LAKIP TAHUN 2015
DAFTAR ISI Daftar Isi
..........................................................................................
i
.................................................................................
ii
...............................................................................
iii
..........................................................................
iv
Daftar Tabel Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif BAB I.
PENDAHULUAN
.........................................................
1
A. Latar Belakang
..........................................................
1
........................................
2
.....................................................
3
........................................
4
B. Maksud dan Tujuan C. Dasar Hukum D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Penyusunan LAKIP BAB II.
.............................
7
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ......... .
10
A. Visi dan Misi
......................................................
10
B. Tujuan
...........................................................
11
C. Sasaran
.................................................................
12
D. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan ..................
17
E. Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015
.................
21
.......................................
22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama
................................
22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program/Kegiatan
24
C. Akuntabilitas Anggaran
41
..............................................
D. Keberhasilan-keberhasilan yang dicapai
...................
43
..........................
44
....................................................................
45
E. Kendala/Hambatan Pelaksanaan BAB IV. PENUTUP Lampiran 1. Dokumentasi
....................................................
Lampiran 2. Capaian Kinerja
........................................................
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja
........................................................
DAFTAR TABEL 1.
Sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ..........
17
2.
Program yang dilaksanakan untuk mencapai visi misi
.................
20
3.
Indikator Kinerja Utama
............................................................
20
4.
Skala nilai peringkat kinerja (Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010)…
23
5.
Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama
..................................
24
6.
Capaian Indikator sasaran meningkatkan pelayanan pelatihan kerja ...
24
7.
Perbandingan realisasi sasaran meningkatkan pelayanan pelatihan Kerja tahun 2014 dan tahun 2015 .........................................................
25
Capaian Indikator sasaran meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja ...........................................................
26
Perbandingan realisasi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja tahun 2014 dan tahun 2015 ..........................
27
8.
9.
10. Realisasi sasaran meningkatkan sarana hubungan industrial
.........
28
11. Perbandingan realisasi meningkatkan sarana hubungan industrial tahun 2014 dan tahun 2015............................................................................... 29 12. Capaian indikator sasaran Mediasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial............................................................................... 30 13. Perbandingan Realiasasi Kinerja Sasaran Mediasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial Tahun 2014 dan Tahun 2015 ....... 31 14. Capaian indikator sasaran meningkatkan kesejahteraan pekerja
.....
32
15. Perbandingan Realiasasi Kinerja Sasaran Meningkatkan kesejahteraan Pekerja .........................................................................................
33
16. Capaian indikator sasaran meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja .............................................................................
33
17. Perbandingan Realiasasi Ketenagakerjaan Tahun
meningkatkan kepesertaan BPJS 2014 danTahun 2015 ..................................................... 33
18. Capaian indikator sasaran meningkatkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) .................................................................. 34 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Perbandingan Realiasasi Kinerja Sasaran Meningkatkan kepesertaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 ..... 36 20. Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan tanah untuk program pembangunan ketransmigrasian ......................................... 36 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan tanah untuk program pembangunan ketransmigrasian Tahun 2014 dan Tahun 2015....................................................................... 38 22. Capaian indikator sasaran Peningkatan derajat kesehatan masyarakat transmigran ............................................................................ 38 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan derajat kesehatan masyarakat transmigran Tahun 2014 dan Tahun 2015 ..................... 39 24. Capaian indikator sasaran Peningkatan Citra Pembangunan Ketransmigrasian ......................................................................
39
25. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan Citra Pembangunan Ketransmigrasian Tahun 2014 dan Tahun 2015 .............................. 40 26. Capaian indikator sasaran Peningkatan Pendapatan Transmigrans melalui pengembangan kewirausahaan ............................................... 40 27. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan Pendapatan Transmigrans melalui pengembangan kewirausahaan Tahun 2014 dan tahun 2015 ....................................................................................... 41 28. Rincian realisasi anggaran APBD tahun 2015 ……………………..
42
29. Rincian realisasi Anggaran APBN Tahun 2015
42
......................
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr, Wb. Bersama ini kami sajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015, sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan, serta laporan kinerja pencapaian visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam periode Tahun Anggaran 2015. LAKIP ini merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan media pertanggung jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan wajib (Bidang Ketenagakerjaan) maupun urusan pilihan (Bidang Ketransmigrasian) yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban mengenai keberhasilan ataupun kekurangan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Disamping itu laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat. LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja SKPD. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diketahui adalah merupakan bagian yang integral dari kegiatan pemerintah secara keseluruhan yang secara hierarki berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJM Nasional ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu keberhasilan maupun kekurangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sangat ditentukan pula konsistennya pelaksanaan
program serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran. Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan SKPD tahun 2015 telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Berkenaan dengan hal ini, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi agar kinerja kedepan bisa menjadi lebih produktif, efektif dan effesien, baik dari segi aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Terima kasih Wassalam Wr. Wb Banjarmasin, 31 Desember 2015 KEPALA DINAS,
Pembina Utama Muda NIP. 19571202 198503 1 006
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perwujudan good governance dan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah “Terwujudnya Tenaga kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang Produktif, Berdaya saing, Mandiri dan Sejahtera”. Dalam mencapai visi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan tugas secara transparan dan akuntabel, yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan efektifitas pengelolaan kinerja, selain melaksanakan pengukuran kinerja, juga telah dilaksanakan review terhadap kontrak kinerja terhadap beberapa unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Review meliputi dokumen dan informasi pendukung penyusunan kontrak kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi dan misi organisasi, uraian jabatan, tugas dan fungsi, kontrak kinerja tahun sebelumnya. Implementasi manajemen kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan telah berjalan baik walaupun masih butuh banyak penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih melejit lagi. Perbaikan peraturan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan kinerja juga dilakukan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi atau yang belum diatur secara jelas. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang menjadi organisasi sehat yang berkinerja tinggi (healthy and high performance organization). Hasil pengukuran secara mandiri (self assessment) menginformasikan secara ringkas tingkat capaian kinerja atas 11 (sebelas) sasaran strategis, yang
diukur dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja tersebut, terdapat 21 (dua puluh satu) indikator dengan kategori sangat tinggi, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan kategori tinggi, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan kategori sedang, terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori rendah.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2015 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Keuangan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIP tersebut juga merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam instansi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, memotivasi para
birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015, disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun
2015.
Penetapan
kinerja
dimaksud
telah
mempertimbangkan
ketersediaan sumber daya dan dana baik dari APBD maupun sumber dana lainnya.serta mengacu pada Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.
B. Maksud dan Tujuan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategi instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LAKIP menjadi salah satu alat untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi serta menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan
di pemerintah untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
C. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; b. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; e. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; f. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Unit-unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan; g. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; h. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undangundang 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. i. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan telah disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28 Desember 2012 j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
k. Peraturan Presiden RI nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinrja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan, Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat berupa urusan bidang ketenagakerjaan, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan yang diperioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (Core Competence) yang menjadi kekhasan daerah berupa urusan bidang ketransmigrasian.
D. Struktur organisasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dibantu oleh kekuatan personil berikut : 1. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) subag, yaitu : a. Subag Program b. Subag Keuangan c. Subag Umum dan Kepegawaian 2. Bidang PKP, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu : a. Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja dan Sertifikasi
b. Seksi Penyaluran dan Penempatan TK dan PK c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja 3. Bidang HIPK dan Was, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu : a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial b. Seksi Pengaturan Syarat-syarat Kerja c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan 4. Bidang P4 Trans terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu : a. Seksi Pemberdayaan SD Kawasan Transmigrasi b. Seksi Fasilitasi Pemb. Permukiman & Kemitraan c. Seksi Fasilitasi Perpind. & Penempatan Trans 5. Bidang P2MKT terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu : a. Seksi Pengembangan Masyarakat dan SDM b. Seksi Pemberdayaan Usaha Transmigrasi c. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Lingkungan Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, maka satuan organisasi terdiri dari : 1.
Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.
2.
Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan
dan
koordinasi
peningkatan
dan
pengembangan kualitas tenaga kerja, kualitas lembaga pelatihan
pemerintah maupun swasta, penyaluran dan perluasan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri 3.
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan,
koordinasi
dan
pembinaan kelembagaan hubungan industrial, pengaturan syarat-syarat kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial pengawasan ketenagakerjaan. 4.
Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Bidang
Pembinaan
Transmigrasi koordinasi
Penyiapan
mempunyai pelaksanaan
tugas
Pemukiman
dan
melaksanakan
pemberdayaan
Penempatan
pembinaan
sumberdaya
dan
kawasan
transmigrasi, fasilitasi pembangunan permukiman dan kemitraan serta fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi. 5.
Bidang
Pembinaan,
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Kawasan
Transmigrasi Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengembangan masyarakat dan sumberdaya manusia, pemberdayaan usaha transmigrasi dan pembinaan sarana dan prasarana serta penyelerasian lingkungan. 6.
Unit Pelaksana Teknis a. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Balai
Hiperkes
dan
Keselamatan
Kerja
mempunyai
tugas
melaksanakan pengembangan hygiene perusahaan, ergonomic, kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.
b. Balai Latihan Kerja Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dan pencari kerja c. Balai Produktivitas Ketenagakerjaan Balai
Produktivitas
melaksanakan
Ketenagakerjaan
pengembangan,
mempunyai
pengukuran
dan
tugas pelatihan
produktivitas 7.
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kelompok jabatan fungsional tersebut adalah sebagai berikut : - Instruktur - Pengantar Kerja - Pengawas Ketenagakerjaan - Mediator Hubungan Industrial - Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)
E. Sistematika Penyusunan LAKIP Bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini selain berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003
tentang
Pedoman
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja yang pelaporan kinerja ini ditekankan pada aspek capaian manfaat dari program capaian
hasil dari kegiatan. Disamping itu juga penyusunannya menyelaraskan dengan substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika Penyusunan sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Menjelaskan singkat tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan organisasi dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani serta kinerja pelayanan SKPD.
BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Memuat Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014, menyajikan sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014. BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA Pengungkapan
akuntabilitas
kinerja,
diutamakan
menitik
beratkan pada pencapaian sasaran-sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi
di
tahun
berikutnya
secara
berkelanjutan.
Pengungkapan akuntabilitas keuangan, disajikan pada akhir bab ini dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB IV : PENUTUP Berisi ringkasan dan kesimpulan yang terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 dan penyusunannya telah diselaraskan dengan RPJM Nasional seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan telah disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28 Desember 2012. RPJM Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD. Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut : A. VISI DAN MISI Visi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Renstra 2011-2015 adalah: “Terwujudnya Tenaga kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang Produktif, Berdaya saing, Mandiri dan Sejahtera” Penjabaran makna dari visi Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: - Produktif mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga mampu meningkatkan produksi
- Berdaya Saing mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu bersaing di pasar kerja maupun menjadi wirausaha - Mandiri mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu hidup mandiri tidak tergantung dari bantuan pemerintah - Sejahtera mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran tingkat kehidupan menjadi sejahtera yang mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri beserta keluarga baik kebutuhan material maupun spiritual. Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas telah ditetapkan 4 (empat) misi yang harus dilaksanakan yaitu: 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja. 2. Pembinaan Hubungan Industrial, perlindungan
dan pengawasan
ketenaga kerjaan serta kesejahteraan pekerja. 3. Pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. 4. Memberdayakan
transmigran
dan
penduduk
sekitarnya
menuju
masyarakat mandiri dalam rangka menunjang pembangunan daerah.
B. TUJUAN Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut : 1. Misi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja, dengan tujuan : a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tenaga kerja b. Meningkatkan akses pencari kerja
2. Misi Pembinaan Hubungan Industrial, perlindungan
dan pengawasan
ketenaga kerjaan serta kesejahteraan pekerja, dengan tujuan : a. Pengembangan Hubungan Industrial yang harmonis dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja b. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan 3. Misi Pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, dengan tujuan : a. Meningkatkan kualitas kawasan transmigrasi 4. Misi Memberdayakan transmigran dan penduduk sekitarnya menuju masyarakat mandiri dalam rangka menunjang pembangunan daerah, dengan tujuan : a. Meningkatkan Kapasitas SDM Masyarakat Transmigrans di Kimtrans b. Meningkatkan kualitas, kapabilitas SDM transmigran
C. SASARAN Mengacu Visi yang hendak dicapai dan 4 (empat) Misi yang akan dilaksanakan tersebut diatas, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1. Misi Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja, dengan sasaran : a. Meningkatkan pelayanan pelatihan kerja b. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja 2. Misi Pembinaan Hubungan Industrial, perlindungan
dan pengawasan
ketenaga kerjaan serta kesejahteraan pekerja, dengan sasaran : a. Meningkatnya sarana hubungan industrial b. Mediasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial
c. Meningkatkan kesejahteraan pekerja d. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS e. Meningkatkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 3. Misi Pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, dengan sasaran : a. Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan tanah untuk program pembangunan ketansmigrasian 4. Misi Memberdayakan transmigran dan penduduk sekitarnya menuju masyarakat mandiri dalam rangka menunjang pembangunan daerah, dengan sasaran : a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat transmigrasi b. Peningkatan citra pembangunan ketransmigrasian c. Peningkatan
pendapatan
transmigrans
melalui
pengembangan
kewirausahaan
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja No. 1.
Indikator Satuan Kinerja Meningkatnya Persentasi % pelayanan pelatihan Tenaga Kerja kerja yang telah lulus uji Kompetensi Persentase % Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan produktivitas Persentase % tenaga kerja yang mendapatkan Sasaran Strategis
Kondisi Target Awal Akhir 2015 0 50
100
100
50
77
2.
3.
pelatihan kewirausahaan Persentase capaian BLK menuju bertaraf Internasional Meningkatnya Persentase pelayanan Penduduk yang penempatan tenaga bekerja kerja dan perluasan kerja Jumlah Angkatan Kerja Persentase Kelulusan BLK yang bekerja Persentase Pengurangan Pengangguran terbuka Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang telah membuka usaha Meningkatnya Jumlah sarana hubungan perusahaan yang industrial membentuk LKS bipartit Jumlah serikat pekerja yang terbentuk Jumlah perusahaan yang membuat peraturan
%
10
100
%
93,18
93,38
orang
1754853
1900738
%
25
35
%
0
6.62
%
0
73.03
%
38
85
prsh
54
101
SP
260
319
Prsh
256
300
4.
Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
5.
Meningkatnya kesejahteraan pekerja
6.
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS
7.
Meningkatnya Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
perusahaan Jumlah perusahaan yang membentuk perjanjian kerja bersama Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Persentase peningkatan upah Jumlah perusahaan yang membentuk koperasi pekerja Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerja Persentase perusahaan yang telah membentuk Norma Ketenagakerjaan Persentase perusahaan yang telah membentuk SMK3 dan P2K3 Persentase perusahaan yang memenuhi
Prsh
126
160
%
57
80
%
10,16
9
Prsh
66
90
%
56
75
%
82
90
%
10,8
16,2
%
72
83
8.
9.
10.
Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan tanah untuk program pembangunan ketransmigrasian
standar lingkungan Kerja yang Sehat (sesuai standar) Persentase tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan akibat kerja Jumlah masalah pertanahan yang dapat diselesaikan
%
12
1,99
%
3
4
0
3992
5
2
0
1793
6
6
Jumlah bidang Bidang tanah transmigrans yang difasilitasi pengurusan sertifikatnya Jumlah lembaga lembaga non pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan transmigrasi Peningkatan derajat Tumbuh jiwa kesehatan kembangnya masyarakat peran aktif dan transmigrasi perilaku hidup sehat masyarakat transmigrans Meningkatnya citra Terpilihnya org pembangunan Pembina ketransmigrasian Kimtrans dan
Transmigrans Teladan yang memenuhi kriteria 11. Peningkatan Persentase % 60 pendapatan transmigrans transmigrans melalui yang mendapat pengembangan bantuan kewirausahaan pelatihan atau bimbingan teknis Jumlah Klp 6 kelompok tani dan kelompok usaha yang dikembangkan oleh transmigrans Tabel 1. Sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
60
6
D. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Selaras dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi dan pembangunan wilayah. - Bidang Ketenagakerjaan Untuk menjawab tantangan dan pencapaian sasaran penciptaan lapangan
kerja,
penurunan
pengangguran,
khususnya
dalam
mempersiapkan sumberdaya manusia dan iklim ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai landasan didalam upaya pengembangan potensi keunggulan
komparatif
dan
kompetitif
daerah
dan
peningkatan
kesejahteraan pekerja, maka dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan
tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan. Sumber pertumbuhan ekonomi melalui investasi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
Selain investsi,
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat yang didukung oleh sumber daya manusia agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing lebih baik. Arah kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan yaitu : 1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan melalui program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dengan sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing. 2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan melalui program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dengan sasaran meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memperoleh fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. 3. Penciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan dilaksanakan melalui program pengembangan hubungan idustrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dengan sasaran diterapkannya prinsip-prinsip hubungan industrial di tempat kerja. 4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan
melalui
program
perlindungan
tenaga
kerja
dan
pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan sasaran meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja.
- Bidang Ketransmigrasian Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi dan kepulauan dan pulau kecil adalah : 1. Pemenuhan standar pelayanan minimal desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis desa; 2. Penanggulanagan
kemiskinan dan
pengembangan
usaha ekonomi
masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi 3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi; 4. Pengembangan
ekonomi
kawasan
perdesaan
termasuk
kawasan
transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
Program yang dilaksanakan untuk mendukung visi misi merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : No
NAMA PROGRAM
1
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Pengembang Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial
2 3 4 5
DANA
PENANGGUNG JAWAB
APBN APBD
Bid. PKP
APBN APBD APBN
Bid. HIPK
Tenaga Kerja Perlindungan dan Pengembangan 6 APBD Lembaga Ketenagakerjaan Perlindungan Tenaga Kerja dan 7 Pengembangan Sistem Pengawasan APBN Ketenagakerjaan) Pembangunan Kawasan 8 APBN Transmigrasi Bid. P4T Pengembangan Wilayah 9 APBD Transmigrasi Pengembangan Masyarakat dan 10 APBN Kawasan Transmigrasi Bid. P2MKT Pengembangan Wilayah 11 APBD Transmigrasi Tabel 2. Program yang dilaksanakan untuk mencapai visi misi
Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah : NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
1
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
%
2
Persentase Penduduk yang bekerja
%
3
Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
%
4
Persentase Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
%
5
Persentase Perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan
%
6
Terpilihnya pembina kimtrans dan transmigrans teladan
org
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama
E. Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diwujudkan secara bertahap melalui pembangunan tahunan dengan target Kinerja utama yang akan diukur melalui 4 indikator bersifat makro mempresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang akan dicapai. Rencana pembangunan tahun 2015 dituangkan dalam RKPD tahun 2015 sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 188.44 / 0549 / KUM / 2012 tanggal 28 Desember 2012. memuat sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2014 disertai program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihannya merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah, karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari satu input (program, kegiatan, sumber dana), akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai input dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dengan demikian keberhasilan realisasi suatu sasaran/kegiatan, tidak dapat diklaim sebagai hasil dari satu sumber dana atau oleh satu pihak saja.
Skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP adalah : NO
Interval Nilai Realisasi Kriteria penilaian Realisasi Kode Kinerja Kinerja 1. 91 ≤ Sangat Baik 2. 76 - 90 Tinggi 3. 66 - 75 Sedang 4. 51 - 65 Rendah 5. ≤ 50 Sangat rendah Tabel 4. Skala nilai peringkat kinerja (Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010) Pengukuran kinerja merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : 2015 % Capaian Target Realisasi % s/d 2014 Capaian
No
Indikator
1.
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
81,20
88,50
100
112,99
Persentase penduduk yang bekerja
98,84
93,38
95,17
101,91
Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
100
80,00
93,60
117,00
Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja (%)
90,73
75,00
78,14
104,19
2.
3.
4.
5.
6.
Persentase Perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan
6,55
90,00
97,31
108,12
Terpilihnya pembina kimtrans dan transmigrans teladan
0
6
4
66,66
Tabel 5. Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program/Kegiatan Bagian ini akan menguraikan secara ringkas evaluasi dan analisis capaian seluruh kinerja secara umum. Penyajiannya akan diuraikan per sasaran sebagai berikut : Tujuan 1. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia tenaga kerja - Sasaran: Meningkatkan pelayanan pelatihan kerja Diukur melalui 4 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
2015 % Capaian Target Realisasi % 2014 Capaian
Persentase tenaga kerja yang 85,00 170,00 0 50,00 telah lulus uji kompetensi 2. Persentase tenaga kerja yang 100,00 mendapatkan pelatihan 100,00 100,00 100,00 produktivitas (%) 3. Persentase tenaga kerja yang 100,00 129,87 mendapatkan pelatihan 133,33 77,00 kewirausahaan (%) 4. Persentase capaian BLK 97,5 97,5 94,67 100 menuju bertaraf Internasional Tabel 6. Capaian Indikator sasaran meningkatkan pelayanan pelatihan kerja 1.
% Tenaga Kerja yang telah lulus uji kompetensi
=
=
=
% Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan produktivitas
=
=
=
% Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan
=
=
=
∑ tenaga kerja yang ikut pelatihan kompetensi ∑ tenaga kerja yang lulus pada pelatihan kompetensi
558 656
X 100 %
X 100 %
85,06 %
∑ tenaga kerja yang ikut pelatihan produktivitas ∑ tenaga kerja yang lulus pada pelatihan produktivitas
20 20
X 100 %
X 100 %
100 %
∑ tenaga kerja yang ikut pelatihan kewirausahaan ∑ tenaga kerja yang lulus pada pelatihan kewirausahaan
30 30
X 100 %
X 100 %
100 %
Dari 4 (empat) indikator sasaran meningkatkan pelayanan pelatihan kerja, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator dengan kriteria sangat baik karena melampaui dari target yang dicanangkan, sedangkan 1 (satu) indikator tinggi karena belum mampu melampaui nilai target yang dicanangkan, hal ini karena keterbatasan jumlah instruktur yang
mempunyai kompetensi, adapun instruktur BLK yang ada sekarang rata rata sudah memasuki usia pensiun dan kompetensinyapun masih untuk dunia kerja terdahulu dalam arti kata kompetensinya belum terlalu memadai untuk melatih lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Perbandingan Realisasi Meningkatkan pelayanan pelatihan kerja tahun 2014 dan tahun 2015 : Indikator
Realisasi 2014
Realisasi 2015
1
Persentase tenaga kerja yang telah lulus 0 85,00 uji kompetensi 2 Persentase tenaga kerja yang 100,00 100,00 mendapatkan pelatihan produktivitas (%) 3. Persentase tenaga kerja yang 100,00 mendapatkan pelatihan kewirausahaan 100,00 (%) 4. Persentase capaian BLK menuju bertaraf 97,5 85,20 Internasional Tabel 7. Perbandingan realisasi sasaran meningkatkan pelayanan pelatihan kerja tahun 2014 dan tahun 2015
Tujuan 2. Meningkatkan akses pencari kerja - Sasaran: Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja Diukur melalui 6 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
1. Persentase Penduduk yang bekerja (%) Angkatan 2. Jumlah kerja 3. Persentase Kelulusan BLK yang Bekerja (%)
2015
% Capaian 2014
Target
Realisasi
% Capaian
102,82
93,38
95,17
101,92
107,85
1.900.738
1.968.496
103,56
175,78
35,00
47,10
134,29
Persentase 4. Pengangguran 4,83 128,85 137,06 6,62 Terbuka(%) Persentase 5. Peningkatan Partisipasi 100,72 73,21 100,25 73,03 angkatan kerja (%) Persentase peserta pelatihan 6. kewirausahaan yang 100,00 86,67 101,96 85,00 telah membuka usaha (%) Tabel 8. Capaian Indikator sasaran meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja Persentase Jumlah Penduduk yang bekerja terealisasi 95,97 % dari target senilai 93,34 % dengan nilai absolute sebagai berikut : % Penduduk bekerja
=
=
=
∑ Penduduk bekerja ∑ Angkatan Kerja
1.968.496 2.068.449
X 100 %
X 100 %
95,17 %
Persentase kelulusan BLK yang bekerja terealisasi 47,10 % dari target senilai 35,00 % yang diperoleh dari nilai absolute berikut : % Kelulusan BLK yang bekerja
∑ yang bekerja
=
=
=
∑ kelulusan BLK
309 656
47,10 %
X 100 %
X 100 %
- Persentase Pengangguran Terbuka terealisasi 4,83 % dari target 6,62 % dengan nilai absolute sebagai berikut : a. Persentase pengangguran terbuka tahun 2014 adalah 4,03 % b. Persentase pengangguran terbuka tahun 2015 adalah 4,83 % Target RPJM terhadap Persentase pengurangan pengangguran adalah 6,62 % – 6,65 % = - 0,03 % Sehingga Persentase pengurangan pengangguran adalah 4,03 % – 4,83 % = - 0,80 % Dari target RPJM yang menghendaki pengurangan pengangguran sebesar 0,03 %, Kinerja SKPD sudah mampu melampaui hingga 0,80 %. - Persentase peningikatan partisipasi angkatan kerja terealisasi 73,21 % dari target sebesar 73,03 % dengan bilai absolut sebagai berikut : % peningkatan partisipasi angkatan kerja
=
=
=
∑ Angkatan Kerja ∑ Penduduk yang bekerja
1.968.496 26888
X 100 %
X 100 %
73,21 %
- Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang telah membuka usaha terealisasi 86,68 dari target senilai 85,00 % yang diperoleh dari nilai absolute berikut : % peserta pelatihan bekerja
=
= =
∑ yang dapat membuka usaha ∑ yang dilatih
26 30 86,68 %
X 100 %
X 100 %
Dari 6 (enam) Indikator sasaran meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, seluruhnya mendapatkan kriteria sangat baik karena melampaui dari target yang dicanangkan. Capaian Indikator sasaran meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja didukung oleh program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta program perluasan dan kesempatan kerja dengan kegiatan sebagai berikut : - Bimtek instruktur lembaga latihan kerja - Monitoring lembaga latihan swasta - Pemagangan dalam negeri berbasis pengguna - Penyelenggaraan Kegiatan Padat Karya Produktif - Pembinaan Terapan Teknologi Padat Karya Sistem Kader - Pengembangan Informasi Pasar Kerja - Pengembangan Bursa Kerja - Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan - Bimbingan teknis bursa kerja online - Pemasaran lulusan BLK - Pembinaan dan pengembangan desa produktiv
Perbandingan realisasi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja tahun 2014 dan tahun 2015 Indikator 1.
Persentase jumlah Penduduk yang bekerja (%)
2.
Jumlah Angkatan kerja
3.
Persentase Kelulusan BLK Bekerja (%)
Realisasi201 4
Realisasi 2015
92,26
95,17
2.017.754
1.968.496
56,26
47,00
Persentase Pengurangan 4.03 4,83 Pengangguran Terbuka(%) 5. Persentase Partisipasi angkatan kerja 72,95 73,21 (%) Persentase peserta pelatihan 6. kewirausahaan yang telah membuka 80,00 86,67 usaha (%) Tabel 9. Perbandingan realisasi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja tahun 2014 dan tahun 2015 4.
Tujuan 3. Pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja - Sasaran: Meningkatkan sarana hubungan industrial Diukur melalui 4 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
% Capaian 2014
2015 Target
Realisasi
% Capaian
Jumlah perusahaan yang 1. membentuk LKS bipartit 166,67 164,00 162,38 101,00 (Prsh) 2. Jumlah serikat pekerja yang 112,50 281,00 88,09 319,00 terbentuk (SP) Jumlah perusahaan yang 3. membuat 448,00 67,86 149,33 peraturan 300,00 perusahaan (Prsh) Jumlah perusahaan yang 4. membentuk perjanjian kerja 117,00 73,79 73,13 160,00 bersama (Prsh) Tabel 10. Realisasi sasaran meningkatkan sarana hubungan industrial
Dari 4 (empat) Indikator sasaran meningkatkan sarana hubungan industrial, terdapat 2 (dua) indikator dengan kriteria sangat baik dan melampaui dari target yang dicanangkan, 1 (satu) indikator dengan kriteria
tinggi dan 1 (satu) indikator dengan kriteria sedang karena belum dapat melampaui dari target yang dicanangkan. Adapun Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tersebut karena kurangnya sosialisasi kepada perusahaan terhadap pembentukan serikat pekerja dan pentingnya peraturan perusahaan yang harus di miliki oleh setiap perusahaan. Sosialisasi kepada perusahaan kurang ini disebabkan tidak adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan hal tersebut. Usaha selama ini hanyalah himbuan disetiap pertemuan dan kunjungan monitoring melalui dinas-dinas Kabupaten/Kota, sedangkan upaya langsung melakukan himbauan ke perusahaan tidak ada. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memberdayakan tenaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan, yang didukung oleh berbagai kegiatan yaitu berupa kegiatan : - Peningkatan Wawasan Dewan Pengupahan Provinsi - Perundingan Upah Minimum Sektoral Provinsi - Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum - Pengelolaan kelembagaan dan permasyarakatan Hubungan Industrial - Peningkatan penerapan pengupahan dan jamsostek - kegiatan Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Perselisihan HI - Pembinaan Forum Komunikasi Tripartit Provinsi Kal Sel - Dialog social Hubungan Industrial antar SP/SB, Pengusaha dan Pemerintah Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong terbentuknya LKS Bipartit antara lain melalui TOT Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit di Perusahaan dan Sosialisasi Pembentukan LKS Bipartit. Keberhasilan pembentukan LKS Bipartit tersebut selain disebabkan oleh efektivitas kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan
oleh Ditjen PHI dan Jamsos, tentunya juga atas dukungan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota serta pihak pekerja/SP/SB dan pengusaha/organisasi pengusaha yang semakin meningkat kesadarannya untuk mendirikan LKS Bipartit. Selanjutnya, terdapat hal yang lebih penting lagi untuk dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu bagaimana agar LKS Bipartit dapat bekerja secara optimal dan dapat dirasakan manfaatnya untuk mendukung kondisi hubungan industrial yang harmonis di perusahaan. Selain Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit), terdapat Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh dan Pemerintah. Perbandingan Realisasi indikator sasaran meningkatkan sarana hubungan industrial Tahun 2014 dan Tahun 2015 Indikator Jumlah perusahaan yang membentuk LKS bipartit (Prsh) 2. Jumlah serikat pekerja yang terbentuk (SP) Jumlah perusahaan yang 3. membuat peraturan perusahaan (Prsh) Jumlah perusahaan yang 4. membentuk perjanjian kerja bersama (Prsh) Tabel 11. Perbandingan realisasi meningkatkan tahun 2014 dan tahun 2015 1.
Realisasi 2014
Realisasi 2015
150,00
164,00
342,00
281,00
190,00
448,00
107,00
117,00
sarana hubungan industrial
- Sasaran: Mediasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial Diukur melalui 1 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
% Capaian s/d 2014
2015 Target
Realisasi
% Capaian
Persentase kasus yang 1. diselesaikan 93,60 117,00 dengan 100,00 80,00 perjanjian bersama (%) Tabel 12. Capaian indikator sasaran Mediasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial - Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerja bersama terealisasi 93,60 dari target senilai 80,00 % yang diperoleh dari nilai absolute berikut : % kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerja bersama
=
=
=
∑ kasus seluruhnya – jumlah kasus yang diserahkan ke pengadilan ∑ kasus seluruhnya
172 - 11 172
X 100 %
X 100 %
93,60 %
Indikator sasaran mediasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial memperoleh kriteria sangat baik dan dapat mencapai target yang telah dicanangkan.
Dari 172 yang telah dicatatkan, hanya 11 kasus yang
berlanjut ke tingkat pengadilan, sehingga terdapat 161 kasus dapat terselesaikan dengan baik. Sebelas kasus yang berlanjut ke tingkat pengadilan tersebut adalah dari berbagai kabupaten, yaitu 2 (dua) Kasus dari Kabupaten Banjar, 1 (satu) kasus dari Kabupaten Banjarbaru, 4 (empat) kasis dari Kotamadya Banjarmasin, 1 (satu) kasus dari Kabupaten HST=1 dan 3 (tiga) kasus dari Kabupaten Tanah Bumbu.
Upaya untuk mencapai kinerja tersebut didukung dengan program Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dengan kegiatan : - Pengelolaan kelembagaan dan permasyarakatan Hubungan Industrial - kegiatan Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Perselisihan HI Perbandingan
realisasi
mediasi
penyelesaian
kasus
perselisihan
hubungan industrial Tahun 2014 dan Tahun 2015 Indikator
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Persentase kasus yang diselesaikan 75,00 93,60 dengan perjanjian bersama (%) Tabel 13. Perbandingan Realiasasi Kinerja Sasaran Mediasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial Tahun 2014 dan Tahun 2015 1.
Melalui pelaku hubungan industrial yang profesional dan sarana hubungan industrial yang berkualitas serta melalui kebijakan pemerintah yang memberikan iklim yang kondusif bagi peningkatan perlindungan tenaga kerja dan usaha serta perbaikan syarat-syarat kerja diharapkan dapat mewujudkan hubungan industrial yang mendukung kelangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Untuk itu diperlukan beberapa strategi untuk terus meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan khususnya terhadap sasaran yang belum tercapai secara sempurna, sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas perencanaan, profesionalisme pengelolaan kegiatan dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan sumberdaya yang ada;
b. Memberikan perhatian terhadap peningkatan/pembinaan SDM di bidang hubungan industrial guna mendukung program yang telah ditargetkan; c. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan pengelolaan sumber daya (resources) yang tersedia; d. Membangun komitmen bersama antara pihak-pihak terkait untuk menjadikan hubungan industrial sebagai hal yang strategis dan signifikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kemajuan usaha, memperluas kesempatan
kerja
dan
mengurangi
pengangguran
serta
mengatasi
kemiskinan; - Sasaran: Meningkatkan kesejahteraan pekerja Diukur melalui 2 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
% Capaian 2014
2015 Target
Realisasi
% Capaian
Persentase peningkatan upah 171,11 11,50 127,78 9,00 (%) Jumlah perusahaan yang 2. membentuk koperasi pekerja 94,12 181,00 201,11 90,00 (Prsh) Tabel 14. Capaian indikator sasaran meningkatkan kesejahteraan pekerja 1.
Dari 2 (dua) indikator sasaran meningkatkan kesejahteraan pekerja, semuanya mendapat kriteria sangat baik, karena mampu melampaui target yang dicanangkan. Pencapaian kinerja dari indikator sasaran meningkatkan kesejahteraan pekerja didukung oleh program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : - Pengembangan pengupahan - Sosialisasi Upah Minimum Provinsi
Perbandingan realisasi Meningkatkan kesejahteraan pekerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 : Indikator 1.
Persentase peningkatan upah (%)
Realisasi 2014
Realisasi 2015
15,40
11,50
Jumlah perusahaan yang membentuk 80,00 181,00 koperasi pekerja (Prsh) Tabel 15. Perbandingan Realiasasi Kinerja Sasaran Meningkatkan kesejahteraan pekerja 2.
- Sasaran: Meningkatkan kepesertaan Jamsostek Diukur melalui 1 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
% Capaian 2014
2015 Target Realisasi
% Capaian
Persentase pekerja/buruh 1. yang menjadi peserta 90,73 78,14 104,19 75,00 program BPJS Ketenagakerjaan (%) Tabel 16. Capaian indikator sasaran meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indikator sasaran meningkatkan kepesertaan Jaminan sosial tenaga kerja memperoleh kriteria sangat baik, karena mampu melampaui target yang telah dicanangkan. Persentase
pekerja/buruh
yang
menjadi
peserta program
BPJS
Ketenagakerjaan terealisasi 78,14 % dari target 75,00 % diperoleh dari nilai absolute berikut : % pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan
=
∑ tenaga kerja terdaftar BPJS ∑seluruh tenaga kerja
=
228203
X 100 %
X 100 %
292035
=
78,14 %
Perbandingan realisasi meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 danTahun 2015 Indikator
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Persentase pekerja/buruh yang menjadi 68,05 peserta program jaminan sosial tenaga kerja (%) Tabel 17. Perbandingan Realiasasi meningkatkan kepesertaan Ketenagakerjaan Tahun 2014 danTahun 2015 1.
78,14 BPJS
Tujuan 4. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan - Sasaran: Meningkatkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Diukur melalui 4 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
Persentase perusahaan 1. yang melaksanakan norma ketenagakerjaan (%) Persentase perusahaan 2. yang telah membentuk SMK3 dan P2K3 (%) Persentase perusahaan 3. yang memenuhi standar lingkungan kerja yang sehat (sesuai standar) (%) 4. Persentase tenaga kerja yang mengalami gangguan
2015
% Capaian 2014
Target
Realisasi
% Capaian
107,89
90,00
97,31
108,12
83,44
16,20
9,56
64,51
100,21
83,00
86,50
104,22
289,00
1,99
0,01
0,50
kesehatan akibat kerja (%) Tabel 18. Capaian indikator sasaran meningkatkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Persentase
perusahaan
yang
melaksanakan
norma
ketenagakerjaan
terealisasi 97,31 % dari target 90,00 % diperoleh dari nilai absolute berikut: % perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan
∑ perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan ∑seluruh perusahaan
=
105
=
3899
X 100 %
X 100 %
=
2,69 %
100 =
%2,69 %
= =
2,69 %
97,31 %
- Persentase perusahaan yang telah membentuk SMK3 dan P2K3 terealisasi 9,56 % dari target 16,20 % diperoleh dari nilai absolute berikut : % perusahaan yang membentuk SMK3 dan P2K3
=
=
=
∑ perusahaan yang membentuk SMK3 dan P2K3 ∑seluruh perusahaan besar
60 627
9,56 %
X 100 %
X 100 %
- Persentase Persentase perusahaan yang telah memenuhi standar lingkungan kerja yang sehat (sesuai standar) terealisasi 86,50 % dari target 83,00 % diperoleh dari nilai absolute berikut : % perusahaan yang memenuhi lingkungan kerja yang sehat (sesuai standar)
=
=
=
∑ perusahaan yang memenuhi standar lingkungan kerja yang sehat ∑lokasi pengujian
415 480
X 100 %
X 100 %
86,50 %
Dari 4 (empat) indikator sasaran meningkatkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), ada 3 (tiga) indikator dengan kriteria sangat baik dan melampaui dari target yang dicanangkan, 1 (satu) indikator dengan kriteria tinggi dan 1 (satu) indikator dengan kriteria rendah. Indikator kinerja yang kriterianya rendah tersebut karena perusahaan yang membentuk SMK3 dan P2K3 adalah perusahaan dengan kategori perusahaan besar dan tidak semua perusahaan besar menerapkan system ini, karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap perusahaan besar tersebut.
Sosialisasi kepada perusahaan memerlukan anggaran yang tidak
sedikit, selama ini sosialisasi belum pernah dilakukan karena keterbatasan anggaran untuk sosialisasi. Keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja yang tinggi dan melampaui target diperoleh dari program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan
Sistem
Pengawasan
Ketenagakerjaan
dengan
kegiatan
Pelaksanaan Bulan K3. Untuk memperoleh data perusahaan yang memenuhi standar lingkungan kerja yang sehat, dilakukan pemeriksaan lingkungan kerja berupa :
- Pengujian iklim kerja - Pengujian intensitas penerangan - Pengujian konsentrasi debu - Pengujian pencemaran kimia - Pengujian intensitas kebisingan - Pengujian keselamatan kerja Sedangkan untuk memperoleh data tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan akibat kerja dilakukan pemeriksaan kesehatan kerja berupa: - Pemeriksaan nilai ambang dengar (audiometri) - Pemeriksaan fungsi paru (spirometri) - Pemeriksaan gizi kerja (HB darah) - Pemeriksaan kelelahan kerja - Pemeriksaan cholinesterase darah - Pemeriksaan kesehatan kerja umum
Perbandingan realisasi meningkatkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2014 dan Tahun 2015 Indikator
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Persentase perusahaan norma 97,31 88,00 ketenagakerjaan (%) 2. Persentase perusahaan yang telah 10,45 27,45 membentuk SMK3 dan P2K3 (%) Persentase perusahaan yang memenuhi 3. standar lingkungan kerja yang sehat 86,50 81,50 (sesuai standar) (%) 4. Persentase tenaga kerja yang mengalami 2,00 0,01 gangguan kesehatan akibat kerja (%) Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Perbandingan 1.
Realiasasi Kinerja Sasaran Meningkatkan kepesertaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 Tujuan 5. Meningkatkan kualitas kawasan transmigrasi - Sasaran:
Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan tanah untuk
program pembangunan ketransmigrasian Diukur melalui 3 indikator sebagai berikut :
No
Indikator
% Capaian 2014
2015 Target
Realisasi
% Capaian
Jumlah masalah pertanahan 1. yang dapat diselesaikan 3,00 75,00 0 4,00 (masalah) Jumlah bidang tanah yang 2. transmigran 60,47 0 3.992,00 2.414,00 difasilitasi pengurusan sertifikasinya (bidang) Jumlah lembaga non pemerintah yang 3. berpartisipasi 2,00 100,00 dalam 0 2,00 pembangunan transmigrasi (lembaga) Tabel 20. Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan tanah untuk program pembangunan ketransmigrasian Dari 3 (tiga) indikator sasaran Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan tanah untuk program pembangunan ketransmigrasian terdapat 1 (satu) indikator dengan kriteria rendah dan tidak melampaui dari target yang dicanangkan, 1 (satu) indikator dengan kriteria sedang juga tidak dapat melampuai dari target yang dicanangkan dan 1 (satu) indikator dengan kriteria sangat tinggi karena mampu melampaui dari target yang dicanangkan Indikator kinerja dengan kriteria sangat rendah yaitu indikator jumlah bidang tanah transmigran yang difasilitasi pengurusan sertifikasinya hal ini
dikarenakan sulitnya melakukan verifikasi data obyek dan subyek tanah transmigrasi akibat dari peralihan hak yang berganti-ganti secara ilegal serta adanya aturan di BPN setempat yang ketat terkait dengan proses sertifikasi itu sendiri. Selain itu adanya tumpang tindih kepemilikan lahan di lokasi transmigrasi. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh program pengembangan wilayah transmigrasi dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : - Monitoring dan Evaluasi Ketransmigrasian - Pembentukan dan Pembinaan Poktan/Gapoktan - Bimtek kewirausahaan masyarakat transmigrasi - Promosi investasi dan kemitraan di kawasan transmigrasi - Sosialisasi Pengembangan Transmigrasi Jumlah masalah pertanahan yang dapat diselesaikan yaitu : - Masalah tumpang tindih lahan usaha dan lahan cadangan yang masuk HGU PT Sayang Heleung seluas 98 Ha dengan masayarakat (desa Marga Utama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. - Permasalahan batas desa Sei Kupang dengan desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. - Usulan rencana lokasi transmigrasi HTR yang masuk dalam hutan produksi di desa Asam-asam Kabupaten Tanah Bumbu. Jumlah bidang tanah transmigrasi yang dapat difasiltasi pengurusan sertifikatnya dari target 3.992 bidang tanah realisasinya 1.488 bidang tanah. Jumlah lembaga non pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan transmigrasi, yaitu : - Perusahaan PT. Palma (di UPT. Siayuh Kabupaten Kotabaru) - Perusahaan PT. PBB di UPT. Jejangkit Timur Kabupaten Barito Kuala)
Perbandingan realisasi Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan tanah untuk program pembangunan ketransmigrasian Tahun 2014 dan Tahun 2015 : Indikator
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Jumlah masalah pertanahan yang dapat 3,00 0 diselesaikan (masalah) Jumlah bidang tanah transmigran yang 2. difasilitasi pengurusan sertifikasinya 1.488,00 0 (bidang) Jumlah lembaga non pemerintah yang 3. berpartisipasi 2,00 dalam pembangunan 0 transmigrasi (lembaga) Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan tanah untuk program pembangunan ketransmigrasian Tahun 2014 dan Tahun 2015 1.
Tujuan 6. Meningkatkan Kapasitas SDM masyarakat transmigran di Kimtrans - Sasaran: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat transmigran Diukur melalui 1 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
% Capaian 2014
2015 Target
Realisasi
% Capaian
Tumbuh kembangnya peran 1. aktif dan perilaku hidup 375 20,91 0 1.793,00 sehat masyarakat transmigrasi (jiwa) Tabel 22. Capaian indikator sasaran Peningkatan derajat kesehatan masyarakat transmigran
Dari 1 (satu) indikator sasaran Peningkatan derajat kesehatan masyarakat transmigran mendapat kriteria sangat tinggi karena dapat melampaui target yang telah dicanangkan, dan capaian berbanding terbalik atau berkonotasi positif walaupun dibawah 100 persen. Perbandingan realisasi Peningkatan derajat kesehatan masyarakat transmigran Tahun 2014 dan Tahun 2015 : Indikator
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Tumbuh kembangnya peran aktif dan 4,00 perilaku hidup sehat masyarakat 0 transmigrasi (jiwa) Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan derajat kesehatan masyarakat transmigran Tahun 2014 dan Tahun 2015 1.
Tujuan 7. Meningkatkan Kualitas Kapabilitasn SDM Transmigran - Sasaran: Peningkatan Citra Pembangunan Ketransmigrasian Diukur melalui 1 indikator sebagai berikut:
No
% Capaian 2014
Indikator
2015 Target
Realisasi
% Capaian
Terpilihnya Pembina 1. Kimtrans dan transmigrans 4 66,67 0 6 teladan yang memenuhi kriteria Tabel 24. Capaian indikator sasaran Peningkatan Citra Pembangunan Ketransmigrasian Dari 1 (satu) indikator sasaran Peningkatan Citra Pembangunan Ketransmigrasian mendapat kriteria sedang karena tidak dapat melampaui target yang telah dicanangkan. Perbandingan
realisasi
Peningkatan
Citra
Pembangunan
Ketransmigrasian Tahun 2014 dan Tahun 2015 : Indikator
Realisasi
Realisasi
2014
2015
Terpilihnya Pembina Kimtrans dan 4,00 transmigrans teladan yang memenuhi 0 kriteria Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan Citra Pembangunan Ketransmigrasian Tahun 2014 dan Tahun 2015 1.
- Sasaran: Peningkatan Pendapatan Transmigrans melalui pengembangan kewirausahaan Diukur melalui 2 indikator sebagai berikut:
No
2015 % Capaian Target Realisasi % 2014 Capaian
Indikator
Persentase transmigrans yang 1. mendapat bantuan pelatihan 80,00 133,33 0 60,00 atau bimbingan teknis (%) Jumlah kelompok tani dan usaha yang 2. kelompok 4,00 66,67 0 6,00 dikembangkan oleh transmigrans (kelompok) Tabel 26. Capaian indikator sasaran Peningkatan Pendapatan Transmigrans melalui pengembangan kewirausahaan Dari 2 (dua) indikator sasaran Peningkatan Pendapatan Transmigrans terdapat 1 (satu) indikator dengan melampaui target, sedangkan
kriteria sangat tinggi karena dapat
indikator yang lain dengan kriteria sedang
karena belum mampu melampaui target yang telah dicanangkan. Perbandingan realisasi Peningkatan Pendapatan Transmigrans melalui pengembangan kewirausahaan Tahun 2014 dan tahun 2015 Indikator 1.
Persentase transmigrans yang mendapat bantuan pelatihan atau
Realisasi 2014
Realisasi 2015
0
80,00
bimbingan teknis (%) Jumlah kelompok tani dan kelompok 4,00 usaha yang dikembangkan oleh 0 transmigrans (kelompok) Tabel 27. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan Pendapatan Transmigrans melalui pengembangan kewirausahaan Tahun 2014 dan tahun 2015 2.
C. Akuntabilitas Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 92,34 % dari total anggaran yang dialokasikan.
Anggaran dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kalimantan Selatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 mendapat anggaran APBD dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 22.758.136.000,- (Dua puluh dua milliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
yang terdiri Dinas Provinsi, Balai
Produktivitas, Balai Hiperkes dan KK, Balai Latihan Kerja dengan rincian dan realisasi anggaran, disajikan pada tabel berikut : NO
URAIAN
1
Disnakertrans Prov. Kal Sel
2
Balai Latihan Kerja (BLK)
3
Balai Hiperkes dan KK Balai Produktivitas Ketenagakerjaan
4
JUMLAH
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
6,622,500,000
6,013,702,598
% KEUANGAN 90.81
12,092,246,000
11,162,795,121
92.31
2,441,350,000
2,350,091,084
96.26
1,602,040,000
1,489,200,000
92.96
22,758,136,000
21,015,788,803
92.34
Tabel 28. Rincian realisasi anggaran APBD tahun 2015
Sedangkan alokasi dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 21.860.566.000,- (Dua puluh satu milliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dapat terserap senilai Rp. 18.562.135.842,-
(Delapan belas milliar lima ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut : NO
1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
% KEU
PROGRAM PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
6,344,766,000
2
PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS
9,152,971,000
8,847,918,700
96.67
3
PROGRAM PENGEMBANGAN H.I. DAN PENINGKATAN JAMSOSTEK
3,887,222,000
3,343,001,625
86.00
PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
1,345,276,000
1,257,489,850
93.47
435,781,000
358,955,941
82.37
694,550,000
492,921,500
70.97
4
5
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
4,261,848,226
67.17
6 PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI
21,860,566,000
Tabel 29.
18,562,135,842
Rincian realisasi Anggaran APBN Tahun 2015
D. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai Beberapa keberhasilan yang telah terangkum selama tahun 2015 ini diantaranya : 1. Telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi tahun 2016, dari sebelumnya sebesar Rp. 1.870.000,- menjadi 2.085.050,- dengan kenaikan sebesar 1,5 persen, dengan setidaknya ada 8 (delapan) faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu : Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, kebutuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, PDRB, produktivitas, upah provinsi tetangga dan kemampuan perusahaan. 2. Telah ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) di daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2016, yaitu : - Kota Banjarmasin sebesar Rp. 2.105.000,-
84.91
- Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 2.100.000,- Kabupaten Kotabaru sebesar Rp. 2.200.000,3. Telah ditetapkannya Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2016, yaitu : - Sektor Pertambangan Batubara Rp. 2.100.000,- Sektor Industri makanan dan minuman Rp. 2.100.000,- Sektor Perbankan Rp. 3.074.500,- Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Rp. 2.090.000,4. Dapat membebaskan 6 (enam) Warga Negara Indonesia Kalimantan Selatan dari hukuman pancung pada tanggal 3 Juni 2015 dan dikembalikan ke keluarganya di Kalimantan Selatan. 5. Peningkatan
kesejahteraan
transmigran
dan
pendapatan
rata-rata
transmigran melalui pemilihan transmigran teladan setiap tahun
dan
Kalimantan Selatan berhasil mendapatkan Transmigrasi Award 2015.
E. Kendala/Hambatan Pelaksanaan 1. Kendala/Hambatan Pelaksanaan
Dalam rangka merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2015, terdapat beberapa kendala yang cukup berpengaruh yakni : a. Minimnya tenaga fungsional ketenagakerjaan seperti Pengantar Kerja, Mediator , Pengawas dan Instruktur, baik ditingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota. b. Fasilitasi pengurusan sertifikat tanah transmigrans tidak sesuai target dikarenakan sulitnya melakukan verifikasi data objek dan subjek tanah transmigrans akibat dari peralihan hak yang berganti-ganti
secara illegal serta adanya aturan di BPN setempat yang ketat terkait dengan proses sertifikasi itu sendiri.
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2015, telah sesuai dengan apa yang ditargetkan, bahkan terdapat beberapa indikator-indikator kinerja yang melampaui target yang ditetapkan. Pada penyusunan LAKIP tahun 2015 ini telah mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015, dimana telah diselaraskan dengan Review Renstra. Dalam penyusunan LAKIP ini merupakan hasil kerja sama yang baik diantara seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 terhadap 11 (sebelas) sasaran strategis yang diukur dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja tersebut, terdapat 21 (dua puluh satu)
indikator dengan kategori sangat tinggi, terdapat 3 (tiga) indikator
kinerja dengan kategori tinggi, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan kategori sedang, terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori rendah. Begitu juga dalam hal pencapaian target RPJM yaitu: Persentase Kelulusan BLK yang Bekerja, Persentase Penduduk yang bekerja, Persentase Pengurangan Pengangguran Terbuka dan Persentase Partisipasi Angkatan Kerja seluruhnya menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja yang sangat tinggi,
karena semuanya telah dapat melapaui target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja selama 5 (lima) tahun capaian RPJM tahun 2011-2015 yaitu :
Kinerja RPJM Bidang Ketenagakerjaan Persentase Kelulusan BLK yang Bekerja
2011
2012
2013
2014
2015
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
93.22
26,8
93.26
29,80
93.30
10,00
93.34
56,25
93.38
1.783.8 1.812.3 1.841.3 1.870.8 1.900.7 Jumlah/Persentase 08 org 49,39 49 org 49,00 44 org / 96,10 05 org 95,97 38 org/ Penduduk yang /70.18 /70.83 71.50 /72.17 Bekerja Persentase Pengurangan 6.7 5,62 6.69 4,32 6.67 3,90 6.65 6,67 6.62 Pengangguran Terbuka Persentase Partisipasi 70.42 70,68 71.09 71,24 71.76 71,90 72.43 72,95 73.03 Angkatan Kerja
47,00
95,17
4,83
73,21
Dari Evaluasi dan Analisis Kinerja, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk untuk memastikan peningkatan pencapaian kinerja dan peningkatan pelayanan publik yang semakin baik. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penilaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan se-Indonesia, Kalimantan Selatan memperoleh peringkat ke 12 dari 34 Provinsi.
