Edisi Desember 2009
Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenisjenis Utang, Landasan Hukum 1.
Latar Belakang (1)
2.
Latar Belakang (2)
3.
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
4.
Jenis-jenis Utang (1)
5.
Jenis-jenis Utang (2)
6.
Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri) 15 15. P i i Outstanding Posisi O t t di Utang Ut P Pemerintah i t h 2000-2009 2000 2009 16.
Outstanding Utang Pemerintah 1997-2009 (Grafik)
17.
Profil Jatuh tempo Utang per 30 November 2009 (Grafik) (G fik)
18.
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 30 November 2009
19.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan N Negara/Lembaga /L b K dit 1997-2009 Kreditor 1997 2009
20.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, 2000-2009 (Grafik)
21.
Proporsi Utang Pemerintah B d Berdasarkan k M Mata t U Uang, 2000 2000-2009 2009
7.
APBN 2009 & APBN 2010
8.
Defisit dan Pembiayaan APBN 1998-2009
9.
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010
10.
Cashflow hl Pembiayaan b 2005-2010
11.
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 19982010
22.
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 1999-2009 (Grafik)
12.
Realisasi Penerbitan SBN 2009
23.
13.
Pinjaman Program 2007-2010
Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri B d Berdasarkan k Jenis J i Pembiayaan, P bi 2005 2005-2010 2010
14.
Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, 2005-2009
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
33.
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2008 dan perubahannya 2003-2008
34.
Rasio Utang Luar negeri/External Debt thd PDB 2008 dan perubahannya 2003-2008
35.
Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2007
24.
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, 2000-2009
36.
25.
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1998-2007
Utang per Kapita di berbagai Negara 2008 dan perubahannya 2003-2008
37.
26.
Rasio Utang thd. PDB di Beberapa Negara, 2008-2014
Rasio Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan perubahannya 2003-2008
38.
27.
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 & 30 Nov 2009
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd PDB di berbagai Negara 1998-2007
28.
Program Debt Switching dan Buyback SBN
Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
29.
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
39.
30.
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1997 1997-30 30 Nov 2009
Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja 2000-2009
40.
Biaya Pinjaman Program
41.
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan perubahannya 2003-2008
42.
Kurva Imbal hasil/Cost of Fund SBN Rupiah
43.
Pergerakan Kurva imbal hasil (Yield Curve) SUN Valas Departemen Keuangan – Republik Indonesia
31.
External Debt Service 2008 dan perubahannya 2003-2008
32.
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 1999-2009
Daftar Isi Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 44.
Perdagangan rata-rata Harian Surat Utang Negara Rupiah di Pasar Sekunder per 23 Desember 2009
45.
Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank per 23 Desember 2009
46.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor
47.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam persentase)
48.
Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (tahun jatuh tempo)
49.
Spread terhadap UST- 5 tahun
50.
Spread terhadap UST- 10 tahun
51.
Spread terhadap UST- 30 tahun
54.
Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi Tingkat Bunga SU-002 dan SU-004
Bagian 8 Rating, Opini BPK, HIPICs, Kesimpulan 55.
Perkembangan Credit Rating Indonesia
56.
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia
57 57.
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2008
58.
GDP per Capita dari Higly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang
59 59.
Kesimpulan
Bagian 7 Restrukturisasi Surat Utang ke Bank Indonesia 52 52.
Restrukturisasi 2003
53.
Restrukturisasi 2006 Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Bagian B gi 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Jenis jenis Utang, Utang Landasan Hukum
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1) Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)
yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. keseluruhan Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk: ¾ Penciptaan kesempatan kerja. ¾ Mengurangi kemiskinan. ¾ Menguatkan pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan keamanan. Utang adalah konsekuensi dari postur APBN (yang
mengalami defisit), dimana Penerimaan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
1
Latar Belakang (2)
Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing R fi i dil dilakukan k k dengan d t terms & conditions diti (bi (biaya d dan risiko) i ik ) utang t b baru yang llebih bih b baik. ik
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari: Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: ® Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; ® BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; ® Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk: ® M Menjaga j g stimulus ti l fi fiskal k l melalui l l i misalnya i l pembangunan b g iinfrastruktur, f t kt pertanian t i d dan energi,dan gi d proyek k padat d t karya; ® Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; ® Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; ® Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; ® Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista); ® Melanjutkan reformasi birokrasi.
Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh: Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country; Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Departemen Keuangan – Republik Indonesia
2
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang Tujuan Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.
Kebijakan Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri ® Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN; ® Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat; ® Membantu pengelolaan likuiditas pasar, pasar misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN). Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
3
Jenis-jenis Utang (1) Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : Pinjaman Luar Negeri
World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, (Jepang Jerman, Jerman Perancis dll), dll) serta Kredit Ekspor. Ekspor
Pinjaman Program:
Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur.
Pinjaman proyek :
Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); ); p proyek-proyek y p y dalam rangka g pengentasan p g kemiskinan (PNPM). ( )
Pinjaman Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah : Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
4
Jenis-jenis Utang (2) Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta
asing, tradable & non-tradable, fixed & variable : Surat Utang Negara (SUN)
Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek
(s.d. 12bln);
Obligasi Negara (> 1 thn) Ä Coupon Bond ÄTradable: ORI, FR/VR bond, Global bond ÄNon tradable: SRBI untuk BLBI,, dan Surat Utang/SU g ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Ä Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN jjangka k panjang j (IFR/Ijarah (IFR/Ij h Fixed Fi d R Rate; t Gl Global b l Sukuk; S k k SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia). Departemen Keuangan – Republik Indonesia
5
Landasan Hukum Pengelolaan Utang Ketentuan Per-Undang2-an: Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Undang-Undang U d U d No N 24/2002 tentang Surat S U Utang N Negara Peraturan Pemerintah No 2/2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Penerusan Pinjaman d / dan/atau Hibah Hib h Luar L Negeri N i
Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance: Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR Koordinasi Pemerintah (Depkeu, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang Departemen Keuangan – Republik Indonesia
6
Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan y APBN
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2009 & APBN 2010 APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah
APBN Dok. Stimulus
APBN-P
APBN 2010
985.7
848.6
871.0
949.7
964.8 725.8 258.9 0.9
847.6 661.8 185.9 0.9
870.0 652.0 218.0 1.0
948.1 742.7 205.4 1.5
1,037.1
988.1
1,000.8
1,047.7
716.4 322.3 394.1
685.0 333.7 351.4
691.5 314.7 376.8
725.2 340.1 385.1
diantaranya: a. Bunga Utang - Dalam Negeri - Luar Negeri b. Subsidi
101.7 69.3 32.3 166.7
110.6 70.1 40.6 123.5
109.6 70.7 38.9 158.1
115.6 77.4 38.2 157.8
II. Transfer ke Daerah
320.7
303.1
309.3
322.4
50.3
(28.9)
(20.3)
17.6
(51 3) (51.3)
(139 5) (139.5)
(129 8) (129.8)
(98 0) (98.0)
-1.0%
-2.5%
-2.4%
-1.6%
I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan p j 2. Penerimaan Bukan Pajak II. Hibah
B. Belanja Negara I. Belanja j Pemerintah Pusat 1. Belanja K/L 2. Belanja Non K/L
C. Keseimbangan Primer D S D. Surplus l / (Defisit) (D fi it) Anggaran A (A-B) (A B) % Defisit thd. PDB
E. Pembiayaan (I + II + III) I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) III. Tambahan Pembiayaan Utang Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan
51.3 60.8 (9.4) -
139.5 109.5 (14.5) 44.5 -
129.8 142.6 (12.7) Departemen Keuangan – Republik Indonesia
98.0 107.9 (9.9) -
7
Defisit dan Pembiayaan APBN 1999-2010 [ Triliun Rupiah ]
80
99
104
6 5 4
57
4.0
60
17
9
0.1
1999
2000
Defisit (Surplus) APBN
2001
2002
SBN - neto
2003
2004
2005
Pinjaman DN & LN - neto
-
2007
Non-Utang - neto
(9)
(13)
2006
(18)
(24)
(40)
(27)
(10) (28)
(20)
2
(1)
(3))
(2)
-
2 1
98
14
29
7 1
0.5
0.9
1.6
1.3
20
1.1 35
7
24
23
19 1.3
10
-
6
40
10
1.2
-
16
-
44
14
1.7
50
30
24
29
20
42
38
6 36
24 2.4
40
3 43 34 2 2.4
130
100
Kenaikan SBN periode 2005-2010, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, tempo dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
86
120
7
Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN
4
140
[ % thd. PDB ]
(1) (2)
2008
2009+
2010++
Defisit APBN, % thd. PDB (RHS)
Sumber: Depkeu
Catatan: APBN 1999-2008 1999 2008 adalah d l h angka gk PAN/LKPP PAN/LKPP-Audited A dit d + APBN-P 2009 ++ APBN 2010 Departemen Keuangan – Republik Indonesia
8
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010 2007
Global Developed
(dalam % thd. PDB) 2008 2009 2010
(0.7) (1.0)
(2.6) (3.1)
(8.1) (9.3)
(6.4) (7.4)
(1.2) (1 2) (2.5)
(3.2) (3 2) (6.4)
(10.6) (10 6) (13.5)
(8.3) (8 3) (6.7)
(0.6)
(1.9)
(5.7)
(6.3)
(2.6)
(6.2)
(13.0)
(13.1)
0.5
(0.8) ( )
(3.9) ( )
(2.9) ( )
Latin America Brazil Mexico
(0.2) (2.2) -
(1.5) -
(2.7) (2.7) (2.5)
2.4 (3.0) (2.5)
Emerging Asia
0.8
(1.4)
(3.7)
(2.6)
0.6 0 6 (1.3)
(0.4) (0 4) (0.1)
(3.0) (3 0) (2.4)
(2.0) (2 0) (1.6)
(5.4)
(4.2)
(3.8) (5.0) (7 6) (7.6)
(3.5) (4.0) (5 0) (5.0)
US Japan
Euro Area UK
Emerging g g Market
China Indonesia
CEEMA Hungary Poland R ssia Russia
0.6 (5.0) (2.0) 5 4 5.4
(3.3) (3.9) 4 1 4.1
Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara
lain. UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi b defisit d f nasionall 3% dari d PDB,
dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi.
Sumber: JPMorgan per Juni 2009
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
9
Cashflow Pembiayaan 2005-2010 [miliar rupiah]
2005
2006
2007
2008
2009*
2010**
(83,722)
(89,970)
(144,129)
(94,489)
(213,683)
(240,264)
Defisit
(14,408)
(29,141)
(49,844)
(4,380)
(129,845)
(98,010)
Pembayaran Utang J t hT Jatuh Tempo dan d B Buyback b kS Suratt Berharga B h N Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri
(61,569) (24 456) (24,456) (37,112)
(77,741) (25 060) (25,060) (52,681)
(100,705) (42 783) (42,783) (57,922)
(103,768) (40 333) (40,333) (63,435)
(114,324) (45 292) (45,292) (69,032)
(134,872) (76 029) (76,029) (58,843)
(7,745) (2,550) (5,195) -
16,913 18,913 (2,000) -
6,420 8,420 (2,000) -
13,659 16,159 (2,500) -
30,486 56,566 (13,089) (12,992)
(7,381) 7,129 (3,903) (1,964) (8,644)
Kebutuhan Pembiayaan
Lain-Lain Perbankan Dalam Negeri Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN Dana Kontinjensi dan Cadangan Pembiayaan Penerusan Pinjaman
Sumber Pembiayaan
80,435
90,244
136,742
174,181
213,683
240,264
73,871 47,031 12,265 14 576 14,576 -
87,160 61,046 13,580 12 535 12,535 -
134,025 99,955 19,607 14 463 14,463 -
171,279 126,249 30,100 14 929 14,929 -
213,848 144,549 30,316 25 992 25,992 12,992
239,064 180,458 24,443 24 519 24,519 1,000 8,644
6,564 6,564
3,084 400 2,684
2,717 304 2,413
2,902 82 2,820
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan
(3,287)
274
(7,388)
79,691
0
0
Cash Flow Surat Berharga Negara Neto
22,575
35,985
57,172
85,916
99,257
104,429
(10,272)
(26,566)
(23,852)
(18,406)
(12,724)
Utang Penerbitan Surat Berharga Negara, bruto Pinjaman Program Pinjaman Proyek Pinjaman Dalam Negeri Penerusan Pinjaman Non Utang Privatisasi Pengelolaan Asset
Cash Flow Pinjaman Luar Negeri Neto Cash Flow Pinjaman Dalam Negeri C h Flow Cash Fl Non N Utang U
Catatan: APBN 2004-2008 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2009 **) APBN 2010
(1 181) (1,181)
(165) (165)
-
-
-
-
19 99 19,997
9 13 9,137
16 61 16,561
30 321 30,321
1,200 1,200
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
(9,882) 1,000 (6 181) (6,181)
10
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 1998-2010 [t ili rupiah] [triliun i h]
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010** Surat Berharga Negara (neto)
100.0 401.6 150.1
9.0
-1.9
-3.1
Penerbitan, bruto
100 0 401.6 100.0 01 6
1 01 150.1
90 9.0
20 2.0
11 3 11.3
32 3 32.3
47.0 0
61 0 100.0 61.0 100 0 126.2 126 2 144.5 1 180 180.5
Domestik
100.0
401.6
150.1
9.0
2.0
11.3
23.4
22.5
42.6
86.4
86.9
97.7
150.5
Valas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.0
24.5
18.5
13.6
39.3
46.8
30.0
Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.9 -14.4 -25.5 -24.5 -25.1 -42.8 -40.3
-45.3
-76.0
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri (neto)
21.0
29.4
10.2
10.3
6.6
0.5 -28.1 -10.3 -26.6 -23.9 -18.4 -12.7
-9.9
Penarikan Pinjaman Luar Negeri, bruto
51.0
49.6
17.8
26.2
18.9
20.4
18.4
26.8
26.1
34.1
45.0
56.3
57.6
Pinjaman program
24.9
25.2
0.8
6.4
7.2
1.8
5.1
12.3
13.6
19.6
30.1
30.3
24.4
Pinjaman proyek
26.1
24.4
17.0
19.7
11.7
18.6
13.4
14.6
12.5
14.5
14.9
26.0
33.2
-30.0
-20.2
-7.6 -15.9 -12.3 -19.8 -46.5 -37.1 -52.7 -57.9 -63.4
-69.0
-67.5
86.5
94.5
Pembayaran Cicilan Pokok
Total Pembiayaan Utang
121.0 431.0 160.3
19.2
4.7
6.9 22.6
-2.6 -21.2 12.3
36.0 57.2
9.4 33.3
85.9
67.5
99.3 104.4
Tambahan Pinjaman Luar Negeri Neto NEGATIF sejak 2004 Total pembiayaan melalui utang tahun 2003 dan 2004 negatif, karena
pembiayaan y APBN mengandalkan g Penjualan j Aset Negara g melalui sumber p privatisasi BUMN dan pelepasan aset ex BPPN/bank rekap Departemen Keuangan – Republik Indonesia
11
Realisasi Penerbitan SBN 2009 (Per 23 Desember 2009) APBN-P SBN jatuh tempo dan buyback 2009 SBN Netto (APBN) Kebutuhan Penerbitan 2009 SUN SUN Domestik
% realisasi
Realisasi
(APBN-P)
45,292,207,106,000
45,302,207,106,000
100.02%
99 256 600 000 000 99,256,600,000,000
99 255 938 894 000 99,255,938,894,000
100.00%
144,548,807,106,000
144,558,146,000,000
100.01%
-
128,007,156,000,000 87,736,730,000,000
- ON
54,500,000,000,000
- ZC
-
- SPN
24,700,000,000,000
- ORI
8,536,730,000,000
SPPNT
500,000,000,000
SUN Valas
39,770,426,000,000
SBSN
16,550,990,000,000
SBSN Domestik
6,833,290,000,000
SDHI
2,686,000,000,000
SBSN Valas
7,031,700,000,000
Catatan: *) - Rencana penerbitan menggunakan asumsi kurs outlook APBN 2009 Rp11,000 /USD Mar 09 Rp12.025/USD - Realisasi SUN Valas 2009 menggunakan kurs pada saat closing tgl 5 Mar’09 - Realisasi Global Sukuk2009 menggunakan kurs pada saat closing tgl 24 Apr’09 Rp 10.818/USD - Terdapat pengurangan seri-seri yang akan jatuh tempo tahun 2009 akibat debt switching operation tgl 19 Mei 2009 dan 02 Juni 2009 masing-masing sebesar Rp 110 M dan Rp 291 M - Terdapat pelunasan sebagian SRBI-01 akibat surplus BI bagian Pemerintah tahun 2008 sebesar Rp 2,65 T. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
12
Pinjaman Program 2007-2010 No 1
Lender Jepang JBIC/JICA
2
3
4
ADB
WB
F France
Nama Program
2007 (USD)
2008 (USD)
1. Development Policy Loan III 2. Infrastructure Reform Sector Development Program 3. Indonesia Disaster Recovery and Management 4. Development Policy Loan IV (cofinancing dengan World Bank) 5. Climate Change Program Loan 6 D 6. Development l tP Policy li Loan L V 7. Infrastructure Reform Sector Development 8. Climate Change Program Loan II 9. Economy Stimulus and Budget Support Loan 10. Climate Change Program Loan III Sub Total Jepang
100,000,000 100,000,000 200,000,000
1. Development Policy Support Program III (DPSP III) 2 Financial Governance and Social Security Reform II (FGSSR II) atau 2. Capital Market Development Cluster Program (CMDCP) 3. Poverty Reduction and MDG Acceleration Program I 4. Infrastructure Reform Sector Development Program II (IRSDP II) 5. Local Government Finance Reform 6. Development Policy Support Program IV (DPSP IV) 7. Development Policy Support Program V (DPSP V) p Market Development p Program g Cluster II 8. Capital 9. Development Policy Support Program V (DPSP VI) Sub Total ADB
200,000,000
1. Fourth Development Policy Loan (DPL IV) 2. Fifth Development Policy Loan (DPL V) 3. First Infrastructure Development Policy Loan (IDPL I) 4. Second Infrastructure Development Policy Loan (IDPL II) 5. BOS-KITA Refinancing 6. Sixth Development Policy Loan (DPL VI) 7. Third Infrastructure Development Policy Loan (IDPL III) 8. Development Policy Loan (DPL) VII 9. Infrastructure Development Policy Loan (IDPL IV) 10. BOS-KITA Refinancing 2 11. PNPM Refinancing Sub Total WB
600,000,000
1. Cli 1 Climate t Change Ch P Program L Loan 2. Climate Change Program Loan-2 3. Climate Change Program Loan-3 Sub Total France
TOTAL
2009 (USD)
2010 (USD)
200,000,000 300,000,000 100,000,000 100 000 000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 400,000,000
500,000,000
600,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000 400,000,000 280,000,000 350,000,000 200,000,000 200,000,000 300,000,000 , , 900,000,000
830,000,000 750,000,000 200,000,000 200,000,000 56,000,000
600,000,000
1,206,000,000
500,000,000
200,000,000 200,000,000
544,000,000 750,000,000 250,000,000
1,544,000,000
600,000,000 200,000,000 200,000,000 744,000,000 1,744,000,000
200 000 000 200,000,000 300,000,000 -
1,900,000,000
200,000,000
300,000,000
200,000,000 200,000,000
2,736,000,000
2,944,000,000
2,444,000,000
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
13
Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, 2005-2009 2009 Realisasi s.d. November 2009 JENIS PINJAMAN
1. Pinjaman Program
2005
2006
2007
2008
APBN APBN-P
Nominal
12.21
13.53
19.90
30.28
26.32
30.32
11.00
ekuivalen dlm miliar US$
1.24
1.50
2.11
2.77
2.40
2.99
1.16
a. World Bank
3.93
5.42
5.65
12.59
13.16
15.63
6.12
b. A D B
7.37
5.41
8.48
9.09
4.70
5.06
c. JEPANG
0.90
0.89
3.89
6.41
4.70
6.07
2.19
1.88
3.04
d. PERANCIS
-
e. IDB
-
f. Lain-Lain
-
-
-
-
38.95
19.81
19.54
3.96
2.20
51.16 5.20
2. Pinjaman Proyek ekuivalen dlm miliar US$
TOTAL ekuivalen dlm miliar US$
1.80
1.88
-
-
-
% thd. Pagu % thd. Lama Pagu Baru 41.8%
36.3%
46.5%
39.2%
-
-
2.03
43.2%
33.5%
2.84
1.51
0.94
-
-
-
-
-
-
-
91.0%
60.1%
66.1%
49.7%
1.88
0.51
25.28
25.72
38.98
23.42
2.07
2.31
2.35
3.85
2.47
33.34
39.44
55.56
52.04
69.30
34.41
3.70
4.19
5.07
4.75
6.84
3.63
Catatan: Nominal dalam Triliun Rupiah
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
14
Bagian 3 Portofolio Utang ((Outstanding g Utang, g, Profil Jatuh Tempo p Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Outstanding Utang Pemerintah, 2000-2009 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007+
2008 ++
Nov'09 +++
a. Pinjaman (dlm. miliar US$) Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) Lain-Lain ***)
61.10 36.53 20.64 3.08 0.69 0.16
58.90 35.16 20.68 2.41 0.48 0.17
63.74 40.37 20.61 2.20 0.39 0.17
68.91 46.19 19.98 2.19 0.37 0.17
68.59 46.48 19.48 2.17 0.29 0.17
63.09 42.16 18.78 1.82 0.17 0.17
62.02 41.07 18.84 2.01 0.11 -
62.25 41.03 19.05 2.08 0.08 -
66.69 44.28 20.34 1.98 0.09 -
67.19 44.06 20.84 2.21 0.07 -
b. Surat Berharga Negara (dlm. miliar US$) Denominasi Valas Denominasi Rupiah
68.35 68.35
63.52 63.52
73.30 73.30
76.64 76.64
71.29 1.00 70.29
70.51 3.50 67.01
82.34 5.50 76.84
85.26 7.00 78.26
82.78 11.20 71.58
103.54 15.25 88.28
129.45
122.42
137.04
145.55
139.88
133.60
144.36
147.51
149.47
170.73
1,234.28
1,273.18
1,225.15
1,232.04
1,299.50
1,313.29
1,302.16
1,389.41
1,636.74
1,618.54
651.68
660.65
655.31
648.75
653.03
658.67
693.12
737.13
783.86
836.93
9,535
10,400
8,940
8,465
9,290
9,830
9,020
9,419
10,950
9,480
1,389,770
1,646,322
1,821,833
2,013,675
2,295,826
2,774,281
3,339,480
3,949,321
4,954,029
5,401,640
89%
77%
67%
61%
57%
47%
39%
35%
33%
30%
Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. miliar US$) Total Utang Pemerintah Pusat (ekuivalen dlm. miliar Rupiah) diantaranya SBN Denominasi Rupiah (dlm. triliun Rupiah)
Nilai Tukar Rupiah (IDR/US$1) PDB (dlm. miliar Rupiah)
Rasio Utang terhadap PDB
Catatan: + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Sangat-Sangat Sementara , per November 2009, menggunakan k PDB asumsii APBN APBN-P P 2009 * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial Departemen Keuangan – Republik Indonesia
15
Outstanding Utang Pemerintah, 1997-2009 [ triliun rupiah ]
1,800 1,600 1,400 1,200
Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman j Luar Negeri, g , dan untuk mengembangkan g g pasar p keuangan domestik
1,000
583
800
613
637
583
570
620
559
693
743
730
637
906
982
586
438
600 400 200
453 238
-
502
652
661
655
662
649
803
100
Pinjaman Luar Negeri Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara Total Utang Pemerintah Pusat
Surat Berharga Negara
[dalam %]
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007+
100%
82%
47%
47%
48%
47%
47%
49%
47%
43%
42%
45%
39%
0%
18%
53%
53%
52%
53%
53%
51%
53%
57%
58%
55%
61%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Catatan: + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Sangat-Sangat Sementara , per 30 November 2009
2008++ Nov'09+++
Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
16
Profil Jatuh Tempo Utang per 30 November 2009 [T ili [Triliun Rupiah] R i h] 140
3
120
Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001
100
35
38
127 33
Tahun Pinjaman Luar Negeri Surat Berharga Negara
2009 100% 0%
2010 47% 53%
2011 55% 45%
2012 43% 57%
2013 54% 46%
Tahun Pinjaman Luar Negeri Surat Berharga Negara
2025 39% 61%
2026 80% 20%
2027 37% 63%
2028 2029 27% 100% 73% 0%
2014 44% 56%
2015 53% 47%
1
2036
2032
15
2035
2031
2
2034
3
2033
4
21 25
1
Surat Berharga Negara 2016 53% 47%
2030 2031 2032 33% 100% 100% 67% 0% 0%
2017 51% 49%
2018 43% 57%
2033 2034 2% 100% 98% 0%
2019 40% 60%
1
2023 44% 56%
20440-2055
Pinjaman Luar Negeri
1
4
1
2039
5
2028
9 6 25 21 18 17 10 14 18 17
1
2038
13 11
2029
17
2027
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
21
2026
38
15 0
2009
-
43 3 38 36
42
39
48 52
27
2025
20
62
2021
62
62
2030
40
2024
43
36
2023
48
50
49
60
49
2037
48
80
2022
55
2020 46% 54%
2021 62% 38%
2022 46% 54%
2035 2036 8% 100% 92% 0%
2037 4% 96%
2038 2039 2040 3% 100% 100% 97% 0% 0%
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
2024 42% 58%
17
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 30 November 2009 SURAT BERHARGA NEGARA
Dec '07
Jun '08
Dec '08
Mar-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
A. Dapat Diperdagangkan
543,680
623,548
648,335
711,023
705,068
704,560
717,965
714,903
720,369
726,363
1. Denominasi Rupiah
477,747
520,228
525,695
546,658
553,227
553,604
564,776
567,367
574,967
581,758
477 747 477,747
520 228 520,228
520 995 520,995
536 402 536,402
542 971 542,971
543 348 543,348
554 520 554,520
557 111 557,111
564 511 564,511
570 225 570,225
a Surat Utang Negara (SUN) a. 1) Surat Perbendaharan Negara
4,169
5,250
10,012
21,512
24,812
22,050
22,050
23,500
24,700
24,700
2) Obligasi Negara Tanpa Kupon
10,500
19,023
11,491
11,491
11,451
11,451
11,421
8,712
8,686
8,686
+)
294,453
330,338
353,558
357,468
361,625
366,561
377,763
381,613
387,839
393,553
168,625
165,617
145,934
145,931
145,083
143,286
143,286
143,286
143,286
143,286
-
-
4 700 4,700
10 256 10,256
10 256 10,256
10 256 10,256
10 256 10,256
10 256 10,256
10 456 10,456
11 533 11,533
-
-
4,700
10,256
10,256
10,256
10,256
10,256
10,456
11,533
65,933 7,000 -
103,320 11,200 -
122,640 11,200 -
164,365 14,200 -
151,841
150,956
153,189
147,536
145,402
144,605
14,200
14,200
14,200
14,200
14,200
14,200
650
650
650
650
650
-
650 35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
259,404
258,208
258,160
257,480
256,410
256,410
256,410
256,410
255,170
255,170
259,404 -
258,208 -
258,160 -
256,980 500 -
253,724
253,724
253,724
253,724
252,484
252,484
-
-
-
-
-
-
2,686
2,686
2,686
2,686
2,686
2,686
803,084
881,756
906,495
968,503
961,478
960,970
974,375
971,313
975,539
981,533
10,225
9,920 104.12
10,060 108.50
9,681 107.79
9,545 104.54
9,480 109.33
3) Obligasi Negara Fixed Rate 4) Obligasi Negara Variable Rate
b Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) b. 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++)
2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara c. Surat S B Berharga h SSyariah i hN Negara TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain -
+)
Termasuk ORI
- ++) Termasuk Sukuk Ritel - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1)
9,419
9,225
10,950
11,575
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
18
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 1997-2009 [Miliar USD]
NEGARA
30 Nov - 2009
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
19.17
22.03
26.00
24.16
21.88
24.97
28.38
28.64
25.58
24.47
24.63
29.61
29.45
43.8%
5.22
6.13
7.21
7.67
8.04
8.65
8.77
9.04
9.16
9.41
10.18
10.87
10.54
15.7%
WORLD BANK
10.83
11.32
12.09
12.42
12.17
11.53
10.67
9.90
9.11
8.74
8.37
8.96
9.77
14.5%
Lain-Lain*))
15.89
16.91
16.42
16.85
16.82
18.58
21.09
21.01
19.25
19.40
19.07
17.24
17.44
26.0%
TOTAL**)
51.12
56.39
61.73
61.10
58.90
63.74
68.91
68.59
63.09
62.02
62.25
66.69
67.19
JEPANG ADB
*)
Nmnl
% Total
C t t Catatan: *) termasuk outstanding multilateral: IDB, IFAD, NIB, dan EIB. **) tidak termasuk SBN Valas. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
19
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/lembaga Kreditor, 2000-2009 100% 90% 80% 70% 60% 50%
26%
26%
16%
16%
13%
15%
40%
44%
44%
2007
2008 2009*)
28%
29%
29%
31%
31%
31%
31%
31%
13%
14%
14%
13%
13%
15%
15%
16%
20%
21%
18%
15%
14%
14%
14%
13%
40%
37%
39%
41%
42%
41%
39%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
40% 30% 20% 10% 0% Jepang
Catatan: *) Data per tanggal 30 November 2009
World Bank
ADB
Lain-Lain
Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, (WB ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Departemen Keuangan – Republik Indonesia
20
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2000-2009 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009***
Dalam Mata Uang Asli IDR*)
651.7
660.7
655.3
648.7
653.0
658.7
693.1
737.1
783.9
836.9
USD**)
27.6
28.0
27.9
24.4
24.2
26.4
27.5
28.4
32.8
36.5
JPY**)
2,679.2
2,751.2
2,855.5
3,242.8
3,137.4
3,184.4
3,066.0
2,941.9
2,820.5
2,718.6
EUR**)
7.8
8.0
8.2
8.4
8.0
8.1
7.8
7.2
6.7
6.1
Mata Uang Lainnya
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
Ekuivalen dlm Miliar US$ IDR
68.3
63.5
73.3
76.6
70.3
67.0
76.8
78.3
71.6
88.3
USD
27.6
28.0
27.9
24.4
24.2
26.4
27.5
28.4
32.8
36.5
JPY
23.4
21.0
24.0
30.3
30.5
27.0
25.8
25.9
31.2
31.4
EUR
7.3
7.1
8.6
10.5
10.9
9.6
10.2
10.5
9.5
9.2
Mata Uang Lainnya
2.7
2.7
3.2
3.7
3.9
3.5
4.0
4.4
4.4
5.4
129 4 129.4
122 4 122.4
137 0 137.0
145 5 145.5
139 9 139.9
133 6 133.6
144 4 144.4
147 5 147.5
149 5 149.5
170 7 170.7
Asumsi Kurs Tengah IDR/US$1
9,535.00
10,400.00
8,940.00
8,465.00
9,290.00
9,830.00
9,020.00
9,419.00
10,950.00
9,480.00
Asumsi Kurs Tengah JPY/US$1
114.34
131.00
118.75
107.11
102.74
117.83
119.01
113.39
90.33
86.71
Asumsi Kurs Tengah g EUR/US$1 $
1.06
1.12
0.95
0.79
0.73
0.84
0.76
0.68
0.71
0.66
Total
Catatan: Nominal dalam miliar *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 30 November 2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia
21
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 1999-2009 100% 6%
6%
6%
6%
19%
18%
17%
18%
20%
21%
23%
20%
53%
53%
52%
1999
2000
2001
90% 80%
7%
8%
7%
7%
7%
6%
5%
21%
22%
20%
18%
18%
21%
18%
17%
17%
20%
19%
19%
53%
53%
50%
50%
53%
53%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
70% 60%
22%
21%
50% 40% 30% 20%
48%
52%
2008
2009*)
10% 0% IDR Catatan: *) Data per tanggal 30 November 2009
USD
JPY
EUR
Others
Secara rata-rata, proporsi utang dalam Rupiah antara tahun 2000 s.d. 2009 lebih dari 50%, meskipun pada tahun 2008 dan 2009 sedikit menurun karena depresiasi nilai tukar Rupiah akibat krisis keuangan global Departemen Keuangan – Republik Indonesia
22
Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2005-2010 100% 80% 59% 60%
50%
45%
46%
50%
50%
55%
54%
50%
2007*
2008*
2009**
2010 ***
76%
40% 20%
41% 24%
0% 2005*
2006*
Pinjaman Program
Pinjaman Proyek [Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN
2005*
2006*
2007*
2008*
2009**
PINJAMAN PROGRAM
12.21
13.53
19.90
30.28
30.32
24.44
PINJAMAN PROYEK
38.95
19.81
19.54
25.28
25.99
24.52
51.16
33.34
39.44
55.56
56.31
TOTAL Catatan: *) Angka Realisasi **) Angka Pagu 2009 ***) Angka APBN 2010
2010***
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
48.96
23
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri negara, Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 1996-2009 [ triliun rupiah ] 6,000
[%] 120%
5,000 85%
77%
4,000
67% 58%
3,000 2,000
100%
89%
80% 61%
57%
60%
47% 39%
38%
35%
33%
30%
1,000
40% 20%
0
0% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
Outstanding Utang
2003
2004
2005
PDB
2006
2007 2008* 2009**
Rasio Utang thd. PDB (RHS) [Triliun Rp]
Pinjaman Luar Negeri Surat Berharga Negara Total
1996 129 129
1997 238 238
1998 453 100 553
1999 438 502 940
2000 583 652 1,234
2001 613 661 1,273
2002 570 655 1,225
2003 583 649 1,232
2004 637 662 1,300
Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar besar, sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%. Sumber: Departemen Keuangan dan BPS, diolah
2005 620 693 1,313
2006 559 743 1,302
2007 586 803 1,389
2008 2008* 730 906 1,637
Nov'09** Nov 09 637 982 1,619
Catatan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara per November 2009 Angka PDB 2009 menggunakan asumsi PDB APBN-P 2009. Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Departemen Keuangan – Republik Indonesia
24
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1998-2007
Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina, Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia. [%] 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1998 Argentina
1999 Japan
2000 Indonesia
Sumber: Economist Intelligence Unit
2001
2002 Philippines
2003
2004
Turkey
Italy
2005
2006
United Kingdom
2007 United States
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
25
Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, 2008-2014
Brazil Germany India Japan United Kingdom United States G - 20 Advanced G - 20 Countries Emerging Market G - 20 Countries
2008f
2009f
2010f
2014f
65.4
64.7
62.9
54.1
68 7 68.7
76 1 76.1
80 1 80.1
77 2 77.2
80.6
82.7
82.9
71.6
202.5
217
225.1
222.3
50.4
61
68.7
76.2
68.7
81.2
90.2
99.5
65.5
72.5
76.7
76.8
83.2
93.2
99.8
103.5
35.7
37.6
37.8
32
Sumber S b : International I t ti l Monetary M t Fund, F d “The “Th State St t off Public P bli Finances; Fi Outlook O tl k and d Medium-Term M di T Policies P li i Aft After th the 2008 Crisis”
Indonesia termasuk ke dalam Emerging Market G – 20 Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara
berkembang Departemen Keuangan – Republik Indonesia
26
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 30 November 2009 [Triliun Rupiah] 75
Reprofilling sejak 2002 telah memperbaiki struktur jatuh tempo sehingga mengurangi refinancing risk per 30 November 2009
Akhir tahun 2001
70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2035 2037 2038
Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009) Departemen Keuangan – Republik Indonesia
27
Program Debt Switching dan Buyback SBN Vol. Penawaran yang Masuk (miliar rupiah)
Vol. yang Diterima (miliar rupiah)
7,721
5,673
5s s.d. d 19 tahun
54 177 54,177
31 179 31,179
< 1 tahun s.d. 6 tahun
11 s.d. 20 tahun
30,681
15,782
21 s.d. 31 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
14 s.d. 15 tahun
7,490
4,571
24 s.d. 28 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
11 s.d. 17 tahun
8,294.4
2,908.03
108,363.4
60,113.03
Frekuensi Lelang
Jumlah Seri yang Hendak Ditukar
2005
1x
9 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
2006
12 x
7s s.d. d 21 seri
< 1 tahun ss.d. d 5 tahun
2007
9x
12 s.d. 21 seri
2008
2x
s.d. 23 Desember 2009
6x
Tahun
Tenor Seri yang Hendak Ditukar
Total
Tenor Seri Penukar
● Buyback: program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar dan mengurangi outstanding utang Vol. Dibeli Kembali (miliar rupiah)
Frekuensi Lelang
Jumlah Seri yang Dibeli Kembali
Tenor Seri yang Hendak Dibeli Kembali
2003
2x
4 s.d. 7 seri
1 tahun s.d. 3 tahun
8,127
2004
1x
5 seri
3 tahun s.d. 5 tahun
1,962
2005
4x
2 s.d. 8 Seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
5,158
2007
2x
11 s.d. 13 Seri < 1 tahun s.d. 5 tahun
2,859
2008
3x
4 s.d. 8 Seri
s.d. 23 Desember 2009
1x
4 seri
Tahun
Total
< 1 tahun s.d. 19 tahun
2,375
< 1 tahun
8,518 28,999 Departemen Keuangan – Republik Indonesia
28
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah P i h melakukan l k k Debt D b Swap S d dengan berbagai b b i negara sehingga hi memperoleh l h pengurangan utang sebesar EUR 161.80 juta dan USD 46.20 juta Country
Debt Swap
1
2
Germany Debt Swap I
Italy
USA
Project Title
Cancelation Amount
Commitment
Realization
4
5
6
3
Learning Resources Centres
EUR
12.8 EUR
25.6 EUR
25.6
Debt Swap II
Junior Education in Eastern Region of Indonesia
EUR
11.5 EUR
23.0 EUR
0.0
Debt Swap p IIIa
Financial Assistance for Environmental Investements of Micro and Small Enterprises
EUR
6.3 EUR
12.5 EUR
0.0
Debt Swap IIIb
Strengthening the Development of National Parks EUR in Fragile Ecosystem
12.5 EUR
25.0 EUR
0.0
D bt S Debt Swap IV
School S h lR Recontruction t ti & R Rehabilitation h bilit ti in i EUR Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
10 0 EUR 10.0
20 0 EUR 20.0
00 0.0
Debt Swap V
Debt2Health
EUR
25.0 EUR
50.0 EUR
10.0
Debt Swap I
Housing and Setlement
EUR
5 7 EUR 5.7
5 7 EUR 5.7
39 3.9
USD
24.2 USD
24.2 USD
16.6
USD
20.0 USD
22.0 USD
0.0
EUR
161.8 EUR
39.5
USD
46.2 USD
16.6
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA
TOTAL
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
29
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1997-30 Nov 2009
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun
Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek
[Miliar USD] 250 200 150 150 100 50 ‐ 1997
1998
1999
2000
2001
2002
Net Commitment
2003
2004
2005
Disbursement
2006
2007
2008
2009
Undisbursed
[Miliar USD] Tahun
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Net Commitment
167.6 171.8 178.4 166.4 157.3 166.2 178.4 172.2 164.5 170.7 181.7 201.1 216.2
Disbursement
104.0 112.3
Undisbursed
63.5 59.5 53.1 42.0 33.7 28.5 24.8 10.6 9.9 9.3 9.7 11.6 16.4
125.3
124.5
123.6
137.7
153.5
161.6
154.6
161.4
172.1
189.6
Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
199.8
30
External Debt Service 2008 dan Perubahannya 2003-2008 External Debt Service ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Brazil dan Columbia. External Debt Service, Service changes 2003 2003-08 08 (in percent of exports)
External Debt Service Service, 2008 (In percent of exports) Malaysia
Brazil
Thailand
Colombia
South Africa
Indonesia
Poland
Thailand
Chile
Chile
Indonesia
Turkey
India
Poland
Philippines
Malaysia
Colombia
South Africa
Brazil
Philippines
Turkey
India 0
5
10
15
20
25
30
-50
-40
-30
-20
-10
0
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
10 31
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 1999-2009 25% 21.7%
21.6% 20%
20.6% 18.1%
18.0%
16.8%
17.9%
15.2% 15%
13.8%
13.4%
2002
2003
11.5% 10%
5%
0% 1999
2000
2001
Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Proyeksi Sederhana, asumsi: 1) kewajiban PLN menggunakan angka APBN-P 2009, 2) angka cadangan devisa adalah nilai rata-rata Januari 2009 s.d. November 2009.
2004
2005
2006*
2007*
2008*
2009**
Secara umum penurunan rasio sejak 2004 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Departemen Keuangan – Republik Indonesia
32
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2008 dan Perubahannya 2003-2008 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt, changes 2003-08 (In percent of GDP)
Public Debt Debt, 2008 (In percent of GDP)
Indonesia Philippines Turkey Colombia Brazil South Africa Chile India Australia Malaysia Thailand Poland US UK Japan
Chile Australia Thailand South Africa Colombia Indonesia Turkey Malaysia Poland Philippines UK Brazil US India Japan
0
50
100
150
200
-30
-20
-10
0
10
20
30
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
33
Rasio Utang Luar Negeri/External Debt thd PDB 2008 dan Perubahannya 2003-2008 External Debt to GDP ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Philipina External Debt, changes 2003-08 2003 08 (In percent of GDP)
External Debt Debt, 2008 (In percent of GDP) Brazil
Philippines
India
Indonesia
Colombia
Brazil
Thailand
Colombia
Malaysia
Malaysia
S th Africa South Af i
Chil Chile
Indonesia
Thailand
Philippines
Turkey
Turkey
India
Chile
Poland
Poland
South Africa 10
20
30
40
50
60
-50 50
-40 40
-30 30
-20 20
-10 10
0
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
10
34
Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2007
Cina dan India mempunyai rasio yang lebih rendah karena jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia.
Brasil dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan rating ‘non-investment non investment grade grade’ 3400
2900
2400
1900
1400
900
400
-100 2001 Brazil
2002 Indonesia
2003 Philippines
2004 Turkey
2005
2006 China
2007 India
Italy
Sumber: Economist Intelligence Unit Departemen Keuangan – Republik Indonesia
35
Utang Per Kapita di berbagai Negara 2008 dan Perubahannya 2003-2008 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan di bandingkan negara lain Public Debt per Capita, changes 2003-08 (in US$)
Public Debt per Capita, 2008 (In US$)
Chile Indonesia Philippines South Africa Thailand India Australia Colombia Turkey Malaysia Brazil Poland US UK
Chile Indonesia India Philippines Thailand Colombia South Africa Malaysia Australia Turkey Brazil Poland UK US 0
10000
20000
30000
40000
-500
4500
9500
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
36
Rasio Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Rasio utang thd pendapatan Indonesia termasuk moderat dengan penurunan yang paling besar di bandingkan negara lain Public P bli D Debt, bt changes h 2003 2003-08 08 (In percent of revenues)
Public P bli D Debt, bt 2008 (In percent of revenues)
Indonesia Philippine Turkey India Colombia South Chile Brazil Thailand Malaysia Australia Poland US UK Japan
Chile Australia South Africa Colombia Poland UK Th il d Thailand Brazil Indonesia Malaysia Turkey US Philippines India Japan 10
110
210
310
410
510
610
-190
-140
-90
-40
10
60
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
37
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB di berbagai Negara 1998-2007
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia relatif lebih baik dibandingkan Turki dan Filipina, bahkan dibanding dengan negara lain yang memiliki investment grade credit rating seperti Brazil dan Italia.
18 16 14 12 10
8 6 4 2 0 1998 Japan
1999 Indonesia
2000
2001 Philippines
2002 Turkey
2003
2004 Italy
2005
2006
United Kingdom
2007 United States
Sumber: Economist Intelligence Unit Departemen Keuangan – Republik Indonesia
38
Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Bunga Utang terhadap Pendapatan dan Belanja 2000-2009 35%
12.6% 10.9%
12.2% 11.0%
2006
9.0% 9.0%
12.4% 11.9%
2005
5%
11.3% 10.5%
13.2% 12.8%
2002
10%
15.5% % 14.6%
2001
Biaya utang yang semakin efisien
199.2% 17.44%
15%
29.44% % 27.2%
20%
24.4% 22.6%
25%
29.00% 25.5%
30%
2007
2008
2009*
2010**
0% 2000
2003
2004
terhadap Pendapatan
Penerimaan Belanja Pembayaran Bunga Utang
2000 205,335 221,467 50,068
2001 300,600 341,563 87,142
2002 298,527 322,180 87,667
2003 340,928 376,505 65,351
terhadap Belanja 2004 403,105 427,177 62,486
2005 493,919 509,633 65,200
2006 636,153 667,129 79,083
2007 706,108 757,650 79,806
2008 979,799 985,621 88,430
2009* 869,993 1,003,010 109,590
2010** 948,149 1,047,666 115,595
Keterangan: Angka realisasi 2000-2008 berdasarkan APBN 2000-2008 PAN/LKPP-Audited * angka proyeksi berdasarkan APBN-P 2009 ** angka proyeksi berdasarkan APBN 2010 Departemen Keuangan – Republik Indonesia
39
Biaya Pinjaman Program Kreditur / Program
Terms and Conditions Tenor Suku bunga Fee*
Asian Development Bank 1 Local Governance Finance Reform 2 Capital Market Development Cluster
15 15
LIBOR + 0,2% 0 2% LIBOR + 0,2%
0.15% 0 15% 0.15%
24.5 24.5
LIBOR + 0,05% LIBOR + 0,05%
0.25% 0.25%
Japa (J Japan (JBIC C/J JICA) C ) 1 Climate Change Program ** 2 Disaster Recovery and Management Sector 3 Infrastructure Reform Sector Development 2
15 15 15
0.15% 0.70% 0.70%
0.10% 0.10% 0.10%
France 1 Climate Change Program **
15
LIBOR - 0,3%
-
World Bank 1 Development Policy Loan 5 2 Infrastructure Development Policy Loan 2
Catatan: * ADB mengenakan Comitment Fee dan Bank Dunia mengenakan Front End Fee ** Dana pinjaman tidak secara langsung digunakan membiayai kegiatan dalam rangka climate change Departemen Keuangan – Republik Indonesia
40
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Rasio pembayaran bunga Indonesia relatif moderat, tapi dengan penurunan terbesar setelah Turki dan Philipina Public Debt Interest Payment, y , 2008 (In percent of revenues)
y , changes g 2003-08 Public Debt Interest Payment, (In percent of revenues)
Australia Chile P l d Poland UK Malaysia Japan South Africa Indonesia US Colombia Brazil Philippines India Turkey
Turkey Philippines Indonesia India Brazil South Africa Chil Chile Malaysia Colombia Poland Japan Australia US UK 0
10
20
30
-35
-25
-15
-5
5
Sumber: IMF Departemen Keuangan – Republik Indonesia
41
Kurva Imbal Hasil/Cost of Fund SBN Rupiah [persentase] 19.00
17.00
15.00
13 00 13.00
11.00 Tenor
23-Dec-09
1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y
9.00
7.00
5.00 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y
23-Dec-09
10Y
Nov '09
15Y
Sep '09
5.97 6.93 7.65 8.35 8.76 9.07 9.28 10.06 10.63 10.70 10.92
Nov '09
Sep '09
6.27 7.06 8.02 8.57 8.99 9.27 9.46 10.15 10.76 10.88 11.02
5.95 7.77 8.27 8.73 8.98 9.20 9.30 9.96 10.63 10.82 11.04
Jun '09 7.71 8.53 9.04 9.52 9.84 10.16 10.33 11.04 11.96 12.17 12.32
Mar '09 9.47 10.32 10.94 11.31 11.69 11.92 12.10 12.69 12.70 12.96 12.95
20Y
Jun '09
Oct '08 16.63 16.36 17.43 17.38 16.61 17.05 16.87 17.26 16.56 16.76 18.60
30Y
Mar '09
Oct '08
Penurunan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pemerintah) secara signifikan menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
42
Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [Persentase] 14.00 12.94 12.49 12.49 12.58
12.00
11.95
11.86
11.60
31‐Dec‐07
10.00
31‐Oct‐08 30‐Nov‐09 23‐Dec‐09 8.00 7.00 7.05 6 29 6.25 6.25 6.29 6.04 6.00 5.68 5.71 4.90
5.15
5.34
4.11
4.00 1
2
3
4
5
6
4 83 4.83 4.47 7
8
6.78
5.82
5.25 5.28 5.09
9
10
15
20
30 Departemen Keuangan – Republik Indonesia
43
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh I Investor) t )
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder per 23 Desember 2009 [ Trillion Rupiah ]
9.0 8.0 7.0 6.0
[ Frekuensi ]
450
Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik sd 2007 2007. Krisis global berdampak pada penurunan perdagangan sejak 2008, namun rata-rata aktifitas perdagangan masih lebih baik di banding selama krisis tahun 2005.
400 350 300
5.0
250
4.0
200
3.0
150
2.0
100
1.0
50
0.0
0 J F MAM J J A S ON D J FMAM J J A S ON D J FMAM J J A SOND J F MAM J J A S ON D J FMAM J J A S ON D J FMAM J J A SOND 2004
2005
Volume
2006
2007
Rata-Rata Volume per Tahun
2008
2009
Frekuensi - RHS Departemen Keuangan – Republik Indonesia
44
Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank Per 23 Desember 2009 R T Rp Triliun ili 600
30.00%
Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing.
500
25 00% 25.00%
Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN
20.00%
300
15.00%
200
10.00%
100
5.00%
% Asing thd. Total - RHS
Nov'09
Sep'09
Jul'09
9 May'09
Mar'09
Jan'09
Nov'08
Sep'08
Jul'08
8 May'08
Mar'08
Sep'07
Jul'07
7 May'07
Mar'07
Jan'07
Jan '08
NON-BANK
Nov'06
Sep'06
Jul'06
6 May'06
Mar'06
Jan'06
5 Nov'05
Sep'05
Jul'05
Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah
Nov '07
BANK
5 May'05
Mar'05
Jan'05
Nov'04 4
Sep'04 4
Jul'04 4
May'04 4
Mar'04 4
Jan'04 4
0
23 Des’09 9
400
-
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
45
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor Dec '07
Dec'08
Mar'09
Jun'09
Jul'09
Aug'09
Sep'09
Oct'09
Nov'09
BANK
268.65
258.75
279.12
272.15
272.61
271.00
261.78
255.20
255.82
Bank BUMN Rekap
154.67
144.72
154.08
146.26
148.54
148.39
142.27
141.50
143.31
Bank Swasta Rekap
72.63
61.67
66.45
65.26
64.99
63.43
62.43
59.80
59.92
Bank Non Rekap
35.37
45.17
49.36
52.83
51.71
51.82
49.87
46.94
44.71
5.97
6.50
8.45
7.04
6.61
6.57
6.43
6.05
6.17
0.69
0.77
0.77
0.77
0.79
0.79
0.90
1.71
BPD Rekap Bank Syariah
23-Dec-09 257.09
1.76
Bank Indonesia
14.86
23.01
21.32
26.79
17.82
17.38
23.36
24.15
23.97
Bank Indonesia
14.86
23.01
21.32
26.79
194.24
243.93
246.22
256.96
17.82 20 11 263.18
17.38 17 38 276.39
23.36 21 50 282.22
24.15 24 15 295.62
23.97 23 74 301.97
20.76 20 76 303.90
Reksadana
26.33
33.11
35.19
36.02
37.51
40.74
41.17
44.21
44.79
45.15
Asuransi
43.47
55.83
60.25
61.75
62.64
66.53
68.15
70.51
72.65
72.42
A i Asing
78 16 78.16
87 61 87.61
79 83 79.83
87 15 87.15
91 58 91.58
91 16 91.16
93 23 93.23
101 42 101.42
104 47 104.47
107 26 107.26
Dana Pensiun
25.50
32.98
34.52
34.38
34.48
35.89
36.82
37.60
38.06
37.47
Sekuritas
0.28
0.53
0.53
0.62
0.62
0.73
0.72
0.65
0.53
0.46
Lain-lain
20.50
33.87
35.89
37.04
36.35
41.34
42.13
41.23
41.47
41.15
TOTAL
477 75 477.75
525 69 525.69
546 66 546.66
555 91 555.91
553 60 553.60
564 78 564.78
567 37 567.37
574 97 574.97
581 76 581.76
581 75 581.75
NON-BANK
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Departemen Keuangan – Republik Indonesia
46
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Dec '07
Dec'08
Mar'09
Jun'09
Jul'09
Aug'09
Sep'09
Oct'09
Nov'09
23-Dec-09
BANK
56.23%
49.22%
51.06%
48.96%
49.24%
47.98%
46.14%
44.38%
43.97%
Bank BUMN Rekap
32.38%
27.53%
28.19%
26.31%
26.83%
26.27%
25.08%
24.61%
24.63%
Bank Swasta Rekap
15 20% 15.20%
11 73% 11.73%
12 16% 12.16%
11 74% 11.74%
11 74% 11.74%
11 23% 11.23%
11 00% 11.00%
10 40% 10.40%
10 30% 10.30%
Bank Non Rekap
7.40%
8.59%
9.03%
9.50%
9.34%
9.18%
8.79%
8.16%
7.69%
BPD Rekap
1.25%
1.24%
1.55%
1.27%
1.19%
1.16%
1.13%
1.05%
1.06%
0.13%
0.14%
0.14%
0.14%
0.14%
0.14%
0.16%
0.29%
0.30%
3.22%
3.08%
4.12%
4.20%
4.12%
3.57%
3.08%
4.12%
4.20%
4.12%
3.57%
Bank Syariah
44.19%
Bank Indonesia
3.11%
4.38%
3.90%
4.82%
Bank Indonesia
3.11%
4.38%
3.90%
4.82%
NON-BANK
40.66%
46.40%
45.04%
46.22%
47.54%
48.94%
49.74%
51.42%
51.91%
52.24%
Reksadana
5.51%
6.30%
6.44%
6.48%
6.78%
7.21%
7.26%
7.69%
7.70%
7.76%
A Asuransi i
9 10% 9.10%
10 62% 10.62%
11 02% 11.02%
11 11% 11.11%
11 31% 11.31%
11 78% 11.78%
12 01% 12.01%
12 26% 12.26%
12 49% 12.49%
12 45% 12.45%
16.36%
16.66%
14.60%
15.68%
16.54%
16.14%
16.43%
17.64%
17.96%
18.44%
Dana Pensiun
5.34%
6.27%
6.31%
6.18%
6.23%
6.36%
6.49%
6.54%
6.54%
6.44%
Sekuritas
0.06%
0.10%
0.10%
0.11%
0.11%
0.13%
0.13%
0.11%
0.09%
0.08%
Lain-lain
4.29%
6.44%
6.57%
6.66%
6.57%
7.32%
7.43%
7.17%
7.13%
7.07%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Asing
Total [triliun rupiah]
477.75
525.69
546.66
555.91
553.60
564.78
567.37
574.97
581.76
581.75
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
47
Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) Asing sebagian besar merupakan ‘long-term investors’, yang memiliki SUN bertenor panjang (lebih dari 5 th) dengan jumlah 71,33% per 23 Desember 2009. Hal ini menunjukkan kepercayaan pasar terhadap prospek jangka panjang ekonomi Indonesia
[Rp miliar]
120,000
100,000
49,82%
49,17%
21,24%
22,16%
80,000
60,000
40 000 40,000
19,77% 20,000
20,11% 8,90%
8,83% 0
Dec-07
Dec-08
Mar-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
23-Dec-09
Total
78,156
87,606
79,834
87,153
91,580
91,157
93,225
101,415
104,473
107,259
>10
32,451
46,260
42,129
45,886
47,456
48,720
45,779
50,750
52,051
52,742
5 10 5-10
19 843 19,843
14 795 14,795
13 197 13,197
17 044 17,044
18 624 18,624
17 683 17,683
23 678 23,678
21 149 21,149
22 190 22,190
23 772 23,772
2-5
17,243
20,374
18,012
18,999
20,025
20,201
17,050
20,313
21,008
21,201
0-2
8,619
6,178
6,496
5,223
5,476
4,553
6,719
9,204
9,224
9,545
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
48
Spread over UST-5 Years 1,000
DA TE 31‐Dec‐08 31‐Mar‐09 30‐J un‐09 30‐S ep‐09 30‐O ct‐09 30‐Nov‐09 21‐Dec‐09 22‐Dec‐09 23‐Dec‐09 24‐Dec‐09
900 800 700 600
P HIL ‐14 7.13 5.16 5.41 4.24 4.21 4.26 3.84 3.81 3.82 3.81
T UR K ‐14 INDO‐14 C R IC A ‐14C OL M‐14 7.13 8.73 6.00 6.49 6.38 8.78 6.76 5.88 5.32 6.66 5.97 4.99 4.12 4.78 4.61 4.01 4.00 5.09 4.70 4.25 3.78 4.72 4.60 3.92 3.65 4.06 4.50 4.11 3.65 4.08 4.51 4.18 3.65 4.09 4.51 4.21 3.62 4.09 4.52 4.21
US T ‐5Y 1.55 1.66 2.55 2.31 2.31 2.00 2.39 2.46 2.48 2.54
500 400 300 200 100
P HIL ‐14
TUR K ‐14
IND O‐14 C OL M‐14
C R IC A ‐14
‐ 24‐D ec‐08
24‐F eb‐09
24‐A pr‐09
24‐J un‐09
24‐A ug‐09
24‐Oct‐09
24‐D ec‐09
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
49
Spread over UST-10 Years 1,000 DA T E 31‐Dec‐08 31‐Mar‐09 30 J un‐09 30‐J un 09 30‐S ep‐09 30‐O ct‐09 30‐Nov‐09 21‐Dec‐09 22‐Dec‐09 23‐Dec‐09 24‐Dec‐09
900 800 700 600
P HIL 7.72 6.60 6.29 6 29 5.33 5.27 5.19 5.05 5.04 5.03 5.02
UR UG 8.58 8.14 6.83 6 83 5.59 5.51 5.11 5.21 5.25 5.26 5.25
INDO 9.42 10.03 7.32 7 32 5.66 5.87 5.68 5.17 5.21 5.22 5.22
T UR K 7.29 7.88 6.79 6 79 5.95 5.58 5.38 5.47 5.50 5.49 5.50
US T ‐10 Y 2.21 2.67 3.54 3 54 3.31 3.39 3.20 3.68 3.76 3.75 3.81
500 400 300 200 100
P HIL ‐17
IND O‐18
TUR K ‐18
UR UG ‐17
‐ 24‐D ec‐08
24‐F eb‐09
24‐A pr‐09
24‐J un‐09
24‐A ug‐09
24‐Oct‐09
24‐D ec‐09
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
50
Spread over UST-30 Years 1,000 DAT E 31‐Dec‐08 31‐Mar‐09 30 J un‐09 30‐J un 09 30‐S ep‐09 30‐O ct‐09 30‐Nov‐09 21‐Dec‐09 22‐Dec‐09 23‐Dec‐09 24‐Dec‐09
900 800 700 600
P HIL 6.72 7.27 7.17 7 17 6.52 6.58 6.54 6.46 6.46 6.46 6.46
T UR K 8.44 8.78 7.50 7 50 6.84 6.77 6.67 6.72 6.75 6.74 6.74
UR UG 9.16 9.57 7.87 7 87 7.09 7.09 6.71 6.87 6.91 6.91 6.91
INDO 9.33 10.22 8.34 8 34 6.86 6.98 7.03 6.73 6.77 6.77 6.77
US T ‐30 Y 2.68 3.54 4.33 4 33 4.05 4.23 4.19 4.56 4.61 4.61 4.68
500 400 300 200 100
P HIL ‐32
TUR K ‐36
UR UG ‐36
IND O‐38
‐ 24‐D ec‐08
24‐F eb‐09
24‐A pr‐09
24‐J un‐09
24‐A ug‐09
24‐Oct‐09
24‐D ec‐09
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
51
Bagian 7 Restrukturisasi Surat Utang Ke Bank Indonesia
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Restrukturisasi 2003 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1
Agustus 2003 Mengenai Penyelesaian BLBI Serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia Jumlah BLBI yang disepakati sebesar Rp144.536.094.294.530 ® SU-001 sebesar Rp80.000.000.000.000 ® SU-003 sebesar Rp64.536.094.294.530
Kedua seri tersebut diganti dengan SU baru baru, seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp144.536.094.294.530, efektif per 1 Agustus 2003. Pelunasan dengan skema burden sharing: ® Jika rasio modal terhadap kewajiban moneter BI lebih dari 10%, maka surplus l yang menjadi j di b bagian i P Pemerintah i t h di digunakan k untuk t k membayar b sisa i pokok SRBI-01 ® Jika rasio dimaksud di bawah 3%, maka Pemerintah membayar charge sebesar kekurangan untuk mencapai 3% tersebut.
Tingkat k bunga b SRBI-01/MK/2003: S 0 2003 0 0,1% % per tahun h (f (fixed, d semi annual) l)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
52
Restrukturisasi 2006 Sebelum Restrukturisasi
SU-002/MK/1998: Terbit: 23 Oktober 1998; Nominal: Rp20.000.000.000.000,Rp20 000 000 000 000 Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. p enam bulan mulai 1 Pokok diamortisasi setiap Oktober 2003 dan berakhir 1 April 2018.
Pasca Restrukturisasi
Nominal: Rp20.000.000.000.000, Rp20 000 000 000 000 Bunga 1% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 April 2010 dan berakhir 1 April 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).
Tunggakan bunga dan indeksasi SU-002 & SU-004 Rp. 54.862.150.308.421:
Tunggakan bunga: Rp16.929.470.080.766 Indeksasi terhadap inflasi: Rp37.932.680.227.655
SU-004/MK/1999: Nominal: Rp53.779.500.000.000, Bunga 3% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2010 dan berakhir 1 Desember 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).
SU-004/MK/1999: Terbit: 28 Mei 1999; Nominal: Rp53.779.500.000.000, Rp53.779.500.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 J i 2004 d Juni dan berakhir b khi 1 Desember D b 2018 2018.
SU-002/MK/1998:
SU-007/MK/2007 Nominal: 54.862.150.308.421 Non tradable, bunga 0,1% per tahun Pokok diangsur secara eksponensial secara tunai atau dengan SUN tradable sampai dengan 2025.
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
53
Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi tingkat bunga SU-002 & SU-004 Berdasarkan Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 16 – 28 Oktober
2008, Panja menyepakati antara lain bahwa dalam tahun 2009 dilakukan restrukturisasi SU SU-002 002 dan SU SU-004 004 dengan tingkat bunga sebesar Rp0,1% atau dengan benchmark dan terms and condition seperti SRBI-01. Berdasarkan hasil pembahasan Departemen Keuangan dan BI disepakati bahwa
tingkat bunga SU-002 dan SU-004 diturunkan, dari masing-masing 1% dan 3% menjadi masing-masing 0,1% per tahun, efektif 1 Januari 2009. Posisi SU dan SRBI per 31 Desember 2009
Seri
Terbit
Jatuh Tempo
Nominal
SU-002/MK/1998
23-Oct-98
2010 - 2025
20,000,000,000,000.00
SU-004/MK/1999
28-May-99
2010 - 2025
53,779,500,000,000.00
SRBI-01/MK/2003 SU-007/MK/2007
7-Aug-03 1-Jan-06 T t l Total
1-Aug-33
126,697,947,827,429.00
2007 - 2025
51,397,577,504,415.00 251 875 025 331 844 00 251,875,025,331,844.00
• Amortisasi SU-007 telah dilakukan sejak 2007 • Amortisasi SU-002 dan SU-004 dimulai sejak tahun 2010 Departemen Keuangan – Republik Indonesia
54
Bagian 8 Rating, Opini BPK, HIPICs, Kesimpulan
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
• Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali • Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004 BBB+14 Krisis ekonomi 1998
BBB 13 BBB- 12
Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Asset Bond Swap Swap, & penerbitan SUN jk panjang
Rekapitalisasi P b k Perbankan
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback
Lelang penerbitan SUN secara reguler, reguler program Buyback, & Debt Swtiching
Lelang penerbitan SUN secara reguler reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
Baa1
13
Baa2
12
Baa3
11
Ba1
BB
10
10
Ba2
BB-
9
9
Ba3
B+
8
8
B1
B
7
7
B2
B B-
6
6
B3
5
Caa1
4
Caa2
3
Caa3
2
Ca
1
C
S&P’s menaikan rating ke BBper 26 Juli 2006 Fitch’s menaikan rating ke BB per 14 Februari 2008
CCC+ 5 CCC
4
CCC- 3 CC R/C
2
S&P sempat menurunkan rating ke Selective D f lt namun Default direvisi kembali 2 hari kemudian
Moodys’s menaikan rating ke Ba2 per 16 September 2009 S&P menaikan outlook Indonesia dari Stable menjadi Positive per 23 Oktober 2009
1
SD/DDD
1997
1997
Non Investm ment grade
Non Investtment grade
BB+ 11
14
Investment grad de
Inve estment grade g
Perkembangan Credit Rating Indonesia
-
1998
1998
1999
1999
2000
2000
S&P's
2001
2001
2002
2002
2003
2003
Fitch's
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
Moody's (RHS) Departemen Keuangan – Republik Indonesia
55
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia Tanggal 16 Sept 2009 Moody’s menaikan peringkat kredit Indonesia dari
Ba3 menjadi Ba2, adapun highlight dari Moody’s antara lain sebagai berikut:
“The upgade was prompted by the Indonesian economy’s relatively strong resilience to the global recession as well as its healthy medium-term growth prospects” pg was also prompted p p by y an improving p g credit profile p derived from “The upgrade Indonesia’s ongoing policy prudence, structural reforms, and appropriate debt management”
Tanggal 23 Oktober 2009, S&P merevisi outlook rating Indonesia dari
stable menjadi positive, positive adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut: “The Ratings on Indonesia are supported by improving public debt ratios and accumulation of foreign reserves, which eases potential external liquidity concerns” ” “Favorable initial conditions based on years of fiscal consolidation, conservative budgeting and banking sector reforms combined with its less susceptible economic structure and mostly appropriate policy response to shocks, enable Indonesia to navigate the crisis without detriment to its fiscal and external credit metrics” Departemen Keuangan – Republik Indonesia
56
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2008
Wajar j Tanpa p Pengecualian g (WTP) ( ) terhadap p Laporan p
Keuangan seluruh Bagian Anggaran/BA terkait Pengelolaan Utang Pembayaran Biaya Utang (BA-061) (BA 061) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (BA-096) Pembayaran pokok Surat Berharga Negara (BA-097)
Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
57
GDP Per Capita dari Highly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang (dalam USD)
Negara G a a Ghana Benin Mali Burkina Faso Tanzania Gambia, The Madagascar Mozambique Uganda Rwanda Niger Sierra Leone Malawi Ethiopia
2000
2001
2002
247 312 242 220 268 304 240 234 240 212 162 140 150 124
258 58 318 255 229 272 292 272 218 223 196 169 171 144 121
292 9 364 315 260 274 250 256 220 222 187 182 190 217 112
Tahun 2003 2004 353 447 399 326 281 241 310 238 230 199 213 192 193 120
402 0 492 433 378 303 255 241 284 243 218 226 199 204 137
2005
2006
2007
476 6 505 457 390 368 285 270 320 302 258 251 217 216 164
553 528 490 402 359 307 287 326 318 303 262 247 233 197
650 601 556 458 400 377 372 363 363 341 294 286 255 245
Catatan: GDP Per Capita Indonesia tahun 2008 = USD2.246 (sumber: IMF)
Debt to GDP HIPCs dari 102% pada tahun 1999 menjadi 31% pada tahun 2007
Adanya Penghapusan Utang (debt pardon) dari kreditor telah mengurangi stok utang utang HIPCs ratarata sebesar 90% (per tahun 2007) Departemen Keuangan – Republik Indonesia
58
Kesimpulan Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan
arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik d bahkan dan b hk dibandingkan dib di k rasio-rasio i i yang sama di negara llain, i termasuk k negara maju Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin j transparasi p dan akuntabilitas publik p LKPP 2008 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan terakhir (11 Juni 2009) perbaikan outlook oleh Moody’s Moody s dari stable jadi positif meskipun di tengah krisis dan terjadinya rating downgrades negara-negara lain. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
59
© 2009 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : 021-3449230 psw. 5647, 021-3864778 Faksimili : 021-3843712 www.dmo.or.id
