diragukan memiliki kemandirian dan memiliki kemampuan yang memenuhi untuk jabatan di peradilan tinggi. Mereka dipilih oleh negara-negara anggota dengan masa jabatan 6 tahun dan bisa diperpanjang, setelah konsultasi dengan majelis hakim yang memberi nasihat tentang pengangkatan hakim. Pengadilan umum memilih Presiden mereka sendiri dari para hakim, dan hakim tersebut akan menunjuk panitera.177 Kewenangan mengadili Pengadilan Umum terbatas berdasarkan anggaran dasar Uni Eropa. Berdasarkan Pasal 256 TFEU, kewenangan Pengadilan Umum meliputi: 1. mengadilli pada tingkat pertama permohonan pembatalan produk legislasi institusi Uni Eropa atau permohonan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan, baik oleh institusi Uni Eropa maupun negara anggota Uni Eropa; 175

Council Decision 88/591, [1988] OJ L319/1, dikutip dari Paul Craig dan Graine de Burca, EU Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, 2011, h. 59 176 European Commissiom, How the EU Works: Your Guide to European Union Institutions, (Brussel: EU Directorate-General of Communication, 2007), h. 27, dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 53 177 Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 60

Skripsi



77

2. banding putusan Pengadilan Khusus; dan 3. permohonan permintaan ganti rugi jika terjadi pelanggaran terhadap suatu kontrak yang salah satu pihaknya merupakan institusi Uni Eropa. Dapat diajukan banding terhadap putusan Pengadilan Umum yang diajukan ke ECJ. Pengajuan banding terbatas pada persoalan hukum yang meliputi ini meliputi kurangnya kompetensi Pengadilan Umum, pelanggaran prosedur sebelum yang merugikan kepentingan pemohon serta pelanggaran Uni Eropa oleh Pengadilan Umum.178 (C) Specialized Courts Dibentuknya Pengadilan Khusus diatur dalam Article 257 TFEU. Alasan utama dibentuknya berasal dari Perjanjian Nice, adalah untuk mempermudah kerja ECJ dan Pengadilan Umum. Rancangan untuk membuat sistem desentralisasi dan Masyarakat daerah tidak diambil, tetapi dibentuknya tiga level jurisdiksi tersebut adalah perubahan struktur yang sangat signifikan dari sistem Uni Eropa sejak dibentuknya Pengadilan Umum. Berdasarkan Article 257 TFEU 179 Parlemen Eropa dan Dewan, bertindak sesuai dengan prosedur legislatif biasa, dapat membentuk Pengadilan Khusus yang melekat pada Pengadilan Umum untuk memeriksa dan memutuskan pada kelas-kelas tertentu.180 Pengadilan Khusus terdiri dari 7 hakim, yang memiliki status yang sama dengan hakim-hakim yang ada di Pengadilan Umum. Hakim di Pengadilan 178

Ibid “The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may establish specialised courts attached to the General Court to hear and determine at first instance certain classes of action or proceeding brought in specific areas”. 180 Paul Craig dan Graine de Burca, Loc.Cit., h. 61 179

Skripsi



78

Khusus bertugas untuk masa jabatan enam tahun.163 Putusan dari Pengadilan Khusus ini dapat dilakukan tindakan hukum berupa banding ke Pengadilan Umum. European Union Civil Service Tribunal adalah satu-satunya Pengadilan Khusus di Eropa.181 (D) Procedure Before the Court Prosedur sebelum ECJ dan Pengadilan Umum diatur dalam aturan mengenai prosedur mereka masing-masing. Prosedur sebelum ke ECJ ada 2 tahap yaitu, lisan dan tulisan. Tahap tulisan biasanya lebih penting dari pada tahap lisan. Pada tahap tulisan, semua aplikasi, pendapat mengenai kasus, pembelaan, dan apapun yang berhubungan dengan kasus dibicarakan kepada masing-masing pihak dan institusi dimana keputusan sedang diperebutkan. Pada tahap lisan, sangat berbeda karena sangat jarang dan relatif tidak lama. The judge-rapporteur, hakim yang menangani kasus tersebut, menyiapkan dan memberikan Pengadilan „report of the hearing‟, yang merangkum fakta kasus tersebut dan pendapat hukum para pihak. Perwakilan yang sah akan memberikan pendapat lisan ke Pengadilan, yang akan meragukan mereka.182 Putusan ECJ bersifat inkracht atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap, jadi tidak bisa dibanding lagi. Meskipun begitu, Negara anggota, institusi Uni Eropa, dan pihak yang mungkin dalam kondisi tertentu jika keputusan yang disampaikan tanpa pendapat mereka didengar, di mana merugikan hak-hak mereka. Maka mekanisme untuk pihak yang berkepentingan dengan keputusan tertentu dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menafsirkan 181 182

Skripsi

Fanny Alda Putri, Op.Cit., h. 54 Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 62



79

makna mengenai hal yang diragukan dalam keputusan tersebut, dan revisi keputusan tersebut tidak lebih dari sepuluh tahun atau dapat dicari di penemuan fakta yang dapat menjadi dasar untuk menentukan unsurnya dan yang tidak diketahui pada saat keputusan tersebut diberikan.183 6. the Court of Auditors The Court of Auditors didirikan oleh Perjanjian Anggaran 1975 pada tanggal 22 Juli 1975 dan mulai aktif pada 1977. Menggantikan Auditor of the ECSC dan the Audit Board of the Communities.184 Institusi ini terdiri dari 27 anggota yang berasal dari 27 negara anggota Uni Eropa, ditunjuk oleh Dewan berdasarkan mayoritas kualitas setelah berkonsultasi dengan Parlemen, yang menggunakan haknya untuk konsultasi. Masa jabatannya adalah 6 tahun, dapat diperpanjang. Auditor harus telah memiliki atau termasuk dalam external audit body di negaranya, atau mereka sangat berkualifikasi untuk jabatan ini, dan mereka harus tanpa diragukan memiliki kemandirian. Syaratsyarat untuk jabatan ini sangat ketat; mereka tidak boleh sedang dalam kontrak dengan perusahaan, dibayar atau pun tidak dibayar, dan bahkan setelah meninggalkan jabatan ini mereka harus memiliki integritas dan bijaksana dalam hal penerimaan janji dan keuntungan. Anggota Court of Auditors hanya dapat dikeluarkan oleh keputusan ECJ.185 Tugas dari Court of Auditors adalah memeriksa apakah pendapatan dan pengeluaran Uni Eropa didapat dan digunakan dengan wajar dan tidak melanggar 183


Skripsi



80

hukum, dan memeriksa apakah manajemen finansial Uni Eropa dilakukan dengan baik.186 The Court of Auditors memeriksa pendapatan dan pengeluaran Union dan badan Uni Eropa, kantor, dan agensi, kecuali dilarang oleh instrumen konstituen yang relevan. Parlemen dan Dewan diberikan pernyataan jaminan oleh Courts of Auditors apabila melaporkan rekening, kebsahan transaksi, dan segala penyimpangan yang terjadi. The Court of Auditors memiliki locus standi untuk membawa aksi pembatalan berdasarkan Article 263 TFEU.187 The Court of Auditors membuat laporan pembatalan, yang diadopsi negara anggota setelah penutupan keuangan setiap tahun. 188 Laporan tersebut akan dikirimkan institusi Uni Eropa lain dan dipublikasi dalam Jurnal Resmi bersama dengan balasan dari institusi. the Court of Auditors dapat mengajukan observasi dan pertanyaan khusus atau mengadopsi laporan khusus.189 Berbeda dengan auditor lainnya di negara anggota Uni Eropa, Court of Auditors tidak berwenang untuk melakukan investigasi atau tindakan-tindakan lebih lanjut lainnya apabila ditemukan penyelewengan dana yang terjadi di Uni Eropa. Walaupun tidak dapat melakukan tindakan lebih lanjut, Court of Auditors dapat melaporkannya kepada European Anti-Fraud Office (OLAF). Selain itu 186

S. Douglass-Scott, Constitutional Law of the European Union, (Harlow: Longman, 2002), h. 67, dikutip dari Fanny Alda Putri, “Masalah Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Regional Uni Eropa”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 55 187 Paul Craig dan Graine de Burca, Op.Cit., h. 67 188 Article 287(4) TFEU 189 See, eg, Court of Auditors, Special Report 9/2006, concerning translation expenditure incurred by the Commission, the Parliament and the Council [2006] OJ C284/01; Court of Auditors, Special Report 1/2010, Are Simplified Customs Procedures for Imports Effectively Controlled? http://eca.europa.eu/portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions/specialreports, dikutip dari Paul Craig dan Graine de Burca, EU Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, 2011, h. 67

Skripsi



81

Court of Auditors juga dapat melaporkan hasil temuannya kepada publik melalui Official Journal of the European Union.190 7. the European Central Bank The European Central Bank adalah pusat ekonomi dan keuangan dari Uni Eropa. Tugas utama dari Bank Sentral Eropa yaitu menjaga stabilitas mata uang Uni Eropa, Euro, dan mengontrol jumlah uang yang berada dalam sirkulasi mata uang.191 Dalam menjalankan tugasnya, Bank Sentral Eropa haruslah independen, dalam arti Bank Sentral Eropa tidak boleh dipengaruhi atau mendapatkan perintah dari institusi- institusi Uni Eropa lain dan pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa.192 Dalam rangka menjalankan perannya sebagai bank sentral di Uni Eropa, Bank Sentral Eropa membentuk The European System of Central Banks (ESCB). ESCB terdiri dari Bank Sentral Eropa dan bank-bank sentral dari tiap negara anggota Uni Eropa. 193 Tugas dari ECSB adalah untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan moneter, juga memastikan sistem pembayaran di Uni Eropa berjalan sebagaimana mestinya. Uni Eropa. ECSB juga memiliki hak untuk mencetak mata uang.

190

European Commission, Op.Cit., h.31 Article 128 TFEU 192 Article 130 TFEU 193 Article 129 TFEU 191

Skripsi



82

3.1.3 Alur Perkara di Uni Eropa

Origin of the case (Complaints)

Initial assessment

Opening of Proceedings*

State of Play Meeting

Investigation

State of Objection

if parties show willingness to discuss commitments

Access to File

Case closed for some/all parties Complaints

State of Play Meeting Reply by parties of SO

Preliminary Assessment

If no reply

If reply

Oral hearing Submission of commitments

State of play meeting State of play meeting Case closed Advisory Committee

Article 7 Prohibition decision Skripsi

Advisory Committee Article 9 Commitment Decision KELEMBAGAAN REGIONAL COMPETITION AUTHORITY MICHELLE NABILLA FIRDAUZI DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)


83

*Dengan pengecualian dari proses kartel, di mana pembukaan proses biasanya terjadi bersamaan dengan penerapan SO Sumber : European Union, EU Competition Law Rules Applicable to Antitrust Enforcement Volume I : General Rules, Luxemborg, Publications Office of the European Union, Juli 2013

3.1.3.1 Origin of the Cases Berdasarkan Article 101 TFEU bahwa suatu prosedur investigasi harus ada keluhan dahulu atau laporan dari negara anggota, individu, atau negara anggota kepada Komisi. Informasi dari masyarakat dan pelaku usaha sangat penting dalam memicu penyelidikan sebelum penyelidikan oleh Komisi. Oleh karena itu, Komisi ingin mendorong warga dan usaha untuk menginformasikan kepada Komisi mengenai dugaan pelanggaran aturan kompetisi. Hal ini dapat dilakukan baik dengan mengajukan keluhan resmi atau dengan hanya menyediakan informasi keadaan pasar kepada Komisi. Orang yang mampu menunjukkan minat yang sah untuk menjadi pengadu, dan yang menyampaikan keluhan sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan, menikmati hak-hak prosedural tertentu. Rincian prosedur yang harus diikuti ditetapkan dalam Peraturan Pelaksana dan dalam Pemberitahuan tentang penanganan pengaduan. Perorangan dan badan hukum, selain pelapor, yang menunjukkan minat yang cukup untuk didengar juga menikmati hak-hak prosedural tertentu sesuai dengan Article 13194 dari Peraturan Pelaksana.195

195

European Commission, DG Competition Best Practices on the Conduct of Proceedings Concerning Articles 101 and 102, h. 6

Skripsi



84

Komisi juga dapat membuka kasus atas inisiatif sendiri (ex officio), misalnya ketika fakta-fakta tertentu telah menarik perhatian, atau lebih lanjut untuk informasi yang dikumpulkan dalam konteks sektor pertanyaan, pertemuan informal dengan industri atau pemantauan pasar, atau atas dasar informasi yang dipertukarkan dalam European Competition Network ("ECN"). Kasus kartel sering dimulai atas dasar permohonan leniency 196 oleh salah satu anggota kartel.197 3.1.3.2 Initial Assessment Semua kasus, terlepas dari asal mereka, tunduk pada tahap penilaian awal. Selama fase ini DG Competition memeriksa apakah memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan, jika demikian, maka sebelumnya didefinisikan orientasi penyelidikan tersebut, khususnya berkaitan dengan para pihak, pasar dan perilaku yang akan diselidiki. Selama fase ini, DG Competition dapat menggunakan langkah-langkah investigasi seperti permintaan informasi sesuai dengan Article 18 (2) Peraturan 1/2003.198 Dalam prakteknya, sistem penilaian awal berarti bahwa sejumlah kasus akan dibuang pada tahap yang prosedur paling awal karena mereka tidak dianggap pantas untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam hal ini, DG Competition memfokuskan sumber daya penegakan kasus yang muncul kemungkinan bahwa 196

Perusahaan yang telah berpartisipasi dalam kartel ilegal memiliki kesempatan yang terbatas untuk menghindari atau mengurangi denda. Komisi menerapkan kebijakan kelonggaran dimana perusahaan yang menyediakan informasi tentang kartel di mana mereka berpartisipasi mungkin menerima kekebalan penuh atau sebagian dari denda. 197 European Commission, Op.Cit. 198 Komisi harus menyatakan dasar hukum dan tujuan permintaan, menentukan informasi apa yang diperlukan dan memperbaiki batas waktu di mana informasi tersebut akan diberikan, dan hukuman yang diatur dalam Article 23 untuk memasok informasi yang salah atau menyesatkan.

Skripsi



85

pelanggaran dapat ditemukan, khususnya pada kasus dengan dampak yang paling signifikan yaitu pada fungsi persaingan dan risiko bahaya konsumen, serta kasuskasus yang relevan dengan maksud untuk mendefinisikan kebijakan persaingan Uni Eropa dan / atau untuk memastikan aplikasi yang koheren Article 101 dan / atau 102 TFEU.199 Dalam tahap ini juga dimungkinkan adanya pengalokasian kasus dalam ECN. Peraturan 1/2003 menerangkan bahwa Komisi dapat mengalokasikan kasus kepada lembaga persaingan nasional negara anggota atau pun sebaliknya. Pada tahap penilaian investigasi pertama yang ditujukan kepada mereka (biasanya permintaan untuk informasi atau inspeksi), pelaku usaha diberitahu tentang fakta bahwa mereka tunduk pada penyelidikan awal serta tentang subjekmateri dan tujuan investigasi tersebut. Dalam konteks permintaan informasi, mereka akan lebih diingatkan kepada hak istimewa jika memberikan informasi diri dan memberatkan jika keberadaan perilaku diselidiki, dikonfirmasi mungkin telah ada suatu pelanggaran terhadap Article 101 dan 102 TFEU. Pada tahap selanjutnya, DG Competition atas permintaan, akan menginformasikan kepada pihak yang tunduk pada pemeriksaan pendahuluan dari status kasus tersebut. DG Competition pada tahap tertentu memutuskan untuk tidak menyelidiki kasus ini lebih lanjut (dan dengan demikian tidak membuka proses), DG Competition atas inisiatif sendiri akan menginformasikan pihak yang tunduk pada pemeriksaan pendahuluan tersebut.200 Dalam kasus berdasarkan keluhan, DG Competition akan berusaha untuk 199 200

Skripsi

European Commission, Op.Cit., h. 7 Ibid



86

menganjurkan pelapor untuk mengajukan keluhan dalam jangka empat bulan sejak diterimanya pengaduan. Bagaimanapun, hal ini berdasarkan pada keadaan kasus individu dan, khususnya, tergantung pada apakah DG Competition telah menerima informasi yang cukup dari pelapor atau pihak ketiga, terutama dalam menanggapi permintaan untuk informasi, dalam rangka untuk memutuskan apakah atau tidak berniat untuk menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut.201 3.1.3.3 Opening of Proceedings Komisi akan membuka proses berdasarkan Article 11 (6) Peraturan 1/2003 ketika tahap penilaian awal telah selesai dan telah diputuskan bahwa manfaat kasus penyelidikan lebih lanjut dan ruang lingkup penyelidikan telah ditetapkan cukup.202 Keputusan untuk membuka proses untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang tunduk pada proses dan secara singkat menjelaskan ruang lingkup penyelidikan. Secara khusus, ia menetapkan perilaku yang merupakan dugaan pelanggaran Pasal 101 dan 102 TFEU yang akan dibahas dalam penyelidikan selanjutnya dan biasanya mengidentifikasi wilayah-wilayah dan sektor-sektor dimana pelanggaran tersebut terjadi.203 Berdasarkan Article 2 Peraturan Pelaksana, Komisi dapat mempublikasi pembukaan proses penyelidikan. Kebijakan Persaingan DG adalah untuk mempublikasikan pembukaan proses di situsnya dan mengeluarkan siaran pers, kecuali publikasi tersebut dapat membahayakan penyelidikan.204

201

Ibid, h. 8 Ibid 203 Ibid 204 Ibid 202

Skripsi



87

Para pihak tunduk pada penyelidikan hal ini diinformasikan kepada para pihak secara tertulis sebelum dipublikasikan. Yang perlu digarisbawahi adalah pembukaan proses penyelidikan ini tidak berarti apapun dengan dugaan adanya pelanggaran. Adanya pembukaan proses hanya berarti bahwa DG Competition melanjutkan kasus tersebut. Pembukaan proses tidak membatasi hak Komisi untuk memperluas ruang lingkup dan / atau petutur penyelidikan pada suatu titik kemudian dalam waktu yang tidak ditentukan. Ekstensi ini belum tentu dilakukan dalam keputusan yang terpisah tetapi juga dapat dilakukan pada saat penerapan Pernyataan Keberatan. Dalam kasus kartel, pembukaan proses biasanya terjadi bersamaan dengan Statement of Objections.205 3.1.3.4 Information Request Sesuai dengan Article 18 Peraturan 1/2003, Komisi berwenang untuk meminta pelaku usaha dan asosiasi usaha untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan. Informasi dapat diminta melalui surat ("permintaan sederhana" (Article 18 (2)) atau dengan keputusan (Art. 18 (3)). Perlu digarisbawahi bahwa permintaan informasi secara teratur dikirim tidak hanya untuk penyelidikan, tetapi juga untuk usaha atau asosiasi usaha yang mungkin memiliki informasi yang relevan untuk kasus yang lain.206 3.1.3.5 Meetings and other contacts with the parties and third parties Ketika pertemuan berlangsung atas permintaan para pihak, pengadu atau pihak ketiga, sebagai aturan umum mereka harus menyerahkan terlebih dahulu agenda topik yang akan dibahas pada pertemuan tersebut, serta memorandum atau 205 206

Skripsi

Ibid, h. 9 Ibid, h. 10



88

presentasi yang meliputi isu-isu ini secara lebih rinci. Para pihak, pengadu atau pihak ketiga diundang setelah pertemuan atau panggilan telepon substantif untuk mendukung pernyataan atau presentasi mereka secara tertulis.207 Sebuah versi non-rahasia dokumentasi tertulis yang disiapkan oleh pelaku usaha yang menghadiri pertemuan yang diadakan oleh DG Competition, bersamasama dengan catatan singkat yang disiapkan oleh jasa DG Competition, dapat diakses pada saat investigasi berlangsung, yaitu pada tahap akses ke file, jika kasus ini dilakukan penyelidikan lebih lanjut.208 3.1.3.6 State of Play Meetings DG Competition memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdiskusi secara terbuka dan membuat pandangan mereka di seluruh prosedur. State of Play Meetings akan ditawarkan pada tahap tertentu prosedur, Tujuannya sangat sukarela dengan cara yang alami, adalah untuk memberikan kontribusi terhadap kualitas dan efisiensi proses pengambilan keputusan dan untuk menjamin transparansi dan komunikasi antara DG Competition dan para pihak, terutama untuk memberitahu mereka tentang status proses pada titik-titik kunci dalam prosedur. State of Play Meetings hanya akan ditawarkan terhadap pihak yang sedang diselidiki bukan pelapor atau pun pohak ketiga.209 State of Play Meetings dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan di tempat Komisi, atau sebagai alternatif, jika sesuai, dapat dilakukan melalui telepon atau video conference. Senior manajemen DG Competition biasanya akan memimpin

207

Ibid, h. 11 Ibid 209 Ibid, h. 15 208

Skripsi



89

rapat.210 DG Competition biasanya akan menawarkan State of Play Meetings di beberapa tahap dari kasus. Sesuai dengan prinsipnya, sebagai berikut:211 (1)

Tak

lama

setelah

pembukaan

proses

:

DG

Competition

akan

menginformasikan kepada para pihak permasalahan yang diidentifikasi pada tahap ini dan antisipasi ruang lingkup penyelidikan. Pertemuan ini menetapkan para pihak tunduk pada proses dengan kesempatan untuk memberikan tanggapan awalnya untuk permasalahan yang diidentifikasi dan juga dapat berfungsi untuk membantu DG Competition dalam menentukan kerangka kerja yang tepat untuk penyelidikan lebih lanjut. Pertemuan ini juga dapat digunakan untuk berdiskusi dengan pihak manapun yang relevan yang mungkin sesuai untuk melakukan penyelidikan. DG Competition mungkin pada tahap ini menunjukkan waktu tentatif untuk kasus. (2) Pada tahap lebih lanjut dalam penyelidikan: pertemuan ini memberikan para pihak kesempatan untuk memahami pandangan awal DG Competition. Pertemuan ini juga dapat digunakan oleh DG Competition dan oleh para pihak untuk mengklarifikasi isu-isu dan fakta-fakta tertentu yang relevan untuk hasil kasus. Jika Pernyataan Keberatan dikeluarkan, para pihak juga akan ditawarkan State of Play Meetings setelah jawaban mereka untuk Statement of Objections atau setelah Oral Hearing, harus salah satu diadakan: para pihak akan melakukan pertemuan ini biasanya diinformasikan dari pandangan awal DG Competition 210 211

Skripsi

Ibid Ibid



90

bagaimana penyelidikan lebih lanjut kasus tersebut.212 Selanjutnya, dua State of Play Meetings akan ditawarkan dalam konteks prosedur yang mengarah ke keputusan komitmen. State of Play Meetings tidak mengecualikan diskusi antara pihak-pihak dan DG Competition pada substansi atau masalah waktu pada kesempatan lain di seluruh prosedur yang sesuai. Demikian pula, meskipun State of Play Meetings seperti dijelaskan di atas biasanya tidak terjadi dalam konteks proses kartel, pertemuan dengan manajemen senior juga dapat diatur dengan pihak dalam proses kartel untuk, bila perlu, mendiskusikan isu-isu penting terkait dengan kasus mereka.213 3.1.3.7 Procedures Leading to a Prohibition Decision 1. Right to be Heard Hak para pihak dalam persidangan untuk didengar sebelum keputusan akhir yang mempengaruhi kepentingan mereka diambil adalah prinsip dasar hukum Uni Eropa. Komisi berkomitmen untuk memastikan adanya hak untuk didengar dihormati dalam proses tersebut. The Hearing Officer memiliki fungsi untuk memastikan bahwa hak untuk didengar terjaga dalam proses kompetisi. The Hearing Officer melaksanakan tugas-tugas mereka dalam kemerdekaan penuh dari DG Competition, dan

212 213

Skripsi

Ibid Ibid, h. 16



91

perselisihan yang timbul antara kedua dan subjek pihak dalam proses dapat dibawa ke hadapan The Hearing Officer untuk resolusi. Selain membantah resolusi, The Hearing Officer terlibat langsung dalam bagian-bagian tertentu dari proses antitrust, termasuk khususnya organisasi dan pelaksanaan sidang lisan, jika diadakan. Setelah sidang lisan, dan dengan mempertimbangkan tertulis balasan para pihak terhadap Pernyataan Keberatan, laporan The Hearing Officer memberikan laporan kepada Commissioner dan bertanggung jawab untuk Kompetisi dalam sidang dan kesimpulan yang bisa ditarik dari itu. Selain itu, sebelum keputusan akhir yang diambil oleh College of Commissioner, The Hearing Officer memberitahu apakah masalah prosedural penting muncul dan khususnya, apakah hak untuk didengar telah dihormati selama proses administrasi. Laporan akhir dikirim ke pihak tunduk pada proses, bersama-sama dengan keputusan akhir Komisi, dan diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.214 2. Statement of Objections (Pernyataan Keberatan) Sebelum memutuskan Komisi harus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyatakan pernyataan keberatan. Komisi harus memberitahu para pihak mengenai proses ini dan para pihak harus tunduk pada proses. Pernyataan Keberatan menetapkan posisi awal Komisi mengenai dugaan pelanggaran Article 101 dan / atau 102 TFEU. Tujuannya adalah untuk menginformasikan pihak yang bersangkutan dari keberatan yang diajukan 214

Skripsi

Ibid, h. 18



terhadap mereka dengan maksud untuk

92

memungkinkan mereka untuk

menggunakan hak mereka pertahanan secara tertulis dan lisan (di persidangan). Dengan demikian merupakan suatu perlindungan prosedural penting yang menjamin bahwa hak untuk didengar diamati. Pelaku usaha yang bersangkutan harus dilengkapi dengan semua informasi yang mereka butuhkan untuk mempertahankan diri secara efektif dan untuk mengomentari tuduhan yang dibuat terhadap mereka.215 Pernyataan Keberatan juga harus jelas menunjukkan apakah Komisi bermaksud untuk mengenakan denda pada usaha pada akhir prosedur (Article 23 Peraturan 1/2003). Dalam kasus ini, Pernyataan Keberatan akan mengacu pada prinsip-prinsip yang relevan yang ditetapkan dalam Pedoman pengaturan. Dalam Pernyataan Keberatan Komisi menunjukkan fakta-fakta penting dan masalahmasalah hukum yang dapat mengakibatkan pengenaan denda, seperti durasi dan beratnya pelanggaran dan bahwa pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Sedapat mungkin, Pernyataan Keberatan juga akan menyebutkan fakta-fakta yang dapat menimbulkan keadaan yang memberatkan dan pelemahan. Meskipun tidak ada kewajiban hukum dalam hal itu, para pihak akan diundang untuk mengomentari semua elemen penting untuk setiap perhitungan denda.216 3. Access to File Petutur dari Pernyataan Keberatan yang diberikan akses ke file penyelidikan Komisi, sesuai dengan Article 27 (2) Peraturan 1/2003 dan Article 15 dan 16 215 216

Skripsi

Ibid, h. 19 Ibid



93

Peraturan Pelaksana, sehingga atas dasar bukti-bukti itu, mereka dapat mengekspresikan pandangan mereka secara efektif pada kesimpulan awal dicapai oleh Komisi dalam Pernyataan Keberatan.217 Akses ke file juga dapat diberikan melalui apa yang disebut "ruang data" prosedur yang diselenggarakan oleh DG Competition. Dalam prosedur ini, bagian dari file, juga termasuk informasi rahasia, yang terkumpul di sebuah ruangan, ruang data, di tempat Komisi. Akses selanjutnya diberikan ke ruangan ini, untuk terbatas orang, biasanya penasihat eksternal atau penasihat ekonomi para pihak, di bawah pengawasan seorang pejabat Komisi. Penasihat eksternal dapat merekam informasi yang terkandung di ruang data tetapi tidak mengungkapkan informasi rahasia kepada klien mereka.218 4. Reply to the Statement of Subjections Berdasarkan Article 27(1) Peraturan 1/2003, Komisi harus memberikan kesempatan kepada petutur untuk menyatakan keberatannya. Jawabannya tertulis memberikan para pihak kesempatan untuk mengatur semua fakta relevan yang diketahui mereka dengan pertahanan mereka terhadap keberatan yang diajukan oleh Komisi. Batas waktu untuk membalas Pernyataan Keberatan akan diperhitungkan dari waktu yang dibutuhkan untuk persiapan pengajuan dan urgensi kasus. Penerima / Petutur dari Pernyataan Keberatan memiliki hak untuk jangka waktu minimal empat minggu untuk menjawab secara tertulis. Sebuah waktu yang lebih lama dari 217 218

Skripsi

Ibid, h. 20 Ibid



94

minimum waktu yang diramalkan oleh Peraturan Pelaksana (biasanya, jangka waktu dua bulan inklusif) akan diberikan di mana keadaan kasus ini mengharuskan demikian, khususnya dalam kasus-kasus yang kompleks, dalam kasus-kasus dengan file tebal atau di mana periode liburan mempengaruhi.219 5. Rights of Complainants and Interested third parties Pengadu yang terkait erat dengan proses. Berdasarkan Article 6 (1) Peraturan Pelaksana, mereka berhak menerima versi non-rahasia Pernyataan Keberatan dan DG Competition akan menetapkan batas waktu di mana pengadu dapat membuat pandangannya secara tertulis.220 Setelah aplikasi Komisi juga akan mendengar orang perseorangan atau badan hukum lainnya, yang dapat menunjukkan kepentingan yang cukup dalam hasil prosedur sesuai dengan Article 13 dari Peraturan Pelaksana. Keputusan tentang hak partai tersebut untuk didengar diambil oleh Petugas Mendengar. Haruskah orang ketiga tersebut dapat diterima dalam proses, mereka harus diberitahukan secara tertulis dari sifat dan subyek prosedur dan batas waktu harus ditetapkan di mana mereka dapat membuat pandangan mereka dikenal secara tertulis.221 6. Oral hearing Para pihak yang telah menyatakan Pernyataan Keberatan mereka dan membuat jawaban tertulis meminta untuk melakukan Oral Hearing (sidang secara lisan).

219

Ibid, h. 21 Ibid, h. 22 221 Ibid 220

Skripsi



95

Oral hearing memungkinkan para pihak untuk mengembangkan secara lisan argument mereka yang telah disampaikan secara tertulis dan untuk melengkapi, di mana sesuai, bukti-bukti tertulis, atau untuk menginformasikan Komisi hal-hal lain yang mungkin relevan. Memang, fakta bahwa sidang tidak menjamin publik bahwa semua peserta dapat mengekspresikan diri dengan bebas dan tanpa kendala.222 7. Supplementary Statement of Objections and Letter of Facts Jika, setelah Pernyataan Keberatan dikeluarkan, bukti baru diidentifikasi Komisi bermaksud untuk mengandalkan bukti tersebut, para pelaku usaha yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengamatan mereka pada aspek-aspek baru. Jika bukti baru membenarkan penerbitan keberatan tambahan atau sifat intrinsik dari pelanggaran dengan suatu usaha yang dibebankan dimodifikasi, Komisi harus memberitahukan hal ini kepada pihak-pihak dalam Pernyataan pelengkap Keberatan. Sebelum melakukannya, State of Play Meeting biasanya akan ditawarkan kepada para pihak.223 Namun, jika bukti baru hanya menguatkan keberatan sudah diajukan terhadap pelaku usaha dalam Pernyataan Keberatan dan memberikan DG Competition bermaksud untuk mengandalkan bukti baru ini, itu akan membawa ke perhatian dari pihak-pihak terkait dengan surat sederhana ("surat fakta"). Surat fakta

222 223

Skripsi

Ibid Ibid



96

memberikan pelaku usaha kemungkinan untuk mengambil posisi pada bukti baru dalam batas waktu yang tetap dan posisi ini akan dicatat secara tertulis. Permintaan untuk perpanjangan batas waktu ini dapat dilakukan kepada Hearing Officer, melalui permintaan beralasan.224 8. Kemungkinan Hasil 1. Jika, dengan memperhatikan jawaban para pihak diberikan secara tertulis dan / atau di sidang lisan dan atas dasar evaluasi menyeluruh terhadap semua informasi yang diperoleh sampai dengan tahap ini keberatan yang didukung, Komisi akan melanjutkan ke arah mengadopsi larangan keputusan. 2. Namun, jika keberatan pada tahap ini tidak dibuktikan, Komisi akan menutup kasus ini. Komisi juga bisa memutuskan untuk menarik keberatan tertentu dan terus menuju keputusan larangan untuk bagian yang tersisa. 3.1.3.8 Prosedur Komitmen Pasal 9 Peraturan 1/2003 memperkenalkan kemungkinan untuk pelaku usaha untuk menyerahkan secara sukarela komitmen yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah persaingan diidentifikasi oleh Komisi. Jika Komisi menerima komitmen ini, mungkin para pihak akan mengadopsi keputusan yang membuat mereka tunduk pada proses. Perbedaan utama antara keputusan larangan menurut Article 7 dan keputusan komitmen berdasarkan Article 9 Peraturan 1/2003 adalah bahwa peraturan yang 224

Skripsi

Ibid, h. 23



97

sebelumnya berisi temuan pelanggaran sedangkan yang kedua membuat komitmen yang mengikat tanpa menyimpulkan apakah ada atau masih merupakan pelanggaran. Keputusan Komitmen menyimpulkan bahwa tidak ada alasan lagi untuk tindakan oleh Komisi. Selain itu, komitmen yang ditawarkan oleh usaha atas dasar sukarela. Sebaliknya, dalam Pasal 7 proses larangan, Komisi memaksakan memperbaiki(dan / atau denda) pada pelaku usaha.225 Keuntungan utama dari keputusan komitmen adalah perubahan lebih cepat di pasar untuk kepentingan konsumen serta biaya administrasi yang lebih rendah untuk Komisi. Untuk pihak tunduk pada proses, proses cepat dan tidak adanya temuan pelanggaran.226 1. Preliminary Assessment (Penilaian Awal) Setelah DG Competition yakin dari keinginan tulus dari pelaku usaha untuk mengusulkan komitmen efektif cocok untuk mengatasi masalah persaingan, Penilaian Awal akan dikeluarkan. Berdasarkan Article 9 Peraturan 1/2003 Komisi merangkum

dalam

Penilaian

Awal

fakta-fakta

utama

kasus

ini

dan

mengidentifikasi masalah kompetisi yang akan menjamin keputusan yang mengharuskan pelanggaran tersebut diakhiri.227 Kajian Awal akan berfungsi sebagai dasar bagi para pihak untuk merumuskan komitmen yang tepat menangani masalah persaingan diungkapkan oleh Komisi, atau untuk menentukan komitmen dibahas sebelumnya. 225

Ibid, h. 24 Ibid 227 Ibid 226

Skripsi



98

Komisi dan pelaku usaha yang bersangkutan dapat memutuskan setiap saat selama diskusi komitmen untuk menghentikan negosiasi. Komisi kemudian akan melanjutkan proses formal biasanya berdasarkan Article 7 Peraturan 1/2003. 2. Submission of Commitment Setelah menerima Penilaian Awal, para pihak akan memiliki biasanya satu bulan untuk secara resmi menyerahkan komitmen mereka. Para pihak dapat menawarkan komitmen yang bersifat perilaku atau struktural. Mereka harus mengatasi masalah persaingan yang telah diidentifikasi. Komitmen yang tidak berhubungan dan tidak memperbaiki masalah ini tidak akan diterima oleh Komisi.228 Komitmen harus jelas dan self-executing. Jika perlu, wali dapat ditunjuk untuk membantu Komisi dalam pelaksanaannya (monitoring dan / atau divestasi wali). Selanjutnya, ketika komitmen tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak ketiga (misalnya pre-emption hak suatu pelaku usaha yang tidak akan menjadi pembeli yang cocok di bawah komitmen), pelaku usaha tersebut harus menyerahkan bukti perjanjian tersebut oleh pihak ketiga.229 3. Market Test Berdasarkan Article 27(4) Peraturan 1/2003 Komisi haru menguji pasar komitmen sebelum membuat keputusan yang mengikat. Pengujian tersebut harus dipublikasikan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa yang berisi pemberitahuan 228 229

Skripsi

Ibid, h. 25 Ibid



99

ringkasan singkat dari kasus ini dan isi utama dari komitmen, menghormati kewajiban di bawah kerahasiaan. 230 Hal ini juga akan dipublikasikan dalam website DG Competition dalam bahasa otentik. Pelaku usaha juga harus meniapkan teks komitmen dalam bahasa inggris untuk DG Competition, yang nantinya akan diterbitkan bersama dengan teks asli komitmen.231 Dalam rangka meningkatkan transparansi proses, Komisi juga akan menerbitkan menetapkan isu-isu kunci dari kasus dan komitmen yang diusulkan siaran pers. Tanpa mengurangi hasil tes pasar, Komisi tidak akan melanjutkan dengan penerbitan pemberitahuan tes pasar, jika tidak yakin bahwa komitmen yang

ditawarkan

prima

facie

mengatasi

masalah

persaingan

yang

teridentifikasi.232 Pihak ketiga yang memiliki kepentingan diundang untuk menyerahkan pengamatan mereka dalam batas waktu yang tidak ditetapkan. Ini harus tidak kurang dari 1 bulan sesuai Article 27(4) Peraturan 1/2003. Setelah menerima balasan untuk tes pasar maka akan diadakan State of Play Meeting dengan para pihak. Hal ini akan diinformasikan baik secara lisan maupun tertulis. Jika setelah adanya tes pasar ternyata adanya komitmen tidak efektif dan tidak terjadi 230

Article 28 Peraturan 1/2003 : 1. Tanpa mengurangi Pasal 12 dan 15, informasi yang dikumpulkan berdasarkan Pasal 17 sampai 22 harus digunakan hanya untuk tujuan yang diakuisisi. 2. Tanpa mengurangi pertukaran dan penggunaan informasi diramalkan dalam Pasal 11, 12, 14, 15 dan 27, Komisi dan otoritas persaingan dari negara-negara anggota, pejabat mereka, pegawai dan orang-orang lain yang bekerja di bawah pengawasan ini pemerintah serta pejabat dan pegawai negeri sipil otoritas lain dari negara anggota tidak boleh mengungkapkan informasi yang diperoleh atau ditukar oleh mereka berdasarkan Peraturan ini dan dari jenis yang tercakup dalam kewajiban kerahasiaan profesional. Kewajiban ini juga berlaku untuk semua perwakilan dan para ahli dari negara-negara anggota yang menghadiri pertemuan Komite Penasehat sesuai dengan Pasal 14. 231 European Commission, Op.Cit 232 Ibid

Skripsi



100

perubahan yang efektif maka Komisi akan kembali ke prosedur sebelumnya.233 3.1.3.9 Tata Cara Penolakan Keluhan Seperti dijelaskan di atas, keluhan resmi merupakan alat penting untuk memicu kasus dan harus memeriksa dengan seksama oleh Komisi. Namun jika, setelah penilaian yang tepat dari situasi faktual dan hukum kasus individu, Komisi datang ke kesimpulan bahwa keluhan tidak perlu ditanggapi lebih lanjut, mungkin ditolak sesuai dengan dasar dan prosedur yang ditetapkan di bawah ini.234 - Alasan Penolakan 1. Pengaduan dapat ditolak untuk beberapa alasan yang berbeda, seperti kurangnya "kepentingan masyarakat", kurangnya kompetensi atau kurangnya pelanggaran. 2. Penolakan karena kurangnya "kepentingan masyarakat" dimana keluhan hanya untuk kepentingan tertentu saja, mengingat kemungkinan terbatas bukti dugaan pelanggaran dan sumber daya yang substansial, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini akan tidak proporsional, mengingat dampak terbatas yang diharapkan pada fungsi pasar internal dan / atau kemungkinan untuk meminta bantuan kepada cara lain (misalnya pengadilan nasional). 3. Komisi juga menolak keluhan karena kurangnya bukti (ketika pelapor tidak

233 234

Skripsi

Ibid, h. 26 Ibid



101

menyampaikan minimum bukti prima facie diperlukan untuk mendukung pelanggaran Pasal 101 dan / atau 102 TFEU) atau alasan substantif (tanpa adanya pelanggaran ). Hal ini juga dapat ditolak karena kurangnya kompetensi sebagai dugaan pelanggaran tidak mungkin memiliki efek pada perdagangan antara negara-negara anggota. 4. Jika otoritas kompetisi nasional menangani atau sudah ditangani dengan kasus yang sama, Komisi akan memberitahukan pelapor. Dalam situasi seperti itu, pengadu dapat menarik pengaduan. Jika pelapor menjunjung keluhan, Komisi dapat menolaknya dengan keputusan sesuai dengan Article 13 Peraturan 1/2003 dan sesuai dengan Article 9 Peraturan Pelaksana. Jika pengadilan nasional menangani atau sudah ditangani dengan kasus yang sama, Komisi dapat menolak keluhan karena kurangnya “kepentingan Masyarakat”. - Prosedur Apabila Komisi telah mencermati kasus ini, sampai pada kesimpulan untuk tidak melanjutkan kasus untuk salah satu alasan yang disebutkan di atas, pertama kali akan menginformasikan pengadu dalam pertemuan atau melalui telepon yang telah datang ke tampilan awal yang baik (i) kasus kekurangan "minat masyarakat", (ii) pengaduan belum dibuktikan secara memadai atau (iii) setelah pertimbangan yang matang Komisi menyimpulkan bahwa tidak ada bukti pelanggaran. Pengadu kemudian dapat menarik pengaduan. Jika tidak, Komisi akan memberitahukan pelapor dengan surat resmi bahwa ada alasan cukup untuk bertindak dan menetapkan batas waktu untuk pengamatan tertulis. Batas waktu

Skripsi



102

harus setidaknya empat minggu. Apabila diperlukan dan atas permintaan beralasan dibuat sebelum berakhirnya batas waktu-asli, batas waktu dapat diperpanjang. Dalam konteks ini, pelapor juga mempunyai hak untuk meminta akses ke dokumen-dokumen di mana Komisi mendasarkan penilaian sementara nya.235 Jika pelapor tidak bereaksi terhadap surat tersebut di atas Komisi dalam waktu yang ditetapkan batas, keluhan dianggap telah ditarik berdasarkan Article 7 (3)

Peraturan

Pelaksana.

Dengan

demikian

pengadu

harus

mendapat

pemberitahuan.236 3.1.3.10 Batas tentang Penggunaan Informasi Informasi yang dipertukarkan dalam rangka prosedur ini, khususnya dalam konteks akses ke file dan review pendapat ahli, diberikan oleh Komisi dengan kondisi yang hanya dapat digunakan untuk keperluan proses hukum atau administratif untuk penerapan Pasal 101 dan 102 TFEU.237 Pada semua tahap proses, Komisi akan menghormati permintaan pengadu atau dari penyedia informasi mengenai sifat kerahasiaan kiriman atau kontak mereka dengan Komisi, termasuk, dalam beberapa kasus, fakta identitas mereka, untuk melindungi kepentingan mereka (khususnya dalam kasus kekhawatiran

235

Ibid, h. 27 Ibid 237 Ibid 236

Skripsi



103

pembalasan) dan untuk menghindari mengecewakan mereka datang ke Komisi.238 3.1.3.11 Penerapan, Pemberitahuan, dan Publikasi Putusan Semua keputusan akhir berdasarkan Article 7, 9 dan 23 Peraturan 1/2003 yang diadopsi oleh Komisi, atas usulan dari Commissioner yang bertanggung jawab untuk kebijakan persaingan. Segera setelah keputusan telah diadopsi, para pihak harus diberitahu tentang keputusan tersebut. DG Competition mengirim salinan courtesy dokumen kerja ke pihak. Salinan resmi dari teks penuh keputusan serta salinan laporan akhir Hearing Officer kemudian akan diberitahukan kepada pihak oleh layanan kurir ekspres.239 Siaran pers akan dipublikasikan setelah adopsi keputusan oleh Komisi. Siaran Pers ini menggambarkan ruang lingkup kasus dan sifat pelanggaran. Hal ini juga menunjukkan (jika sesuai) jumlah denda untuk setiap pelaku usaha yang bersangkutan dan / atau komitmen yang diterima.240 Sebuah versi non-rahasia keputusan akan dikirim ke pelapor. Ringkasan keputusan, laporan Hearing Officer serta Pendapat Advisory Committee harus diterbitkan tak lama setelah adopsi keputusan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dalam semua bahasa resmi.241 Selain persyaratan yang ditetapkan dalam Article 30 (1) Peraturan 1/2003, 238

Ibid, h. 28 Ibid 240 Ibid 241 Ibid 239

Skripsi



104

DG Competition juga akan berusaha untuk menerbitkan versi non-rahasia keputusan dalam bahasa otentik sesegera mungkin di situsnya. Untuk itu, penerima keputusan biasanya akan diminta untuk memberikan Komisi dengan versi non-rahasia keputusan dalam waktu dua minggu bersama dengan persetujuan mereka ringkasan. 242 Untuk kepentingan transparansi, Komisi bermaksud untuk membuat publik di situsnya keputusan menolak pengaduan (berdasarkan Article 7 Peraturan Pelaksana) yang merupakan kepentingan umum.243 3.2 ASEAN ASEAN akan segera mencapai ASEAN Economic Community yang diselenggarakan tahun 2015, untuk itu persiapan-persiapan pun sudah dijalankan agar AEC dapat terlaksana dengan baik. Jika dibandingkan dengan EU, ASEAN sangatlah berbeda karena EU mayoritas memiliki budaya yang sama dan lebih homogeny sedangkan ASEAN terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan budaya. Berbeda dengan Uni Eropa, ASEAN merupakan organisasi antarpemerintah (intergovernmental). Deklarasi Bangkok 1967 mengatur semua mekanisme kelembagaan ASEAN yang sangat sederhana. Institusi kelembagaan ASEAN berupa KTT, AMM, AEM, ASC, dan sekertariat nasional merupakan suatu sidang atau pertemuan dari wakil-wakil negara anggota bukan suatu badan tetap organisasi. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3 Piagam ASEAN,

242 243

Skripsi

Ibid Ibid



105

“ASEAN sebagai sebuah organisasi antarpemerintah dengan ini diberikan status hukum”.244 Menurut kajian teori hukum organisasi internasional, organisasi internasional antarpemerintah adalah organisasi yang mempunyai struktur organisasi, yang dirancang untuk mengadakan kerjasama antarnegara atau pemerintahan (intergovernmental co-operation). Biasanya terdapat Dewan (council) yang menjadi

representasi

dari

negara

anggota,

dan

Sekretariat

untuk

menyelenggarakan serangkaian pertemuan/sidang dan melaksanakan keputusankeputusan yang serangkaian pertemuan/sidang dan melaksanakan keputusankeputusan yang telah dibuat atau dihasilkan. Aturan umumnya, negara anggota tidak terikat oleh keputusan yang dibuat oleh Dewan, kecuali jika negara anggota tersebut menyetujuinya (consent). Jadi, keputusan Dewan harus diputuskan secara bulat atau secara consensus (unanimous) agar keputusan tersebut mengikat seluruh anggota.245 Jika dilihat dari struktur kelembagaannya, ASEAN termasuk jenis organisasi antarpemerintah karena pada dasarnya ASEAN dibentuk untuk mengadakan kerjasama antara negara-negara anggota. Di samping itu, pengambilan keputusan di ASEAN didasarkan pada mekanisme consensus, sehingga keputusan ASEAN merupakan keputusan seluruh negara anggota, bukan keputusan ASEAN sendiri.

244

Koesrianti, Association of South East Asian Nation (ASEAN) Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan, Airlangga University Press dengan LPJ Universitas Airlangga, 2015, h. 11 245 http://www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf dikunjungi pada 04/08/2013 dikutip dari Koesrianti, Association of South East Asian Nation (ASEAN) Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan, Airlangga University Press dengan LPJ Universitas Airlangga, 2015, h. 11

Skripsi



106

Dengan demikian, dalam banyak perjanjian yang dibentuk oleh ASEAN ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN. Dengan kata lain, ASEAN bukan negara yang independen karena keputusan ASEAN masih tergantung pada kehendak kerjasama negara-negara anggota.246 Sejak awal didirikannya ASEAN sudah mengumandangkan bahwa ASEAN adalah sebuah negara dengan anggotanya adalah orang-orang Asia dan tentu saja negara-negara tersebut akan melakukan persekutuan dengan model Asia (Asian Way). Sangat berbeda dengan EU sebagai entitas homogen terbentuk dari kepentingan ekonomi diantara dua negara pendiri yaitu Prancis dan Jerman Barat yang kemudian dampak kerjasama awal tersebut dirasa sangat menguntungkan sehingga negara-negara Benelux (Belgia, Belanda, dan Luxemburg) menyatakan diri mereka bergabung dalam kongsi tersebut. Jelas terlihat bahwa landasan awal berdirinya EU adalah tidak jauh dari motif-motif ekonomi yang tujuan akhirnya adalah sebuah negara yang sejahtera.247 Ada tiga fase dalam perkembangan EU sebagai organisasi kewilayahan:248 1. Fase pertama yaitu dimulai tahun 1960-an. Dalam tahap awal ini dikenal dengan tahapan “explaining Integration”. Isu krusial yang ada adalah bagaimana bentuk integrasi ini dapat dijelaskan, apa manfaatnya, dan bagaimana prospek ke depan.

246

Koesriamti, Op.Cit., h.12 Anggun Trisnato HS, Eropa dalam Asia : Adopsi atau imitasi? ASEAN dalam konteks integrasi dengan Model EU, www.academia.edu, h.2 dikunjungi pada tanggal 13 Desember 2014 248 Ibid, h.4 247

Skripsi



107

2. Fase kedua yaitu tahun 1980-an. Pada bagian ini pemusatan perhatian adalah pada analisa tata kelola pemerintahan (governance). Tema-tema yang muncul yaitu penjelasan tentang sistem politik yang dipakai dalam konteks EU, dan bagaimana aturan main atau kebijakan yang ada dapat bekerja dengan baik. 3. Fase ketiga yaitu tahun 1990-an Tahapan akhir EU adalah pembahasan mengenai pembentukan (constructing). Isu yang muncul adalah mengenai konsekuensi perkembangan EU. Materi tentang konsekuensi sosial dan politik apa yang mungkin terjadi setelah EU berkembang pesat adalah pokok bahasan penting di dekade akhir perkembangan EU. Bercermin pada pola perkembangan EU di atas, dapat dianalisa bahwa tahapan-tahapan integrasi berawal dari kegiatan atau aktifitas yang fungsional (penjelasan tentang integrasi dapat juga dilihat dari perspektif fungsionalist). Kerjasama di bidang spesifik dan teknis sebagai contoh kerjasama ekonomi dan perdagangan merupakan bentuk umum yang banyak dipakai oleh negara-negara di dunia untuk memulai membuat organisasi regional di wilayahnya masing-masing. Dari kerjasama teknis inilah kemudian berimbas pada bentuk kerjasama yang lain yang lebih konkrit.249 Dalam perjalanannya, ASEAN tumbuh menjadi organisasi kawasan yang patut diunggulkan. Bahkan, beberapa negara anggotanya misalnya Indonesia dan Singapura dianggap kekuatan atau bahkan keajaiban baru di fora ekonomi internasional. Keadaan menjadi berbalik apabila kita melihat wajah ASEAN

249

Skripsi

Ibid



108

dewasa ini. Pola hubungan yang dulu sangat erat antar anggota, sekarang sudah mulai terkikis dengan munculnya masalah baru yang justru bukan berasal dari luar wilayah Asia Tenggara. Ancaman yang timbul adalah bahaya latent perpecahan dikarenakan unsur dari dalam ASEAN sendiri khususnya hubungan bilateral antar anggotanya. Sebagai contoh, konflik berkepanjangan antara Indonesia dengan Malaysia tentang buruh migran. Atau baru-baru ini, hubungan bilateral kedua negara kembali terganggu akibat sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan yang akhirnya oleh Majelis Pengadilan Internasional (International Court of Justice) dinyatakan milik Malaysia. Kita masih ingat betapa reaktifnya rakyat Indonesia waktu itu dan bahkan di beberapa propinsi, kesiapan rakyat untuk mobilisasi massa dalam rangka operasi melawan Malaysia seakan tak terbendung.250 Karakter dasar krisis ekonomi Asia adalah adanya dualisme pertarungan antara; sistem kebijakan uang ketat dengan instabilias kronis Yen terhadap Dollar AS; kekuatan transasksi ekonomi internasional dengan sistem perbankan lokal yang lemah dan pertarungan antara kompleksitas ekonomi pasar dengan lemahnya mekanisme institusional.251 Begitu dahsyatnya kehancuran ekonomi yang dialami oleh negara-negara di Asia tersebut, banyak pihak mengatakan bahwa nilai-nilai Asia (Asian Way) sudah luntur. Prinsip luhur saling membantu seakan sudah tergantikan dengan sikap lebih mengutamakan diri sendiri. Pola hubungan tidak lagi cooperative

250 251

Skripsi

Ibid, h. 6 Ibid



109

tetapi menjadi competitive. Dalam tulisannya, Mahbubani menegaskan kembali bahwa orang-orang Asia (terkecuali Jepang) sudah kehilangan kepercayaan diri terlebih lagi apabila disandingkan dengan orang-orang dari Amerika Utara dan Eropa dikarenakan krisis tersebut.252 Ketika krisis terjadi, ASEAN terkesan tidak melakukan apa-apa untuk membantu negara-negara anggotanya untuk segera keluar dari permasalahan tersebut. Hal yang tidak mudah untuk kemudian menyalahkan ASEAN dengan kealpaannya ketika krisis terjadi. Ada baiknya kita melihat dari dekat tentang sifat ontologis yang dimiliki ASEAN. Pertama, sejak awal kemunculannya ASEAN menekankan pada pola hubungan yang bersifat low politics dimana aspek sosial dan budayalah yang lebih dikuatkan walaupun secara formal disebutkan bahwa ASEAN sangat mencita-citakan kemakmuran ekonomi dan sosial dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil.253 Kedua, kekuatan awal negara-negara ASEAN saat itu adalah persamaan nasib sebagai negara yang baru lepas dari cengkraman kolonialisme. Negaranegara ASEAN pada waktu itu adalah sama-sama mencari donor untuk membantu pembangunan ekonomi. Ketiga, pola hubungan yang ada lebih mengakar karena kuatnya sikap negara-negara ASEAN untuk menolak ancaman dari luar

252

Mahbubani, K., Can Asians Think? Understanding the Divide Between East and West, London, Penguin Books, 2004, dikutip dari Anggun Trisnato HS, Eropa dalam Asia : Adopsi atau imitasi? ASEAN dalam konteks integrasi dengan Model EU, www.academia.edu, h.7 dikunjungi pada tanggal 13 Desember 2014 253 Anggun Trisnato HS, Op.Cit., h. 7

Skripsi



110

khususnya ancaman ideology.254 ASEAN masih harus menghadapi tantangan yang timbul dari dalam (antar negara-negara anggota ASEAN sendiri) misalnya tekanan akan hubungan antar negara lama dengan negara baru yang masuk ke dalam ASEAN dikarenakan proses perluasan (enlargment) yang dilakukan ASEAN sebelumnya.255 Secara umum dapat diambil kesimpulan tentang bagaimana ASEAN dan relevansinya khususnya menghadapi tantangan global, yaitu: 1. Secara institusional, respon ASEAN sangat lambat dalam membantu negaranegara anggotanya. 2. Sistem pengambilan keputusan yang sangat incramental dan terlalu birokratis dengan melalui konsultasi informal antar negara anggota terlebih lagi penerapan quite diplomacy ala Asia yang tidak efektif. 3. Penekanan pada proses daripada hasil seringkali menyebabkan masalah tidak terselesaikan secara tuntas.256 Ada 3 Parameter keberhasilan EU yang bisa dijadikan acuan oleh ASEAN apabila ASEAN menjadikan EU sebagai institusi pembanding :257 1. Intensitas interaksi antar anggota 254

Departemen Luar Negeri RI, Kerjasama Eksternal ASEAN dan Manfaatnya bagi Indonesia, Jakarta, Proyek Peningkatan Kerjasama ASEAN, Dirjen Kerjasama ASEAN, 2007, dikutip dari Anggun Trisnato HS, Eropa dalam Asia : Adopsi atau imitasi? ASEAN dalam konteks integrasi dengan Model EU, www.academia.edu, h.7 dikunjungi pada tanggal 13 Desember 2014 255 Anggun Trisnato HS, Op.Cit., h. 7 256 Ibid 257 Ibid

Skripsi



111

Uni Eropa, interaksi antar anggotanya sudah melalui proses yang panjang terlebih lagi beberapa negara yang menjadi pendiri. Intinya adalah interaksi yang dibangun didasarkan pada aturan main yang sudah dituangkan dalam dokumen formal. Penyelesaian konflik yang timbul dari interaksi disampaikan dalam forum terbuka melalui sidang komisi.258 ASEAN menggunakan cara yang berbeda. Pola interaksi yang ada bisa fluktuatif tergantung isu yang dihadapi oleh masing-masing negara. Sebagai contoh Indonesia dan Malaysia, kedua negara mengalami pola interaksi bilateral yang pasang surut. Media penyelesaiannya adalah bergantung kepada kedua negara itu sendiri bagaimana mereka mau menyelesaikan masalah tersebut. ASEAN hanya memberikan beberapa solusi alternatif saja.259 2. Adanya Dominasi Negara dalam Perkembangan Organisasi Ketika upaya penyatuan Eropa belum terbentuk secara sempurna seperti sekarang, Jerman Barat dan Perancis-lah yang memulai upaya kerjasama dalam bidang ekonomi yaitu koalisi perdagangan besi dan baja. Kedua negara tersebut bekerjasama dalam peningkatan dan pemanfaatan kedua jenis mineral tersebut yang kemudian digunakan untuk peningkatan ekonomi. Ketika dua negara terebut berhasil mengembangkan kerjasamanya, maka mulailah negara-negara Benelux (Belgia, Belanda dan Luxemberg) ikut bergabung. Di sinilah awal perluasan EU dimulai. Dapat dilihat bahwa dalam perkembangannya negara yang dominan dalam kerjasama regional ini adalah tetap yaitu Jerman Barat dan Perancis.260 Berbeda dengan ASEAN yang tidak pernah mengenal adanya dominasi negara 258


Skripsi



112

satu dengan negara yang lain. Posisi awal dari kelima negara anggota awal (founding fathers) ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura adalah sama. Tidak ada yang lebih baik ataupun lebih utama.261 3. Ancaman Bersama dari Luar Keadaan dunia pasca Perang Dunia II khususnya di Eropa ditandai oleh kehancuran fisik disertai resesi ekonomi yang berkepanjangan. Tetapi ancaman yang lebih besar justru bukan hal ekonomi atau keamanan tetapi justru ancaman terhadap kemungkinan terkooptasinya negara-negara Eropa oleh dua ideologi besar dunia yang muncul waktu itu yaitu sosialis Uni Soviet dan kapitalis Amerika Serikat. Ketakutan- ketakutan inilah yang menyebabkan beberapa negara cenderung untuk menghindari kontak langsung dengan kedua negara adidaya tersebut.262 Hal ini tidak saja berlaku di Eropa, tetapi juga di seluruh dunia termasuk Asia. Kemunculan EU dan ASEAN mempunyai kesamaan dalam parameter ketiga ini. Yang membedakan adalah ketakutan di Asia terlihat jelas mengingat mereka berupaya untuk tidak dijajah lagi oleh kekuatan kolonial dari utara dan kondisi ekonomi yang belum tertata.263 Dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang penting ketika upaya pembandingan antara EU dan ASEAN dilakukan. Kedua hal tersebut adalah: 1. EU dan ASEAN adalah dua organisasi regional yang berbeda. Walupun secara ontologi keduanya memiliki hal yang sama (sejarah, perkembangan, motif, dan

261


Skripsi



113

kepemilikan keanggotaan), namun EU berdiri di atas pilar kohesifitas yang tinggi sedangkan ASEAN adalah sebuah organisasi regional yang beraggotakan negaranegara yang majemuk. Kemajemukan inilah yang membuat ASEAN sangat berhati- hati dalam melangkah, khususnya berhubungan dengan intervensi negara ke negara lain. 2. Dalam perspektif integrasi, ASEAN bukanlah organisasi yang menempatkan semua hal untuk dibahas secara transparan. Dan juga, sistem Asian Way yang dijalankan di ASEAN adalah hal yang tidak mungkin dihilangkan. Ada pembedaan yang jelas antara isu-isu yang bisa diangkat di meja perundingan dan isu-isu yang harus diselesaikan melalui konsultasi informal. ASEAN bisa bertahan justru karena model Asian Way ini. Apabila dipaksakan menggunakan model integrasi EU ke dalam ASEAN, maka hasilnya akan sangat kontra produktif. Selain itu. relevansi ASEAN akan kembali menjadi perdebatan serius apabila mengadopsi apa yang dilakukan oleh EU terhadap negara-negara anggotanya. 3.2.1

Harmonisasi aturan hukum persaingan di ASEAN

Uni Eropa sebagai lembaga yang sering dibanding-bandingkan dengan ASEAN menggunakan directive untuk mengharmonisasikan aturan hukum persaingannya. Directive adalah Undang-undang yang “diarahkan” di negaranegara anggota. Undang-undang ini akan menetapkan tujuan atau kebijakan yang perlu dicapai. Negara-negara Anggota harus membuat suatu yang menetapkan bahwa negara tersebut telah mengadopsi directive ini. Namun jika hingga jangka waktu dua tahun negara anggota masih belum mengadopsinya maka directive

Skripsi



114

akan berlaku secara otomatis. Directive sering digunakan untuk membantu menegakkan perdagangan bebas, gerakan bebas dan aturan kompetisi di Uni Eropa. Mereka juga dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan sosial umum, dan dengan demikian dapat mempengaruhi masalah ketenagakerjaan, hukum perburuhan, kondisi kerja, dan kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu mereka dapat mereka dapat mempengaruhi secara signifikan bisnis. Hingga saat ini penulis dalam hal ini belum menemukan aturan seperti directive yang mengharmonisasikan aturan mengenai hukum persaingan di ASEAN. Diselenggarakannya AEC 2015 tentunya pelaku usaha akan semakin mudah melakukan kegiatan usaha di negara lain tanpa terdapat syarat-syarat yang sebelumnya berlaku di AEC Blueprint. Walaupun dalam hal ini sudah terdapat sebuah guidelines yang dibuat sebuah kelompok kecil yang ditunjuk untuk mengurusi masalah ini yang disebut ASEAN Experts Group on Competition (AEGC), namun hal tersebut tidak begitu mengatasi masalah ini, dikarenakan guidelines hanya mengatur mengenai pedoman-pedoman saja namun tidak mengatur terkait implementasi untuk menyelesaikan masalah hukum persaingan usaha. Dimana seperti yang dituliskan dalam pembukaannya bahwa pedoman ini hanya bersifat referensi bagi negaranegara ASEAN.264 Secara garis besar isi guidelines adalah tujuan dan keuntungan adanya pedoman ini; tindakan apa saja yang dilarang dalam hukum persaingan usaha; peran dari badan yang berwenang dalam hukum persaingan usaha dan yang 264

AEGC, “ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy”, ASEAN Secretariat, Jakarta, 2010, h. ii

Skripsi



115

terakhr terkait dengan penyelidikan hukum persaingan usaha.265 Maka dari itu diperlukan sebuah solusi untuk mengatasi perbedaan dalam hukum persaingan usaha di ASEAN dalam rangka menghadapi AEC di tahun 2015. Solusi tersebut berupa penerapan asas Comity dalam persaingan usaha. Bentuk penerapan asas ini berupa pembatasan perjanjian multilateral antar negara anggota ASEAN.266 Awal penggunaan asas comity, dipelopori oleh Ulrich Huber yang menjelaskan asas Comity : “The high authorities of each country offer each other hand” (kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara memberikan usul terhadap negara lain) Ulrich Huber juga mengatakan : Hukum suatu negara hanya berlaku dalam batas-batas territorial negara tersebut; Semua orang/ subjek hukum yang secara tetap atau sementara berada di dalam territorial wilayah suatu negara yang berdaulat : (i) Merupakan subjek hukum dari negara tersebut, dan (ii) Tunduk serta terikat pada hukum negara tersebut; Namun. Berdasarkan prinsip comity, hukum yang berlaku dimana-mana, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara pemberi pengakuan.267 Pengertian asas Comity juga terdapat dalam beberapa kamus, antara lain : Black‟s law Dictionary edisi keempat, dalam kamus tersebut asas Comity didefinisikan sebagai “courtesy; complaisance; respect; a willingness to grant a

265

Fikri Nur Setiansyah, “Penerapan Asas Comity di Hukum Persaingan Usaha dalam Rangka ASEAN Economic Community”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015, h. 68 266 Ibid 267 Ibid, h. 17

Skripsi



116

privilege, not as a matter of right, but out of deference and good will”.268 Jika nantinya ASEAN akan membentuk suatu undang-undang yang akan mengharmonisasikan peraturan mengenai hukum persaingannya mungkin akan diterapkan dengan cara directive seperti halnya di Uni Eropa. Karena cara directive ini menurut penulis cukup efektif karena pemberlakuannya hanya dengan mengadopsi kalau pun negara tersebut tidak mengadopsi hingga 2 tahun maka akan diberlakukan secara otomatis. Mungkin ASEAN akan menerapkan cara yang sama dengan jangka waktu yang berbeda lebih cepat atau lebih lambat dari 2 tahun. 3.2.2

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN Menurut Perjanjian Kerja Sama dan Persahabatan 1976 (Treaty of Amity and Cooperation) Berdasarkan pasal 13 Treaty of Amity and Cooperation South East (TAC). Mensyaratkan negara-negara anggota untuk menjaga perdamaian dan mencegah sengketa diantara mereka. Namun apabila sengketa tetap lahir dan tidak mungkin dicegah maka para pihak wajib menyelesaikan permasalahan mereka melalui negosiasi secara baik-baik dan langsung diantara mereka. Pasal 13 TAC : “The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from threat or use of force and shall at all times sttle such disputes among themselves through friendly negotiations”. 268

Kadish A. Steven, “Comity and the International Application of the Sherman Act : Encouraging the Courts to Enter the Political Arena”, Nortwestern Journal of International Law & Bussiness Volume 1, Issue Spring 1, 1982, h. 132

Skripsi



117

Ketika negosiasi secara langsung dinilai gagal oleh para pihak, Penyelesaian sengketa masih dimungkinkan dilakukan oleh the High Council ketentuan ini terdapat dalam Pasal 14 TAC : “To Settle dispute through regional process, the High Contracting Parties shall constitute, as a continuing body, a High Council comprihising a Representative at a ministerial level from each of the High contracting parties to take cognizance of the existence of disputes or situatuins likely to disturb regional peace and harmony”. The Council terdiri dari setiap negara anggota ASEAN. Apabila sengketa timbul maka the Council akan memberi rekomendasi mengenai cara-cara penyelesaian sengketanya. The Council juga diberikan wewenang untuk memberikan jasa baiknya yaitu melalui mediasi, penyelidikan, atau konsiliasi, apabila para pihaknya menyetujui, ketentuan ini terdapat dalam Psal 15 dan 16 TAC.269 Lalu ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam TAC ini kemudian dilengkapi dengan rules dan procedures yang disepakati para peserta perjanjian di Hanoi, Vietnam pada tanggal 23 Juli 2001. Rules dan procedures ini dibuat untuk menentukan tata cara High Council. Komposisi mengenai High Council diatur dalam Pasal 3-5 rules dan procedures ini, High Council terdiri dari 269

Pasal 15 : “In the event no solution is reached through direct negotiations, the High Council shall take cognizance of the dispute or the situation and shall recommend to the parties in dispute appropriate means of settlement such as good offices, mediation, inquiry or conciliation. The High Council may however offer its good offices, or upon agreement of the parties in dispute, constitute itself into a committee of mediation, inquiry or conciliation. When deemed necessary, the High Council shall recommend appropriate measures for the prevention of a deterioration of the dispute or the situation” Pasal 16 : “The foregoing provision of this Chapter shall not apply to a dispute unless all the parties to the dispute agree to their application to that dispute. However, this shall not preclude the other High Contracting Parties not party to the dispute from offering all possible assistance to settle the said dispute. Parties to the dispute should be well disposed towards such offers of assistance.”

Skripsi



118

seorang perwakilan dari peserta TAC. Semenjak protocol amandemen di Philipina tahun 1987 High Council terdiri dari seorang perwakilan dari peserta perjanjian yang bukan anggota ASEAN apabila negara tersebut terlibat dalam sengketa yang sedang berlangsung. Mengenai harmonisasi aturan yang ada juga belum dibicarakan, jadi masing-masing negara menggunakan aturan nasional mereka masing-masing. Maka tidak ada ukuran yang sama di setiap negara, konsep mengenai persaingan antara satu yang lainnya bisa saja berbeda. ASEAN sendiri mengantisipasi hal ini dengan membuat sebuah pedoman bagi negara-negara yang belum memiliki aturan dan lembaga pengawas yaitu ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy. Pedoman tersebut dibentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman negara yang memiliki hukum persaingan dan lembaga pengawas dan berdasarkan praktik internasional

dengan

pandangan

terbaik

untuk

menciptakan lingkungan

persaingan yang sehat di ASEAN. Namun adanya ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy juga tidak efektif karena negara anggota ASEAN pun tetap belum memiliki harmonisasi aturan. 3.2.3 Competition Authority Competition Authority atau di ASEAN disebut juga dengan Competition Regulatory Body yaitu Badan Pengawas Persaingan memang belum terbentuk namun dalam hal ini ASEAN membuat suatu pedoman bagi negara-negara anggota yang belum memiliki badan pengawas persaingan usaha. Pedoman ini dibentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman negara lain dalam membentuk

Skripsi



119

badan pengawas. Tujuan kebijakan persaingan dapat dicapai melalui pembentukan lebih dari satu badan pengawas. Badan pengawas tersebut diberikan mandat oleh negaranegara anggota yang menunjuk mereka untuk melakukan perannya:270 1. melaksanakan dan menegakkan kebijakan persaingan 2. menafsirkan dan menguraikan kebijakan persaingan dan hukum 3. advokat kebijakan hukum persaingan 4. memberikan nasihat tentang kebijakan persaingan dan hukum kepada legislator dan pemerintah 5. bertindak secara internasional sebagai wakil badan nasional negara dalam hal kompetisi internasional Wewenang Competition Regulatory Body, yaitu :271 1. Membangun dan menerbitkan peraturan dan lainnya melaksanakan dan / atau tindakan interpretatif. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan pedoman bahasa sederhana dan publikasi untuk bisnis dan konsumen kebijakan persaingan dan ketentuan hukum. 3. Mengembangkan dan menerbitkan pedoman yang komprehensif tentang bagaimana badan pengawas persaingan akan menerapkan hukum, seperti bagaimana hal itu akan memutuskan apakah ada pelanggaran larangan antikompetitif atau menilai dan memberikan pengecualian.

270 271

Skripsi

AEGC, Op. Cit. Ibid, h. 15-16



120

4. Melakukan advokasi dan pendidikan kegiatan kompetisi atau melakukan studi persaingan pasar dan penerbitan laporan rutin, untuk menciptakan budaya kepatuhan di semua sektor ekonomi. 5. Melakukan penyelidikan dilarang kegiatan anti-kompetitif atas inisiatif sendiri, atau bertindak atas keluhan atau informasi dari pihak ketiga. 6. Melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran hukum persaingan di seluruh sektor ekonomi ("pertanyaan sektor"), di mana kekakuan harga atau keadaan lain menunjukkan bahwa persaingan dapat dibatasi atau terganggu. 7. Menegakkan hukum persaingan dengan memberlakukan denda dan sanksi administrasi, serta mengeluarkan perintah dan langkah-langkah sementara, dengan keputusan beralasan. 8. Menafsirkan ketentuan hukum persaingan atau membentuk ruang lingkup kebijakan persaingan dan hukum melalui preseden hukum. 9. proses untuk menerima dan menilai pemberitahuan untuk pembebasan dari kebijakan persaingan dan hukum atau pemberitahuan untuk penilaian merger Membangun. 10.

Membangun

dan

mempertahankan

register

umum

dan

database

pemberitahuan yang diterima oleh badan pengawas persaingan dan keputusan. 11. Memberikan saran dan pendapat mengenai segala perubahan, atau review, undang-undang persaingan atau bidang terkait lainnya regulasi dan kebijakan persaingan. 12. Mempromosikan pertukaran informasi non-rahasia dengan badan pengawas persaingan lainnya, dan di forum-forum internasional.

Skripsi



121

13. Mempromosikan pengembangan kapasitas, praktik terbaik berbagi, penghubung, pelatihan dan kerja update dengan badan pengawas persaingan lainnya. Badan pengawas persaingan harus dilengkapi dengan sumber daya yang diperlukan dan kekuatan hukum, serta memiliki proses yang tepat dan prosedur untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Ini termasuk proses untuk mengajukan pengaduan, pengajuan aplikasi kepada badan pengawas persaingan (misalnya, untuk pembebasan, anonimitas, kerahasiaan, atau keringanan hukuman), partisipasi pihak yang berkepentingan dan penanganan bukti, publikasi putusan dan proses banding.272 ASEAN belum menentukan mengenai akan dibentuknya badan pengawas untuk menghadapi AEC ini, bahkan ASEAN juga belum melakukan harmonisasi peraturan persaingan usaha. Berdasarkan pernyataan Ketua KPPU dan AEGC Nawir Messi pembicaraan mengenai competition authority ini tidak akan dibuka hingga tahun 2015, sebelum setiap negara mengambil keputusan akan mengadopsi kebijakan persaingan

atau

tidak.

Karena

dikhawatirkan

negara

anggota

tersebut

mengurungkan niatnya untuk mengikuti AEC.273 Menurut pendapat penulis, dalam hal ini jika nantinya akan dibentuk suatu lembaga pengawas yang akan mengawasi jalannya AEC maka lembaga pengawas tersebut akan berada dibawah the High Council. Karena, saat ini the High Council 272 273

Ibid, h. 16 Competition Policy adalah Pilar Pasar Tunggal ASEAN, Jurnal Kompetisi Edisi 30,

2011, h. 17

Skripsi



122

sendiri sudah melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan TAC sehingga jika nantinya sudah ada harmonisasi hukum persaingan usaha dan dibentuk lembaga pengawas maka the High Council lah yang pantas untuk membawahi lembaga tersebut. Meskipun belum ada lembaga pengawas namun ASEAN telah memiliki beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin nanti akan timbul dalam rangka menyambut AEC 2015 ini. Selain penyelesaian sengketa yang diatur oleh TAC, ASEAN juga memiliki suatu penyelesaian sengketa ekonomi yaitu Viantiane Protocol. Viantiane Protocol adalah penyelesaian sengketa ekonomi secara damai di ASEAN dapat ditemukan di 1987 Agreement for the Promotion and Protection of the Investments yang kemudian mengkhususkan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan harus diberikan kepada ASEAN Economic Minister for Resolution. 274 Viantiane Protocol ditandatangani di Viantiane oleh para menteri ekonomi ASEAN Summit ke-11. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Viantiane Protocol, berlaku terhadap spesifikasi perjanjian ekonomi ASEAN dan diutamakan untuk semua perjanjian ekonomi ASEAN di masa yang akan datang. Dalam protocol ini mewajibkan penyelesaian sengketanya dengan proses panel dan appellate body dan tidak dapat diselesaikan melalui jasa-jasa baik, mediasi ataupun konsolidasi.275

274

http://cil.nus.edu.sg//dispute-settlement-in-asean/ Ibid

275

Skripsi


BAB III PERLUNYA ASEAN MEMBENTUK COMPETITION AUTHORITY. dan ekonomi antar negara-negara Eropa. Dilihat dari sejarahnya, Uni Eropa telah

Recommend Documents