DAFTAR ISI BAB IPENDAHULUAN 1 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 28 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTARTABEL DAFTAR LAMPIRAN IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PANGANTAR

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR LAMPIRAN

ix

DAFTARTABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

vi x

BAB IPENDAHULUAN

1

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

2

1.2 Aspek Strategi Organisasi 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 1.4 Struktur Organisasi

1.5 Sumber Daya Manusia

1.6 Sarana dan Prasarana Kantor

BAB II

2

3

21

23

26

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 28

2.1 Rencana Strategis 2012 – 2017 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2015

30

37

LAKIP BAKORLUH PROV. GORONTALO TAHUN 2015

iii

KATA PANGANTAR

BAB III

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja

40

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

39

Sasaran Strategis I : Tersusunnya Kebijakan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi

45 45

Sasaran Strategis II : TersusunnyaMetodologi PenyuluhanPertanian,Perikanan DanKehutananProvinsi

47

Sasaran Strategis IV : Terlaksananya Kemitraan Usaha Pertanian,Perikanan Dan Kehutanan

52

Sasaran Strategis VI : Terwujudnya Kelembagaan Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Yang Mandiri (Kelompok Tani/Nelayan, Gabungan KelompokTani/Nelayan, Dan Asosiasi)

63

Sasaran Strategis III : Tersedianya Materi Penyuluhan Pertanian,Perikanan Dan Kehutanan

50

Sasaran Strategis V :Berfungsinya Kelembagaan Penyuluhan Di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Kecamatan Serta Terbentuknya Pos Penyuluhan Ditingkat Desa / Kelurahan

54

Sasaran Strategis VII : MeningkatnyaSDMPenyuluh Pertanian,PerikananDan Kehutanan

78

3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan 4.2 Saran

98

109 101

103


iv

KATA PANGANTAR

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR TABEL Nama

Gambar 1

Keterangan

Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo

Tabel 1

Keadaan Umum Pegawai Bakorluh Tahun 2015

Tabel 3

Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Formal

Tabel 2 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19

Halaman 22

23

Keadaan Pegawai Menurut Golongan

25

Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan

25

Indikator Kinerja Utama

35

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

41

Sarana dan Prasaran Perkantoran Penetapan Kinerja Tahun 2015

25

25 37

Capaian Kinerja BAKORLUH Provinsi Gorontalo Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2015

43

Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis II

48

Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis III

50

Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis I Daftar Lokasi Demplot Tahun 2015

45 49

Daftar Judul dan Jenis Materi Penyuluhan Yang Dihasilkan Tahun 2015

52

Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis V

55

Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis IV

52

Daftar BP3K yang Difasilitasi Tahun 2015 (Bantuan Wireless)

57

Rekapan Data Kelembagaan Penyuluhan Pertanian,

63

Daftar Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) yang Difasilitasi Pada Tahun 2015

60


vi

KATA PANGANTAR

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

Perikanan dan Kehutanan Se Provinsi Gorontalo Tahun 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tabel 20

Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis VI

Tabel 22

Rekapitulasi Data Kelompok Pelaku Utama Provinsi Gorontalo Tahun 2015

75

Rekapitulasi Jumlah Peserta Diklat Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli Tahun 2014

81

Rekapitulasi Jumlah Peserta Pelatihan Agribisnis Bagi Penyuluh Se Provinsi Gorontalo Tahun 2015

82

Rekapan Jumlah Penyuluh Pertanian Tahun 2015

85

Rekapan Jumlah Penyuluh Kehutanan Tahun 2015

86

Tabel 21

Tabel 23 Tabel 24 Tabel 25 Tabel 26 Tabel 27 Tabel 28 Tabel 29 Tabel 30 Tabel 31 Tabel 32 Tabel 33 Tabel 34 Tabel 35 Tabel 36 Tabel 37 Tabel 38 Tabel 39

64

Data Kelompk Tani/Nelayan/Tani Hutan Yang Dikukuhkan Pada Tahun 2014

66

Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis VII

79

Rekapitulasi Jumlah Peserta Diklat Fungsional Alih Kelompok Penyuluh Pertanian Tahun 2015

80

Rekapan Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2015

84

Rekapan Jumlah Penyuluh Perikanan Tahun 2015

85

Rekapitulasi Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit Tahun 2015

90

Alokasi Dana Dekonsentrasi APBN pada Satker BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015

92

Alokasi APBD BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015

89

Realisasi Anggaran BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015

93

Relisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015

95

Relisasi Belanja Modal pada Belanja Langsung BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015

96

Relisasi Belanja Tidak Langsung BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015

94

Relisasi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015

95

Relisasi Keuangan Per Program/Kegiatan BAKORLUH

96


vii

KATA PANGANTAR

Tabel 40 Tabel 41 Tabel 42 Tabel 43

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

Provinsi Gorontalo Tahun 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Realisasi Dana Dekonsentrasi APBN Per Satker Lingkup BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015

98

Realisasi per Program/Kegiatan/Otuput Satker Dana Dekonsentrasi APBN Kelautan dan Perikanan (310095) BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2014

99

Realisasi per Program/Kegiatan/Otuput Satker Dana Dekonsentrasi APBN Pertanian (319141) BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015

99

Realisasi per Program/Kegiatan/Otuput Satker Dana Dekonsentrasi APBN Kehutanan (310093) BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015

100


viii

KATA PANGANTAR

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012 – 2017

LAMPRAN II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

LAMPIRAN III

PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

LAMPIRAN IV PENGUKURAN KINERJA LAMPIRAN V

STRUKTUR ORGANISASI


ix

KATA PANGANTAR

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

Rahmat dan HidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo Tahun

2015. Penyusunan LAKIP ini merupakan suatu keharusan bagi setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengintrodusir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP)

yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan

sebagai bahan evaluasi kinerja Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo tahun 2015

dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, dan

kehutanan demi tercapainya Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo sebagai unsur pelaksana pemerintah

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

LAKIP mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja

secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo menuju terwujudnya good governance,

dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di


i

KATA PANGANTAR

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

satu sisi,dan di sisi lain, LAKIP merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja.

Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) ini masih terdapat banyak kekurangan, olehnya saran dan

kritikan sangat diharapkan dalam penyempurnaan LAKIP ini dan untuk penyusunan LAKIP ditahun-tahun mendatang.

Gorontalo,

Januari 2016

KEPALA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI GORONTALO

DR. ALWARITZ NGGOLE, MP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19660204 199203 2010


ii

KATA PANGANTAR

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo terbentuk sesuai dengan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Lembaga

Lain,

yang

mempunyai

tugas

yakni

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang koordinasi penyuluhan. Untuk itu, seluruh program kerja Badan Koordinasi

Penyuluhan Provinsi Gorontalo didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target

kinerja yang telah ditetapkan Rencana Strategis Sekretariat Badan Koordinasi

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 20122017 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo telah menetapkan 7 (tujuh)

sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015. Tujuh sasaran strategis

tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 indikator kinerja dan 18 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tujuh sasaran strategis

yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang melampaui target ( > 100%) yaitu sasaran 5 (lima) dan 6

(enam). sedangkan sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan 100%, yaitu sasaran strategis 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Sedangkan sasaran strategis yang

pelaksanaannya tidak mencapai 100 % berjumlah 1 (satu) sasaran yakni sasaran 7 (tujuh). Dengan demikian secara keseluruhan, tingkat pencapaian sasaran strategis

Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 134,55% dengan kategori Sangat Baik.

Untuk pencapaian 17 indikator kinerja secara umum disimpulkan bahwa 2

(dua)indikator kinerja yang melampaui target ( > 100%) yaitu indikator kinerjanomor 7, dan 11. Sedangkan indikator kinerja yang berhasil dilaksanakan

100% sejumlah 14 indikator kinerja, yaitu indikator kinerja1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15dan 17,. Sedangkan indikator kinerja yang pelaksanaannya tidak


x

KATA PANGANTAR

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

mencapai 100 % berjumlah 1 (satu) indikator kinerja yakni indikator kinerja nomor 16.

Adapun capaian kinerja Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo untuk

setiap Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah ditetapkan pada Penetapan

Kinerja (PK) Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo tahun 2015 di ilustrasikan pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I

Tersusunnya kebijakan Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi SASARAN STRATEGIS II

Tersusunya metodologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan provinsi SASARAN STRATEGIS III

Tersedianya meteri penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan SASARAN STRATEGIS IV Terlaksananya kemitraan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan

SASARAN STRATEGIS V

Berfungsinya kelembagaan penyuluh ditingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan serta terbentuknya pos penyuluh ditingkat desa/keluranhan

1

CAPAIAN TARGET KINERJA

Dokumen Programa Penyuluhan

2

3

4

Target Realisasi

3 Dok 3 Dok

Capaian 100%

22Unit 22Unit

Capaian 100%

6Judul 6 Judul

Capaian 100%

240 Orang 240 Orang

Capaian 100%

Target Realisasi

15 Unit 15 Unit

Capaian 100%

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 Dok 1 Dok 50Unit 75 Unit 1 Dok 1 Dok

Capaian 100% Capaian 150% Capaian 100%


Demplot Penyuluh di BP3K

Materi penyuluhan

Target Realisasi


Target Realisasi


Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dan dikembangkan

5

-

6

-

7

-

8

-

Target Realisasi


Jumlah kelembagaan penyuluh yang difasilitasi dan dikembangkan Dokumen komisi penyuluhan

Fasilitasi pembentukan pos penyuluh desa Dokumen data base kelembagaan penyuluh


xi

KATA PANGANTAR

SASARAN STRATEGIS VI

Terwujudnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri(kelompok tani/nelayan, gabungan kelompok tani/nelayan, dan asosiasi) SASARAN STRATEGIS VII

Meningkatkan SDM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan

DAFTAR ISI II

9 10 11

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN


Pengukuhan kelas kemampuan kelompok

Realisasi

Fasilitasi kelembagaan pelaku utama

Target Realisasi

Data base kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha

Target

Target Realisasi


IKHTISAR EKSEKUTIF

146 Klp 146 Klp

Capaian 100%

1 Kegiatan 3 Kegiatan

Capaian 300%

1 Dok 1 Dok

Capaian 100%

12

Jumlah penyuluh ppk yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat fungsional

Target Realisasi

30 Orang 30 Orang

Capaian 100%

13

Jumlah penyuluh ppk yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat teknis

Target Realisasi

30 Orang 30 Orang

Capaian 100%

14

Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat teknis

Target Realisasi

30 Orang 30 Orang

Capaian 100%

15

Dokumen data base SDM penyuluh

1 Dok

Capaian 100%

16

Insentif dan honor penyuluh

77 Koord BP3K 77 Koord BP3K 110 Orang THL-TB PP 101 Orang THL-TB PP

Capaian 100%

Target

Realisasi

Target Realisasi

17

Fasilitasi Sertifikasi profesi penyuluh ppk

Target

1 Dok

1Kegiatan

Capaian 91,82% Capaian 100%


xii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

BAB III


BAB IV

PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN


0

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB I

Pendahuluan

BAB IV

PENUTUP

1.1

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Dasar pembentukan organisasi Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

Badan

Koordinasi

Penyuluhan Provinsi Gorontalo didasarkan pada amanat Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yakni pada Pasal 8 ayat (2) huruf b yang berbunyi “Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah pada Tingkat Provinsi

Berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan”, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain. Untuk Tugas dan

Fungsi SKPD diatur dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Gorontalo

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo.

1.2

Aspek strategi organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun

2013 bahwa Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang koordinasi penyuluhan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan koordinasi penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah c.

sesuai dengan lingkup tugasnya; pembinaan

tugasnya;dan

dan

pelaksanaan

tugas

sesuai

dengan

lingkup

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya

pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Badan Koordinasi PenyuluhanProvinsi Gorontaloselalu berupaya untuk terus


2

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua

aspek termasuk penerapan good governance. Dalam lima tahun ke depan,

Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Gorontalo memprioritaskan pada peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan, peningkatan sumber daya manusia

penyuluh,

pelakuu

tama

dan

pelaku

usaha,

penguatan

kelembagaan penyuluhan, peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan,

dan peningkatan kesejahteraan penyuluh. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam

proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah khususnya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, baik

yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

seluruh

insan

Badan

Koordinasi

Penyuluhan Provinsi Gorontalo akan terus dipacu mengingat produk yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur pelaksananya.

1.3

Tugas pokok dan fungsi Berdasarakan peraturan-peraturan tersebut di atas, Badan Koordinasi

Penyuluhan Provinsi Gorontalo mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung tugas Gubernur yang dipimpin oleh kepala badan yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014, Badan

Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang koordinasi penyuluhan.


3

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


Dalam

melaksanakan

menyelenggarakan fungsi : 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

BAB III

BAB IV


tugasnya,

Badan

PENUTUP

Koordinasi

Penyuluhan

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor;

advokasi masyarakat dalam bidang penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, instansi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;

pengembangan metodologi dan penyusunan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;

penyebarluasan informasi dan penyusunan materi penyuluhan;

fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta serta pelaku utama dan pelaku usaha;

optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan; sebagai

satuan

administrasi

pangkal

(SATMINKAL)

penyuluh

pertanian, perikanan, dan kehutanan pegawai yang bertugas di tingkat provinsi;

pelaksanaan penyuluhan;

10. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;

11. pemantauan dan evaluasi penyuluhan;

12. pelaksanaan tata usaha kesekretariatan. Dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya,

Badan

Koordinasi

Penyuluhan Provinsi Gorontalo telah menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) yang didalamnya

tertuang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa output dan outcome beserta target tahunan yang jelas.

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut, maka unit-

unit kerja yang berada di Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo


4

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

menjalan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo sebagai berikut : 1. Kepala Badan Kepala

Badanmempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang koordinasi

penyuluhan yang meliputi penyelenggaraan penyuluhan, fasilitasi kelembagaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya

Manusia penyuluhan serta penatausahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

1) melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor;

2) melaksanakan advokasi masyarakat dalam bidang penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, instansi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;

3) mengembangkan

metodologi

dan

penyusunan

programa

penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;

4) menyebarluaskan informasi dan penyusunan materi penyuluhan;

5) memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

6) meningkatkan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta serta pelaku utama dan pelaku usaha;

7) optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan; 8) sebagai satuan

administrasi pangkal (SATMINKAL)

penyuluh

pertanian, perikanan, dan kehutanan pegawai yang bertugas di tingkat provinsi;

9) melaksanakan penyuluhan;

10) mengelola pembiayaan penyuluhan;


5

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

11) memantau dan mengevaluasi penyuluhan; 12) melaksanakan tata usaha Badan.

2. Sekretaris Sekretaris

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan dan evaluasi, keuangan, hubungan masyarakat (humas).

(1) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a.

b.

c.

d.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan monitoring;


pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;


pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

menyusun laporan secara berkala (triwulan, semester dan tahunan).

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sekretaris mempunyai rincian tugas: a.

b. c. d. e.

menyusun perencanaan kegiatan sekretariat; menganalisis,

mengolah

strategis Badan;

dan

menyusun

bahan

rencana

merumuskan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Sekretariat dan Badan; mengkoordinasikan

Bidang

dalam

rangka

menyusun

perumusan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban

kerja,

analisis

jabatan,

budaya

kerja,

hukum,


6

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

kelembagaan, dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Koordinasi f.

g. h. i. j. k. l.

Penyuluhan;

mendistribusikan tugas dan sekaligus arahan kepada Kepala

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

membina pengawasan melekat dan menegakan hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya;

mengkonsultasikan dan berkoordinasi dengan instansi/unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyarankan

dan

pertimbangan

pelaksanaan tugas pokok;

yang

berkaitan

dengan

mengoptimalkan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Badan;

mengkaji dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencarikan solusinya; membina

anggaran,

penyelenggaraan ketatausahaan,

perencanaan,

kepegawaian,

perlengkapan, evaluasi dan pelaporan;

pengelolaan peralatan,

m. merumuskan data yang terkait dengan pelaksanaan tugas

untuk penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban n. o. p. q.

(LKPJ);

mengkoordinasikan pelaksaanaan penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ Badan;

mengevaluasi atas realisasi pelaksanaan program, rencana kerja, dan penggunaan anggaran tahunan Badan;

membina dan menegakan hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya; melakukan

pembayaran;

pengujian

atas

tagihan

dan

memerintahkan


7

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

r.

mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain

s.

menandatangani SPM;

t.

u.

v.

dalam batas anggaran yang ditetapkan;

mengevaluasi kinerja Sekretariat dan Bidang;

melaporkan pelaksanaan tugas dan realisasi pelaksanaan program, rencana kerja, dan penggunaan anggaran tahunan Badan;

melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

atasan/pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Perencanaan dan Monitoring Evaluasi, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

A. Sub Bagian Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Evaluasi

mempunyai

mengumpulkan dan menyusun rencana program,

tugas

monitoring,

evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Badan.

(1) Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan evaluasi menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun, menyiapkan perencanaan dan program badan;

b. menghimpun, mengolah, menganalisis, merumuskan dan c.

menyajikan data statistik badan;

menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan badan.

pelaksanaan program

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai rincian tugas:

a. menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;


8

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

b. mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis c.

dan rencana program Badan;

menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;

d. melakukan koordinasi dan menyusun anggaran belanja langsung Badan;

e. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran; f.

mendistribusikan,

memberikan

arahan

dan

kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;

bimbingan

g. mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi/unit kerja

terkait

dalam

rangka

kegiatan kedinasan;

mendukung

pelaksanaan

h. menganalisa permasalahan-permasalahan yang dihadapi i. j.

untuk mencarikan solusinya;

menyarankan dan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; mengefisiensikan

mengefektifitkan

sumber daya yang telah dialokasikan;

k. mengendalikan l.

dan

pelaporan Badan; menganalisa

administrasi

bahan-bahan

program,

pelaporan

penggunaan evaluasi

dan

dan

melakukan

penyusunan laporan bulanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD)

Pertanggungjawaban (LKPJ);

dan

Laporan Keterangan

m. mengevaluasi bahan pelaksanaan program, kegiatan dan rencana kerja tahunan Badan;

n. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statisktik program kerja dan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan;


9

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


o. menyusun

dan

BAB III

BAB IV


menyiapkan

PENUTUP

prosedur

tetap/standar

operasional dan prosedur terkait perencanaan, evaluasi, pelaporan;

p. melaporkan

hasil

pelaksanaan

Perencanaan dan Evaluasi;

tugas

Sub

Bagian

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sub Bagian Keuangan Sub

BagianKeuanganmempunyaitugasmembantusekretarisbadandalam melaksanakanpenatausahaankeuangan,

akuntansi,

verifikasi,

pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan lingkupbadan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a.

penyusunan program dan rencana atas kegiatan dan

b.

membantu pelaksanaan tugas sekretaris selaku PPK-

c. d. e. f.

anggaran sub bagian keuangan; SKPD;

menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;

pengolahan data keuangan badan;

unit kerja dilingkungan

penyusunan bahan dan evaluasi pelaporan kegiatan sub bagian keuangan; penyiapan

bahan

laporan

penyusunan laporan keuangan.

realisasi

keuangan

dan

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sub Bagian keuangan mempunyai rincian tugas: a.

menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan Badan;


10

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

b.

menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak

c.

melaksanakan tugas selaku Pembantu PPK-SKPD yang

langsung dan rincian obyek belanja langsung Badan; meliputi:

1. meneliti

dan melakukan verifikasi kelengkapan

tagihan pembayaran.

2. kelengkapan yang dimaksud antara lain:

a) kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa

yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;

b) kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUPNihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta

penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan

perundangan

bendahara pengeluaran;

3. menyiapkan

dokumen

pengajuan tagihan;

yang

lainnya

diajukan

sebagai

oleh

dasar

4. menyiapkan dan menerbitkan SPM; 5. mengajukan SPM

beserta kelengkapan dokumen

kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;

6. mengelola pembayaran gaji pegawai; 7. mengendalikan,

mengontrol

dan

mengevaluasi

pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;

8. melakukan pencatatan pemungutan dan pelaporan pendapatan asli daerah;

9. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;

10. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;


11

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


11. secara

BAB III

BAB IV


berkala

membuat

PENUTUP

berita

acara

hasil

pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta

d.

PA.

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dibidang umum dan kepegawaian. (1) Dalam

menyelenggarakan

tugas,

danKepegawaian mempunyai fungsi :

Sub

Bagian

Umum

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. pengorganisasian dan pengkoordinasian tugas dibidang ketatausahaan,

c.

kearsipan,

rumah

tangga,

hubungan

masyarakat, protokol, perlengkapan dan kepegawaian; pelayanan dibidang

hubungan

umum,

pembinaan

ketatausahaan, masyarakat,

kepegawaian;

dan

kearsipan,

protokol,

pengembangan

rumah

tangga,

perlengkapan

dan

d. pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan tugas; e. pengevaluasian dan pelaporan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas :

a. menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. membagi Tugas, memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;


12

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

c. mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi/unit

kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;

d. membina pengawasan melekat dan menegakan hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya;

e. mengefisiensikan f.

dan

mengefektifkan

sumber daya yang telah dialokasikan; melaksanakan

penerimaan,

penggunaan

pendistribusian

dan

pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep

Surat

kearsipan badan;

berdasarkan

telahaan

bidang-bidang,

g. menyelenggarakan urusan keprotokolan;

h. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; i.

mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan,

usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan,

kenaikan

pangkat,

DP-3/SKP,

DUK,

Sumpah/ Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan pegawai, usulan mutasi dan pemberhentian pegawai,

pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai di lingkup j.

Badan;

menyusun pengajuan permohonan pembuatan Kartu

Pegawai, Kartu Istri/Suami, Kartu Asuransi Kesehatan dan Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, kebutuhan pegawai,

kenaikan

pangkat,

kenaikan

gaji

berkala,

pemberhentian, pemensiunan, pengembangan karier dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa pegawai;

k. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar l.

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai; melaksanakan pekerjaan

yang

berhubungan

dengan

analisis beban kerja, analisis jabatan, menyusun standar


13

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

kompetensi pegawai, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;

m. mengembangkan dan mengendalikan tata pengelolaan kearsipan dan dokumen kepegawaian;

n. mengembangkan

kerumahtanggaan,

hubungan

masyarakat, keprotokolan, akomodasi dan perjalanan dinas pegawai;

o. menginventarisir kebutuhan listrik, air, faksimili, telpon, peralatan dan perlengkapan kantor lainnya;

p. mengadministrasikan,

mengolah,

mengadakan,

menyimpan, memelihara sarana dan prasarana kantor;

q. mengatur keamanan, kebersihan dan keindahan ruangan, r.

halaman dan taman kantor;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

s. menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang t.

inventaris;

mencatat seluruh barang milik daerah yang berada

dimasing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang

(KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris

(BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;

u. melakukan

pencatatan

v. menyiapkan

Laporan

barang

milik

daerah

dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan; Barang

Pengguna

yang

Semesteran

(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)

serta laporan inventaris 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;


14

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


w. menghimpun

BAB III

BAB IV


dan

menyiapkan

PENUTUP

rancangan

Prosedur

Tetap/Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dari bidang/unit kerja terkait di lingkungan Badan;

x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Kelembagaan

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis

dan administratif bidang kelembagaan penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam

melaksanakan

menyelenggarakan fungsi :

tugasnya,

Bidang

Kelembagaan

1) merumuskan pelayanan teknis dan administratif kelembagaan penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha;

2) mengkoordinasikan

penataan

kelembagaan

kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

penyuluhan

serta

3) melaksanakan pembinaan kelembagaan penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha;

4) memfasilitasi sarana prasarana kelembagaan penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha;

5) melaksanakan evaluasi dan pelaporan;

6) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Kelembagaan terdiri dari

Sub

Bidang

Kelembagaan

Penyuluhan

Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

A. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan Sub

Bidang

Kelembagaan

Penyuluhan

dan

Sub

mempunyai

Bidang

tugas

menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif di Bidang Kelembagaan penyuluhan.


15

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


Dalam

melaksanaka

BAB III


tugasnya,

Sub

Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: a)

b) c) d) e) f)

g)

BAB IV

Bidang

PENUTUP

Kelembagaan

menginventarisir kelembagaan penyuluhan;

menyiapkan bahan perumusan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan; melaksanakan

pembinaan,

koordinasi

melaksanakan

penyusunan

data

pengembangan kelembagaan penyuluhan; penyuluhan;

base

dan

evaluasi

kelembagaan

menyusun rencana kerja dan anggaran; melaksanakan evaluasi dan pelaporan;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif di bidang kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha menyelenggarakan fungsi:

a) menginventarisir kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

b) menyiapkan bahan perumusan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

c) melaksanakan

pembinaan,

koordinasi

dan

evaluasi

pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

d) melaksanakan penyusunan data base kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

e) menyusun rencana kerja dan anggaran; f) melaksanakan evaluasi dan pelaporan;


16

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan rumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

koordinasi,

menyusun

programa, pengembangan metodologi dan materi penyuluhan serta kemitraan usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang penyelenggaran penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) merumuskan

pelayanan

teknis

dan

penyelenggaraan penyuluhan;

administratif

di

bidang

2) merumuskan mekanisme kerja penyuluhan dalam bentuk programa penyuluhan, metode penyuluhan dan materi penyuluhan serta kemitraan usaha;

3) mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan; 4) melaksanakan evaluasi dan pelaporan;

5) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri dari Sub Bidang Pengembangan Metodologi dan Programa

Penyuluhan

serta

Sub

Bidang

Penyuluhan dan Kemitraan Usaha A. Sub

Bidang

Penyuluhan

Pengembangan

Pengembangan

Metodologi dan

Materi

Programa

Sub Bidang Pengembangan Metodologi dan Programa Penyuluhan melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan pelayanan teknis

dan

administratif

Dalam

melaksankan

serta

penyusunan programa penyuluhan. tugasnya,

pengembangan Sub

Bidang

metode

dan

Pengembangan

Metodologi dan Programa Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:


17

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

a) melakukan pembinaan sistem penyelenggaraan penyuluhan; b) menyiapkan

bahan

koordinasi

penyusunan

pengembangan metodologi penyuluhan;

programa

dan

c) menyiapkan rencana kerja dan anggaran; d) menyiapkan bahan penyusunan laporan;

e) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sub

Bidang

Pengembangan

Kemitraan Usaha

Materi

Penyuluhan

dan

Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraaan Usaha menyelenggarakan fungsi: a) melaksanakan identifikasi kebutuhan materi penyuluhan;

b) menyiapkan dan menyusun bahan materi penyuluhan serta

meningkatkan peran penyuluh dalam memfasilitasi kemitraan pelaku utama/pelaku usaha yang berbasis agribisnis;

c) menyebarluaskan informasi dan materi penyuluhan dalam bentuk media cetak/elektronik dan pameran;

d) melaksanakan koordinasi pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha;

e) melaksanakan pelayanan teknis dan administratif pengembangan f)

materi penyuluhan dan kemitraan usaha;

menyiapkan rencana kerja dan anggaran;

g) melaksanakan evaluasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;

h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.


18

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ketenagaan Penyuluhan

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ketenagaan Penyuluhan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

bahan

pelayanan teknis dan administratif untuk proses pengembangan SDM dan ketenagaan penyuluh di bidang pengembangan sumber daya manusia dan ketenagaan penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ketenagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

1) merumuskan dan merencanakan pelayanan teknis dan administratif

dibidang pengembangan sumber daya manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;

2) menyusun data base sumber daya manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;

3) meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha;

4) mengkoordinasikan

pengembangan

pelaku utama dan pelaku usaha;

5) menyusun laporan secara berkala; 6) melaksanakan tugasnya.

tugas

kedinasan

kapasitas

lain

sesuai

SDM

penyuluh,

dengan

bidang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia dan Ketenagaan Penyuluhan terdiri dari Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan dan Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan 1. Sub

Bidang

Penyuluhan

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis


19

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

dan administratif di bidang pengembangan sumber daya manusia penyuluh. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Sub

Bidang

Pengembangan

Sumber Daya Manusia Penyuluhan menyelenggarakan fungsi : a) menyiapkan

rencana

kerja

kebutuhan

pengembangan

sumberdaya manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;

b) menyiapkan bahan data base sumber daya manusia penyuluh;

c) menyiapkan bahan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;

d) meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;

e) mengkoordinasikan pengembangan kapasitas SDM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;

f) menyusun laporan secara berkala;


2. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan

Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif untuk proses kegiatan penyuluhan di bidang ketenagaan penyuluhan. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

Sub

Bidang

Ketenagaan

a) menyiapkan rencana kerja kegiatan ketenagaan penyuluh; b) menyiapkan pedoman pelaksanaan ketenagaan penyuluh; c)

menyiapkan data base ketenagaan penyuluh;

d) melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja ketenagaan penyuluh;

e) mengkoordinasikan ketenagaan penyuluh; f)

menyusun laporan secara berkala;


20

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP


6. Kelompok Jabatan Fungsonal

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas

melaksanakan

sebagian tugas badan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

1.4

Struktur organisasi Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo,

sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 14

Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Gorontalo, terdiri dari : a. Kepala Badan

b. Sekretariat terdiri dari:

1. SubBagian Perencanaan Dan Evaluasi; 2. SubBagian Keuangan;dan

c.

3. SubBagian Umum Dan Kepegawaian.

Bidang Kelembagaan terdiri dari:

1. SubBidang Kelembagaan Penyuluhan;dan

2. SubBidang Kelembagaan Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha.

d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri dari:

1. SubBidangPengembanganMetodologi Dan Program Penyuluhan;dan 2. SubBidangPengembanganMateriPenyuluhan Dan Kemitraan Usaha.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Ketenagaan Penyuluhan terdiri dari:

1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan;dan 2. SubBidang Ketenagaan Penyuluhan.


21

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo

yang telah diuraikan diatas digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi

sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provisni Gorontalo

1.5

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Sumberdaya manusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka

usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsure aparatur

negara

yang

bertugas

sebagai

abdi

masyarakat

yang

menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas

tersebut

diperlukan

Pegawai

Negeri

yang

profesional

dan

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan

nasional sangat tergantung pada

kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Dukungan

sumber

daya

manusia

yang

berkualitas

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo secara terintegrasi dan komprehensif akan sangat menentukan,

maka

karena

itu

peningkatan

profesionalisme

serta

pengembangan budaya kerja diharapkan dilaksanakan secara terusmenerus dan berkesinambungan. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini, perlu diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan.

Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil dilingkup Badan Koordinasi

Penyuluhan Provinsi Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan, golongan dan kriteria gender :

A. Keadaan Pegawai Provinsi Gorontalo yang ada di Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo.

Keadaan pegawai di Kantor BAKORLUH Provinsi Gorontalo dapat

dilihat pada tabel 1 di bawah ini :


23

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

Tabel 1. Keadaan Umum Pegawai Bakorluh Tahun 2015 No.

Golongan

Jumlah (Orang)

Pendidikan

1.

IV / d

1

S1

3.

IV / c

1

2.

IV / c

1

S3 S2

S2

4.

IV / b

3

6.

IV / a

2

S1

III / d

2

D3

III / c

3

S1

III / b

12

S1

7

D3

5. 7. 8. 9.

10.

IV / b III / d III / c

2

13.

III / a

10

II / c

2

14. 15. 16. 17.

II / d II / c

II / b

TOTAL

S1

1

III / b

12.

S1

4

11.

Ket.

S2

3

S2 S1

D3

2

SMK

5

SMA

61

Orang

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Bakorluh, 2015

B. Keadaan Pegawai Menurut Golongan

Keadaan pegawai menurut golongan di Kantor Badan Koordinasi

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.


24

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Tabel 2. Keadaan Pegawai Menurut Golongan No.

Golongan

Jumlah (Orang)

2.

IV / c

2

1.

IV / d

3.

IV / b

5.

III / d

4. 6.

1 5

IV / a

2

III / c

4

6

7.

III / b

15

9.

II / d

7

8.

III / a

10. 11.

Keterangan

10

II / c

4

II / b

5

TOTAL

61


C. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan formal di Badan

Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Formal No. 1.

Penjenjangan

Doktor (S3)

2.

Pasca Sarjana (S2)

4.

Diploma III (D3)

3. 5.

Jumlah (Orang)

1 8

Sarjana (S1)

34

SMA / SMK

7

TOTAL

Keterangan

11 61



25

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

D. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan penjejangan di

Kantor Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan No.

Penjenjangan

1.

SPAMEN / PIM II

3.

ADUM / PIM IV

2.

Jumlah (Orang)

Keterangan

3 7

SPAMA / PIM III

7

Total

17


1.6

Sarana dan Prasarana Kantor Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Badan

Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo didukung oleh sarana dan prasaran yakni : 1) Gedung perkantoran.

2) Sarana perkantoran yang dimiliki masih terbatas, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Sarana dan Prasaran Perkantoran NO.

JENIS, TYPE, MERK

NAMA ASET

Alat Angkut

QTY

TAHUN

1.

Mobil

Station Wagon

1

2010

1

Lemari

Kayu

2

2009

3

Meja Kerja

Kayu

19

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 2 4

Note Book

Acer

Kursi Kerja

Brotec

3

2009

4

2009

KET

2009


26

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


5

Sofa

7

Almari

6

BAB III


Jati Majapahit 321

BAB IV

PENUTUP

1

2009

3

2010

Brankas

Okida

1

Komputer Note Book

Thosiba

4

2010

10

Komputer/PC

Core2Duo

4

2010

12

Meja Kerja

Kayu

15

8 9

11 13

Printer

Peralatan Jaringan Komputer

Kayu

HP Laser Jet

5

2010

2010

1

2010

2010

Kursi Kerja

Chitose

25

2010

Komputer PC

Acer

4

2012

Kursi Kerja

Alvaro

9

2013

19

Note Book

21

AC

14 15 16 17 18

20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lemari Printer

Kursi Kerja

Kayu

6

5

Fronline

15

2013

Acer E1-431

2

2013

LG SOG LPBX-R

1

2013

ACER Aspire/A56000U

1

2014

5

2014

Panasonic CUCP S

AC

LG

PC

1

5

Printer

HP Laser Jet Pro/M1132

1

Note Book

Assus

4

Note Book Kurs Rapat

Acer Aspire/E1-470

-

5

Kursi Sofa

-

Karpet

Crown 67cr

PC Unit

Lenovo All In One c560

Printer

Epson L210

Walpaper Gorden

Note Book

2012

Cannon MX366

AC

1

-

1

Vertical Blind 7124

Acer Aspire E5-471

1 1 1 1 1

4 Rusak Ringan

2012 15 Rusak Ringan

2013

2014

2014

2014

2015

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


27

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


Alat-alat Studio dan Komunikasi

BAB III


BAB IV

PENUTUP

1

Wireless/Micropon

Toa

1

2010

3

LCD Proyektor Camera

Sony

Nikon

2

2012

5

Camera Digital

Sony MHS-PM5K

1

2012

7

Finger Print

Finger Spot

1

2012

Aplikasi SIMBANGLUH

-

1

2013

Televisi

TOSHIBA

1

Kamera

Nikon

2

4

6 8 9

Wireless/Micropon

Handycam

Server Web

10

Overhead Projector

12

Keyboard

11 13 14

Paket Sound System

Toa

1

1

Sony

Rackmount 1U chassis sv 311c4-3.3 Epson-/EB-S100

1

1

2012

2012

2013

2014

Yamaha

1

2014

-

-


Rusak Ringan

2012

1

1

Rusak Rigan

2014 2014

2014


28

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA


28

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

BAB II

Perencanaan rencanaan dan Penetapan Kinerja

LAKIP BAKORLUH PROV. GORONTALO TAHUN 2015 5

29

2.1

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

RENCANA STRATEGIS Rencana strategis disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi secara sistimatis, terarah dan terpadu. Dalam rencana strategis disusun suatu Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi,

Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Koordinasi Penyuluhan

Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Badan Koordinasi

Penyuluhan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran. 1. Visi dan Misi

Berdasarkan Rencan Strategis Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi

Gorontalo Tahun 2012-2017 telah ditetapkan Visi dan Misi yaitu: VISI :

“Mewujudkan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Yang Inovatif Untuk Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha” MISI :

1. Memperkuat pembangunan Kehutanan

sinergitas penyuluhan dengan bidang Pertanian, Perikanan dan

2. Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan 3. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan 4. Meningkatkan profesionalisme penyuluh

5. Meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan


30

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

2. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan

Untuk mencapai Visi dan Misi Badan Koordinasi Penyuluhan

Provinsi Gorontalo, maka tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2012 – 2017 adalah :

1) Mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan

pelaku

utama

dan

pelaku

usaha

dalam

mengembangkan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang berdaya saing;

2) Mewujudkan kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri;

3) Mewujudkan penyuluh PNS, swadaya, swasta dan swakarsa yang inovatif dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan;

4) Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

5) Meningkatkan

sinergitas

penyuluhan

dengan

bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

b. Sasaran 1)

Tersusunnya

2)

Tersusunnya metodologi penyuluhan pertanian, perikanan dan

3) 4) 5)

kebijakan

programa

pembangunan

perikanan dan kehutanan Provinsi

penyuluhan

pertanian,

kehutanan Provinsi Tersedianya kehutanan

materi penyuluhan pertanian, perikanan dan

Terlaksananya Kemitraan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Berfungsinya kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi, kabupaten/kota,

dan

kecamatan

penyuluhan ditingkat desa/kelurahan

serta

terbentuknya

pos


31

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


6)

7) 8) 9)

BAB III

BAB IV


PENUTUP

Terwujudnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri

(Kelompok

tani/nelayan,

tani/nelayan, dan Asosiasi)

Gabungan

Kelompok

Meningkatnya SDM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan

Terlaksananya pelayananadministrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

10) Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas 11) Tersedianya

dokumen

perencanaandan

evaluasi

program

kegiatanpenyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

3. Kebijakan

a. Tanggung

jawab

penyelenggaraan

penyuluhan

dilakukan

oleh

pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), pelaku utama dan pelaku usaha;

b. Penyelenggaraan

penyuluhan

pada

setiap

wilayah

berdasarkan programa, metodologi, dan materi penyuluhan;

c. Meningkatkan

fungsi

kelembagaan

penyuluhan

di

dilakukan provinsi,

kabupaten/kota dan kecamatan serta pembentukan kelembagaan penyuluhan di tingkat desa/kelurahan;

d. Meningkatkan fungsi dan kemitraan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri (kelompok tani/nelayan, gabungan kelompok tani/nelayan, dan asosiasi)

e. Melaksanakan rasionalisasi penyuluh (satu desa satu penyuluh) berdasarkan kompetensi dan profesionalisme;

f. Meningkatkan SDM pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan

4. Program Kerja

Pelaksanaan kebijakan Renstra diatas, akan diimplemetasikan melalui program yaitu :


32

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

b. Program

Pelaporan

Peningkatan

Perencanaan,

Monitoring,

Evaluasi

dan

c. Program Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan

d. Program Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

e. Program Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

5. Kegiatan

Pencapaian masing-masing program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

1) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran.

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi

b. Program

Pelaporan

Peningkatan

Perencanaan,

Monitoring,

Evaluasi

dan

1) Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

2) Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

3) Pemantapan Sistem Informasi Kelembagaan Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

c. Program Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan 1) Pengembangan

Metodologi

Pendampingan Penyuluh PPK

dan

Programa

Penyuluhan

bagi

2) Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

d. Program Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan


33

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

1) Penguatan Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

2) Penguatan

Kelembagaan

Pelaku

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Utama

dan

Pelaku

Usaha

e. Program Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1) Penguatan

Kehutanan

Ketenagaan

Penyuluh

Pertanian,

Perikanan

dan

2) Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo telah membuat

Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2017. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih

indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2017 yang memiliki fokus

pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal

bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo

yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2012 – 2017 sesuai periode Renstra, sebagai berikut :


34

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama No. (1)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target/Penjelasan

Kegiatan

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Tersusunnya kebijakan programa penyuluhan pertanian ,perikanan dan kehutanan Provinsi

Dokumen programa penyuluhan

3 Dokumen

2.

Tersusunnya metodologi penyuluhan pertanian, perikanandan kehutanan Provinsi

Demplot Penyuluhdi Wilayah BP3K

22 Unit

3.

Tersedianya materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

Materi penyuluhan

6 Judul

4.

Terlaksananya Kemitraan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam kemitraan usaha

240 Orang

5.

Berfungsinya kelembagaan penyuluhan di tingka tprovinsi, kabupaten / kota, dan kecamatan serta terbentuknya pos penyuluhan di tingkat desa/kelurahan

Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang difasilitasi dan dikembangkan

15 Unit

Dokumen Komisi penyuluhan

1 Dokumen

Fasilitasi pembentukan Pos Penyuluhan Desa

50 Unit

Dokumen database Kelembagaan penyuluh

1 Dokumen

Sumberdata: Dokumen

programa penyuluhan provinsi (pertanian, perikanan dan kehutanan) dan laporan pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan tingkat provinsi

Kegiatan Pengembangan Metodologi dan Programa Penyuluhan Bagi Pendampingan Penyuluh PPK

Sumberdata: Laporan

pelaksanaan demplot

Sumberdata: Materi

penyuluhan yang dihasilkan serta laporan pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha Bidang PPK

Sumberdata: Laporan

pelaksanaan kegiatan temu kemitraan usaha di Kab/kota

Sumber Data: Data

Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan

KegiatanPenguatanK elembagaanPenyuluh PPK

Sumber Data: Dokumen

rekomendasi komisi penyuluhan Provinsi Gorontalo dan laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi Komisi Penyuluhan Provinsi

SumberData: Daftar pos

penyuluhan desa yang terbentuk serta laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembentukan pos penyuluhan desa

SumberData : Dokumen data base kelembagaan penyuluh


35

No.

(1)

6.

7.

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


Sasaran Strategis (2)

Terwujudnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri (Kelompok tani/nelayan, Gabungan Kelompok tani/nelayan, dan Asosiasi)

Meningkatnya SDM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan

Indikator Kinerja Utama (3)

BAB III


Target/Penjelasan

Pengukuhan Kelas kemampuan kelompok

146 Kelompok

Fasilitasi Kelembagaan Pelaku Utama

6 Kegiatan

Data Base kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha

1 Dokumen

Jumlah penyuluh PPK yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat fungsional

30 Orang

Jumlah penyuluh PPK yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat teknis

30 Orang


30 Orang

Dokumen database SDM Penyuluh

1 Dokumen

Fasilitasi Sertifikasi Profesi Penyuluh PPK

1 Kegiatan


187 Orang

Sumber : Dokumen Penetapan IKU Bakorluh, 2015

(4)

Sumber Data: Daftar kelompok

yang dikukuhkan serta laporan pelaksanaan kegiatan pengukuhan kelas kemampuan kelompok

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan (5)

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

SumberData: Laporan

pelaksanaan Fasiitasi Pertemuan Kelompok Tani dan rembuk KTNA

SumberData: Data base

kelembagaan pelaku utama dan pelakuusaha

Sumber Data: Daftar penyuluh

yang mengikuti diklat fungsional serta laporan pelaksanaan kegiatan diklat fungsional

Kegiatan Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK

Sumber Data : Daftar penyuluh

yang mengikuti diklat teknis serta laporan pelaksanaan kegiatan diklat teknis penyuluh

SumberData: Daftar pelaku

utamadan pelaku usaha yang mengikuti diklat teknis serta laporan pelaksanaan diklat teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Sumber Data: Dokumen

database sumber daya manusia penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

Kegiatan Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK

Sumber Data: Laporan

pelaksanaan kegiatan fasilitasi sertifikasi profesi penyuluh PPK

Sumber Data: Daftar

penyuluhyang menerima insentif dan honor


36

2.2

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Penetapan kinerja 2015 Rencana

kinerja

(Performance

Plan)

tahun

2015

merupakan

penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Koordinasi Penyuluhan

Provinsi Gorontalo, di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2015. Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra 2012 – 2017 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan atas rencana kinerja tahunan tersebut, selanjutnya

menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Darah (RKA/SKPD). Setelah mendapatkan persetujuan anggaran selanjutnya

Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan

fungsi sampai unit eselon IV. Penetapan kinerja tersebut merupakan tolok

ukur evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi yang bersangkutan pada akhir tahun 2015 dan akan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 ini.

Gambaran penetapan kinerja Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program / Kegiatan

Anggaran

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tersusunnya kebijakan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi

Programa penyuluhan

3 Dokumen

Tersusunnya metodologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi

Demplot penyuluh di BP3K

22 Unit

Tersedianya materipenyuluhan pertanian,perikanandan kehutanan

Materi penyuluhan

6 Judul

ProgramPemantapanPen yelenggaraan PenyuluhanPPK - Kegiatan Pengembangan Metodologi dan Programa Penyuluhan Bagi Pendampingan Penyuluh PPK - Kegiatan Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha Bidang

862.983.000 599.684.000

263.299.000


37

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


TerlaksananyaKemitraanUsa ha Pertanian,Perikanandan Kehutanan

Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi dalam kemitraan usaha

Berfungsinya kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan serta terbentuknya pos penyuluhan di tingkat desa/kelurahan

Jumlah kelembagaan penyuluh yang di fasilitasi dan dikembangkan

Terwujutnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri ( kelompok tani/nelayan, gabungan kelompok tani/nelayan, dan asosiasi

Pengukuhan Kelas kemampuan kelompok

146 Kelompok

Data Base kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha

1 Dokumen


1 Kegiatan

Meningkatnya SDM penyuluh Pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan

Jumlah penyuluh PPK yang di tingkatkan kapasitasnya melalui diklat fungsional

30 Orang

Dokumen Komisi penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Pos Penyuluhan Desa

Dokumen database Kelembagaan penyuluh

Jumlah penyuluh PPK yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat teknis Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat teknis

240 Orang

15 Unit 1 Dokumen 50 Unit 1 Dokumen

30 Orang

30 Orang

Dokumen database SDM Penyuluh

1 Dokumen


77 Orang Koordinator BP3K

BAB IV

PENUTUP

PPK

Program Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanandan Kehutanan - Kegiatan Penguatan Kelembagaan Penyuluh PPK

- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Program Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK - Kegiatan Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK

- Kegiatan Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK

1.438.473.00 0

674.623.000

763.850.000

1.326.714.00 0 635.845.000

690.869.000

110 Orang THL-TB PP Fasilitasi sertifikasi profesi penyuluh PPK

1 Kegiatan

Sumber : Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Bakorluh, 2015


38

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


38

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

BAB III

Akuntabilitas Kinerja


39

3.1

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Capaian indikator kinerja Pengukuran tingkat capaian indikator kinerja Badan Koordinasi

Penyuluhan

Provinsi

Gorontalo

tahun

2015

dilakukan

dengan

cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Badan

Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo tahun 2015 dengan realisasinya. Adapun rumus pengukuran kinerjanya adalah :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi Rencana

x 100%

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja =

Rencana – (Realisasi –Rencana) Rencana

x 100%

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan menggunakan skala pengukuran

ordinal sebagai berikut : Urutan

Rencana Capaian

Kategori Capaian

II

70<X ≤ 85

Berhasil

I

III IV

>85

55< X ≤ 70 ≤ 55

Sangat Berhasil Cukup Berhasil Tidak Berhasil


40

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Adapun capaian kinerja Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo

untuk setiap Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah ditetapkan

pada Indikator Kinerja Utama Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalodapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama Dokumen programa penyuluhan (dokumen)

Kondisi sampai dengan 2011 1

Realisasi

2012

2013

2014

2015

1

3

3

3

Target Sampai Akhir Renstra 16

0

77

45

22

359

Materipenyuluhan

7

6

JumlahPelakuUsahayang difasilitasidalamkemitraanusaha

0

80

255

360

240

1300

JumlahKelembagaanPenyuluhan yangdifasilitasi dandikembangkan

0

0

75

10

15

77

DokumenKomisipenyuluhan

1

1

1

1

1

6

FasilitasipembentukanPosPenyuluhanDesa

0

0

30

50

50

231

DokumendatabaseKelembagaan penyuluh

0

0

0

1

1

6

DemplotPenyuluhdiWilayahBP3K

7

6

6

6

35

30

28

123

121

146

755

1

0

1

1

1

5

1

0

0

2

1

6

JumlahpenyuluhPPKyang ditingkatkankapasitasnyamelalui diklatfungsional

30

0

40

31

30

150

JumlahpenyuluhPPKyang ditingkatkankapasitasnyamelalui diklatteknis

30

100

50

50

30

580

0

75

75

50

30

550

0

0

0

1

1

6

PengukuhanKelaskemampuan kelompok DataBasekelembagaanpelaku utamadanpelakuusaha FasilitasiKelembagaanPelakuUtama

Jumlahpelakuutamadanpelaku usahayangditingkatkan kapasitasnyamelaluidiklatteknis DokumendatabaseSDMPenyuluh Insentifdanhonorpenyuluh FasilitasiSertifikasiProfesiPenyuluhPPK

328 0

237 0

234 0

203 1

77 1


238 4

41

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo telah menetapkan 7 (tujuh)

sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015. Tujuh sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 indikator kinerja dan 18 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari

tujuh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang melampaui target ( > 100%) yaitu sasaran 5 (lima) dan 6 (enam). sedangkan sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan 100%, yaitu sasaran strategis 1, 2, 3, 4, 5, dan 7.

Sedangkan sasaran strategis yang pelaksanaannya tidak mencapai 100 % berjumlah 1 (satu) sasaran yakni sasaran 7 (tujuh). Dengan demikian secara keseluruhan,

tingkat

pencapaian

sasaran

strategis

Badan

Koordinasi

Penyuluhan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 134,55% dengan kategori Sangat Baik.

Untuk pencapaian 17 indikator kinerja secara umum disimpulkan bahwa 2

(dua)indikator kinerja yang melampaui target ( > 100%) yaitu indikator kinerjanomor 7, dan 11. Sedangkan indikator kinerja yang berhasil dilaksanakan 100% sejumlah 14 indikator kinerja, yaitu indikator kinerja1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15dan 17,. Sedangkan indikator kinerja yang

pelaksanaannya tidak mencapai 100 % berjumlah 1 (satu) indikator kinerja yakni indikator kinerja nomor 16.

Adapun capaian kinerja Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo

untuk setiap Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah ditetapkan

pada Penetapan Kinerja (PK) Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo tahun 2015diilustrasikan pada tabel berikut :


42

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

Tabel 9. Capaian Kinerja BAKORLUH Provinsi Gorontalo Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS I


Tersusunnya 1 kebijakan Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi

Dokumen Programa Penyuluhan

Tersusunya metodologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan provinsi

2


Tersedianya meteri penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

3

Terlaksananya kemitraan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan

4

Berfungsinya kelembagaan penyuluh ditingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan serta terbentuknya pos penyuluh ditingkat desa/keluranhan

5 -

SASARAN STRATEGIS II

SASARAN STRATEGIS III

SASARAN STRATEGIS IV

SASARAN STRATEGIS V

Target Realisasi

3 Dok 3 Dok

Capaian 100%

22Unit 22Unit

Capaian 100%

6Judul 6 Judul

Capaian 100%

240 Orang 240 Orang

Capaian 100%

Target Realisasi

15 Unit 15 Unit

Capaian 100%

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 Dok 1 Dok 50Unit 75 Unit 1 Dok 1 Dok

Capaian 100% Capaian 150% Capaian 100%


Materi penyuluhan

CAPAIAN TARGET KINERJA Target Realisasi


Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dan dikembangkan

6 7 8 -

Target Realisasi

Target Realisasi


Jumlah kelembagaan penyuluh yang difasilitasi dan dikembangkan Dokumen komisi penyuluhan

Fasilitasi pembentukan pos penyuluh desa Dokumen data base kelembagaan penyuluh


43

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


SASARAN STRATEGIS VI

Terwujudnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri(kelompok tani/nelayan, gabungan kelompok tani/nelayan, dan asosiasi) SASARAN STRATEGIS VII

Meningkatkan SDM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan

9 10 11

12

BAB III



Pengukuhan kelas kemampuan kelompok

Realisasi

Fasilitasi kelembagaan pelaku utama

Target Realisasi

Data base kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha

Target

Target Realisasi


BAB IV

PENUTUP

146 Klp 146 Klp

Capaian 100%

1 Kegiatan 3 Kegiatan

Capaian 300%

1 Dok 1 Dok

Capaian 100%

Jumlah penyuluh ppk yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat fungsional

Target Realisasi

30 Orang 30 Orang

Capaian 100%

Jumlah penyuluh ppk yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat teknis

Target Realisasi

30 Orang 30 Orang

Capaian 100%

14


Target Realisasi

30 Orang 30 Orang

Capaian 100%

15

Dokumen data base SDM penyuluh

Target

1 Dok

Capaian 100%

16


77 Koord BP3K 77 Koord BP3K 110 Orang THL-TB PP 101 Orang THL-TB PP 1Kegiatan

Capaian 100%

13

17

Realisasi

Target Realisasi

Fasilitasi Sertifikasi profesi penyuluh ppk

Target

Realisasi

1 Dok

1 Kegiatan

Capaian 91,82% Capaian 100%


44

3.2

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

EVALUASI dan analisis Capaian kinerja


Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaankegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi

agar

sasaran-sasaran

strategis

dan

tujuan

strategis

sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja / penetapan kinerja pada Tahun 2015 dapat tercapai.

Sasaran Strategis I

Dalam

pencapaian

strategis ini, Badan Penyuluhan

Tersusunnya kebijakan programapenyuluhanpertanian, perikanandankehutanan Provinsi

Provinsi

mengidentifikasikan

sasaran

Koordinasi 1

Gorontalo

(satu)

indikator kinerja yaitu dokumen programa

penyuluhan.

Dimana

dokumen programa penyuluhan yang ditetapkan sebanyak 3 dokumen programa penyuluhan Provinsi Gorontalo tahun 2015.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 10. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis I

1

Capaian Target Kinerja Dokumen Programa Penyuluhan

Target Realisasi

3 Dok 3 Dok

Capaian 100 %


45

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Berdasarkan tabel 10 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja dokumen programa penyuluhan tercapai 100 % yakni sebanyak 3 (tiga) dokumen programa penyuluhan Provinsi Gorontalo untuk tahun 2015 yang terdiri dari dokumen programa penyuluhan pertanian, dokumen

programa

penyuluhan kehutanan.

penyuluhan

perikanan

dan

dokumen

programa

Dalam usaha untuk mencapai indikator kinerja ini, Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2015 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

 Penyusunan Programa Penyuluhan Tahun 2015 Provinsi Gorontalo Programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara

sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian

tujuan

penyuluhan.

Programa

Penyuluhan

Provinsi

merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam satu kurun waktu tertentu.

Kegiatan penyusunan Programa Penyuluhan Tahun 2015 tingkat Provinsi Gorontalo merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pasal 23 ayat 2, yang dalam penyusunannya berpedoman pada 3 (tiga) Peraturan Menteriyakni : 1. Peraturan

Menteri

Pertanian

25/Permentan/OT.140/5/2009

Programa Penyuluhan Pertanian;

Republik

tentang

Indonesia

Pedoman

Nomor

:

Penyusunan

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :

PER.13/MEN/2011

tentang

Penyuluhan Perikanan; dan

3. Peraturan

Menteri

P.41/Menhut-II/2010

Kehutanan tentang

Penyuluhan Kehutanan.

Pedoman

Republik

Pedoman

Penyusunan Indonesia

Penyusunan

Programa

Nomor

:

Programa


46

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


Penyusunan

Programa

BAB III

BAB IV


Penyuluhan

tahun

2015

PENUTUP

Tingkat

Provinsi

Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 10 – 12Desember 2015 yang diikuti oleh : 1.

Provinsi

- Unsur Dinas Pertanian TPH

1

- Unsur Dinas Perikanan & Kelautan

1

1

- Unsur Dinas Peternakan & Perkebunan

1

- Unsur Dinas Kehutanan dan ESDM

1

- Unsur BKPPIJ

1

- Bakorluh 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4

- KJF

Kota Gorontalo

10

Kab. Boalemo

10

Kab. Gorontalo

10

Kab. Pohuwato

10

Kab. Bone Bolango

10

Kab. Gorontalo Utara

Sasaran Strategis II Tersusunnya metodologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi

10 Dalam pencapaian sasaran strategis ini,

Badan

Provinsi

Koordinasi

Penyuluhan Gorontalo

mengidentifikasikan 1 (satu) indikator kinerja

yaitu

demonstrasi

plot

(demplot) penyuluh di BP3K. Dimana

pada tahun 2015 jumlah demplot penyuluh yang ditetapkan sebanyak 22 Unit. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :


47

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Tabel 11. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis II

1

Capaian Target Kinerja

Target Realisasi


22 Unit 22 Unit

Capaian 100 %

Berdasarkan tabel 11 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja demplot penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (BP3K) tercapai 100 % yakni sebanyak 22 unit demplot yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota dengan rincian :  Kota Gorontalo

: 3 Unit

 Kab. Gorontalo

: 5 Unit

 Kab. Pohuwato

: 3 Unit

 Kab. Boalemo

 Kab. Bone Bolango

 Kab. Gorontalo Utara

: 5 Unit

: 3 Unit

: 3 Unit


 Demonstrasi Plot (DEMPLOT)Penyuluh di BP3K Demonstrasi merupakan suatu metode penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan/membuktikan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan yang telah terbukti

menguntungkan

bagi

petani/nelayan.

Demonstrasi

dapat

mendorong petani/nelayan mencoba sendiri inovasi baru. Penyebab

masalah dapat ditunjukkan dengan disertai kemungkinan pemecahannya tanpa rincian teknis yang rumit. Keuntungan demonstrasi adalah

kesanggupan melihat suatu metode baru untuk dituangkan dalam

praktek dalam penyelenggaraan penyuluhan. Tidak diperlukan adanya

saling mempercayai yang tinggi antara petani dan penyuluh, karena


48

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

petani dapat melihat sendiri segala sesuatu dengan jelas. Agar lebih efektif dalam pelaksanaan demonstrasi harus diintegrasikan kedalam program penyuluhan sesuai dengan spesifik lokalita.

Adapun kegiatan demonstrasi plot (demplot) pada tahun 2015 berjumlah 22 unit yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Daftar Lokasi Demplot Tahun 2015

Kabupaten/Kota No 1

Kota Gorontalo

2 3 1 2

Kab. Gorontalo

3 4 5 1 2

Kab. Boalemo

3 4

Kab. Pohuwato

5 1

Materi/Judul Demplot

Budidaya tanaman Jagung Manis dengan Sistem Tanam Jajar Legowo Budidaya tanaman Jagung Manis dengan Sistem Tanam Jajar Legowo Budidaya padi dengan sistem tanam jajar legowo 4 : 1 Budidaya Jagung Bisi 2 dengan Sistem Tanam Jajar Legowo Budidaya Jagung Bisi 2 dengan Sistem Tanam Jajar Legowo 2 : 1 Budidaya Jagung Bisi 2 dengan Sistem Tanam Jajar Legowo 2 : 1 Budidaya Padi Sawah dengan Sistem Tanam Jajar Legowo 4:1 Budidaya Padi sawah dengan sistem tanam jajar legowo 4:1 Budidaya jagung hibrida bisi 2 dengan sistem tanam jajar legowo Budidaya jagung hibrida 212 dengan sistam jajar legowo Budidaya padi sawah dengan sistem tanam jajar legowo 4:1 Budidaya Jagung Hibrida dengan sistem tanam jajar legowo 4:1 dan 2:1 Budidaya kedelai dengan sistem tanam jajar legowo Budidaya padi dengan sistem

Pelaksana

BP3K Raya

Dumbo

BP3K Dungingi BP3K Kota Utara BP3K Asparaga BP3K Pulubala BP3K Barat

Limboto

BP3K Telaga Biru BP3K Tabongo BP3K Tilamuta

BP3KBotumoito BP3K Wonosari BP3K Dulupi BP3K Mananggu

BP3K Paguat


49

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


2 3 1 Kab. Bone Bolango

2 3 1

Kab. Gorontalo Utara TOTAL

2 3

BAB III

BAB IV


PENUTUP

tanam jajar legowo 4:1 Budidaya padi sawah dengan sistem tanam jajar legowo 4:1 Budidaya jagung hibrida bisi 2 dengan sistem tanam jajar legowo Budidaya Jagung Hibrida Bisi 2 dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 dan 4:1 Budidaya padi dengan sistem tanam jajar legowo 4:1 dan 2:1 Budidaya Jagung Hibrida Bisi 2 dengan sistem tanam jajar legowo Budidaya kedelai dengan sistem tanam jajar legowo Budidaya kedelai dengan sistem tanam jajar legowo Budidaya Jagung Hibrida Bisi 2 dengan sistem tanam jajar legowo 22 UNIT DEMPLOT

BP3K Duhiadaa BP3K Popayato

BP3K Bone Pantai BP3K Bulango Timur BP3K Suwawa

BP3K Atinggola BP3K Tomilito

BP3K Sumalata Timur

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Bakorluh Prov. Gorontalo, 2015

Sasaran Strategis III Tersedianya Materi Penyuluhan Pertanian,Perikanan Dan Kehutanan

Dalam pencapaian sasaran strategis ini,

Badan

Provinsi

Koordinasi


mengidentifikasikan 1 (satu) indikator kinerja

yaitu

materi

penyuluhan.

Dimana pada tahun 2015jumlah judul

materi penyuluhan yang dihasilkan ditetapkan sebanyak 6 Judul.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 13. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis III

1

Capaian Target Kinerja Materi Penyuluhan

Target Realisasi

6 Judul 6 Judul

Capaian 100 %


50

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja materi penyuluhan tercapai 100 % yakni sebanyak 6 judul materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan rincian 2

judul materi penyuluhan dengan media compact disk (cd) yang masingmasing judulnya berjumlah 260 keping, dan 4 judul materi penyuluhan dengan media buku Hard Cover berjumlah 475 buku dan Soft Cover berjumlah 300 buku.


 Identifikasi, Penyusunan dan Penyebaran Materi Penyuluhan Materi penyuluhan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada

pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi

informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan

dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dimana materi tersebut berisi unsurpengembangan sumber daya

manusia dan peningkatan modal sosial sertaunsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum,dan pelestarian lingkungan.

Untuk mendapatkan materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan

dari para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha, Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan yang teridiri atas

3 kegiatan utama yakni identifikasi, penyusunan dan penyeberan materi


51

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

penyuluhan. Adapun judul dan jenis materi penyuluhan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Daftar Judul dan Jenis Materi Penyuluhan Yang Dihasilkan NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tahun 2015

JUDUL

JENIS

JUMLAH

Budidaya dan Pasca Panen Tanaman Jagung

Buku (Hard Cover)

475 Buku

Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam

Buku ( Sorft Cover)

300 Buku

Budidaya dan Pasca Panen Tanaman Padi Sawah Budidaya dan Pasca Panen Tanaman Kedelai Pembuatan Verticulture

Pemijahan Ikan Lele dengan Aplikasi Teknologi Basmingro Probiotik

CD

260 Keping

CD

260 Keping

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Bakorluh Prov. Gorontalo, 2015

Dalam pencapaian sasaran strategis

Sasaran Strategis IV

ini,

Terlaksananya Kemitraan Usaha Pertanian, Perikanandan Kehutanan

Badan

Provinsi

Koordinasi


mengidentifikasikan 1 (satu) indikator

kinerja yaitu Jumlah Pelaku Usaha yang

difasilitasi

dalam

kemitraan

usaha. Dimana pada tahun 2015jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kemitraan usaha ditetapkan sebanyak 240 Orang.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini disajikan pada tabel berikut : Tabel 15. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis IV

1

Capaian Target Kinerja Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kemitraan usaha

Target Realisasi

240 Org 240 Org

Capaian 100 %


52

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kemitraan usaha tercapai 100 % yakni sebanyak 240 Orang yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.


 Temu Kemitraan Usaha di Kabupaten/Kota Tahun 2015 Kegiatan Temu Kemitraan Usaha dilaksanakan untuk memberikan peluang bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan jejaring usaha agar nantinya dapat meningkatkan skala ekonomi usaha melalui kerjasama dan mampu memperkuat posisi tawar petani terhadap

pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pengembangan usahanya serta terjalinnya kerjasama antara pelaku utama dan pelaku usaha yang di

damping oleh penyuluh sehingga tercipta suasana keseimbangan dan

keselarasan yang dilandasi saling percaya serta dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan serta meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat tani.

Pada tahun 2015, Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo

melaksanakan kegiatan temu kemitraan usaha di 6 Kab/Kota se Provinsi

Gorontalo yang diikuti oleh 240 orang pelaku utama dan pelaku usaha, dengan rincian pelaksanaan kegiatan di Kab/Kota adalah sebagai berikut:

1. Kota Gorontalo Tanggal 16 Juni 2015 di Aula BP4K.

2. Kabupaten Bone Bolango Tanggal 15 Juni 2015 di Aula BP4K Kab. Bone Bolango.

3. Kabupaten Gorontalo Tanggal 8 september 2015 di BP3K Kec. Tabongo.


53

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

4. Kabupaten Boalemo Tanggal 16 September 2015 di BP3K Kec. Paguyaman.

5. Kabupaten Pohuwato tanggal 8 september 2015 di BP3K Kec. Marisa. 6. Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 9 September 2015 di Aula BP4K.

Peserta pada pelaksanaan kegiatan temu kemitraan usaha yaitu

penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan serta pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan se Provinsi Gorontalo, dengan jumlah peserta sebanyak:

-

Kota Gorontalo 40 Orang

-

Kabupaten Gorontalo 40 Orang

-

Kabupaten Bone Bolango 40 Orang Kabupaten Boalemo 40 orang

Kabupaten Pohuwato 40 orang Kabupaten Boalemo 40 Orang

Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Unsur BP4K Kab/Kota Provinsi Gorontalo, Unsur Perbankan, dan unsur pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan materi yang disampaikan yaitu:

1. Kebijakan dan program BP4K dalam menunjang terselenggaranya Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten /kota.

2. Akses permodalan dan kredit usaha rakyat. 3. Pola

Kemitraan

(Persyaratan

berdasarkan permintaan pasar).

Sasaran Strategis V Berfungsinya kelembagaan penyuluhan ditingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan serta terbentuknya pos penyuluhan ditingkat desa/kelurahan

kualitas

komoditas

unggulan


Badan

Koordinasi

Penyuluhan

Provinsi Gorontalo mengidentifikasikan 4 (empat) indikator kinerja yaitu 1)

Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang difasilitasi

dan

dikembangkan;

2)


54

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Dokumen Komisi Penyuluhan; 3) Fasilitasi pembentukan Pos Penyuluhan

Desa; dan 4) Dokumen data base Kelembagaan penyuluh. Dimana pada

tahun 2015untuk indikator kinerja ke-1 yakni jumlah kelembagaan penyuluh yang difasilitasi dan dikembangkan ditetapkan sebanyak 15 Unit. Untuk

indikator kinerja ke-2 yaitu Dokumen Komisi Penyuluhan ditetapkan sebanyak 1 dokumen, indikator kinerja ke-3 yaitu fasilitasi pembentukan pos

penyuluhan desa ditetapkan sebanyak 50 Unit. Sedangkan untuk indikator

kinerja ke-4 yakni dokumen data base kelembagaan penyuluh ditetapkan sebanyak 1 dokumen.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Tabel 16. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis V

1

Capaian Target Kinerja Jumlah kelembagaan penyuluh yang difasilitasi dan dikembangkan

Target Realisasi

15 Unit 15 Unit

Capaian 100 %

Dokumen Komisi Penyuluhan

Target Realisasi

1 Dok 1 Dok

Capaian 100 %

3

Fasilitasi pembentukan pos penyuluhan desa

Target Realisasi

50 Unit 75 Unit

Capaian 150 %

4

Dokumen data base kelembagaan penyuluh

Target Realisasi

1 Dok 1 Dok

Capaian 100 %

2

Capaian indikator kinerja dari sasaran berfungsinya kelembagaan penyuluhan ditingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta terbentuknya pos penyuluhan di tingkat desa/kelurahan adalah sebagai berikut :


55

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


5.1

BAB III


BAB IV

PENUTUP

Jumlah Kelembagaan Penyuluh Yang Difasilitasi DanDikembangkan

Berdasarkan tabel 16 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja jumlah kelembagaan penyuluh yang difasilitasi dan

dikembangkan tercapai 100 % yakni sebanyak 15 Unit Balai Penyuluhan Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

(BP3K)

yang

Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo dengan rincian : 1. Kota Gorontalo

: 3 Unit BP3K

4. Kab. Pohuwato

: 2 Unit BP3K

5. Kab. Bone Bolango

6. Kab. Gorontalo Utara

di

6

: 2 Unit BP3K

2. Kab. Gorontalo 3. Kab. Boalemo

tersebar

: 2 Unit BP3K

: 3 Unit BP3K

: 3 Unit BP3K


 Fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan


melaksanakan kegiatan fasilitasi kepada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) tingkat kecamatan sebanyak 15 unit

BP3K. Kegiatan fasilitasi ini berupa penyediaan sarana dan prasarana

penyuluhan guna menunjang pelaksanaan penyuluhan oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Adapun sarana dan prasarana

yang difasilitasi berupa wireless yang berjumlah 15Unit. Dimana wireless ini diserahkan kepada 15 BP3K yang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, dengan rincian pada tabel berikut :


56

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

Tabel 17. Daftar BP3K yang Difasilitasi Tahun 2015 (Bantuan Wireless) No

Kabupaten/Kota

1.

Kota Gorontalo

2.

Kab. Gorontalo

Kecamatan

Jumlah

BP3K Kota Barat

1 Unit

BP3K limboto Barat

1 Unit

BP3K Sipatana BP3K limbato

1 Unit

BP3K Dulupi

1 Unit

Kab. Boalemo

BP3K Paguyaman Pantai

4.

Kab. Pohuwato

BP3K Randangan

5.

Kab. Bone Bolango

BP3K Bone Raya


JUMLAH

1 Unit 1 Unit

BP3K Lemito

1 Unit

BP3K Bone

1 Unit

1 Unit

BP3K Bone Pantai

1 Unit

BP3K Ponelo

1 Unit

BP3K Sumalata BP3K Monano

Sumber : Bidang Kelembagaan Bakorluh Prov. Gorontalo, 2015

5.2

1 Unit

BP3K Batudaa

3.

6.

1 Unit

1 Unit 1 Unit

15Unit

Dokumen Komisi Penyuluhan

Berdasarkan tabel 16 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja dokumen komisi penyuluhan tercapai 100 % yakni sebanyak 1 Dokumen.


 Fasilitasi Komisi Penyuluhan Provinsi Pada tahun 2015, Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo

melaksanakan kegiatan fasilitasi kepada Komisi Penyuluhan Provinsi


57

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Gorontalo. Adapun bentuk kegiatan fasilitasi tersebut berupa rapat

komisi penyuluhan tingkat provinsi, serta insentif bagi pengurus komisi

penyuluhan tingkat provinsi. Adapun rincian pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Komisi Penyuluhan Tingkat Provinsi

Kegiatan rapat Komisi Penyuluhan Tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 5 November 2015 bertempat di Gedung

Pertemuan

Maharani

(Jln.

Nani

Wartabone

Kota

Gorontalo)yang diikuti oleh unsur Komisi Penyuluhan Provinsi

Gorontalo, Komisi Penyuluhan Kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo serta instansi terkait/stake holders dengan rincian sebagai berikut :

- Komisi Penyuluhan Provinsi Gorontalo (10 orang)

- Komisi Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota (60 orang) - Instansi / Stake holder terkait (30 orang) - Unsur Bakorluh (20 orang)

Adapun Maksud pelaksanan Rapat Koordinasi Komisi Penyuluhan

Tingkat Provinsi Gorontalo adalah untuk membangun kesepahaman dan keterpaduan program penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi

Gorontalo untuk meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Penyuluh di Provinsi Gorontalo

2. Insetif bagi Pengurus Komisi Penyuluhan :

Kegiatan pemberian insentif bagi Pengurus Komisi Penyuluahn bertujuan

untuk

meningkatkan

kinerja

bagi

pengurus

komisi

penyuluhan, sehingga dapat melaksakan kegiatan dengan baik. Selain itu kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan arah dan kebijakan

penyelenggaraan

penyuluhan

dalam

mendukung

pencapaian keberhasilan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo. Insentif

bagi

pengurus

pengurus

Komisi

Penyuluhan

Provinsi

Gorontalodiberikan selama 12 Bulan dengan besaran adalah sebagai berikut :


58

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

a. Ketua Komisi Penyuluhan Rp. 350.000 x 1 org x 12 bulan.

b. Wakil Ketua Komisi Penyuluhan Rp. 300.000 x 2 org x 12 bulan.

c. Wakil Sekretaris Komisi Penyuluhan Rp. 250.000,- 1 org x 12 bulan.

d. Anggota Komisi Penyuluhan Rp. 200.000 x 6 org x 12 bulan.

5.3

Fasilitasi Pembentukan Pos Penyuluhan Desa

Berdasarkan tabel 16 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator fasilitasi pembentukan pos penyuluhan desa tercapai 100 % yakni sebanyak 50 unit pos penyuluhan desayang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.


 Fasilitasi Pembentukan Pos Penyuluhan Desa Pada tahun 2015, Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo

melaksanakan kegiatan fasilitasi pembentukan pos penyuluhan desa

sebanyak 75 unit yang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.

Adapun bentuk kegiatan fasilitasi tersebut berupa rapat pembentukan posluhdes dan alat tulis kantor untuk oprasional posluhdes.

Adapun pos penyuluhan desa yang mendapatkan fasilitasi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :


59

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

Tabel 18. Daftar Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) yang Difasilitasi Pada Tahun 2015 No 1.

Kabupaten/Kota Kota Gorontalo

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Sipatana

Tanggikiki

Kota Utara

Dulomo Utara

Dulomo Selatan

Dombo Raya

2.

Kab. Gorontalo

Polohungo

Telaga

Pilohayanga

Tibawa

Isimu Selatan

Tabongo

Lemehe Barat

Bongomeme

Owalanga

Potanga

Tumbango

Mekar Bersama Kali Serdadu

Pantungo

Dunggala

Dungaliyo

Pilolalenga

Boliyohuto

Tolite

Tolangohula

Suka Makmur

Batudaa Pantai

Lamu

Asparaga

Kab. Boalemo

Molungo

Moodu

Batudaa

3.

Huangobotu Biawao

Telaga Biru

Huyula

Bintah Fajar

Libuo

Limboto

Dulohupa

Tenda

Dungingi

Kota Timur

Molta jaya

Mawar Indah

Molosifat W

Kota Selata

Posluhdes

Talumolo

Kota Barat

Hulontalangi

Nama

Bontula

Bilato

Ilomata

Botumoito

Bolihutuo

Wonosari

Bongo II

Dulupi

Paguyaman Pantai

Smart

Dulupi

Karya Bersama

Raharja

Raharja

Bongo II

Trirukun

Trirukun

Limbatihu

Boster

Pangea Lito

Pangea

Tani Karya


60

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


Bubaa

Paguyaman

4.

Kab. Pohuwato

Rejonegoro

Kuala Lumpur Wonggahu

Dengilo

Karangetan

Marisa

Pohuwato

Duhiadaa

Bulili

Paguat

Patilanggio

Suka Makmur

Wanggarasi

Lembah Permai

Kuala Lumpur Wonggahu

Popayato Timur

Kelapa Lima

Popayato Barat

Molosifat Utara

Suka Damai

Popayato

Torisiaje

Bone

Mooduliyo

Cendana Putih

Bone Raya

Cendana Putih

Tumbuh Mekar

Pelita Jaya

Pelita Jaya

Bukit Hijau

Bukit Hijau

Laut Biru

Bunga

Laut Biru

Mamungaa Timur

Mamungaa Timur

Bilungala

Bilungala

Pinomon Tiga

Bonepantai

Mooduliyo

Tumbuh Mekar Bunga

Bulawa

Pinomon Tiga

Bilungala Utara

Bilungala Utara

Lembah Hijau

Lembah Hijau

Gentuma Raya

Nanati Jaya

Karya Baru II

Ponelo Kepulauan

Ponelo

Pelita Hijau


Rejonegoro

Sari Murni

Lemito

6.

Cempaka 2

Sipatana

Randangan

Kab. Bone Bolango

PENUTUP

Kemiri

Buntulia

5.

BAB IV

Atinggola Temilito

Kwandang Anggrek

Monggupo

Pelita Hijau Totoyopa

Molantadu

Jaya Bersama

Leboto

Green Graden

Tolongio

Tolki

Botuwombato

Harapan Tani Citra Lestari


61

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


PENUTUP

Ilangata

Monano

Sumalata Timur

Anggrek Ungu

Hutokalo

Hutokalo Star

Pulahenti

Tolinggula

Tolite Jaya


5.4

Huyula

Monas

Motihelumo

Sumalata

BAB IV

Halabolu I

Pulahenti Jaya Mandiri Tolite Persada

Dokumen Data Base Kelembagaan Penyuluh

Berdasarkan tabel 16 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja dokumen data base kelembagaan penyuluh tercapai 100 % yakni sebanyak 1 dokumen.


 Penyusunan Data Base dan Profil Kelembagaan Penyuluhan Data dan informasi merupakan sumber utama untuk mengetahui maju dan mudurnya suatu kegiatan. Permasalahan lain mengenai data statistik

ini adalah dalam hal akurasi yang sering dipertanyakan, sehingga diperlukan kejelian dalam menggunakannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusunan database kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bertujuan untuk

membentuk sistem informasi kelembagaan penyuluhan di Provinsi Gorontalo dengan data yang didapat dari hasil pengumpulan dan analisa dari lapangan. Melalui kegiatan penyusunan database ini diharapkan diperoleh data kelembagaan penyuluhan yang valid sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian,


62

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

perikanan dan kehutanan, baik bagi penyusun kebijakan publik (pemerintah) maupun stakeholder lainnya yang terkait.

Adapun hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada rekapan data

kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Rekapan Data Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Se Provinsi Gorontalo Tahun 2015 No 1.

Kabupaten/Kota

1

Kab. Gorontalo

-

Kota Gorontalo

4.

Kab. Boalemo

6.

Kab. Bone Bolango

5. 7.

Tkt. Provinsi (Bakorluh)

Provinsi

2. 3.

Kelembagaan Penyuluhan Tkt. Kecamatan (BP3K)

1

9

-

1

19

1

13

-

1*

-

1

1

6

Kab. Pohuwato

-


-

Jumlah

Tkt. Kab/Kota (BP4K)

1


7

18

11

77

Keterangan : * : Bahwa untuk Kabupaten Boalemo, status kelembagaan penyuluhan Kabupaten masih campuran dengan ketahanan pangan (BP2KP)

Sasaran Strategis VI Terwujudnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri (Kelompok tani/nelayan, Gabungan Kelompok tani/nelayan, dan Asosiasi)


Badan

Koordinasi

Penyuluhan

Provinsi Gorontalo mengidentifikasikan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu 1) Pengukuhan

Kelas

kemampuan

kelompok; 2) Data Base kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;dan


63

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

3) Fasilitasi Kelembagaan Pelaku Utama. Dimana pada tahun 2015untuk indikator

kinerja

ke-1

yakni

jumlah

Pengukuhan

Kelas

kemampuan

kelompokditetapkan sebanyak 146 Kelompok. Untuk indikator kinerja ke-2 yaitu Data Base kelembagaan pelaku utama dan pelaku usahaditetapkan

sebanyak 1 dokumen, serta indikator kinerja ke-3 yaitu Fasilitasi Kelembagaan Pelaku Utama ditetapkan sebanyak 1 Kegiatan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Tabel 20. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis VI

1

2 3

Capaian Target Kinerja Pengukuhan Kelas Kemampuan Kelompok

Target Realisasi

146 Kel 146 Kel

Capaian 100 %

Data Base Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Target Realisasi

1 Dok 1 Dok

Capaian 100 %


Target Realisasi

1 Keg 3 Keg

Capaian 300 %

Capaian

indikator

kinerja

dari

sasaran

terwujudnyakelembagaan

pelakuutamadanpelakuusaha yangmandiri(Kelompok tani/nelayan,Gabungan Kelompoktani/nelayan,dan Asosiasi)adalah sebagai berikut :

6.1

Pengukuhan Kelas Kemampuan Kelompok

Berdasarkan tabel 20 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja pengukuhan kelas kemampuan kelompok tercapai 100% yakni sebanyak 146 Kelompok Tani/Nelayan/Tani Hutan yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo dengan rincian : 1. Kota Gorontalo 2. Kab. Gorontalo

: 5Kelompok

: 46Kelompok


64

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


3. Kab Boalemo

4. Kab. Pohuwato



BAB III

BAB IV


PENUTUP

: 4 Kelompok

: 41Kelompok

: 15Kelompok

: 35Kelompok


 Pengukuhan Kelompok Tani/Nelayan/Tani Hutan Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007, menyatakan kelompoktani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi

ingkungan (sosial, ekonomi dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.41/Kpts.OT.210/1/1992, tentang

pedoman pembinaan kelompoktani-nelayan, maka pengakuan terhadap kemampuan kelompok diatur sebagai berikut:

 Kelas Pemula, dengan piagam yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

 Kelas Lanjut, dengan piagam yang ditandatangani oleh Camat.  Kelas

Madya,

Bupati/Walikota.

dengan

piagam

yang

ditandatangani

oleh

 Kelas Utama, dengan piagam yang ditandatangani oleh Gubernur. Pada tahun 2015, Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo

melaksanakan kegiatan pengukuhan kelompok tani/nelayan/tani hutan

sebanyak 146 kelompok yang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, dengan rincian sebagaiman tabel berikut :


65

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


a. Kota Gorontalo

BAB III


BAB IV

PENUTUP

: 5 Kelompok

b. Kab. Gorontalo

: 46 Kelompok

d. Kab. Pohuwato

: 41 Kelompok

c. Kab. Boalemo

: 4 Kelompok

e. Kab. Bone Bolango

: 15 Kelompok

f. Kab. Gorontalo Utara : 35 Kelompok

Tabel 21. Data Kelompk Tani/Nelayan/Tani Hutan Yang Dikukuhkan Pada Tahun 2015

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kabupaten

Kab. Gorontalo

Nama Kelompok

Jumlah Anggota

Kelas

Komoditi

Makmur Jaya II Makmur Jaya I Sinar Tani VII Agropolitan II Jambura IV Hanura Jambura Jambura III Karya Bersama II Makmur Jaya VI Sinar Tani V Sinar Tani IV Berlian Bendungan Hilir Huyula II Sejahtera Karya Bersama I Kalerokan Halabolu II Matuari I Delapan Dua Flamboyan Suko Mulyo

42 38 60 26 39 22 22 37 73 33 54 58 28 29 25 44 61 28 32 40 23 30 15

Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut

Jagung Jagung Padi Sawah Jagung Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Jagung Padi Sawah Padi Sawah Jagung Jagung Jagung Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Jagung Padi Sawah Jagung


66

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Kab. Pohuwato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BAB III


BAB IV

PENUTUP

Maju Bersama Suka Maju Mawar Cahaya Purnomo Mekar Bersama Sabar Mekar Serumpun Maju Jaya Mekar Sabar Tunas Karya Mawar I Berkah Sejahtera Sejahtera Rahmat Tani Karya Baru Fajar I Harapan Tani Jaya Tani Beringin Star Mawar II Mina Tani Mina Lestari Sejahtera II

25 35 55 63 25 36 56

Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut

Padi Sawah Padi Sawah Jagung Padi Sawah Padi Sawah Jagung

54 58 28 29 25

Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut

Padi Sawah Padi Sawah Jagung Jagung Jagung Padi Sawah Jagung Jagung Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Jagung Padi Sawah

Bandungan Star Delo Bersatu Karya Baru III Mutiara Sepakat II Bulat Delo Tani Jaya Sinar Harapan Tunas Berdikari Jaya Bersama II Suka Maju Suka Damai Semangat Membangun Harapan Hidup

11 15 25 19 47 19 25 25 21 25 15 41

Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Madya Madya

Perikanan Perikanan Jagung Jagung Padi Sawah Jagung Jagung Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Jagung Padi Sawah

17

Pemula

Jagung


67

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


15 Jaya Bersama 16 Sinar Lembetue 17 Tunas Jaya 18 Maju Bersama 19 Puncak Jaya 20 Karya Baru 21 Sinar Karya 22 Sinar Gemilang 23 Lestari Indah 24 Mina Lestari 25 Damai Indah 26 Usaha Star 27 Karya Usaha I 28 Karya Usaha II 29 Mandiri 30 Sejati Jaya 31 Karya Baru 32 FajarI 33 Fajar II 34 Beringin Jaya 35 Beringin 36 Sinar Sejati 37 Fajar Jaya 38 Sukses Baru 39 Sinar Baru 40 Usaha Royal 41 Karya Sejati Kab. Gorontalo Utara 1 Tonala Indah 2 Berkah Jaya 3 Mawar 4 Mawar Indah 5 Rahmat 6 Momongu Lipu 7 Hulude Ngowa 8 Ladapa Ujung 9 Pulahenti Jaya 10 Mawar I 11 Sinar Pulahenti

BAB III


BAB IV

PENUTUP

15 15 15 19 20 15 12 23 13 10 19 10 10 12 12 25 21 25 15 25 39 22 22 37 39 11 15

Pemula Pemula Pemula Lanjut

Jagung Jagung Jagung Jagung

Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut

Perikanan Perikanan Perikanan Perikanan Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Jagung Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Perikanan Perikanan

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut

Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Jagung Padi Sawah Padi Sawah Jagung

Padi Sawah Perikanan Padi Sawah Perikanan Perikanan


68

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kab. Bone Bolango 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12

Karya Mandiri I Bunga Tani I Ipilo Jaya Tumba Berkarya I Samudera Sahabat Tani Fajar Senja Buloila a Moliko Moliko Jaya Mekar Jaya I Beringin Jaya Sinar Harapan Puncak Star Samudera Jaya Mekar Jaya Bersama I Juata Laut Jaya Berkah Beringin Sinar Sinar Karya Mekar Indah I Mekar Indah Permata Ligi Lestari Inogigia Mekar Jaya Pautang Mundur I Lestari I Molinto Jaya I Molinto Jaya II Karya makmur Bugu Star Inoginawa Sinar Lestari Mekar Lestari

BAB III

BAB IV


PENUTUP

25 25 25 25

Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut

Padi Padi Padi Padi

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 47 19 25 15 12 23 13 15 58 28

Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut

Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Jagung Padi Sawah Jagung Padi Sawah Jagung Padi Sawah Jagung Jagung Perikanan Perikanan Perikanan Perikanan Perikanan Padi Sawah Jagung

Lanjut Lanjut

Sawah Sawah Sawah Sawah

Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut

Jagung Jagung Padi Sawah

Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut

Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Padi Sawah Jagung Padi Sawah Padi Sawah

Jagung


69

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


13 14 15 Kota Gorontalo 1 2 3 4 5

BAB III


Tekad Makmur Lestari Karya Tani Huyula Buhuta Srikandi Bukurasa Jaya Permata Indah

31 35 28 26 39

BAB IV

PENUTUP

Lanjut Lanjut Lanjut

Jagung Jagung Jagung

Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut Lanjut

Padi Sawah Perikanan Padi Sawah Jagung Padi Sawah


70

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


6.2

BAB III

BAB IV


PENUTUP

Data Base Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Berdasarkan tabel 20 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja data base kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha tercapai 100 % yakni sebanyak 1 (satu) dokumen.


 Pengimputan Data Base Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Penyusunan database kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan bertujuan untuk membentuk sistem informasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di Provinsi Gorontalo dengan data yang didapat dari hasil pengumpulan

dan analisa dari lapangan. Melalui kegiatan penyusunan database ini diharapkan diperoleh data yang valid sehingga dapat dijadikan dasar

bagi pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, baik bagi penyusun kebijakan publik (pemerintah) maupun stakeholder lainnya yang terkait.


melaksanakan kegiatan pengimputan data base kelmbagaan pelaku

utama dan pelaku usaha di tingkat kecamatan se Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas pengolah data yang berada di

setiap Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)

selama kurun waktu 1 (satu) tahun melalui aplikasi Sistem Informasi

Manajemen Kelembagaan Penyuluhan (SIMBANGLUH) secara offline dan diupdate oleh petugas provinsi di aplikasi SIMBANGLUH secara online

yang

rekapannya

dapat

dilihat

pada

tabel

berikut

:


74

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

Tabel 22. Rekapitulasi Data Kelompok Pelaku Utama Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Sumber : SIMBANGKUH Bakorluh Prov. Gorontalo, (29 Desember 2015)


75

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


6.3

BAB III


BAB IV

PENUTUP

Fasilitasi Kelembagaan Pelaku Utama (PENAS KTNA)

Berdasarkan tabel 20 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja fasilitasi kelembagaan pelaku utama tercapai 300 % yakni sebanyak 3 (tiga) kegiatan.


 Pertemuan Kelompok Tani Pada tahun 2015, Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo

melaksanakan kegiatan Fasiitasi Pertemuan Kelompok Tani sebayak 30 Kelompok yang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.

Adapun bentuk kegiatan fasilitasi tersebut berupa rapat pertemuan kelompok tani yang bertujuan :

1. Mempererat talisilatur antara sesama pelaku utama dan penyuluh.

2. Sebagai media pemecahan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama.

3. Forum untuk berkoordinasi dan penyampaian informasi baik antar anggota kelompok maupun penyuluh dengan kelompoktani.

Adapun pertemuan kelompok tani yang mendapatkan fasilitasi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Kota Gorontalo

5

kelompok tani.

2. Kab. Gorontalo

10

kelompok tani.

4. Kab Pohuwato

5

kelompok tani.

3. Kab Boalemo

5. Kab Bone Bolango

1

7

6. Kab. Gorontalo Utara 2

kelompok tani. kelompok tani. kelompok tani


76

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

 Rembug KTNA Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) adalah organisasi petani

yang bersifat independen serta berorientasi pada kegiatan ekonomi,

sosial, dan budaya disektor agribisnis berbasis di pedesaan, berwawasan lingkungan, formal, berdaulat dan berskala Nasional.

Kegiatan Rembug KTNA tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2015 bertujuan untuk

memberdayakan

kelompok

tani

dengan

meningkatkan

kemampuan kelompok, melalui penguasaan dan pemahaman terhadap

ruang, kondisi, potensi yang ada di kelompok tani serta menghimpun

aspirasi anggota KTNA dari masing – masing Kab/Kota serta menyusun hasil kesepakatan dalam bentuk rumusan hasil rembuk .

Kegiatan rembug ini dilaksanakan pada tanggal 7 September 2015 bertempat di Resto Naca dengan peserta kegiatan adalah, Ketua dan

Pengurus KTNA serta KJF Kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo, jumlah peserta kegiatan ini berjumlah 50 orang dengan rincian sebagai berikut : 1. Kota Gorontalo

: 10 orang.

2. Kab. Gorontao

: 8 orang.

4. Kab Pohuwato

: 8 ornag.

3. Kab. Boalemo


: 8 orang.

: 8 orang.

6. Kab. Gorontalo Utara : 8 ornag 7.

 Lomba Asah Terampil Lombah asah terampil merupakan media menguji pengetahuan dan

keterampilan petani sebagai pelaku utama dalam melaksanakan usaha taninya, baik di sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta pengetahuan umum lainnya. “Kegiatan asah terampil dilaksanakan dalam rangka memacu dan memotivasi petani dalam

kegiatan usaha tani sesuai dengan petunjuk teknologi pertanian, serta mengembangkan fungsi kelembagaan kelompok tani sebagai wadah


77

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

produksi dan kerjasama, sehingga dapat diandalkan untuk berjalan lebih baik lagi dalam era pertanian ke depan

Adapun kegiatan yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 21 April 2015 bertempat di gedung misfallah Kota Gorontalo, jumlah peserta 138 orang yang tersebar di 6 kab/kota se Provinsi Gorontalodengan rincian: 1. Kota Gorontalo

: 30 orang.

2. Kab. Gorontao

: 30 ornag.

4. Kab Pohuwato

: 20 ornag.

3. Kab. Boalemo


: 8 orang.

: 30 orang.

6. Kab. Gorontalo Utara : 20 orang.

Sasaran Strategis VII Meningkatnya Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan


Badan

Koordinasi

Provinsi

mengidentifikasikan

Penyuluhan

6

Gorontalo

(enam)

indikator kinerja yaitu 1) Jumlah penyuluh

PPK

yang

ditingkatkan

kapasitasnya melalui diklat fungsional; 2) Jumlah penyuluh PPK yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat teknis; 3) Jumlah pelaku utama dan

pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat teknis; 4) Dokumen data base SDM Penyuluh; 5) Insentif dan honor penyuluh; dan 6)

Fasilitasi sertifikasi profesi penyuluh PPK. Dimana pada tahun 2015 untuk indikator kinerja ke-1 yakni Jumlah penyuluh PPK yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat fungsional ditetapkan sebanyak 30 Orang. Untuk

indikator kinerja ke-2 yaitu Jumlah penyuluh PPK yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat teknisditetapkan sebanyak 30 Orang, untuk

indikator kinerja ke-3 yaitu Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat teknis sebanyak 30 orang, untuk

indikator ke 4 yaitu Dokumen data base SDM Penyuluhditetapkan sebanyak 1 dokumen

untuk

indikator

kinerja

ke-5

yaitu

Insentif

dan

honor

penyuluhditetapkan 2 (dua) target kinerja yakni insentif bagi koordinator LAKIP BAKORLUH PROV. GORONTALO TAHUN 2015

78

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

BP3K sebanyak 77 Kepala BP3K dan honor bagi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian sebanyak 110 Orang serta untuk indikator kinerja ke 6 yaitu Fasilitasi Sertifikasi Profesi Penyuluh PPK sebanyak 1 kegiatan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Tabel 23. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis VII

Capaian Target Kinerja

1

2 3

4

5 6

Jumlah penyuluh PPK yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat fungsional

Target Realisasi

30 Org 30 Org

Capaian 100 %

Jumlah penyuluh PPK yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat teknis

Target Realisasi

30 Org 30 Org

Capaian 100 %

Target Realisasi

30 Dok 30 Dok

Capaian 100 %

Dokumen data base SDM Penyuluh

Target Realisasi

1 Dok 1 Dok

Capaian 100 %

Insentif dan Honor Penyuluh

Realisasi Target


Fasilitasi Sertifikasi Profesi Penyuluh PPK

Capaian

indikator

kinerja

Capaian 100 %

110 THL

101 THL

Capaian 91,9 %

1 Keg 1 Keg

Capaian 100 %

77 Kord

Realisasi Target

Realisasi Target

dari

77 Kord

sasaran

MeningkatnyaSumber

Daya

ManusiaPenyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian,PerikananDan Kehutananadalah sebagai berikut :

7.1

Jumlah Penyuluh PPK yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Diklat Fungsional LAKIP BAKORLUH PROV. GORONTALO TAHUN 2015

79

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Berdasarkan tabel 23 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja jumlah penyuluh PPK yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat fungsional sebesar 100 %.


 Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 menyelenggarakan diklat dasar jabatan fungsional penyuluh Pertanian ahli yang bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Bantangkaluku

dengan

surat

152.KPA/SM.120/J.3.2/08/2015.

keputusan

kerjasama

Nomor

:

Kegiatan diklat dasar ini bertujuan untuk meningkatkan pegetahuan keterampilan dan sikap bagi penyuluh pertanian dalam melaksanakan

pekerjaannya yang didasarkan pada prosedur kerja terkait dengan

pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam melaksanakan tupoksiserta sebagai syarat dalam menduduki jabatan. Diklat dasar ini dilaksanakan selama 21 hari dari tanggal 05s/d25 Agustus 2015 bertempat di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Jalan Malino KM. 03

Sungguminasa Kab. Gowa Makasar dengan peserta diklat berjumlah 30 orang dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 24. Rekapitulasi Jumlah Peserta Diklat Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli Tahun 2015 No. 1.

UNIT KERJA BP4K Kota Gorontalo

JUMLAH (Orang) 2

2.

BP2KP Kab. Boalemo

6

4.

BP4K Kab. Bone Bolango

3

3.

BP4K Kab. Pohuwato

4


80

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


5. 6.

BAB III

BAB IV


PENUTUP

BP4K Kab. Gorontalo Utara

6

BP4K Kab. Gorontalo

JUMLAH Sumber : Bid. Pengembangan SDM Bakorluh Prov. Gorontalo, 2015

7.2

9

30

Jumlah Penyuluh PPK yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Diklat Teknis

Berdasarkan tabel 23 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja jumlah penyuluh PPK yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat teknis sebesar 100 %.


 Bimbingan Teknis Bagi Penyuluh dan Babinsa Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kapasitas

penyuluh

dan

menyelenggarakanBimbingan Kegiatan ini bertujuan : 1. Terciptanya

sinergitas

babinsa,

Teknis

antara

Bagi

pada

Penyuluh

penyuluh

tahun dan

2015

Babinsa.

dan

Babinsa

dalam

kompetensi

tentang

teknik

mendorong terwujudnya swasembada pangan di Provinsi Gorontalo.

2. Meningkatkan

pengetahuan

serta

budidaya padi, jagung dan kedelai mulai dari

pembibitan dan

penanaman, pengendalian hama penyakit, pemupukan dan lainnya.

Kegiatan bimbingan ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 25 –

26Februari tahun 2015 yang bertempat di Aula Kodim 1304 Kota Gorontalodengan jumlah peseta sebanyak 88 orang penyuluh dan babinsa se Provinsi Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :


81

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Tabel 25. Rekapitulasi Jumlah Peserta Pelatihan Agribisnis Bagi Penyuluh dan Babinsa Tahun 2015 No. 1.

UNIT KERJA Provinsi Gorontalo

7

Kab. Gorontalo

10

2.

Kota Gorontalo

4. 6.

3. 5. 7.

BABINSA

KJF

PENYULUH

2

PENYULUH

JUMLAH (Orang)

-

6

1

4

11

Kab. Boalemo

10

1

5

16

Kab. Bone Bolango

6

1

5

12

Kab. Pohuwato


1

6

5

1

6

16

5

1

12

5

12

JUMLAH 51 8 29 Sumber : Bid. Pengembangan SDM Bakorluh Prov. Gorontalo, 2015

7.2

9

88

Jumlah Penyuluh PPK yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Diklat Teknis

Berdasarkan tabel 23 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat teknis sebesar 100 %.


 Pelatihanmanajemen agribisnis bagi Pelaku utama dan pelaku usaha Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kapasitas

Pelaku

Utama

dan

Pelaku

Usaha,

pada

tahun

2015

menyelenggarakan pelatihan manajemen agribinis bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Kegiatan pelatihan ini bertujuan agar mampu menumbuhkan jiwa dan semangat agribisnis, memberikan wawasan berpikir, meningkatkan


82

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

pengetahuan, keterampilan dan bersikap sebagai manager dalam agribisnis.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 12 16 Juni 2015

s/d

bertempat di Milenium Hotel Kota Gorontalo dengan

jumlah peseta sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26. Rekapitulasi Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Agribisnis Bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Tahun 2015 No. 1.

JUMLAH (Orang)

UNIT KERJA Kab. Gorontalo

6

2.

Kab. Boalemo

6

4.

Kab. Bone Bolango

6

3. 5.

Kab. Pohuwato

6



7.3

6

30

Dokumen Data Base SDM Penyuluh

Berdasarkan tabel 23 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja Dokumen database SDM penyuluh sebesar 100%.


 Penyusun Data Base SDM Penyuluh Se – Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Kegiatan

penyusunan

database

sumber

daya

manusia

penyuluh

pertanian, perikanan dan kehutanan bertujuan untuk membentuk sistem


83

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

informasi sumber daya penyuluh di Provinsi Gorontalo dengan data yang didapat dari hasil pengumpulan dan analisa dari lapangan. Melalui kegiatan penyusunan database ini diharapkan diperoleh data sumber daya manusia penyuluh yang valid sehingga dapat dijadikan dasar bagi

pengembangan sumber daya manusia penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, baik bagi penyusun kebijakan publik (pemerintah)

maupun stakeholder lainnya yang terkait. Selanjutnya data tersebut disusun kedalam suatu dokumen data base, sehingga dapat di update

setiap saat oleh pihak yang berkompeten dan menghasilkan data series yang dinamis.

Adapun hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada rekapan data penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel

27.

Rekapan

Kehutanan Tahun 2015 No

Uraian

Jumlah

Penyuluh

Pertanian

Perikanan

Kehutanan

25

19

1

98

46

170

52

Provinsi

3.

Kab. Gorontalo

181

5.

Kab. Pohuwato

127

7.


50

4. 6.

Kota Gorontalo Kab. Boalemo

Kab. Bone Bolango Total

Perikanan

Jumlah Penyuluh (Orang)

1. 2.

Pertanian,

2

653

4

-

dan

Jumlah 6

45

45

15

241

57

4

188

50

10

268

Bid. Pengembangan SDM Bakorluh Prov. Gorontalo, 2015

2 5

37

141 227 110

958


84

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Tabel 28. Rekapan Jumlah Penyuluh Pertanian Tahun 2015 No

Uraian

1.

Provinsi

3.

Kab. Gorontalo

5.

Kab. Pohuwato

7.

Kab. Utara

2. 4. 6.

Jumlah Penyuluh Pertanian

PNS 2

THL-TB PP

Honor Daerah

Swadaya

2

-

7

-

-

Kota Gorontalo

16

Kab. Boalemo

65

23

-

Kab. Bone Bolango

80

28

14

329

101

Gorontalo

Total

79

29

71

-

12

16

-

7

Bid. Pengembangan SDM Bakorluh Prov Gorontalo, 2015

Jumlah 2

25

73

181

-

44

127

10

98

-

48

27

170

14

209

653

50

Tabel 29 Rekapan Jumlah Penyuluh Perikanan Tahun 2015 No . 1.

Uraian Provinsi

Jumlah Penyuluh Perikanan

PNS

PPB

4

-

KONTRAK DAERAH

PENYULUH SWADAYA

Jumlah

-

-

4

2.

Kota Gorontalo

3

3

-

13

19

4.

Kab. Boalemo

3

3

-

36

46

6.

Kab. Bone Bolango

9

3

-

40

52

46

21

1

200

3. 5. 7.

Kab. Gorontalo

7

Kab. Pohuwato

15


5

Total

4 5

4


-

1

34 37

40

45 57

50

268


85

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Tabel 30 Rekapan Jumlah Penyuluh Kehutanan Tahun 2015 No.

Uraian

1.

Provinsi

PNS

BASARHUT

PKSM

-

-

-

2.

Kota Gorontalo

1

4.

Kab. Boalemo

-

6.

Kab. Bone Bolango

3.

Kab. Gorontalo

5. 7.

Jumlah Penyuluh Kehutanan

6

-

-

15

1

4

3

10

5

15

37

7

-


7.4

9

1

Kab. Utara

17

1

3

1

Total

-

1

2

Gorontalo

-

1

Kab. Pohuwato

1

Jumlah

2 5


Berdasarkan tabel 23 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja insentif dan honor penyuluhrata-rata sebesar 95,95 %. Dimana indikator kinerja tersebut terdiri atas 2 (dua) target kinerja yakni :  

Insentif bagi Koordinator BP3K terealisasi sebesar 100 % Honorarium Bagi THL-TB PP terealisasi sebesar 91,9 %

Dari realisasi tersebut diatas menunjukan bahwa realisasi yang dicapai tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan bahwa untuk honor bagi THL-TB PP yang ditargetkan sebanyak 110 orang hanya terealisasi 101 orang, dimana hal

tersebut disebabkan oleh dari 9 Orang THL-TB PP sudah sudah terangkat menjadi CPNS Tahun 2015.


86

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP


 Insentif Bagi Koordinator BP3K Se Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) adalah koordinator atau kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berada di tingkat kecamatan. Kegiatan

Pertanian,

pemberian

Perikanan

meningkatkan

insentif dan

kesejahteraan

bagi

koordinator

Kehutanan dan

(BP3K)

kinerja

bagi

Balai

Penyuluhan

bertujuan

koordinator

untuk Balai

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan se Provinsi Gorontalo,

sehingga dapat melaksakan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya masing-masing. peningkatan

Selain

kapasitas

itu

dari

kegiatan para

tersebut

penyuluh

bertujuan

guna

mekanisme kerja penyuluhan yang efektif dan efisien.

untuk

terlaksananya

Insentif bagi koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (BP3K) diberikan kepada 77 Koordinator BP3K se Provinsi Gorontalo selama 12 Bulan dengan besaran Rp. 280.000.- per bulan per koordinator dengan rincian per kabupaten/kota adalah sebagai berikut : 1. Kota Gorontalo

: 9 Orang

2. Kab. Gorontalo

: 19 Orang

4. Kab. Pohuwato

: 13 Orang

3. Kab. Boalemo



: 7 Orang

: 18 Orang : 11 Orang


87

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

 Honorarium Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) Tahun 2015 Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Tujuan dari pemberian honorarium ini adalah

untuk meningkatkan

melaksanakan

penyuluh

kapasitas dan kinerja dari para THL-TB Penyuluh Pertanian dalam tugas

dan

fungsinya

sebagai

lapangan.

Sehingga pelaksanaan penyuluhan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta tujuan dari penyuluhan dengan sendirinya dapat tercapai.

Untuk Tahun 2015 Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu (THL-TB)

Penyuluh Pertanian oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo memfasilitasi

honorarium selama 2 (dua) bulan dari November sampai Desember 2015. Hal ini dikarenakan honorarium bagi THL-TB Penyuluh Pertanian

oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) Kementerian Pertanian hanya menganggarkan selama 10 Bulan. Honorarium ini di anggarkan untuk

THL-TB Penyuluh Pertanian yang

berjumlah 101 orang yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo. Dalam pelaksanaan pemberian honorarium bagi THL-TB Penyuluh

Pertanian

dari

target

110orang

THL-TB,

yang

dapat

direalisasikan pada bulan November sebanyak 101 orang THL-TB dan bulan Desember sebanyak 101 Orang dengan rincian sebagai berikut : 1. Kota Gorontalo

: 2 Orang

2. Kab. Gorontalo

: 29 Orang

4. Kab. Pohuwato

: 12 Orang

3. Kab. Boalemo



: 23 Orang

: 28 Orang : 7 Orang


88

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


7.4

BAB III

BAB IV


PENUTUP


Berdasarkan tabel 23 diatas, terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja Fasilitasi Sertifikasi Profesi Penyuluh PPK sebesar 100%.


 Fasilitasi Sertifikasi Profesi Penyuluh PPK Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo dalam mencapai

indikator kinerja fasilitasi sertifikasi profesi penyuluh PPK, pada tahun 2015 menyelenggarakan Bimbing Teknis Penilaian Angka Kredit Bagi Penyuluh PNS Tahun 2015.

Kegiatan bimbingan ini bertujuan:

1. Terjadinya persamaan persepsi pemahaman terhadap penilaian dan tata cara menilai angka kredit penyuluh

2. Untuk mendapatkan landasan operasional yang lebih rinci dan Jelas bagi penyuluh dan tim penilai angka kredit dalam menilai angka kredit

penyuluh

untuk

kenaikan

jabatan

fungsional

berdasarkan pada seluruh peraturan perundang-undangan.

dengan

3. Agar Tim Penilai angka kredit mampu membrikan penilaian yang baik.

Kegiatan bimbingan ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 16 s/d 17Juni 2015 bertempat di Asrama Haji Kota Gorontalo.dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut :


89

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Tabel 31. Rekapitulasi Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit Tahun 2015 No.

UNIT KERJA

1.

Kab. Gorontalo

3.

Kab. Pohuwato

2. 4. 5.

JUMLAH (Orang) 5

Kab. Boalemo

5

Kab. Bone Bolango

5


5


5

30


90

3.3

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Akuntabilitas keuangan

1 Badan

Alokasi Anggaran Tahun 2014 Koordinasi

Penyuluhan

Provinsi

Gorontalo

pada

tahun

2015

mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) melalui Dana Dekonsentrasi dari Badan Penyuluhan

dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (BPPSDMK) Kementerian Kehutanan serta dari Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

(BPSDMKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo

Pada tahun 2015, Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.121.327.892.- (sepuluh

miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 32. Alokasi APBD BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015

No.

Jenis Belanja

Belanja Tidak Langsung 1. Gaji dan Tunjangan

2. Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal

Jumlah

Anggaran

5.532.884.992.-

Ket.

3.719.384.992.-

1.813.500.000.-

4.980.442.900.931.580.000.-

3.980.135.000.78.727.900.-

10.121.327.892

Sumber : Subag. Keuangan (SIMDA) Bakorluh Provinsi Gorontalo, 2015


91

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Untuk Provinsi Gorontalo secara keseluruhan total Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah

Tahun

Anggaran

2015

yang

berjumlah

Rp.

1.533.150.594.484,45.-. Jika dibandingkan dengan total APBD Provinsi Gorontalo, maka APBD Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 hanya 0,66 % dari total APBD Provinsi Gorontalo. 2. Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)


mendapatkan alokasi Program dan Kegiatan melalui dana dekonsentrasi APBN dari 3 (tiga) Kementerian yakni BPPSDM Pertanian Kementerian

Pertanian, BPPSDM Kehutanan Kementerian Kehutanan dan BPSDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang

totalnya berjumlah Rp.7.869.110.000.- (tujuh miliar delapan ratus enam

puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu), dengan rincian :

Tabel 33. Alokasi Dana Dekonsentrasi APBN pada Satker BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015 NO 1

SATKER/PROGRAM/KEGIATAN SATKER : BADAN KOORDINASIPENYULUHAN PROVINSI GORONTALO(319141)

Program : Peningkatan Penyuluhan, Pendididkan dan Pelatihan Pertanian

Kegiatan : Pemantapan SistemPenyuluhan Pertanian 2

SATKER : BADAN KOORDINASIPENYULUHAN PROVINSI GORONTALO(310095)

6.558.989.000.-

6.558.989.000.6.558.989.000.-

693.740.000.-

Program : Pengembangan SDM Kelautandan Perikanan

693.740.000.-

SATKER : BADAN KOORDINASIPENYULUHAN PROVINSI GORONTALO(319152)

616.381.000.-

Kegiatan : Penyuluhan Kelautan danPerikanan 3

PAGU (Rp)

693.740.000.-


92

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemetrian Lhk Kegiatan : Presentase capaian sasaran strategis kementrian LHK

TOTAL

616.381.000.616.381.000.-

7.869.110.000,-

Sumber : Subag. Perencaan dan Evaluasi Bakorluh Provinsi Gorontalo, 2015

1

2

Realisasi Anggaran Tahun 2014  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015

Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo pada tahun anggaran

2015, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.121.327.892.(sepuluh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh

ribuh delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 9.826.806.522.- (sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta

delapan ratus enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 34. Realisasi Anggaran BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015 NO. URUT

URAIAN

2

BELANJA

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1

Belanja Pegawai

2.2

BELANJA LANGSUNG

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

2.2.3

ANGGARAN

REALISASI

%

SISA ANGGARAN

10.121.327.892,00

9,826,806,522.00

97.09

294,521,370.00

5.140.884.992,00

5,075,326,338.00

98.72

65,558,654.00

5.140.884.992,00

5,075,326,338.00

98.72

65,558,654.00

4.980.442.900,00

4,751,480,184.00

95.40

228,962,716.00

931.580.000,00

892,155,000.00

95.77

39,425,000.00

Belanja Barang dan Jasa

3,970,135,000.00

3,797,010,184.00

95.64

173,124,816.00

- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial

3,970,135,000.00

3,797,010,184.00

95.64

173,124,816.00

78,727,900.00

62,315,000.00

79.15

16,412,900.00

Belanja Modal



93

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

a. Realisasi Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Koordinasi Penyuluhan

Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 sebesar Rp. 5,075,326,338.atau 98,72 % dari pagu anggaran sebesar Rp 5.140.884.992.-, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 35. Relisasi Belanja Tidak Langsung BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

URAIAN

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga

PAGU ANGGARAN

REALISASI

SISA ANGGARAN

%

2.547.188.800,00

2,535,274,160.00

99,53

185.757.360,00

181.905.862,00

97,93

3851498,00

51,580,000.00

47,841,000.00

92,75

3,739,000.00

Tunjangan Jabatan

170.950.000,00

Tunjangan Fungsional Umum

105,000,000.00

100,485,000.00

95,70

4,515,000.00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

141,728,320.00

129,754,920.00

91,55

11,973,400.00

62,940,000.00

60,678,109.00

96,41

2,261,891.00

350,000.00

31,867.00

9,10

318,133.00

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Beras

Pembulatan Gaji

Iuran BPJS Kesehatan

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja JUMLAH

170,950,000.00

11,914,640.00

100

0.00

74,890,512.00

72,753,033.00

97,15

2,137,479.00

1,800,500,000.00

1,775,652,387.00

98,62

24,847,613.00

5,140,884,992.00

4.641.713.510,00

87,87

65,558,654.00


b. Realisasi Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 sebesar Rp. 4,751,480,184.- atau 95.40

% dari pagu anggaran sebesar Rp 4,980,442,900.00.-, dengan rincian sebagai berikut : 1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa


94

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


3) Belanja Modal Tabel

36.

Relisasi

BAB III


Belanja

Pegawai

BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015 URAIAN Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Penyuluh Pertanian / Perikanan / Peternakan / Perkebunan TOTAL

BAB IV

ANGGARAN 2014 (Rp)

pada

PENUTUP

Belanja

REALISASI 2014 (Rp)

Langsung

SISA ANGGARAN

%

329,400,000.00

300,315,000.00

29,085,000.00

91,17

170,200,000.00

170,200,000.00

0.00

100

431,980,000.00

421,640,000.00

10,340,000.00

97,61

931.580.000,00

892155.000,00

39.425.000,00

96,26


Tabel 37. Relisasi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015 URAIAN Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak/Penggandaan/ Dokumentasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Pakaian Khusus dan HariHari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS

ANGGARAN 2015 (Rp)

REALISASI 2015 (Rp)

SISA ANGGARAN

184.920.000,00

161.744.080,00

23.175.920,00

438.185.000,00

%

426.156.000,00

12.029.000,00

97,25

186.162.000,00

127.163.654,00

58.998.346,00

68,30

225.415.000,00

207.739.750,00

17.675.250,00

92,16

116.650.000,00

95.900.000,00

20.750.000,00

82,21

13.750.000,00

0,00

153.250.000,00

145.770.000,00

6.010.000,00

2.650.000,00

3.360.000,00

44,09

574.540.000,00

563.266.100,00

11.273.900,00

98.03

28.500.000,00

28.500.000,00

0,00

1.654.413.000,00

1.643.713.600,00

10.699.400,00

99,35

225.840.000,00

225.830.000,00

10.000,00

99,99

13.750.000,00

7.480.000,00

87,46


95,12 100

100

95

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


Belanja Pemeliharaan

BAB IV


PENUTUP

23.750.000,00

22.395.000,00

1.355.000,00

94,29

138.750.000,00

132.432.000,00

6.318.000,00

95,44

3.970.135.000,00

3.797.010.184,00

173.124.816,00

95,63

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TOTAL

BAB III


Tabel 38. Relisasi Belanja Modal pada Belanja Langsung BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015 URAIAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer TOTAL

ANGGARAN 2015 (Rp)

REALISASI 2015 (Rp)

SISA ANGGARAN

%

56.227.900,00

41.135.000,00

15.092.900,00

73,15

22.500.000,00

21.180.000,00

1.320.000,00

94,13

78.727.900,00

62.315.000,00

16.412.900,00

79,15


c. Realisasi Keuangan Per Program dan Kegiatan

Tabel 39. Relisasi Keuangan Per Program/Kegiatan BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015

NO 1

PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi

PAGU ANGGARAN

REALISASI

%

SISA ANGGARAN

747.667.900,00

636.218.934,00

85,09

111.448.966,00

245.380.000,00

218.193.080,00

88,92

27.186.920,00

429.939.900,00

345.693.654,00

80,41

84.246.246,00

72.348.000,00

72.332.200,00

99,98

15.800,00


96

2

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemantapan Sistem Informasi Kelembagaan Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 3

Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan

Pengembangan Metodologi dan Programa Penyuluhan bagi Pendampingan Penyuluh PPK

Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha Bidang PPK 4

Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Penguatan Kelembagaan Penyuluh PPK

Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK 5

Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK JUMLAH

BAB III


BAB IV

PENUTUP

604.605.000,00

555.453.750,00

91,87

49.151.250,00

428.675.000,00

411.136.250,00

95,91

17.538.750,00

94.910.000,00

71.047.500,00

74,86

23.862.500,00

81.020.000,00

73.270.000,00

90,43

7.750.000,00

862.983.000,00

848.030.300,00

98,27

14.952.700,00

599.684.000,00

588.262.800,00

98,10

11.421.200,00

263.299.000,00

259.767.500,00

98,66

3.531.500,00

1.438.473.000,00

1.404.532.500,00

97,64

33.940.500,00

674.623.000,00

664.279.400,00

98,47

10.343.600,00

763.850.000,00

740.253.100,00

96,91

23.596.900,00

1.326.714.000,00

1.307.244.700,00

98,53

19.469.300,00

690.869.000,00

676.515.600,00

97,92

14.353.400,00

635.845.000,00

630.729.100,00

99,20

5.115.900,00

4.980.442.900,00

4.751.480.184,00

95,40

228.962.716,00


 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 – Dana Dekonsentasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo pada tahun anggaran 2015, mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

melalui Dana Dekonsetrasi 3 (tiga) kementerian dengan total sebesar LAKIP BAKORLUH PROV. GORONTALO TAHUN 2015

97

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

Rp. 7.869.110.000.- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan

juta seratus sepuluh ribu) dengan realisasi sebesar Rp. 7.751.569.800.(tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh

sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau 98,51 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 40. Realisasi Dana Dekonsentrasi APBN Per Satker Lingkup BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015 NO

SATKER

1

SATKER : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI GORONTALO (319141)

2


3


TOTAL

PAGU (Rp) 6.558.989.000.-

693.740.000.-

616.381.000

REALISASI (Rp)

SUMBER DANA

6.497.575.000.-

Dana Dekonsetrasi (APBN) BPPSDMP Kementerian Pertanian

672.498.200.-

Dana Dekonsetrasi (APBN) BPSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan

599.496.600

Dana Dekonsetrasi (APBN) BPPSDMK Kementerian Kehutanan

Sumber : Satker Dana Dekonsentrasi Lingkup Bakorluh Provinsi Gorontalo, 2015

Selanjutnya realisasi per Program, Kegiatan dan output masing-masing

satuan kerja (SATKER) Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo dijabarkan pada tabel berikut :


98

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


Tabel

41.

Realisasi

per

BAB III

BAB IV


PENUTUP

Program/Kegiatan/Otuput

Satker

Dana

REALISASI (Rp)

%

Dekonsentrasi APBN Pertanian (319141) BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015 NO 1

PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT

PAGU (Rp)

PROGRAM : PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI

Kegiatan : Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

A. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Yang Difasilitasi

B. Kelembagaan Petani Yang Difasilitasi dan di Kembangkan C. Ketenagaan Penyuluhan Yang Difasilitasi

D. Materi Penyuluhan Yang Dihasilkan E. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi SLPTT

6.558.989.000.-

6.497.575.000.-

99.09

6.558.989.000.-

6.497.575.000.-

99.09

2.334.095.000.-

2.331.915.000.-

99.91

286.950.000.-

286.665.000.-

99,90

3.724.800.000.-

3.665.975.000

98.42

182.144.000.-

182.090.000

99,97

31.000.000

30.930.000

99.77

Sumber : Satker Dana Dekonsentrasi (319141) Bakorluh Provinsi Gorontalo, 2015

Tabel

42.

Realisasi

per


Satker

Dana

REALISASI (Rp)

%

Dekonsentrasi APBN Kelautan dan Perikanan (310095) BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015 NO 1

PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT PROGRAM : PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN

PAGU (Rp)

693.740.000.-

672.498.200.-

96,94

693.740.000.-

672.498.200.-

96,94

A. Kelompok Perikanan yang disuluh

157.400.000.-

157.250.000

99,90

B. Penyuluh Perikanan

412.230.000.-

391.420.000

94,95

47.190.000.-

47.190.000

100

76.920.000.-

76.638.200

99,63

Kegiatan : Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

C. Dokumen Kesekretariatan kegiatan penyuluhan KP D. Layanan Perkantoran



99

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


Tabel

43.

Realisasi

per

BAB III

BAB IV


PENUTUP


Satker

Dana

REALISASI (Rp)

%

Dekonsentrasi APBN Kehutanan (310093) BAKORLUH Provinsi Gorontalo Tahun 2015 NO 1

PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMETRIAN LHK

Kegiatan : Presentase capaian sasaran strategis kementrian LHK

PAGU (Rp) 616.381.000.-

599.496.600.-

97.26

616.381.000.-

599.496.600.-

97.26



100

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP


100

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III


BAB IV

PENUTUP

BAB IV

Pen Penutup

LAKIP BAKORLUH PROV. GORONTALO TAHUN 2015 5

101

4.1

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

Simpulan 1. Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo merupakan instansi

Pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk memberikan dukungan teknis, administratif, dan organisasi di bidang penyuluhan

pertanian,

perikanan,

dan

kehutanan.

Sebagai

mana

ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun

2013. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Koordinasi Penyuluhan

Provinsi Gorontalo berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017, maupun Rencana Strategis (Renstra) Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017.

2. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo Tahun 2015 ini menyajikan

berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetepan Kinerja Tahun 2015 yang ditunjukkan oleh

Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo pada Tahun anggaran 2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang berada pada Penetapan Kinerja Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo tahun 2015.

3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

melalui penetapan kinerja tahun 2015 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,18 %. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator

kinerja Badan

memberikan

gambaran

Koordinasi

bahwa

Penyuluhan

keberhasilan

Provinsi

dalam

Gorontalo

pelaksanaan

peningkatan kapasitas SDM penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha,

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

panyuluhan

maupun

kelembagaan petani/nelayan (kelembagaan pelaku utama dan pelaku

usaha) serta dalam penyelenggaraan penyuluhan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif LAKIP BAKORLUH PROV. GORONTALO TAHUN 2015

102

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

segenap komponen pelaksana kegiatan penyuluhan baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya.

4. Dari sisi realisasi pemanfaatan/penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya belanja langsung pada Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi

Gorontalo

secara

keseluruhan

baik

anggaran

administrasi umum, dan anggaran operasional/publik/kegiatan mencapai 95,40% dari PAGU APBD TA. 2015 sebesar Rp. 4.980.442.900.-. Hal ini

terjadi karena pemanfaatan/penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

5. Dari sisi realisasi pemanfaatan/penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) khususnya dana dekonsentrasi pada satker Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo yang berasal dari 3 (tiga)

kementerian (pertanian, kelautan dan perikanan dan kehutanan) secara keseluruhan

baik

anggaran

administrasi

umum,

dan

anggaran

operasional/publik/kegiatan mencapai 98,51 % dari total pagu sebesar Rp. 7.869.110.000.-.

4.2

Saran 1. Dalam rangka mempertegas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo

melalui pengalokasian anggaran yang porposional serta dukungan dan

partisipasi aktif dari instnasi teknis terkait sektor pertanian perikanan dan

kehutanan sehingga dapat lebih efektif mengendalikan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Gorontalo.

2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan perlu dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk

berbagai

faktor yang

mempengaruhi

perubahan

alokasi

anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada LAKIP BAKORLUH PROV. GORONTALO TAHUN 2015

103

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN


BAB III

BAB IV


PENUTUP

awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka

optimalisasi

mekanisme

manajemen

internal

organisasi

di

lingkungan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo perlu ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

4. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Gorontalo sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan

pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam

penyelenggaraan penyuluhan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi

terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan

hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi

secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatankinerja pada periode berikutnya. Secara internal

LAKIP tersebutharus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator - indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Badan Koordinasi

Penyuluhan

Provinsi

Gorontalo

dapat

semakin

keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

dirasakan


104

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012 - 2017 INSTANSI : VISI : MISI :

BADAN KOORDINASI PENYULUHAN Mewujudkan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Yang Inovatif Untuk Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 1. Memperkuat sinergitas penyuluhan dengan pembangunan bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 2. Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan; 3. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan; 4. Meningkatkan profesionalisme penyuluh; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan TUJUAN URAIAN 1

1. Mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang berdaya saing

2. Mewujudkan kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri

URAIAN

SASARAN

2

INDIKATOR 3

1. Tersusunnya kebijakan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi

- Jumlah Dokumen Programa Penyuluhan

2. Tersusunnya metodologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi

- Jumlah Metodologi Penyuluhan dan Materi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3. Tersedianya materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

- Jumlah Materi penyuluhan

4. Terlaksananya Kemitraan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

- Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam kemitraan usaha

1. Berfungsinya kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan serta terbentuknya pos penyuluhan ditingkat desa/kelurahan

- Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang difasilitasi dan dikembangkan

2. Terwujudnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri (Kelompok tani/nelayan, Gabungan Kelompok tani/nelayan, dan Asosiasi)

- Jumlah Pos Penyuluhan Desa Fasilitasi pembentukannya - Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama yang difasilitasi Peningkatan Kelas kemampuan kelompok

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KEBIJAKAN 4

1. Tanggung jawab penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), pelaku utama dan pelaku usaha 2. Penyelenggaraan penyuluhan pada setiap wilayah dilakukan berdasarkan programa, metodologi, dan materi penyuluhan 3. Meningkatkan fungsi kelembagaan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta pembentukan kelembagaan penyuluhan di tingkat desa/kelurahan 4. Meningkatkan fungsi dan kemitraan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri (kelompok tani/nelayan, gabungan kelompok tani/nelayan, dan asosiasi)

PROGRAM 5

1. Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Pemantapan Perencanaan, Monev dan Pelaporan 6. Program Pemantapan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan PPK 7. Program Penguatan Kelembagaan Penyuluhan PPK

KETERANGAN 6

TUJUAN URAIAN 1

URAIAN 2

SASARAN

INDIKATOR 3

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KEBIJAKAN 4

3. Mewujudkan penyuluh PNS, swadaya, swasta dan swakarsa yang inovatif dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan

1. Meningkatnya SDM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan

- Jumlah SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang ditingkatkan kompetensinya

5. Melaksanakan rasionalisasi penyuluh (satu desa satu penyuluh) berdasarkan kompetensi dan profesionalisme

4. Meningkatnya pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

- Presentase pelayanan administrasi perkantoran

2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

- Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Meningkatkan SDM pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan

3. Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas

- Jumlah SDM Aparatur yang berkualitas

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi program kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

5. Meningkatkan sinergitas penyuluhan dengan pembangunan bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

PROGRAM 5

8. Program Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK

KETERANGAN 6

DAFTAR ISI BAB IPENDAHULUAN 1 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 28 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTARTABEL DAFTAR LAMPIRAN IKHTISAR EKSEKUTIF

Recommend Documents