PENCEMARAN DALAM PENGELOLAAN KEBUN RAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA CONTAMINATION IN MANAGEMENT OF GREAT GARDEN UNIVERSITY OF MULAWARMAN SAMARINDA ACCORDING TO REGULATION OF GOVERNMENT OF NUMBER 63 YEAR 2002 ABOUT FOREST TOWN Rahmat Alfianto Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda
ABSTRACT Self-Supporting KSU Putra Mahakam ( PUMMA) doing contamination of great garden environment University of Mulawarman Samarinda do not indemnify and cure of management and environment done by Body Organizer of the great garden to great garden University of Mulawarman Samarinda, only limited to embroidering and fertilization and also cultivation. Contamination that happened in great garden University of Mulawarman Samarinda done by side of KSU Self-Supporting Putra Mahakam ( PUMMA) have resulted fish had by Body side Organizer Of Great Garden University of Mulawarman Samarinda and Body employees Organizer of great garden University of Mulawarman Samarinda residing in dead pool. In the case of this contamination is required by role and also Government of Town of Samarinda better again so that contamination of environment in great garden University of Mulawarman Samarinda do not recurred again. And if matter contamination of environment happened again Governmental side Town of Samarinda have to behave coherent to applying of applicable law sanction. Keywords :
contamination, management, Great Garden University of Mulawarman Samarinda.
PENDAHULUAN Dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi kehidupan masyarakat tidak terlepas dari pengelolaan yang baik terhadap lingkungan karena di dalam pengelolaan itu terdapat sistem yang digunakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam menjaga lingkungannya dengan baik melaui pengelolaan lingkungan hidup melakukan pembukaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan “Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota”, agar keinginan masyarakat Kota Samarinda untuk tinggal di lingkungan yang sehat dapat terwujud dengan baik. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat karena Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempunyai fungsi sebagai daya dukung ekosistem, pengendalian gas berbahaya dari kendaraan bermotor, pengendalian suhu udara perkotaan dan pengendalian bahaya-bahaya lingkungan. Kota Samarinda dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sebesar 20 persen Hutan Kota di Samarinda yang telah dilakukan sejak tahun 1992 dengan
1
Keputusan Walikota Nomor 224 Tahun 1992 tentang Penerapan Beberapa Lokasi Sebagai Hutan Kota Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, luas hutan Kota Samarinda hanya 218,177 Ha. Pada tahun 2001 Pemerintah Kota Samarinda menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Hutan Kota Samarinda diatur di Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pengelolaan Kawasan Lindung Dalam Wilayah Kota Samarinda. Kemudian tahun 2005 ada perubahan kawasan hutan kota dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 178/HKKS/2005 Tentang Penetapan Beberapa Lokasi Hutan Kota Samarinda yang salah satu dari Hutan Kota Samarinda adalah Kebun Raya Unversitas Mulawarman Samarinda seluas 300 Ha. Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang bekerja sama dengan Universitas Mulawarman untuk melakukan pengelolaan Kebun Raya Unversitas Mulawarman Samarinda agar membuat Kebun Raya Unversitas Mulawarman Samarinda yang dijadikan Hutan Kota Samarinda dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya dengan melakukan pengelolaan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang isinya “tahapan kegiatan penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan perencanaan, pemanfaatan, pemantaun dan evaluasi” tapi dalam menjalankan rencana pengelolaan muncul permasalahan manajeman dan pelaksanaan bagi Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman yang salah satu dari permasalahan yang terjadi adalah permasalahan lingkungan yaitu pencemaran air yang berada di dalam Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda karena pembuangan limbah yang dilakukan oleh KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA) langsung ke sungai yang mengalir ke dalam Kebun Raya Unversitas Mulawarman Samarinda dan pelanggaran perbatasan dan kerusakan pagar pembatas serta kerusakan anak-anakan pohon yang dilakukan oleh PT Citra Harita Mineral (CHM). Pengelolaan bukan hanya dilakukan oleh Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda tetapi juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang isinya “Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah” agar pengelolaan untuk Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dapat dilakukan dengan maksimal tanpa adanya kendala kedepannya. Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman samarinda masih mengalami kendala dalam pelaksanaan pengelolaannya. Oleh karena hal tersebut, penulis mengangkat dalam judul : “Pencemaran Dalam Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota”. PERUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana pencemaran lingkungan dalam pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda di Kota Samarinda menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota? 2. Apa kendala dan upaya Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dalam pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda? METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian dekskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, penelitian yuridis empiris 2
adalah : penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan masyarakat. Waktu dan Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian yang didapatkan penulis pada Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara adalah Hutan Kota Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda. Sumber Data 1. Data Primer atau data dasar: Kepala Badan Pengelola Kebun Raya Samarinda, Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Samarinda dan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda 2. Data Sekunder : Mencakup data-data yang berasal dari : Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tertier. Metode Pengumpulan Data 1. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan metode wawancara. 2. Data Sekunder, diperoleh melalui : Studi Kepustakaan, Studi Dokumentasi. Analisis Data Analisis data yang penulis gunakan terkait dengan data-data yang terdapat dalam penulisan skripsi ini yaitu deskriptif kualitatif yang maksudnya adalah mengobservasi penelitian secara rinci menuju generalisasi dan ide-ide yang abstrak selanjutnya dipisah berdasarkan materi bab per bab sehingga memudahkan penyusunan, selanjutnya dianalisis dan dijadikan dasar dalam membuat suatu kesimpulan.
PEMBAHASAN 1.
Gambaran Umum Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda
Kota Samarinda yang sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan Kota yang sering mengalami kebanjiran pada saat hujan dan tiap tahun tingkat polusi di samarinda semakin meningkat, maka dari itu Pemerintah Kota Samarinda membuat Hutan Kota yang bertujuan untuk mengurangi tingkat banjir dan polusi di Kota Samarinda. Hutan Kota Kota Samarinda ada 25 lokasi Berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 178/HK-KS/2005 Tentang Penetapan Beberapa Lokasi Hutan Kota Dalam Wilayah Kota Samarinda. Salah satu Hutan Kota Samarinda yang ada dalam Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 178/HK-KS/2005 tentang Penetapan Beberapa Lokasi Hutan Kota Dalam Wilayah Kota Samarinda adalah Kebun Raya Universitas Melawarman Samarinda (KRUS) yang asal usunya merupakan kawasan Konsesi HPH milik CV. Kayu Mahakam yang dipegang oleh oleh Ali Akbar Afloes. Pada tahun 1974 Rektor Universitas Melawarman Sambas Wira kusumah meminta areal tersebut seluar ± 300 ha sebagai Hutan pendidikan (Labolatorium Alam) milik Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Dan penandatanganan Piagam bersama sebagai hutan pendidikan (Labolatorium Alam) milik Fakultas Kehutanan Universitas Melawarman pada tanggal 9 Juli 1974 dengan disaksikan
3
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Syarif Thayeb dan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Wahab Syahranie. Tahun 1976 Universitas Mulawarman memperluas kerjasama penelitian dengan Pemerintah Jepang dan Pemerintah Jerman, sehingga di bangun beberapa fasilitas bangunan untuk keperluaan penelitian seperti Pusat Rehabilitasi Hutan (PUSREHUT) Sejak tahun 1976 Pemerintah Jepang telah merancang area rekreasi alam seluas ± 65 Ha dan baru terealisasi pada tahun 1997, dengan di danai oleh JBIC Loan No.IP-459 Proyek OECF-JICA dengan dana sekitar 4,5 miliyar dan hutan pendidikan Universitas Mulawarman dikembangkan menjadi tempat pendidikan dan Penelitian serta rekreasi alam yang disebut sebagai Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Program pengayaan keanekaragaman hayati berupa Natural Artificial for Reseach, Indigeneous Species Arboretum, Coniferous Forest, Flower tree garden, palm garden dan Bambu alam dan 58,4 ha Arboretum Hutan Buatan. Serta di bangun fasilitas yang meliputi pagar kawat keliling, kantor pengelola, atletik area, danau, jembatan dan paving blok untuk jogging sepanjang 4.984 m. Pada tanggal 26 juni 1997, Walikota Kota Samarinda, Lukman Said mengeluarkan Surat Penunjukan Nomor. 25/bangta.3/VI/1997, yang menyatakan bahwa arae/lahan Hutan pendidikan Lempake seluas ±300 Ha sebagai hutan pendidikan milik fakultas kehutanan Universitas Mulawarman yang sebelumnya oleh Walikota Madya Samarinda Waris Husein ditetapkan sebagai Hutan Kota. Pada tanggal 17 Februari 2001 dilaksanakan Piagam kerjasama kesepakatan pertama antara Pemerintah Kota Samarinda dan Universitas Mulawarman No.871/OT/2001-556/28/2001 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Mulawarman, Rachmad Hernadi dan Walikota Samarinda Achmad Amins yang disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Yurnalis Ngayoh. Dalam kesepakatan ini Universitas Mulawarman dan Pemerintah Kota Samarinda bersepakat untuk bekerjasama melakukan pengembangan kawasan selama lima (5) tahun. Pemerintah Kota Samarinda akan melengkapi fasilitas Rekreasi. Pada tanggal 18 Pebruari 2003 nama hutan pendidikan lempake di ubah menjadi Kebun Raya Universitas Melawarman Samarinda (KRUS). Jumlah pengunjung yang datang Ke Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda (KRUS) untuk yang setiap tahun mulai tahun 2006 s/d 2011 ± 1.131.264 orang, jika di hitung rata-rata setiap tahunnya ± 188.544 orang. Selama dari tahun 2001 sampai dengan 2012 Badan Pengelola Kebun Raya Samarinda telah mengalami pergantian pimpinan sebanyak 3 (tiga) kali, pemilihan pimpinan yang ada di Badan Pengelola Kebun Raya Samarinda dilakukan oleh pihak Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Kota Samarinda dan diresmikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Kota Samarinda dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Keputusan. Pada tahun 2001 pemimpin Badan Pengelola Kebun Raya Samarinda adalah Zainuddin Mohraga sampai dengan 2007, pada saat 2007 di pimpin oleh Syarif Efendi sampai dengan 2011 dan pada saat 2011 sampai dengan sekarang pemimpin Badan Pengelola Kebun Raya Samarinda adalah Dadan Imam Ghozali. Badan Pengelolaan Kebun Raya Universitas Melawarman Samarinda dalam melakukan pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda, mempunyai pekerjaan untuk melestarikan, mendayagunakan dan mengembangkan potensi flora khususnya yang berasal dari hutan hujan dataran rendah melalui kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kebun raya, tumbuhan dan lingkungan dalam upaya pemanfaatan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat agar Kebun Raya Universitas Mulawarman kedepannya dapat menjadi kebun raya terbaik yang menjadi referensi nasional maupun internasional dalam hal koleksi flora sebagai miniatur hutan hujan tropis alami dan pelayanan pendidikan lingkungan hutan tropis.
4
Kebun Raya Universitas Mulawarman dalam wilayahnya terbagi menjadi 3 (tiga) zona wilayah yaitu : a. Zona Rekreasi di alokasikan seluas ± 65 Ha; b. Zona Koleksi di alokasi selaus ± 112 Ha; dan c. Zona Konservasi di alokasikan ± 125 Ha. Agar dalam melakukan pengelolaan Badan Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman dapat berjalan dengan baik karena adanya pembagian zona wilayah dalam Kebun Raya Universitas Mulawarman. Kebun Raya Universitas Mulawarman memiliki 29 (dua puluh sembilan) jenis pohon yang dipelihara oleh pihak Badan Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman untuk membuat Hutan Kota ini dapat berfungsi berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan : a. Pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga; b. Penelitian dan pengembangan; c. Pendidikan; d. Pelestarian plasma nutfah; dan e. Budidaya hasil hutan bukan kayu; Kebun Raya Universitas Mulawarman tidak hanya menjadi hutan kota saja tapi juga menjadi tempat untuk pemeliharaan dan pengembangbiakkan satwa yang di dapat dari masyarakat dan hasil dari koleksi pihak Badan Pengelola Kebun Raya Samarinda, satwa yang dimiliki oleh pihak Badan Pengelola Kebun Raya Samarinda pada tahun 2011 yaitu : Tabel 1.
Daftar Hewan Di Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sumber Data :
Nama Hewan Burung Elang Bandol Burung Merak Burung bangau rawa Burung Rajawali Biawak Ayam Mutiara Angsa Orang Utan Kera ekor pendek/Beruk Kera Ekor Panjang Uwa – Uwa/ Kalawat Beruang Madu Rusa Sambar Kuda Musang Pandan Buaya Kura – Kura Ular Phyton
Badan Pengelola Kebun Samarinda Tahun 2011.
Jenis Hewan Jantan 2 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 2 1 3 3 2
Raya
Universitas
Betina 2 1 2 2 4 1 2 1 5 2 6 3 2
Mulawarman
Jenis-jenis pohon yang ada di Kebun Raya Universitas Mulawarman yaitu jati, trambesi, agathis, kahoi, merawan siput, tengkawang rambut, ulin, kapur, cempedak, langsat, gmelia, angsana, kenuar, balau, shorea sp, meranti, sungkai, mahoni, gaharu, meranti bapa, durian, petai, lai, kemiri, akasia mangium, pinang, karet, rambutan dan aren. Kebun Raya Universitas Mulawarman tidak hanya menjadi hutan kota saja tapi juga menjadi tempat untuk pemeliharaan dan pengembangbiakkan flora dan fauna yang di dapat dari masyarakat dan hasil dari kolesi pihak Badan Pengelola Kebun Raya Kota
5
Samarinda, flora yang dimiliki oleh pihak Badan Pengelola Kebun Raya Kota Samarinda pada tahun 2011 yaitu : Dalam kurun waktu dari 2006 sampai dengan 2011 jumlah pengunjung yang datang ke Kebun Raya Universitas Mulawarman naik turun, hal ini di dasarkan oleh survei yang dilakukan oleh Badan Pengelola ke Kebun Raya Universitas Mulawarman selama 6 (enam) tahun, yang hasil survei tersebut dapat diliat dari tabel di bawah ini :
Tabel 2.
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total
Daftar Jumlah Pengunjung Di Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda Tahun
2006 21.111 14.207 13.495 7.811 17.873 22.209 21.912 13.365 13.440 4.484 29.585 9.912 189.404
2007 26.446 8.146 8.933 12.476 9.735 16.082 22.742 9.534 9.363 43.660 9.380 12.410 188.907
2008 18.237 7.220 11.495 11.736 14.671 22.278 21.669 12.918 7.724 55.062 9.200 21.050 213.360
2009 24.665 10.888 13.586 9.650 13.161 25.590 24357 12.596 2.996 52.709 4.522 13.265 207.985
2010 23.236 6.947 9.349 8.372 13.937 20.489 16.177 7.606 50.234 6.950 13.784 9.674 186.755
2011 25.320 8.761 8.335 7.606 10.098 11.050 8.428 2.731 38.668 7.018 9.013 7.824 144.852
Sumber Data : Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda Tahun 2011. 2. Pencemaran Di Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda KSU Putra Mahamkam Mandiri (PUMMA) didirikan dengan surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 188/BH/KDK.17.5/VI/1999, dimanan sebagian besar anggotanya berasal dari Kelompok Tani “Putra Mahakam Mandiri”. Kelompok Tani “Putra Mahakam Mandiri” memiliki lahan di wilayah utara Kota Samarinda, tepatnya dalam wilayah administratif kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Sejak beroperasinya kegiatan tambang PT. Lanna Harita Indonesia dan diterbitkannya Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi tambang batu bara CV Cahaya Tiara, yang memiliki wilayah kerja pertambangan di sekitar lokasi lahan yang dimiliki Kelompok Tani “Putra Mahakam Mandiri”, Anggota Kelompok tani “Putra Mahakam Mandiri” berkesimpulan bahwa lahan yang dimiliki oleh anggota Kelompok Tani juga memiliki deposit pertambangan. Untuk membuktikannya keberadaaan batu bara pada lahan tersebut, Kelompok Tani ”Putra Mahakam Mandiri” mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi, dan diberikan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi oleh Walikota Samarinda Nomor : 545/205/KPE/VII/2003 tanggal 21 Juli 203 yang berlokasi di Kelurahan Lempake. Hasil dari eksplorasi menujukan bahwa sebagian lahan yang dimiliki oleh anggota Kelompok Tani “Putra Mahakam Mandiri” memang memiliki deposit batu bara yang prospek untuk ditambang. Dari hasil studi kelayakan, luasan yang layak untuk ditambang dan diajukan untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi tetap seluas kurang lebih 99,60 Ha.
6
Pada tahun 2008 terjadi pencemaran lingkungan di Kebun Raya Universitas Mulawarman yang di lakukan oleh KSU Putra Mahamkam Mandiri (PUMMA). Pencemaran yang dilakukan oleh pihak KSU Putra Mahamkam Mandiri (PUMMA) dapat diketahui setelah pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda melihat perubahan atas warna air yang mengalir di dalam Kebun Raya Univesitas Mulawarman, setelah itu pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman mengirim pegawainya yang terdiri dari Jaya sebagai Staf Umum, Kasdiman sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan dan Kebakaran Hutan, Singkir dan Lasmito sebagai koordinator lingkungan untuk mengecek dari mana asal air yang telah berubah itu, setelah di telusuri ternyata asal air itu berasal dari pipa pembuangan limbah KSU Putra Mahamkam Mandiri (PUMMA). Pihak KSU Putra Mahamkam Mandiri (PUMMA) membuang limbah mereka ke suatu pipa pembuang yang menuju mata air yang ada di Kebun Raya Universitas Mulawarman tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu padahal jika ingin membuang limbah tersebut harus ada pengelolaan akan limbah tersebut terdahulu berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang isinya Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Pencemaran yang di akibatkan oleh KSU PUMMA berada di zona rekreasi yang akibat dari pencemaran itu adalah sebagai berikut: a. Ikan Yang Berada di 6 (enam) Keramba, Kepunyaan Karyawan Kebun Raya Universitas Mulawarman Tabel 3. Daftar Ikan Akibat Pencemaran Lingkungan No
Jumlah Keramba
Jumlah Ikan
Harga Ikan Per Kg
Jumlah
1.
6 (enam)
200 Kg
Rp 30.000
Rp 36.000.000
Sumber Data :
Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda Tahun 2008 b. Ikan Yang Berada Di Kolam Galatama, Kepunyaan Kebun Raya Universitas Mulawarman
Tabel 4. Daftar Ikan Akibat Pencemaran Lingkungan No
Nama Ikan
Jumlah Ikan
Harga Ikan Per Kg
Jumlah
1.
Ikan Mas
1050 Kg
Rp 30.000
Rp 31.500.00
Sumber Data :
Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda Tahun 2008
7
3. Gambaran Umum Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda Perkembangan Kota Samarinda begitu pesat dari tahun ke tahunnya sehingga tidak salah jika pembangunan yang ada makin bertambah dan aktvitas manusia pun makin meningkat. Oleh karena itu Hutan Kota sangat dibutuhkan untuk mengurangi kebanjiran akibat berkurangnya daerah resapan air yang diakibatkan oleh pembangunan yang terus berlangsung dan mengurangi polusi yang di akibatkan kendaraan masyarakat yang bertambah. Salah satu Hutan Kota yang ada di Kota Samarinda adalah Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda, agar Hutan Kota Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda dapat berfungsi semaksimal mungkin maka di butuhkan pengelolaan yang sesuai dimana pengelolaan itu dilakukan oleh Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda. Adapun tugas dari Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda sebagai berikut : a. Kepala Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda Tugas Kepala memimpin pelaksanaan tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinir jalanannya pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kebun Raya supaya berjalan dengan baik dan profesional. Kepala Kebun Raya Samarinda bertanggung kepada Rektor UNMUL dan Pemerintah Kota Samarinda. b. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Umum Bertanggung jawab pada pimpinan di bawah perintah langsung sekretaris, mengkoordinir personilnya dan mengatur kelancaran jalannya pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, membuat program kerja bulanan dan tahunan, melakukan monitoring hasil pekerjaan harian, mengevaluasi program kerja dan melaporkan hasil pekerjaannya pada sekretaris, mempromosikan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda, bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan surat menyurat, bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan pengarsipan surat menyurat, data ataupun dokumen penting lainnya, Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan absensi harian karyawan dan pelayanan infromasi maupun data. c. Kepala Bidang Kawasan Bertanggung jawab atas pekerjaan personil dan kepala seksi yang di bawahinya, mengkoordinir personilnya dan mengatur kelancaran jalannya pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, melakukan monitoring hasil pekerjaan harian, mengevaluasi program kerja dan melaporkan hasil pekerjaannya dari personil dan kepala seksi yang di bawahinya kepada sekretaris. 4. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda Kebersihan dan pertamanan Kota Samarinda sangatlah penting dalam menciptakan wilayah yang asri dan bersih mengingat pertumbuhan pembangunan di Kota Samarinda begitu berkembang dari tahun ke tahunnya, maka dari itu keberadaan Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Samarinda sangat berguna dalam menjaga kebersihan dan taman yang ada di Kota Samarinda, agar Kota Samarinda menjadi kota yang asri dan sejuk.
8
Adapun tugas dari Badan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sebagai berikut : a.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda Kepala dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamana yang merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan meliputi kegiatan teknis oprasional program peningkatan penyelenggaraan dalam upaya pemberiaan pelayanan umum dan teknis kebersihan, pertamanan dan lampu penerangan jalanan umum, sarana, dan prasarana serta penyuluhan dan pengawasan sesuai norma, standar, prasedur, dan kriteria kebijakan umum daerah yang mengacu ada kebijakan nasional dan provinsi.
b. Bidang Teknik Kebersihan Kepala bidang teknik kebersihan yang merupakan unsur pembantu dan pelaksana pelayanan umum dan teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis manajemen persampahan dengan menyelenggarakan kegiatan pengaturan kebijakan dan strategi pengembangan teknis oprasional kebersihan dan pengelolaan sampah, dan limbah cair rumah tangga yang di arahkan oleh kepala dinas sesuai kebijakan umum daerah. c. Bidang Pertamanan dan LPJU Kepala Bidang Pertamanan dan LPJU yang merupakan unsur pembantu dan pelaksana pelayanan umum dan teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis manajemen persampahan dengan menyelenggarakan kegiatan pengenadalian dan pengawasan pembangnan taman, pemakaman, lampu penerangan jalan serta pembibitan dan penghijauan kota yang di arahkan oleh kepala dinas sesuai kebijakan umum daerah. 5. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda Kota Samarinda merupakan Kota yang menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai nilai strategis untuk keberadaan perdagangan, industri dan penyedia jasa. Oleh karena itu keberadaan Badan Lingkungan Hidup yang berada di Jalan Biola Nomor 1 Lantai IV Kota Samarinda sangatlah berguna untuk melakukan pengawasan dan perlidungan atas lingkungan hidup yang sehat bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di Kota Samarinda, sesuai dengan pertumbuhan industri dan perdagangan. Adapun tugas dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda sebagai berikut :
9
a.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pimpinan, dimana mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan dan perumusan perencanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya teknis operasional penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup yang meliputi urusan kesekretariatan, tata lingkungan, pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam serta penaatn hukum lingkungan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.
Bidang Tata Lingkungan Bidang tata lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dibidang penataan lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris dinas. Kepala bidang tata lingkungan merupakan unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan, pemberian pelayanan teknis manajemen dibidang penataan lingkungan dalam penyelenggaraan kegiatan sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda.
c.
Bidang Pengendalian Pencemaran Bidang Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dibidang pengendalian pencemaran dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Badan dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dalam pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup badan maupun dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar, dan prosedur yang berlaku. Kepala bidang pengendalian pencemaran merupakan unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan, pemberian pelayanan teknis manajemen pengendalian pencemaran dalam penyelenggaraan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda.
d.
Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) adalah unsur pelaksana teknis manajemen pengendalian kerusakan dan konservasi SDA yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Badan dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA dalam pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup badan maupun dengan SKSD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku. Kepala bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi SDA adalah unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, pelaksanaan, perumusan kebijakan, pemberian pelayanan teknis manajemen pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi SDA dalam penyelenggaraan kegiatan sesuai ruang lingkup tanggung jawab
10
dan kewenangannya yang diarahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda. e.
Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Kepala bidang penaatan hukum lingkungan adalah unsur pelaksana teknis manajemen perlindungan masyarakat yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Badan dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis dibidang Penataan Hukum Lingkungan dalam pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup badan maupun SPKD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar, dan prosedur yang berlaku. Kepala bidang penaatan hukum lingkungan adalah unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan, pemberian pelayanan teknis manajemen penataan hukum lingkungan dalam penyelenggaraan kegiatan sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda.
A.
Pembahasan
1. Pencemaran lingkungan dalam Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda di Kota Samarinda Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota Pencemaran lingkungan dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA) pada tahun 2008 telah melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah hasil tambang batu bara ke suangai yang mengalir kedalam Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda yang mengakibatkan ratusan ikan milik Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda dan karyawan Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda mati. Dalam kasus ini seharusnya bisa tidak terjadi jika pihak KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA) dalam membuang limbahnya dilakukan terlebih dahulu pengelolaan terhadap limbah yang akan mereka buang ke lingkungan sekitar wilayah pertambangan berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Pihak KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA) dalam hal ini seharusnya melakukan ganti rugi kepada pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dan karyawan Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu” dan pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau
11
mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Pihak KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA) yang karena telah melakukan perbuatan pencemaran lingkungan yang berakibat merugikan pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda dan karyawan Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” dan Pasal 103 Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Pihak Pemerintah Kota Samarinda dan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda seharusnya melakukan permintaan ganti rugi kepada KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA) karena telah melakukan pencemaran di Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 20098 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya “instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup” dan pihak Pemerintah Kota Samarinda dan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat melakukan pemaksaan kepada pihak KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA) untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang telah dilakukannya berdasarkan Pasal 82 ayat (1) yang isinya “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya”, tapi pada kenyataannya menurut Henri Fauli sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Umum, hal itu tidak pernah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Samarinda maupun Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda padahal mereka sangatlah berwenang dengan permasalahan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda yang dilakukan oleh pihak KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA). Dalam melakukan pengelolaan terhadap Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda yang dijadikan Hutan Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 178/HK-KS/2005 tentang Penetepan Beberapa Lokasi Hutan Kota Dalam Wilayah Kota Samarinda, maka dari itu Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dalam melakukan pengelolaan Kebun Raya Universitas
12
a. b. c. d. e.
a. b. c. d.
a. b. c. d.
Mulawarman Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda harus dilakukan dengan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang isinya pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tahapan kegiatan : Penyusunan rencana pengelolaan; Pemeliharaan; Perlidungan dan pengamanan; Pemanfaatan; dan Pemantauan dan evaluasi. Agar pengelolaan dapat di jalankan dengan lebih maksimal dan terencana. Adapun dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan yang harus dilakukan oleh Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang isinya Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi : Penetapan tujuan pengelolaan; Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang; Penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan Penetapan sistem monitoring dan evaluasi. Dalam melakukan pengelolaan Badan Pengelola Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda juga harus melakukan pemeliharaan agar Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dapat dimaksimalkan sesuai fungsinya sebagai Hutan Kota Samarinda berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang isinya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh. Perlindungan dan pengamanan Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda harus dilakukan oleh Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda agar keberadaan dan kondisi Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda tetap terjaga berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang isinya Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal. Dalam melakukan perlidungan dan pengamanan pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dapat melakukan suatu kegiatan berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang isinya Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya : Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan; Pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora; Pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan Pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.
Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda juga harus melakukan perlidungan dan pengamanan Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda dari perbuatan masyarakat berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan yang isinya Setiap orang dilarang : a. Membakar hutan kota; b. Merambah hutan kota;
13
c. Menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang; d. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan e. Mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.
a. b. c. d. e.
Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda jika dikelola dengan baik dan maksimal oleh Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda, maka Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dapat dimanfaatkan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang isinya Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan : Pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga; Penelitian dan pengembangan; Pendidikan; Pelestarian plasma nutfah; dan atau Budidaya hasil hutan bukan kayu. Dengan semua rencana dalam melakukan pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda maka Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda harus melakukan pemantauan agar semua pengelolaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan yang isinya Pemantauan dan evaluasi sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh. Pemantauan dan evaluasi dalam melakukan pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda tidak hanya dilakukan sekali saja melainkan terus menerus agar Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dapat berfungsi semaksimal sesuai dengan fungsinya sebagai Hutan Kota Samarinda berdasarkan pasal 28 ayat (3) yang isinya Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik. Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Muawarman Samarinda dalam melakukan pengelolaan menurut Henri Fauli sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Umum hanya melakukan pemupukan, penyulaman dan penanaman dalam melakukan pengelolaan terhadap Kebun Raya Universitas Muawarman Samarinda. Dalam melakukan pengelolaan kepada Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda, seharusnya Pemerintah Kota Samarinda dapat melakukan pengawasan yang di wakili oleh instansi Pemerintah Kota Samarinda yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda berdasarkan tapi pengawasan itu tidak dilakukan oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan karena menurut Hasyim Putra sebagai Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan Hutan Kota hal itu tidak dapat dilakukan karena ada pihak lain yang telah melakukan pengawasan tersebut yang Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda dan karena hal itu meraka tidak ingin ikut campur dalam pengawasn padahal dalam to poksi meraka pengawasan harus dijalankan.
14
2. Kendala dan upaya Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dalam pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda Dalam proses pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda masih adanya kendala di dalam pelaksanaannya, kendala-kendala tersebut antara lain : a. Kandang buaya yang jebol karena banjir bandang yang terjadi Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendri fauli sebagai Kepala Humas dan Umum, beliau mengatakan bahwa jebolnya kandang buaya itu akibat dari banjir bandang yang dialami di Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda. Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dalam mengatasi maslah jebolnya kadang buaya itu adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak Pemerintah Kota Samarinda untuk meminta dana agar pembangunan kandang buaya yang jebol itu dapat segera dilakukan. b. Buaya milik Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda lepas Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendri fauli sebagai Kepala Hubungan Masyarakat dan Umum, beliau mengatakan bahwa jebolnya kandang buaya ini menyebabkan buaya-buaya yang di miliki oleh pihak Badan Pengelola kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda lepas tapi untungnya buaya itu masih berkeliaran di sekitar Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dan tidak masuk ke daerah masyarakat sekitar. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda, melakukan penangkapan dengan hanya menggunakan tenaga dari pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda bukan tenaga dari pihak luar. c. Kurangnya tenaga kerja dalam melakukan Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Kota Samarinda yang di wakili oleh hendri fauli sebagai Kepala Hubungan Masyarakat dan Umum menjelaskan bahwa dalam Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda masih mengalami kekurangan pekerja dalam Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda, pekerja yang dimiliki oleh pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda hanya dua puluh delapan (28) orang yang melakukan Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman yang Kebun Raya Universitas Mulawarman sendiri memiliki luas wilayah 300 hektar. Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman adalah hanya bisa memanfaatkan secara maksimal 28 orang dimana 20 orang yang dipekerjakan di zona pariwisata dan Hutan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda sedangkan 8 orangnya di pekerjakan untuk melakukan pemupukan terhadap pohon-pohon dan bibit pohon di Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda. d. Kurangnya biaya dalam melakukan Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dalam melakukan Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda mengalami kekurangan dana dalam melakukan Pengelolaan Kebun Raya Universitas
15
Mulawarman Samarinda dikarenakan begitu luasnya wilayah Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dan kurangnya pendapatan yang di dapat oleh Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dalam mengatasi kekurangan dana tersebut adalah dengan mengajukan dana kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan Pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda, melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Pariwisata Kota Samarinda untuk mempromosikan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda ke pihak ke 3 (tiga) dan melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam mendapatkan pemasokan keuangan. e. Tidak ada ganti rugi akibat pencemaran yang dilakukan oleh pihak KSU PUMMA Menurut Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda pencemaran terjadi pada tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak KSU PUMMA dengan melakukan pembuangan limbah ke sungai yang mengalir ke dalam Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda yang mengakibatkan banyak ikan-ikan yang dimiliki oleh oleh pihak anggota dan Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda mati. Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dengan mengajukan permasalahan ini kepada pihak Pemerintah Kota Samarinda agar pihak Pemerintah Kota Samarinda melakukan pemulihan lingkungan dan meminta ganti rugi kepada pihak KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA) dengan mengajukan surat ganti rugi dengan Nomor 236/h174/UPT-KRUS/TU/2008 tapi pada kenyataan sampai dengan tahun 2012 dari pihak Pemerintah Kota Samarinda atau pun pihak KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA) tidak melakukan apa yang diminta oleh pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda. f.
Pelanggaran perbatasan, kerusakan pagar pembatas dan kerusakan anak-anakan pohon yang dilakukan PT Citra Harita Mineral Hasil wawancara dengan Hendri Fauli sebagai Kepala Hubungan Masyarakat dan Umum, beliau mengatakan bahwa pihak PT Citra Harita Mineral telah melakukan Pelanggaran perbatasan, kerusakan pagar pembatas dan kerusakan anak-anakan pohon yang dilakuka pada tahun 2007 hal ini bisa terjadi karena pada saat itu pihak PT Citra Harita Mineral melakukan pembuatan topografi dan poligon di areal Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda. Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dengan mengajukan surat keberatan oleh pihak Rektor Universitas Mulawarman Samarinda dengan Nomor 1246/H17/DT/2007 kepada pihak PT Citra Harita Mineral dan pelaporan masalah ini kepada pihak Kepolisian Kota Samarinda yang pada akhirnya pihak PT Citra Harita Mineral melakukan ganti rugi kepada pihak Badan pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dengan melalui mediasi di Ruang Unit III Satuan Intelkam Poltabes Samarinda.
g. Tidak adanya bantuan Pemrintah Kota Samarinda dan Badan Lingkungan Kota Samarinda dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang dilakukan oelh pihak KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA) Hasil wawancara dengan Hendri Fauli sebagai Kepala Hubungan Masyarakat dan Umum, beliau mengatakan bahwa Pemerintah Kota Samarinda dan Badan Lingkungan Kota Samarinda dalam hal pencemaran lingkungan tidak berbuat apa-
16
apa dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang dilakakukan oleh pihak KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA) terhadap Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda. Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda hanya bisa membiarkan air yang telah tercemar tersebut tetap tercemar karena tidak mempunyai dana untuk melakukan pemulihan lingkungan.
Kesimpulan Pencemaran yang terjadi di Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda yang dilakukan oleh pihak KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA) telah mengakibatkan ikan yang dimilikin oleh pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dan karyawan Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda yang berada di kolam mati, pencemaran yang dilakukan oleh pihak KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA) telah melanggar Pasal 103 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” dan Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dalam melakukan pengelolaan Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda hanya melakukan pemberian pupuk kepada tanaman, penyulaman dan penanaman. Saran Segera dilakukan pemulihan lingkungan dan ganti rugi akibat pencemaran yang dilakukan oleh pihak KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA), Pemerintah Kota Samarinda dan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda harus membantu pihak Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dalam hal pemulihan lingkungan akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA), Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda harus melaksanakan pengawasan yang lebih baik lagi terhadap Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda dan Badan Pengelola Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda harus melakukan pengelolaan terhadap Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. DAFTAR PUSTAKA A. Literatur Cony, R. Semiawan, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Grasindo, Jakarta. Erwin, Muhammad, 2009, Hukum Lingkungan - Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung. Khakim, Abdul, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
17
Makarao, Muhammad Taufik, 2006, Aspek-aspek Hukum Lingkungan, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta. Salim, 2008, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta. Soemartono, Gatot P, 2004, Hukum Lingkungan Indonesia, Grafika, Jakarta Supriadi, 2010, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140). Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119).
18
