PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH CAIR ANTARA HOTEL MESRA DENGAN WARGA RT 20, 23, 24, 25 DAN 26 KELURAHAN DADI MULYA KOTA SAMARINDA DISPUTE RESOLUTION LAW ENFORCEMENT ENVIRONMENT OUTSIDE COURT OF WASTE WATER POLLUTION DUE TO THE HOTEL RESIDENTS intimate with RT 20, 23, 24, 25 AND 26 CITY WARD DADI MULYA SAMARINDA
REKHA NIZI GLORIA SIRAIT Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda
ABSTRACT This type of study is a judicial review of empirical laws are drafted in as a real behavior, as social phenomena that are written, that everyone experiences in community life relationships. Hotel Mesra has yet to meet the specific requirements that have been stipulated in Decree No. 600/260/HK-KS/IV/2010 Samarinda Mayor of Wastewater Disposal Permit To Mesra (Bussiness and Resort Hotel) Hotel Mesra must create channels disposal of waste water or water-resistant sealed so that no leakage of wastewater into the environment around the hotel so as not to disturb residents Mesra RT 20, 23, 24, 25 and 26 Village Dadi Mulya Samarinda. For the Government of East Kalimantan province and city local government expect samantha in law enforcement for the hospitality industry that does business with the pollution in the form of administrative sanctions, civil and criminal. Keywords : Law Enforcement, Dispute Settlement and Waste Pollution
PENDAHULUAN Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Demikian juga di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Tidak kecil jumlah korban ataupun kerugian yang justru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada konpensasi yang sebanding dari pihak industri. Sebagai contoh pantai yang menjadi tujuan wisata tercemar akibat limbah hotel dan restoran. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Denpasar mengakui masih ada hotel yang membuang limbah ke pantai. Tidak semua hotel di pesisir pantai membuang limbah ke pantai. Yang membuang limbah hanya hotel-hotel lama yang kecil, kata Ketua PHRI Denpasar Ida Bagus Sidharta Putra. Hotel Mesra Samarinda dalam melakukan pengolahan limbah cair ternyata tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang telah di ditetapkan dalam Surat Keputusan
1
Walikota Samarinda Nomor 600/260/HK-KS/IV/2010 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Kepada Mesra (Bussiness and Resort Hotel) pada bagian kedua ayat (5) Surat Keputusan tersebut menyatakan, bahwa Hotel Mesra wajib membuat saluran pembuangan air limbah tertutup atau kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan.1 Namun hasil pembuangan limbah tersebut di buang ke parit terbuka atau parit masyarakat yang ukurannya cukup kecil dan pada saat hujan deras air sisa dari pembuangan limbah tersebut meluap yang mengakibatkan banjir berlendir dan mengeluarkan bau yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.2 Dari hasil mediasi yang telah di tempuh, pihak Hotel Mesra tampaknya memiliki itikad baik dalam penyelesaian masalah ini terlihat dengan adanya kesepakatan antara masyarakat dan pihak Hotel mesra untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur Negosiasi namun karena dianggap kurang berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan mediasi yang di bantu oleh pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda. PERUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana penegakan hukum penyelesaian sengketa Lingkungan di luar pengadilan Akibat Pencemaran Limbah Cair yang akan di tempuh oleh pihak Hotel Mesra dengan warga RT 20, 23, 24, 25 dan 26 Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda? 2. Apakah upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan? METODE PENELITIAN Jenis Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum secara yuridis empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.3 Waktu dan Lokasi Penelitian : Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini menurut surat persetujuan dan penunjukkan dosen pembimbing penulis adalah sejak tanggal 17 Februari 2012 dan berakhir tanggal 17 agustus 2012.4
1
Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 600/260/HK-KS/IV/2010 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Kepada Mesra (Bussiness and Resort Hotel). 2 Hasil wawancara penulis dengan masyarakat RT 25 Kelurahan Dadi Mulya 3 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 155. 4 Surat Nomor 372/UN17.7/DT/2012 tentang Persetujuan Judul dan Penunjukkan Dosen Pembimbing.
2
Sumber Data : 1. Data Primer, yaitu : data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa hasil observasi dan wawancara kepada pihak terkait. 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa : Buku-buku, penelusuran internet, hasil penelitian (hukum) skripsi, maupun tesis, jurnal serta literatur-literatur yang relevan dan mendukung penelitian ini. Metode Pengumpulan Data : 1. Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode: Observasi, Wawancara. 2. Data Sekunder, diperoleh melalui : Studi dokumen, Studi kepustakaan. Analisis Data : Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kuantitatif, artinya menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang ada dilapangan dan disajikan secara tertulis dan bukan dalam bentuk angka. Metode dilakukan dengan menalaah penegakan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan akibat pencemaran limbah cair antara hotel mesra dan warga RT 20,23,24,25 dan 26 setelah data yang diperoleh di susun berdasarkan urutan permasalahan yang diteliti, setelah pengurutan data tersebut selanjutnya pisahkan berdasarkan materi bab per bab sehingga memudahkan penyusunan dari langkah tersebut data selanjutnya dianalisis dan dijadikan dasar dalam membuat suatu kesimpulan. PEMBAHASAN 1. Penegakan hukum penyelesaian sengketa Lingkungan di luar pengadilan Akibat Pencemaran Limbah Cair yang akan di tempuh oleh pihak Hotel Mesra dengan warga RT 20, 23, 24, 25 dan 26 Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Amandemen UUD 1945 Pasal 28H (1), menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh palayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3, menyatakan masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat
3
tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup.5 Pencemaran limbah yang terjadi di sekitar Hotel Mesra menimbulkan pencemaran limbah bagi warga RT 20, 24, 25, dan 26 di sekitar Hotel Mesra dan warga banyak mendapat gangguan kesehatan hal ini di perparah jika hujan turun maka akan mengakibatkan banjir di sekitar rumah warga RT 20, 24, 25, dan 26. Dari keterangan ketua RT 25 yang terkena dampak langsung dari limbah tersebut, menyatakan bahwa mereka sangat terganggu oleh limbah cair yang ikut air hujan karena saat banjir limbah yang di tampung oleh Hotel Mesra juga ikut masuk ke parit kecil warga yang tidak mampu menampung semua air tersebut. Lokasi Hotel Mesra yang berada berdekatan dengan pemukiman warga RT 20, 24, 25, dan 26 itu memang sangat strategis dilihat dari aspek politik dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu diteruskan usaha untuk mempertahankan dan menjaga kebaikannya dalam aspek sosial, karena Hotel Mesra di bangun di kawasan starategis. Menurut ketua RT 25, menyatakan bahwa warga pernah melakukan protes terhadap hotel Mesra agar memperbaiki sistem pengolahan limbahnya agar tidak terjadi lagi gangguan-gangguan kebauan yang dapat mengganggu kesehatan warga sekitar hotel mesra tetapi pihak Hotel tidak menanggapi dan warga memutuskan untuk melaporkan kasus ini kepada Ibu Lurah Dadi Mulya pada akhirnya kasus pencemaran ini sampai ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan mereka memfasilitasi untuk melakukan mediasi di Hotel Mesra. Permasalahan lingkungan yang ditimbulkan akibat Hotel Mesra karena tidak memiliki saluran parit sendiri maka warga selalu melakukan gotong-royong setiap minggunya untuk mengeruk parit tersebut agar tidak tersumbat dan apabila parit tersebut tersumbat maka bukan hanya pada saat hujan saja yang banjir tetapi untuk hati-hati biasa juga dapat menimbulkan banjir. Sisi positif juga di dapat oleh warga RT 25 khususnya sebagai tindakan kepedulian Hotel Mesra, maka Hotel Mesra menyumbangkan dananya sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan untuk kepentingan posiyandu hal ini meningkat 100% dari sebelumnya yang hannya Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) perbulan.6 Fakta lain yang di dapat penulis di lapangan adalah bahwa Hotel Mesra menyumbangkan Corporate Social Responsibility (CSR) di daerah yang jauh dari hotel, padahal seharusnya Hotel Mesra mendahulukan sekitar daerah Hotel terlebih dahulu tetapi pada faktanya hotel malah terkesan takacuh dengan lingkungan sekitar ini di buktikan dengan adanya protes yang dilakukan warga setempat kepada pihak Hotel Mesra. Pihak Badan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Amdal Hotel Mesra Kadaluarsa dan belum diperbaharui sampai tahun 2010 dan pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH), menyarankan kepada pihak Hotel untuk segera mengurus pembaharuan amdal yang biasa dilakukan setiap 5 tahun sekali hal ini sesuai dengan amanat pada Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 5
Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Hasil wawancara dengan H. Kusnadi ketua RT. 25, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda ulu, pada tanggal 5 april 2012.
4
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan. Jadi cukup jelas setiap usaha atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan harus mempunyai amdal atau UKL/UPL. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa, setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian tiap orang yang telah melakukan perusakan wajib melakukan penanggulangan dampak dari yang dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan sangat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama terhadap kesehatan masyarakat. Dari pasal di atas maka Hotel Mesra wajib untuk memperbaharui amdal dan melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan agar hai ini tidak terjadi lagi di sekitar Hotel Mesra khususnya di daerah warga RT 20, 24, 25, dan 26. Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Jadi sangat jelas, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak semua orang tanpa ada pengecualian di dalamnya termasuk juga warga RT 20, 24, 25, dan 26. Pasal tersebut juga didukung oleh Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa, “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup manyatakan bahwa, “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 6 Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2002 tentang Baku mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan atau Usaha Lainnya dalam Propinsi Kalimantan Timur, yang berbunyi : “Dalam hal wewenang pengawasan disereahkan kepada pemerintah daerah gubernur/ bupati/ walikota dapat melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang membuang limbah cair. Untuk melakukan pengawasan tersebut gubernur/ bupati/ walikota dapat menetapkan pejabat yang berwenang. Pasal 7 Surat Kepusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan atau Usaha Lainnya dalam Propinsi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berwenang melakukan pemantauan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh air limbah, memeriksa peralatan, memeriksa istalasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/ atau kegiatan.
5
Gambaran Umum Kelurahan Dadi Mulya Kelurahan Dadi Mulya Samarinda adalah salah satu kelurahan di kecamatan Samarinda ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Secara geografis luas Kelurahan Dadi Mulya adalah 287 Ha. Batas-batas wilayah kelurahan Dadi Mulya ialah Utara, Kelurahan Sidodadi, Selatan, Kelurahan Bugis, Barat, Kelurahan Sidodadi, Timur, Kelurahan Sungai Pinang Luar/Bugis. Jarak dari Kelurahan Dadi Mulya ke pemerintahan kota sejauh 1 Km. Kelurahan Makroman terdiri dari 40 RT, dengan jumlah penduduk 11.294 Jiwa. 5.948 Jiwa untuk jenis kelamin laki-laki dan 5.346 Jiwa untuk jenis kelamin perempuan. Pada umumnya mata pencarian penduduk Kelurahan Dadi Mulya ialah bergerak dibidang perdagangan. 6.895 Jiwa penduduknya sebagai wiraswasta/pedagang, dan 2.790 Jiwa penduduknya sebagai karyawan swasta. Dari hasil penelitian mahasiswa diketahui bahwa jumlah keseliruhan kepala keluarga yang ada di RT 20, 23, 24, 25 dan 26 adalab sebanyak 294 kepala keluarga. Secara orbitasi jarak dari pusat Pemerintahan Kelurahan: 1. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan :2,5 KM 2. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota :1 KM 3. Jarak dari pusat Pemerintahan Propinsi :2,5 KM 4. Jarak dari pusat Pemerintahan Ibu Kota : - KM Tabel 2. Jumlah Kependudukan RT 20, 23, 24, 25, dan 26 Jenis kelamin Jumlah Jumlah KK L P 1 20 Faridhlotul Islam 73 109 116 225 2 23 Suprapto Edi 83 156 148 304 3 24 Ngadiman Abbas 52 119 82 201 4 25 H.Kusnadi 63 115 132 247 5 26 Syachruni, A.Md 23 41 44 85 Sumber Data: Laporan Hasil Pemantauan Kelurahan Dadi Mulya tanggal 12 mei 2012 Tabel 3. Nama Hotel Di wilayah Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu NO NAMA HOTEL ALAMAT 1 Hotel Mesra Internasional JL. Pahlawan RT.26 2 Hotel Tepian JL. Pahlawan RT.27 3 Hotel Segiri JL. Pahlawan Ruko Permata Kaltim RT.31 4 Wisma Bhayangkara JL. BHJAYANGKARA Sumber Data: Laporan Hasil Pemantauan Kelurahan Dadi Mulya tanggal 12 mei 2012 NO
RT
Nama Ketua RT
Dari hasil penelitian mahasiswa di ketahui bahwa Hotel Mesra berbatasan langsung dengan RT 20 dan RT 26 yang memiliki masalah dengan Hotel Mesra akibat pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh Hotel mesra. Beberapa RT yang terdapat di sekitar Hotel Mesra adalah RT 20, 23, 24, 25 dan 26.
6
Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Samarinda Badan Lingkungan Hidup (BLH) Daerah Kota Samarinda merupakan lembaga teknis daerah berbentuk Badan Lingkungan Hidup (BLH) Daerah dibidang pengenadalian dampak lingkungan daerah. Visi Badan Lingkungan Hidup Kota (BLH) Samarinda ialah terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik guna mendukung Samarinda sebagai Kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi Badan Lingkungan Hidup Kota (BLH) Samarinda: a. Melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan; b. Melakukan upaya pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan; c. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia lingkungan hidup; d. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan; e. Meningkatkan pelayanan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian lingkungan hidup; f. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pimpinan, mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan dan perumusan perencanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya teknis operasional penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang lingnkungan hidup yang meliputi urusan kesekretariatan, tata lingkungan, pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam serta penataan hukum lingkungan yang searah kebijakan umum daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Lingkungan Hidup (BLH) mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; 2. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan; 3. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas, kapasitas dan pengendalian dampak lingkungan; 4. Penerapan dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), serta pengendalian teknis pelaksanaan analisis dampak lingkungan dan kerusakan lingkungan; 5. Pembinaan teknis perencanaan dan penanggulangan, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala daerah; dan 7. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan.
7
Gambaran Umum Hotel Mesra Internasional
Sumber :http://www.wego.co.id/hotel/indonesia/samarinda/mesra-business-resorthotel--646682/location, di akses tanggal 2 april 2012 Pengertian hotel sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Nomor KM 37/PW.340/MPPT-86, tentang Peraturan usaha dan penggolongan hotel, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pengenipan, makan dan minum serta penunjang lainnya bagi umum yang di kelola secara komersial. Pembangunan Hotel Mesra Internasional yang berada di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu, tepat di depan persimpangan tiga jalan raya besar seperti jalan pahlawan, jalan bayangkara dan jalan kesuma bangsa serta lokasi ini berada di sekitar pusat kota samarinda. Kelurahan Dadi Mulya berpenduduk 11.294 orang yang terdiri dari 2.940 kepala keluarga, luas wilayahnya sekitar 287 Ha. Kesadaran terhadap kepentingan kesehatan lingkungan di kelurahan ini cukup tinggi, hasil penelitian dari mahasiswa menunjukkan bahwa lebih setengah dari penduduk kelurahan Dadi Mulya ini memiliki pengetahuan lingkungan yang cukup tinggi, hal ini sejalan dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi terhadap hukum dan peraturan tentang lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat pada kelurahan ini sangat peka terhadap gangguan lingkungan baik dari segi pencemaran bahan-bahan beracun, banjir, maupun terhadapan kenyamanan hidup bermasyarakat. Hasil Mediasi bersama pihak Badan Lingkungan Hidup Hasil dari proses mediasi yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan usaha sudah melakukan kaidah/ aturan sesuai yang di persyaratkan dan di atur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yaitu: a. Sudah memiliki ijin pembuangan air limbah cair SK Walikota No. 660/260/HK-KS/V/2010. b. Sudah memiliki ijin emisi/ kelistrikan SK Walikota No. 671.12/278/HK-KS/V/2010.
8
2. Sudah melakukan tindakan dengan pembenahan ruang genset sehingga tidak menimbulkan dampak dengan warga di sekitarnya. 3. Belum memiliki saluran pembuangan limbah cair dan Hotel Mesra masih mengikuti aliran parit warga. 4. Menunggu hasil sampel air pada 3 outlet.7 Dari hasil mediasi pihak Hotel Mesra harus mematuhi hasil mediasi dalam Surat Keputusan Walikota No. 660/260/HK-KS/V/2010 Hotel Mesra di wajibkan untuk memiliki saluran pembuangan limbah cair sebagai syarat khusus. Namun Hotel Mesra tidak memenuhi salah satu bagian kedua ayat (5) Surat Keputusan tersebut yang menyatakan, bahwa Hotel Mesra wajib membuat saluran pembuangan air limbah tertutup atau kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan. 2. Upaya yang dilakukan Nadal Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Sesuai surat tugas kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Samarinda Nomor 197/BLH-I/KS/VII/2010 waktu pelaksanaan tanggal 30 juli 2010 maka pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) melakukan tugas untuk melakukan verifikasi ke lapangan dan dari hasil tersebut mereka melakukan uji sampel dari tiga outlet, namun sampai saat ini kendala yang di dapat oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) adalah sampai saat ini hasil uji sampel belum sampai kepada pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH). Kendala lain yang di dapat oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) adalah tidak terbukanya pihak Hotel Mesra kepada pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) atas hasil pengujian sampel yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan karena sampai sekarang pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) belum menerima hasil uji sampel tersebut. Upaya yang dapat dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah : a. Memfasilitasi kedua belah pihak yaitu pihak Hotel Mesra dan warga RT 20, 24, 25 dan 26 untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di antara pihak-pihak tersebut. b. Memonotoring atau melakukan pengawasan atas hasil kesepakatan bersama agar kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masingmasing. Pada Pasal 8 Surat Kepusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan atau Usaha Lainnya dalam Propinsi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa :8 Setiap penanggung jawab usaha danIatau kegiatan wajib : a. Mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya clan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut; b. Memberikan keterangan dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
7
Hasil Laporan Verifikasi Lapangan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH). Pasal 8 Surat Kepusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan atau Usaha Lainnya dalam Propinsi Kalimantan Timur. 8
9
c. Memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pengawas; d. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambllan contoh air dan/atau lainnya yang diperlukan pengawas; dan e. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya. Selain itu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) berupaya untuk memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lingkungan yang rusak atau kritis agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan alam lingkungan. Kegiatan ini perlu dilakukan, karena kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan akibat dari aktivitas manusia yang kurang peduli terhadap lingkungannya. Kegiatan rehabilitasi lingkungan ini dapat berupa kegiatan penghijauan, reboisasi atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki, memulihkan kembali dan/atau meningkatkan kondisi lingkungan. Upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda dalam proses penyelesaian sengketa Lingkungan di luar pengadilan menurut ketua RT 25 belum cukup maksimal karena apabila Badan Lingkungan Hidup (BLH) telah melakukan pengawasan dengan baik maka hal seperti pencemaran limbah di sekitar Hotel Mesra tidak akan terjadi saat ini.9
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Penegakan hukum penyelesaian sengketa Lingkungan di luar pengadilan Akibat Pencemaran Limbah Cair yang akan di tempuh oleh pihak Hotel Mesra dengan warga RT 20, 23, 24, 25 dan 26 Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda masih kurang optimal karena Hotel Mesra sampai saat ini belum memenuhi syarat-syarat khusus yang telah di ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 600/260/HK-KS/IV/2010 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Kepada Mesra (Bussiness and Resort Hotel) pada bagian kedua ayat (5) Surat Keputusan tersebut yang menyatakan, bahwa Hotel Mesra wajib membuat saluran pembuangan air limbah tertutup atau kedap air, sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan sekitar Hotel Mesra sehingga tidak mengganggu warga RT 20, 23, 24, 25 dan 26 Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda. Upaya yang di lakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) sesuai dengan Pasal 7 Surat Kepusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan atau Usaha Lainnya dalam Propinsi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 berwenang melakukan pemantauan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh air limbah, memeriksa peralatan, memeriksa istalasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/ atau kegiatan. Sehingga terjadi pencemaran limbah daerah warga RT 20, 23, 24, 25 dan 26 Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda. 9
Hasil wawancara dengan H. Kusnadi ketua RT. 25, kelurahan dadi mulya, kecamatan samarinda ulu, pada tanggal 5 april 2012.
10
Saran 1. Hotel Mesra secepat mugkin membuat parit sendiri sesuai dengan isi Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 600/260/HK-KS/IV/2010 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Kepada Mesra (Bussiness and Resort Hotel) pada bagian kedua ayat (5) Surat Keputusan tersebut yang menyatakan, bahwa Hotel Mesra wajib membuat saluran pembuangan air limbah tertutup atau kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan dan warga RT 20, 23, 24, 25 dan 26 Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda. 2. Dalam hal pengelolaan limbah cair di anjurkan untuk menambah instalasi air limbah agar tidak terjadi penampungan yang melampai batas. 3. Dalam hal manajemen Hotel Mesra disarankan untuk membuat manajeman kesehatan lingkungan serta menambah sumber daya manusia yang khusus menangani pengelolaan lingkungan sehingga masalah lingkungan yang terjadi di sekitar Hotel Mesra Samarinda dapat teratasi dan dapat menciptakan kesehatan lingkungan yang optimal. 4. Dalam hal pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH), penulis menyarankan harus intensif secara terus menerus dan perlu adanya sanksi yang tegas yang di berikan dalam melakukan usaha-usaha pengolahan limbah cair di Hotel Mesra Samarinda agar pelestarian lingkungan dapat berguna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. 5. Bagi Pemerintahan Propinsi Kalimantan Timur dan pemerintahan daerah Kota Samarinda di harapkan melakukan penegakan hukum bagi usaha industri perhotelan yang melakukan pencemaran dengan memberikan sanksi berupa administratif, perdata dan pidana. DAFTAR PUSTAKA Amirudin, Asikin, 2003, Pengantar metode penelitian hukum, PT raja gravindo persada, Jakarta. Andi, Hamsah, 2008, Penegakan Hukum Lingkngan, (Cetakan Kedua) Sinar grafika, Jakarta. Erwin, Muhamad, 2008, Hukum Lingkungan dalam sistem kebijakan pembangunan lingkungan hidup, PT Refika aditama, Bandung. Husin, Sukanda, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Koesnadi H, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Niniek, Suparni, 1994, Penegakan Hukum Lingkungan, Litbang, Jakarta. Siahaan, N.H.T., 2009, Hukum Lingkungan, Perpustakaan Nasional, Jakarta. Sunarso Siswanto, S.H.,M.H, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, PT Reneka Cipta, Jakarta. Rangkuti Siti Sundari, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Pers, Surabaya.
11
Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113). Surat Kepusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan atau Usaha Lainnya dalam Propinsi Kalimantan Timur. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 600/260/HK-KS/IV/2010 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Kepada Mesra (Bussiness and Resort Hotel)
12
