DAFTAR ISI BOARD MANUAL

DAFTAR ISI BOARD MANUAL PENGANTAR CHARTER KOMISARIS 1. Keanggotaan dan Komposisi 2. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas 3. Hak dan Wewenangq 4. Tugas dan Kewajiban 5. Rapat Komisaris dan Pengambilan Keputusan 6. Pendelegasian Wewenang 7. Pembagian Tugas 8. Independensi 9. Benturan Kepentingan 10. Komite-Komite Komisaris 11. Komunikasi 12. Penetapan Rencana Kerja dan Evaluasi Kinerja 13. Hubungan Kerja Komisaris dan Direksi CHARTER DIREKSI 1. Keanggotan dan Komposisi 2. Periode Jabatan 3. Program Pengenalan 4. Hak dan Wewenang Direksi 5. Tugas dan Kewajiban 6. Rapat Direksi dan Pengambilan Keputusan 7. Pendelegasian Wewenang 8. Pembagian Tugas 9. Independensi 10. Benturan Kepentingan 11. Penetapan Target dan Evaluasi Kinerja 12. Hubungan Kerja Direksi dan Komisaris

1 1 1 1 2 5 6 6 6 6 7 8 8 8 10 10 10 11 12 12 15 17 18 22 22 23 23

PENGANTAR Sudah menjadi komitmen bersama seluruh organ perusahaan baik Komisaris dan Direksi maupun karyawan PT Indofarma (Persero), Tbk untuk menerapkan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang baik - GCG) di PT. Indofarma (Persero), Tbk. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menerapkan setiap prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, integritas dan fairness) dalam mengelola perusahaan seperti dalam hal penyusunan dan pelaksanaan strategi, kebijakan dan pedoman-pedoman yang ada di perusahaan dalam mencapai tujuan, misi dan visi perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik antara lain memerlukan pemahaman dan kejelasan mengenai wewenang, tugas dan tanggung jawab serta hubungan kerja antara masing-masing fungsi di Perusahaan khususnya Komisaris dan Direksi. Dengan adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan hubungan kerja antara Komisaris dengan Direksi dalam rangka mengelola Perseroan menjadi lebih efektif dan produktif sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sehingga dapat tercipta kinerja Perseroan yang lebih baik dan pada akhirnya dapat memaksimalkan nilai Perseroan. Untuk itu diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi

dalam rangka mencapai Visi dan Misi

Perseroan yang selanjutnya disebut Charter Komisaris dan Charter Direksi. Pedoman ini memuat hak dan wewenang, tugas dan kewajiban serta pola hubungan kerja antara Komisaris dengan Direksi yang bersifat fleksibel dan dinamis sehingga dapat dilakukan perbaikan seperlunya sesuai dengan kondisi dan perkembangan Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan bersama Komisaris dan Direksi. Diharapkan Pedoman ini dapat dipergunakan oleh Komisaris dan Direksi sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip GCG.

©Board Manual PT. Indofarma (Persero), Tbk

CHARTER KOMISARIS PT INDOFARMA (Persero) Tbk Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dan apabila diperlukan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. 1. Keanggotaan dan Komposisi Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS, dengan jumlah minimal 2 (dua) orang, atau disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Minimal 30 % dari anggota Komisaris merupakan komisaris independen. 2. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas 2.1 Program

pengenalan

bagi

Komisaris

dilakukan

untuk

memberikan

pemahaman mengenai segala aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawab Komisaris serta untuk menyamakan persepsi tentang corporate governance di PT Indofarma (Persero) Tbk, sehingga Komisaris yang baru dapat segera memberikan kontribusi kepada Perseroan. 2.2 Komisaris Utama bertanggung jawab untuk memberikan dan melaksanakan program pengenalan bagi Komisaris baru. 2.3 Komisaris Utama dapat mendelegasikan program pengenalan tersebut kepada Direktur Utama atau Direktur lain yang ditunjuk apabila berhalangan. 2.4 Program pengenalan perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, pengkajian dokumen atau bentuk lainnya. 2.5 Materi program pengenalan minimal harus mencakup tentang: a. prinsip dan praktik corporate governance di PT Indofarma (Persero) Tbk b. pengenalan mengenai perseroan termasuk visi, misi, strategi, kinerja, risiko, dan perkembangan terakhir perseroan c. Peran, tugas dan tanggung jawab dewan Komisaris d. perkenalan dengan para manajer dan kunjungan ke masing-masing unit perseroan. 3. Hak dan Wewenang Dalam menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Komisaris berhak dan berwenang untuk: 3.1 Meminta dan mendapatkan penjelasan dari Direksi mengenai permasalahan yang terkait dengan perseroan, 3.2 Meminta dan mendapatkan penjelasan dari Direksi atas segala tindakan dan keputusan Direksi mengenai perseroan, 3.3 Meminta dan mendapatkan bantuan tenaga ahli atas beban perseroan, BOARD MANUAL PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk.

1

3.4 Menetapkan jenis transaksi dan besarannya yang memerlukan persetujuan Komisaris sebelum dilaksanakan oleh Direksi, 3.5 Mendapatkan laporan Direksi secara berkala menyangkut kinerja perseroan, 3.6 Mendapatkan laporan Direksi mengenai program tahunan pengembangan Sumber

Daya

Manusia

(termasuk

didalamnya

suksesi

manajer

kunci),

pertanggungjawaban manajemen risiko, dan laporan kinerja teknologi informasi

dan

bidang-bidang

lainnya

yang

dipandang

penting

bagi

keberhasilan perseroan, 3.7 Mengatur pembagian kerja dan mekanisme pengambilan keputusan di antara anggota Komisaris dengan tetap memperhatikan aturan / ketentuan yang ada, 3.8 Membentuk sekretariat dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas Komisaris dan mengadministrasikan dokumen Komisaris, 3.9 Membentuk Komite-komite yang berfungsi membantu Dewan Komisaris di bidang Audit, Risiko, Kepatuhan, GCG, Nominasi dan Remunerasi. 3.10 Melakukan wewenang lain yang dilimpahkan oleh RUPS dan Anggaran Dasar, 3.11 Memperoleh uang jasa/ honorarium, fasilitas dan tunjangan, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. 4. Tugas dan Kewajiban Dalam rangka menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Komisaris berkewajiban untuk: 4.1 Melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku diantaranya: a. mengesahkan RKAP dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tahun anggaran perseroan berjalan b. mengawasi pelaksanaan RKAP dan menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS c. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh d. memberikan

pendapat

dan

saran

kepada

RUPS

mengenai

setiap

persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan e. Mengusulkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan kepada RUPS f.

memberikan

tanggapan

atas

laporan

berkala

Direksi

(triwulanan,

semesteran dan tahunan)

BOARD MANUAL PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk.

2

g. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. 4.2 Melaksanakan

semua

ketentuan

UU

Perseroan

Terbatas

diantaranya

melaporkan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan dan perseroan lain kepada perseroan. 4.3 Melaksanakan

semua

ketentuan

Bapepam

yang

berlaku

diantaranya

melaporkan kepemilikan dan perubahan kepemilikan sahamnya di perseroan paling lambat 10 hari setelah transaksi kepada Bapepam. 4.4 Melaksanakan ketentuan KepMen 117 diantaranya memantau keefektifan praktik GCG yang diterapkan perseroan. 4.5 Melaksanakan kewajiban lainnya seperti: a. memberikan masukan dan arahan mengenai visi, misi dan strategi perseroan b. memberikan arahan dan masukan dalam proses penyusunan RJPP dan RKAP c. mengesahkan RJPP yang disampaikan oleh Direksi dan mengawasi pelaksanaannya d. mengesahkan perubahan struktur organisasi yang diusulkan oleh Direksi e. memastikan kepatuhan perseroan terhadap peraturan perundangan. f.

mengevaluasi dan menyetujui transaksi-transaksi yang harus mendapat persetujuannya sesuai kesepakatan antara Direksi dan Komisaris.

g. memberikan

masukan

terhadap

kebijakan

manajemen

risiko

dan

memantau pelaksanaan kebijakan tersebut. h. memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi dan finansial perseroan. i.

mengajukan nominasi Direksi dan Komisaris untuk masa jabatan berikutnya atau untuk mengisi jabatan yang lowong kepada RUPS

j.

melaksanakan

tugas

pengawasan

lainnya

yang

ditetapkan

dalam

Anggaran Dasar Perseroan, ketetapan RUPS dan ketentuan perundangundangan lainnya. k.

Rapat Komisaris setiap waktu

berhak memberhentikan untuk sementara

waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. l.

Mengelola kegiatan komite-komite sebagai perangkat Dewan Komisaris

5. Rapat Komisaris dan Pengambilan Keputusan


3

5.1 Rapat Komisaris merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan tanggung jawab Komisaris. 5.2 Rapat Komisaris terdiri dari Rapat Komisaris yang khusus dihadiri oleh seluruh Komisaris PT Indofarma (Persero) Tbk tanpa kehadiran pejabat lainnya, dan Rapat Komisaris yang diperluas yaitu rapat Komisaris dengan mengundang Direksi atau pejabat lainnya. 5.3 Rapat Komisaris pada prinsipnya harus dilaksanakan minimal satu bulan sekali. 5.4 Di samping itu, rapat Komisaris dapat dilakukan apabila: a. Dianggap perlu oleh Komisaris utama b. Dianggap perlu oleh 1/3 dari jumlah Komisaris c. Atas permintaan tertulis keputusan rapat Direksi d. Atas permintaan Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% dari jumlah saham beredar. 5.5 Komisaris menetapkan tata tertib Rapat Komisaris dan Rapat Komite-Komite Komisaris serta dibuat surat keputusannya sehingga dapat dijadikan pedoman setiap kali Komisaris melakukan rapat. 5.6 Agenda, Materi, dan Risalah Rapat a. Agenda rapat Komisaris disusun berdasarkan masukan dari masing-masing Komisaris. b. Undangan

rapat

Komisaris

disiapkan

oleh

Sekretaris

Komisaris

atas

permintaan Komisaris Utama yang isinya antara lain menyebutkan waktu, tempat, dan agenda rapat. c. Undangan rapat berikut materi rapat disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat. d. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris utama. e. Seluruh Komisaris diharapkan dapat hadir dalam setiap rapat Komisaris. Apabila berhalangan, seorang anggota Komisaris dapat memberikan kuasa kepada Komisaris lainnya dengan surat kuasa dan seorang Komisaris hanya dapat mewakili satu orang Komisaris lainnya. f.

Setiap Komisaris menyampaikan kajian atau masukan terhadap materi rapat dan disampaikan kepada Komisaris Utama.

g. Hasil kajian atau masukan terhadap materi rapat dibahas dalam Rapat Komisaris untuk diperoleh kesepakatan h. Komisaris Utama merumuskan kesimpulan hasil rapat. i.

Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komisaris dituangkan dalam risalah rapat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh ketua rapat.


4

j.

Risalah

rapat

Komisaris

mencantumkan

pendapat

yang

berbeda

(dissenting comments) dengan keputusan rapat, apabila disertai alasan yang kuat dan didasarkan atas argumentasi yang sehat, profesional, dan tidak mengandung conflict of interest. k.

Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dalam rapat. Sedangkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris maka risalah rapat tidak perlu ditandatangani.

l.

Setiap anggota Komisaris, baik yang hadir atau yang tidak hadir dalam rapat, berhak menerima salinan risalah rapat Komisaris untuk memberikan pendapat dan atau tanggapan terhadap apa yang tercantum dalam risalah rapat tersebut.

m. Risalah rapat Komisaris merupakan bukti yang sah mengenai keputusan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan n. Risalah rapat yang asli dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh sekretaris perseroan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Komisaris dan Direksi. 5.7 Pengambilan Keputusan a. Rapat Komisaris sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) anggota Komisaris . b. Keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. c. Apabila

mufakat

tidak

dicapai,

maka

keputusan

diambil

dengan

penghitungan suara. d. Untuk penghitungan suara, satu Komisaris mempunyai satu suara, ditambah satu suara untuk Komisaris yang diwakilinya. e. Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan lisan. Namun demikian, dalam pengambilan keputusan mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari peserta rapat. f.

Dalam pemungutan suara, apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak. Namun demikian, apabila kondisi tersebut terjadi dalam pemungutan suara mengenai diri orang maka ketua rapat yang akan mengambil keputusan akhir.

g. Keputusan diambil apabila jumlah suara yang mendukung lebih dari setengah suara yang sah. h. Suara blanko dianggap suara yang tidak setuju sedangkan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.


5

i.

Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

j.

Setiap keputusan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

6. Pendelegasian Wewenang 6.1 Kewenangan Komisaris bersifat kolegial. 6.2 Dewan Komisaris dapat mendelegasikan kewenangan kepada seorang Komisaris melalui Rapat Komisaris 6.3 Dalam hal seluruh posisi Direksi perseroan kosong, maka untuk sementara Komisaris berwenang menjalankan pekerjaan Direksi, namun terbatas hanya pada kegiatan yang berkaitan dan yang sedang berjalan. 6.4 Selambatnya dalam waktu 60 hari setelah terjadi lowongan tersebut di atas, Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. 6.5 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas strategi dan kebijakan perseroan. Operasionalisasi strategi dan kebijakan perseroan didelegasikan kepada Direksi dan jajarannya. 6.6 Penghapusan aset antara lain piutang dan persediaan, penambahan hutang dalam jumlah besar, realisasi investasi, dan rasionalisasi karyawan harus diputuskan oleh Dewan Komisaris. 7. Pembagian Tugas 7.1 Pembagian tugas Komisaris dilakukan oleh Komisaris dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki. 7.2 Komisaris 1 membidangi Good Corporate Governance, manajemen risiko, dan remunerasi. 7.3 Komisaris 2 membidangi keuangan dan audit. 7.4 Komisaris Utama bertugas mengkoordinasikan seluruh tugas komisaris. 8. Independensi Untuk menjaga independensi dan obyektivitasnya, setiap Komisaris yang memiliki potensi untuk menghadapi benturan kepentingan diharuskan untuk tidak ikut serta dalam pemberian suara atau proses pengambilan keputusan dalam masalah terkait. 9. Benturan kepentingan


6

9.1 Komisaris

harus

menghindari

adanya

benturan

kepentingan

dalam

melaksanakan tugasnya. 9.2 Setiap anggota Komisaris yang berada pada kondisi yang berpotensi terjadinya

benturan

kepentingan

melaporkan

kondisi

tersebut

kepada

Komisaris Utama. 9.3 Dalam hal Komisaris Utama yang berada pada kondisi yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan, maka Komisaris Utama tidak dalam posisi sebagai pengambil keputusan. 9.4 Kondisi yang berpotensi benturan kepentingan tersebut diungkapkan dalam notulen rapat. 9.5 Komisaris wajib mengisi daftar khusus yang berisi kepemilikan sahamnya dan keluarganya (sedarah dan semenda) pada perseroan lain 10. Komite-komite Komisaris Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya , komisaris membentuk komitekomite komisaris antara lain komite audit; komite GCG, nominasi dan remunerasi. 10.1 Komite Audit Berdasarkan undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN wajib membentuk Komite Audit. a. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam bidang keuangan dan audit. b. Komite audit diketuai Komisaris Independen dan beranggotakan sekurangkurangnya 2 (dua) orang tenaga profesional yang independen. c. Komite Audit bersifat Independen atau mandiri dan tidak dipengaruhi oleh manajemen baik dalam pelaksanaan tugas serta dalam pelaporannya. d. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). e. Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berwenang untuk : •

Memperoleh informasi yang diperlukan secara legal dan etis baik dari pihak internal maupun eksternal. Di dalam hal memperoleh informasi dari pihak internal berkaitan dengan catatan keuangan, dana, kepegawaian,

aset

dan

sumber

daya

perusahaan

lainnya

dilaksanakan sepengetahuan Direksi. •

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Komite Audit dapat bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal

•

Komite Audit dapat diberi tambahan fungsi untuk bidang Kepatuhan dan Risiko


7

•

Komite Audit berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dapat memperoleh masukan atau rekomendasi dari para profesional diluar Perusahaan yang berkaitan dengan tugasnya.

10.2 Komite GCG, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris, selain diwajibkan untuk membentuk Komite Audit, juga dapat mempertimbangkan untuk membentuk komite lain antara lain Komite GCG, Nominasi dan Remunerasi guna menunjang pelaksanaan tugasnya. a. Komite GCG, Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan

Komisaris

dalam

mengawasi

berjalannya

good

corporate

governance dan dalam hal menentukan kriteria dan memberikan penilaian dalam proses pemilihan/penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan masukan mengenai remunerasi komisaris dan direksi. b. Komite GCG, Nominasi dan Remunerasi bersifat independen tidak dipengaruhi oleh manajemen, baik dalam pelaksanaan tugas dan pelaporannya. c. Komite GCG, Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 11. Komunikasi 11.1 Selain Rapat Komisaris, komunikasi diantara Komisaris dapat dilakukan secara tertulis melalui surat, memo atau dokumen. 11.2 Sekretaris Perseroan mengadministrasikan surat, memo dan dokumen lainnya yang merupakan hasil komunikasi antara Komisaris dengan Direksi, atau Pemegang Saham. 12. Penetapan Rencana Kerja dan Evaluasi Kinerja 12.1 Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun. 12.2 Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tersebut secara self-assessment. 13. Hubungan Kerja Komisaris dan Direksi 13.1 Hubungan kerja Komisaris dan Direksi didasarkan pada prinsip keterbukaan dan saling menghormati. 13.2 Setiap hubungan Direksi dan Komisaris dalam rangka tugas dan tanggung jawab masing-masing merupakan hubungan yang bersifat formal. 13.3 Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan tetapi tidak mengikat sebelum diputuskan dalam rapat Komisaris dan Direksi. 13.4 Informasi yang diminta oleh Komisaris dari Direksi hanya yang terkait dengan dan untuk kepentingan perseroan.


8

13.5 Direksi dapat menolak permintaan informasi

oleh Komisaris jika informasi

tersebut tidak terkait dengan tanggung jawab Direksi. 13.6 Dewan Komisaris dapat berkomunikasi dengan manajemen di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi.

---------- ooo O ooo ----------


9

CHARTER DIREKSI PT INDOFARMA (Persero) Tbk Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Kebijakan Umum yang ditetapkan dalam RUPS. 1.

Keanggotaan dan Komposisi Direksi PT Indofarma berjumlah 5 orang

terdiri dari Direktur Utama, Direktur

Keuangan, Direktur Pemasaran, Direktur Produksi, serta Direktur Umum dan SDM atau sesuai dengan ketetapan RUPS. 2.

Periode Jabatan 2.1

Periode jabatan Direktur adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diangkat oleh RUPS

2.2

Jabatan Direktur akan berakhir jika: a. Masa jabatan berakhir b. Berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena pengunduran diri atau meninggal dunia atau diberhentikan oleh RUPS atau tidak lagi memenuhi

persyaratan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku. 2.3

RUPS dapat memberhentikan jabatan Direktur sewaktu-waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan pemberhentian, setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dan hadir di RUPS yang diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian tersebut

2.4

Jika RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pemberhentian paruh waktu tersebut dinyatakan batal

2.5

Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Direktur, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan

2.6

Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan dari tindakan tersebut

2.7

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris diwajibkan memanggil RUPS yang akan memutuskan apakah Direktur yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, sedangkan yang


10

diberhentikan sementara tersebut diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri 2.8

Jika RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh), maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal

2.9

Direktur

berhak

mengundurkan

diri

dari

jabatannya

dengan

memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya 2.10 Direktur yang mengundurkan diri dan atau berhenti sebelum maupun setelah masa jabatan berakhir, kecuali karena meninggal dunia, tetap berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakantindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS 2.11 Apabila seorang Direktur berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan Direktur yang digantikannya, kecuali RUPS menetapkan lain 2.12 Dalam hal terdapat penambahan jumlah Direktur, maka masa jabatan Direktur tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur lainnya yang telah ada, kecuali RUPS menetapkan lain 2.13 Setelah masa jabatannya berakhir, Direktur dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Penunjukan kembali akan ditentukan berdasarkan kesesuaian profil Direktur dengan kebutuhan Perusahaan. 3.

Program Pengenalan 3.1

Program pengenalan bagi Direksi baru dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai segala aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawab Direksi serta untuk menyamakan persepsi tentang corporate governance di PT Indofarma (Persero) Tbk, sehingga Direksi yang baru dapat segera menjalankan tugasnya dan memberikan kontribusi kepada Perseroan.

3.2

Direktur Utama bertanggung jawab untuk memberikan dan melaksanakan program pengenalan bagi Direksi baru.

3.3

Apabila Direktur Utama berhalangan maka tanggung jawab tersebut beralih kepada Komisaris Utama atau Direktur lain yang ditunjuk.

3.4

Materi yang diberikan untuk program pengenalan distandarisasi dan didokumentasikan dengan baik, serta diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan dan perkembangan perseroan maupun lingkungan stratejiknya.


11

3.5

Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan,

pengkajian

dokumen atau bentuk lainnya. 3.6

Materi program pengenalan minimal harus mencakup tentang: a. prinsip dan praktik corporate governance di PT Indofarma (Persero) Tbk b. perseroan

termasuk

visi,

misi,

strategi,

kinerja,

risiko,

dan

perkembangan terakhir perseroan. c. peran, tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum d. pengenalan tugas dan tanggung jawab direktur baru sehubungan dengan tugas teknis yang menjadi tanggungjawabnya e. perkenalan dengan para manajer dan kunjungan ke unit organisasi. 4.

Hak dan Wewenang Direksi Direksi berhak dan berwenang untuk: 4.1

Mewakili Perseroan dalam hal: •

di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian

•

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan,

•

menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

4.2

Menerima gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.

4.3

Menetapkan remunerasi seluruh karyawan perseroan.

4.4

Menentukan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi seluruh karyawan perseroan.

5.

Tugas dan Kewajiban 5.1

Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk tercapainya tujuan perseroan dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

5.2

Tugas

dan

Kewajiban

Direksi

dalam

memimpin,

mengurus

dan

mengendalikan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan adalah: a. Melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar diantaranya: •

Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.

•

Menyiapkan pada waktunya rancangan rencana kerja dan anggaran perseroan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tahun anggaran

berjalan

dan

selanjutnya

disampaikan

kepada

Komisaris untuk mendapatkan pengesahan. BOARD MANUAL PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk.

12

•

Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani

bersama

Komisaris

kepada

RUPS

untuk

memperoleh pengesahan. •

Menyampaikan

laporan

berkala

(triwulanan

dan

tahunan)

kepada Komisaris selambat-lambatnya satu minggu sebelum batas waktu penyerahan kepada otoritas pasar modal, serta pada setiap waktu yang diperlukan untuk menginformasikan perkembangan Perseroan. •

Memberikan

penjelasan

tentang

keadaan

dan

jalannya

perseroan kepada RUPS dan mempertanggung jawabkannya. b. Melaksanakan

semua

kewajiban

yang

diatur

dalam

UU

PT

diantaranya: •

Melaporkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan lain untuk dicantumkan dalam Daftar Khusus.

c. Melaksanakan semua kewajiban yang diatur dalam UU BUMN diantaranya: •

Menyiapkan

rancangan

rencana

jangka

panjang

yang

merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan menyampaikan kepada Komisaris untuk mendapatkan pengesahan d. Melaksanakan

semua

ketentuan

Bapepam

yang

berlaku

diantaranya: •

Menyampaikan laporan keuangan berkala (semesteran) serta laporan-laporan lainnya yang ditentukan kepada Bapepam.

•

Menyiapkan laporan tahunan untuk Pemegang Saham paling lambat 14 hari sebelum RUPS.

•

Mengumumkan laporan keuangan audited pada 2 (dua) buah surat kabar berskala nasional.

•

Melaporkan kepemilikan dan perubahan kepemilikan saham paling lambat 10 hari setelah transaksi kepada Bapepam.

•

Melaporkan peristiwa, informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai saham atau keputusan investasi pemodal kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan atau terjadinya peristiwa.

e. Melaksanakan kewajiban lainnya seperti:


13

•

Menetapkan ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja Kunci) yang jelas dan berimbang baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian visi, misi dan tujuan perseroan.

•

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RKAP termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan serta menindaklanjuti penyimpangan terhadap target.

•

Menyusun Pedoman Manajemen Risiko, serta melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisaris.

•

Membangun teknologi informasi perseroan yang selaras dengan strategi perseroan.

•

Menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku melalui sistem akuntansi termasuk pembukuan dan administrasi perseroan yang didasarkan atas pengendalian internal yang handal.

•

Menindaklanjuti temuan-temuan audit SPI, Komite Audit dan Auditor Eksternal.

•

Melaporkan tindak lanjut atas temuan-temuan audit Komite Audit dan Auditor Eksternal kepada Komisaris.

•

Meminta persetujuan Komisaris atas transaksi atau tindakan yang telah disepakati bersama selain yang diatur dalam Angaran Dasar.

•

Mengusulkan

struktur

organisasi

secara

jelas

berikut

tugas,

tanggung jawab dan wewenang manajemen pada tingkat/level manajer kepada Komisaris. •

Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Komisaris misalnya

program

Manusia

(termasuk

tahunan di

pengembangan

dalamnya

suksesi

Sumber

manajer

Daya kunci),

pertanggung jawaban manajemen risiko, dan laporan kinerja teknologi informasi serta bidang-bidang lainnya yang dipandang penting bagi keberhasilan perseroan. •

Memberikan informasi tentang program stock option plan dan rencana pemberian hak opsi saham karyawan kepada karyawan.

•

Meminta persetujuan RUPS setiap rencana pemberian hak opsi saham karyawan dan penambahan jumlah saham yang beredar.

•

Memberikan sosialisasi tentang rencana dan atau kebijakan baru yang akan diterapkan kepada setiap karyawan.


14

•

Menjalankan keputusan

kewajiban yang

lainnya

ditetapkan

sesuai RUPS,

Anggaran dan

Dasar,

peraturan

perundangundangan lainnya. 6.

Rapat Direksi dan Pengambilan Keputusan 6.1

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan setiap Direksi yang hadir dan atau diwakili berhak memberikan suaranya dalam rapat tersebut.

6.2

Rapat Direksi hendaknya dirancang agar menjadi forum pengambilan keputusan yang transparan, sehat dan bertanggung jawab.

6.3

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu minimal satu minggu sekali. Di samping itu, rapat Direksi dapat dilakukan: a. atas permintaan Direktur Utama b. atas usul sekurang-kurangnya lebih dari 1/3 dari jumlah anggota Direksi. c. atas permintaan rapat komisaris.

6.4

Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi dan atau pejabat lain yang diundang oleh Direksi.

6.5

Pemanggilan rapat a. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama berhalangan maka pemanggilan rapat dilakukan oleh Direksi lain yang ditunjuk. b. Pemanggilan rapat harus mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat.

6.6

Agenda, Materi dan Notulen Rapat Direksi a. Agenda rapat disiapkan dalam bentuk tertulis oleh sekretaris perseroan atas masukan dari Direksi dan atau sesuai permintaan dari Komisaris. b. Materi rapat/bahan pendukung untuk pengambilan keputusan dalam rapat disesuaikan dengan agenda rapat dan dibagikan 2 (dua) hari kerja sebelum rapat Direksi atau pada saat undangan rapat dibagikan. c. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Bila Direktur Utama berhalangan maka rapat Direksi dipimpin oleh Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama. d. Direksi yang berhalangan hadir dalam rapat dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada Direksi lainnya, dan seorang Direksi hanya dapat menerima kuasa dari satu orang Direksi.


15

e. Setiap Direksi menyampaikan kajian atau masukan terhadap materi rapat dan disampaikan kepada Direktur Utama. f.

Hasil kajian atau masukan terhadap materi rapat dibahas dalam Rapat Direksi untuk diperoleh kesepakatan.

g. Direktur Utama (pimpinan rapat) merumuskan kesimpulan hasil rapat. h. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat berikut perbedaan pendapat yang muncul dalam rapat (kalau ada) harus dibuat risalah rapatnya. i.

Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.

j.

Notulen rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh Direksi yang hadir dalam rapat guna memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut.

k.

Risalah rapat yang asli didokumentasikan dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh sekretaris perseroan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Komisaris dan Direksi.

6.7

Pengambilan Keputusan a. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sekurangnya 1/2 dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah. b. Keputusan rapat Direksi diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari jumlah suara yang sah. d. Apabila suara setuju dan menolak seimbang maka usul tersebut ditolak, kecuali mengenai perorangan akan diputuskan oleh ketua rapat. e. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk Direksi yang diwakilinya. f.

Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan untuk hal lainnya dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

g. Suara blanko dianggap tidak setuju. h. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan ketentuan semua Direksi telah diberitahu secara tertulis BOARD MANUAL PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk.

16

mengenai usul keputusan

dimaksud dan semua anggota Direksi

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. i.

Segala

sesuatu

yang

telah

diputuskan

dalam

rapat

harus

dilaksanakan secara konsisten. 6.8

Rapat Direksi dalam hal Direktur Utama berhalangan: a. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir dalam rapat direksi, pengambilan keputusan tetap dapat dilakukan untuk hal-hal yang bersifat rutin dan operasional. b. Pembahasan permasalahan yang bersifat strategis dicatat untuk disampaikan dan diputuskan dalam rapat direksi berikutnya yang dipimpin oleh Direktur Utama.

7.

Pendelegasian Wewenang 7.1

Pendelegasian

wewenang

Direksi

tidak

menghilangkan

sifat

pertanggungjawaban kolegial Direksi. 7.2

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi.

7.3

Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, salah seorang Direktur yang paling lama dalam masa jabatannya berwenang bertindak atas nama Direksi dan mewakili perseroan.

7.4

Dalam hal tidak terdapat Direksi yang paling lama dalam masa jabatannya, Direktur yang tertua usianya berwenang bertindak atas nama Direksi dan mewakili perseroan.

7.5

Pendelegasian wewenang Direksi kepada anggota Direksi lainnya di luar yang diatur anggaran dasar dilakukan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan struktur organisasi.

7.6

Dalam hal seorang anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun, wewenang direktur yang bersangkutan dikembalikan kepada Direktur Utama.

7.7

Direktur Utama menetapkan pengambilalihan tanggung jawab dan wewenang direktur yang berhalangan kepada anggota Direksi lainnya.

7.8

Pendelegasian wewenang Direksi kepada Pejabat di bawahnya dapat dilakukan antara lain melalui surat keputusan, surat edaran, pemberian kuasa langsung, pemberian kuasa kepada jabatan ex officio.


17

7.9

Direksi menetapkan batasan wewenang pejabat satu tingkat dibawahnya. Transaksi dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000 dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah Direksi.

8.

Pembagian Tugas 8.1

Pembagian tugas setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

8.2

Direktur Utama memiliki tugas sebagai berikut: a. Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi pokok Direksi dalam pengelolaan perseroan. b. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas Direktur lainnya. c. Memastikan bahwa pengelolaan perseroan sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. d. Mengarahkan,

mengembangkan

dan

menetapkan

strategi

pengelolaan Perseroan secara menyeluruh. e. Memastikan tindak lanjut temuan SPI dan auditor eksternal telah dilaksanakan. f.

Memantau pelaksanaan RJPP dan RKAP.

g. Membangun sistem pengendalian internal korporat yang handal. h. Memastikan bahwa risiko telah dikelola sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. i.

Memastikan bahwa transaksi atau tindakan yang memerlukan persetujuan

Komisaris

dijalankan

setelah

ada

persetujuan

dari

Komisaris. j.

Memastikan bahwa indikator kinerja kunci untuk masing-masing direktorat dan korporat telah sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan.

k.

Menyampaikan laporan-laporan yang telah ditentukan kepada Komisaris, Pemegang Saham dan Bapepam.

l. 8.3

Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS.

Direktur Keuangan memiliki tugas pokok sebagai berikut: a. Mengembangkan,

menyelenggarakan

dan

mengendalikan

pengelolaan keuangan Perseroan sesuai dengan arah, sasaran serta strategi bisnis perseroan yang telah ditetapkan. b. Memastikan keuangan perseroan telah dikelola dengan baik. c. Memastikan penerbitan laporan keuangan yang akurat, handal dan tepat waktu.


18

d. Memastikan pengembangan aplikasi teknologi informasi selaras dengan strategi perusahaan e. Memastikan pengembangan pengendalian internal yang handal di bidang keuangan, akuntansi dan aplikasi teknologi informasi. 8.4

Direktur Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan hal-hal sebagai berikut: a. sistem

akuntansi

yang

dikembangkan

sesuai

dengan

standar

akuntansi keuangan. b. pembukuan dan administrasi keuangan perseroan didasarkan atas pengendalian internal yang handal. c. kebijakan operasional akuntansi dan keuangan telah disusun. d. laporan keuangan bulanan, triwulanan dan tahunan telah disusun. e. RKAP disiapkan, disusun dan dievaluasi secara terpadu dengan unitunit kerja terkait. f.

laporan realisasi RKAP disiapkan dan disusun secara terpadu dengan unit-unit kerja terkait.

g. dilakukannya kajian atas risiko-risiko dibidang keuangan dan teknologi informasi h. Standard

and

Operating

Procedures

yang

terkait

dengan

pengelolaan keuangan dan teknologi informasi telah disusun. i.

dilakukannya

pemantauan

dan

evaluasi

terhadap

penerapan

teknologi informasi yang terintegrasi. j.

penyusunan indikator kinerja kunci di bidang keuangan, akuntansi dan teknologi informasi.

k.

pembuatan

laporan

yang

diperlukan

dan

menyampaikannya

kepada Direktur Utama. 8.5

Direktur Pemasaran memiliki tugas pokok sebagai berikut: a. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan perseroan. b. Membina,

menyelenggarakan

dan

mengendalikan

pemasaran

Perseroan sesuai dengan arah, sasaran serta strategi bisnis perseroan yang telah ditetapkan. 8.6

Direktur Pemasaran memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan dilakukannya hal-hal sebagai berikut:: a. penyusunan dan penetapan rencana stratejik pemasaran. b. penyusunan dan penetapan kebijakan pemasaran. c. pengembangan pemasaran dengan menjalin kemitraan baik dari dalam maupun luar negeri.


19

d. riset pasar untuk mencari peluang pemasaran dilakukan. e. koordinasi dengan Direktorat Produksi. f.

pelaporan hasil kegiatan pemasaran secara berkala kepada Direktur Utama.

g. kajian risiko di bidang pemasaran. h. penyusunan indikator kinerja kunci di bidang pemasaran. i.

pembuatan

laporan

yang

diperlukan

dan

menyampaikannya


Direktur Produksi memiliki tugas pokok sebagai berikut: a. Bertanggung

jawab

atas

terselenggaranya

kegiatan

produksi

perseroan. b. Membina,

menyelenggarakan

dan

mengendalikan

produksi

Perseroan sesuai dengan arah, sasaran serta strategi bisnis perseroan yang telah ditetapkan. 8.8

Direktur Produksi memiliki tugas

dan tanggung jawab memastikan

dilakukannya hal-hal sebagai berikut: a. Penyusunan dan penetapan rencana stratejik produksi. b. Penyusunan dan pentapan kebijakan produksi. c. koordinasi dengan direktorat Pemasaran dalam hal penyusunan rencana produksi. d. penelitian

dan

pengembangan

produk

sesuai

dengan

kebutuhan/permintaan pasar. e. Pengendalian mutu produk. f.

pembuatan rencana pengembangan, investasi dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan pabrik.

g. Penyusunan standard and operating procedures terkait dengan proses produksi. h. kajian risiko-risiko di bidang produksi. i.

penyusunan indikator kinerja kunci di bidang produksi.

j.

pembuatan

laporan

yang

diperlukan

dan

menyampaikannya


Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia memiliki tugas pokok sebagai berikut: a. Merencanakan

kebutuhan

pegawai,

membina

dan

menyelenggarakan administrasi kepegawaian, perencanaan karir karyawan, menyelenggarakan pengembangan dan kesejahteraan pegawai, sesuai dengan arah, sasaran serta strategi bisnis perseroan yang telah ditetapkan. BOARD MANUAL PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk.

20

b. Membina

penatausahaan

dan

pengelolaan

perlengkapan,

administrasi umum, pengadaan barang dan jasa, serta pengamanan aset perseroaan

sesuai dengan arah, sasaran serta strategi bisnis

perseroan yang telah ditetapkan. 8.10 Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan dilaksanakannya hal-hal sebagai berikut: a. penyusunan dan penetapan rencana stratejik SDM dan umum. b. penyusunan dan penetapan kebijakan SDM dan umum yang meliputi antara lain penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan penghasilan lain. c. pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. d. penetapan kebutuhan, kualifikasi pegawai, dan kualifikasi jabatan. e. penerimaan pegawai sesuai dengan kebutuhan. f.

penyusunan rencana mutasi, promosi, dan rotasi pegawai.

g. Pengembangan dan pembinaan budaya kerja perseroan. h. penyusunan dan penetapan kebijakan umum perseroan yang meliputi antara lain kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan pengamanan aset perseroan. i.

pengadaan barang dan jasa dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

j.

koordinasi

dengan

direktorat

lainnya

mengenai

kebutuhan

perlengkapan dan pengamanan aset perseroan. k.

inventarisasi phisik atas aset perseroan.

l.

penyusunan standard and operating procedures di bidang SDM.

m. pengendalian atas persediaan bahan baku dan bahan jadi. n. penyusunan indikator kinerja kunci di bidang SDM dan umum. o. pembuatan

laporan

yang

diperlukan

dan

menyampaikannya

kepada Direktur Utama. 9.

Independensi 9.1

Independensi Direksi harus dijaga agar Direksi dapat bertindak sebaikbaiknya demi kepentingan perseroan secara keseluruhan.

9.2

Direksi

dilarang

melakukan

aktivitas

yang

dapat

menggangu

independensinya dalam mengurus perseroan. 10.

Benturan kepentingan 10.1 Direksi

harus

menghindari

adanya

benturan

kepentingan

dalam

melaksanakan tugasnya.


21

10.2 Apabila terjadi benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, maka kondisi tersebut harus diungkapkan. 10.3 Direksi yang mempunyai potensi benturan kepentingan tidak boleh diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dalam hal ini Komisaris dapat menunjuk salah seorang Direksi untuk mewakili Direksi yang mempunyai potensi benturan kepentingan tersebut. 10.4 Dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka perseroan akan diwakili oleh Komisaris atau seseorang yang ditunjuk oleh Komisaris. 11.

Penetapan Target dan Evaluasi Kinerja 11.1 Setiap tahun Direksi menetapkan target yang ingin dicapai seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP). 11.2 Kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh Komisaris.

12.

Hubungan Kerja Direksi dan Komisaris 12.1 Hubungan kerja Komisaris dan Direksi didasarkan pada prinsip keterbukaan dan saling menghormati. 12.2 Setiap hubungan Direksi dan Komisaris dalam rangka tugas dan tanggung jawab masing-masing merupakan hubungan yang bersifat formal. 12.3 Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan tetapi tidak mengikat sebelum diputuskan dalam rapat Komisaris dan Direksi. 12.4 Informasi yang diminta oleh Komisaris dari Direksi hanya yang terkait dengan dan untuk kepentingan perseroan. 12.5 Direksi dapat menolak permintaan informasi

oleh Komisaris jika informasi

tersebut tidak terkait dengan tanggung jawab Direksi. 12.6 Dewan Komisaris dapat berkomunikasi dengan manajemen di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi.

---------- ooo O ooo ----------


22

DAFTAR ISI BOARD MANUAL

Recommend Documents