PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA, DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH Menimbang :
a . b a h w a d e n g a n m e n i n g k a t n y a be b a n t u g a s d a n k i n e r j a satuan organisasi di Iingkungan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap kelembagaan Departemen dan Lembaga P e m e ri n t a h N o n D e p a r t e m e n , m a k a P e r a t u r a n D a e r a h Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan S u s u n an O rgan i s as i D i n as K e se jah te raan S os i al , D i n as Pari wi s at a, D i n as Pe l ay an an K ope ras i D an U s ah a K e ci l Menengah, Dinas Tenaga Keria Dan Transmigrasi, Dinas B in a Marga, D in as Permuk iman D an Tata Ru an g, Di n as Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pe l ay an an K o pe r a s i D a n U s a h a K e ci l Me n e n g ah , D i n as Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan .Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 10 bentukan Provinsi Jawa Tengah;
Tahun
1950
tentang
Pem-
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik In don esi a Tahu n 20 04 N omor 53 , Tambah an Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah d e n g a n U n d a n g - U n d a n g N o m o r 8 T a h u n 2 0 0 5 te n ta n g Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Re pu bl ik In don esia Tah un 20 05 N omor 10 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 3 3 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
Perimbangan Keuangan Pntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2 0 01 te n tan g Pe mbe n tu k an , K e dudu k an , Tu gas Pok ok , Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas B in a Marga, D in as Permu ki man D an Tata Ru an g, Di nas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman
Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lau Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN D AE R A H P RO V IN S I JAWA T EN G A H TENTANG PERUB AHAN A TAS PE RATU RAN DAE RA H PROV INSI JAW A TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI D I N A S K E S E J A H T E R A A N S O S I A L , D I N A S PARIWISATA, DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS P E R T A N I A N TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PERHUBUNGAN DAN T E L E K O M U N I K A S I , D I N A S PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan , Di nas Perikan an D an Kelautan, Din as Kehutan an, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus u ru s an pe m e ri n tah an dal a m s i s te m N e gara K e s atu an Re pu bl i k Indonesia.
4.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
5.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/ kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
6.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7.
Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8.
Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah.
9.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Pari wi s a ta, K e pal a D i n as Pe l ay an an K ope ras i D an U s ah a K e ci l Menengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kepala D in as Pe ri n dus tri an , Ke pal a Din as Pe rdagan gan , K epal a Di n as Kesehatan, Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dan Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah.
10.
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah U n s u r P e l a k s a n a T e k n i s D i n a s P r o v i n s i J a w a T e n g a h , y a n g melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Provinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota.
11.
Unit Kerja adalah unit yang merupakan bagian perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Provinsi yang wilayah kerjanya dapat terdiri dari 1 (satu) atau beberapa Kabupaten/Kota.
12.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi , Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah. 3. Pada BAB XVII Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 diubah, sehingga keseluruhan BAB XVII berbunyi sebagai berikut : BAB XVII DINAS PERINDUSTRIAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 59 Dinas Perindustrian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 60 Dinas Perindustrian mempunyai tugas pokok :
a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian; b. melaksanakan kewenangan di bidang perindustrian yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang perindustrian yang
dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. melaksanakan
kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 61 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian; b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
c. fasilitasi dan kerjasama di bidang perindustrian; d. pelaksanaan perijinan kegiatan di bidang perindustrian; e. penyelenggaraan ketatausahaan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 62 (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, terdiri dari :
a. Kepala ; b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Hukum, Humas Dan Ortala; 3. Sub Bagian Keuangan; 4. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian. c. Sub Dinas Industri Alat Transportasi, membawahkan :
Elektronika
Dan
Aneka,
1. Seksi Industri Alat Transportasi; 2. Seksi Industri Elektronika Dan Aneka. d. Sub Dinas Industri Logam, Mesin Dan Tekstil, membawahkan : 1. Seksi Industri Logam Dan Mesin; 2. Seksi Industri Tekstil. e. Sub Dinas Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan, membawahkan : 1. Seksi Industri Agro; 2. Seksi Industri Kimia Dan Hasil Hutan. f . K e l o mp ok J a b a t an F u n gs i on al , t e rdi ri d ari s e ju ml ah j ab a t an fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipim pin oleh seoran g Kepala Sek si yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan. (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
pada ayat (1) sebagai Ketua
(7) Bagan organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4. Diantara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) bab baru, yaitu BAB XVIIA, sehingga keseluruhan BAB XVIIA berbunyi sebagai berikut :
BAB XVIIA DINAS PERDAGANGAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 62A Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 62B Dinas Perdagangan mempunyai tugas pokok :
a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perdagangan; b. melaksanakan kewenangan di bidang perdagangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
c. melaksanakan
kewenangan Kabupaten/Kota di bidang perdagangan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang perdagangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 62C Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62B, Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan; b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan; c. fasilitasi dan kerjasama di bidang perdagangan;
d. pelaksanaan perijinan kegiatan perdagangan; e. pelaksanaan teknis operasional bidang perdagangan; f. penyelenggaraan ketatausahaan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 62D (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari :
a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Hukum, Humas Dan Ortala; 3. Sub Bagian Keuangan; 4. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian. c. Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan : 1. Seksi Bina Usaha Dan Pemasaran; 2. Seksi Distribusi Dan Perlindungan Konsumen. d. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, membawahkan : 1. Seksi Ekspor; 2. Seksi Import. e. Sub Dinas Promosi Dan Informasi Pasar, membawahkan : 1. Seksi Promosi; 2. Seksi Informasi Pasar. f . K el ompok J abatan Fun gs ion al , terdi ri dari se ju mlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorag Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepal a Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 65 huruf d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut : Pasal 65 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur; b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; c. pelaksanaan fasilitasi teknis dan pemberian dukungan di bidang kesehatan; d. dihapus; e. pelaksanaan pengelolaan perijinan mendirikan dan menyeleng-garakan Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Rujukan Lintas Kabupaten/Kota; f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kesehatan dasar dan rujukan; g. pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi; h. pelaksanaan sertifikasi hasil penerapan teknologi, kesehatan dan gizi; i. pelaksanaan pengamatan terus menerus, penyelidikan dan rencana tindak lanjut (surveilans epidemiologi) serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa; j. pelaksanaan pengembangan. pengobatan dan obat tradisional; k. pelaksanaan penetapan pedoman penyuluhan dan promosi kesehatan; l. pelaksanaan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan sesuai peraturan perundangundangang yang berlaku; m. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga kesehatan; n. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan. 6.
Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 79 Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Kesejahteraan Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 81 berbunyi sebagai berikut : Pasal 81 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertamban g an Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 3 Maret 2006
Diundangkan di Semarang pada tanggal 3 Maret 2006
LEMBARAN DAERAH PRVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D NOMOR 3
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA, DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH I. UMUM. Dengan meningkatnya beban tugas dan kinerja satuan organisasi di Iingkungan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap kelembagaan D e p a r t e m e n d a n L e m b a g a P e m e r i n t a h N o n D e p a r t e m e n , m a k a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah. Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan, yang mendasar atas urusan yang menjadi kewenangan Provinsi, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu m e m p e r h a t i k a n k e p e n t i n g a n d a n a s p i r a s i y a n g t u m b u h d a l a m masyarakat. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas
Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 2 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 59 Cukup Jelas. Pasal 60 Cukup Jelas. Pasal 61 Cukup Jelas. Pasal 62 Cukup Jelas. Angka 4 Pasal 62A Cukup Jelas. Pasal 62B Cukup Jelas. Pasal 62C Cukup Jelas. Pasal 62D Cukup Jelas. Angka 5 Pasal 65 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 79 Cukup jelas. Angka 7 Pasal 81 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
