TANGGUNG JAWAB PT. SAGATRADE MURNI KOTA SAMARINDA TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA (Studi Kasus Kecelakaan Kerja Atas Nama Nurrohim Karyawan PT. Sagatrade Murni) Rina Fernanda Handayani
[email protected] Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Abstrak Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya, maka tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya. Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Permasalahan yang diteliti adalah tentang tanggung jawab PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda terhadap karyawan atas nama Nurrohim yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan kendala yang dihadapi oleh tenaga kerja atas nama Nurrohim untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja akibat dari kecelakaan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian kepustakaan. Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dalam bentuk deskripsi kalimat yang terartur, sistematis dan logis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Saudara Nurrohim berhak untuk mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda telah melakukan tanggung jawabnya walaupun tidak sepenuhnya. Kendala yang dihadapi oleh Saudara Nurrohim dalam mendapatkan haknya adalah penerapan Pasal 9 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta kebijakan dari perusahaan yang tidak mau mengajukan klaim biaya rehabilitasi kepada PT. Jamsostek Cabang Samarinda. Perusahaan harusnya lebih memperhatikan dan mengurus hak-hak dari tenaga kerjanya serta tidak membuat kebijakan yang dapat merugikan tenaga kerja untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Serta pihak perusahaan dan tenaga kerja dapat mengambil jalan tengah yaitu dengan cara bernegosiasi dalam mengatasi hal ini sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
Kata Kunci : Kecelakaan Kerja, Biaya Rehabilitasi, PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda
Pendahuluan Pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap penanganan kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting dan wajib dilaksanakan, karena hal ini menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan dari tenaga kerja tersebut. Bukan saja hanya sekedar tanggung jawab tetapi juga sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kepentingan dan hak dari tenaga kerja. Dengan adanya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), tenaga kerja bisa mendapatkan haknya, yaitu dapat memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Penanganan kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja oleh perusahaan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam artian perusahaan tersebut terlambat atau lalai dalam mengajukan klaim, bahkan ada yang tidak sama sekali mengajukan klaim ke PT. Jamsostek, masih banyak ditemui perusahaan-perusahaan yang lalai menangani hal ini sehingga mengakibatkan hilangnya hak dari tenaga kerja untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Kendala yang sering dihadapi oleh tenaga kerja untuk mendapatkan haknya biasanya adalah rendahnya pengetahuan dan tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri dalam melaporkan serta mengajukan klaim untuk memproses hak dari tenaga kerja agar mendapatkan sebuah jaminan sosial. Ketika sebuah perusahaan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya seperti yang diamanatkan dalam undang-undang dan tenaga kerja juga kehilangan haknya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, maka hal ini menciptakan suatu problematika hukum karena tidak adanya hubungan harmonisasi antara pengusaha dan tenaga kerja. Permasalahan yang diteliti adalah tentang tanggung jawab PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda terhadap karyawan atas nama Nurrohim yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan
kendala yang dihadapi oleh tenaga kerja atas nama Nurrohim untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja akibat dari kecelakaan kerja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda terhadap tenaga kerja atas nama Nurrohim yang mengalami kecelakaan kerja dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh tenaga kerja atas nama Nurrohim dalam mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja akibat dari kecelakaan kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian kepustakaan. Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dalam bentuk deskripsi kalimat yang teratur, sistematis dan logis.
Pembahasan PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda telah melaksanakan tanggung jawab hukumnya kepada Saudara Nurrohim sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 agar Saudara Nurrohim mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja yang sudah menjadi haknya dari PT. Jamsostek, yaitu a) Biaya pengangkutan; Biaya pengangkutan merupakan biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja menuju rumah sakit dan atau rumahnya agar mendapat penanganan segera, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan. Kecelakaan yang dialami oleh Saudara Nurrohim terjadi pada saat perjalanan pulang dari kantor sehabis bekerja menuju rumahnya, oleh karena itu kecelakaan berada di luar jam kerja dan yang menolong Saudara Nurrohim pada saat itu adalah pengendara-pengendara motor dan mobil yang berada pada saat kejadian kecelakaan terjadi, lalu pengendara mobil tersebut segera
membawa Saudara Nurrohim ke Rumah Sakit Islam Samarinda untuk segera mendapatkan pertolongan. Pada keesokan harinya PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda segera melaporkan dan mengklaim kecelakaan yang terjadi pada Saudara Nurrohim tersebut kepada PT. Jamsostek Cabang Samarinda sehingga Saudara Nurrohim mendapatkan penggantian biaya pengangkutan. b) Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan; Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan merupakan biaya check up , obatobatan, serta perawatan akomodasi (rawat inap dan rawat jalan) pada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Menurut surat keterangan dokter Rumah Sakit Islam Samarinda, Saudara Nurrohim memerlukan istirahat sakit/bebas dari kerja selama 14 hari terhitung dari tanggal 2 April 2011 sampai dengan 15 April 2011, dan PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda menanggung terlebih dahulu segala biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan Saudara Nurrohim, setelah itu lalu PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda segera mengklaim kepada PT. Jamsostek Cabang Samarinda. c) Santunan berupa uang yang meliputi santunan sementara tidak mampu bekerja; Santunan berupa uang yang meliputi santunan sementara tidak mampu bekerja merupakan santunan berupa uang yang diberikan kepada tenaga kerja yang untuk sementara waktu tidak dapat bekerja dikarenakan kondisi fisiknya tidak mampu untuk melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya yang mana hal tersebut diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang dialaminya. Pembayaran santunan ini pada prinsipnya diberikan secara berkala dengan maksud agar tenaga kerja atau keluarganya dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya sampai tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut dapat bekerja kembali seperti biasanya. Selain pembayaran santunan secara berkala, dapat juga diberikan sekaligus, hal ini dimaksudkan untuk mendorong ke arah kegiatan yang bersifat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Dalam hal ini Saudara Nurrohim juga mendapatkan santunan berupa uang karena untuk sementara waktu Saudara Nurrohim tidak mampu bekerja dikarenakan akibat dari kecelakaan yang dialaminya menyebabkan patah tulang pada kaki sebelah kiri dan harus segera dioperasi untuk
pemasangan berupa alat bantu (orthese) yaitu pen. PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda telah mengurusnya kepada PT. Jamsostek Cabang Samarinda sehingga Saudara Nurrohim mendapatkan haknya yaitu santunan berupa uang yang meliputi santunan sementara tidak mampu bekerja. d) Biaya rehabilitasi; Biaya rehabilitasi merupakan biaya berupa alat bantu
(orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota tubuhnya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Kecelakaan yang menimpa Saudara Nurrohim mengakibatkan patah tulang kaki sebelah kiri dan harus segera diambil tindakan operasi pemasangan alat bantu (orthese) yaitu pen untuk menyambung tulang kaki kirinya yang patah akibat dari kecelakaan, dan PT. Sagatrade Murni telah melaksanakan tanggung jawabnya yaitu
dengan mengklaim kepada PT. Jamsostek Cabang Samarinda sehingga
Saudara Nurrohim mendapatkan haknya atas biaya pemasangan alat bantu (orthese) pen pada kaki kirinya. Setelah 15 bulan kemudian Saudara Nurrohim diharuskan untuk operasi melepas alat bantu (orthese) yaitu pen, yang mana biaya operasi tersebut tidak ditanggung oleh PT. Jamsostek Cabang Samarinda karena perusahaan tidak mengajukan klaim biaya rehabilitasi sehingga mengakibatkan Saudara Nurrohim harus membayar sendiri biaya operasinya yaitu sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Namun terdapat tanggung jawab hukum lainnya yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan, yaitu dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan PT. Jamsostek pada saat Saudara Nurrohin telah dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawatnya. Kendala yang dihadapi oleh tenaga kerja atas nama Nurrohim untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja akibat dari kecelakaan kerja adalah penerapan Pasal 9 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Penerapan pasal dalam suatu regulasi yang mengatur merupakan kendala utama bagi Saudara Nurrohim untuk mendapatkan haknya sebagai tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992. Dimana dalam penerapan Pasal 9 huruf c tersebut tidak sesuai dengan aturan yang mengatur, biaya rehabilitasi yang semestinya didapat oleh Saudara Nurrohim ternyata tidak ia dapatkan dikarenakan PT. Sagatrade Murni yang tidak menjalankan tanggung jawab hukumnya yaitu perusahaan tidak mengklaim kepada PT. Jamsostek Cabang Samarinda mengenai biaya operasi pelepasan alat bantu (orthese) pen. Seharusnya perusahaan lebih memperhatikan hak-hak dari tenaga kerjanya agar tidak menimbulkan kerugian seperti yang diderita Saudara Nurrohim yang harus menanggung sendiri biaya operasi pelepasan alat bantu
(orthese) pen pada tulang kaki kirinya yang patah akibat kecelakaan yang dialaminya. Lebih lanjutnya lagi regulasi yang mengatur secara teknis mengenai hak-hak dari tenaga kerja peserta Jamsostek dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam pasal tersebut pada poin c juga disebutkan mengenai hak dari tenaga kerja peserta Jamsostek yang anggota badannya tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk mendapatkan biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese), yang mana biaya rehabilitasi ini merupakan hak dari Saudara Nurrohim yang tidak diperhatikan oleh PT. Sagatrade Murni. Sehingga hal inilah yang menjadi kendala utama bagi Saudara Nurrohim untuk mendapatkan haknya, walaupun telah disebutkan mengenai kewajiban perusahaan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyebutkan bahwa “Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya”. Kendala kedua yang dihadapi oleh Saudara Nurrohim adalah kebijakan perusahaan yang tidak mau mengajukan klaim biaya rehabilitasi kepada PT. Jamsostek Cabang Samarinda. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Saudara Nurrohim, Saudara Nurrohim mengatakan kendala yang dialaminya adalah kebijakan perusahaan yang tidak mau mengajukan klaim biaya rehabilitasi kepada PT.
Jamsostek Cabang Samarinda. Saudara Nurrohim telah meminta kepada pihak perusahaan untuk mengajukan klaim biaya rehabilitasi kepada PT. Jamsostek Cabang Samarinda, namun perusahaan tidak mau mengajukan klaim yang menurut staf HRD PT. Sagatrade Murni dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa alasan perusahaan tidak sepenuhnya mengajukan klaim pada biaya rehabilitasi kepada PT. Jamsostek adalah karena perusahaan telah mengurus biaya rehabilitasi berupa biaya operasi pemasangan alat bantu (orthese) yaitu pen pada tulang kaki kiri Saudara Nurrohim yang patah, dan juga perusahaan telah memberikan bantuan dana lain di luar biaya tanggungan PT. Jamsostek yaitu sebesar Rp 8.000.000,00. (delapan juta rupiah) Biaya operasi pelepasan alat bantu (orthese) pen pada Saudara Nurrohim adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan perusahaan telah memberikan bantuan dana lain di luar biaya tanggungan PT. Jamsostek yaitu sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) jadi Saudara Nurrohim harus menanggung sendiri sisanya biaya tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
Penutup Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh Saudara Nurrohim, PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda telah melaksanakan tanggung jawab hukumnya yaitu dengan segera mengklaim kepada PT. Jamsostek Cabang Samarinda atas kecelakaan tersebut sehingga Saudara Nurrohim mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berupa biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan, biaya rehabilitasi dan santunan berupa uang yaitu santunan sementara tidak mampu bekerja sesuai dengan hak dari tenaga kerja yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Akan tetapi pada saat operasi pelepasan alat bantu (orthese)
pen pada tulang kaki kiri Saudara
Nurrohim yang patah, perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya yaitu dengan tidak mengajukan klaim atas biaya tersebut, yang mana operasi pelepasan alat bantu
(orthese) pen ini termasuk dalam biaya rehabilitasi, dan juga perusahaan yang tidak segera melaporkan kepada PT. Jamsostek Cabang Samarinda mengenai keadaan Saudara Nurrohim yang setelah operasi pemasangan alat bantu (orthese) pen dan menjalani perawatan di Rumah Sakit dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawatnya. Kendala yang dihadapi oleh Saudara Nurrohim untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja akibat dari kecelakaan kerja adalah penerapan Pasal 9 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang tidak diperhatikan oleh PT. Sagatrade Muni, dimana perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya yaitu tidak mengklaim kepada PT. Jamsostek Cabang Samarinda mengenai biaya operasi pelepasan alat bantu (orthese) pen Saudara Nurrohim yang tulang kaki kirinya patah akibat kecelakaan, yang mana hal ini juga termasuk dalam biaya rehabilitasi. Lalu kendala yang kedua adalah kebijakan perusahaan yang tidak mau mengajukan klaim biaya rehabilitasi kepada PT. Jamsostek Cabang Samarinda, Saudara Nurrohim telah meminta kepada pihak perusahaan untuk mengajukan klaim biaya rehabilitasi kepada PT. Jamsostek Cabang Samarinda, namun perusahaan tidak mau mengajukan klaim yang menurut staf HRD PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda mengatakan bahwa alasan perusahaan tidak sepenuhnya mengajukan klaim pada biaya rehabilitasi kepada PT. Jamsostek adalah karena perusahaan telah mengurus biaya rehabilitasi berupa biaya operasi pemasangan alat bantu (orthese) yaitu pen pada tulang kaki kiri Saudara Nurrohim yang patah, dan juga perusahaan telah memberikan bantuan dana lain di luar biaya tanggungan PT. Jamsostek. Sehingga dari kebijakan perusahaan yang tidak mau mengajukan klaim ini mengakibatkan Saudara Nurrohim harus membayar sendiri operasi pelepasan alat bantu (orthese) pen pada kaki kirinya. Saran dari penelitian ini adalah seharusnya perusahaan lebih aktif dalam melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara yaitu PT. Jamsostek
setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia, dan juga perusahaan harus lebih memperhatikan dan mengurus hak-hak dari tenaga kerjanya agar tidak merugikan tenaga kerja tersebut. Dan juga seharusnya perusahaan tidak membuat kebijakan yang dapat merugikan tenaga kerja untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Tenaga Kerja yang tidak mendapatkan hak-haknya juga dapat meminta bantuan kepada Serikat Kerja karena peran Serikat Kerja adalah bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Lalu diperlukan juga adanya sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja mengenai tempat pengaduan bagi tenaga kerja yang merasa haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan. Serta pihak perusahaan dan tenaga kerja dapat mengambil jalan tengah yaitu dengan cara bernegosiasi dalam mengatasi hal ini sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
Daftar Pustaka A. Buku Amiruddin, Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Asikin, Zainal, Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, 2006, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali, Jakarta. Djumialdji, F.X, 1997, Perjanjian Kerja, Bumi Aksara, Jakarta. G., Kartasapoetra, Rience Indraningsih, 1982, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Cet. 1, Armico, Bandung. Husni, Lalu, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Persada, Cetakan Keempat, Jakarta.
PT. Raja Grafindo
Kertonegoro, Sentanoe, 1999, Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartid) dan Pemerintah (Tripartid), YKTKI, Jakarta. Khakim, Abdul, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Prinst, Darwin, 1994, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan hak-haknya), Citra Aditya Bakti, Bandung. Sapoetra, G. Karta, RG. Widianingsih. 1982, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Armico, Bandung. Sastrohadiwiryo, B. Siswanto, 2003, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi Dan Operasional, Bumi Aksara, Jakarta. Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PREES, Jakarta. Soepomo, Iman, 1985, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta. Syarifin, Pipin, 1999, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung. Toha, Haili, Pramono, 1987, Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh, Cet. 1, Bina Aksara, Jakarta. Wahab, Agisfian, Zainal Asikin, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, 1993, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet. 5, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Wijayati, Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
1993
Tentang
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER12/MEN/VI/2007 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
C. Dokumen Hukum, Hasil Penelitian, Skripsi dan Tesis Arabia, 2012, Analisis Terhadap Pembayaran Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Pada PT.
Jamsostek (Persero) Cabang Samarinda (Studi Kasus Kecelakaan Kerja Atas Nama Mustangin Arifin Karyawan PT. Kharisma Rancangadi Pratama), Skripsi, Fakultas Kukum, Universitas Mulawarman, Samarinda. Geafrianza, 2011, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Melalui
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) pada PT. Anugrah Bara Kaltim di Kutai Kartanegara, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda. Jupenris Sidauruk, 2009, Kajian Hukum Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Atas Kecelakaan Kerja Di PT. Indonesia Asahan Aluminium (Studi pada PT. Indonesia Asahan Aluminium, Kuala Tanjung, Batubara), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
D. Artikel Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet, dan Makalah Seminar Artikel berjudul “Prospek Dan Tantangan Terhadap Peran Jamsostek Dalam Melindungi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja”, www.Hukum online.com, diakses tanggal 20 Desember 2012. Artikel
berjudul “Sekilas Mengenal Kecelakaan Kerja”, http://www.smallcrab.com/kesehatan/667-sekilas-mengenal-kecelakaan-kerja, diakses tanggal 6 Februari 2013.
Artikel
berjudul “Pengertian Hukum Menurut Para http://statushukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html, tanggal 20 Desember 2012.
Artikel
berjudul “Pengertian, Unsur, Ciri, Sifat, Fungsi dan Tujuan Hukum”, http://bahankuliahnyaryo.blogspot.com/2010/01/pengertian-unsur-ciri-sifatfungsi-dan.html, diakses tanggal 23 Desember 2012.
Ahli”, diakses
Artikel berjudul “Definisi Hukum Perburuhan Menurut Pendapat Para Ahli Hukum”, http://fourseasonnews.blogspot.com/2012/04/definisi-hukum-perburuhanmenurut.html, diakses tanggal 22 Desember 2012. Artikel
berjudul “Materi Hukum Tenaga Kerja”, http://situsaku.blogspot.com/2012/01/materi-hukum-tenaga-kerja.html, diakses tanggal 22 Desember 2012.
Artikel berjudul “Konsep Dasar Hubungan Industrial”, http://id.shvoong.com/socialsciences/2005328-kosep-dasar-hubungan-industrial/, diakses tanggal 24 Desember 2012. Artikel
berjudul “Pengertian Tanggung Jawab”, http://zaysscremeemo.blogspot.com/2012/06/pengertian-tanggungjawab.html, diakses tanggal 15 Januari 2013.
Artikel
berjudul “Pengertian Dan Definisi Perusahaan”, http://carapedia.com/pengertian_definisi_perusahaan_info2035.html, diakses tanggal 15 Januari 2013.
Artikel berjudul “Perusahaan”, http://sandiagam.blogspot.com/2012/05/perusahaan.html, diakses tanggal 15 Januari 2013. Artikel berjudul “Perusahaan”, http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan, diakses tanggal 15 Januari 2013 Pukul 08.31 Wita. Artikel
berjudul “Mengenal Ilmu Rehabilitasi Medik”, http://redboxmedicalplus.wordpress.com/2012/09/24/mengenal-ilmu-rehabilitasimedik/, diakses tanggal 24 Januari 2013 Pukul 19.30 Wita.
Artikel berjudul “Rehabilitasi Medik”, http://rssm.iwarp.com/rehab.htm, diakses tanggal 24 Januari 2013 Pukul 19.31 Wita. Artikel
berjudul “Pengertian Tanggung Jawab Hukum”, http://criminalist.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjourna l%2Fitem, diakses tanggal 8 Februari 2013 Pukul 01.45 Wita.
