DAFTAR ISI. DAFTAR ISI... i. KATA PENGANTAR... i. IKHTISAR EKSEKUTIF... iii BAB I... 1 PENDAHULUAN... 1 A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...........................................................................................................................................i KATA PENGANTAR ..............................................................................................................................i IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................................................... iii BAB I ................................................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN................................................................................................................................ 1 A.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................................................... 2

B.

PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS ................................................................. 4 Tabel. 1........................................................................................................................................ 8 ISU – ISU STRATEGIS ................................................................................................................ 8

BAB II .................................................................................................................................................. 9 PERENCANAAN KINERJA ................................................................................................................ 9 Tabel. 2...................................................................................................................................... 11 PERJANJIAN KINERJA .............................................................................................................. 11 BAB III ............................................................................................................................................. 13 AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................................................... 13 A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ......................................................................................... 13

B.

REALISASI ANGGARAN ......................................................................................................... 38

BAB IV ............................................................................................................................................... 44 PENUTUP........................................................................................................................................... 44 A.

KESIMPULAN .......................................................................................................................... 44

LAMPIRAN: ......................................................................................................................................... 48

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | DAFTAR ISI

i

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan anugrahnya sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah berhasil menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2016. Penyusunan

Laporan

ini

sebagai

sarana

untuk

mengkomunikasi hasil kegiatan yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi,

Laporan

memberikan

Kinerja

masukan

ini

guna

diharapkan

dapat

penyempurnaan

memberikan

penyusunan

manfaat

rencana

dalam

kerja

tahun

mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada. Pertanggungjawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai cita,citra dan harapan terciptanya sebuah tata kelola keuangan yang sejalan dengan itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah memenuhi kewajiban yang diamanatkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan

Kinerja

di

susun

dengan

mengacu

pada

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repubik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selama tahun anggaran 2016, Dinas komunikasi dan Informatika Kota Makassar melaksanakan kegiatan yang besifat administratif, koordinatif, analisis kebijakan serta kegiatan

pengembanngan

dengan

tujuan

memberikan

informasi

sebagai

bahan

pertimbangan bagi penentu kebijakan. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh sub.bag Keuangan serta Sekretariat dan seluruh jajaran bidang yang

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | KATA PENGANTAR

i

ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga ikut membantu dalam proses pembuatan SAKIP ini. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan priode yang akan datang. Disamping itu juga SAKIP dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyusun dokumen SAKIP ini.

Makassar,

Januari

2017

MENGETAHUI, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR

ISMAIL HAJIALI, SE,M.Si PANGKAT : PEMBINA TK. 1 NIP. 19631116 199103 1 002

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | KATA PENGANTAR

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Berakhirnya

Tahun

Anggaran

2016

menandai

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika Kota Makassar telah menyelesaikan implementasi tahun Kedua dari Rencana Strategis tahun 2014 -2019 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2016. Implementasi Rencana Strategis 2014 - 2019 dan Renja 2016 telah memberikan arah yang jelas dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tahun 2016 dalam melaksanakan visinya : Terwujudnya Makassar

Smart City Berbasis Teknology Informasi dan Komunikasi. Capaian

kinerja

masing-masing

sasaran

dari

enam

sasaran

pada

Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2016, yaitu sasaran Peningkatan Kinerja pelayanan dan administrasi (Citizen Charter) sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat tinggi, sasaran Tersedianya infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel sebesar 70%

termasuk dalam kategori tinggi dan sasaran Layanan informasi

public dan layanan pengaduan sebesar 9.25% termasuk dalam kategori tinggi, sasaran Terintegrasinya system aplikasi pemerintahan sebesar 33.33% dalam kategori sangat tinggi, sasaran Layanan informasi public dan layanan pengaduan sebesar 100% termasuk dalam kategori tinggi dan sasaran Terjalinnya kerjasama dengan komunikasi sebesar 100% termasuk dalam kategori tinggi. Dari enam sasaran di atas, terdapat satu sasaran dengan capaian kinerja tidak memenuhi target atau rendah, yaitu Tersedianya inIfrastruktur Jaringan baik Kabel maupun Nirkabel dengan capaian 70%. Hal tersebut disebabkan oleh Pemasangan titik wi-fi yang ada pada perencanaan perjanjian kinerja tahun 2016 ialah sebanyak 9 titik pemasangan yang disebar di wilayah – wilayah tertentu. Pemasangan wi-fi ini direncanakan akan dipasang pada gedung – gedung di darat sebanyak 7 titik yang mampu mengakses masyarakat sekitar untuk menggunakan fasilitas ini serta sebanyak 2 titik dipulau. Ditargetkan bahwa 9 titk pemasangan wi-fi ini akan rampung pada tanggal 15 Desember 2016, namun untuk paket pekerjaan tersebut dinyatakan Gagal sehingga tidak terealisasi sebagaimana mestinya. LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | IKHTISAR EKSEKUTIF

iii

Langkah yang akan ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kota Makassar untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pada perencanaan kegiatan pemasangan wi-fi tersebut dengan juga melibatkan provider serta seluruh pihak terkait dalam hal pembangunan wi – fi ini, adanya bantuan serta kerjasama yang baik antar penyelenggara dapat membuat kegiatan ini dapat berjalan lancer tanpa adanya hambatan. Selain itu, untuk meningkatkan capaian kinerja tahun anggaran yang akan datang, Dinas Komunikasi dan informatika Kota Makassar telah menetapkan beberapa langkah-langkah strategis, antara lain lebih mengoptimalkan tingkat kinerja serta SDM yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika serta membuat inovasi yang mampu menghantarkan sasaran kinerja sesuai visi dan misi dari Walikota Makassar kepada seluruh lapisan masyarakat intern hingga ke kancah internasional. Capaian realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan informatika ialah sebesar 65.9% dengan anggaran Rp.21.260.310.000 dan realisasi Rp. 14.011.174.359 Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis di atas telah dilaksanakan sepuluh program dan 62 kegiatan yang dibiayai oleh APBD tahun 2016 sebesar Rp.21.260.310.000. Demikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan informatika Kota Makassar Tahun 2016. Informasi yang disajikan dalam LKIP ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyuysunan LKIP di masa yang akan datang.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | IKHTISAR EKSEKUTIF

iv

BAB I PENDAHULUAN Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan suatu instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif

terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungannya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Peerintah disingkat SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(SAKIP).

Penyelenggaraan

SAKIP

ini

dilaksanakan

menghasilkan suatu laporan kinerja yang berkualitas dan selaras tahapan-tahapan

yang

tertuang

dalam

dokumen

Renstra,

untuk

sesuai dengan

Perjanjian

Kinerja,

Pengukuran Kinerja dst. Salah satu inti peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

tujuannya

adalah

untuk

mendorong

tercapainyaakuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah dan terwujudnya partisipasi masyarakat

dalam

pelaksanaan kepada

pembangunan pemerintah.

Nasional Hal

ini

dan

terpeliharanya

kepercayaan

masyarakat

disebabkan

dengan

menerapkan

LAKIP tersebut, setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana

Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | BAB I

1

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan datang. A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Ada dua tugas pokok yang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan

Informasi,

yaitu menyelenggarakan

pelayanan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika, yaitu: 1. Peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan jajaran birokrasi Pemerintah Kota Makassar. Era globalisasi

berdampak kepada kebutuhan masyarakat

akan informasi.

Kebutuhan akan informasi dan selalu up to date dengan perkembangan dunia menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat dewasa ini. Untuk itu Pemerintah Kota Makassar melalui Departemen Penerangan yang merupakan cikal bakal lahirnya Dinas Komunikasi dan Informasi membangun sebuah jaringan komunikasi dan informasi yang berbasis open source dalam bentuk e-

government, sejaktahun 2009 yang diawali dengan dibentuknya Website (situs resmi) Kota Makassar www.makassarkota.go.id. Hal tersebut semata-mata untuk membuka akses informasi, dan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan dan pembangunan. 2. Penyebarluasan informasi pemerintah dan pembangunan daerah Kebijakan Pemerintah Kota Makassar penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat secara formal maupun informal, untuk mendapatkan feed back sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat dirasakan masyarakat, dan bias betul-betul sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Selama ini

sosialisasi

kebijakan dan

program

pembangunan dilaksanakan

dengan sistem tradisional, yang nota bene selalu menggunakan media kertas, layar dan media cetak lainnya. Namun dengan meningkatnya penggunaan

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | PENDAHULUAN

2

internet dewasa ini, media digital semakin popular dan dianggap sebagai sarana sosialisasi yang paling efektif. Dalam rangka sosialisasi pembangunan dan informasi kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan sarana cetak berupa majalah, baliho, spanduk, leaflet, brosur dan melalui situs resmi Pemerintah kota Makassar www.makassarkota.go.id. Program/kegiatan tersebut diatas menjadi rencana Kerja proritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dan tentunya menjadi tanggung jawab agar program/kegiatan bisa direalisasikan pada tahun 2016 yang mana akan

menambah

nilai

kesejahteraan

serta

meningkatnya

prestasi

Dinas

Komunikasi dan informatika baik dari segi internal maupun eksternal. Program/kegiatan Informatika

Kota

yang

Makassar

dilaksanakan kami

oleh

Dinas

mengharapkan

komunikasi

dapat

seiring

dan dan

berkesinambungan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah kota Makassar, yang

mana

tujuan

kami

Terdepan,

secara

harfiah

mengandung

makna

kemampuan sumber daya aparatur yang menguasai Teknologi Informasi (TI) dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas secara profesional menuju Makssar

kota

Dunia

serta

Pelayanan

Komunikasi

dan

Informasi,

adanya

pelayanan Komunikasi dan Informasi yang disebarluaskan melalui berbagai media, Information Communication Technologi (ICT) guna mendukung program Kota Makassar menuju Cyber City. Untuk mengetahui secara garis besar tentang gambaran pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang pembentukan Susunan Organisasi perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014), Lalu memasuki era baru dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagaimana tercantum pada Bab V paragraph 10 Pasal 21


3

tersebut mengenai Susunan Organisai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar terdiri dari Walikota Makassar No.56 Tahun 2009 Sekretaris KORPRI membaa 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat 3. Bidang Pengembangan Informasi Aplikasi dan Telematika 4. Bidang Pendayagunaan Media 5. Bidang Pemberdayaan kelembagaan 6. Bidang Pos dan Telekomunikasi Struktur

organisasi

kelembagaan

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Makassar didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2014 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. B. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS Dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang masih perlu diatasi dan diantisipasi. Adapun permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi hingga saat ini adalah sebagai berikut: -

Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pencapaian kinerja.

-

Masih kurangnya sarana & prasarana

-

Keterbatasan pengadministrasian pada pengelolaan anggaran sehingga masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan

-

Keterbatasan kesadaran dukungan dari masyarakat dalam menyukseskan program pemerintah kota.


4

Sedangkan isu-isu strategis berupa peluang dan tantangan/ancaman di masa depan yang harus diantisipasi adalah sebagai berikut: a. Peluang  Telah terbangunnya jaringan komunikasi dan informasi;  Kualitas sumber daya manusia yang memadai;  Adanya pemanfaatan teknologi yang mendukung sosialisasi pembangunan;  Tersedianya layanan internet untuk mendukung penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat;  Tersedianya

sumber

daya

manusia

yang

memadai

guna

mendukung

sosialisasi penyampaian informasi. b. Tantangan/ancaman  Sarana dan Prasaran yang kurang memadai;  Masih perlu adanya penambahan sumber daya manusia;  Fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masihterbatas;  Perlunya peningkatan kerjasama dan dukungan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyampaian informasi. C.

RENCANA STRATEGIS Dengan

memperhatikan

kondisi

kota

Makassar

yang

merupakan

pintu

gerbang Indonesia Bagian Timur dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil dikota Makassar dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi; Maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain : 1. Keterbukaan Informasi Publik Informasi

Publik

memiliki

makna:

segala

informasi

yang

dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan

dengan

penyelenggara

dan

penyelenggaraan

negara

dan/atau

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | PENDAHULUAN

5

Sesuai tentang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

Keterbukaan

Informasi

Publik,

reformasi

dalam

NKRI

membawa

perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan

tata

kelola

mensyaratkan partisipasi

pemerintahan

ditetapkannya

masyarakat

yang

baik

prinsip-prinsip

dalam

setiap

(Good

Governance)

akuntabilitas,

proses

kebijkan

yang

transparansi publik.

Hak

dan untuk

mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Undang-undang keterbukaan informasi public menjamin haknya warga Negara Indonesia untuk mengakses informasi public. Indonesia juga telah mengadopsi inisiatif global ekstratif industries transparency initiative (EITI) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan

dari

undang-undang

kemampuan

instansi

masyarakat,

sekaligus

publik

negara

guna

tersebut dalam

mencerdaskan

adalah

untuk

memberikan masyarakat

meningkatkan

informasi

kepada

dalam

tatanan

kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga

diperlukan

adanya

kesiapan

masyarakat

untuk

mengetahui

hak

memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang

tersebut

baik

kepada

kalangan

masyarakat

maupun

bagi

instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri. Jika transformasi

sebelumnya pemanfaatan

pemerintah teknologi

menetapkan infromasi

E-Government dalam

sebagai

menyelenggarakan

automasi perkantoran yang berfokus pada efisiensi operasional dan inisiatif untuk keterbukaan pemerintah yang mendorong transparasi pelayanan public, peningkatan pastisipasi masyarakat serta kolaborasi antar unit kerja, maka


6

pemanfaatan BIG-DATA mengubah secara mendasar relasi antar pemerintah dan warga. BIG-DATA bagi pemerintrah atau layanan public sangatlah penting, sebab big data analitic akan mentransformasi data eksternal menjadi fakta. Kemudian menerjemahkan

fakta

tersebut

menjadi

sebuah

kebijakan

yang

sangat

membantu performa pemerintahan, implementasi Big data akan melibatkan warga baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mitra pemerintah dalam memberi informasi terkait pelayanan public. 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting.Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang

lemah

di

negara

berkembang,

termasuk

Indonesia,

mengakibatkan

keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan

teknologi

informasi

di

Kota

Makassar

memerlukan

komitmen dari semua pihak, terutama aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder untuk pengembangan system yang terintegrasi dengan system lainnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah kota Makassar terkait pelayanan public kondisi infrastruktur, hal – hal yang bersifat darurat maupun kehidupan social masyarakat Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah menetapkan langkah-langkah strategis sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019, sebagai berikut:


7

Tabel. 1 ISU – ISU STRATEGIS

Permasalahan/

Strategi dan

Sasaran

Isu Strategis

Kebijakan

Kinerja

Indikator Sasaran

Program

Keterbukaan Informasi Publik

Pembanguna n Aplikasi Big –Data dan open data platform

SKPD

Keseragaman spesifikasi open data SKPD

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengadaan platform Pelayanan Publik Smart City Kota Makassar

SKPD

Pelayanan Publik Pemerintah Kota Makassar yang terintegrasi

Pengembanga n system informasi dan komunikasi

Secara lengkap, muatan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2014 – 2019 disajikan dalam lampiran 1.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika |

8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

dengan

Penetapan

Indikator

Kinerja

input

adanya

(masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan/sasaran dari setiap SKPD untuk mencapai target masing-masing indikator. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019, berdasarkan APBD Tahun 2016 yang telah disetujui oleh DPRD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang merupakan perjanjian kinerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Walikota dengan Kepala Dinas Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Makassar

untuk

mewujudkan

target

kinerja

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dialokasikan

pembiayaannya

melalui

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

dan

Perubahannya (DPA/DPPA) Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar memuat

dua

unsur

pokok

yaitu

pernyataan

perjanjian

kinerja

yang

harus

ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dalam hal ini Walikota dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran, beserta pernyataan Penetapan Kinerja (PK) dan Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2016. Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat perjanjian kinerja pada awal tahun 2016

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | BAB II

9

antara kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Korta Makassar dengan Walikota Makassar.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | PERENCANAAN KINERJA

10

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagai berikut: Tabel. 2 PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

1

2

3

4

1.

Peningkatan Kinerja pelayanan dan Administrasi (Citizen Charter )

Indeks kepuasan pegawai Dinas kominfo terhadap pelayanan sekretariat

2.

Tersedianya infrastruktur jaringan baik kabel mau punnirkabel

Jumlah Unit ruangpublik yang terfasilitasi akses wifi( internet )

10 titik

3.

Layanan Informasi Publik dan layanan Pengaduan

Laporan Kinerja SKPD yang terpublikasikan

10 %

4.

Terintegrasinya system aplikasi pemerintahan

SKPD yang menerapkan elektronik government yang terintegrasi

5 %

5.

Layanan Informasi Publik dan layanan Pengaduan

SKPD yang Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerjanya di publikasikan di media.

100 %

6.

Terjalin Kerjasama dengan komunikasi

Lembaga Media Massa dan kelompok Informasi Masyarakat yang di bina

20 %

85 %

Perjanjian kinerja tersebut di atas adalah wujud penjabaran lebih lanjut dari Rencana Srategis Tahun 2014-2019. Perjanjian kinerja tahun 2016 ini merupakan penjabaran target kinerja tahunan dan merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | PERENCANAAN KINERJA

11

dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, serta merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Selain itu hal ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai konerja sebaik-baiknya dan sebagai upaya memenuhi visi organisasi.

Muatan secara lengkap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar disajikan dalam Lampiran 2.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika |

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar bersama dengan walikota Makassar, maka

dapat digambarkan evaluasi capaian

kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi (Citizen Charter) Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:

Tabel.3 Indikator pencapaian sasaran strategis 1 Sasaran Strategis

Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi (Citizen Charter)

Indikator Kinerja Indeks kepuasan pegawai Dinas komunikasi terhadap pelayanan sekretariat

Target

Realisasi

% Capaian

85%

85

100%

Realisasi pencapaian kinerja indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 85% atau termasuk dalam kategori tinggi/sangat memuaskan dengan capaian target kinerja yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan informatika yakni sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100%. Indeks kepuasan pegawai sangat berpengaruh terhadap tupoksi masing-masing pegawai

dalam

termotivasi

melaksanakan

dalam

kegiatannya,

menjalankan

tupoksi

sehingga

demikian

masing-masing

pegawai

khususnya

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | BAB III

lebih dalam

13

pencapaian

target,

disamping

itu

pula

termotivasi

untuk

berinovasi

untuk

kepentingan institusi.

Secara

umum

administrasi

perkantoran

adalah

suatu

kegiatan

yang

juga

merupakan bagian dari perencanaan keuangan yang mengikutsertakan anggaran setiap kegiatan, serta penagihan dan pencatatan, personalia dan distribusi barang di

sebuah

organisasi

dalam

oraganisasi. Dalam menyediakan

rangka

memperlancar

dan

mendukung

kinerja

sistem administrasi perkantoran yang tertib dan

lancer Dinas komunikasi dan Informatika telah melakukan survey pengukuran kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkatoran yakni dari Dari 90 pegawai yang memberikan penilaian dengan indikator-indikator yang telah disusun pada kuisioner, sebanyak 78 orang memberikan nilai sangat puas dengan rata-rata (4) dan 13 orang memberikan penilaian dengan kategori puas dengan nilai ratarata (3).

Keberhasilan capaian kinerja sasaran ini didukung dengan program pelayanan administrasi perkantoran yang didukung

oleh sejumlah kegiatan di antaranya: (1)

penyediaan jasa surat menyurat, (2) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, (3) penyediaan jasa kebersihan kantor, (4) penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya, (5) penyediaan bahan bacaan, (6) pengelolaan administrasi perkantoran, (7) rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, (8) sosialisasi kinerja dan pelayanan publik.

Untuk mencapai target kinerja Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi (Citizen

Charter),

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Makassar

telah

merealisasikan anggaran sebesar Rp.2.536.733.559 dengan rasio realisasi persentase sebesar 87.34% dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.904.329.400

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | AKUNTABILITAS KINERJA

14

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 maka capaian kinerja indikator kinerja utama dari sasaran pertama ini adalah sebesar 100% perhitungan 85% kami anggap sama dengan presentase 100% dikarenakan target yang ditentukan dapat terealisasi dengan kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014 -2019 tahun kelima Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, yaitu 85% maka capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah sebesar 100% dengan kategori tinggi/sangat memuaskan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran pertama di atas adalah dengan meningkatkan pengelolaan ketatausahaan yakni dengan meningkatkan kompetensi SDM serta meningkatkan rasio penyediaan barang jasa aministrasi perkantoran pelayanan tastausaha dan kerumahtanggaan. 2. Tersedianya infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:


Indikator Kinerja

Target

Tersedianya infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel

Jumlah unit ruang public yang terfasilitasi akses wi-fi (internet)

10 titik - 9 titik

Realisasi

% Capaian

7 titik

70 %

Capaian kinerja sasaran Tersedianya Infrastruktur Jaringan Baik Kabel Maupun Nirkabel

dengan

indikator

kinerja

Terfasilitasi Akses Wi-Fi (Internet)

utama

Jumlah

Unit

Ruang

Publik

yang

adalah 70% atau termasuk dalam kategori


15

tinggi/memuaskan. Adapun realisasi kinerja sebanyak 7 titik pemasangan wi-fi di darat dan 2 titik wifi di pulau dengan target 9 titik di T.A 2016. Pemasangan titik wi-fi yang ada pada perencanaan perjanjian kinerja tahun 2016 ialah sebanyak 9 titik pemasangan yang disebar di wilayah – wilayah tertentu. Pemasangan wi-fi ini direncanakan akan dipasang pada gedung – gedung di darat sebanyak 7 titik yang mampu mengakses masyarakat sekitar untuk menggunakan fasilitas ini serta sebanyak 2 titik dipulau. Ditargetkan bahwa 9 titk pemasangan wi-fi ini akan rampung pada tanggal 15 Desember 2016, namun dikarenakan adanya edaran tentang Pengumuman Lelang Gagal dengan No.surat 026.26//pokja 1/ULP-MKS/XII/2016 mengumumkan bahwa:

Paket Pekerjaan

: BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA PEMBANGUNAN TOWER PULAU (LELANG ULANG 2)

Kode Lelang

: 1924234

Metode Pengadaan : e-Lelang Sederhana Nilai Total HPS

: Rp.344.800.000

Sumber Dana

: APBD Kota Makassar TA. 2016

Penanggungjawab

: Pokja 1 ULP Kota Makassar, Tanggal 07 desember 2016

Berdasarkan berita acara evaluasi penawaran untuk paket pekerjaan belanja modal pengadaan jaringan komunikasi data pembangunan tower pulau, menunjuk pada perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya pasal 83 ayat (1) kelompok kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila : d) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran, maka dengan ini pokja 1 ULP kota Makassar

TA.

2016

memutuskan

bahwa

pelelangan

sederhana

dengan

pascakualifikasi secara elektronik (e-Procurement) pada LPSE Kota Makassar untuk paket pekerjaan tersebut dinyatakan Gagal sehingga tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Berikut merupakan data titik pemasangan wi-fi di Kota Makassar Tahun 2016. LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | AKUNTABILITAS KINERJA

16

NO.

1

TITIK/LOKASI TARGET PEMASANGAN (POKOK)

JUMLAH

2016

TITIK

Komp tentara Kodan III Kel. Paccerakang Kec.

1 titik

REALISASI/TIDAK

Terealisasi

Biringkanaya 2

Lapangan karebosi Makassar

1 titik

3

Kel. Kapasa (lokasi lomba Kel. Terpadu)

1 titik

4

Lapangan

BTP

Kel.

Tamalanrea

Kec

1 titik

Kantor lurah barombong Kel. Barombong Kec

1 titik

Terealisasi Terealisasi Terealisasi

Tamalanrea 5

Terealisasi

Tamalate 6

Kel banta – Bantaeng kec Rappocini (Jl. Rs.

Terealisasi

1 titik

Faisal 14 7

Pulau Baranglompo Kec. Ujung tanah

1 titik

8

P. barang Caddi Kec. Ujung pandang

1 titik

Terealisasi Tidak

Dari table diatas berikut merupakan target sasaran titik pemasangan Wi-Fi gratis yang dalam hal ini ditetapkan di kegiatan Pokok T.A 2016. Adapun review table/data

NO.

pemasangan

wi-fi

pada

tahun

anggaran

2014-2015

TITIK/LOKASI TARGET PEMASANGAN (POKOK)

JUMLAH

2015 N-1

TITIK

1

Dinas Komunikasi dan Informatika

1 titik

2

Graha Pena

2 titik

3

Royal Apartement

1 titik

4

UNISMUH

2 titik

yakni

REALISASI/TIDAK

Terealisasi Terealisasi Terealisasi Terealisasi


17

:

5

Puskesmas Cendrawasih

1 titik

6

Puskesmas Ujung Pandang baru

1 titik

7

Puskesmas Dahlia

1 titik

8

Menara Balaikota

1 titik

9

Pulau Kodingareng (Tahun 2016)

1 titik

Terealisasi Terealisasi Terealisasi Terealisasi Terealisasi

Capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh program Pengembangan POS dan telekomunikasi dengan 8 kegiatan sebagai berikut: (1) Pembinaan jasa titipan, (2) Pembinaan internet pengadaan jaringan komunikasi dan informasi, (3) Peningkatan SDM radio , (4) Pemantauan dan pembinaan pos, jasa titipan dan telekomunikasi khusus, (5) Penyebarluasan informasi melalui media social,sms gateway, dan smsflast, (6) Bimbingan teknis migrasi open source software , (7) Desiminasi tentang tatacara memperoleh rekomendasi pembangunan tower. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 maka capaian kinerja indikator kinerja utama dari sasaran ini adalah sebesar 70% dengan kategori tinggi,

terjadinya

peningkatan

presentase

pada

tahun

2016

ini

dikarenakan

pemasangan titik wi-fi yang ada pada perencanaan perjanjian kinerja tahun

2015 ialah sebanyak 10 titik pemasangan yang disebar di wilayah – wilayah tertentu, pemasangan wi-fi ini direncanakan akan dipasang pada gedung – gedung

yang

mampu mengakses

masyarakat

sekitar

untuk

menggunakan

fasilitas ini namun karena adanya kendala yang menyulitkan pemasangan ini yakni adanya pemungutan biaya yang juga menjadi pertimbangan bagi provider sehingga untuk pemasangannya menjadi 1 titik yang wilayah pemasangannya dialihkan ke pulau yaitu pulau baranglompo, diprioritaskan untuk masyarakat kepulauan yang masih minim menggunakan fasilitas akses wi-fi, maka dengan hal tersebut untuk mengefisienkan penggunaannya agar masyarakat kepulauan


18

dapat

mengakases

segala

hal

yang

mampu

menambah

pengetahuan

masyarakat kepulauan. Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatankegiatan

di

merealisasikan

atas,

Dinas

anggaran

Komunikasi sebesar

dan

Informatika

Rp.1.129.782.600

atau

Kota

Makassar

5.31%

dari

telah alokasi

anggaran sebesar Rp.1.519.982.600. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014 -2019 tahun kelima Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, maka capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah sebesar 70.00% atau dengan kategori tinggi dengan kata lain memuaskan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Jumlah Unit Ruang Public yang Terfasilitasi Akses Wi-Fi (Internet) di atas adalah pengadan infrastruktur berupa jaringan

nirkabel

(Wi-fi)

agar

volumenya

dapat

ditambah

sehingga

capaian

kinerjanya mendapat respon yang baik bagi masyarakat. Selain itu, akan dilakukan penambahan volume kegiatan dan volume peserta dalam pelatihan serta workshop pada pembinaan internet sehat yang juga sebagai kegiatan prioritas program unggulan pemerintah Kota Makassar.


19

3. Layanan informasi public dan layanan pengaduan Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:


Layanan informasi public dan layanan pengaduan

Indikator Kinerja

% Laporan kinerja SKPD yang terpublikasikan

Target

Realisasi

% Capaian

10%

9.25%

92.5%

Capaian kinerja Sasaran Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan dengan

Indikator

Kinerja

Utama

Persentase

Laporan

Kinerja

SKPD

yang

Terpublikasikan adalah 9.25% dan target kinerja sebesar 10% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 92.5%. Capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini dinilai dari jumlah 5 SKPD yakni, DISKOMINFO, BPPPA, DAMKAR, DISHUB, dan DISNAKER yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan website yang terkoneksi dengan web Kota Makassar www.makassarkota.go.id, dibagi 54 SKPD dikali 100% MENGHASILKAN PRESENTASE YAKNI 9.25%. Dari perhitungan tersebut diperoleh angka realisasi sebesar 9.25 %, dalam artian keberhasilan kinerjanya sebesar 92.5% atau termasuk dalam kategori tinggi. Layanan - layanan informasi publik yang tersebar melalui pengelolaan website – website berbasis universal kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tergambar dari kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2016 telah mendapat apresiasi dari kalangan masyarakat dimana informasi yang dipublikasikan di website terdiri dari ; 1. Profil Pimpinan, Lakip, Sejarah KOta Makassar, Arti Lambang, Penduduk, Sejarah Pemerintah, Geografis


20

2. Ringkasan RKA SKPD, PERDA APBD, Ringkasan DPA SKPD, Lap. Keuangan Makassar, Ranperda APBD, Ringkasan RKA PPKD, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Lap.Realisasi PPKD, Perubahan APBD T.A 2016 3. Pelayanan, Perizinan, Layanan kesehatan, Telepon Penting, Call Center, Home Care Puskesmas dan berbagai aplikasi berbasis IT. Capaian kinerja sasaran Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan didukung

oleh

program

Optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

informasi

dan

komunikasi yang didukung oleh sejumlah kegiatan diantaranya: (1) Pengelolaan perangkat multimedia dan telematika, (2) Sewa layanan internet, (3) Sosialisasi Program Pemerintah Kota Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-kegiatan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.1.938.581.000 atau 32.6% dari alokasi anggaran sebesar Rp.5.937.695.000 Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 maka capaian kinerja indikator kinerja utama dari sasaran ini adalah sebesar 96.35% dengan kategori sangat tinggi adanya peningkatan presentase sebesar 0.25% ditahun 2016 ini sebenarnya sama halnya dengan hasil presentase tahun lalu sehingga kami nyatakan presentasenya sama. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014 -2019 tahun kelima Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, yaitu 10% laporan kinerja SKPD yang terpublikasikan, maka capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah sebesar 9.25% berdasarkan perhitungan persentase maka angka ini di kategorikan tinggi. Berikut daftar Nama SKPD yang telah mengumpulkan Laporan Kinerjanya LKIP SKPD yang terpublikasikan: No.

NAMA SKPD


21

1.

BPPPA

2.

DAMKAR

3.

DISHUB

4.

DISNAKER

5.

DISKOMINFO

Walapun termasuk dalam kategori tinggi, realisasi sasaran dengan indikator Laporan Kinerja SKPD yang Terpublikasikan ditahun 2016 ini juga belum mencapai target. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran sebagaian SKPD untuk berpartisipasi dalam mendukung program unggulan pemerintah Kota Makassar ini, hal ini pun yang menjadi kendala disetiap tahun pada program ini. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan adalah dengan lebih mengoptimalkan pembuatan film documenter terkait program Sombere dan Makassar Smart City untuk melakukan sosialisasi program pemerintah Kota Makassar. 4. Terintegrasinya system aplikasi pemerintahan Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:


Terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan

Indikator Kinerja % SKPD yang menerapkan elektronik government yang terintegrasi

Target

Realisasi

% Capaian

5%

33.33%

666.66%


22

Capaian Kinerja Sasaran Terintegrasinya Sistem Aplikasi Pemerintahan dengan Indikator Kinerja Utama Persentase SKPD yang Menerapkan Elektronik Government yang Terintegrasi

adalah 666.66% dengan realisasi sebesar 33.33% dari target

sebesar 5%. Capaian kinerja sasaran tersebut termasuk kategori sangat tinggi. Capaian tersebut dinilai dari jumlah 18 SKPD yang menerapkan E-Government yang terintegrasi dibagi

dengan 54 SKPD dikali 100%. Dari perhitungan tersebut

diperoleh hasil sebesar

33.33% dengan artian bahwa keberhasilannya

telah

melebihi target yang telah ditentukan yakni 5% sehingga perolehan capaian realisasinya mencapai 666.66% dengan kategori sangat tinggi. Adapun SKPD yang menerapkan E-Government yakni Dukcapil, Disnaker, Bappeda, Hukum, Damka, RSM, Dinas Pariwisata, Dinsos dimana SKPD tersebut telah mengaplikasikan: 1. Musrenbang Online Musrenbang Online BAPPEDA dalam hal ini musrenbang RKPD kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah

kabupaten/kota

sebagai

perwujudan

perencanaan pembangunan daerah, adapun

dari

pendekatan

partisipatif

tujuan dari musrenbang online

oleh BAPPEDA ini ialah A. menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi B. Mengkalrifikasi

usuan

program

dan

kegiatan

yang

telah

disampaikan

masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dikecamatmn dan atau sebelum Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan; C. Mempertajam

indicator

kabupaten/kota

dan

kinerja

program

meyepakati

dan

prioritas

kegiatan

prioritas

pembangunan

daerah

daerah

serta

program dan kegiatan prioritas daerah. Dengan adanya system musrenbang tahunan (Sistem Informasi musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang telah dilakukan secara online melalui website http://sippdmakassar.com,

baik

badan

prencanaan

pembangunan


sebagai 23

instansi yang mewadahi usulan maupun masyarakat sebagai partisipan akan memperoleh: -

Keakrutan data;

-

Ketepatan sasran kegiatan

-

Mempermudah pengelompokan jenis usulan pekerjaan

-

Waktu yang diperlukan untuk rekapitulasi data lebih cepat dan efisien

-

Warga lebih mudah untuk mengetahui kepastian usulan mereka telah dimaksud dan verifikasi oleh tim Musrenbang dengan disertai foto usulan yang akurat dan up to date.

-

Dapat diperkirakan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan atas usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dengan cepat dan tepat.

2. Data elektronik, E-KTP berasal dari kata elektornik-KTP, atau kartu tanda penduduk elektronik, bentuk fisik: bahan plyvinyl chloride PVC, tampilan; hamper sama dengan kartu tanda penduduk biasa ditambah chip sehingga berfungsi sebagai Smart Card terdapat foto digital dan tanda tangan digital. Data elektronik dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil ini akan terintegrasi dengan aplikasi/system yang akan diterapkan oleh pemerintah kota. Dalam satu pengolahan data, informasi dan aplikasi dibutuhkan adanya integrasi yang saling terkait dan berkesinambungan. Dalam hal ini ada 2 integrasi yang dilakukan, yaitu integrasi data dan integrasi proses. Integrasi data merupakan proses penyatuan data untuk menjaga integrasi data, mencegah duplikasi dan mencegah redundansi. hal ini terutama untuk data-data yang menjadi referensi dari suatu aplikasi.

3. Bursa Kerja, dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah, kegiatan antar kerja yang semula berada dalam koordinasi department tenaga kerja, dialihkan menjadi salah satu kegiatan yang berada di bawah Dinas yang membidangi ketenagakerjaan profinsi/kabupaten/kota. Bursa kerja online adalah sarana (Media) yang berisi mekanisme untuk mempertemukan pencari kerja dengan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | AKUNTABILITAS KINERJA

24

pekerjaan yang diinginkan dan pemberi kerja (pengusaha) dan tenaga kerja yang dibutuhakn secara cepat dan tepat, dengan basis teknologi informasi (internet). Komponen

bursa

kerja

online

meliputi

:

Pencari

kerja,

pemberi

kerja,

administrtator (petugas Antar kerja), hardware dan software. Website ini berisi berbagai informasi yang berguna bagi pencari kerja dan pemberi kerja/penyedia kerja antara lain: 1. Pendaftaran pencari kerja 2. Lowongan Pekerjaan 3. Pendaftaran Penyedia kerja 4. Kategori lowongan 5. Berita ketenagakerjaan 6. Foto gallery 4. RT/RW Aplikasi ini merupakan rancangan sebuah system yang mampu menghubungkan masyarakat dengan pemerintah langsung dari satuan terdekat, yaitu RT/RW, sehingga semua saran dan kritik serta keluhan dari masyarakat dapat langsung sampai diteruskan dan ditanggapi oleh pemerintah. 5. I-Maskot Aplikasi ini merupakan sebuah system manajemen yang mengelola infrasturktur yang telah dibangun sebagian asset kota, system ini diperlukan agar asset yang dimiliki dimanfaatkan secara maksimal sehingga bias menghemat anggaran pembangunan infrastruktur sebagai wujud komponen Smart Governance. SIstem ini dipadukan dengan GIS ( Geographic Information System) untuk memetakan sebagian asset maka dapat membantu pemerintah Kota, juga memudahkan warga kota untuk memantau asset kota.

6. W-PPID Adalah inovasi melalui penerapan aplikasi Web Mobile (E-PPID) yang akan memudahkan masyarakat

dalamn melakukan permohonan informasi


public 25

kepada pemerintah Kota Makassar W-PPID adalah sebuah sitem yang mampu menghubungkan masyarakat dengan PPID pembantu disemua SKPD yang ada dilingkup pemerintah Kota Makassar. 7. E-Siduppa Mobile Android Yakni

suatu

rancangan system

yang mampu menghubungkan masyarakat

dengan pemerintah sehingga semua aspirasi dan inspirasi dari masyarakat dapat langsung ditanggapi oleh pemerintah dan masyarakat lainnya. 8. Tangkasa’ Rong Aplikasi berbasis mobile android dan website ini diterapkan karena dapt memudahkan masyarakat menukarkan sampah, mendapatkan informasi Bank sampah dan dapat nmeningkatkan pemasaran sampah bekas maupun hasil kerjajinan dari sampah bekas. Aplikasi ini terdiri 3 pengguna yaitu masyarakat, petugas bank sampah dan pengrajin transaksi ini dilakukan dengan keamanan tinggi. 9. JDIH Perumusan kebijakan dibidang pengkaji hokum, legislasi daerah, menyusun dan atau memproses rancangan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya, memberikan bantuan hukum dan membina keluarga sadar hukum (KADARKUM) kepada masyarakat Kota Makassar. 10. KMS (KNOWLEDGE MANAGE SYSTEM) Adalah suatu aspek penting yang tidak lepas dari kebutuhan penting. Sistem ini dapat

mengoleksi

informasi

yang

mudah

digunakan

dalam

pelaksanaan

kegiatan, pelaksanaan kerja hingga menciptakan struktur kerja yang kolaboratif dalam pembuatan dan pemberian informasi yang actual kepada masyarakat luas yang menggunakan call center.

11. E-Sidamkar Aplikasi berbasis website yang memiliki fitur pengaduan/pelaporan masyarakat tentang kejadian kebakaran, pencatatan kejadian dan laporan kejadian dalam skala

waktu

tertentu

sebagai

informasi

layanan

public.

Aplikasi


ini 26

juga

membantu Dinas Pemadam kebakaran merumuskan strategis dalam penerapan peningkatan kinerja ke depannya. 12. E-Wisata Aplikasi berbasis mobile android yang memiliki fitur utama sebagai penunjuk lokasi lokasi wisata di Kota Makassar dengan sekitarnya. Selain itu dilengkapi juga dengan lokasi peristirahat dan transportasi. 13. E-gallery Aplikasi yang berbasis website yang memiliki fitur utama sebagai media berbagai gambar di Kota Makassar. Terbagi dalam banyak varian kategori yang memungkinkan

penggunanya

dapat

mengupload

foto

sudut

terbaik

Kota

Makassar. 14. E-Aspirasi Aplikasi berbasis website yang memungkinkan penggunanya memberikan aspirasi dan ind=spirasi untuk Kota Makassar. Aspirasi dan inspirasi itu nantinya dapat di disposisi ke SKPD terkait sehingga terjadi komunikasi-komunikasi arah. Aplikasi

ini

jelas

dapat

membantu

warga

mendapatkan

informasi

serta

meningkatkan kinerja pemerintah Kota Makassar. 15. Simpaeg, Simakda, Simbakda, dan Siadinda Adalah fitur aplikasi yang digunakan dan diberdayakan oleh bagian keuangan dan Asset Kota Makassar baik dalam pengimputan


27

Adapun aplikasi yang telah berkembang di beberapa SKPD yakni: No.

Nama Aplikasi

No.

Nama Aplikasi

1.

RT / RW – Diskominfo

13. Simpaeg - BPKA

2.

i. Maskot

14. Simakda - BPKA

3.

W.PPIP

15. Simbakda - BPKA

4.

MTP

16. Siadinda - BPKA

5.

Tangkasa Rong

17. Jdih – Bag.Hukum

6.

Siduppa

18. E.Lapor

7.

Group Ware - RMS

19. E Sidamkar - DAMKAR

8.

Wisata

20. Dispenda

9.

Galeri

21. E.Perizinan

10. Aspirasi 11

Musrembang - BAPPEDA

12. I.Turism

18 SKPD 54 SKPD

Capaian

Kinerja

Sasaran

X 100% = 33.33%

Terintegrasinya

Sistem

Aplikasi

Pemerintahan

didukung oleh program Pengembangan system informasi dan komunikasi dengan sejumlah kegiatan diantaranya: (1) Pengelolaan website pemerintah kota Makassar, (2) Penyediaan aplikasi berbasis website dan mobile, (3) Penyediaan software tata naskah dan software difgital media analytics, (4) Pelatihan software Microsoft, (5) Pelatihan pembuatan website dan blog sebagai media E-learning, (6) Pembangunan operation room. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 maka capaian kinerja indikator kinerja utama dari sasaran ini adalah sebesar 578% dengan kategori


28

sangat tinggi, namun di tahun 2016 ini target kinerja mencapai perbandingan 70% dari target kinerja sebanyak 5%, dalam hal ini sebenarnya tahun ini realisasi kinerjanya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu dilihat dari 18 SKPD dibagi dengan 54 SKPD dikali 100 maka hasilnya 33.33% sedangkan hasil tahun lalu n-1 mengalami kesalahan pada perhitungannya karena tahun lalu hanya sebanyak 3 SKPD yang telah mengaplikasikan data Elektronik dan pada tahun 2016 ini ialah sebanyak 18 SKPD yang mengaplikasikan data Elektronik. Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-keiatan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.4.820.968.500 atau 70.6% dari alokasi anggaran sebesar Rp.6.828.225.500 Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014 -2019 tahun kelima Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, yaitu 50% maka capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah sebesar 20%. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk

meningkatkan

Pemerintahan web

online

capaian

kinerja

sasaran

Terintegrasinya

Sistem

Aplikasi

adalah dengan terus mempromosikan aplikasi – aplikasi berbasis kepada

seluruh

lapisan

masyarakat

sehingga

masyarakat

lebih

memahami serta mampu mengoperasikan aplikasi tersebut dalam mendukung daya saing Makassar SmartCity dan agar kepada seluruh staf intern sebagai operator diberikan pelatihan pengembangan SDM terkait bidang IT.


29

5. Layanan informasi public dan layanan pengaduan Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut.


Indikator Kinerja SKPD yang document perencanaan dan laporan kinerjanya di publikasikan di media

Layanan informasi public dan layanan pengaduan

Target

Realisasi

% Capaian

100%

100%

100%

Capaian Kinerja Sasaran Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan dengan Indikator Kinerja Utama Persentase SKPD yang Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerjanya di Publikasikan di Media adalah 100% dengan realisasi 100% dari target 100%. Capaian kinerja tersebut termasuk kategoti tinggi. Untuk sasaran ini dilakukan inovasi

layanan informasi public yakni penyebaran informasi

yang

bersifat penyuluhan yang didalamnya termuat program – program unggulan dari pemerintah

kota

Makassar

yang

telah

disalurkan

kepada

seluruh

lapisan

masyarakat. Berikut merupakan data publikasi terkait informasi pelayanan publik di media Tahun 2016. NO. 1.

EDISI TERBIT Nomor 123

Edisi

I

NAMA MEDIA DAN JUDUL Tahun

2016

Pemkot

Makassar Info Prioritaskan

Infrastruktur,

penghijauan & transportasi 2.

Nomor 124 Edisi II

Tahun

-

Makassar Info -

2016 LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | AKUNTABILITAS KINERJA

30

Bangun

Sistem

Global,

Danny

Pomanto

Libatkan Prancis 3.

Nomor 125 Edisi III

Tahun

2016 4.

Makassar Info -

-

JK Apresiasi, Bank Sampah Makassar

Nomor 126 Edisi IV

Tahun

2016

Makassar Info -

Walikotya

Makassar,

Kembali

raih

Penghargaan Bidang Infrastruktur 5.

Nomor 127 Edisi V

Tahun

2016 6.

Nomor

-

Makassar Info -

Pelajar Makassar miliki kartu pintar 128

Edisi

VI

Tahun

2016

-

Makassar Info -

9 Indikator RT/RW yang dapat insentif Rp. 1 Juta

7.

Nomor

129

Edisi

VII

Tahun

2016

-

Makassar Info -

Adipura kirana 2016, hasil kerja warga Makassar

8.

Nomor 130 Edisi VIII

Tahun

2016

Danny

Makassar Info -

Pomanto

–

Walikota

inovatif

Indonesia 2016 9.

Nomor 131 Edisi IX

Tahun

2016

Makassar

Makassar Info -

Festival

F8,

Mencetak

sejarah

baru 10.

Nomor 132 Edisi X 2016

Tahun

Makassar

Makassar Info -

pilot

project

TIS,

Traffic

information system

Berdasarkan data realisasi di atas, dimana target publikasi di media Tahun 2016 adalah 10 edisi, maka perhitungannya sebagai berikut:


31

10 Edisi (Realisasi) X 100 = 100% 10 Edisi (Target/Thn)

Berawal dari inovasi layanan informasi public yakni penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan yang didalamnya termuat program – program unggulan dari pemerintah

kota

Makassar

masyarakat.

Tentunya

yang

telah

disalurkan

kepada

masyarakat

dapat

mengkomsumsi

seluruh

lapisan

berita-berita

seputar

program unggulan pemerintah Kota Makassar dengan informasi–informasi terupdate sehingga mampu menambah pengetahuan serta mampu mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari mereka.

Untuk sasaran ini dilaksanakan program Kerjasama informasi dengan mass media yang didukung oleh sejumlah kegiatan diantaranya ; (1) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pembangunan daerah kota Makassar yang juga merupakan salah satu hal penting untuk di laksanakan agar infromasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut dapat segera di ketahui oleh masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik adapun anggaran pagu yang di tetapkan pada kegiatan ini ialah sebesar Rp. 142.500.000 dengan realissi anggaran hingga bulan desember terhitung 100% begitupun dengan realisasi fisik 100%. (2)

Penyebaruasan

kegiatan

ini

informasi

merupakan

yang

sarana

bersifat yang

penyuluhan

sangat

penting

bagi

masyarakat,

dilakukan

untuk

kebutuhan masyarakat (Halo-halo) terkait dengan penyampaian informasi langsung kepada masyarakat, adapun anggaran pagu pada kegiatan ini ialah sebanyak

Rp.91.452.500

dengan

realisasi

anggaran

hingga

di

bulan

desember terhitung 100% begitupun dengan realisasi fisik 100%


32

(3) Pembuatan video profilkota Makassar, kegiatan ini bertujuan untuk penyajian informasi tentang kota Makassar lewat video digital yang dituangkan dalam CD dan terciptalah film pendek, adapun anggaran pagu kegiatan ini ialah sebesar Rp.75.383.000 dengan realisasi kegiatan terhitung 100% begitupun dengan realisasi fisik 100%. (4) Penyelenggaraan pameran Makassar fair,pada kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah dan peluang investasi serta layanan public di Kota Makassar, adapun anggaran pagu pada kegiatan ini ialah sebesar Rp.763.439.000 dengan relisasi anggaran terhitung 100% begitupun dengan realisasi fisik 100% di Tahun 2016. (5) Monitoring social media, adalah kegiatan media online dimana para penggunanya

bias

dengan

mudah

untuk

berpartisipasi,

berbagi

dan

menciptakan konten dimana setiap orang bisa membuat Web, page pribadi lalu dan kemudian terhubung dengan teman informasi,

adapun

anggaran

pagu

pada

– teman

kegiatan

ini

untuk berbagi ialah

sebanyak

Rp.168.217.000 dengan realisasi anggaran terhitung 100% begitupun dengan realisasi fisik 100%. Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-keiatan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.2.314.230.500 atau 93.0% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.487.692.500. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 maka capaian kinerja indikator kinerja utama dari sasaran ini adalah sebesar 100% dilihat dari realisasi kinerja tahun 2015 adalah 100% dan tahun 2016 adalah 100% pula maka realisasi tahun lalu dan tahun sekarang sama tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014 -2019 tahun kelima Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, maka capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah sebesar 100%.


33

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan tahun yakni pada sejumlah program prioritas yang penting untuk mendapat perhatian sekaitan dengan optimalisasi program untuk tahun 2016, yakni : 1. Program penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan masyarakat (Mobil Lohalo), Program ini sangat efektif dalam memberikan informasi langsung kepada public. Dengan menggunakanmobil informai peerintah via media massa, dapat diatasi dengan kemampuan mobil lohalo yang memiliki mobilitas hingga ke lorong – lorong pemukiman warga. Dalam upaya mengoptimalkan layanan ini, sangat penting dilakukan sejumlah peningkatan kinerja, diantaranya penambahan dua unit mobil lohalo. Selain itu pos anggaran yang doalokasikan di program ini masih sangat jauh dari yang memadai.

Olehnya,

sangat

penting

dilakukan

penambahamn

anggaran,

utamanya disektor peralatan komunikasi kendaraan, maintenance, honor pegawai, dan juga pelatihan tenaga operasional. 2. Program penyebarluasan pemerintah daerah (Tabloid dan bloster) tabloid yang

terbit

setiap

bulan,

berisi

informasi

pembangunan,

aktifitas dan

kebijakan walikotatermasuk kegiatan seluruh SKPD lingkup Kota Makassar. Mengingat strategisnya tabloid ini, sangat penting mendapat stimulus, baik dalam hal penambahan jumlah (kuantitas) dan juga SDM. 3. Penyelenggaraan Pameran Makassar Fair kegiatan ini merupakan wadah pemerintah Kota Mkassar sebagai bntuk pertangvgungjawaban kepada public atas kinerja yang dilakukan selama kurung waktu satu tahun. Kegiatan ini jga mendorong hadirnya UKM yang berbasis IT di Kota Makassar serta mendorong para developer aplikasi di Kota Makassar, sebagai bentuk perhatian pemerintahan dalam mendukung kebangkitan starUp di Kota Makassar.


34

6. Terjalinnya kerjasama dengan komumunikasi Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:


Terjalinnya kerjasama dengan komunikasi

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

20%

20%

100%

% Lembaga media massa dan kelompok informasi masyarakat yang dibina

Capaian kinerja sasaran Terjalinnya Kerjasama dengan Komunikasi dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Lembaga Media Massa dan Kelompok Informasi Masyarakat yang Dibina adalah 100% dengan realisasi 20% dari target 20%. Capaian kinerja tersebut termasuk kategori tinggi. Hal ini dinilai dari target kinerja yang ditetapkan Dinas komunikasi dan informatika dalam perjanjian kinerja 2016 ialah sebanyak 2 kelompok yang dibina yakni 1 kelompok yang terdiri dari 50 orang peserta pada kelurahan terpadu di Kel.

Kapasa

dikhususkan

Kec. untuk

Tamalanrea

serta

pembinaan

perempuan

dalam

peningkatan

kegiatan peranan

P2WK2SS wanita

yang menuju

kesejahteraan keluarga yang dibina 1 kelompok terdiri dari 50 orang peserta yang terletak di Kel.Maccini Parang Kec. Makassar dimana dari target tersebut, kedua duanya

terealisasi

dengan

baik

dan

sukses.

Hal

ini

tergambar

dari

hasil

pengamatan yang dilakukan setelah pembinaan bagi kepala keluarga perempuan dalam rangka membangun keluarga sejahtera pada tahun 2016.

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera atau yang biasa disebut (P2WKSS) adalah program terpadu peningkatan peran perempuan


35

yang

mempergunakan

pola

pendekatan

lintas

bidang

pembangunan

secara

terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas keluarga. Program P2WKSS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan masyarakat desa dimana kaum perempuan sebagai motor penggeraknya. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengembangan program terpadu P2WKSS dan meningkatkan komitmen dan membangun kerjasama lintas sektor didaerah tentang pelaksanaan program P2WKSS yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah, meningkatkan kemandirian masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat, memotivasi masyarakat intuk ikut terlibat dalam mengatasi berbagai persoalan pemicu kemiskinan, menemukan berbagai solusi dalam rangka mengatasi masalah masalah kemasyarakatan.

Tujuan

Umum

Program

Terpadu

P2WKSS

adalah

meningkatkan

peran

perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas sedangkan Tujuan lain dalam kegiatan ini yakni wanita diberikan porsi peran yang lebih besar untuk berkreasi dan mengembangkan keterampilan yang dimilikinya dalam

rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan sehat melalui kebersihan

lingkungan, serta pengembangan kreativitas kaum wanita.

Adapun manfaat serta dampak yang diperoleh dari adanya kegiatan P2WKSS ialah upaya pemerintah bersama masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan melalui

peningkatan

peran

perempuan

dalam

pembangunan

adalah

melalui

Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan

keluarga

sehat

sejahtera

dan

bahagia

untuk

pembangunan

masyarakat dengan perempuan sebagai penggeraknya.


36

Capaian kinerja sasaran Terjalinnya Kerjasama dengan Komunikasi didukung oleh Program Pemberdayaan kelembagaan media massa dan masyarakat yang didukung oleh sejumlah kegiatan diantaranya ;

(1) Pengelolaan jaringan media

center, (2) Pemberdayaan pengelolaan lomba kelompok informasi masyarakat (KIM), (3) Pembinaan dan pengembangan komunikasi anak lorong kota Makassar, (4) Workshop dan kemitraan dalam bidang usaha produktif kominfo, (5) Temuwartawan media

cetak

elektornik.

(6)

Pemasangan

spanduk

sticker

tower/menara

telekomunikasi. (7) Bimbingan teknis kelompok masyarakat. (8) Bimbingan teknis peningkatan wawasan dan kreatifitas bidang komunikasi dan informasi bagi pelajar, (9) Pelatihan design grafis, (10) Seminar city branding dalam mendukung daya saing kota Makassar pada tingkat nasional dan internasional. Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-keiatan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.1.270.878.200 atau 80.3% dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.582.385.500 Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 maka capaian kinerja indikator kinerja utama dari sasaran ini adalah sebesar 100% dilihat dari realisasi kinerja tahun 2015 adalah 100% dan tahun 2016 adalah 100% pula maka realisasi tahun lalu dan tahun sekarang sama tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014 -2019 tahun kelima Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, yaitu 100% maka capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah sebesar 20%. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 10 Terjalinnya kerjasama dengan Komunikasi tahun depan antara lain adalah: 1. Lebih dioptimalkan pengembangan SDM berupa, a. Penambahan tenaga teknisi dibidang IT, ahli GPS, ahli CIS, desain grafis serta programmer lainnya.


37

b. Ketersediaan kegiatan studi banding pelatihan dan pembinaan SDM bagi staf – staf terkait. 2. Lebih menunjang ketersediaan sarana dan prasarana seperti (Kamera, Hitec, alat pendeteksi signal ataupun alat lainnya) yang mendukung. 3. Berkaitan dengan kegiatan KIM yakni kegiatan P2WKSS dan kelurahan terpadu, agar lebih diperluas wilayah pembinaan dan pemberdayaannya sehingga kebijakan program – program pemerintah kota dapat dengan segera dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. B. REALISASI ANGGARAN Realisasi capaian keuangan tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dapat diuraikan pada tabel di bawah ini: NO

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

Prosentase (%)

1

2

3

4

5

1

BELANJA DAERAH a. Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai b. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan jasa - Belanja Modal Jumlah

24.172.423.000 16.838.412.038 2.912.113.000 2.827.237.679 2.912.113.000 2.827.237.679 21.260.310.000 14.011.174.359 1.273.175.000 1.168.325.000 12.625.557.700 7.823.566.059

69.65 97.08 97.08 65.9 91.76 62.00

7.334.577.300

5.019.283.300

68.43

45.432.733.000

30.849.586.397

67.90

Realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp.30.849.586.397 atau dengan realisasi persen 67.90% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.45.432.733.000 terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.2.912.113.000 atau dengan realisasi persen 97.08% dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.912.113.000 dan realisasi belanja langsung sebesar Rp.14.011.174.359 atau dengan realisasi persen 65.9% dari alokasi anggaran sebesar Rp.21.260.310.000.


38

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.2.912.113.000 merupakan realisasi belanja pegawai berstatus PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.21.260.310 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.1.168.325.000 atau dengan realisasi persen sebesar 91.76% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.273.175.000, belanja barang dan jasa sebesar

Rp.7.823.566.059

atau

62.00%

dari

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.12.625.557.700., dan belanja modal sebesar Rp.5.019.283.300 atau 68.43% dari alokasi anggaran sebesar Rp.7.334.577.300. Sedangkan target dan realisasi anggaran per program yang telah dicapai pada tahun 2016 adalah sebagai beriku:

NO

PROGRAM/KEGIATAN

I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaa jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lain Penyediaan bahan bacaan

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

8.

Pengelolaan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sosialisasi Kinerja pelayanan publik

PAGU ANGGARAN (Rp) 1.943.404.800

REALISASI (Rp) 1.743.503.869

% Capaian 89.7

14.000.000

14.000.000

100

535.615.000

428.558.069

80

20.602.600

20.602.600

100

210.000.000

181.500.000

86

35.628.000

34.284.000

96

324.059.200

324.059.200

100

404.100.000

404.100.000

100

399.000.000

336.000.000

84


39

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

356.624.600

299.180.690

84

1.

Pengadaan alat kantor

19.700.000

19.700.000

100

2.

Pengadaan computer

30.000.000

30.000.000

100

3.

Pengadaan alat studio

17.000.000

17.000.000

100

4.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor Pemeliharaan rutin/berkala angkutan darat bermotor Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga Pemeliharaan rutin/berkala computer Pemeliharaan rutin/berkala meja dan kursi kerja/rapat Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 40YSTEM PELAPORAN CAPAIAN

34.492.000

25.591.000

74

500.000

500.000

100

170.255.100

140.079.000

82

500.000

500.000

100

36.075.000

24.747.300

69

16.600.000

15.600.000

94

4.320.000

4.320.000

100

15.082.500

15.082.500

100

12.600.000

6.560.890

52

42.500.000

37.500.000

88

42.500.000

37.500.000

88

75.000.000

30.349.000

40

75.000.000

30.349.000

40

486.800.000

426.200.000

88

5. 7.

8. 9.

10. 11.

13.

14. III 1. IV

1. V


40

KINERJA DAN KEUANGAN 1.

Penyusunan LKIP

45.000.000

44.600.000

99

2.

Penyusunan Tapkin

15.000.000

12.500.000

83

3.

25.000.000

18.000.000

72

4.

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA

30.000.000

30.000.000

100

5.

Penyusunan DPA SKPD

15.000.000

15.000.000

100

6.

50.000.000

49.300.000

99

190.400.000

190.400.000

100

116.400.000

66.400.000

57

1.519.982.600

1.129.782.600

74

1.

Penyusunan RENJA dan RESNTRA SKPD Pengelolaan keuangan SKPD Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi PROGRAM POS DAN TELEKOMUNIKASI Pembinaan Jasa Titipan

84.622.000

84.547.000

100

2.

Pembinaan Internet

40.153.300

40.153.300

100

3.

Pengadaan Jaringan komunikasi dan informasi Peningkatan SDM Radio

1.232.861.800

850.586.800

69

29.380.000

29.380.000

100

34.480.500

33.630.500

98

47.841.000

47.841.000

100

50.644.000

43.644.000

86

5.937.695.000

1.938.581.000

523.948.500

449.928.500

5.233.400.00

1.311.456.000

7. 8.

VI

4. 5.

6. 7.

VII

1. 2.

Pemantauan dan Pembinaan pos, jasa titipan dan telekomunikasi khusus Bimbingan teknis migrasi open source software Desiminasi tentang tata cara memperoleh rekomendasi pembangunan tower PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI Pengelolaan perangkat multimedia dan telematika Sewa Layanan Internet


32.6

86 25.1 41

3.

Sosialisasi program pemerintah kota

VIII

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pengelolaan website pemerintah kota Makassar Penyediaan aplikasi berbasis website dan mobile Pelatihan software Microsoft Pelatihan pembuatan website dan blog sebagai meia E-Learning Pembangunan operation room

1. 2.

3. 4.

5.

6. IX

1.

2.

3. 4. 5. X

1. 2.

180.346.500

177.196.500

6.828.225.500

4.820.968.500

70.6

349.535.000

294.285.000

84.2

2.546.800.000

985.980.000

39

50.945.000

50.195.000

98.5

30.725.500

29.875.500

97

3.488.215.500

3.116.016.500

362.004.500

344.616.500

2.487.692.500.00

2.314.230.500

93.0

1.389.201.000

1.239.901.000

89.25

121.452.500

120.165.500

98.94

75.383.000

74.233.000

98

Penyelenggaraan pameran Makassar fair Monitoring sosial media

654.489.000

644.464.000

98

247.167.000

235.467.000

95

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAN MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT Pengelolaan jaringan media center Pemberdayaan pengelolaan kelompok informasi mayarakat (KIM)

1.582.385.000

1.270.878.200

105.769.500

102.519.500

97

103.283.000

97.283.000

94

Pengembangan Teknologi Informasi (M-Cap) PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA Penyebarluasa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Penyebarluasan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Pembuatan video profil kota makassar


98

89.3

95

80.3

42

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

10. 11.

12.

Pembinaan dan pengembangan komunikasi anak lorong kota Makassar Workshop dan kemitraan dalam bidang usaha produktif kominfo Verifikasi bidang usaha produktif kominfo Temu wartawan media cetak, Elektronik dan SKPD Pemasangan spanduk/stiker tower/menara telekomunikasi Bimbingan teknis kelompok infromasi masyarakat Bimbingan teknis peningkatan wawasan dan kreatifitas bidang komunikasi dan informasi bagi pelajar Pelatihan design grafis

90.645.000

90.445.000

100

102.586.500

52.136.500

51

224.346.000

35.764.200

16

193.115.500

190.865.500

99

64.827.000

26.577.000

41

47.572.500

46.872.500

99

50.221.500

50.221.500

100

46.050.000

46.050.000

100

86.662.500

86.487.500

99.8

467.306.000

445.656.000

95

Seminar city branding dalam mendukung daya saing kota Makassar pada tingkat nasional & internasional Masterplan Menara Telekomunikasi JUMLAH

21.260.310.000

14.011.174.359

65.9

TOTAL

66.693.043.000

44.860.760.756

67.26

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 2016


43

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Kinerja Tahun 2016 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Makassar

berkaitan

dengan

penyelenggaraan pada tahun 2016 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Makassar

disimpulkan

bahwa

rata-rata

pencapaian indikator pada sasaran strategis dalam perjanjian kinerja untuk mencapai tiap-tiap tujuan Rencana Strategis 2014-2019 dikategorikan sangat baik. Berikut uraian persentase rasio capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika; Sasaran

1:

Capaian

kinerja

sasaran

Peningkatan

kinerja

pelayanan

dan

administrasi (Citizen Charter) dengan indicator Indeks kepuasan pegawai Dinas Komunikasi

terhadap

pelayanan

secretariat

adalah

100%

atau

termasuk

kategori tinggi. Sasaran 2: Capaian kinerja sasaran Tersedianya infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel dengan indicator Jumlah Unit Ruang public yang terfasilitasi akses wi-fi (Internet) adalah 70% atau termasuk kategori sangat baik. Sasaran

3 : Capaian kinerja sasaran Layanan informasi public dan layanan

pengaduan dengan laporan kinerja SKPD yang terpublikasikan adalah 92.5% atau termasuk kategori tinggi. Adapun kegiatan yang anggaran pagunya tidak terpakai habis ialah 1. Pengelolaan Perangkat multimedia, 2. Sewa Layanan Internet Sasaran

4:

Capaian

kinerja

sasaran

Terintegrasinya

system

aplikasi

pemerintahan dengan indicator SKPD yang menerapkan elektronik government yang terintegrasi

adalah 666.66% atau termasuk kategori tinggi. Adapun

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | BAB IV

44

kegiatan yang anggaran pagunya tidak terpakai habis ialah 1. Penyediaan aplikasi berbasis Website dan Mobile, 2. Pembangunan Operation Room Sasaran

5 : Capaian kinerja sasaran Layanan informasi public dan layanan

pengaduan dengan indicator SKPD yang document perencanaan dan laporan kinerjanya di publikasikan di media adalah 100% atau termasuk kategori tinggi. Sasaran 6: Capaian kinerja sasaran Terjalin kerjasama dengan komunikasi dengan indicator Lembaga media massa dan kelompok informasi masyarakat yang dibina adalah 100% atau termasuk kategori tinggi.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | PENUTUP

45

Adapun kendala yang menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar adalah : 1. Belum Optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) beserta kecukupan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016. 2. Diskominfo

sebagai

leading

sector

pengembangan

smart

city

dikota

Makassar memiliki banyak tantangan dalam mengembang misi besar itu. Mengingat Smart City meliputi seluruh segmen, baik itu pemerintah, system, maupun public. 3. Dalam prosesnya, dengan segala kerja keras, beberapa program menemui sejumlah kendala yang penting untuk diberikan solusi, misalnya saja untuk pengembangan Operation Room sebagai pusat kendali smart city, sejumlah fitur aplikasi yang penting dalam memaksimalkan layanan public masih minim termasuk juga jumlah CCTV yang masih jauh dari ideal menyebabkan layanan belum berfungsi maksimal. 4. Belum Optimalnya Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam

penyelenggaraan

kegiatan

untuk

mengakomodasi

kebutuhan

–

kebutuhan masyarakat dan memberi ruang atas pelayanan public. Adapun Langkah – langkah ke depan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar atas pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun 2017 adalah: 1. Mengoptimalkan kapasitas SDM dengan mengikutsertakan para staf untuk mengikuti pelatihan – pelatihan yang bisa mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sehingga yang diharapkan dapat terealisasi sesuai kinerja yang diinginkan yang ditunjang dengan anggaran yang ada. 2. Tahun 2017, kami berharap program Makassar Smart City sebagai program prioritas, mendapat prioritas anggaran untuk mengejar sejumlah program yang tertinggal. Demikian pula penambahan SDM, serta dukungan dari


46

seluruh SKPD dalam mewujudkan ketersediaan data kota yang lebih valid dan update. 3. Dukungan serta komitmen dari semua jajaran pihak untuk membuat inovasi serta kinerja yang baru dalam penyusunan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar guna untuk lebih meningkatkan serta mengembangkan visi serta misi pada perjanjian kinerja di tahun 2017 mendatang. Demikian

Laporan

Kinerja

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Makassar tahun 2016 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 27 January 2017 MENGETAHUI, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR

ISMAIL HAJIALI, SE,M.Si PANGKAT : PEMBINA TK. 1 NIP. 19631116 199103 1 002


47

LAMPIRAN: 1. Rencana Strategis 2015 - 2019 2. Perjanjian kinerja 3. Indikator Kinerja Utama 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 5. Struktur organisasi 2016 6. Daftar Tabel Inventaris Barang 2016 7. Kuisioner Indeks kepuasan Administrasi Perkantoran 8. Evaluasi RENJA T.A 2016

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | LAMPIRAN:

48

DAFTAR ISI. DAFTAR ISI... i. KATA PENGANTAR... i. IKHTISAR EKSEKUTIF... iii BAB I... 1 PENDAHULUAN... 1 A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Recommend Documents