Edisi September2009
Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum 1.
Latar Belakang (1)
2.
L Latar B l k Belakang (2)
3.
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
4.
Jenis-jenis Utang (1)
5.
Jenis-jenis Utang (2)
6 6.
Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN
16.
Outstanding Utang Pemerintah 1997-2009 (Grafik)
17.
Profil Jatuh tempo Utang per 31 Agustus 2009 (Grafik)
18.
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 31 Agustus 2009
19.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor 1997-2009
20.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, 2000-2009 (Grafik)
21 21.
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2000-2009
22.
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 1999-2009 (Grafik)
23.
Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri B d Berdasarkan k Jenis J i Pembiayaan, P bi 2005-2009 2005 2009
7.
APBN 2009
8 8.
Defisit dan Pembiayaan APBN 1998-2009
9.
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010
Bagian 4
10.
Cashflow Pembiayaan 2004-2009
11.
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 1996-2009
12 12.
Realisasi Penerbitan SBN 2009
Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
13.
Pinjaman Program 2007-2009
24.
14.
Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, 2005-2009
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, 2000-2009
25.
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1998-2007
26 26.
Rasio Utang thd. thd PDB di Beberapa Negara, Negara 2008-2014
27.
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 & 31 Agust 2009
28.
Program Debt Switching dan Buyback SBN
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri) 15. Posisi Outstanding Utang Pemerintah 2000-2009
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi Pergerakan Kurva imbal hasil (Yield Curve) SUN Valas
29.
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
43.
30.
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1997-31 Agust 2009
31.
External Debt Service 2008 dan perubahannya 20032008
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)
32.
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 1999-2009
33.
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2008 dan perubahannya 2003-2008
34.
Rasio Utang Luar negeri/External Debt thd PDB 2008 dan perubahannya 2003-2008
35.
Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2007
36.
44 44.
Perdagangan rata-rata rata rata Harian Surat Utang Negara Rupiah di Pasar Sekunder per 25 September 2009
45.
Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank per 25 September 2009
46.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis I Investor t
47.
Utang per Kapita di berbagai Negara 2008 dan perubahannya 2003-2008
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam persentase)
48.
37.
Rasio Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan perubahannya 2003-2008
Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (tahun jatuh tempo)
49.
Spread terhadap UST- 5 tahun
38.
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd PDB di berbagai Negara 1998-2007
50.
Spread terhadap UST- 10 tahun
51.
Spread terhadap UST- 30 tahun
Bagian g 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 39.
Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja 20002009
40 40.
Biaya Pinjaman Program
41.
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan perubahannya 2003-2008
42.
Kurva Imbal hasil/Cost of Fund SBN Rupiah
Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPICs, Kesimpulan 52.
Perkembangan Credit Rating Indonesia
53.
Apa kata Moody’s rating Agency saat ini?
54.
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2008
55.
GDP per Capita dari Higly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang
56.
Kesimpulan Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Bagian B gi 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Jenis jenis Utang, Utang Landasan Hukum
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1) Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)
yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. keseluruhan Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk: ¾ Penciptaan kesempatan kerja. ¾ Mengurangi kemiskinan. ¾ Menguatkan pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan keamanan. Utang adalah konsekuensi dari postur APBN (yang
mengalami defisit), dimana Penerimaan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
1
Latar Belakang (2)
Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing R fi i dil dilakukan k k dengan d t terms & conditions diti (bi (biaya d dan risiko) i ik ) utang t b baru yang llebih bih b baik. ik
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari: Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: ® Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; ® BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; ® Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk: ® M Menjaga j g stimulus ti l fi fiskal k l melalui l l i misalnya i l pembangunan b g iinfrastruktur, f t kt pertanian t i d dan energi,dan gi d proyek k padat d t karya; ® Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; ® Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; ® Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; ® Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista); ® Melanjutkan reformasi birokrasi.
Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh: Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country; Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Departemen Keuangan – Republik Indonesia
2
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang Tujuan Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.
Kebijakan Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri ® Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN; ® Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat; ® Membantu pengelolaan likuiditas pasar, pasar misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN). Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
3
Jenis-jenis Utang (1) Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : Pinjaman Luar Negeri
World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, (Jepang Jerman, Jerman Perancis dll), dll) serta Kredit Ekspor. Ekspor
Pinjaman Program:
Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur.
Pinjaman proyek :
Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); ); p proyek-proyek y p y dalam rangka g pengentasan p g kemiskinan (PNPM). ( )
Pinjaman Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah : Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
4
Jenis-jenis Utang (2) Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta
asing, tradable & non-tradable, fixed & variable : Surat Utang Negara (SUN)
Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek
(s.d. 12bln);
Obligasi Negara (> 1 thn) Ä Coupon Bond ÄTradable: ORI, FR/VR bond, Global bond ÄNon tradable: SRBI untuk BLBI,, dan Surat Utang/SU g ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Ä Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN jjangka k panjang j (IFR/Ijarah (IFR/Ij h Fixed Fi d R Rate; t Gl Global b l Sukuk; S k k SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia). Departemen Keuangan – Republik Indonesia
5
Landasan Hukum Pengelolaan Utang Ketentuan Per-Undang2-an: Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Undang-Undang U d U d No N 24/2002 tentang Surat S U Utang N Negara Peraturan Pemerintah No 2/2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Penerusan Pinjaman d / dan/atau Hibah Hib h Luar L Negeri N i
Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance: Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR Koordinasi Pemerintah (Depkeu, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang Departemen Keuangan – Republik Indonesia
6
Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan y APBN
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2009 APBN Dok. Stimulus
APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah
APBN-P
985.7
848.6
871.0
I. Penerimaan Dalam Negeri
964.8
847.6
870.0
1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak
725.8 258.9
661.8 185.9
652.0 218.0
0.9
0.9
1.0
1,037.1
988.1
1,000.8
716.4
685.0
691.5
322.3 394.1
333.7 351.4
314.7 376.8
320.7
303.1
309.3
50.3
(28.9)
(20.3)
(51.3)
(139.5)
(129.8)
-1.0%
-2.5%
-2.4%
II. Hibah
B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja K/L 2. Belanja Non K/L
II. Transfer ke Daerah
C. Keseimbangan Primer D. Surplus / (Defisit) Anggaran (A-B) % Defisit thd. PDB
E. Pembiayaan (I + II + III) I. Pembiayaan Dalam Negeri 1. SUN Neto 2 Perbankan Dalam Negeri 2. 3. Penjualan Aset, Privatisasi, dll
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) 1. Pinjaman Luar Negeri Bruto 2. Pembayaran Cicilan Pokok 3. Penerusan Pinjaman
51.3
139.5
129.8
60.8
109.5
142.6
54.7 16 6 16.6 (10.6)
54.7 65 8 65.8 (11.1)
69.3 56.6 56 6 16.7
(9.4)
(14.5)
(12.7)
52.2 (61.6) -
57.6 (72.1) -
69.3 (69.0) (13.0)
III. Tambahan Pembiayaan Utang
-
44.5
-
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan
-
-
-
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
7
Defisit dan Pembiayaan APBN 1998-2009 [ Triliun Rupiah ] 140
[ % thd. PDB ] 11
Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN
99
9
86
8 7 6
60 23
20
1999
Defisit (Surplus) APBN
2000
2001
SBN - neto
2002
2003
0.1
2004
Pinjaman LN - neto
2005
2006
Non-Utang - neto
2007
3 2 -
(13))
(24)
(27)
(10 0) (28)
(40)
4
1
(1)
(20)
1998
0.9
130
0.5
2.4
17 9 1.3
50
14
7
24
1
1.1
(3)
(5)
1.7 35
7
1.3
(2)
-
24
-
40
10
-
16
-
44
-
16
6 1.2
10
21
14
19
29
29
30
2.4 1.7
20
42
38
36 3
4.0 40
5 43
(19)
80
Kenaikan SBN periode 2005-2009, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, tempo dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
4
100
10
57
120
(1) (2) (3)
2008+
2009++
Defisit APBN, % thd. PDB (RHS)
Sumber: Depkeu
Catatan: + R li i sementara Realisasi t ++ APBN-P 2009
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
8
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010 2007
Global Developed
(dalam % thd. PDB) 2008 2009 2010
(0.7) (1.0)
(2.6) (3.1)
(8.1) (9.3)
(6.4) (7.4)
(1.2) (1 2) (2.5)
(3.2) (3 2) (6.4)
(10.6) (10 6) (13.5)
(8.3) (8 3) (6.7)
(0.6)
(1.9)
(5.7)
(6.3)
(2.6)
(6.2)
(13.0)
(13.1)
0.5
(0.8) ( )
(3.9) ( )
(2.9) ( )
Latin America Brazil Mexico
(0.2) (2.2) -
(1.5) -
(2.7) (2.7) (2.5)
2.4 (3.0) (2.5)
Emerging Asia
0.8
(1.4)
(3.7)
(2.6)
0.6 0 6 (1.3)
(0.4) (0 4) (0.1)
(3.0) (3 0) (2.4)
(2.0) (2 0) (1.6)
(5.4)
(4.2)
(3.8) (5.0) (7 6) (7.6)
(3.5) (4.0) (5 0) (5.0)
US Japan
Euro Area UK
Emerging g g Market
China Indonesia
CEEMA Hungary Poland R ssia Russia
0.6 (5.0) (2.0) 5 4 5.4
(3.3) (3.9) 4 1 4.1
Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara
lain. UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi b defisit d f nasionall 3% dari d PDB,
dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi.
Sumber: JPMorgan per Juni 2009
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
9
Cashflow Pembiayaan 2004-2009 [Miliar Rupiah]
2004
2005
2006
2007
2008*
2009**
(73,045)
(84,063)
(89,970)
(161,033)
(93,620)
(213,974)
Defisit
(23,810)
(14,408)
(29,141)
(49,844)
(3,522)
(129,845)
Pembayaran Utang Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Penerusan Pinjaman
(71,948) (25,456) (46,491) -
(61,910) (24,798) (37,112) -
(77,741) (25,060) (52,681) -
(117,609) (59,686) (57,922) -
(103,757) (40,322) (63,435) -
(127,607) (45,583) (69,032) (12,992)
(7,745) (2,550) (5,195)
16,913 18,913 (2,000)
6,420 8,420 (2,000)
13,659 16,159 (2,500)
43,477 56,566 (13,089)
Kebutuhan Pembiayaan
Lain-Lain Perbankan Dalam Negeri Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN
Sumber Pembiayaan
22,713 22,713 -
70,031
80,777
90,244
153,645
173,683
213,974
Utang Penerbitan Surat Berharga Negara, bruto Pinjaman Program Pinjaman Proyek
50,761 32,327 5 059 5,059 13,375
74,213 47,373 12 265 12,265 14,576
87,160 61,046 13 580 13,580 12,535
150,928 116,858 19 607 19,607 14,463
170,781 126,245 29 602 29,602 14,934
214,139 144,840 30 316 30,316 38,984
Non Utang Privatisasi Pengelolaan Asset
19,270 3,520 15,751
6,564 6,564
3,084 400 2,684
2,717 304 2,413
2,902 82 2,820
(3 014) (3,014)
(3 287) (3,287)
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan
Surat Berharga Negara Neto Pinjaman Luar Negeri Neto Non Utang
6,870 (28,057) 41 983 41,983
274
(165) (165)
(7 388) (7,388)
80 063 80,063
0
22,575
35,985
57,172
85,923
99,257
(10,272)
(26,566)
(23,852)
(18,900)
(12,724)
16 561 16,561
43 313 43,313
(1 181) (1,181)
19 997 19,997
9 137 9,137
Catatan: *) APBN-P 2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia
10
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 1996-2009 [Triliun Rupiah]
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009** Surat Berharga Negara (neto) Penerbitan, bruto Domestik Valas
Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri (neto) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, bruto Pinjaman program Pinjaman proyek
Pembayaran Cicilan Pokok Penerusan Pinjaman
Total Pembiayaan Utang
0.0
0.0 100.0 401.6 150.1
9.0 -1.9 -3.1
-
-
100.0 401.6 150.1
-
-
100.0 401.6 150.1 0.0 0.0 0.0
-
-
0.0
0.0
0.0
6.9 22.6 36.0 57.2 85.9
99.3
9.0
2.0 11.3 32.3 47.4 61.0 116.9 126.2
144.8
9.0 0.0
2.0 0.0
86.9 39.3
98.0 46.8
0.0
-3.9 -14.4 -25.5 -24.8 -25.1 -59.7 -40.3
-45.6
6.6
-12.7
-4.4 -4.3 21.0 29.4 10.2 10.3
11.3 0.0
23.4 9.0
22.9 24.5
42.6 103.3 18.5 13.6
0.5 -28.1 -10.3 -26.6 -23.9 -18.9
11.9 14.4
51.0
49.6
17.8 26.2 18.9 20.4 18.4 26.8 26.1
34.1
44.5
69.3
11.9
24.9 26.1
25.2 24.4
0.8 17.0
19.6 14.5
29.6 14.9
30.3 39.0
-7.6 -15.9 -12.3 -19.8 -46.5 -37.1 -52.7 -57.9 -63.4 -
-69.0 -13.0
14.4
-16.3 -18.7 -30.0 -20.2 -
6.4 19.7
-4.4 -4.3 121.0 431.0 160.3 19.2
7.2 11.7
1.8 18.6
5.1 13.4
12.3 14.6
4.7 -2.6 -21.2 12.3
13.6 12.5
9.4 33.3 67.0
86.5
Tambahan Pinjaman Luar Negeri Neto NEGATIF sejak 2004 Total pembiayaan melalui utang tahun 2003 dan 2004 negatif, karena
pembiayaan y APBN mengandalkan g Penjualan j Aset Negara g melalui sumber p privatisasi BUMN dan pelepasan aset ex BPPN/bank rekap Departemen Keuangan – Republik Indonesia
11
Realisasi Penerbitan SBN 2009 (Per 25 September 2009) APBN-P SBN jatuh tempo dan buyback 2009 SBN Netto (APBN) Kebutuhan Penerbitan 2009 SUN SUN Domestik
% realisasi
Realisasi
(APBN-P)
45,583,200,000,000
44,682,910,906,000
98.02%
99,256,600,000,000
85,484,235,094,000
86.12%
144,839,800,000,000
130,167,146,000,000
89.87%
-
114,893,156,000,000 74,622,730,000,000
- ON
, , , , 42,586,000,000,000
- ZC
-
- SPN
23,500,000,000,000
- ORI
8,536,730,000,000
SPPNT
, , , 500,000,000,000
SUN Valas
39,770,426,000,000
SBSN
15,273,990,000,000
SBSN Domestik
5,556,290,000,000
SDHI
, , , , 2,686,000,000,000
SBSN Valas
7,031,700,000,000
Catatan: *) - Rencana penerbitan menggunakan asumsi kurs outlook APBN 2009 Rp11,000 /USD Mar 09 Rp12.025/USD - Realisasi SUN Valas 2009 menggunakan kurs pada saat closing tgl 5 Mar’09 - Realisasi Global Sukuk2009 menggunakan kurs pada saat closing tgl 24 Apr’09 Rp 10.818/USD - Terdapat pengurangan seri-seri yang akan jatuh tempo tahun 2009 akibat debt switching operation tgl 19 Mei 2009 dan 02 Juni 2009 masing-masing sebesar Rp 110 M dan Rp 291 M - Terdapat pelunasan sebagian SRBI-01 akibat surplus BI bagian Pemerintah tahun 2008 sebesar Rp 2,65 T. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
12
Pinjaman Program 2007-2009 No 1
Lender Jepang JBIC/JICA
2
3
4
5
ADB
WB
France
Nama Program 1. Development Policy Loan 2. Development Policy Loan II 3. Development Policy Loan III 4. Infrastructure Reform Sector Development Program 5. Indonesia Disaster Recovery and Management 6. DPL-IV DPL IV (cofinancing dengan World Bank) 7. Climate Change Program Loan 8. DPL-5 9. Infrastructure Reform Sector Development 10. Climate Change Sub Total Jepang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
State Audit Reform Sector Development Program (STARSDP) Trance 2 Development Policy Support Program I (DPSP I) Local Government Finance Reform and Governance Reform SDP II Infrastructure Reform Sector Development Program I (IRSDP I) Development Policy Support Program II (DPSP II) Development Policy Support Program III (DPSP III) Financial Governance and Social Security Reform II (FGSSR II) atau Capital Market Development Cluster Program (CMDCP) 8. Poverty Reduction and MDG Acceleration Program I 9. Infrastructure Reform Sector Development Program II (IRSDP II) 10. Local Government Finance Reform 11.. DPSP-IV 12. DPSP-V 13. Capital Market Development Program Cluster II Sub Total ADB
1. First Development Policy Loan (DPL-1) 2. Second Development Policy Loan (DPL-2) 3. Third Development Policy Loan (DPL-3) 4 F 4. Fourth th Development D l t Policy P li Loan L (DPL-4) (DPL 4) 5. Fifth Development Policy Loan (DPL-5) 6. Infrastructure Development Policy Loan-1 7. Infrastructure Development Policy Loan-2 8. BOS-KITA Refinancing 9. DPL-6 10. IDPL-3 Sub Total WB 1. Climate Change Program Loan 2. Climate Change Program Loan-2 Sub Total France
2007 (USD)
2008 (USD)
100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 300,000,000
400,000,000
500,000,000
100,000,000 100,000,000 400,000,000 600,000,000
200,000,000 300,000,000 400,000,000 280,000,000 350,000,000 200,000,000
900,000,000
830,000,000
200,000,000 300,000,000 500,000,000
-
600 000 000 600,000,000 750,000,000 200,000,000 200,000,000 56,000,000
600,000,000
-
1,206,000,000 200,000,000
1,900,000,000
544,000,000 750,000,000 250,000,000 1,544,000,000
200,000,000
300,000,000 300,000,000
2,736,000,000
50,000,000 2,994,000,000
Others TOTAL
2009 (USD) Rencana
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
13
Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Tujuan Pembiayaan, 2005-2009 2009 Realisasi s.d. Agustus 2009 JENIS PINJAMAN
1. Pinjaman Program
2005
2006
2007
2008
Pagu Lama
Pagu Baru
Nominal
12.21
13.53
19.90
30.28
26.32
31.89
3.44
ekuivalen dlm miliar US$
1.24
1.50
2.11
2.77
2.40
2.91
0.34
a. World Bank
3.93
5.42
5.65
12.59
13.16
16.55
1.42
b. A D B
7.37
5.41
8.48
9.09
4.70
5.48
c. JEPANG
0.90
0.89
3.89
6.41
4.70
5.48
2.19
1.88
2.19
d. PERANCIS
-
e. IDB
-
f. Lain-Lain
-
-
-
-
38.95
19.81
19.54
3.96
2.20
51.16 5.20
2. Pinjaman Proyek ekuivalen dlm miliar US$
TOTAL ekuivalen dlm miliar US$
1.80
1.88
-
-
-
-
% thd. Pagu % thd. g Baru Lama Pagu 13.1%
10.8%
10.8%
8.6%
-
-
42.9%
36.8%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47.7%
47.7%
30.2%
27.3%
2.02
1.88
2.19
25.28
25.72
25.72
12.27
2.07
2.31
2.35
2.35
1.22
33.34
39.44
55.56
52.04
57.61
15.71
3.70
4.19
5.07
4.75
5.26
1.56
Catatan: Nominal dalam Triliun Rupiah
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
14
Bagian 3 Portofolio Utang ((Outstanding g Utang, g, Profil Jatuh Tempo p Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Outstanding Utang Pemerintah, 2000-2009 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
+
2007
2008
++
Agu'09
+++
a. Pinjaman (dlm. miliar US$) Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***)) Suppliers ***) Lain-Lain ***)
61.10 36.53 20.64 3.08 0.69 0.16
58.90 35.16 20.68 2.41 0.48 0.17
63.74 40.37 20.61 2.20 0.39 0.17
68.91 46.19 19.98 2.19 0.37 0.17
68.59 46.48 19.48 2.17 0.29 0.17
63.09 42.16 18.78 1.82 0.17 0.17
62.02 41.07 18.84 2.01 0.11 -
62.25 41.03 19.05 2.08 0.08 -
66.69 44.28 20.34 1.98 0.09 -
63.78 41.83 19.69 2.19 0.07 -
b. Surat Berharga Negara (dlm. miliar US$) Denominasi Valas Denominasi Rupiah
68.35 68.35
63.52 63.52
73.30 73.30
76.64 76.64
71.29 1.00 70.29
70.51 3.50 67.01
82.34 5.50 76.84
85.26 7.00 78.26
82.78 11.20 71.58
96.86 15.23 81.63
129.45
122.42
137.04
145.55
139.88
133.60
144.36
147.51
149.47
160.64
1,234.28
1,273.18
1,225.15
1,232.04
1,299.50
1,313.29
1,302.16
1,389.41
1,636.74
1,616.01
651.68
660.65
655.31
648.75
653.03
658.67
693.12
737.13
783.86
821.19
9,535
10,400
8,940
8,465
9,290
9,830
9,020
9,419
10,950
10,060
1,389,770
1,646,322
1,821,833
2,013,675
2,295,826
2,774,281
3,339,480
3,957,404
4,954,029
5,401,640
Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. miliar US$) Total Utang Pemerintah Pusat (ekuivalen dlm. dlm miliar Rupiah) diantaranya SBN Denominasi Rupiah (dlm. triliun Rupiah)
Nilai Tukar Rupiah (IDR/US$1) PDB (dlm. miliar Rupiah) Rasio Utang terhadap PDB
89%
77%
67%
61%
57%
47%
39%
35%
33%
Catatan: + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Sangat-Sangat Sementara , per Agustus 2009, menggunakan k PDB asumsii APBN APBN-P P 2009 * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial Departemen Keuangan – Republik Indonesia
30%
15
Outstanding Utang Pemerintah, 1997-2009 [ triliun rupiah ]
1,800 1,600 1,400 1,200
Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman j Luar Negeri, g , dan untuk mengembangkan g g pasar p keuangan domestik
1,000
583
613
637
583
570
620
559
693
743
730
642
906
974
586
800 438 600 400
453
200 238 -
502
652
661
655
662
649
803
100
Pinjaman Luar Negeri
Surat Berharga Negara [dalam %]
Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara Total Utang Pemerintah Pusat
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007+
100%
82%
47%
47%
48%
47%
47%
49%
47%
43%
42%
45%
40%
0%
18%
53%
53%
52%
53%
53%
51%
53%
57%
58%
55%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Catatan: + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Sangat-Sangat Sementara , per 31 Agustus 2009
2008++ Agu'09+++
Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
16
Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Agustus 2009 [Triliun Rupiah] 140 2 120
Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001
100 47 34
47 35
47
127
36
32 20
Tahun Pinjaman Luar Negeri g Negara g Surat Berharga
2009 92% 8%
2010 48% 52%
2011 55% 45%
2012 43% 57%
2013 53% 47%
Tahun Pinjaman Luar Negeri Surat Berharga Negara
2025 44% 56%
2026 77% 23%
2027 31% 69%
2028 2029 22% 100% 78% 0%
2014 47% 53%
2015 52% 48%
1
16
1
2035
2036
2
2034
3
2033
2029
3
2032
3
2031
14 18
21 26
Surat Berharga Negara 2016 53% 47%
2030 2031 2032 48% 100% 100% 52% 0% 0%
2017 50% 50%
2018 42% 58%
2033 2034 2% 100% 98% 0%
2019 35% 65%
1
1
2040--2055
Pinjaman Luar Negeri
1
1
5
2030
8
7
2028
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
12 10 25 21 17 15 13
2027
37
1
2026
43 38 37
16
2025
49
2039
26
2024
63
3
2009
-
42
39
30
2010
20
53
2021
62
59
2038
40
2023
43
2022
48
48
60
2037
54 80
2020 46% 54%
2021 61% 39%
2022 44% 56%
2023 43% 57%
2024 44% 56%
2035 2036 7% 100% 93% 0%
2037 4% 96%
2038 2039 3% 100% 97% 0%
2040-2055 100% 0%
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
17
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 31 Agustus 2009 SURAT BERHARGA NEGARA
Dec '07
Jun '08
Dec '08
Mar-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
A. Dapat Diperdagangkan
543,680
623,548
648,335
711,023
705,068
704,560
717,965
1. Denominasi Rupiah
477,747
520,228
525,695
546,658
553,227
553,604
564,776
a. Surat Utang Negara (SUN)
477,747
520,228
520,995
536,402
542,971
543,348
554,520
1) Surat Perbendaharan Negara
4,169
5,250
10,012
21,512
24,812
22,050
22,050
2) Obligasi Negara Tanpa Kupon
10,500
19,023
11,491
11,491
11,451
11,451
11,451
+)
294,453
330,338
353,558
357,468
361,625
366,561
377,733
168,625
165,617
145,934
145,931
145,083
143,286
143,286
-
-
4,700
10,256
10,256
10,256
10,256
-
-
4,700
10,256
10,256
10,256
10,256
65,933 7,000 -
103,320 11,200 -
122,640 11,200 -
164,365 14,200 -
151,841
150,956
153,189
14,200
14,200
14,200
650
-
650 35,000
35,000
259,404
258,208
258,160
257,480
256,410
256,410
256,410
259,404 -
258,208 -
258,160 -
256,980 500 -
253,724
253,724
253,724
-
-
-
2,686
2,686
2,686
803,084
881,756
906,495
968,503
961,478
960,970
974,375
10,225
9,920 104.12
10,060 108.50
3) Obligasi Negara Fixed Rate 4) Obligasi Negara Variable Rate
b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate
++)
2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara g c. Surat Berharga Syariah Negara TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B)
650
Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain -
+)
Termasuk ORI
++)
- Termasuk Sukuk Ritel - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1)
9,419
9,225
10,950
11,575
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
18
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 1997-2009 [Mili USD] [Miliar
2009*)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
19.17
22.03
26.00
24.16
21.88
24.97
28.38
28.64
25.58
24.47
24.63
29.61
27.86
43.7%
5.22
6.13
7.21
7.67
8.04
8.65
8.77
9.04
9.16
9.41
10.18
10.87
10.53
16.5%
WORLD BANK
10.83
11.32
12.09
12.42
12.17
11.53
10.67
9.90
9.11
8.74
8.37
8.96
8.63
13.5%
L i L i *)*) Lain-Lain*)
15 89 15.89
16 91 16.91
16 42 16.42
16 85 16.85
16 82 16.82
18 58 18.58
21 09 21.09
21 01 21.01
19 25 19.25
19 40 19.40
19 07 19.07
17 24 17.24
16 76 16.76
26 3% 26.3%
TOTAL**)
51.12
56.39
61.73
61.10
58.90
63.74
68.91
68.59
63.09
62.02
62.25
66.69
63.78
NEGARA
JEPANG
ADB
Nmnl
% Total
Catatan: C t t : *) termasuk outstanding multilateral: IDB, IFAD, NIB, dan EIB. **) tidak termasuk SBN Valas. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
19
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/lembaga Kreditor, 2000-2009 100% 90%
16%
17%
13%
14%
40%
44%
44%
2007
2008 2009*)
29%
31%
31%
31%
31%
31%
13%
14%
14%
13%
13%
15%
15%
16%
20%
21%
18%
15%
14%
14%
14%
13%
40%
37%
39%
41%
42%
41%
39%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
60% 50%
26%
29%
80% 70%
26%
28%
40% 30% 20% 10% 0% Jepang
Catatan: *) Data per tanggal 31 Agustus 2009
World Bank
ADB
Lain-Lain
Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, (WB ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Departemen Keuangan – Republik Indonesia
20
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2000-2009 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009***
651.7
660.7
655.3
648.7
653.0
658.7
693.1
737.1
783.9
810.0
USD**)
27.6
28.0
27.9
24.4
24.2
26.4
27.5
28.4
32.8
35.3
JPY**)
2,679.2
2,751.2 2,855.5 3,242.8 3,137.4 3,184.4 3,066.0 2,941.9
2,820.5
2,753.3
EUR**)
7.8
6.7
6.2
Dalam Mata Uang Asli IDR*)
8.0
8.2
8.4
8.0
8.1
7.8
7.2
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
Mata Uang Lainnya Ekuivalen dlm Miliar US$ IDR
68.3
63.5
73.3
76.6
70.3
67.0
76.8
78.3
71.6
81.6
USD
27.6
28.0
27.9
24.4
24.2
26.4
27.5
28.4
32.8
35.3
JPY
23.4
21.0
24.0
30.3
30.5
27.0
25.8
25.9
31.2
29.7
EUR
7.3
7.1
8.6
10.5
10.9
9.6
10.2
10.5
9.5
8.9
Mata Uang Lainnya
2.7
2.7
3.2
3.7
3.9
3.5
4.0
4.4
4.4
5.1
129.4
122.4
137.0
145.5
139.9
133.6
144.4
147.5
149.5
160.6
Asumsi Kurs Tengah IDR/US$1
9,535.00
10,400.00
8,940.00
8,465.00
9,290.00
9,830.00
9,020.00
9,419.00
10,950.00
10,060.00
Asumsi Kurs Tengah JPY/US$1
114.34
131.00
118.75
107.11
102.74
117.83
119.01
113.39
90.33
92.72
A Asumsi i Kurs K T Tengah h EUR/US$1
1 06 1.06
1 12 1.12
0 95 0.95
0 79 0.79
0 73 0.73
0 84 0.84
0 76 0.76
0 68 0.68
0 71 0.71
0 70 0.70
Total
Catatan: Nominal dalam miliar *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 31 Agustus 2009 Departemen Keuangan – Republik Indonesia
21
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 1999-2009 (Dalam USD ekv)
100% 6%
6%
6%
6%
19%
18%
17%
18%
90% 80%
7%
8%
7%
7%
7%
6%
6%
21%
22%
20%
18% %
18%
21%
19%
17%
17%
20%
19%
19%
70% 60%
20%
21%
23%
20%
22%
22%
50% 40% 30%
53%
53%
52%
53%
53%
50%
50%
53%
53%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
20%
48%
50%
2008
2009*)
10% 0% IDR
USD
JPY
EUR
Others
Secara rata-rata, proporsi utang dalam Rupiah antara tahun 2000 s.d. 2009
Catatan: lebih dari 50%, meskipun pada tahun 2008 dan 2009 sedikit menurun *) Data per tanggal 31 Agustus 2009
karena depresiasi nilai tukar Rupiah akibat krisis keuangan global
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
22
Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2005-2009 100% 90% 80% 59%
70% 60%
50%
45%
49%
50%
55%
51%
2007*
2008*
2009**
76%
50% 40% 30% 41%
20% 10%
24%
0% 2005*
2006* PINJAMAN PROGRAM
PINJAMAN PROYEK [Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN PROYEK TOTAL Catatan: *) Angka Realisasi **) Angka Pagu 2009
2005* 12.21 38.95 51.16
2006* 13.53 19.81 33.34
2007* 19.90 19.54 39.44
2008* 30.28 25.28 55.56
2009** 26.32 25.72 52.04
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
23
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri negara, Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 1996-2009 [ triliun t ili rupiah i h] 6,000
[%] 120%
5,000 85%
100%
89% 77%
4,000
80% 67% 61%
58%
3,000
57%
60% 47% 39%
38%
2,000
35%
33%
24%
30%
1,000
40% 20%
0
0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*2009** Outstanding Utang
PDB
Rasio Utang thd. PDB (RHS) [Triliun Rp]
Pinjaman Luar Negeri Surat Berharga Negara Total
1996 129 129
1997 238 238
1998 453 100 553
1999 438 502 940
2000 583 652 1,234
2001 613 661 1,273
2002 570 655 1,225
2003 583 649 1,232
2004 637 662 1,300
Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar besar, sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%. Sumber: Departemen Keuangan dan BPS, diolah
2005 620 693 1,313
2006 559 743 1,302
2007 586 803 1,389
2008* 730 906 1,637
Agu'09** 642 974 1,616
Catatan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara per Agustus 2009 Angka PDB 2009 menggunakan asumsi PDB APBN-P 2009. Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Departemen Keuangan – Republik Indonesia
24
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1998-2007
Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina, Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia. [%] 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1998 Argentina
1999 Japan
2000 Indonesia
Sumber: Economist Intelligence Unit
2001
2002 Philippines
2003
2004
Turkey
Italy
2005
2006
United Kingdom
2007 United States
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
25
Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, 2008-2014
Brazil Germany India Japan United Kingdom United States G - 20 Advanced G - 20 Countries Emerging Market G - 20 Countries
2008f
2009f
2010f
2014f
65.4
64.7
62.9
54.1
68 7 68.7
76 1 76.1
80 1 80.1
77 2 77.2
80.6
82.7
82.9
71.6
202.5
217
225.1
222.3
50.4
61
68.7
76.2
68.7
81.2
90.2
99.5
65.5
72.5
76.7
76.8
83.2
93.2
99.8
103.5
35.7
37.6
37.8
32
Sumber S b : International I t ti l Monetary M t Fund, F d “The “Th State St t off Public P bli Finances; Fi Outlook O tl k and d Medium-Term M di T Policies P li i Aft After th the 2008 Crisis”
Indonesia termasuk ke dalam Emerging Market G – 20 Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara
berkembang Departemen Keuangan – Republik Indonesia
26
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 31 Agustus 2009 [Triliun Rupiah] 75 70
Reprofilling sejak 2002 telah memperbaiki struktur jatuh tempo sehingga mengurangi refinancing risk
65 65 60
per 31 Agustus 2009 55
Akhir Tahun 2001 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 ‐ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2035 2037 2038
Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009) Departemen Keuangan – Republik Indonesia
27
Program Debt Switching dan Buyback SBN ● Debt D bt S Switching: it hi program pengelolaan l l utang t yang bertujuan b t j untuk t k mengurangii refinancing fi i risk i k
2005
1x
Jumlah Seri yang Hendak Ditukar 9 seri
2006
12 x
7 s.d. 21 seri
< 1 tahun s.d. 5 tahun
5 s.d. 19 tahun
54,177
31,179
2007
9x
12 s.d. 21 seri
< 1 tahun s.d. 6 tahun
11 s.d. 20 tahun
30,681
15,782
2008
2x
21 s.d. 31 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
14 s.d. 15 tahun
7,490
4,571
s d 15 Sept 2009 s.d.
5x
24 s.d. s d 28 seri
< 1 tahun s.d. s d 4 tahun
11 s s.d. d 17 tahun
7 585 4 7,585.4
2 634 03 2,634.03
107,654.4
59,839.03
Frekuensi Lelang
Tahun
Tenor Seri yang Hendak Ditukar
Tenor Seri Penukar
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
Total
Vol. Penawaran yang Masuk (miliar rupiah) 7,721
Vol. yang Diterima (miliar rupiah) 5,673
● Buyback: program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar dan mengurangi outstanding utang
2003
2x
Jumlah Seri yang Dibeli Kembali 4 s.d. 7 seri
2004
1x
5 seri
2005
4x
2 s.d. 8 Seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
5,158
2007
2x
11 s.d. 13 Seri
< 1 tahun s.d. 5 tahun
2,859
2008
3x
4 s.d. 8 Seri
< 1 tahun s.d. 19 tahun
, 2,375
s.d. 15 Sept 2009
1x
4 seri
< 1 tahun
8,518
Frekuensi Lelang
Tahun
Total
Tenor Seri yang Hendak Dibeli Kembali 1 tahun s.d. 3 tahun
Vol. Dibeli Kembali (miliar rupiah) 8,127
3 tahun s.d. 5 tahun
1,962
28,999 Departemen Keuangan – Republik Indonesia
28
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah P i h melakukan l k k Debt D b Swap S d dengan berbagai b b i negara sehingga hi memperoleh l h pengurangan utang sebesar EUR 161.80 juta dan USD 46.20 juta Country
Debt Swap
1
2
Germany Debt Swap I
Italy
USA
Project Title
Cancelation Amount
Commitment
Realization
4
5
6
3
Learning Resources Centres
EUR
12.8 EUR
25.6 EUR
25.6
Debt Swap II
Junior Education in Eastern Region of Indonesia
EUR
11.5 EUR
23.0 EUR
0.0
Debt Swap p IIIa
Financial Assistance for Environmental Investements of Micro and Small Enterprises
EUR
6.3 EUR
12.5 EUR
0.0
Debt Swap IIIb
Strengthening the Development of National Parks EUR in Fragile Ecosystem
12.5 EUR
25.0 EUR
0.0
D bt S Debt Swap IV
School S h lR Recontruction t ti & R Rehabilitation h bilit ti in i EUR Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
10 0 EUR 10.0
20 0 EUR 20.0
00 0.0
Debt Swap V
Debt2Health
EUR
25.0 EUR
50.0 EUR
10.0
Debt Swap I
Housing and Setlement
EUR
5 7 EUR 5.7
5 7 EUR 5.7
39 3.9
USD
24.2 USD
24.2 USD
16.6
USD
20.0 USD
22.0 USD
0.0
EUR
161.8 EUR
39.5
USD
46.2 USD
16.6
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA
TOTAL Departemen Keuangan – Republik Indonesia
29
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1997-31 Agustus 2009
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun
Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek
[Miliar USD] [Miliar USD] 250 200 150 100 50 50 ‐ 1997
1998
1999
2000
2001
2002
Net Commitment Net Commitment
2003
2004
2005
Disbursement
2006
2007
2008
2009
Undisbursed
[Miliar USD] Tahun
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Net Commitment
167.6 171.8 178.4 166.4 157.3 166.2 178.4 172.2 164.5 170.7 181.7 201.1 206.2
Di b Disbursement t
104.0 104 0 112.3 112 3
Undisbursed
63.5 59.5 53.1 42.0 33.7 28.5 24.8 10.6 9.9 9.3 9.7 11.6 15.6
125.3 125 3
124.5 124 5
123.6 123 6
137.7 137 7
153.5 153 5
161.6 161 6
154.6 154 6
161.4 161 4
172.1 172 1
189.6 189 6
Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
190.5 190 5
30
External Debt Service 2008 dan Perubahannya 2003-2008 External Debt Service ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Brazil dan Columbia. External Debt Service, Service changes 2003 2003-08 08 (in percent of exports)
External Debt Service Service, 2008 (In percent of exports) Malaysia
Brazil
Thailand
Colombia
South Africa
Indonesia
Poland
Thailand
Chile
Chile
Indonesia
Turkey
India
Poland
Philippines
Malaysia
Colombia
South Africa
Brazil
Philippines
Turkey
India 0
5
10
15
20
25
30
-50
-40
-30
-20
-10
0
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
10 31
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 1999-2009 25% 21.7%
21.6% 20%
20.6% 19 2% 19.2%
18.1%
18.0% 16.8%
15.2% 15%
13.8%
13.4%
2002
2003
11.5% 10%
5%
0% 1999
2000
2001
Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Proyeksi Sederhana, asumsi: 1) kewajiban PLN menggunakan angka APBN-P 2009, 2) angka cadangan devisa adalah nilai rata-rata Agustus 2008 s.d. Juli 2009.
2004
2005
2006
2007*
2008** 2009***
Secara umum penurunan rasio sejak 2004 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Departemen Keuangan – Republik Indonesia
32
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2008 dan Perubahannya 2003-2008 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt, changes 2003-08 (In percent of GDP)
Public Debt Debt, 2008 (In percent of GDP)
Indonesia Philippines Turkey Colombia Brazil South Africa Chile India Australia Malaysia Thailand Poland US UK Japan
Chile Australia Thailand South Africa Colombia Indonesia Turkey Malaysia Poland Philippines UK Brazil US India Japan
0
50
100
150
200
-30
-20
-10
0
10
20
30
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
33
Rasio Utang Luar Negeri/External Debt thd PDB 2008 dan Perubahannya 2003-2008 External Debt to GDP ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Philipina External Debt, changes 2003-08 2003 08 (In percent of GDP)
External Debt Debt, 2008 (In percent of GDP) Brazil
Philippines
India
Indonesia
Colombia
Brazil
Thailand
Colombia
Malaysia
Malaysia
S th Africa South Af i
Chil Chile
Indonesia
Thailand
Philippines
Turkey
Turkey
India
Chile
Poland
Poland
South Africa 10
20
30
40
50
60
-50 50
-40 40
-30 30
-20 20
-10 10
0
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
10
34
Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2007
Cina dan India mempunyai rasio yang lebih rendah karena jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia.
Brasil dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan rating ‘non-investment non investment grade grade’ 3400
2900
2400
1900
1400
900
400
-100 2001 Brazil
2002 Indonesia
2003 Philippines
2004 Turkey
2005
2006 China
2007 India
Italy
Sumber: Economist Intelligence Unit Departemen Keuangan – Republik Indonesia
35
Utang Per Kapita di berbagai Negara 2008 dan Perubahannya 2003-2008 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan di bandingkan negara lain Public Debt per Capita, changes 2003-08 (in US$)
Public Debt per Capita, 2008 (In US$)
Chile Indonesia Philippines South Africa Thailand India Australia Colombia Turkey Malaysia Brazil Poland US UK
Chile Indonesia India Philippines Thailand Colombia South Africa Malaysia Australia Turkey Brazil Poland UK US 0
10000
20000
30000
40000
-500
4500
9500
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
36
Rasio Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Rasio utang thd pendapatan Indonesia termasuk moderat dengan penurunan yang paling besar di bandingkan negara lain Public P bli D Debt, bt changes h 2003 2003-08 08 (In percent of revenues)
Public P bli D Debt, bt 2008 (In percent of revenues)
Indonesia Philippine Turkey India Colombia South Chile Brazil Thailand Malaysia Australia Poland US UK Japan
Chile Australia South Africa Colombia Poland UK Th il d Thailand Brazil Indonesia Malaysia Turkey US Philippines India Japan 10
110
210
310
410
510
610
-190
-140
-90
-40
10
60
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
37
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB di berbagai Negara 1998-2007
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia relatif lebih baik dibandingkan Turki dan Filipina, bahkan dibanding dengan negara lain yang memiliki investment grade credit rating seperti Brazil dan Italia. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 Japan
1999 Indonesia
2000
2001 Philippines
2002 Turkey
2003
2004 Italy
2005
2006
United Kingdom
2007 United States
Sumber: Economist Intelligence Unit Departemen Keuangan – Republik Indonesia
38
Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Bunga Utang terhadap Pendapatan dan Belanja 2000-2009 35%
Biaya utang yang semakin efisien
2007
2008*
12.6% 10.9%
2006
9.0% 9.0%
2005
5%
11.3% 10.5%
12.4% 11.9%
10%
13.2% 12.8%
2002
15%
15.5% 14.6%
2001
199.2% 17.4% %
29.44% 27.2%
20%
24.4% 22.6%
25%
29.0% % 25.5%
30%
0% 2000
2003
t h d terhadap Pendapatan P d t
Tahun Penerimaan Belanja Pembayaran Bunga Utang Keterangan: * angka sementara,
2004
2009**
t h d terhadap Belanja B l j
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009** 205,335 300,600 298,527 340,928 403,105 493,919 636,153 706,108 979,799 869,993 221 467 341,563 221,467 341 563 322 322,180 180 376,505 376 505 427 427,177 177 509,633 509 633 667 667,129 129 757,650 757 650 985 985,621 621 11,003,010 003 010 50,068 87,142 87,667 65,351 62,486 65,200 79,083 79,806 88,430 109,590
** angka sangat sementara
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
39
Biaya Pinjaman Program Kreditur / Program
Terms and Conditions Tenor Suku bunga Fee*
Asian Development Bank 1 Local Governance Finance Reform 2 Capital Market Development Cluster
15 15
LIBOR + 0,2% 0 2% LIBOR + 0,2%
0.15% 0 15% 0.15%
24.5 24.5
LIBOR + 0,05% LIBOR + 0,05%
0.25% 0.25%
Japa (J Japan (JBIC C/J JICA) C ) 1 Climate Change Program ** 2 Disaster Recovery and Management Sector 3 Infrastructure Reform Sector Development 2
15 15 15
0.15% 0.70% 0.70%
0.10% 0.10% 0.10%
France 1 Climate Change Program **
15
LIBOR - 0,3%
-
World Bank 1 Development Policy Loan 5 2 Infrastructure Development Policy Loan 2
Catatan: * ADB mengenakan Comitment Fee dan Bank Dunia mengenakan Front End Fee ** Dana pinjaman tidak secara langsung digunakan membiayai kegiatan dalam rangka climate change Departemen Keuangan – Republik Indonesia
40
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Rasio pembayaran bunga Indonesia relatif moderat, tapi dengan penurunan terbesar setelah Turki dan Philipina Public Debt Interest Payment, y , 2008 (In percent of revenues)
y , changes g 2003-08 Public Debt Interest Payment, (In percent of revenues)
Australia Chile P l d Poland UK Malaysia Japan South Africa Indonesia US Colombia Brazil Philippines India Turkey
Turkey Philippines Indonesia India Brazil South Africa Chil Chile Malaysia Colombia Poland Japan Australia US UK 0
10
20
30
-35
-25
-15
-5
5
Sumber: IMF Departemen Keuangan – Republik Indonesia
41
Kurva Imbal Hasil/Cost of Fund SBN Rupiah [%] 19.00 Maret 2009 (5 bulan yg lalu)
17.00
17.43 16.63
17.38 16.61
16.36
17 05 17.05
17.26
16.87
16.56
18.60
16.76
15.00 Maret 2009 (5 bulan yg lalu)
13.00 10.94
11.00
10.32
Juni 2009 (3 bulan yg lalu)
9.47
9.00
9.52
9.04 8.53
11.92
12.70
12.10 11.96 11.04 10 33 10.33
10.16
9.84
10 80 10.80 10.08
8.87
9.08
4Y
5Y
9.32
9.43
6Y
7Y
12 96 12.96 12.17
12 95 12.95 12.32
11.10
11.36
25 September 2009
8.30
7.71
7 75 7.75
7.00
5.00
11.31
11.69
12.69
6.01
1Y
2Y
3Y
10Y
15Y
20Y
Penurunan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pemerintah) secara signifikan menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent.
30Y
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
42
Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [Persentase] 16.00
12.94
13.00
12.49
31 Oktober 2008 ((11 bln yg lalu) yg )
12.58 11.95
11.86
11.60
10.00 30 Juni 2009 (2 bln yg lalu) 7.44 7.36 7.25 6.95 6 6.72 6.25 6.25 6.29 6.04
7 00 7.00
5.59 5.26
5.17
5.73 5.85
31 Desember 2007 ((1 th & 8 bln yg lalu) yg )
8.36
7.00 6.87
25 September2009 5.99
4.00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
30 Departemen Keuangan – Republik Indonesia
43
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh I Investor) t )
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder Per 25 September 2009 [ Triliun Rupiah ]
[ Frekuensi ]
9.0 8.0 7.0
450
Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik sd 2007 2007. Krisis global berdampak pada penurunan perdagangan sejak 2008, namun rata-rata aktifitas perdagangan masih lebih baik di banding selama krisis tahun 2005.
400 350
6.0
300
5.0
250
4.0
200
3.0
150
2.0
100
1.0
50
0.0
0 J FMAM J J A SOND J FMAM J J ASOND J FMAM J J A SOND J FMAM J J A SOND J FMAM J J ASOND J FMAM J J AS 2004
2005
Volume
2006
2007
Rata-Rata Volume per Tahun
2008
2009
Frekuensi - RHS Departemen Keuangan – Republik Indonesia
44
Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank Per 25 September 2009 Rp Triliun
Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing.
600
30.00%
Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN
500
25.00%
400
20.00%
300
15.00%
200
10.00%
100
5.00%
% Asing thd. Total - RHS
Jul'09 9
May'09 9
Mar'09 9
Jan'09 9
Nov'08 8
Sep'08 8
Jul'08 8
May'08 8
Mar'08 8
Jan '08 8
Sep'07 7
Jul'07 7
May'07 7
Mar'07 7
Jan'07 7
Nov'06 6
Sep'06 6
Jul'06 6
May'06 6
Jan'06 6
Nov'05 5
Sep'05 5
Jul'05 5
Mar'06 6
NON-BANK
25 Sept’09 9
Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah
Nov '07 7
BANK
May'05 5
Mar'05 5
Jan'05 5
Nov'04 4
Sep'04 4
Jul'04 4
May'04 4
Mar'04 4
Jan'04 4
0
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
45
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor Dec'04
BANK Bank BUMN Rekapp Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD Rekap Bank Syariah
Bank Indonesia
287.56 158.84 95.14 32.40 1.18
Dec'05
Dec'06
289.65 154.50 85.38 45.79 3.96
269.11 152.76 80.79 32.78 2.78
Dec '07 268.65 154.67 72.63 35.37 5.97
Dec'08
Mar'09
Jun'09
Jul'09
Aug'09
25-Sep-09
258.75 144.72 61.67 45.17 6.50 0.69
279.12 154.08 66.45 49.36 8.45 0.77
272.15 146.26 65.26 52.83 7.04 0.77
272.61 148.54 64.99 51.71 6.61 0.77
271.00 148.39 63.43 51.82 6.57 0.79
262.16
23.01 23 01 23.01
21.32 21 32 21.32
26.79 26 79 26.79
17.82 17 82 17.82
17.38 17 38 17.38
23.11 23 11 23.11
0.79
00.00 00 -
10.52 10 52 10.52
7 54 7.54 7.54
14.86 14 86 14.86
Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Lain-lain
111.74 53.98 27 08 27.08 10.74 16.42 0.43 3.08
99.67 9.12 32 30 32.30 31.09 22.02 0.46 4.68
142.10 21.43 35 04 35.04 54.92 23.08 1.00 6.63
194.24 26.33 43 47 43.47 78.16 25.50 0.28 20.50
243.93 33.11 55 83 55.83 87.61 32.98 0.53 33.87
246.22 35.19 60 25 60.25 79.83 34.52 0.53 35.89
256.96 36.02 61 75 61.75 87.15 34.38 0.62 37.04
263.18 37.51 62 64 62.64 91.58 34.48 0.62 36.35
276.39 40.74 66 53 66.53 91.16 35.89 0.73 41.34
282.09 41.34 68 17 68.17 93.03 36.76 0.70 42.09
TOTAL
399.30
399.84
418.75
477.75
525.69
546.66
555.91
553.60
564.78
567.37
Bank Indonesia
NON-BANK
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
46
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Dec'04
Dec'05
Dec'06
Dec '07
Dec'08
Mar'09
Jun'09
BANK
72.02%
72.44%
64.27%
56.23%
49.22%
51.06%
48.96%
49.24%
47.98%
46.21%
Bank BUMN Rekap Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD Rekap Bank Syariah
39.78% 23 83% 23.83% 8.12% 0.30%
38.64% 21 35% 21.35% 11.45% 0.99%
36.48% 19 29% 19.29% 7.83% 0.66%
32.38% 15 20% 15.20% 7.40% 1.25%
27.53% 11 73% 11.73% 8.59% 1.24% 0.13%
28.19% 12 16% 12.16% 9.03% 1.55% 0.14%
26.31% 11 74% 11.74% 9.50% 1.27% 0.14%
26.83% 11 74% 11.74% 9.34% 1.19% 0.14%
26.27% 11 23% 11.23% 9.18% 1.16% 0.14%
0.14%
3.22%
3.08%
4.07%
3.08%
4.07%
Bank Indonesia
-
2.63%
1.80%
3.11%
4.38%
3.90%
4.82%
Bank Indonesia
-
2.63%
1.80%
3.11%
4.38%
3.90%
4.82%
Jul'09
Aug'09
25-Sep-09
NON-BANK
27.98%
24.93%
33.93%
40.66%
46.40%
45.04%
46.22%
47.54%
48.94%
49.72%
Reksadana
13.52%
2.28%
5.12%
5.51%
6.30%
6.44%
6.48%
6.78%
7.21%
7.29%
Asuransi
6.78%
8.08%
8.37%
9.10%
10.62%
11.02%
11.11%
11.31%
11.78%
12.02%
Asing
2.69%
7.78%
13.12%
16.36%
16.66%
14.60%
15.68%
16.54%
16.14%
16.40%
Dana Pensiun
4.11%
5.51%
5.51%
5.34%
6.27%
6.31%
6.18%
6.23%
6.36%
6.48%
Sekuritas Lain-lain
0.11%
0.12%
0.24%
0.06%
0.10%
0.10%
0.11%
0.11%
0.13%
0.12%
0.77%
1.17%
1.58%
4.29%
6.44%
6.57%
6.66%
6.57%
7.32%
7.42%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
399.30
399.84
418.75
Total [triliun rupiah]
477.75
525.69
546.66
555.91
553.60
564.78
567.37
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Departemen Keuangan – Republik Indonesia
47
Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) Asing sebagian besar merupakan ‘long-term investors’, yang memiliki SUN bertenor panjang (lebih dari 5 th) dengan jumlah 74,06% per 28 September 2009. Hal ini menunjukkan kepercayaan pasar terhadap prospek jangka panjang ekonomi Indonesia
[Rp miliar]
100,000
80,000
64% 74%
59%
60,000
70%
59%
67%
71%
72%
69%
70%
69%
72%
72%
73%
40,000
28% 20,000
22%
11%
23%
27%
14%
23%
13%
22%
23%
22%
22%
22%
23% 6%
6%
8%
8%
9%
6%
22%
22%
21%
12% 7%
0
6%
5% 5% 25-SepAug-09 09
Dec-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Total
78,156
80,742
94,099
105,48
87,606
86,025
80,903
79,834
83,712
88,904
87,153
91,581
91,157
93,029
>10
32 451 32,451
27 323 27,323
37 642 37,642
46 833 46,833
46 260 46,260
45 932 45,932
43 942 43,942
42 129 42,129
43 884 43,884
46 032 46,032
45 886 45,886
47 456 47,456
48 720 48,720
49 885 49,885
5-10
19,843
20,362
18,133
20,995
14,795
15,104
14,177
13,197
14,331
15,247
17,044
18,624
17,683
19,017
2-5
17,243
21,902
26,508
24,693
20,374
19,472
18,110
18,012
18,465
19,893
18,999
20,025
20,201
19,714
0-2
8,619
11,155
11,815
12,966
6,178
5,517
4,674
6,496
7,031
7,734
5,223
5,476
4,553
4,413
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
48
Spread over UST-5 Years 1,400
DAT E 31‐Dec‐08 31‐Mar‐09 30‐J un‐09 31‐J ul‐09 31‐Aug‐09 18‐S ep‐09 21‐S ep‐09 22‐S ep‐09 23‐S ep‐09 p 24‐S ep‐09 25‐S ep‐09
1 200 1,200
1,000
800
P HIL ‐14 7.13 5.16 5.41 4.86 4.58 4.17 4.17 4.25 4.25 4.27 4.27
T UR K ‐14 INDO‐14 C R IC A‐14C OL M‐14 7.13 8.73 6.00 6.49 6.38 8.78 6.76 5.88 5.32 6.66 5.97 4.99 4.88 5.60 5.49 4.56 4.64 5.45 5.77 4.76 4.43 4.84 4.38 4.29 4.45 4.76 5.87 4.30 4.42 4.98 4.62 4.29 4.36 4.91 4.55 4.27 4.26 4.92 4.55 4.30 4.26 4.99 4.64 4.28
US T ‐5Y 1.55 1.66 2.55 2.51 2.39 2.45 2.45 2.42 2.37 2.37 2.37
600
400
200
P HIL ‐14 IND O ‐14 C O L M‐14 M 14
T UR K ‐14 C R IC A‐14
‐ 25‐S ep‐08
25‐Nov‐08
25‐J an‐09
25‐Mar‐09
25‐May‐09
25‐J ul‐09
25‐S ep‐09 49
Spread over UST-10 Years 1,400 DAT E 31‐Dec‐08 31‐Mar‐09 30‐J un‐09 31‐J ul‐09 31‐Aug‐09 18‐S ep‐09 21‐S ep‐09 22‐S ep‐09 23‐S ep‐09 24‐S ep‐09 25‐S ep‐09
1 200 1,200
1,000
800
P HIL 7.72 6.60 6.29 6.22 5.93 5.36 5.38 5.43 5.42 5.41 5.47
UR UG 8.58 8.14 6.83 6.64 6.23 5.78 5.82 5.78 5.76 5.73 5.70
INDO 9.42 10.03 7.32 6.34 6.38 5.58 5.58 5.70 5.70 5.72 5.81
T UR K US T ‐10 Y 7.29 2.21 7.88 2.67 6.79 3.54 6.46 3.48 6.20 3.40 5.81 3.47 5.82 3.48 5.80 3.45 5.81 3.42 5.92 3.38 6.03 3.32
600
400
200
P HIL ‐17
IND O‐18
TUR K ‐18 18
UR UG ‐17 17
‐ 25‐S ep‐08
25‐Nov‐08
25‐J an‐09
25‐Mar‐09
25‐May‐09
25‐J ul‐09
25‐S ep‐09 50
Spread over UST-30 Years 1,400 DAT E 31‐Dec‐08 31‐Mar‐09 30‐J un‐09 31‐J ul‐09 31‐Aug‐09 18‐S ep‐09 21‐S ep‐09 22‐S ep‐09 p 23‐S ep‐09 24‐S ep‐09 25‐S ep‐09
1,200
1,000
800
P HIL 6.72 7.27 7.17 7.11 6.77 6.54 6.53 6.57 6.53 6.54 6.56
T UR K 8.44 8.78 7.50 7.24 7.21 6.81 6.83 6.80 6.81 6.87 6.93
UR UG 9.16 9.57 7.87 7.51 7.42 7.24 7.18 7.15 7.11 7.11 7.10
INDO 9.33 10.22 8.34 7.58 7.46 6.78 6.79 6.85 6.84 6.88 6.86
US T ‐30 Y 2.68 3.54 4.33 4.30 4.18 4.22 4.24 4.20 4.20 4.17 4.09
600
400
200
P HIL ‐32
TUR K ‐36
UR UG ‐36 36
IND O‐38 O 38
‐ 25‐S ep‐08
25‐Nov‐08
25‐J an‐09
25‐Mar‐09
25‐May‐09
25‐J ul‐09
25‐S ep‐09 51
Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPICs, Kesimpulan
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Investment grade
Perkembangan Credit Rating Indonesia • Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali • Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004 BBB+14 Krisis ekonomi 1998
BBB 13 BBB- 12
Reprofiling VR & HB, Asset Bond Swap, Asset-Bond Swap & penerbitan SUN jk panjang
Rekapitalisasi Perbankan b k
Non Inve estment grad de
BB+ 11
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching
14
Baa1
13
Baa2
12
Baa3
11
Ba1
BB
10
10
Ba2
BBBB
9
9
Ba3
B+
8
8
B1
B
7
7
B2
B-
6
6
B3
5
Caa1
4
Caa2
3
Caa3
2
Ca
1
C
CCC+ 5 CCC
4
CCC- 3 CC
2
R/C
1
S&P’s menaikan rating ke BB per 26 Juli 2006
S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian
SD/DDD
1997
1997
1998
1998
Moodys’s menaikan rating ke Ba3 per 18 Oktober 2007 Fitch s menaikan rating ke BB Fitch’s per 14 Februari 2008 Moodys’s menaikan outlook Indonesia dari Stable menjadi Positive per 11 Juni 2009 1999
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
S&P's
Fitch's
-
2010
2010
Moody's (RHS) Departemen Keuangan – Republik Indonesia
52
Apa Kata Moody’s Rating Agency saat ini?
SINGAPORE, June 11 (Dow Jones)--Moody's Investors Service said: It revised Indonesia’s rating outlook to positive from stable, stable a contrast to the downgrades faced by many other sovereign and corporate borrowers in the region it may raise Indonesia Indonesia'ss sovereign credit rating, citing relatively strong growth prospects and effective policies of Southeast Asia's biggest economy, Indonesia's overall growth dynamic is steadier and better positioned than many Ba-rated peers, as well as most other regional economies, Indonesia's general government and external debt are expected to decline to 31% and 25%, 25% respectively, as a percentage of gross domestic product at the end of this year.
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
53
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2008
Wajar j Tanpa p Pengecualian g (WTP) ( ) terhadap p Laporan p
Keuangan seluruh Bagian Anggaran/BA terkait Pengelolaan Utang Pembayaran Biaya Utang (BA-061) (BA 061) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (BA-096) Pembayaran pokok Surat Berharga Negara (BA-097)
Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
54
GDP Per Capita dari Highly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang (dalam USD)
Negara G a a Ghana Benin Mali Burkina Faso Tanzania Gambia, The Madagascar Mozambique Uganda Rwanda Niger Sierra Leone Malawi Ethiopia
2000
2001
2002
247 312 242 220 268 304 240 234 240 212 162 140 150 124
258 58 318 255 229 272 292 272 218 223 196 169 171 144 121
292 9 364 315 260 274 250 256 220 222 187 182 190 217 112
Tahun 2003 2004 353 447 399 326 281 241 310 238 230 199 213 192 193 120
402 0 492 433 378 303 255 241 284 243 218 226 199 204 137
2005
2006
2007
476 6 505 457 390 368 285 270 320 302 258 251 217 216 164
553 528 490 402 359 307 287 326 318 303 262 247 233 197
650 601 556 458 400 377 372 363 363 341 294 286 255 245
Catatan: GDP Per Capita Indonesia tahun 2008 = USD2.246 (sumber: IMF)
Debt to GDP HIPCs dari 102% pada tahun 1999 menjadi 31% pada tahun 2007
Adanya Penghapusan Utang (debt pardon) dari kreditor telah mengurangi stok utang utang HIPCs ratarata sebesar 90% (per tahun 2007) Departemen Keuangan – Republik Indonesia
55
Kesimpulan Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan
arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik d bahkan dan b hk dibandingkan dib di k rasio-rasio i i yang sama di negara llain, i termasuk k negara maju Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin j transparasi p dan akuntabilitas publik p LKPP 2008 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan terakhir (11 Juni 2009) perbaikan outlook oleh Moody’s Moody s dari stable jadi positif meskipun di tengah krisis dan terjadinya rating downgrades negara-negara lain. Departemen Keuangan – Republik Indonesia
56
© 2009 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : 021-3449230 psw. 5647, 021-3864778 Faksimili : 021-3843712 www.dmo.or.id