PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KASUS PENCEMARAN AIR OLEH PT. KALTIM PRIMA COAL DI SUNGAI BANDILI KABUPATEN KUTAI TIMUR (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
THE APPLICATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN CASES OF WATER POLLUTION BY PT. KALTIM PRIMA COAL IN THE EAST KUTAI REGENCY BANDILI RIVER (IN TERMS OF ACT NO. 32 OF 2009 ON THE THE PROTECTION AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)
Siti Kamsiah Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda
ABSTRACT Environmental contamination that occurred in recent times due to lack of knowledge about treating waste generated in the pollution. River pollution in the East Kutai Regency Bandili that have occurred due to river water pollution from mining waste by PT. Kaltim Prima Coal (KPC), overflowed at high rainfall. The form of a written warning is because the parties had promised to resolve the issue as soon as possible. Otherwise it is not because of deliberate contamination of PT. Kaltim Prima Coal (KPC) East Kutai regency.
Keywords: water pollution and administrative sanctions
ABSTRAK Pencemaran lingkungan yang terjadi pada masa sekarang dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mengolah limbah yang dihasilkan dalam pencemaran. Pencemaran yang terjadi di Sungai Bandili Kabupaten Kutai Timur yang telah terjadi pencemaran air sungai dikarenakan limbah dari penambangan oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC), meluap pada curah hujan yang tinggi. Pencemaran yang terjadi akibat jebolnya settling pond milik PT. Kaltim Prima Coal Kabupaten Kutai Timur, sehingga luapan limbah yang berada di kolam penampungan meluap ke arah sungai dan mencemari Sungai Bandili Kabupaten Kutai Timur. Kata Kunci : pencemaran air dan sanksi administrasi
PENDAHULUAN Pada saat ini, pencemaran terhadap lingkungan berlangsung di mana-mana dengan laju yang sangat cepat. Sekarang ini beban pencemaran dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Pencemaran lingkungan yang terjadi di masyarakat dewasa ini, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara pengelolaan limbah yang dihasilkan dalam pencemaran, jika ini dibiarkan akan berakibat pada pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran air. Seperti hal yang terjadi di Sungai Bandili Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Dengan jebolnya settling pond milik PT. Kaltim Prima Coal (KPC) ini, mengakibatkan limbah yang berada di kolam penampungan mengalir ke arah Sungai Bandili di Kabupaten Kutai Timur yang mengakibatkan pencemaran air. Lokasi Settling Pond Lower Melaso1 oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC) telah ditemukan aliran air limbah cair dan aliran air lumpur yang cukup besar yang mengalir ke Sungai Sangatta. Oleh karena itu, pihak PT. Kaltim Prima Coal (KPC) diminta untuk bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran air tersebut. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur memberikan sanksi administrasi berupa surat teguran kepada PT. Kaltim Prima Coal (KPC) agar segera menghentikan pembuangan lumpur dari kolam pengendapan lumpur pada areal tambang, menampung untuk mengurangi pelimbahan air ke Sungai Bandili, serta segera untuk melakukan kajian teknis ulang yang mampu menampung kapasitas yang berlebihan khususnya pada kondisi curah hujan di atas ratarata. Telah di duga terjadi ambang batas yang melebihi batas baku mutu air Sungai Bandili di Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan laporan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melanggar Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan laporan yang ada, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur menegaskan kepada PT. Kaltim Prima Coal (KPC), agar segera menghentikan pembuangan lumpur dari kolam pengendapan lumpur (sludge drying bed), mengangkut lumpurnya pada areal tambang dan memompa air yang berada di Settling Pond Lower Melaso ke kolam lain yang dapat menampung untuk mengurangi pelimbahan air ke Sungai Bandili.2 Lokasi Settling Pond Lower Melaso harus segera membuat kajian teknis ulang yang mampu menampung kapasitas yang berlebihan khususnya pada kondisi curah hujan di atas rata-rata.
1
Settling Pond Lower Melaso, nama tempat Settling Pond (Kolam penampungan) yang berada di PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur. 2 Surat Keputusan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Timur, 2010, Nomor 010/1227/6.2.BLH/XI/2010, tentang Sanksi Administrasi.
PERUMUSAN MASALAH 1.
2.
Apakah penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur sudah sesuai dengan Pasal 76 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ? Apa yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur dalam pengawasan sanksi administrasi yang diberikan kepada PT. Kaltim Prima Coal (KPC) ?
METODE PENELITIAN Jenis Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum secara yuridis empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.3 Waktu dan Lokasi Penelitian : Waktu dan jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yaitu mulai 15 Nopember 2011 dan berakhir sampai dengan 15 Mei 2012 dengan mengambil lokasi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur. Sumber Data : 1. Data Primer, yaitu : data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa hasil observasi dan wawancara kepada pihak terkait. 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa : Buku-buku, penelusuran internet, hasil penelitian (hukum) skripsi, maupun tesis, jurnal serta literatur-literatur yang relevan dan mendukung penelitian ini. Metode Pengumpulan Data : 1. Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode: Observasi, Wawancara. 2. Data Sekunder, diperoleh melalui : Studi dokumen, Studi kepustakaan.
3
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 155.
Analisis Data : Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya penelitian yang bermaksud untuk membuat (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian - kejadian selanjutnya dipisah berdasarkan materi bab per bab, sehingga memudahkan penyusunan selanjutnya dianalisis dan dijadikan dasar dalam membuat suatu kesimpulan terhadap penerapan sanksi administrasi terhadap pencemaran air oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC) di Sungai Bandili Kabupaten Kutai Timur.
PEMBAHASAN 1. Apakah Penerapan Sanksi Administrasi Menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang sanksi administratif, menjelaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sesuai yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif terdiri atas :4 a. Teguran tertulis Pemberian surat peringatan atau teguran keras kepada penanggung jawab kegiatan agar memenuhi persyaratan baku mutu limbah dalam jangka waktu yang ditetapkan. b. Paksaan pemerintah Kewenangan pejabat tata usaha negara untuk atas biaya pelanggar guna menyingkirkan, mencegah, melakukan, atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang telah atau sedang diadakan, dibuat atau ditempatkan, diusahakan, dilalaikan (ditelantarkan), dirusak atau diambil. c. Pembekuan izin lingkungan Dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan Pemerintah. d. Pencabutan izin lingkungan Dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan baku mutu limbah atau emisi setelah jangka waktu yang ditetapkan dilampaui dan apabila pengusaha yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad memenuhi ketentuan yang berlaku. Akibat dari pencemaran yang terjadi karena jebolnya settling pond milik PT. Kaltim Prima Coal meluap pada saat curah hujan yang tinggi, telah ditemukan aliran air limbah yang cukup deras mengalir ke arah Sungai Bandili. Dengan adanya bukti 4 Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
itu, masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Bandili dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur melaporkan hal ini ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur untuk minta menindaklanjuti pencemaran yang terjadi. Masyarakat itu sendiri mengaku, semenjak terjadi pencemaran di Sungai Bandili mereka tidak dapat memanfaatkan air sungai tersebut seperti biasanya. Sedangkan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur mengeluhkan pencemaran ini karena sumber air yang dipakai ialah air Sungai Bandili dan karena air sungai bercampur dengan lumpur, maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur tidak dapat menggunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pihak dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur meminta kehadirannya dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur, PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur, dan perwakilan masyarakat untuk membicarakan bagaimana jalan keluar dari masalah pencemaran ini. Dan berdasarkan keterangan yang didapat, dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur untuk segera memperbaiki settling pond agar mampu menampung limbah sehingga di kemudian hari, jika terjadi curah hujan yang tinggi tidak dikhawatirkan lagi meluapnya limbah tersebut. Sanksi administrasi seperti yang telah disebutkan dalan Pasal 76 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Berkenaan dengan sanksi yang diberikan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur terhadap PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur untuk menerapkan teguran tertulis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penerapan sanksi administratif ini diberikan jika di dalam suatu lingkungan terdapat pelanggaran dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan kelestarian lingkungan menjadi tidak sehat. Pihak PT. Kaltim Prima Coal (KPC) diminta untuk bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran air tersebut. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur memberikan sanksi administrasi berupa surat teguran kepada PT. Kaltim Prima Coal (KPC) agar segera menghentikan pembuangan lumpur dari kolam pengendapan lumpur pada areal tambang, menampung untuk mengurangi pelimbahan air ke Sungai Bandili, serta segera untuk melakukan kajian teknis ulang yang mampu menampung kapasitas yang berlebihan khususnya pada kondisi curah hujan di atas rata-rata. Sanksi tersebut dikenakan kepada pelanggar ketentuan administrasi dimulai dengan sanksi teringan semacam peneguran atau peringatan teguran tertulis, dapat pula dilanjutkan dengan paksaan pemerintah agar memperbaiki instalasi pengolahan limbahnya agar limbah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan, sekaligus dapat pula dilakukan paksaan pemerintah atau uang paksa agar dilakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha atau kegiatan, dan dapat juga diwajibkan membayar
denda administrasi. Dapat diperintahkan pula agar dilakukan audit lingkungan secara sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundangundangan lingkungan hidup yang berlaku. Dan terakhir pencabutan izin usaha, apabila semua itu tidak membuat pengusaha atau penanggung jawab usaha jera dan tetap melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi berupa pencabutan izin sementara atau tetap. Atau apabila dipandang lebih bijaksana dilanjutkan dengan proses pidananya tanpa harus melakukan pencabutan izin tetap karena dapat berdampak luas terhadap hajat hidup orang banyak. Dengan lemahnya penegakan hukum administrasi ini sangat berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum pidana. Apabila penegakan hukun mencampuradukkan didayagunakan secara benar, maka catatan – catatan tingkat penataan suatu kegiatan yang dihimpun secara periodik akan sangat membantu proses penyidikan, terutama dalam menentukan unsur elemen mental dari seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana lingkungan.5 Pendayagunaan hukum administrasi atau penegakan hukum administrasi ini berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah, yang dilakukan oleh instansi pemberi izin atas suatu kegiatan atau usaha. Peran optimal dari instansi terkait dalam penerapan sanksi administrasi sangat diharapkan. Namun harapan terhadap aparat penegak hukum administrasi agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien terhadap pelanggaran perizinan, ternyata tidak atau kurang diandalkan. Menurut Didi Suryadi,6 alasan diberikannya sanksi administrasi kepada PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur yang berupa teguran tertulis ini karena pihak terkait sudah berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. Selain itu pencemaran ini bukan dikarenakan kesengajaan dari PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur. Namun akibat faktor cuaca, sehingga limbah penampungan yang dimiliki melebihi kapasitas. Pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur belum mengarahkan masalah ini ke pidana karena belum ada indikasi kesengajaan. Penegakan hukum administrasi seyogyanya ditegakkan semenjak suatu usaha atau kegiatan mulai memajukan izin usahanya.
Kondisi Geografis Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur terletak pada 115° 56’26” BT - 118° 58’19” BT dan 1° 17’1” LS - 1° 52’39 LU. 44 Kabupaten Kutai Timur semula terdiri dari 5 kecamatan, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1999, dimekarkan menjadi 11 kecamatan. Pada tahun 2005, berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2005, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan. Wilayah Kabupaten Kutai Timur seluas 35.747 km² atau 3.429.260 Ha merupakan 17% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :
5 6
Ibid, halaman 202 – 203.
Didi Suryadi adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup, wawancara dilakukan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur pada hari Kamis, pukul 11.35 wita.
Tabel 1. Batasan Wilayah di Kabupaten Kutai Timur. Bagian Utara
Selatan
Batasan Berbatasan dengan Kecamatan Taliyasan dan Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau). Berbatasan dengan Bontang Utara dan Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartanegara). Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.
Timur Barat
Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara).
Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012. Topografi Kabupaten Kutai Timur bervariasi antara 0 – 7 meter hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Kawasan yang relatif datar dan landai hanya terdapat di Kecamatan Sangatta, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. Wilayah dengan daerah pegunungan dan perbukitan mempunyai areal paling luas yaitu 1.608.915 ha dan 1.429.9222,5 ha sedangkan dataran atau landai 536.212,5 ha yang terdiri dari daratan, rawa dan perairan berupa sungai dan danau. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur mempunyai kelerengan di atas 15%, wilayah dengan kelerengan di atas 40% mempunyai areal cukup luas. Wilayah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut mempunyai sifat berbukit sampai bergunung dengan kelerengan lebih dari 40% dan sangat potensi erosi.
Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur terbentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang. Selanjutnya Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur membentuk dinas, badan dan instansi teknis untuk menjalankan pemerintahan. Pada saat itu juga terbentuklah Dinas Lingkungan Hidup.7 Selanjutnya dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya, Kabupaten Kutai Timur diterbitkan tanggal 10 Februari 2009. Pada peraturan daerah tersebut di dalamnya memuat kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup.
7
Profil dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012.
Perijinan Limbah Cair di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Adapun langkah proses perijinan limbah cair adalah sebagai berikut : Persyaratan Administrasi : a. Identifikasi pemohon izin b. Ruang lingkup air limbah yang akan di mohonkan izin c. Sumber dan karakteristik air limbah d. Lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah e. Jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya f. Jenis dan bahan baku yang digunakan g. Hasil pemantauan kualitas sumber air h. Sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat Waktu Proses Perijinan : a. 10 (sepuluh) hari dari permohonan izin b. 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi lokasi atau titik pemantauan oleh tim dari Badan Lingkungan Hidup hingga penerbitan izin c. Masa berlaku 1 (satu) tahun d. SK diterbitkan oleh Bupati
Pemantauan Kualitas Air Sungai Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui serta mempunyai fungsi yang sangat kompleks. Sedangkan sumber air antara lain air sungai, air danau, dan air tanah. Air sungai merupakan salah satu sumber air yang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai sumber air bagi kehidupan manusia dan tempat habitat biota air. Peningkatan pencemaran pada badan perairan sungai dapat terjadi akibat bahan-bahan kimia (kandungan logam berat) yang dihasilkan dari kegiatan industri tersebut maupun aktivitas masyarakat (limbah domestik) yang berada di sepanjang bantaran sungai. Hal inilah yang menimbulkan masalah diantaranya gangguan kesehatan dengan munculnya berbagai penyakit akibat konsumsi air tercemar karena digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari serta terganggunya kehidupan biota air. Mengingat sangat pentingnya keberadaan kualitas sumber daya air ini, maka kesinambungan kelestarian kualitasnya perlu dijaga dan dipertahankan, agar dalam pemanfaatannya dapat berkelanjutan baik kualitas maupun kuantitasnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pemantauan kualitas air Sungai Sangata, untuk mengetahui sejauh mana kondisi kualitas air yang ada dari pengaruh pencemaran lingkungan. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan dan usaha dilakukan pengawasan secara berkala. Pengawasan ini bertujuan agar pengelolaan lingkungan dilaksanakan sesuai aturan yang ada dan yang telah disepakati dalam dokumen pengelolaan lingkungan RKL dan RPL. Berikut adalah tabel kegiatan usaha yang telah dilakukan pengawasan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur :
Tabel 2. Kegiatan Usaha yang Telah Dilakukan Pengawasan Tahun 2010-2011.
Pertambangan Perkebunan Kehutanan Kegiatan Lainnya
Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 - 2011. Gambaran Umum PT. Kaltim Prima Coal PT. Kaltim Prima Coal (KPC) merupakan perusahaan tambang batu bara yang mulai beroperasi sejak tahun 1992 di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang ditandatangani pada tanggal 8 April 1982, pemerintah memberikan izin kepada PT. Kaltim Prima Coal (KPC) untuk melaksanakan eksplorasi, produksi dan memasarkan batu bara dari wilayah perjanjian sampai dengan tahun 2021. Wilayah Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) ini mencakup daerah seluas 90.938 ha di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur.8 PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur tidak hanya mengambil sumber daya alam yang tak terbarukan, akan tetapi juga melakukan usaha mitigasi lingkungan serta meningkatkan sumber daya terbarukan dengan menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga masyarakat serta pemerintah, selain itu juga menumbuhkan iklim usaha dan budaya kerja yang lebih baik bagi masyarakat di area sekitar operasi tambang PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur. Tingkat ketergantungan masyarakat Kutai Timur terhadap sektor tambang batu bara yang masih cukup tinggi (sebesar 86,17 %) merupakan persoalan yang mendapat perhatian dari KPC. Hal ini membuat visi PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur untuk menjadi pemasok utama batu bara termahal kelas dunia tidak sebatas hanya pada produksi batu bara untuk pemenuhan permintaan dunia, tetapi juga pelaksanaan tanggung jawab sosial secara aktif dalam hal melestarikan lingkungan serta meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Sebagai bukti nyata pelaksanaan tanggung jawab sosialnya, PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur memprakarsai program-program yang mendukung kemandirian ekonomi lokal yang selaras dengan program penutupan tambang.
8
Profil dari PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011.
Tabel 3. Rencana Strategis Jangka Panjang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan PT. Kaltim Prima Coal Kabupaten Kutai Timur. 2005 - 2010
2010 – 2015
2015 - 2020
2021 – 2025
Studi pengembangan pertanian
Implementasi studi pengembangan pertanian
Pengembangan pertanian
Pengembangan industri Pertanian
Pelatihan intensif Studi Perikanan
Pemanfaatan lahan Rehabilitasi
Industri perikanan Pelayanan/jasa
Pelayanan/jasa
Indentifikasi lahan
Pengembangan Pertanian
Pengembangan teknologi agribisnis
Pengembangan ekspor Agribisnis
Tambang 50% Non tambang 50%
Tambang 35% Non tambang 65%
Tambang 5% Non tambang 95&
Studi tata ruang Analisa potensi Tambang 65% Non Tambang 35%
Sumber Data : PT. Kaltim Prima Coal Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010. Sampai dengan tahun 2010, PT . Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur akan melakukan identifikasi lahan dan tata ruang serta kajian pengembangan pertanian dan perikanan baik di daerah bekas tambang maupun di luar tambang. Kajian dan studi ini dilaksanakan untuk menjajaki kemampuan daya dukung lingkungan dan mencari potensi pengembangan sumber daya alam yang terbarukan. 2. Apa Pengawasan Sanksi Administrasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur terhadap PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur. Berkaitan dengan pengawasan, dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kewenangannya Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional dan wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Menteri juga dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penaggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Menurut Basuki Isnawan,9 berdasarkan pada surat teguran itu, pengawasan dilakukan karena ada pengetahuan masyarakat. Dan kemudian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur langsung menurunkan Tim untuk meninjau secara langsung ke lapangan sampai perbaikan yang dilakukan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur segera selesai untuk memperbaiki secepatnya. Langkah awal pada saat diketahuinya adanya dugaan pencemaran yang terjadi di Sungai Bandili, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur sebelumnya melakukan klarifikasi aduan dengan pihak PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur untuk mengetahui apakah dugaan pencemaran air tersebut benar asalnya dari limbah perusahaan tersebut. Kemudian, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan perjanjian perbaikan. Pada awalnya tim dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur ini mengalami sedikit kesulitan, karena pada saat peninjauan langsung ke lapangan pihak PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur belum ada yang melakukan perbaikan. Setelah diminta untuk segera dan secepatnya diperbaiki, setelah itu barulah PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur langsung memperbaiki serta membuat kolam penampungan limbah yang sekiranya mampu untuk menampung limbah dengan kapasitas besar. Tetapi saat ini kondisi Sungai Sangatta sudah agak membaik, kekeruhan air sudah tidak seperti sebelumnya. Lemahnya fungsi pengawasan dan pemantauan ini oleh instansi terkait serta kurang tanggapnya aparatur dalam menangani persoalan lingkungan menjadikan pendayagunaan hukum administrasi sangat lemah sekali peranannya. Oleh karena itu harus diciptakan suatu sistem kelembagaan yang efisien dan efektif mulai tingkat pusat sampai daerah yang profesional.10 Jika penanggung jawab usaha apabila tetap tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dapat dikenakan tindakan atau sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang tertuang dalam Pasal 70 ayat (1) yang berupa, pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi dan/atau laporan. Pemerintah dapat menciptakan iklim yang baik agar peran serta itu terjadi secara maksimal dan positif. Salah satu penciptaan iklim yang baik itu dapat dilakukan dengan membuat berbagai peraturan perundang – undangan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Adanya berbagai peraturan perundang – undangan itu pada intinya untuk merangsang keterlibatan peran serta masyarakat lebih besar lagi dalam melaksanakan pembangunan. Akan tetapi, menurut Sukardi11 masih saja ada keterbatasan tertentu yang menyebabkan peran serta masyarakat tidak bisa maksimal dan positif. Keterbatasan itu dapat berasal dari pihak
9
Basuki Isnawan adalah Staf Sub Bidang Pengawasan, wawancara dilakukan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur pada hari Jumat, 13 April 2012 pukul 09.00 wita. 10 Op. Cit, halaman 199. 11 Sukardi adalah Ketua RT. 68 Kecamatan Sangatta Utara, wawancara dilakukan di Kabupaten Kutai Timur pada hari Rabu, 25 April 2012 pukul 10.00 wita.
masyarakat sendiri, atau berasal dari pihak lainnya yang memang tidak menghendaki, baik secara sosial – politik maupun secara ekonomis. Pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta semua pihak yang berkepentingan telah menjadi paradigma baru untuk melibatkan pihak – pihak tertentu. Banyak alasan dapat diberikan untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dengan melalui konsultasi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang akan terkena kebijakan, program atau proyek pembangunan, dimungkinkan untuk merumuskan persoalan dengan lebih efektif, mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah, merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima, dan membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan. Pada umumnya, instrument penegakan hukum administrasi sangat banyak memuat upaya – upaya yang lebih menitikberatkan kepada pembinaan atau pencegahan bila dibandingkan dengan penindakan atau penghukuman, seperti misalnya pengawasan. Biasanya instansi pemberi izin tidak memiliki kegiatan pengawasan dan pemantauan yang terencana dan terprogram dengan baik. Kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pemantauan baru dilakukan setelah timbul keluhan masyarakat tentang adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kelemahan utama penegakan hukum administrasi lingkungan adalah tidak adanya Program tetap (Protap) yang baku, sehingga tidak ada standarisasi prosedur penegakan hukum administrasi lingkungan.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Penerapan sanksi administrasi menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur, dengan alasan diberikannya sanksi administrasi kepada PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur yang berupa teguran tertulis ini karena pihak terkait sudah berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. Selain itu pencemaran ini bukan dikarenakan kesengajaan dari PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur. Namun akibat faktor cuaca, sehingga limbah penampungan yang dimiliki melebihi kapasitas. Pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur belum mengarahkan masalah ini ke pidana karena belum ada indikasi kesengajaan. Pengawasan sanksi administrasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur terhadap PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur ini dilakukan dengan cara pengawasan aktif yang langsung menurunkan Tim untuk meninjau secara langsung ke lapangan sampai perbaikan yang dilakukan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur segera selesai sesuai dengan janjinya untuk memperbaiki secepatnya. Langkah awal pada saat diketahuinya adanya dugaan pencemaran yang terjadi di Sungai Bandili, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur sebelumnya melakukan klarifikasi aduan dengan pihak PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur untuk mengetahui apakah dugaan pencemaran air tersebut benar asalnya dari limbah
perusahaan tersebut. Kemudian, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan perjanjian perbaikan. Saran Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dalam pemberian izin terhadap kelestarian lingkungan. Dalam setiap usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemantauan oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadi lagi meluapnya limbah penambangan di dalam settling pond yang tempat penampungannya kurang memadai. Setiap kegiatan usaha dalam melakukan pekerjaannya juga memperhatikan kapasitas kolam penampungan yang sekiranya mampu menampung dalam kapasitas yang besar dan tidak merugikan masyarakat di sekitar jika telah terjadi pencemaran lingkungan. DAFTAR PUSTAKA Danusaputro, Munadjat, (1980), Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Binacipta, Jakarta. Erwin, Muhammad, (2009), Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Reflika Aditama, Bandung. Hamzah, Andi, (2008), Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Yogyakarta. Hardjasoemantri, Koesnadi, (1996), Hukum Lingkungan, Universitas Terbuka, Jakarta. Machmud, Syahrul, (2007), Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung. Marzuki, Peter Mahmud, (2010), Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Pudyatmoko, Y. Sri, (2009), Perizinan dan Upaya Pembenahan, Grasindo, Jakarta. Rangkuti, Siti Sundari, (2005), Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga, Surabaya. Sastrawijaya, Tresna, A., (2009), Pencemaran Lingkungan, Rineka Cipta, Jakarta. Siahaan, N.H.T, (2009), Hukum Lingkungan, Erlangga, Jakarta. Sunggono, Bambang, (1997), Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suryabrata, Sumadi, (2003), Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sutamihardja, (1978), Kualitas dan Pencemaran Lingkungan, Intitut Pertanian Bogor. Sodikin, (2003), Penegakan Hukum Lingkungan, Djambatan, Jakarta. Soekanto, Soerjono, (1986), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta. Wardhana, Wisnu Arya, (1995), Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset, Yogyakarta.
Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140). Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161). Surat Keputusan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kutai Timur, 2010, tentang Sanksi Administratif Nomor 010/1227/6.2.BLH/XI/2010. Surat Laporan Perusahaan Daerah Air Minum, 2010, tentang Kualitas Sungai Sangatta, Nomor 690/114/PDAM-KT/XI/2010.
CURRICULUM VITAE Nama NIM Tempat/Tgl. Lahir Alamat Jenis Kelamin Agama Fakultas Program Studi Konsentrasi No. Telp/Hp Email Facebook Twitter
: : : : : : : : : : : : :
Siti Kamsiah 0810015004 Samarinda, 17 Januari 1991 Jl. Pramuka 1 No. 10 Rt. 06 Samarinda Perempuan Islam Hukum S1 – Ilmu Hukum Hukum Lingkungan 085332736591
[email protected] [email protected] S1ti_y22
PENDIDIKAN FORMAL Tingkat
Nama Sekolah
Tahun
TK
TK Barunawati III Samarinda
1995 - 1996
SD
SDI Al-Khairiyah Samarinda
1996 - 2002
SMP
SMP Kesatuan 1 Samarinda
2002 - 2005
SMU
SMK N 3 Samarinda
2005 - 2008
S1
Hukum – Universitas Mulawarman
2008 - 2012
