TINJAUAN HUKUM MENGENAI IKLAN YANG MEMUAT INFORMASI PORNOGRAFI DI INTERNET KEPADA MASYARAKAT KOTA SAMARINDA (LEGAL REVIEW REGARDING THE ADVERTISEMENT CONTAINING
PORNOGRAPHY INFORMATION ON INTERNET FOR COMMUNITY IN SAMARINDA CITY) Clementia Lita Shentani NIM : 0908015261 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Abstrak Iklan merupakan bentuk penyampaian informasi mengenai produk barang dan atau jasa kepada masyarakat. Iklan memungkinkan setiap orang menerima pesan tentang produk yang di iklankan dan merupakan salah satu sarana pemasaran produk kepada masyarakat. Maraknya peredaran iklan di internet yang isinya memuat informasi pornografi atau memuat gambar-gambar pornografi, maka diperlukan suatu pengawasan oleh pemerintah. Regulasi yang menyangkut iklan di media internet yang memuat pornografi, terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas sebagai pembina dan pengawas terhadap komunikasi dan informatika di internet. Kata Kunci : Iklan, Pornografi, Internet Abstract Advertising is a form of delivery of goods and information regarding products or services to the public. Ad allows every person to receive messages about the product being advertised and is one means of marketing products to the public. Widespread circulation of an ad on the internet that it includes information pornographic or contain pornographic images, it would require an oversight by the government. Regulations concerning advertising on the internet media containing pornography, ruled by Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 Year 2008 on Pornography, and Departement of Communications and Informatics of East Kalimantan Province who served as an advisor and supervise the information and communication on the Internet. Key words: advertising, pornography, the internet A. PENDAHULUAN Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal inilah yang mendasari adanya pemikiran bahwa dengan kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), maka manusia memiliki kesempatan untuk mengembangkan rasa ingin
mengetahui dalam mencari suatu informasi yang memang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Perkembangan kehidupan manusia bisa dibilang sangat pesat dan rasa ingin tahu pun semakin bertambah. Masyarakat mulai mencari tahu informasi-informasi yang mereka butuhkan dengan berbagai cara. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diperoleh melalui iklan-iklan yang ada. Iklan merupakan bentuk penyampaian informasi mengenai produk barang dan atau jasa kepada masyarakat, maka dari itu iklan sangat penting kedudukannya bagi masyarakat. Iklan memungkinkan setiap orang menerima pesan tentang produk yang diiklankan dan merupakan salah satu sarana pemasaran yang cukup banyak dipergunakan untuk memperkenalkan aneka produk yang dihasilkan kepada masyarakat. Melalui iklan, pelaku usaha berupaya untuk menginformasikan berbagai hal mengenai produk yang dipasarkannya kepada masyarakat, antara lain tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, kualitas produk, keamanan, harga, tentang berbagai persyaratan dan atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, ketersediaan suku cadang, pelayanan purna jual dan hal-hal lain yang berkenaan dengan produk tersebut. Iklan yang menawarkan produk barang atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu perantara yaitu media periklanan. Media periklanan sebagai salah satu sarana dalam menyampaikan informasi yang sudah sangat dikenal masyarakat antara lain seperti media cetak dan media elektronik. Salah satu media periklanan yang mudah di akses oleh masyarakat adalah media periklanan elektronik melalui internet. Perkembangan internet di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Internet dapat di akses dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja, melalui komputer, laptop, telepon seluler, dan lain-lain. Internet telah masuk dalam seluruh lapisan masyarakat dan kehidupan masyarakat. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara dan mempercepat penyebaran di seluruh dunia. Internet membawa masyarakat kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan cyberspace (ruang siber) atau virtual world (dunia maya). Dunia baru ini banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi perkembangan peradaban masyarakat, dimana penghuninya dapat berhubungan dengan siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Karena itulah media internet banyak dipakai untuk kepentingan-kepentingan bisnis publik atau pelaku usaha, salah satunya adalah dengan melakukan pemasangan iklan di media internet. Internet dapat mempermudah kehidupan masyarakat, yaitu dengan fasilitas kemudahan dalam penggunaan internet. Cukup dengan mengetik keyword (serangkaian kata) yang diinginkan melalui search engine (mesin pencari), maka akan diperoleh dengan mudah data dan informasi yang disajikan oleh berbagai macam situs. Namun kenyataan ini membawa dampak yang negatif salah satunya adalah cyberporn/cybersex (pornografi dunia maya). Pornografi di internet tidak dapat dihindari karena arus informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Hal ini disebabkan pornografi merupakan suatu komoditi yang dapat membawa profit cukup besar dalam bisnis, terlebih bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya dengan memasang iklan di internet. Iklan yang memuat informasi pornografi merambah sampai ke dunia maya dan dengan mudah dapat diakses oleh siapapun, tanpa batasan usia, kelamin, tingkat pendidikan, maupun stratifikasi sosial.
Dalam iklan di internet hal-hal yang pornografi sering dijadikan senjata utama dalam menarik minat pembeli. Banyaknya masyarakat yang mengunjungi situs atau website dan melihat iklan-iklan tertentu yang ada di internet, tetapi iklan yang paling popular adalah iklan yang memuat informasi pornografi, sangat ironis jika dibayangkan pornografi telah menjadi hal yang wajar bagi para pengguna internet. Kadang di internet didapati iklan dengan menggunakan kalimat-kalimat jorok bahkan memakai gambar-gambar porno, padahal gambar dan tulisan tersebut tidak relevan dengan iklan yang sebenarnya atau produk yang ditawarkan. Unsur pornografi dalam iklan di internet merupakan masalah yang paling utama, karena iklan di internet bisa di akses oleh seluruh masyarakat dari berbagai golongan umur. Sehingga, iklan di internet mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam pembangunan moral masyarakat Indonesia dan pandangan dalam dunia periklanan.1 Untuk menangani beredarnya iklan-iklan yang memuat informasi pornografi pada April 2008, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan sektor komunikasi dan informatika mengesahkan suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai kebijakan kegiatan yang ada di dunia internet. UU ITE merupakan peraturan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat pengguna internet untuk melindungi segala aktivitas di internet. Berbeda dengan peraturan yang mengatur tentang jenis kejahatan konvensional, UU ITE memiliki perbedaan yang mencolok dalam mengatur aktifitas di dunia internet, termasuk iklan yang memuat informasi pornografi. Pengaturan tentang pelarangan pembuatan di internet yang bermuatan pornografi terdapat dalam pasal Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, termasuk iklan-iklan yang memuat informasi pornografi maka dari itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang bertujuan: a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. b. Menghormati, melindungi dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan, dan e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.2 Iklan di internet yang memuat unsur pornografi merupakan suatu jenis layanan jasa pornografi, ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan bahwa jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan 1
Alfa L. Rosyadi Lubis, 2008, Pornografi Pada Media Internet Di indonesia Dan Penanggulangannya, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Halaman 5 2 Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Jasa pornografi yang dilarang menurut Undang-Undang Pornografi ini dijelaskan sebagai berikut: a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin. c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.3 Beredarnya iklan-iklan di internet yang memuat informasi pornografi tentu saja akan memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat, salah satunya memberikan dampak kecanduan bagi masyarakat untuk membuka situs-situs porno.4 Maka dari itu diperlukan suatu pengawasan dan upaya hukum dari pemerintah. Dalam regulasi yang menyangkut iklan di media internet yang memuat pornografi, ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka penelitian ini hanya di fokuskan pada Kota Samarinda dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas sebagai pembina dan pengawas sektor komunikasi dan informatika di internet, serta pentingnya upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap iklan yang memuat informasi pornografi di internet. Oleh sebab itu, maka penulis merumuskan judul penelitian dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah “TINJAUAN HUKUM MENGENAI IKLAN YANG MEMUAT INFORMASI PORNOGRAFI DI INTERNET KEPADA MASYARAKAT KOTA SAMARINDA” B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Kalimantan Timur terhadap iklan yang memuat informasi pornografi di internet? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap iklan yang memuat informasi pornografi di Internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? C. PEMBAHASAN 1. Pengawasan Yang Dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Iklan Yang Memuat Informasi Pornografi Di Internet Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika yaitu, Drs. Alwi Gasim, M.Si yang bertugas secara keseluruhan dalam mengawasi iklan yang memuat informasi pornografi yang beredar di internet adalah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENINFO) Pusat. DISKOMINFO Kaltim hanya mengawasi apabila ada pengaduan masyarakat kota Samarinda terhadap iklan-iklan yang memuat informasi 3 4
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Alfa L. Rosyadi Lubis, Op. Cit., Halaman 18.
pornografi yang beredar di internet yaitu yang menangani adalah bidang Aplikasi dan Telematika yang berfungsi memberikan layanan kebijakan di bidang E-Government, E-Business (E-Procurement), perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta sosialisasi dan pembinaan standar perangkat aplikasi telematika. Selain itu memberikan panduan penyusunan standar, norma, pedoman dan kriteria, serta prosedur di bidang E-Government, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi pemerintahan pusat dan daerah, serta pemberian bimbingan dan evaluasi.5 Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Media Informasi Bidang Aplikasi dan Telematika, H. Asnawi S.Sos bahwa pengawasan DISKOMINFO Kalimantan Timur Bidang Aplikasi dan Telematika terhadap iklan yang memuat informasi pornografi di Internet dilakukan oleh bagian seksi media informasi yang memiliki tugas melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dengan cara melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran dan penyaringan/ pemfilteran data dan informasi melalui internet apabila ada laporan dari masyarakat kota Samarinda, untuk pemblokiran secara keseluruhan dilakukan oleh KEMENINFO Pusat. Selain itu pencegahan yang dilakukan DISKOMINFO Kalimantan Timur melalui seksi media informasi berwenang mengembangkan edukasi dengan mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak pornografi. Di sisi lain juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif pornografi dan upaya pencegahannya.6 Pengawasan terhadap iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di Internet yang dilakukan DISKOMINFO Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu bentuk perlindungan hukum preventif atau dengan kata lain merupakan suatu tindakan pencegahan agar mengurangi peredaran iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di internet kepada masyarakat Samarinda sehingga tidak bisa mengakses situs dari internet. Tindakan-tindakan pengawasan dan pencegahan yang berwenang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini DISKOMINFO Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang menyatakan pemerintah daerah berwenang untuk: a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya. b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya. c. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya, dan 5
Wawancara langsung terhadap Drs. Alwi Gasim, M.Si yaitu kepala bidang aplikasi dan telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, pada hari rabu tanggal 10 April 2013 pukul 11.47 WITA. 6 Wawancara langsung terhadap H. Asnawi S.Sos yaitu kepala seksi media informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, pada hari rabu tanggal 10 April 2013 pukul 13.21 WITA
d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya. Data yang didapat selama penulis melakukan penelitian di DISKOMINFO Provinsi Kaltim bahwa menurut Bapak Said Salim S.Kom sebagai pranata humas di DISKOMINFO Kaltim, bahwa secara keseluruhan situs-situs yang memuat informasi pornografi baik video, gambar, iklan-iklan, dan segala yang menyangkut pornografi, pemblokirannya merupakan kewenangan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENINFO) Pusat, data yang penulis dapat dari tahun 2010 sampai 2012 bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENINFO) memblokir situs pornografi adalah sebagai berikut :
TABEL 1 PEMBLOKIRAN SITUS PORNOGRAFI OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2010 SITUS PORNOGRAFI Situs Pornografi Internasional 800.048 Open Proxy (DSN Lain) 32.434 Pengaduan Masyarakat Indonesia 444 Hasil Kajian Tim Kominfo 181 Jumlah 833.107 Sumber Data : Bapak Said Salim S.Kom sebagai Provinsi Kalimantan Timur
2011 2012 800.043 800.030 32.425 32.433 1.307 2.302 543 729 834.318 835.494 Pranata Humas DISKOMINFO
Berdasarkan data filter Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam sehari alat penyaring tersebut dapat memblokir ratusan situs porno termasuk salah satunya iklan yang memuat informasi pornografi. Termasuk aduan dari masyarakat, dan kajian dari tim Kominfo (Komunikasi dan Informatika). Tim Kominfo melakukan pengecekan dan kadang-kadang situs termasuk iklan yang memuat informasi pornografi, termasuk di dalam situs porno yang dilaporkan sudah ada dalam daftar yang terfilter sebelumnya. Pada 2010, total situs porno termasuk iklan porno yang terfilter mencapai 833.107 situs. Adapun komposisinya adalah 800.048 situs pornografi internasional, 32.434 dari Open Proxy (DSN lain), 444 situs berasal dari pengaduan masyarakat, dan 181 situs hasil kajian tim Kominfo. Sedangkan per Juni 2012, jumlah situs yang terfilter mencapai 835.494 situs porno, dengan rincian 800.030 situs pornografi internasional, 32.433 situs dari open proxy, 2.302 aduan masyarakat dan 729 situs porno kajian Tim Kominfo.7 Untuk iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di internet seperti pelayananan pijit plus-plus, menjual alat-alat seks yang menampilkan gambargambar porno, dan lain sebagainya yang dikategorikan iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di internet, maka setiap situs yang memuat iklan tersebut termasuk dalam pemblokiran situs pornografi secara menyeluruh oleh pihak 7
Wawancara langsung terhadap bapak Said Salim S.Kom yaitu Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, pada hari rabu tanggal 10 April 2013 pukul 14.20 WITA.
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data yang penulis dapatkan secara menyeluruh termasuk dalam situs-situs baik porno dan non porno yang memuat iklan-iklan porno, dimana dalam iklan seperti penjualan dvd porno atau alat bantu seks menjadi iklan yang diminati oleh pengguna jasa media internet. Penulis mendapatkan data grafik pemblokiran situs porno termasuk iklan yang memuat informasi pornografi di internet dari pengaduan masyarakat Kota Samarinda selama tahun 2009 sampai 2012. Grafik yang menjelaskan tentang tindakan pengawasan DISKOMINFO Provinsi Kaltim untuk mencegah peredaranperedaran yang menyangkut tentang pornografi di internet pada Kota Samarinda yaitu dengan melakukan pemblokiran situs porno di internet yang salah satunya termasuk iklan pornografi dijleaskan berikut ini: Gambar 1 Grafik Situs Porno Yang Di Blokir Oleh DISKOMINFO Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda Oleh Pengaduan Masyarakat Kota Samarinda.
200
169 134
150 112
97 100 63 45
101 88
174 124 99
57
Video Porno Gambar Porno
50 Informasi/iklan pornografi
0 2009
2010
2011
2012
Sumber Data : Bapak Nazzaruddin sebagai Pranata Komputer DISKOMINFO Provinsi Kalimantan Timur Dari Gambar 1 tentang grafik situs porno yang di blokir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda atas aduan masyarakat Samarinda yaitu berupa situs atau website yang menyangkut tentang pornografi berupa video porno, gambar porno, dan informasi/iklan porno dijelaskan di bawah ini: a. Situs yang dimana masyarakat umum bisa mengakses secara bebas baik menonton secara langsung, mendownload atau mengunduh video porno atau film porno yaitu video seks. b. Situs yang dimana masyarakat umum bisa melihat, mendownload atau mengunduh gambar-gambar porno seperti gambar-gambar telanjang dan gambar orang berhubungan intim (seks). c. Situs yang dimana masyarakat melihat suatu iklan produk di internet yang informasinya mengenai pornografi seperti penjualan produk VCD atau DVD porno, penjualan wanita-wanita pekerja seks, penjualan produk-produk lain tetapi di dalam situs itu menampilkan gambar-gambar porno untuk menarik masyarakat.
Grafik situs porno yang di blokir atas pengaduan masyarakat kota Samarinda dari tahun 2009, situs video Porno sebanyak 112, gambar porno sebanyak 63, informasi/iklan pornografi sebanyak 45; tahun 2010 situs video porno sebanyak 134, gambar porno sebanyak 97, informasi/iklan pornografi sebanyak 57; tahun 2011 situs video porno sebanyak 169 gambar porno sebanyak 101, informasi/iklan pornografi sebanyak 88; dan tahun 2012 situs video porno sebanyak 174, gambar porno sebanyak 124, informasi/iklan pornografi sebanyak 99. Dari data grafik pemblokiran situs porno yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di atas menunjukan peningkatan yang terjadi pada setiap tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Selain itu bidang aplikasi dan internet Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memberikan sosialisasi program Internet Sehat Aman (Insan) yaitu program nasional yang dimotori oleh tim sosialisasi Insan yan ditujukan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman ke berbagai kalangan masyarakat sehingga dapat memberi manfaat lebih bagi masyrakat serta menghindari dampak-dampak negatifnya termasuk iklan yang memuat informasi pornografi di internet. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memberikan sosialisasi keharusan bagi para pemilik komputer pribadi yang terhubung ke internet (dan juga pemilik warnet yang mampu untuk itu) ada beberapa software atau aplikasi yang dapat digunakan untuk menyaring situs-situs mana yang tidak boleh dibuka oleh mereka yang belum cukup umur. Software yang dimaksud bernama W-Blokcer. Selain software tersebut masih ada software lain yang juga bisa digunakan yaitu Surf Watch, NetNanny dan Cyberpatrol. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sudah memberikan pengawasan terhadap iklan-iklan yang memuat informasi pornografi pada media internet, karena setiap tahun mengalami peningkatan yang terjadi pada situs-situs porno yang memuat iklan pornografi, kadang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melakukan razia-razia yang ada di warung internet untuk menggunakan software atau aplikasi yang harus digunakan untuk memblokir situs-situs porno yang termasuk iklan-iklan yang memuat informasi pornografi tersebut. Warung internet (Warnet) adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum. Warung internet merupakan tempat penggunaan jasa internet yang digunakan oleh masyarakat kota Samarinda. Maka dari itu penelitian di lakukan terhadap masyarakat pengunjung warung internet terhadap iklan yang memuat informasi pornografi. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap iklan yang memuat informasi pornografi maka dilakukan sampel penelitian terhadap masyarakat pengguna internet dan pengunjung warnet di Jalan Jakarta Loa Bakung Samarinda. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna internet dan pengunjung Warnet Warna, Warnet Jun, dan Warnet Cyber yang berada di Jalan Jakarta Loa Bakung Samarinda. Jumlah responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini sebanyak 137 orang. Sedangkan untuk kuisioner yang dibagikan kepada responden itu sendiri terdiri dari usia responden, jenis kelamin, status perkawinan responden, pekerjaan responden,
sumber informasi responden, apa yang diakses responden, frekuensi responden dalam menggunakan jasa layanan internet, dan iklan yang memuat informasi pornografi di internet. Hasil karakteristik dari masing-masing responden disajikan dalam bentuk tabel-tabel berikut ini. Tabel 2 Jumlah Sampel Reponden No Warnet Frekuensi Persentase 1. Warna 59 43,1 % 2. Jun 31 22,6 % 3. Cyber 47 34,3 % Total 137 100 % Sumber Data: Hasil Pengolahan Jawaban Responden Dalam Tabel 2, jumlah sampel responden dengan memberikan kuisioner secara acak kepada masyarakat pengguna internet dan pengunjung warnet yang ada di Jalan Jakarta Loa Bakung Samarinda, pada Warnet Warna sebanyak 59 orang, Warnet Jun sebanyak 31 orang, dan Warnet Cyber sebanyak 47 orang. Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia No Usia Frekuensi Persentase 1. < 18 Tahun 78 56,9 % 2. 18 – 25 Tahun 32 23,3 % 3. 25 – 30 Tahun 21 15,4 % 4. > 30 Tahun 6 4,4 % Total 137 100 % Sumber Data: Hasil Pengolahan Jawaban Responden Dalam Tabel 3 dijelaskan jumlah responden kuisioner tentang iklan pornografi di internet yang dibagikan terhadap masyarakat pengunjung Warnet Warna, Jun, dan Cyber. Dalam tabel tersebut di jelaskan bahwa lebih dari 56,9% pengunjung internet adalah umur di bawah 18 tahun, dan dari data tersebut hanya 6 orang responden yang beumur diatas 30 tahun. Dari data tersebut menunjukan bahwa penggunaan internet di warung internet lebih banyak digunakan oleh usia dibawah 18 tahun yang dapat dikatakan usia dibawah umur. Ini dikarenakan tidak adanya larangan atau batasan usia dari pihak warung internet untuk pengunjung warung internet tersebut. Tabel 4 Penggunaan Internet Oleh Responden No Penggunaan Internet Frekuensi Persentase 1. Chatting 34 24,8% 2. E-mail 12 8,7% 3. Browsing/mencari informasi 45 32,8% tentang artikel 4. Download lagu 7 5,2% 5. Browsing/mencari informasi 8 5,8% atau iklan tentang produk 6. Browsing/mencari informasi 4 2,9% atau iklan tentang buku
7. 8. 9.
Download program Download artikel Browsing/mencari informasi
14 5 2
10,3% 3,6% 1,5%
tentang jodoh atau dating 10. Lain-Lain 6 4,4% Total 137 100 % Sumber Data : Hasil Pengolahan Jawaban Responden Dari Tabel 4 dijelaskan bahwa masyarakat pengunjung warung internet warna menggunakan jasa internet lebih besar untuk browsing/mencari informasi tentang artikel sebanyak 45 orang pengunjung, lalu untuk browsing/mencari informasi atau iklan yang ada internet tentang produk atau buku sebanyak 8 dan 4 orang, download artikel dan program sebanyak 19 orang, lain-lain sebanyak 6. Data tersebut menunjukan bahwa dari 137 orang responden hanya 12 orang yang menggunakan media internet untuk mengakses informasi atau iklan. Tabel 5 Responden Terhadap Iklan Yang Memuat Informasi Pornogafi No 1. 2. 3. 4.
Usia Ya Tidak Persentase < 18 Tahun 32 46 56,9 % 18 – 25 Tahun 18 14 23,3 % 25 – 30 Tahun 8 13 15,4 % > 30 Tahun 3 3 4,4 % Total 61 76 100% Sumber Data: Hasil Pengolahan Jawaban Responden
Dari Tabel 5 dikatakan bahwa dari sampel 137 reponden dengan memberikan kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat kota samarinda pengunjung warung internet Warna, Jun, dan Cyber yang berada di jalan Jakarta Loa Bakung Samarinda yang menemukan iklan yang memuat informasi pornografi di internet, menunjukan bahwa umur di bawah 18 tahun sebanyak 32 orang, dan umur 18-25 tahun sebanyak 18 orang, umur 25-30 tahun sebanyak 8 orang, dan umur di atas 30 tahun sebanyak 3 orang. Dari data tersebut menunjukan bahwa sebanyak 61 orang responden dari 137 orang responden pernah melihat dan menemukan iklan-iklan yang memuat informasi pornografi. Dari penjelasan di atas penulis juga melakukan wawancara kepada pemilik Warnet Warna, Jun, dan Cyber yang mengatakan kemudahan membuka warung internet menyebabkan orang berlomba-lomba menekuni usaha ini. Keuntungan yang ditawarkan dari bisnis warung internet memang menjanjikan karena dengan membuka beberapa line atau jaringan ruang internet saja, sudah dapat dihitung berapa keuntungan yang akan masuk. Pengusaha yang melihat peluang bisnis di bidang warung internet ini kebanyakan adalah orang-orang kota yang berada di perkotaan. Pengunjung terbanyak dari pengguna warnet adalah mahasiswa, siswa SMP, SMU/SMK, pegawai/karyawan dan masyarakat umum. Bahkan sekarang siswi SD pun juga telah banyak yang mengakses internet untuk keperluan tugas belajarnya.
Kebanyakan dari pengguna internet menggunakan internet untuk chatting, membaca surat kabar, melihat gambar porno, dan sedikit yang memanfaatkannya untuk penelitian. Keinginan untuk melihat gambar porno dari internet merupakan daya tarik bagi pengguna untuk mengakses internet. Sedemikian mudahnya untuk mengakses situs porno sehingga bagi warnet ini merupakan daya tarik tersendiri, kemudahan para pengguna jasa internet untuk memperoleh info mengenai barang yang mereka inginkan seperti dvd, alat bantu seks dan lain-lain, yang membuat iklan pornografi diminati dan membuat kebahagiaan bagi penjual barang tersebut dan penyedia jasa iklan tersebut serta media bagi jasa tersebut namun bagi masyarakat yang masih memegang nilainilai ketimuran dan religius tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan. Nilai-nilai budaya dan religi yang sebenarnya dapat menjadi sarana kontrol, tidak lagi menjadi sarana yang ampuh untuk itu. Maka dalam hal ini untuk mencapai tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas iklan yang memuat informasi pornografi, maka harus ada kompromi di antara masyarakat pengunjung, warnet, dan pemerintah daerah yang mengawasi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Masyarakat berkeinginan agar pornografi di internet dapat ditekan sehingga dampak buruk yang muncul tidak akan membahayakan nilainilai kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi tugas bersama antara anggota masyarakat, pengakses, orang tua (terutama yang anaknya senang main internet dan juga dirinya sendiri), pengusaha atau pemilik warnet dan aparat penegak hukum. Selain menjadi ujung tombak dari kerangka pemberdayaan teknologi telematika, warung internet juga merupakan ujung tombak dari para para penikmat situs-situs porno termasuk iklan pornografi. Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan iklan yang memuat informasi pornografi ini, pengusaha atau pemilik warnet menghadapi kebimbangan. kebimbangan tersebut adalah: a. Situs porno merupakan daya tarik yang luar biasa dan menjadi alasan anak muda untuk mengenal dan menikmati internet dan bagi pengusaha ini merupakan tanda keuntungan. b. Adanya larangan atau himbauan bagi pengunjung untuk tidak mengakses situs porno akan menurunkan jumlah pengunjung. c. Untuk mengontrol pengguna internet agar tidak memasuki situs porno agak susah karena pemakai internet di warnet juga banyak dan langkah ini memerlukan tenaga yang berarti lebih jauh adalah tambahnya pengeluaran. d. Pembatasan usia pengunjung juga akan semakin memperparah dan mempersulit pemasaran yang akibat lebih jauh adalah bangkrutnya warnet. e. Tidak semua pengusaha atau pemilik warnet mempunyai kemampuan untuk memasang software yang mampu menyaring situs-situs mana yang boleh dibuka.
2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Terhadap Iklan Yang Memuat Informasi Pornografi Di Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Indonesia, yurisdiksi dalam dunia internet telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan “Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undangundang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”. Berdasarkan Pasal 2 tersebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku bagi beberapa kelompok orang yang melakukan kejahatan di internet dengan kategori: a. Berada di wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia saja. b. Berada di wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia saja. c. Berada di wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah dan di luar wilayah hukum Indonesia. d. Berada di luar wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia saja. e. Berada di luar wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia saja. f. Berada di luar wilayah hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah dan di luar wilayah hukum Indonesia. Banyaknya iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di internet pada website atau situs yang bermuatan pornografi dapat dibuat dan digunakan oleh siapapun, dimanapun mereka berada dan tanpa ada pengawasan secara luas. Pembuatan suatu website yang bermuatan pornografi melibatkan banyak pihak. Jika dipersamakan antara website dengan suatu barang, maka akan diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan website tersebut dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu produsen yang menghasilkan suatu website, distributor yang menyebarkan website dan konsumen yang memanfaatkan website. Kelompok produsen terdiri dari:8 a. Pemilik website atau situs, yaitu pihak yang akan mengelola seluruh manajemen suatu website dan berhak memperoleh keuntungan dari website tersebut. b. Penyedia web domain, yaitu pihak yang memberikan nama domain atau alamat suatu website atas permintaan dari pemilik website. Masing-masing nama domain suatu website hanya ada satu di seluruh dunia. c. Penyedia web hosting, yaitu pihak yang memberikan space (tempat atau ruang) untuk menempatkan website atas permintaan dari pemilik website dan agar dapat diakses melalui internet oleh pengguna.
8 Alfons Zakaria, 2011, Pelarangan Website Yang Bermuatan Pornografi Di Indonesia, Risalah Fakultas Hukum Unmul, Halaman 88-100.
d. Penyedia web design, yaitu pihak yang memberikan jasa layanan untuk membuat design atau tampilan website sesuai dengan permintaan dari pemilik website. e. Sponsor, yaitu pihak yang membayar kepada pemilik website atas penggunaan jasa website sebagai media untuk memasarkan produk dari sponsor. Sedangkan kelompok distributor terdiri dari:9 a. Internet Service Provider (ISP), yaitu pihak yang menyediakan fasilitas internet sebagai konektor penghubung antara website dengan pengguna atau antar pengguna internet. b. Warung internet (warnet), yaitu pihak yang menyediakan fasilitas komputer secara masal sebagai alat untuk menggunakan internet yang disediakan oleh ISP bagi pengguna internet. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembutan website tersebut tidak selalu berada dalam satu negara namun sering kali mereka berada berlainan negara. Khususnya website yang bermuatan pornografi biasanya mendaftarkan domain dan hosting website tidak dilakukan di Indonesia. Keterlibatan pelaku suatu kejahatan yang berasal dari beberapa negara dan dampak yang ditimbulkan dirasakan oleh beberapa negara menjadikan kejahatan iklan-iklan yang memuat informasi pornografi menjadi kategori kejahatan lintas negara atau transnasional crime. Hal inilah yang dapat menjadi faktor penghambat utama dalam menentukan pihak-pihak yang dapat dijerat dalam menyelesaikan kasus iklan yang memuat informasi pornografi. Selanjutnya, untuk mencegah dan memberantas penyebaran iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1), bahwa setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundangan-undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang Pornografi. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Pornografi. Iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di internet yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi bermuatan pornografi akan dijerat dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua 9
Ibid.
ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Penyidikan terhadap tindak pidana iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di internet sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi dan ITE. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berwenang: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. b. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini. c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. d. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini. e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini. f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang. g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dari penjelasan diatas, bagi masyarakat yang mengalami kerugian terhadap iklan-iklan yang memuat informasi ponografi di internet dapat melaporkan pengaduan terhadap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yaitu polisi bagian Reserse Kriminal Khusus (RESKRIMSUS) unit cyber crime, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Setelah adanya pengaduan maka akan dilakukan tindakan terhadap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan iklan-iklan yang memuat informasi ponografi di internet dalam hal ini setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Lalu penyidik melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat penyebaran iklan-iklan yang memuat
informasi pornografi di internet serta melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan penyebaran iklan-iklan yang memuat informasi ponografi di internet yang diduga telah melanggar perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya hukum terhadap iklan yang memuat informasi pornografi di internet menurut Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah dijabarkan diatas, maka dalam hal ini penulis ingin meneliti keefektifan upaya hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat.10 Maka untuk membahas ketidakefektifan hukum terhadap iklan yang memuat informasi pornografi di internet, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:11 a. Hukumnya sendiri b. Penegak hukum c. Sarana dan fasilitas d. Masyarakat e. Kebudayaan Dari lima faktor diatas, untuk mengetahui efektifitas hukum terhadap iklaniklan yang memuat informasi pornografi di Internet akan dijabarkan satu persatu faktor-faktor tersebut di bawah ini : a. Faktor Hukumnya Sendiri Hukum yang mengatur iklan yang memuat informasi pornografi di internet adalah Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Dalam praktik penyelenggaraan hukum yang berkaitan dengan iklan yang memuat informasi pornografi di internet sudah di atur dalam -Undang Pornografi dan UndangUndang ITE baik pencegahan dan sanksi yang diberikan kepada para pihak yang mengedarkan iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di internet sesuai yang telah dijabarkan sebelumnya megenai upaya hukum terhadap iklan-iklan pornografi. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low enforcement (penerapan hukum) saja, namun juga peace maintenance (penciptaan kedamaian), karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di internet hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. 10
Soerjono Soekanto, Loc. Cit.
11
Ibid., Halaman 17.
b. Faktor Penegak Hukum Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement terhadap peredaran iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di internet. Bagian-bagian itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penbuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Khusus untuk bagian cyber crime yang mengatur tentang kejahatan di dunia internet maka pemerintah membentuk aparat penegak hukum khusus kepolisian yaitu Unit Cyber Crime RESKRIMSUS POLRI. c. Faktor Sarana dan Fasilitas Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup pengetahuan dan fisik, salah satu contoh pengetahuan adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh aparat penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional dengan kata lain hanya terhadap prakteknya saja, sehingga dalam banyak hal mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan internet yang salah satunya iklan yang memuat informasi pornografi. Masalah lain dalam sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung seperti kendaraan, alat komunikasi, alat tulis, dan lain-lain. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. d. Faktor Masyarakat Keefektifitasan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dalam hubungannya terhadap iklan yang memuat informasi pornografi di internet, masyarakat merupakan faktor yang sangat penting. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi salah satunya terhadap iklan yang memuat informasi pornografi di internet. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dilakukan dengan cara: 1) Melaporkan pelanggaran Undang-Undang Pornografi. 2) Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan. 3) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, dan 4) Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. e. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan sebernarnya selalu berhubungan dengan faktor masyarakat karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilainilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan di Indonesia yang sejak dari dulu melarang adanya pornografi harus terus dilestarikan dan di terapkan. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat, hukum agama, dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat dan hukum agama supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif terhadap iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di internet. D. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan) terhadap iklan yang memuat informasi pornografi di Internet kota Samarinda dilakukan oleh bidang aplikasi dan telematika bagian seksi media informasi yang memiliki tugas melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dengan cara melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran dan penyaringan/ pemfilteran data dan informasi melalui internet. Secara keseluruhan situs-situs yang memuat informasi pornografi pemblokirannya merupakan kewenangan dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Pusat. DISKOMINFO Provinsi Kaltim Hanya menangani pemblokiran apabila ada aduan dari masyarakat. Selain itu pengawasan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yaitu melakukan raziarazia yang ada di warung internet yang belum menggunakan software atau aplikasi yang harus digunakan untuk memblokir situs-situs porno yang termasuk iklan-iklan yang memuat informasi pornografi tersebut. 2. Upaya hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap iklan yang memuat informasi pornografi, bagi masyarakat dapat melakukan pengaduan terhadap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yaitu pihak kepolisian bagian Reserse Kriminal Khusus (RESKRIMSUS) unit cyber crime dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Iklan yang memuat informasi ponografi di internet dalam hal ini setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)
bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 2. Saran 1. Pemerintah harus aktif untuk melaksanakan blocking /sensor untuk situs-situs pornografi dan bagi pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas dalam pengawasan iklan yang ada di internet harus memberikan pengawasan yang lebih ketat dan bertindak cepat dalam memblokir situs-situs porno dan non porno termasuk di dalamnya iklan yang memuat informasi pornografi di internet sehingga hanya kemungkinan kecil teraksesnya iklan yang memuat informasi oleh masyarakat Kota Samarinda, selain itu Pemerintah Daerah Kota Samarinda harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh situs-situs pornografi termasuk salah satunya iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di internet. 2. Warung internet (Warnet) di Samarinda harus memiliki beberapa software atau aplikasi yang dapat digunakan untuk menyaring situs-situs mana yang tidak boleh dibuka (termasuk iklan pornografi) oleh masyarakat yang belum cukup umur. Dan diberikan sanksi hukum bagi warung internet yang dengan sengaja memberikan kemudahan dalam mengakses iklan-iklan yang memuat informasi pornografi di internet.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Arsyad Sanusi, M., 2005, Hukum Teknologi Dan Informasi, Tim Kemas Buku, Jakarta. Depdikbud Republik Indonesia, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Harjanto, Rudy, 2009, Prinsip-Prinsip Periklanan, IKTP, Jakarta. Jefkins, Frank, 1997, Periklanan, diterjemahkan oleh Haris Munandar, Cetakan Kedua Edisi Ketiga, Grafindo, Jakarta. Judhariksawan, 2010, Hukum Penyiaran, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Lee, Monle., dan Carla Johnson, 2007, Prinsip-prinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif Global, Kencana Cetakan Kedua Edisi Kedua, Jakarta. M. Hadjon, Philipus, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya. Mahmud Marzuki, Peter, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. P. Siagian, Sondang, 2002, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Rineka Cipta, Jakarta. Rahardjo, Sacipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Sasongko, Wahyu, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Bandar Lampung. Soebagijo, Azimah 2008, Pornografi Di Larang Tapi Dicari, Gema Insani, Jakarta. Soekanto, Soerjono 1996, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung. Sunggono, Bambang, 1997, Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Zakaria, Alfons, 2011, Pelarangan Website Yang Bermuatan Pornografi Di Indonesia, Risalah Fakultas Hukum Unmul. B. Peraturan Perundang-undangan Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181
C. Dokumen Hukum, Hasil Penelitian, Tesis dan Disertasi Jurnal Hukum (Juistheid), 2003, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Jakarta. L. Rosyadi Lubis, Alfa, 2008, Pornografi Pada Media Internet Di indonesia Dan Penanggulangannya, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan. L. Tobing, Raida, 2010, Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM RI. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, 2007, Etika Pariwara Indonesia, Dewan Periklanan Indonesia, Jakarta. Santoso, Indra, 2010, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dikaitkan Iklan Yang Menyesatkan Konsumen, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta. Wawancara langsung terhadap H. Asnawi S.Sos yaitu kepala seksi media informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, pada hari rabu tanggal 10 April 2013 pukul 13.21 WITA. Wawancara langsung terhadap Drs. Alwi Gasim, M.Si yaitu kepala bidang aplikasi dan telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, pada hari rabu tanggal 10 April 2013 pukul 11.47 WITA.
D. Artikel, Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet dan Makalah Seminar Anonim, Chapter II, Universitas Sumatera Utara. Anonim, Makalah Analisis Efeksitas Iklan. Artikel, 2012, Pengawasan Dalam Telekomunikasi Indormasi, http://itjendepdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html, diakses tanggal 31 Desember 2012 Pukul 18.26 WITA. Artikel, 2012, Cyber Defense : Sebuah Kebutuhan Pertahanan Di Era Globalisasi, http://denbambang.wordpress.com/2012/11/24/cyber-defense-sebuahkebutuhan-pertahanan-di-era-globalisasi/, diakses tanggal 08 Maret 2013 Pukul 18.26 WITA. Damayanti, Reski, 2010, Peranan Persatuan Periklanan Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta. Restaty, Niken, 2007, Modul Pengantar Peiklanan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta.
