BUPATI BATANG PROVINSIJAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG N O M O R 33 T A H U N 2 0 1 5 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENBATANG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANGPENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG, Menimbang
: a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 T a h u n 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 T a h u n 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 T a h u n 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d a l a m h u r u f a, perlu m e m b e n t u k P e r a t u r a n D a e r a h tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 T a h u n 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Mengin^t
1. 2.
4.
P a s a l 1 8 a y a t (6) U n d a n g - U n d a n g D a s a r N e g a r a R e p u b l i k Indonesia T a h u n 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II {Lembaga Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 52, Tambahan L e m l ^ r a n Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1974, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Undang-Undang Nomor 8 T a h u n 1981 tentang H u k u m Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1981 Nomor 76, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 39 T a h u n 1999 tentang H a k Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1999 N o m o r 165, T a m b a h a n L e m b a r a n Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan A n a k (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2002 N o m o r 109, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubKk Indonesia T a h u n 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2006 Nomor 124, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, T a m b a h a n Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 9 T a h u n 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1975 N o m o r 12, T a m b a h a n L e m b a r a n Negara Republik Indonesia Nomor 3050); Peraturan Pemerintah Nomor 27 T a h u n 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang H u k u m Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1983 Nomor 36, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang H u k u m Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat IIPekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia t a h u n 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1975 N o m o r 12, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)
2
15.
16.
17.
18.
19.
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 T a h u n 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelal<sanaan Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 265, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 5 3 7 3 ); Peraturan Presiden Nomor 25 T a h u n 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Presiden Nomor 26 T a h u n 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 T a h u n 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 T a h u n 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor I n d u k Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Presiden Nomor 87 T a h u n 2014 tentang P e r a t u r a n P e l a k s a n a a n U n d a n g - U n d a n g N o m o r 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 1 1 N o m o r 199); Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lemharan Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2 0 1 0 N o m o r 1); Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2, L e m b a r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r 2); Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelen^araan Administrasi Kependudukan di K a b i i j p a t e n B a t a n g ( l e m b a r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g T a h u p . 2 0 1 0 N o m o r 1) diubah sebagai b e r i k u t :
3
1. K e t e n t u a n P a s a l 1 d i a n t a r a a n g k a 2 4 d a n a n g k a 2 5 d i s i s i p k a n 2 (dua) a n g k a y a i t u a n g k a 2 4 a d a n 2 4 b , a n g k a 5, a n g k a 2 9 , a n g k a 3 2 , a n g k a 3 4 d a n a n g k a 36 diubah, angka 33 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2.
3. 4. 5. 6.
7. 8.
9. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Daerah adalah Kabupaten Batang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas p)embantuan dengan prinsip Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945. Pemerintah Daerah adalah B u p a t i d a n perangkat daerah sebagai u n s u r penyelen^ara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Batang. Dinas adalah Perangkat Daerah Yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang . Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan SipH, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya u n t u k pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat t i n ^ a l di Indonesia. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat W N I adalah orang-orang bangsa Indonesia asli d a n orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. Orang asing adalah orang bukan W N I . W N I Tinggal Sementara adalah setiap W a m a Negara Indonesia yang datang dari luar daerah u n t u k bertempat tinggal s e m e n t a m di luar domisili atau tempat tinggalnya. lain tinggal terbatas adalah iztn tinggal yang diberikan kepada O r a n g Asing u n t u k tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka w a k t u yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing u n t u k tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada W N I yang tinggal sementara di daerah dalam j a n g k a w a k t u 1 (satu) t a h u n d a n t i d a k dapat diperpanjang. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah m e m p u n y a i izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka w a k t u tertentu. D o k u m e n Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang m e m p u n y a i k e k u a t a n h u k u m sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. D a t a K e p e n d u d u k a n adalah data perseorangan d a n a t a u data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan p e n c a t a t a n sipil.
4
17.
18.
19.
20.
21.
22. 23.
24. 24a.
24b.
25.
26.
27.
28.
29.
Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan d a n perubahan keadaan yang dialami oleh p e n d u d u k sejak saat kelahiran. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal u n t u k m e n e t a p k a r e n a p e r p i n d a h a n d a r i tempat l a m a k e t e m p a t y a n g baru. Lahir mati adalah suatu kejadian d i m a n a seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak m e n u n j u k k a n tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam k a n d u n g a n paling sediMt 28 (dua p u l u h delapan) m i n ^ u . A k t a Pencatatan Sipil adalah a k t a yang diterbitkan oleh D i n a s yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak. K u t i p a n A k t a Pencatatan Sipil adalah k u t i p a n dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada p e n d u d u k a t a u penduduk asing. Perubahan A k t a adalah perubahan yang terjadi pada A k t a Pencatatan nSipil sebagai akibat pada perubahan data. K u t i p a n A k t a K«iua d a n s e t e r u s n y a a d a l a h K u t i p a n A k t a - a k t a Pencatatan Sipil k e d u a d a n seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta Pertama hilang, rusak atau m u s n a h setelah dibuktikan dengan S u r a t Keterangan dari pihak yang berwenang. Salinan A k t a adalah salinan lengkap isi A k t a Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon. Kantor U r u s a n Agama, selanjutnya disebut K U A adalah Satuan Kerja yang m e l a k s a n a k a n pencatatan n i k a h , talak, cerai d a n r u j u k pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. R u k u n Tetangga yang selanjutnya disingkat R T adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang syah atas p e r ^ t u j u a n ibu k a n d u n g a n a k tersebut. Pengangkatan Anak adalah perbuatan h u k u m u n t u k mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan h u k u m tetap. Pengesahan anak adalah pengesahan status h u k u m seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang s u a m i isteri. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudul^n. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan j^ristiwa penting lainnya.
5
30.
31.
32.
33. 34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. 43.
44.
Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat u n i k a t a u khas, tunggal d a n melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat K K adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, a d a l a h K a r t u T a n d a P e n d u d u k y a n g dilengkapi cip y a n g m e r u p a k a n identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dihapus. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara,serta status tinggal tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya KIA adalah kartu yang m e m u a t n o m o r identitas bagi p e n d u d u k y a n g b e l u m berusia 17 ( t u j u h belas) tahun dan belum pemah menikah. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/ kelurahan. Praacatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang d a l a m register pencatatan sipil pada D i n a s / I n s t a n s i Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang m e l a k u k a n pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pen^mgkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Kepercayaan terhadap T u h a n Yang M a h a Esa adalah pemyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap T u h a n Yang M a h a Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Penghayat kepercayaan terhadap T u h a n Yang M a h a Esa, selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang m e n g a k u i d a n m e n y a k i n i nilai-nilai p e n ^ a y a t a n kepercayaan terhadap T u h a n Yang M a h a Esa. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, d a n dijaga kebenaran serta diHndungi kerahasiaannya. Orang Asing T i n ^ a l Terbatas adalah Orang Asing yang t i n ^ a l dalam jangka w a k t u terbatas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia d a n teledi m e n d a p a t Izin T i n g g a l T e r b a t a s d a r i i n s t a n s i b e r w e n a n g . O m n g Asing Tinggal Tetap adalah O m n g Asing yang berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi berwenang.
6
45.
D o k u m e n identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah dan Departemen atau Badan H u k u m Publik dan Badan H u k u m Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain d o k u m e n kependudukan. 46. Database adalah k u m p u l a n berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 47. Pusat data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database {^da penyelen^ara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara propinsi, daerah dan instansi pelaksana. 48. Tempat Perekaman Data Kependudukan selanjutnya disingkat T P D K adalah tempat yang ditunjuk dan ditetapkan Dinas u n t u k merekam semua atau sebagian data kependudukan. 49. Penjidik adalah pejabat polisi N e g a m Republik Indonesia a t a u Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang k h u s u s oleh undang-undang u n t u k melakukan penyidikan. 50. Pen3ridikan T i n d a k Pidana adalah serangkaian t i n d a k a n Penyidik dalam hal dan m e n u r u t cara yang diatur m e n u r u t peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna m e n e m u k a n tersangkanya. 2. K e t e n t u a n a y a t berikut:
(1) (2)
(2)
Pasal
4
diubah,
sehingga
Pasal
4
berbunyi
sebagai
Pasal 4 Setiap penduduk dan pendatang baru wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada dinas. K e w a j i b a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t e r m a s u k juga peristiwa penting yang terdiri dari: a. k e l a h i r a n ; b. k e m a t i a n ; c. l a h i r m a t i d. p e r k a w i n a n ; e. p e r c e r a i a n ; f. p e n g a k u a n a n a k ; g. p e n g e s a h a n a n a k ; h. pengangkatan anak; i. perubahan nama; j. perubahan status kewarganegaraan; k. pembatalan perkawinan; 1. p e m b a t a l a n p e r c e r a i a n ; d a n m. peristiwa penting lainnya.
3. K e t e n t u a n a y a t (1), a y a t (3), a y a t (4), d a n a y a t (5) P a s a l 9 d i u b a h , a y a t (2), a y a t (5) d a n a y a t (8) d i h a p u s d a n d i a n t a r a a y a t (4) d a n a y a t (5) d i s i s i p k a n 1 (satu) ayat, y a k n i a y a t (5a), s e h i n g g a P a s a l 9 b e r b u n y i sebagai b e r i k u t :
(1)
(2)
Pasal9 Penduduk W N I d a n Orang Asing yang m e m i U k i Izin T i n ^ a l Tetap yang telah b e r u m u r 17 (tujuhbelas) t a h u n a t a u telah k a w i n a t a u p e m a h kawin wajib memiliki KTP-el. Dihapus.
7
(3)
K T P - e l d i t e r b i t k a n oleh d i n a s paling l a m b a t 14 (empat belas) h a r i k e r j a sejak tanggal dipenuhinya persyaratan. (4) K T P - e l s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) b e r l a k u s e c a r a n a s i o n a l ; (5) Dihapus. (5a) O r a n g A s i n g s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) w a j i b m e l a p o r k a n perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (Tigapuluh) hari sebelum tanggal m a s a berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. (6) P e n d u d u k y a n g t e l a h m e m i l i k i K T P - e l w a j i b m e m b a w a n y a p a d a s a a t beper^ian. (7) P e n d u d u k s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h a n y a m e m i l i k i 1 ( s a t u ) KTP-el. (8) Dihapus. 4. K e t e n t u a n a y a t (1) d a n a y a t (2) P a s a l 1 1 d i u b a h , d a n s e h i n ^ a Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
(1) (2) (3)
Pasal 11 KTP-el untuk W N I masa berlakunya seumur
a y a t (3)
dihapus,
hidup.
KTP-el u n t u k Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan berlaku Izin Tinggal Tetap.
masa
Dihapus.
5. K e t e n t u a n P a s a l 12 d i u b a h , s e h i n ^ a b e r b u n y i s e b a g a i b e r i k u t :
(1)
(2)
Pasal 12 D a l a m hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas u n t u k dilakukan perubahan atau penggantian. Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui camat atau lurah/ kepala desa paling l a m b a t 14 ( e m p a t belas ) hari d a n melengkapi s u r a t p e m y a t a a n penyebab terjadinya rusak atau hilang.
6 . K e t e n t u a n a y a t (1) d a n a y a t (2) P a s a l 1 3 d i h a p u s , a y a t (3) d i u b a h Pasal 13 b e r b u n y i sebagai berikut: Pasal (1) (2) (3)
sehingga
13
Dihapus. Dihapus. Apabila terjadi p e r u b a h a n t e m p a t tinggal bagi y a n g bersangkutan, m a k a yang bersangkutan wajib m e n ^ a n t i KTP-el yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.
7. K e t e n t u a n a y a t (1) P a s a l 2 1 d i u b a h , d i a n t a r a a y a t (3) d a n a y a t (4) d i s i s i p k a n s a t u (1) a y a t y a k n i a y a t (3a) d a n a y a t (4) d i h a p u s s e h i n g g a P a s a l 2 1 b e r b u n y i sebagai berikut:
(1) (2)
Pasal 21 Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 6 0 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran. Pelaporan kelahiran sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) harus melampirkan data dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
8
perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar diterbitkannya Kutipan akta kelahiran. (3) D i n a s m e l a k u k a n p e n c a t a t a n p a d a r e g i s t e r a k t a p e n c a t a t a n s i p i l d a n menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil berdasarkan laporan s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d a l a m j a n g k a w a k t u p a l i n g l a m b a t 3 0 (tiga p u l u h ) h a r i k e r j a sejak tanggal d i p e n u h i n y a s e m u a persyaratan. (3a) P e n c a t a t a n k e l a h i r a n d a l a m register a k t a k e l a h i r a n d a n p e n e r b i t a n kutipan akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dUen^capi berita acara pemeriksaan dari kepolisian. (4) Dihapus. 8.
K e t e n t u a n a y a t (1) P a s a l 2 2 d i u b a h d a n a y a t (2) d i h a p u s , s e h i n ^ a P a s a l berbun3ri sebagai berikut:
22
Pasal 22 (1) P e l a p o r a n K e l a h i r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 2 1 a y a t (1) yang m e l a m p a u i batas w a k t u 6 0 ( e n a m p u l u h ) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas setempat. (2) 9.
K e t e n t u a n a y a t (1) P a s a l 3 0 d i u b a h , s e h i n g g a P a s a l 3 0 b e r b u n y i berikut: (1)
(2)
(3) (4)
(5)
10.
Dihapus. sebagai
Pasal 30 Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua r u k u n tetangga d i d o m i s i h P e n d u d u k k e p a d a D i n a s setempat paling l a m b a t 3 0 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. B e r d a s a r k a n l a p o r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) P e j a b a t Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. P e n c a t a t a n k e m a t i a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d i l a k u k a n berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang. E ^ a m hal teqadi ketidalgelasan keberadaan s e s ^ r a n g karena hilang atau mati tetapi tidak d i t e m u k a n jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. D a l a m hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan k e t e r a n ^ n dari kepolisian.
K e t e n t u a n a y a t (2) P a s a l 3 2 d i u b a h , s e h i n g g a P a s a l 3 2 b e r b u n y i s e b a g a i berikut: Pasal 32 (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang t u a yang bersangkutan pada Dinas paling lambat 30 ( tiga p u l u h ) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan A n a k oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. (2) Pengakuan a n a k h a n y a berlaku bagi a n a k yang orang t u a n y a telah melaksanakan perkawinan sah m e n u r u t h u k u m agama, tetapi belum sah m e n u r u t h u k u m negara.
9
(3)
11.
Ketentuan a y a t (2) d a n berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)
(3)
12.
B e r d a s a r k a n l a p o r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t { 1 ), P e j a b a t Pencatatan Sipil mencatat pada register pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. a y a t (3) I ^ s a l 3 3
diubah,
sehin^a
Pasal
33
Pasal 33 Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang t u a kepada D i n a s paling l a m b a t 3 0 (tiga p u l u h ) h a r i k e i j a sejak a y a h d a n i b u d a r i anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dan mendapatkan kutipan. Pengesahan a n a k h a n y a berlaku bagi a n a k y a n g orang t u a n y a telah melaksanakan perkawinan sah menurut h u k u m agama dan h u k u m negara. B e r d a s a r k a n l a p o r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), P e j a b a t Pencatatan Sipil mencatat p a d a register a k t a pengesahan a n a k d a n menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
Ketentuan Pasal 42 diubah, s e h i n ^ a berbunyi sebagai berikut:
(1) (2)
Pasal 42 terdiri atas data perseorangan
Data Kependudukan dan/atau data agregat Penduduk. D a t a P e r s e o r a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e l i p u t i : a. n o m o r K K ; b. N I K ; c. n a m a l e n g k a p ; d. j e n i s k e l a m i n ; e. t e m p a t l a h i r ; f. t a n ^ a l / b u l a n / t a h u n l a h i r ; g. g o l o n g a n d a r a h ; h. agama/ kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k . c a c a t fisik d a n / a t a u m e n t a l ; 1. p e n d i d i k a n t e r a k h i r ; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. n a m a i b u k a n d u n g ; p. N I K a y a h ; q. n a m a a y a h ; r. a l a m a t s e b e l u m n y a ; s. a l a m a t s e k a r a n g ; t. k e p e n u l i k a n a k t a k e l a h i r a n / s u r a t k e n a l lahir; u. n o m o r a k t a k e l a h i r a n / n o m o r surat kenal lahir; V. kepemUikan a k t a p e r k a w i n a n / b u k u n i k a h ; w. nomor akta perkawinan/ b u k u nikah; X. tanggal perkawinan; y. k e p e m i l i k a n a k t a perceraian; z. n o m o r a k t a p e r c e r a i a n / s u r a t c e r a i ; aa. tanggal cerai; bb. sidik jari; cc. i r i s m a t a ; dd. tanda tangan; d a n ee. e l e m e n d a t a l a i n n y a y a n g m e r u p a k a n a i b s e s e o r a n g .
10
(3)
(4) (5)
13.
14.
Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada a y a t (2) h u r u f h , b a g i p e n d u d u k y a n g a g a m a n y a b e l u m d i a k u i s e b a g a i agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani d a n dicatat dalam data base kependudukan. D a t a a g r e g a t s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e l i p u t i h i m p u n a n data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. D a t a K e p e n d u d u k a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), a y a t { 2 ) d a n a y a t (3) y a n g d i g u n a k a n u n t u k s e m u a k e p e r l u a n a d a l a h D a t a Kependudukan dari Kementerian yang bertan^ung jawab dalam u r u s a n pemerintahan d a l a m negeri, a n t a r a lain u n t u k pemanfaatan : a. p e l a y a n a n p u b l i k ; b. p e r e n c a n a a n pembangunan; c. a l o k a s i a n ^ a r a n ; d. p e m b a n g u n a n d e m o k r a s i ; d a n e. p e n e g a k k a n h u k u m d a n p e n c e g a h a n k r i m i n a l .
Ketentuan Pasal 43 diubah, s e h i n ^ a berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 ta Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: keterangan tentang cacat fisik d a n / a t a u mental; sidik jari; iris m a t a ; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang m e r u p a k a n aib seseorang.
(1)
Da a. b. c. d. e.
(2)
D a t a p r i b a d i p e n d u d u k s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) w a j i b disimpan, dijaga kebenarannya d a n dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 (1)
Data perorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
dan
(2)
Menteri sebagai penanggungjawab memberikan h a k akses Kependudukan kepada petugas pada Dinas dan pengguna.
Data
(3)
P e t u g a s d a n P e n g g u n a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d i l a r a n g menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
15.
Pasal 48
dihapus.
16.
Pasal 49
dihapus.
17.
Ketentuan dalam berikut:
(1)
Pasal
50
ayat
(1) d i u b a h ,
sehingga
berbunyi
sebagai
Pasal 50 S e t i a p p e n d u d u k s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 9 a y a t (6) y a n g bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administrasi paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
11
(2)
18.
Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda a d m i n i s t r a s i p a l i n g b a n y a k R p 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 (tiga r a t u s r i b u r u p i a h ) .
Diantara Pasal 50 dan Pasal 5 1 disisipkan 1 ( satu ) Pasal y a k n i Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai b e r i k u t :
Pengurusan biaya.
dan
Pasal 50A penerbitan D o k u m e n
Kependudukan
tidak
dipungut
19.
Pasal 52
20.
K e t e n t u a n a y a t (1) d a n a y a t (2) P a s a l 5 3 d i u b a h , s e h i n g g a b e r b u n y i s e b a g a i berikut:
(1)
(2)
dihapus.
Pasal 53 Pejabat pegawai negeri sipil t e r t e n t u d i l i n g k u n g a n x>emerintahan daerah diberi wewenang k h u s u s sebagai penyidik u n t u k m e l a k u k a n penjddikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana d i m a k s u d d a l a m U n d a n g - U n d a n g N o m o r 8 T a h u n 1981 tentang H u k u m Acara Pidana. W e w e n a n g p e n j d d i k s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e l i p u t i : a. m e n e r i m a , m e n c a r i , m e n g u m p u l k a n d a n m e n e l i t i k e t e r a n g a n a t a u laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi k e p e n d u d u k a n d a n catatan sipil agar keterangan a t a u laporan tersebut menjadi lebih lengkap d a n jelas; b. m e n e l i t i , m e n c a r i d a n m e n g u m p u l k a n k e t e r a n g a n m e n g e n a i o r a n g pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi k e p e n d u d u k a n d a n catatan sipil; c. m e m i n t a k e t e r a n g a n d a n b a h a n b u k t i d a r i o r a n g p r i b a d i a t a u badan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang a d m i n i s t r a s i k e p e n d u d u k a n d a n c a t a t a n sipil; d. m e l a k u k a n p e n g g e l e d a h a n u n t u k m e n d a p a t k a n bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta m e l a k u k a n pen3dtaan terhadap b a h a n bukti tersebut; e. m e m i n t a b a n t u a n a h h d a l a m r a n ^ s a p e l a k s a n a a n t u g a s p e n y i d i k a n tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; f. m e n 3 a i r u h b e r h e n t i d a n / a t a u m e l a r a n g s e s e o r a n g m e n i n ^ a l k a n ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a h u r u f d; g. m e m o t r e t s e s e o r a n g y a n g b e r k a i t a n d e n g a n t i n d a k p i d a n a d i b i d a n g administrasi k e p e n d u d u k a n d a n c a t a t a n sipil; h. memanggil orang u n t u k didengar keterangannya dan diperiksa sebag^ tersan^ca atau saksi; i. menghentikan penyidikan; j. m e l a k u k a n tindakan lain yang perlu u n t u k kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil m e n u r u t h u k u m y a n g dapat dipertanggungjawabkan.
12
(3)
21.
Penyidik sebagaimana dimulainya penyidikan Penuntut U m u m sesuai Undang Nomor 8 Tahun
Pasal 61
p a d a a y a t (1) p a s a l i n i , m e m b e r i t a h u k a n dan menyampaikan hasil penjddikan kepada dengan ketentuan yang diatur dalam Undang1981 tentang H u k u m Acara Pidana.
dihapus. Pasal II
Peraturan Daerah inimulai berlaku pada t a n ^ a l diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.
Ditetapkan di Batang p a d a t a n g g a l 64 Oktober t 3 * : r Q i ?2015 .e^2015
Plh.P l BUPATI h . B U P A BATANG TI BATANG WAKIL BUPATI vBUPATI, ttd «
ft
SOETADI
SOETADI Diundangkan di Batang p a d a t a n g g a l 6^ Oktober ^ ^ j i ^ ^ p ^2015 ^^^^ 2015 SEKRETARIS D A ^ A H KASbPATEN BATANG,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd NASIKHIN
NASIKHIN L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N B A T A N G T A H U N 2 0 1 5 N O M O R 32^ NOREG PERATURAN TENGAH: (3/2015)
DAERAH
KABUPATEN
BATANG,
PROVINSI
JAWA
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001
13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG N O M O R 32 > T A H U N 2 0 1 5 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAND A E R A H KABUPATEN BATANG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANGPENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I.
PENJELASANU M U M Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan atas status h u k u m atas Peristiwa Kependudukan m a u p u n Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 T a h u n 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Batang yang merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta m e r u p a k a n a m a n a t d a r i P a s a l 2 6 a y a t (7) U n d a n g - U n d a n g D a s a r N e g a r a R e p u b l i k Indonesia T a h u n 1945 bertujuan u n t u k m e w u j u d k a n tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas D o k u m e n Kependudukan yang diterbitkannya. Administrasi Kependudukan sebagai s u a t u sistem, diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikein perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah serta Pemerintah Daerah. Penerapan KTP-el yang saat i n i dilaksanakan m e r u p a k a n bagian dari upaya u n t u k mempercepat serta m e n d u k u n g akurasi terbangunnya database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el m a k a setiap P e n d u d u k tidak d i m u n g k i n k a n lagi memiliki K T P - e l lebih dari s a t u dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris m a t a m a u p u n sidik jari penduduk. Dengan penerapan KTP-el m a k a masa pemberlakuan KTP-el yang d i a t u r d a l a m P a s a l 1 1 a y a t (1) y a k n i b e r l a k u 5 ( l i m a ) t a h u n m e n j a d i seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen Data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh k e m u d a h a n dan kelancaran dalam pelayanan publik di berbagai sektor baik oleh Pemerintah m a u p u n swasta serta diperolehnya p e n g h e m a t a n k e u a n g a n negara setiap 5 (lima) t a h u n n y a . Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan m a k a pula diperjelas perihal pengaturan h a k akses atas pemanfaatan Kependudukan baik bagi petugas di Dinas m a u p u n pengguna.
II.
PENJEL Pasal I Angka C Angka
perlu Data
A S A NP A S A L D E M I P A S A L 1 u k u p jelas. 2
14
C u k u p jelas. Angka 3 C u k u p jelas . Angka 4 C u k u p jelas. Angka 5 C u k u p jelas. Angka 6 C u k u p jelas. Angka 7 Pasal 21 Ayat{l) Pelaporan Kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di tempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran m e n u n j u k pada tempat terjadinya kelahiran. A y a t (2) C u k u p jelas. A y a t (3) C u k u p jelas. A y a t (3a)
Dinas tetap
C u k u p jelas. A5^at (4) C u k u p jelas. Angka 8 C u k u p jelas. Angka 9 Pasal 30 Ayat(l) Pelaporan kematian oleh r u k u n tetangga kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun wai^a, kelurahan/ desa dan kecamatan. A y a t (2) C u k u p jelas. A y a t (3) C u k u p jelas. A y a t (4) C u k u p jelas A y a t (5) C u k u p jelas Angka 10 Pasal 32 A y a t (1) C u k u p jelas. A y a t (2) Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut h u k u m agama dan disetujui oleh ibu k a n d u n g a n a k tersebut.
15
A y a t (3) C u k u p jelas. Angka 11 Pasal 33 A y a t (1) C u k u p jelas. A y a t (2) Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah m e n u r u t h u k u m agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah m e n u r u t h u k u m negara. A y a t (3) C u k u p jelas. A n g k a 12 Pasal 42 Ayat{l) Yang dimaksud data agregat adalah k u m p u l a n data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan. A y a t (2) Huruf a C u k u p jelas. Huruf b C u k u p jelas. Huruf c Huruf Huruf Huruf Huruf
C d C e C f C g
u k u p jelas. u k u p jelas. u k u p jelas.
•
u k u p jelas.
C u k u p jelas. Huruf h C u k u p jelas. Huruf i C u k u p jelas. Huruf j C u k u p jelas. Huruf k Yang dimaksud cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang menetapkan tentang hal tersebut. Huruf 1 C u k u p jelas. Huruf m C u k u p jelas.
16
Huruf n Cukup Huruf o Cukup Huruf p Cukup Huruf q Cukup Huruf r Cukup Huruf s
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.
C u k u p jelas. Huruf t C u k u p jelas. Huruf u C u k u p jelas. Huruf V Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf
Cukup w Cukup X Cukup y Cukup z Cukup aa Cukup bb Cukup cc Cukup dd Cukup ee Cukup
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.
A y a t (3) Yang dimaksud data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Yang dimaksud data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan. A y a t (4) Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab d a l a m u r u s a n p e m e r i n t a h a n d a l a m negeri. Huruf a Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain u n t u k penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak,
17
pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/ a t a u j a m i n a n sosial tenaga kerja. Huruf b Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/ atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Huruf c Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain u n t u k penentuan dana alokasi u m u m (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan. Huruf d Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi", antara lain u n t u k penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4). Huruf e Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan h u k u m dan pencegahan kriminal", antara lain u n t u k m e m u d a h k a n pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal. A n g k a 13 C u k u p jelas. A n g k a 14 C u k u p jelas. A n g k a 15 C u k u p jelas. A n g k a 16 C u k u p jelas. A n g k a 17 C u k u p jelas. A n g k a 18 Pasal 50A Yang dimaksud dengan "Pengurusan dan Penerbitan" meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, d a n / a t a u akibat perubahan elemen data. Angka
19
C u k u p jelas. Angka
20
C u k u p jelas. Angka 21 C u k u p jelas. Pasal II C u k u p jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATENBATANG
NOMOR 3
18