PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

i

ii

PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA 2017

iii

KATA PENGANTAR Disiplin hukum memiliki pembeda dengan disiplin ilmu lain (differentia specifica), baik dari sisi batasan (definiendum), objek maupun metode kajiannya. Meskipun demikian, mudah ditemukan pandangan-pandangan yang berbeda, terutama cara menemukan kebenaran melalui penelitian. Perbedaan-perbedaan yang cukup prinsip dari sisi akademis di antaranya pada pertanyaan, apakah penelitian hukum harus memiliki metode tersendiri. Di lain pihak, memandang hukum sebagai bagian dari ilmu sosial sehingga metode keilmuan yang digunakan perlu dipersamakan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Perbedaan ini mungkin juga ada benarnya, oleh karena masing-masing memiliki alasan ilmiah. Pemahaman terhadap penelitian hukum terbebas dari analisir-anasir non-yuridis dimaksudkan sebagai upaya menempatkan hukum pada porsi mekanis sebagai produk yang telah selesai. Pada umumnya,para ahli hukum sepakat bahwa hukumtidak bebas dari pengaruh-pengaruh gejala sosial

seperti

layaknya

tercermin

pada

sesi

perdebatan-perdebatan

pembentukan maupun mencabutannya. Bukti ketidakberdayaan hukum menghadapi peristiwa-peristiwanya sendiri maupun peristiwa sosial merupakan pesan cukup jelas bahwa hukum bukanlah sekumpulan teks hasil pekerjaan-pekerjaan legislator tetapi harus diuji keberlakuannya di tengah masyarakat di antaranya dengan kegiatan penelitian.

Dari

perspektif

tersebut,

pedoman

penulisan

Skripsi

bagi

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini merupakan upaya „provokasi‟ bagi peneliti pemula untuk menemukan kebenaran sesungguhnya dari hukum, baik hukum bentukan negara maupun yang terlahir bersama praktek-praktek hubungan subyek hukum. Pedoman

ini

tentunya

bukanlah

karya

sempurna

di

tengah

berkembangnya ilmu pengetahuan, untuk itu kritik konstruktif akan cukup membantu bagi perbaikan ke depan. Samarinda, 10 Januari 2017

Tim Penyusun

iv

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenannya sehingga Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman telah dirampungkan oleh Tim Penyusun. Penyusunan buku petunjuk ini merupakan bagian dari ikhtiar dari berbagai pihak dalam meningkatkan standard kualitas komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah berkualitas salah satunya ditentukan oleh kegiatan penelitian dapat mensejajarkan kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan universitas-universitas lainnya. Akhirnya, atas nama pimpinan fakultas, saya mengucapkan terimakasih atas kerja tim yang telah menghasilkan pedoman ini semoga dapat berguna bagi mahasiswa dan staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Samarinda, 10 Januari 2017

Ivan Zairani Lisi, SH.,S.Sos.,M.Hum

v

TIM PENYUSUN Pengarah Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Penanggung jawab Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Ketua Dr. Muhamad Muhdar,SH.M.Hum Sekretaris Rika Erawaty, SH.,MH Anggota Dr. La Sina,SH.M.Hum Dr. Rosmini,SH.MH Erna Susanti, SH.,MH. Poppilea Erwinta, SH.,MH. Herdiansyah Hamzah, SH.,LL.M. Haris Retno Susmiati, SH.M.H Deny Slamet Pribadi,SH.MH.

vi

DAFTAR ISI Halaman Judul ..........................................................................

ii

Kata Pengantar ..........................................................................

iii

Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ....

iv

Tim Penyusun ............................................................................

v

Daftar Isi ...................................................................................

vi

Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 09/LL/2017 te ntang Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ................................

1

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 09/LL/2017 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ................................

3

BAB I. PENDAHULUAN ..............................................................

3

A. Pengantar ........................................................................

3

B. Persayaratan dan Komunikasi Ilmiah ................................

4

C. Tujuan ..............................................................................

6

D. Tahapan Penyelesaian Tugas Akhir ...................................

6

BAB II STRUKTUR NASKAH DESAIN RISET, LAPORAN PENELITIAN, DAN METODE PENELITIAN.......................

9

A. Struktur Naskah ...............................................................

9

B. Metode Penelitian ..............................................................

20

BAB III KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA ..................................

28

A. Kutipan .............................................................................

28

B. Penulisan Daftar Pustaka..................................................

32

BAB IV. MEKANISME DAN STANDAR PENGELOLAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA ......................................................

39

A. Mekanisme Penilaian Judul ..............................................

39

B. Mekanisme Penentuan Pembimbing .................................

41

C. Mekanisme Penetapan Pembimbing ..................................

42

D. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Desain Riset .

44

vii

E. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian .........................................................................

49

F. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Akhir.............

55

BAB V TATA CARA PENULISAN..................................................

61

A. Bahasa..............................................................................

61

B. Ukuran Kertas dan Margin................................................

61

C. Pengetikan ........................................................................

61

D. Pengaturan Bab ................................................................

61

E. Nomor Halaman ................................................................

61

F. Halaman Sampul Luar Desain Riset ..................................

62

G. Halaman Persetujuan Desain Riset ...................................

64

H. Halaman Sampul Luar Laporan Hasil Penelitian ...............

66

I. Halaman Persetujuan Laporan Hasil Penelitian .................

68

J. Halaman Sampul Luar Skripsi...........................................

70

K. Halaman Persetujuan Skripsi ............................................

72

L. Halaman Pengesahan Skripsi ............................................

74

M. Halaman Persetujuan Jurnal Ilmiah .................................

76

BAB VI. PENUTUP......................................................................

78

1

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119 Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144 Laman : http ://www.fhunmul.ac.id, Surel :[email protected]

*

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 09/LL/2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN, Menimbang : a.

b.

c. Mengingat : 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

bahwa tugas akhir mahasiswa (skripsi) merupakan bagian dari sistem kurikulum penyelenggaraan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; bahwa untuk memberikan panduan kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi, maka perlu disusun pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ilmu Hukum jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

2

8. 9. 10. 11.

12. 13.

14.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman; Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman; Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Univeritas Mulawarman; Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 980/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3/DT/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 02/KR/2015 tentang Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN KESATU

: Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini. KEDUA : Pedoman penyusunan skripsi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang pada saat Keputusan ini berlaku belum memiliki Surat Persetujuan Judul dan Pembimbing. KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 13 Januari 2017. KEEMPAT : Bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 10 Januari 2017 DEKAN FAKULTAS HUKUM,

IVAN ZAIRANI LISI NIP 19750123 200312 1 002 Tembusan disampaikan kepada Yth : Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan).

3

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 09/LL/2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN PEDOMAN PENYUSUNAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN BAB I PENDAHULUAN A. Pengantar Sebagai ilmu, disiplin ilmu hukum memiliki pembeda dengan disiplin ilmu lain (differentia specifica), baik dari sisi batasan (definiendum), objek maupun metode kajiannya. Ilmu hukum merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum oleh karena memiliki kaitan dengan bidang ilmu lain seperti politik hukum (menerapkan nilai), dan filsafat hukum (merumuskan nilai). Dalam diskursus filsafat, terdapat tiga aspek penting yang selalu muncul dalam pengkajian suatu objek. Ketiga aspek itu adalah kajian dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Demikian juga mengenai ilmu hukum, ketiga aspek tersebut dapat menuntun dalam memahami kedudukan keilmuan hukum dengan tepat. Secara ontologis, disiplin ilmu hukum terfokus pada satu pertanyaan pokok, yakni tentang apa hakekat hukum. Penelitian hukum erat kaitannya dengan dari sisi epistimologi. Penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan pemecahan atas isu hukum tertentu merupakan rangkaian proses bekerja seseorang (proses berpikir) dalam hal untuk menarik kesimpulan tertentu. Dalam proses penelitian hukum dibutuhkan kegiatan penalaran hukum (legal reasoning)

yang

direpsentasikan oleh kegiatan analisis atas suatu fakta atau peristiwa tertentu dalam sudut pandang hukum. Peneliti hukum akan melakukan berbagai kegiatan yang dimaknai sebagai proses untuk menarik suatu kesimpulan salah satunya melalui kegiatan penalaran hukum. Kegiatan penalaran hukum dapat

dilakukan

argumentasi).

melalui

interpretasi,

konstruksi

hukum

(metode

4

Aspek aksiologi harus memiliki koherensi dengan aspek ontologis dan aspek epistemologi. Merumuskan tujuan dari sisi keilmuan hukum tidak terlepas dari pembahasan mengenai tujuan hukum itu sendiri. Penelitian yang mempromosikan keadilan, melahirkan manfaat bagi umat manusia, dan memberikan kejelasan norma-norma dalam kehidupan sosial merupakan penelitian yang baik. B. Persyaratan dan Komunikasi Ilmiah Penelitian hukum sebagai media komunikasi ilmiah dengan persyaratan tertentu. Kekhasan penelitian-penelitian di bidang hukum terletak pada kemampuan

mengidentifikasi

isu

hukum,

termasuk

kemampuan

mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mengaplikasikannya pada permasalahan-permasalahan berdasarkan faktafakta yang ditemukan.1 Penulisan isu-isu hukum dalam bentuk pertanyaanpertanyaan hukum

tertentu

menunjukan

yang

dikombinasikan

adanya

dengan

permasalahan

ketentuan-ketentuan

hukum.2

Bagi

pengacara,

kemampuan menulis merupakan syarat menjadi pengacara yang baik, disamping kemampuan memahami hukum (To be a good lawyer, you must be a good writer. And to be a good legal writer, you have both a good understanding of law and a good grasp of principles of writing). Lain hanya bagi Penstudi hukum,

kemampuan

yang

dibutuhkan

tidak

hanya

terbatas

pada

pengetahuan menulis tentang adanya norma, tetapi harus sampai pada kemampuan menganalisisnya. Dalam kaitannya itu, Wendel menggambarkan: The key “doing well” in law school is doing well on law school exams. Key to doing well on law school exams is clear and effective legal writing. The key to clear and effective legal writing is clear and effective legal analysis.3 Kerapkali, kita menemukan kesulitan calon peneliti tidak mampu mendesain rencana penelitian dengan baik. Bahkan, pada batasan tertentu kita juga menemukan kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dengan alasan tidak memahami Mata Kuliah Metode Penelitian, tetapi kesulitan sesungguhnya terletak pada kemampuan memahami mata kuliah yang pernah diajarkan atau meminjam istilah Wendel, tidak cukup baik dan efektif memiliki kemampuan melakukan analisis hukum.

1 2 3

Helene S. Sapo, Merilyn R. Walter, and Elizabeth Fajans, 2008, Writing and Analysis in the Law, New York: Thomson-Foundation Press, hlm. 3 Ibid, hlm. 56 Peter T. Wendel, 2009, Decontructing Legal Analysis, New York: Aspen Publishers, hlm. 1

5

Di samping, persyaratan kemampuan menulis dan pengetahuan hukum, calon peneliti dipersyaratkan memahami hal-hal teknis sebelum menyusun rancangan penelitian. Kountur mengemukakan bahwa terdapat syarat sebagai evaluasi teknis dalam perencanaan penelitian yaitu:4 1. Menarik Bahwa topik penelitian yang akan diajukan menarik bagi si pengusul. Jika menarik maka akan termotivasi untuk melakukan penelitian

dan

diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang terbaik. 2. Bermanfaat Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang berarti terutama terhadap ilmu pengetahuan, peningkatan perlindungan hukum bagi manusia. 3. Hal yang baru Penelitian diharapkan mengahasilkan sesuatu yang baru dan bukan pengulangan dari penelitian terdahulu. 4. Dapat dilaksanakan Sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan terhadap

permasalahan

dapat

terlaksana

dengan

baik.

Beberapa

pertanyaan penting dipahami adalah: a. Apakah saya memiliki kemampuan akademis dan keahlian untuk meneliti permasalahan yang diajukan? b. Apakah data yang diperlukan tersedia dan dapat diperoleh? c. Apakah waktu saya tersedia untuk melakukan penelitian? d. Apakah cukup dana untuk mendukung penelitian? 5. Tidak melanggar etika Beberapa hal yang menyangkut etika dalam penelitian yang perlu diperhatikan: a. Informed consent Orang

yang

merupakan

objek

penelitian

berhak

mengetahui

selengkap-lengkapnya prosedur yang akan dilakukan, resiko yang akan dihadapi, dan apa yang diharap darinya. b. Invasion of privacy

4

Ronny Kountur, 2004, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, PPM, Jakarta, hlm. 42-44.

6

Dilarang melakukan penelitian dengan cara sembunyi-sembunyi, misalnya

dengan

menggunakan

kamera

atau

cara-cara

lain

menyangkut kerahasiaan seseorang. c. Confidentiality Informasi harus dirahasiakan kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan. d. Deception Partisipan dalam penelitian tidak boleh dibohongi atau ditipu dan harus diberikan penjelasan maksud dari penelitian. e. Protection against stress, harm, or danger Peneliti harus menjamin bahwa penelitian yang ia akukan tidak membahayakan harkat hidup partisipan. Partisipan harus mendapat perlindungan terhadap stress dan hal-hal yang membahayakan martabatnya f. Knowledge of outcome Partisipan mempunyai hak untuk mengetahui hasil penelitian, apakah melalui pemberitahuan langsung atau melalui jurnal ilmiah. C. Tujuan Kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan hukum salah satunya dilihat pada laporan tugas akhir (Skripsi, Thesis, atau Disertasi). Perbedaan tiga bentuk tugas akhir mahasiswa ditentukan oleh kedalaman yang dilihat dari sisi pelapisan ilmu hukum yaitu dogmatisdeskriptif (Skripsi), Dogmatis-teoretik (Thesis), dan dogmatis-teoretik-filsafat (Disertasi). Atas dasar pertimbangan tersebut, Pedoman ini dimaksudkan sebagai

bagian

dari

upaya

Fakultas

Hukum

Universitas

Mulawarman

menentukan standar penulisan ilmiah yang menjadi acuan mahasiswa dan pembimbing untuk menghasilkan laporan penelitian berkualitas. D. Tahapan Penyelesaian Skripsi Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan untuk dapat menyelesaikan Skripsi. Tahapan tersebut adalah: 1. Tahap Pengajuan Judul Mahasiswa mengisi formulir pengajual judul yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persayaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kelayakan judul Skripsi.

7

2. Tahap Penyusunan Desain Riset Mahasiswa

menyusun

naskah

Desain

Riset

untuk

kemudian

dikonsultasikan kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. 3. Tahap Ujian Desain Riset Mahasiswa mengisi formulir permohonan Ujian Disain Riset yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persayaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Desain Riset. 4. Tahap Penelitian dan Penyusunan Laporan Hasil Penelitian Mahasiswa melakukan penelitian dan penyusunan Laporan Hasil Penelitian di bawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dengan memperhatikan hasil Ujian Desain Riset. 5. Tahap Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa mengisi formulir permohonan Seminar Hasil Penelitian yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persayaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu dan tempat pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian. 6. Tahap Penyusunan Naskah Skripsi dan Draft Jurnal Ilmiah Mahasiswa yang dinyatakan Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi atau Layak Mengikuti Ujian Akhir Skripsi Tetapi Dengan Perbaikan melakukan penyusunan Naskah Skripsi dan draft jurnal ilmiah di bawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dengan memperhatikan hasil Seminar Hasil Penelitian. Sistematika draft jurnal ilmiah mengikuti gaya selingkung Jurnal Beraja Niti Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 7. Tahap Ujian Akhir Skripsi Mahasiswa mengisi formulir permohonan Ujian Akhir Skripsi yang telah disediakan dan melengkapi berbagai persayaratan yang telah ditentukan. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi berkas persyaratannya diajukan kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk ditentukan majelis penguji, waktu dan tempat pelaksanaan Ujian Akhir Skripsi.

8

8. Tahap Penyempurnaan Naskah Skripsi dan Jurnal Ilmiah Mahasiswa yang dinyatakan “Lulus” Ujian Akhir Skripsi melakukan penyempurnaan Naskah Skripsi dan Jurnal Ilmiah di bawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dengan memperhatikan hasil Ujian Akhir Skripsi. 9. Tahap Persetujuan dan Pengesahan Naskah Skripsi Naskah Skripsi dan Jurnal Ilmiah yang telah disempurnakan disetujui oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum serta disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

9

BAB II STRUKTUR NASKAH DESAIN RISET, LAPORAN PENELITIAN, DAN METODE PENELITIAN A. Struktur Naskah Struktur naskah tulisan dalam kegiatan penelitian terdiri atas dua bagian, yaitu rancangan penelitian (research design) dan laporan penelitian. Desain riset merupakan salah satu pilihan untuk menghindari duplikasi makna proposal (usulan) untuk tujuan penyusunan rencana kegiatan pada umumnya. Desain riset terfokus pada tampilan informasi mengenai substansi dan rencana pelaksanaan penelitian untuk tujuan tertentu. Tata naskah laporan akhir adalah tampilan informasi tertulis yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan penelitian dengan tujuan khusus akademik seperti Skripsi, Thesis, dan Disertasi. Tata naskah penulisan skripsi merupakan kebijakan penyelenggara pendidikan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah ilmiah yang disepakati. Fakultas

Hukum

Universitas

Mulawarman

memandang

perlu

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, termasuk pilihanpilihan instrument komunikasi ilmiah dalam berbagai kegiatan. Penelitian sebagai kegiatan ilmiah terstruktur memerlukan penajaman perancangan tanpa meniadakan aspek „keinginan‟ calon peneliti. Desain riset tidak hanya mempersyaratkan keinginan tetapi harus sampai pada klarifikasi bagaimana keinginan peneliti dapat diwujudkan, efektivitas alur pikir (logical frame), penggunaan konsep, koherensi-unity, dan kejelasan rujukan ilmiah. Berdasarkan

pertimbangan

di

atas,

Mahasiswa

Fakultas

Hukum

Universitas Mulawarman memerlukan mekanisme baru yang mudah terukur melalui penilaian rencana penelitian. Seminar dengan menggunakan draft proposal sudah cukup lama dipraktek di berbagai fakultas-fakultas hukum di Indonesia tidak cukup tajam menampilkan permasalahan hukum yang layak diteliti.

Banyak

perencanaan

hal

yang

penelitian

semestinya

sehingga

tidak

diperlukan

diperlukan perubahan

dalam

proses

substansi

dan

cakupan informasi terukur. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, usulan penelitian (proposal) mengalami perubahan menjadi Desain Riset.

10

Tata naskah Desain riset disusun secara sederhana seperti uraian sebagai berikut: TATA NASKAH DESAIN RISET A. Bagian Pertama Bagian pertama berisi Halaman Judul Desain Riset, Lembar Persetujuan, dan Daftar Isi B. Bagian Kedua 1.

Latar Belakang

2.

Rumusan Masalah

3.

Tujuan

4.

Landasan Teori

5.

Keaslian Penelitian

6.

Metode Penelitian

7.

a.

Pendekatan Penelitian

b.

Analisis Penelitian

c.

Teknik Pengambilan Data

d.

Lokasi Penelitian

e.

Alokasi Waktu Penelitian

Daftar Referensi

Penyusunan Desain Riset dibuat dengan batasan jumlah kata tidak lebih dari 1500 (seribu lima ratus) kata dan minimal 1300 (seribu tiga ratus) kata di luar jumlah kata dalam daftar pustaka, nama peneliti, dan nama pembimbing. Penyederhanaan muatan Desain Riset yang ditandai dengan jumlah penggunaan kata akan membantu calon peneliti dan tim pembimbing dalam mengenali isu hukum (research problem).

11

Contoh Desain Riset: Desain Riset: IMPLIKASI HUKUM PRAKTEK PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN BATUBARA Oleh: Muhamad Muhdar Di bawah Bimbingan: ………………dan………………………. Jumlah Kata 1.346 A. Latar Belakang: Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam (SDA) seperti hutan dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Pemanfaatan SDA hutan yang eksploitatif di Kalimantan Timur mereduksi prinsip keberlanjutan dan mengurangi mutu hidup rakyat, terutama

penggunaan

Penggunakan

kawasan

mekanisme izin

kawasan hutan

pinjam pakai

hutan

untuk

untuk

kegiatan

kegiatan

batubara.

pertambangan

kawasan hutan (IPPKH)

melalui

memunculkan

permasalahan pada tingkat implementasi, terutama kemampuan peminjam melakukan reklamasi dan pascatambang pada area bekas hutan pinjam pakai. Perubahan regulasi tentang IPPKH sampai dua belas kali menunjukan kekaburan relasi antar tata norma dalam mengklarifikasi ketepatan status hukum objek pinjam pakai, ketepatan penggantian objek hukum pijam pakai, dan kemampuan ketentuan yang tersedia dalam mengadopsi

prinsip Tata

Kelola Hutan dan Lahan (TKHL). B. Rumusan Masalah: 1.

Bagaimana implikasi hukum terhadap pinjam pakai kawasan hutan bagi kegiatan pertambangan ditinjau dari sisi ketepatan status hukum objek pinjam pakai yang mengalami perubahan menjadi area nonhutan?

2.

Apakah peraturan tentang pinjam pakai kawasan hutan saat ini memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip TKHL berkelanjutan? C. Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua hal, Pertama,

12

ingin mengetahui kejelasan pengaturan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara melalui mekanisme IPPKH. Pada bagian ini, penelitian menelusuri dari sisi tujuan pengaturan, fungsi, tingkat konsistensi, termasuk masalah-masalah yang muncul dari sisi hukum atas penerbitan IPPKH. Kedua,

penelitian

melihat

implementasi

peraturan

perundangan

mengenai IPPKH untuk pertambangan batubara dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi implementasi. Pada bagian ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan termasuk mengidentifikasi faktor-faktor munculnya rekomendasi penerbitan IPPKH. D. Kajian Literatur/Landasan Teori: Keberadaan kawasan hutan yang dimiliki Kalimantan Timur telah membawah manfaat dari sisi pembangunan daerah melalui kegiatan ekonomi yang berbasiskan Sumber Daya Alam (ekonomi SDA), tetapi di sisi lain, pengelolaannya tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Fungsi hutan sebagai salah satu penentu sumber penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat akan terus tereduksi manakala pola pengelolaan tidak mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan lingkungan dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi yang tidak terkendali dan ekploitatif, dapat memunculkan ketidakadilan dalam pemanfaatannya, termasuk pada level tertentu dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan manusia. Dari perspektif tersebut, secara prinsip, Relasi Negara-Rakyat dalam pemanfaatan SDA, menempatkan negara memiliki tanggung jawab yang mencakup tiga hal, yaitu: a. Negara menjamin pemanfaatan SDA sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Prinsip-prinsip yang telah teradopsi dalam ketentuan perundangundangan tersebut seharusnya menjadi panduan utama dalam keputusankeputusan investasi pemanfaatan SDA. Bagi investor, regulasi yang demikian menjadi salah satu dasar pertimbangan keputusan investasi dalam mengukur tingkat ekuitas yang diperoleh dibanding dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Koh Naito et.al, menyebutkan bahwa keputusan investasi di bidang

13

pertambangan ditentukan oleh faktor potensi tambang (geological potential), Political Stability,

Mineral law (mineral ownership, security of tenure,

exploration/mining term, right to transfer ownership), fiscal regime, and others factors (provision related management control, environmental obligations, obligations to wokers, market, the rigt to

use mineral right as collateral,

confidentiality of data, and dispute-settlement mechanism).1 Faktor regulasi, terutama yang berkaitan dengan env’l obligations merupakan faktor utama dalam keputusan investasi merupakan sesuatu yang harus berhadapan dengan aspek ekonomi-politik pemanfaatan SDA. Kehadiran hukum menjadi strategis untuk memberikan proteksi pada kepentingan kolektif demi keberlanjutan fungsi SDA untuk generasi

(intergenerational

(intragenerational

Equity).

equity)keadilan

Mertokusumo

dalam

menyebutkan,

keadilan antar satu

generasi

kaedah

hukum

merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Oleh karena itu, hukum harus dibuat dengan prosedur

baku dan kandungan kaedah yang

tidak memihak, objektif, otonom dan konsisten sehingga dengan mudah dapat diaktifkan ketika terjadi peristiwa-peristiwa konkret yang memerlukan penyelesaian.2 Koh Naito et.al, 1998. Mineral Project in Asia Countries (Geology, Regulation, Fiscal Regime and The Environmental), hlm.20. 2 Mertokusumo, Sudikno, 2006. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, hlm. 3.

1

E. Keaslian Penelitian F. Metode Penelitian: 1. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini, dukungan data empirik tidak dapat dihindari, terutama

pernilaian

terhadap

peristiwa-peristiwa

hukum,

hubungan-

hubungan hukum, dan proses keputusan hukum (perizinan). Variabelvariabel tersebut merupakan sasaran penelitian

sebagai basis pengukuran

terhadap isu hukum yang dibangun dalam penelitian ini. Ekplanasi hukum juga dibutuhkan oleh karena adanya bantuan ilmu lain di luar ilmu hukum yang

mempengaruhi

praktek

pinjam

pakai

kawasan

hutan.

Pilihan

pendekatan pada socio-legal research tidak berarti mengenyampingkan dukungan sisi doctrinal dengan alasan salah satu sasaran studi ini melihat seperangkat norma positif dalam kaitannya dengan praktek pinjam pakai hutan bagi kegiatan pertambangan batubara, termasuk dukungan sisi teori

14

hukum dengan tujuan untuk verifikasi pelaksanaan hukum dalam praktek (pembentukan dan penerapan). 2. Lokasi Penelitian Penelitian akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Distamben Provinsi, BLH Provinsi, Biro Ekonomi Setda Provinsi dan Dishut), Perusahaan Pertambangan Batubara di beberapa kabupaten terpilih, Jakarta (Departemen Kehutanan dan Kementerian ESDM). Beberapa instansi vertikal di Samarinda antara lain Planologi, dan BPKH. Penelitian ini akan menggunakan responden terpilih (purposive sampling) antara lain Pemberi izin, Anggota legislative, Akademisi, NGO, dan Broker. Khusus terhadap responden, peneliti akan melakukan proses interview (depth-interview) termasuk penggunaan teknik snow-ball terhadap responden yang memiliki jaringan informasi terstruktur. 3. Sumber Data Penggunaan bahan sekunder berupa bahan kepustakaan dikelompokan sebagai berikut: pertama, bahan hukum yang relevan dengan peraturan mengenai pinjam pakai kawasan hutan, rencana pengelolaan hutan (nasional dan tingkat daerah), dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki hubungannya dengan pembangunan bidang kehutanan. Kedua, oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum maka membutuhkan dukungan pustaka tentang teori hukum (konsep-konsep hukum seperti kepemilikan, penguasaan, hubungan hukum, objek hukum, peristiwaperistiwa hukum, kualifikasi hukum,

konsep pertanggungjawaban hukum,

dan akibat hukum). Ketiga, studi ini mengharuskan adanya dukungan disiplin ilmu lain, oleh karena itu, penelusuran terhadap beberapa hal seperti pemikiran yang memiliki keterkaitan dengan para aktor dalam pemanfaatan hutan (pemberi izin-pengguna izin), manajemen hutan, konsep-konsep pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan, dan informasi teknik aspek pertambangan (kriteria reklamasi bekas tambang). Data empirik diperoleh melalui penentuan secara purposive sampling dari pihak-pihak terkait

di antaranya pemberi izin, pemberi rekomendasi,

pelaku usaha (PKP2B dan IUP), dan Broker izin (jika ditemukan oleh karena tidak melembaga), DPRD, SKPD terkait, dan beberapa ahli relevan non hukum dengan cara interview maupun penyusunan daftar pertanyaan kepada narasumber. Teknik wawancara mendalam akan dilakukan kepada berbagai informan dengan teknik snow-ball, dimana informasi dari satu

15

informan (stakeholder) sebagaimana disebutkan di atas akan didalami antara satu sumber-dan sumber lainnya. 4. Analisis Data Data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian: Rumusan masalah (R1) Data yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok di antaranya, penentuan kategorisasi objek hukum, status subyek hukum dalam perjanjian pinjam pakai (pemerintah, pemohon izin), kualifikasi hukum berpindahnya pengelolaan kawasan hutan

dari

negara

kepada

perorangan/badan

hukum

privat,

pertanggungjawaban hukum atas berubahnya status objek pinjam pakai, dan akibat hukum atas tidak terpenuhinya syarat hukum dalam hubungan hukum pinjam pakai. Variabel-varibael ini membutuhkan dua pendekatan sekaligus, yaitu, aspek doctrinal menjelaskan status hukum

(pengukuran

dari

sisi

konsistensi,

ketercukupan

aturan/jangkauan pengaturan, ketercukupan aspek perlindungan) melalui analisis analisis teks (interpretasi), dan konstruksi hukum (argumentasi hukum). Dari sisi teori hukum, konsep-konsep hukum seperti hubungan hukum, kategorisasi objek hukum, status subyek hukum, kualifikasi hukum, pertanggungjawaban hukum, dan akibat hukum akan memberikan klarifikasi teoretik terhadap praktek pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara. Rumusan Masalah (R2): Terdapat dua varibael utama dalam bagian ini, yaitu, Pertama, kondisi peraturan saat ini, dan prinsip-prinsip TKHL berkelanjutan. Analisis pada bagian ini akan tergantung dari jawaban RM (1) dalam hal melihat substansi hukumnya. Pengayaan atas deskripsi substansi hukum yang berhasil dipotret membutuhkan pengecekan silang terhadap persepsi implementasinya. Oleh karena itu, aspek ekonomi-politik

yang

mempengaruhi terbitnya rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara dapat dilihat sebagai faktor berpengaruh bersamaan dengan aturan yang tersedia atau merupakan dua hal yang berbeda dalam keputusan pemberian rekomendasi. Kedua, keputusan pemberian rekomendasi dan berlanjut kepada pemberian izin pinjam pakai akan dihubungkan dengan pernilaian

16

secara teknis untuk mengukur tingkat daya dukung lingkungan kawasan hutan bekas tambang batubara. Pada bagian ini, pernilaian terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan hutan pada kondisi

hutan

„bekas pakai‟ akan dihubungkan dengan substansi aturan pinjam pakai saat ini-kondisi daya dukung lingkungan kawasan hutan „bekas pinjam pakai‟-dan prinsip TKHL berkelanjutan. 5. Alokasi Waktu Penelitian akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai dari penyusunan Desain riset, seminar Desain riset, studi pustaka, pengambilan data, penyusunan laporan, dan publikasi (Tanggal 20 Mei-20 Oktober 2017). G. Daftar Referensi (Sementara/Jumlah buku disesuaikan tanpa terbatas dengan jumlah kata): 1.

Christy, Lawrence C.; Charles E Dileva; Jonathan M. Lindsay, and Patce Talla Takoukam. 2007, Forest Law and Sustainable Development, Washington DC: The World Bank.

2.

CIFOR, 2010. Mengurangi Emisi Kehutanan di Indonesia, Bogor.

3.

Daika, Feri Hyang, 2011, Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Batubara Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Studi Kasus Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu), UNIKA Soegijapranata.

4.

Davies, Peter G.G. 2004, European Union Environmental Law, An Introduction to Key Selected Issues, Burlington, USA: Ashgate Publishing Co.

5.

Friedman, Lawrence M. 1984, American Law: An Introduction, New York: W.W. Norton & Co.

6.

Gane, Michael. 2007, Forest Strategy Management and Sustainable Development for The Forest Sector, The Netherlands: Spinger.

7.

Ghose, Mrinak K, Land Contamination and Reclamation, Vol. 12. No. 4. 2004.

8.

Gunarso, Petrus, et all, 2009, Pengelolaan Sumberdaya alam di Era Desentralisasi-Pelajaran yang dipetik dari Hutan Penelitian di Malinau, Kalimantan Timur, CIFOR dan ITTO.

9.

Hu, Xijun; and Po Lock Yue. 2001, Procedings of the third Asia-Pacific Coference on Sustainable Energy and Environmental Tecnology, editors, Singapore: Word Scientific Publishing Co. Pte.Ltd.

10.

Holder, Jene; and Maria Lee. 2007. Environmental Protection, Law and

17

Policy, 2nd edition, London: Cambridge University Press. 11.

Kelsen, Hans, Teori Umum hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Terjemahan oleh Somardi, Jakarta, 2007.

12.

Koh Naito

et.al, 1998. Mineral Project in Asia Countries (Geology,

Regulation, Fiscal Regime and The Environmental). 13.

Larson, Anne M.; Debora Barry; Ganga Ram Dahal; and Carol J. Pierce Colter (editors). 2010. Forest for People, Community Right and Forest Tenure Reform, Washington DC: Earhscan ltd.

14.

Low, Nicholas; and Brendan Gleeson, 1998, Justice, Society and Nature, An Exploration of Political Ecology, New York: Routledge.

15.

Mertokusumo, Sudikno, 2006. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty

16.

Mermin, Samuel. 1982, Law and the Legal System, An Introduction, Second Edition, Toronto: Little, Brown and Company.

17.

Moeliono, Moira, Et all, (Ed.), 2009, The Decentralization of Forest Governance, Earthscan, UK-USA.

18.

Silalahi, Daud, 1996, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Alumni.

19.

Wendel, Peter T, 2009. Deconstructing Legal Analisys, New York: Aspen Publishers. Setelah

Desain

riset

disetujui

oleh

tim

penguji,

peneliti

akan

melanjutkan kegiatan penelitian melalui tahapan studi pustaka, pengambilan data, dan penyusunan laporan. Proses pembimbingan dilakukan menurut kelaziman dalam kegiatan ilmiah tetapi harus memastikan kesesuaian hasil penelitian dengan keputusan dalam seminar rancangan penelitian. Perubahan-perubahan dapat saja terjadi selama pelaksanaan penelitian tetapi perubahan tersebut tidak merubah research problem yang disepakati dalam Ujian rancangan penelitian „Desain riset‟. Keputusan tim penilai dalam Ujian Desain riset adalah dokumen hukum yang berisi persetujuan atau penolakan atas rancangan penelitian dari calon peneliti. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan dalam proses maupun materi laporan penelitian, secara substansi maka perubahan tersebut tidak bersifat mendasar dan harus disebutkan alasan perubahan dalam bentuk tertulis sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.

18

Tata naskah untuk Laporan Hasil Penelitian dan Skripsi mengikuti pedoman sebagai berikut: TATA NASKAH LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN SKRIPSI Bagian Pertama Bagian pertama berisi Halaman Sampul Laporan Hasil Penelitian atau Skripsi, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan (setelah dinyatakan lulus Ujian Akhir), Halaman Pernyataan (originalitas), Kata Pengantar, Abstraksi, Abstract, Daftar Isi, dan Daftar Tabel/Gambar/Bagan Bagian Kedua BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan D. Manfaat E. Keaslian Penelitian F. Landasan Teori G. Metode Penelitian BAB II. ............ (Judul Pembahasan Rumusan Masalah) A. Sub judul B. Sub judul C. …….. BAB III. ............ (Judul Pembahasan Rumusan Masalah) A. Sub Judul B. Sub Judul C. ……………… BAB IV. ............ (Judul Pembahasan Rumusan Masalah-disesuaikan dengan kebutuhan) BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA Lampiran Jika Ada

19

Contoh Laporan Hasil Penelitian dan Skripsi Bagian Pertama Bagian

pertama

berisi

Halaman

Sampul

Luar

Skripsi,

Halaman

Persetujuan, Halaman Pernyataan (originalitas), Kata Pengantar, Abstraksi, Abstract, Daftar Isi, dan Daftar Tabel/Gambar/Bagan Bagian Kedua BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan D. Manfaat E. Keaslian Penelitian F. Landasan Teori G. Metode Penelitian 1. Pendekatan Penelitian 2. Analisis data Penelitian 3. Teknik Pengambilan Data 4. Lokasi Penelitian BAB II. IMPLIKASI HUKUM PRAKTEK IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN A. Kedudukan Pengaturan IPPKH Dalam Sistem Tata Kelola Hutan B. Kedudukan Kawasan Hutan Dalam Status Hukum IPPKH C. Implikasi Hukum Praktek IPPKH Terhadap Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Area Non-Hutan. BAB III. PRINSIP TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN PADA PRAKTEK IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN A. Pengaturan Peruntukan Kawasan Hutan Di Luar Sector Kehutanan B. Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip TKHL Dalam Praktek IPPKH C. Implikasi Pengabaian Prinsip TKHL Dalam Keberlanjutan Fungsi Hutan BAB IV. PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA Lampiran Jika Ada

20

B. Metode Penelitian Kesulitan memulai penelitian hukum tidak terletak pada metode penelitian yang digunakan tetapi lebih dipengaruhi oleh kemampuan calon peneliti dalam memahami ilmu hukum sebagai dasar penilaian kebutuhan riset. Secara operasional, peneliti yang baik akan memulai penilaian terhadap sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian atau mengidentifikasi peristiwa tertentu dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum. Dari sisi metodologi, penelitian hukum sekurang-kurang memenuhi proses sebagai berikut: 1. Pendekatan Penelitian Pendekatan Penelitian diarahkan untuk pekembangan ilmu hukum termasuk

menghasilkan

pemecahan

masalah-masalah

hukum

(legal

identification problems, legal problem solving, and decission making). Secara praktis, terdapat dua pengelompokan pendekatan yaitu Doktrinal dan NonDoktrinal. Pendekatan doktrinal mengandung karakter normatif oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma (black letter law) pada tingkat aplikasi (professional constituency), atau pada tingkatan tertentu pendekatan ini sampai pada analisis teori hukum (legal theory), ilmu hukum (jurisprudence), dan filsafat hukum (legal philosopy) sebagai academic constituency. Penggunaan pendekatan „normatif„ cukup banyak dirujuk oleh banyak kalangan tetapi sesungguhnya tidak terklarifikasi secara akademik. Penelitian hukum tidak berdiri sendiri dalam menilai kebenaran hukum atau sekaligus menjadi solusi dari permasalahan hukum. Kebenaran tidak sebatas pada tersedianya rumusan-rumusan hukum tetapi membutuhkan dukungan doktrin-doktrin tertentu yang dikenali dalam ilmu hukum dan mempengaruhi praktek hukum (membentuk dan menerapkan hukum). Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, hubungan ketentuan hukum vertikal-horisontal, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum. Penelitian seperti ini lahir sebagai premis bahwa hukum adalah norma bentukan negara dan harus dihindari dari anasir-anasir non-yuridis (lihat Austin). Secara sederhana, peneliti akan menghubungkan

antara

satu

norma

dengan

norma

yang

lain,

atau

menghubungkannya dengan peristiwa hukum tertentu Untuk mengaplikasikan penelitian dengan pendekatan ini, secara sederhana dapat dilihat contoh berikut:

21

Model konstruksi berpikir melalui pendekatan relasi antar tata norma: Tahap Pertama: Pulau Balangbalangan di Selat Makassar diperebutkan oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, pulau ini lebih dekat dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum diklaim oleh Provinsi Sulawesi Barat, masyarakat Pulau Balangbalangan ber-KTP Kaltim. Pada perkembangannya, Provinsi Sulawesi Barat terbentuk sebagai provinsi baru dengan membuat Kecamatan Balabalagan Tahun 2011 sebagai bagian wilayah administratifnya. Memasukan

Pulau

Balangbalangan

sebagai

wilayah

adminstratif

Provinsi Sulawesi Barat atau Provinsi Kalimantan Timur harus berdasarkan dokumen pendukung Undang-Undang pembentukan kedua provinsi tersebut. Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat menyebutkan wilayah Provinsi Sulawesi Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Sementara, UU Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur memuat dengan tegas batas wilayah Kabupaten masing-masing tetapi tidak memuat secara khusus seperti UU Nomor 26 Tahun 2004. UU Nomor 26 memuat rincian penetapan wilayah daerah pemekaran. Secara de facto, Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan biaya pembangunan desa di Pulau Balangbalangan. Secara de jure, masyarakat Pulau Balangbalangan memiliki identitas Provinsi Kalimantan Timur. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956 merupakan fakta normatif yang sah menurut hukum, tetapi tidak memberikan kejelasan sehingga secara metodologis memunculkan isu hukum (research problem) yaitu: Tahap Kedua: Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956 tidak memberikan kejelasan mengenai kepemilikan pulau Balangbalangan, apakah asas lex post teriori derogat legi priori menjadi dasar pembenar penguasaan Provinsi Sulawesi Barat atau pengelolaan secara efektif oleh Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dikenal dalam doktrin hukum internasional penguasaan efektif (effective occupation) dan keberadaan

22

terus menerus di pulau tersebut (continuous presence). Kotak Pertama merupakan alur kondisi faktual, sementara Kotak Kedua sebagai research problem. Keduanya memunculkan masalah ketidakpastian hukum bagi kepemilikan Pulau Balangbalangan. Jika disederhanakan, Alur I dan Alur II akan melahirkan hubungan konsep ideal memberikan

kejelasan

(rechtsiherheit),

atas

sementara

setiap

produk

faktanya,

kedua

hukum provinsi

yaitu negara harus yang

dihasilkan

melakukan

klaim

kepemilikan terhadap Pulau Balangbalangan. Ketidakjelasan status hukum kepemilikan Pulau Balangbalangan akan berpengaruh terhadap ketidakjelasan penggunaan kewenangan memerintahan. Skema relasi antar ketiga unsur tersebut (Konsep Ideal, Fakta, dan Isu Hukum) dapat dilihat sebagai berikut:

Penentuan isu hukum (research problem) melalui model konstruksi berpikir dimulai dari penelusuran peristiwa hukum dapat dilakukan sebagai berikut: Tahap Pertama I (fakta): X Membeli tiket Penerbangan Pesawat Y di salah satu agent perjalanan di Kota Samarinda. X menggunakan angkutan darat menuju ke Bandara Sepinggan di Balikpapan. X melakukan proses pelaporan di counter check in Bandara Sepinggan Balikpapan yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I dengan cara mengikuti antrian bersama dengan calon penumpang lain. Sebelum x berhasil melakukan check in, x terjatuh dan meninggal dunia.

Calon peneliti hukum sesungguhnya lebih mudah melakukan analisis pendahuluan

mengenai

jawaban

atas

peristiwa

tersebut

dengan

23

mempertautkan kedudukan subyek hukum yang bertanggung jawab atas kematian x. Rangkaian fakta sebagai urutan peristiwa hukum meninggalnya x menjadi titik tolak perhatian calon peneliti dalam menentukan isu hukum (research problem). Secara sederhana, research problem dirumuskan sebagai berikut: Tahap Kedua: Apakah Pengelola Bandara sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kematian X?, Apakah perusahaan penerbangan, sejak kapan perusahaan angkutan mulai bertanggung jawab (saat membeli tiket atau saat dalam penerbangan), Apakah ada kewajiban tanggung renteng (pertanggungjawaban perdata/isu hukum perdata), dan bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana?.

Peristiwa kematian x membutuhkan pertanggungjawaban hukum. Permintaan pertanggungjawaban hukum didasarkan pada satu alasan yaitu kedudukan x secara nyata terbukti meninggal pada saat proses mendapatkan hak hukum. Posisi negara dalam menghadapi peristiwa seperti ini adalah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban/ahli warisnya melalui ketersediaan aturan, jaminan proses hukum yang baik, dan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak korban/akhli waris. Skema relasi antar ketiga unsur tersebut (Konsep Ideal, Fakta, dan Isu Hukum) dapat dilihat sebagai berikut:

Cara meletakan bagian Masalah Penelitian (Research problem)/Isu Hukum

24

Masalah penelitian tidak sama dengan rumusan masalah, namun demikian, sumber perumusan masalah berasal dari masalah penelitian. Masalah penelitian harus dipahami sebagai alasan utama rencana penelitian diajukan. Secara teknis, masalah penelitian ditempatkan pada bagian paragraph terakhir sebelum bagian rumusan masalah. Dihindari perumusan: Atas dasar pertimbangan di atas/latar belakang di atas saya mengajukan judul: “………………………..”.Rumusan seperti ini cukup disebutkan dalam Kata Pengantar (preface/foreword) karena tidak ilmiah dan agar tidak mengganggu substansi latar belakang (background). Pendekatan lain dalam penelitian hukum adalah Pendekatan NonDoktrinal (interdiciplinary methodology) dalam hal penelitian mengenai hukum (research about law). Pada tingkat aplikasi, khususnya untuk law reform pendekatan sosio-legal (socio-legal research/law in context) lebih tepat. Untuk kebutuhan akademik, penelitian dalam kategori ini ditemukan pada fundamental research (sociology of law, critical legal studies, law and economics, etc). Jika menggunakan salah satu contoh dari analisis penentuan masalah penelitian di atas, aspek-aspek di luar teks hukum (socio-legal approach) ikut mempengaruhi „kebenaran hukum‟ selain dukungan sekumpulan normanorma relevan. Di antara hal-hal yang ikut mempengaruhi temuan penelitian dapat berupa fakta-fakta sebagai berikut: 

Persepsi masyarakat Pulau Balangbalangan



Siapa yang mempengaruhi berpindahnya keinginan masyarakat kepada Provinsi Sulawesi Barat



Siapa aktor yang paling berpengaruh sehingga identitas hukum pengelolaan Pulau Balangbalangan menjadi tidak jelas.



Bagaimana

pengaruh

perpindahan

hukum

pengelolaan

yang

Pulau

tersedia

ikut

Balangbalangan

mendukung

dari

Provinsi

Kalimantan Timur kepada Provinsi Sulawesi Barat. 

Peristiwa-peristiwa sosial, dan peristiwa hukum seperti apa yang mendahului Pulau Balangbalangan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Barat



Bagaimana

mengidentifikasi

implementasi

beralihnya pengelolaan Pulau Balangbalangan.

hukum

dalam

proses

25

2. Analisis Penelitian Setelah melewati proses penentuan isu hukum, calon peneliti mulai merancang

penggunaan

cara

mengungkapkan

kebenaran

(proses

membuktikan). Pengungkapan kebenaran dalam penelitian hukum diarahkan pada beberapa kemungkinan yaitu keadaan-keadaan tertentu yang ditemukan oleh peneliti seperti sesuatu sudah diatur, tidak diatur, diatur tetapi tidak cukup, diatur tetapi tidak sah (syarat materil-formil), pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, pertentangan antar tata norma (lama vs baru, Tinggi vs.

Rendah,

Umum

vs.

Khusus,

Putusan

Pengadilan

vs.

UU,

dll.).

ketidakjelasan subyek-objek, tidak ada kewenangan, penyalahgunaan hukum, dan menyimpangi susunan tata norma. Variabel lain dapat menjadi bagian penilaian terhadap peristiwa hukum tertentu, misalnya, pengaruh penegakan hukum, pertanggunjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalahgunaan kewenangan, dan implementasi relasi negara-rakyat dalam bingkai tujuan hukum. Pengungkapan kebenaran yang dilakukan melalui kegiatan riset untuk tujuan tertentu (skripsi) dapat dimulai dengan penentuan pendekatan penelitian, sumber data, analisis data, lokasi penelitian, dan waktu yang dibutuhkan. Pendekatan penelitian dimaksudkan sebagai cara peneliti menentukan analisis

terkait

dengan

isu

hukum

(research

problem)

yang

berhasil

ditemukan. Pengujian terhadap fakta-fakta seperti: sesuatu sudah diatur, tidak diatur, diatur tetapi tidak cukup, diatur tetapi tidak sah (syarat materilformil), pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, pertentangan antar tata norma (lama vs baru, Tinggi vs. Rendah, Umum vs. Khusus, Putusan Pengadilan vs. UU, dll) ketidakjelasan subyek-objek, tidak ada kewenangan, penyalagunaan hukum, dan menyimpangi susunan tata norma dapat menggunakan

pendekatan

doktrinal/normatif.

Pendekatan

doktrinal

memiliki karakter normatif sehingga penyebutan pendekatan normatif dapat dibenarkan tetapi tidak menggantinya dengan pendekatan yuridis-normatif oleh karena sesungguhnya kata “yuridis-normatif” mengandung makna yang sama. Jika peneliti ingin menguji keberadaan suatu peristiwa hukum konkret seperti pengaruh penegakan hukum, pertanggunjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalagunaan kewenangan, dan implementasi

26

relasi negara-rakyat dalam bingkai pencapaian tujuan hukum, maka peneliti dapat menggunakan pendekatan socio-legal research. Jika pendekatan ini yang digunakan, maka kedudukan pendekatan doktrinal di atas menjadi bagian dalam pendekatan ini ditambah dengan informasi pendukung ilmuilmu di luar ilmu hukum. Penekanan pada aspek kehadiran fakta-fakta sosial menjadi hal yang tidak terelakan. 3. Teknik Pengambilan Data Keberhasilan menentukan pendekatan penelitian, akan memudahkan penentuan

kebutuhan

data

penelitian.

Kebutuhan

data

penelitian

dikelompokan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder (penambahan data tertier pada prinsipnya dapat dipersamakan dengan data sekunder). Data primer mencakup data berupa informasi dari narasumber atau hasil pengamatan terhadap fakta tertentu sehingga dapat mengungkap informasi penting, misalnya, pengaruh penegakan hukum, pertanggunjawaban hukum, eksistensi subyek-objek, aktor berpengaruh, bagaimana para actor berpengaruh mempengaruhi hukum, hubungan antar struktur hukum, budaya hukum, hukum tidak bekerja, penyalagunaan kewenangan, dan relasi negararakyat dalam bingkai pencapaian tujuan hukum. Teknik pengambilan data dapat dilakukan dengan cara Purposive sampling tetapi memerlukan kehati-hatian saat kebutuhan informasi harus menggunakan proses berantai (snowball) dari responden yang sebelumnya tidak terpilih. Informasi yang bersumber dari tokoh-tokoh kunci (key persons) sangat direkomendasikan untuk melakukan interview secara mendalam (deep interview) dan berpotensi menggunakan teknik snow-ball jika keterangan responden mengarah para responden lain.Sebagian materi interview dapat berasal dari data sekunder sebagai gambaran awal bagi responden. Data sekunder harus terverifikasi dan berasal dari sumber yang memiliki otoritas tertentu (officialy document). Di samping validitas dokumen, calon peneliti harus memastikan ketercukupan infomasi, relevansi dokumen dengan isu penelitian, termasuk kemudahan memperoleh dokumen. 4. Lokasi Penelitian Penetapan lokasi penelitian merupakan instrument penelitian hukum untuk menentukan locus dari peristiwa tertentu. Bukan itu saja, lokasi penelitian berpengaruh terhadap penentuan responden bagi kebutuhan informasi. Lokasi penelitian sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut: a.

Memiliki akses yang mudah (waktu dan jarak)

b.

Perkiraan kemudahan memperoleh data

27

c.

Memiliki relevansi dengan sasaran/objek penelitian

d.

Repsentasi kebutuhan data yang dibutuhkan akan terpenuhi dengan baik.

28

BAB III KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA A. Kutipan Kutipan adalah salinan kalimat, atau paragraf dalam tulisan berupa buku, jurnal, media masa (cetak dan elektronik), monograf, hasil penelitian, kertas kerja ilmiah (makalah kegiatan ilmiah) yang dikutip oleh penulis dalam bentuk catatan kaki atau bentuk lainnya. Kutipan sumber pustaka dianggap memiliki validitas yang baik apabila sumber pustaka diakses langsung oleh penulis. Mengutip sumber pustaka untuk keperluan tulisan merupakan wujud pertanggungjawaban moral penulis atas karya orang lain dan memiliki dimensi kejujuran ilmiah. Pengutipan sumber pustaka sebagai mekanisme mencari dukungan ilmiah digunakan untuk berbagai kebutuhan, terutama kegiatan ilmiah termasuk di dalamnya kegiatan penelitian. Kutipan-kutipan sebagai salah satu instrument klarifikasi ilmiah yang digunakan

sebagai

pengukuhan

suatu

pandangan,

memperbandingkan,

menyetujui suatu pendapat, dan sebagai dasar untuk menganalis objek tertentu, atau menyatakan penolakan atas pendapat tertentu. Meskipun merupakan kelaziman dalam komunikasi ilmiah, kutipan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak dianggap melakukan plagiasi. Setiap lembaga memiliki kebijakan mengenai tata cara pengutipan (citation) dengan ketentuan tidak menghilangkan kejelasan indentitas penulis sebagai sumber kutipan. Berdasarkan jenisnya kutipan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat seseorang penulis berupa inti sari dari pendapat tersebut. Berikut beberapa contoh penulisan catatan kaki (footnote): 1. Kutipan yang berasal dari buku Nama penulis (nama penulis tidak dibalik sebagaimana tatacara dalam penulisan daftar pustaka), Tahun (tahun terbit), Judul, Penerbit, Tempat diterbitkan, Halaman yang dikutip. a. Satu orang penulis Penulis yang akan mengutip buku dengan satu penulis perlu memperhatikan tahun terbit dan judul tulisan. Pertimbangannya,

29

penulis tersebut dapat memiliki beberapa buku dalam tahun yang sama meskipun judul berbeda. Contoh: Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedelapan, Cetakan Kesembilan Belas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Koesnadi Hardjasoemantri 1996, Sebuah Studi Tentang Kankyo Kihon Ho

1993,

(Undang-Undang

Lingkungan

Hidup

Jepang

1993),

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. b. Dua orang penulis Cara penulisan kutipan tidak ada perbedaan dengan sumber yang berasal dari satu orang penulis yaitu dengan menulis nama para penulis. Contoh: Jane Holder and Maria Lee, 2007, Environmental Protection, Law and Policy, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 36. c. Tiga orang penulis atau lebih Jika ditemukan sumber pustaka yang memiliki lebih dari dua penulis maka nama penulis pertama yang ditempatkan pada bagian footnote dengan menambahkan et.al.(et alia, et alii) bisa juga at all (dan kawan-kawan). Contoh: Deborah R. Hensler.,at all.,2000, Class Action Dilemmas, Persuing Public Goals for Private Gain, Santa Monica-CA: Rand Publishing, hlm. 28. Tetapi saat menulisnya dalam daftar pustaka maka semua nama tersebut harus dimuat dengan cara sebagai berikut: Hensler, Deborah R.; Nicholas M. Race; Bonita Dombey; More Beth Giddens; Jennifer Gross; and

Erik K. Moller, 2000, Class Action

Dilemmas, Persuing Public Goals for Private Gain, Santa Monica-CA: Rand Publishing. d. Mengutip pendapat penulis asli dari penulis lain. Pola ini cukup sering ditemukan oleh karena peneliti/penulis tidak dapat mengakses sumber asli. Pengutip pertama menyebutkan bahwa pandangan tersebut berasal dari penulis asli yang hendak dikutip oleh penulis (pengutip berikutnya).

30

Contoh: Richard Sylvan dan David Bennett dalam Sonny Keraf, A, 2005, Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 43. 2. Kutipan yang berasal dari Jurnal Nama Penulis, Judul, Nama Jurnal, Vol, Nomor, waktu penerbitan, halaman. Contoh: Aziz Khan, Agung Budi Gunawan, dan Alex Smajgl, Dampak Kebijakan Kehutan pada Deforestasi dan Kemiskinan di Kalimantan Timur: Sebuah Analisis Berbasis Gen, JMHT Vol. XVI, No.1, April 2010, hlm. 41-52. 3. Mengutip dari sumber yang disusun oleh lembaga atau konsorsium tertentu. Model kutipan ini bersumber dari lembaga atau kumpulan tertentu yang tidak memiliki identitas nama penulis. Contoh: lihat, Law Environmental Law Alliance Worldwide, 2010,

Guidebook for

Evaluating Mining Project EIAs, 1st Edition, Eugene: USA, hlm.52. 4. Mengutip dari sumber ketentuan perundang-undangan Pengutipan sumber ini adalah wajib dalam tulisan-tulisan ilmiah hukum terutama dalam rangka penelitian. Kekeliruan dalam penulisan teks hukumakan mengganggu komunikasi antar sesama akademisi dan praktisi untuk itu diperlukan kehati-hatian. Contoh: Pasal 89 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432). Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintah Daerah, dalam ketentuan tersebut, pengelolaan pertambangan barubara merupakan kewenangan konkuren antara pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi. 5. Kutipan yang bersumber dari koran atau majalah Jejak Langkah Industri Migas Nusantara, Tempo Edisi 8-14 Desember 2014, hlm, 2-3 (Suplemen).

31

6. Kutipan yang bersumber dari internet The

Library

of

Congress

Country

Studies;

CIA

http://www.photius.com/countries/indonesia/economy/indonesia_ economy_petroleum.html, diakses terakhir Tanggal 20 Desember 2014. Penulisan catatan kaki dapat dilakukan pula dengan menggunakan singkatan ibid, op. cit., dan loc. cit. Ibid merupakan singkatan dari ibidem yang artinya dalam halaman yang sama. Ibid digunakan dalam catatan kaki apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dan belum disela oleh sumber lain. Op.cit. merupakan singkatan dari opera citato yang artinya dalam keterangan yang telah disebut. Op.cit digunakan dalam catatan kaki untuk menunjuk kepada sumber yang sudah disebut sebelumnya secara lengkap, tetapi telah disela dengan sumber lain dan halamannya berbeda. Loc.cit. merupakan singkatan dari loco citato yang artinya pada tempat yang sama telah disebut. Loc.cit. digunakan dalam catatan kaki apabila hendak menunjukkan kepada halaman yang sama dari sumber yang sama yang sudah disebut terakhir, tetapi telah disela oleh sumber lain. Contoh Penggunaan footnote: Ibid: Ridwan HR,2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.17. Ibid (pada buku yang sama dan halaman yang sama serta belum diantarai oleh sumber lain). Ibid, hlm. 25-26(buku yang sama tetapi pada halaman berbeda). Op.Cit.: Sacipto Raharjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, hlm. 1. Maria S.W. Sumardjono, 2007, Kebijakan pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi, penerbit Buku Kompas, Cetakan Kelima, Jakarta, hlm. 50. Rahardjo.Op.cit. hlm. 23. Sumardjono.Op.cit. hlm. 27. Loc.Cit: David Wilkinson,2002, Environment and Law, New York: Routledge, hlm.18. Steven P. Lab, 1992,Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations, Cincinati, OH: Anderson Publishing Co., hlm. 15. David Wilkison, Loc.cit.

32

B. Penulisan Daftar Pustaka Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka yaitu harus memiliki data dari buku yang akan gunakan sebagai referensi meliputi nama pengarang, tahun buku itu dikarang, judul karangan, kota terbit dan penerbit karangan tersebut. Daftar pustaka atau bibliografi yaitu daftar buku-buku serta artikel sebagai acuan atau refrensi dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka umumnya diikutkan pada akhir catatan serta berperan untuk pembaca supaya bisa lihat kembali sumber asli dari refrensi karya ilmiah yang ditulis. Daftar pustaka adalah halaman yang berisi daftar sumber-sumber referensi yang kita pakai untuk suatu tulisan ataupun karya tulis ilmiah. Daftar Pustaka biasanya berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahanbahan penerbitan

lainnya, yang mempunyai pertalian dengan sebuah

karangan (contohnya: thesis). Melalui daftar pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya. Jika sudah mengetahui buku-buku dan teks apa saja yang akan digunakan sebagai sumber data atau rujukan, penulis sudah dapat menyusun sebuah daftar pustaka. Daftar pustaka diletakkan pada bagian akhir sebuah tulisan

ilmiah.

Daftar

pustaka merupakan

rujukan

penulis

selama

ia

melakukan dan menyusun penelitian atau laporannya. Semua bahan rujukan yang digunakan penulis, baik sebagai bahan penunjang maupun sebagai data, disusun dalam daftar pustaka tersebut. Daftar pustaka wajib anda tulis sebagai bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut dapat berupa buku cetak, karangan atau tulisan ilmiah milik orang lain, materi seminar atau workshop, artikel-artikel dari internet dan lain sebagainya. 1. Unsur-Unsur Daftar Pustaka Unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam menulis daftar pustaka diantaranya: nama pengarang, penerjemah, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Selain itu ada pula unsur-unsur yang bisa ada namun tak selalu ada, misalnya: nama editor atau penyunting, jilid buku, edisi buku, dan anak judul. Disebut tak selalu ada karena tak semua buku memiliki unsurunsur ini. 2. Jenis-jenis Daftar Pustaka a. Kelompok Textbook 1) Penulis perorangan 2) Kumpulan karangan beberapa penulis dengan editor

33

3) Buku yang ditulis/dibuat oleh lembaga 4) Buku terjemahan b. Kelompok Jurnal berupa artikel, laporan penelitian, executive summary, artikel yang dipresentasikan dalam seminar/konferensi/simposium c. Kelompok disertasi, Thesis, dan Skripsi d. Sumber informasi dari Internet 3. Fungsi Daftar Pustaka Fungsi daftar pustaka adalah sebagai berikut: a. Membantu pembaca mengenal ruang lingkupstudi penulis, b. Memberi informasi kepada pembaca untuk memperooleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam daripada kutipan yang digunakan oleh penulis, dan c. Membantu pembaca memilih referensi dan materi dasar untuk studinya. Daftar pustaka dapat disusun dengan berbagai format. Ada tiga format yakni format MLA (The Modern Language Association) dan format APA (American Psychological Association) serta format Indonesia. Kedua format itu adalah format yang umum ditemukan dalam bidang ilmu humaniora. Akan tetapi, sebenarnya, ada berbagai format daftar pustaka yang berlaku di selingkung bidang ilmu. Misalnya, format daftar pustaka untuk bidang ilmu biologi, kedokteran, hukum, dan lain-lain. 4. Teknik Penulisan Daftar Pustaka Dalam penulisan daftar pustaka harus memperhatikan hal-hal berikut ini yaitu: a. Baris pertama dimulai pada pias (margin) sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. b. Jarak antarbaris adalah 1,5 spasi. c. Daftar Pustaka diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis. (Akan tetapi, cara mengurut daftar pustaka amat bergantung pada bidang ilmu. Setiap bidang ilmu memiliki gaya selingkung). d. Jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu harus dicantumkan ulang. Unsur yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka adalah: a. Nama penulis yang diawali dengan penulisan nama keluarga, b. Tahun terbitan karya ilmiah yang bersangkutan, c. Judul karya ilmiah dengan menggunakan huruf besar untuk huruf pertama tiap kata, kecuali untuk kata sambung dan kata depan, dan

34

d. Data publikasi berisi nama tempat (kota) dan nama penerbit karya yang dikutip. Meskipun setiap bidang ilmu mempunyai format daftar pustakanya masing-masing, keempat unsur daftar pustaka wajib dicantumkan dalam daftar pustaka. Tata letaknya saja yang akan mengikuti format selingkung. Berikut ini cara pembuatan daftar pustaka antara lain: a. Sumber dari Buku Kalau

sumbernya

tertulisnya

berupa

buku

maka

urutan-urutan

penulisannya adalah: nama belakang penulis, nama depan (dapat disingkat), tahun penerbitan, judul buku digarisbawahi atau dicetak miring, edisi, kota asal, penerbit. Berikut ini beberapa panduan untuk menulis daftar pustaka yang baik: 1) Nama penulis diurutkan sesuai alfabetis dari A-Z, nama pengarang yang ditulis lebih dahulu adalah nama belakang, jika ada nama atau buku asing maka sebaiknya didahulukan dulu untuk ditulis. 2) Beri Tanda titik sebagai jeda kemudian tulis tahun buku diterbitkan (bisa memakai tanda kurung) 3) Selanjutnya beri tanda titik lagi dan tulis judul buku yang dicetak miring atau ditulis tebal dan diberi garis bawah. 4) Beri tanda titik lagi kemudian tulis kota tempat buku diterbitkan. 5) Yang terakhir setelah kota beri titik dua dan tulis penerbit buku tersebut 6) Jika yang dipakai referensi pengarangnya sama tapi bukunya berbeda, anda dapat menuliskannya tepat dibawah nama penulis dan memberi garis panjang. 7) Sebaiknya dipisah antara referensi yang berasal dari buku, internet atau media cetak. Jika buku ditulis oleh seorang saja. Contoh: Poole, M.E, 1976. Social Class and Language Utilization at the Tertiary Level, Brisbane: Unversity of Queensland. Rahardjo, Satjipto, 2009. Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yoyakarta: Genta Publishing. Jika buku ditulis oleh dua atau tiga orang maka semua nama ditulis. Contoh: Dunkin, M.J. dan Biddle, B.J, 1974. The Study of Teaching. New York: Holt Rinehart and Winston

35

Lyon, B., Rowen, H.H. and Homerow, T.S., 1969. A History of the Western World. Chicago: Rand Mc Nally. Jika buku ditulis oleh lebih dari tiga orang, ditulis semuanya kecuali pada saat membuat catatan kaki atau endnote menggunakan et al. (dicetak miring atau digarisbawahi): Contoh: Ghiseli, E.;…..; and ……,. 1981. Measurement Theory for The Behavioral Sciences. San Francisco: W.H. Freeman and Co. Jika penulis sebagai penyunting: Contoh: Philip, H.W.S. dan Simpson, G.L, (eds.) 1976. Australia in the World of Education Today and Tomorrow. Canberra: Australian National Commission. Jika sumber itu merupakan karya tulisan seseorang dalam suatu kumpulan tulisan banyak orang. Contoh: Pujianto, 1984. Etika Sosial dalam Sistem Nilai Bangsa Indonesia, dalam Dialog Manusia, Falsafah, Budaya, dan Pembangunan. Malang: YP2LPM. Jika buku itu berupa edisi: Contoh: Gabriel,

J.,

1970.

Children

Growing

Up:

Development

of

Children’

Personality (third ed.). London: University of London Press. Penulisan

daftar

pustaka

untuk

buku

hasil

terjemahan.

Untuk

penulisan daftar pustaka dari buku-buku terjemahan cara penulisannya Pertama; Nama pengarang asli yang diurutkan dalam urutan alfabetis Kedua; Keterangan tentang penerjemah ditempatkan sesudah judul buku, dipisah dengan tanda-koma. Contoh: Multatuli. Max Havelaar, 1972. atau lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda, Terj. H.B Jasin, Jakarta: Djambatan. b. Sumber dari Jurnal Penulisan jurnal sebagai Daftar Pustaka mengikuti urutan: 1) Nama belakang penulis, nama depan penulis (disingkat); 2) Judul artikel; 3) Judul jurnal dengan digaris bawahi dan ditulis penuh

36

4) Nomor volume dengan bilangan angka dan digaris bawahi tanpa didahului dengan singkatan vol; 5) Nomor penerbitan (jika ada) dengan bilangan angka dan ditulis di antara tanda kurung; 6) Nomor halaman dari nomor halaman pertama sampai dengan nomor halaman terakhir. Contoh: Barrett-Lennard,

G.T.,1983).The

Empathy

Cycle:

Refinement

of

A

Nuclear Concept. Journal of Counseling Psychology. 28, (2), hlm. 91-100. c. Sumber di luar Buku dan Jurnal 1) Berupa skripsi, tesis, atau disertasi Soelaeman,

M.I.,

1985.

Suatu

Upaya

Pendekatan

Fenomenologis

terhadap Situasi Kehidupan dan Pendidikan dalam Keluarga dan Sekolah. Disertasi Doktor pada FPS IKIP Bandung: tidak diterbitkan. 2) Berupa Publikasi Institusi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa dan

Dana

Bantuan

Operasional.

Jakarta:

Depdikbud. 3) Berupa Makalah: Kartadinata,

S.,1989,Kualifikasi

Profesional

Petugas

Bimbingan

Indonesia: Kajian Psikologis. Makalah apda Konvensi 7 IPBI, Denpasar. 4) Berupa surat kabar Sanusi, A., 1986.Menyimak Mutu Pendidikan denga Konsep Takwa dan Kecerdasan, Meluruskan Konsep Belajar dalam Arti Kualitatif.Pikiran Rakyat (8 September 1986). d. Sumber dari Internet 1) Bila Karya Perorangan Cara penulisannya ialah Pengarang/penyunting. (Tahun). Judul (edisi), [jenis medium]. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses] Contoh: Thomson, A.,1998. The Adult and the Curriculum. [Online]. Tersedia: http:/ /www.ed.uiuc.edu/EPS/PESYearbook/1998/thompson.hotml [30 Maret 2000].

37

2) Bila bagian dari karya kolektif Cara

penulisannya

Pengarang/penyunting.

(Tahun).

Dalam

Sumber (edisi), [Jenis media] Penerbit. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses] Contoh: Daniel,

R.T.,1995.

The

History

of

online:Macropedia

Western [Online].

Music

In

Britanica Tersedia:

http://www.eb.com:180/cgibin/g:DocF=macro/5004/45/0. html [28 Maret 2000]. 3) Bila artikel dalam jurnal Cara penulisannya: Pengarang. (Tahun). Judul. Nama Jurnal [Jenis Media], volume (terbitan), halaman. Tersedia: alamat di internet. [tanggal diakses] Contoh: Supriadi,

D.,1999.

Restructuring

the

Schoolbook Provision System

in Indonesia: Some Recent Initiatives dalam Educational Policy Analysis Archives [Online], vol 7 (7), 12 halaman. Tersedia: http:/ /epaa.asu.edu /epaa/v7n7. html[17 Maret 2000]. 4) Bila artikel dalam majalah Cara penulisannya Pengarang. (Tahun, tanggal, bulan). Judul. Nama Majalah [Jenis media], volume, jumlah halaman. Tersedia: alamat di internet [tanggal diakses] Contoh: Goodstein, C., 1991, September, Healers from the deep. American Health [CD-ROM], 60-64. tersedia: 1994 SIRS/SIRS 1992 Life Science/Article 08A [13 Juni 1995]. 5) Bila artikel di surat kabar Cara penulisannya Pengarang. (Tahun, tanggal, bulan). Judul. Nama Surat Kabar [Jenis media], jumlah halaman. Tersedia: alamat di internet [tanggal diakses] Contoh: Cipto, B. (2000, 27 April). Akibat Perombakan Kabinet Berulang, Fondasi Reformasi Bisa Runtuh. Pikiran Rakyat [Online], halaman 8. tersedia: Maret 2000].

http://www.%5Bpikiran-rakyat.com.%5B9

38

6) Bila pesan dari E-mail Cara penulisannya Pengirim (alamat e-mail pengirim). (Tahun, tanggal, bulan). Judul pesan. Mail kepada penerima [alamat e-mail penerima] Contoh: Mustafa,

Bachrudin

([email protected]).

Laporan penelitian. ([email protected]).

E-mail

(2000,

kepada

25 Dedi

April).

Bab

Supriadi

39

BAB IV MEKANISME DAN STANDAR PENGELOLAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA A. Mekanisme Penilaian Judul Mekanisme penilaian terhadap kelayakan judul rencana penelitian untuk skripsi didasarkan pada informasi ringkas yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Landasan Teori, dan gambaran referensi yang akan digunakan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan judul adalah sebagai berikut: 1. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan; 2. Judul Skripsi sesuai minat studi yang dipilih. 3. Telah menempuh 120 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00; 4. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Penulisan Hukum dengan nilai minimal C; 5. Salinan slip SPP terakhir; 6. Salinan Transkrip Nilai Sementara; 7. Telah menghadiri Ujian Desain Riset untuk Skripsi minimal 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan Kartu Mengikuti Ujian Desain Riset yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. Berikut adalah Formulir Pengajuan Persetujuan Judul: Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Kepada: Yth. Koordinator Program Studi Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Di Samarinda Dengan Hormat, Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman: Nama

:

………………………….......

NIM

:

…..…………....................

Tempat Tgl Lahir

:

…………………………........

Alamat

:

....................................

Nomor Tel./HP.

:

…………………………........

Surat Elektronik

:

…………………………........

Minat Studi

:

…………………………........

40

Dengan ini mengajukan permohonan judul sebagai berikut: JUDUL ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… .................................................……………………………………………………….. Latar Belakang (Maksimal 150 Kata) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………......................................................... Rumusan Masalah (Maksimal 50 Kata) ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………........................................................ ........................................................................................................................ Landasan Teori (Maksimal 150 Kata) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………….................................................................................. Daftar Referensi (Minimal 8 Judul Buku/Jurnal Ilmiah) Keterangan: Referensi harus berhubungan dengan teori yang akan digunakan 1. ………………………………………………………… 2. ………………………………………………………… 3. ………………………………………………………… 4. ………………………………………………………… 5. ………………………………………………………… 6. ………………………………………………………… 7. ………………………………………………………… 8. ………………………………………………………… 9. ………………………………………………………….

41

Demikian pengajuan ini saya buat, atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih. Mengetahui Pembimbing Akademik,

Samarinda,.............. , ------Hormat Saya

.............................................

............................................

NIP.

NIM

Persyaratan: 1. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Semester berjalan; 2. Judul Skripsi sesuai minat studi yang dipilih. 3. Telah menempuh 120 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00; 4. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Penulisan Hukum dengan nilai minimal C; 5. Kartu Mengikuti Ujian Desain Riset yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum; 6. Melampirkan: a. Salinan slip SPP terakhir; b. Salinan Transkrip Nilai Sementara; c. Map gantung dan Map merah (masing-masing 1 buah). Setelah formulir pengajuan diterima dan diverifikasi kelayakan syarat administrasi oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum, dokumen pengajuan mahasiswa dibahas oleh Tim Penilai Kelayakan Judul Skripsi yang dikoordinasikan oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. Tim Penilai Kelayakan Judul Skripsi terdiri atas Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan representasi dari masing-masing kluster keilmuan dosen (tugas dan mekanisme kerja dari Tim Penilai Kelayakan Judul Skripsi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman). Hasil penilaian oleh Tim Penilai Kelayakan Judul Skripsi ditindaklanjuti oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk penerbitan Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi. B. Mekanisme Penentuan Pembimbing Penentuan pembimbing untuk tugas akhir mahasiswa, ditentukan berdasarkan klasifikasi keahlian dan daftar urutan jabatan fungsional dosen

42

yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dan tugaskan berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni: 1) Relevansi keahlian dengan judul yang diajukan oleh mahasiswa. Aspek ini ditentukan berdasarkan klasifikasi keahlian dosen yang dapat dilihat dari karya ilmiah berupa disertasi, tesis dan skripsi dosen yang bersangkutan serta karya ilmiah lain yang berhubungan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. 2) Presentase pembagian tugas bimbingan. Aspek ini diukur berdasarkan rasio bimbingan dari setiap dosen. Ex. dalam setiap semester berjalan, kewajiban bimbingan setiap dosen adalah 3 mahasiswa (lihat peraturan akademik mengenai beban kerja dosen), maka dosen yang telah melebihi kewajiban tersebut, akan didistribusikan ke dosen yang lain, dengan tetap mempertimbangkan poin 1 di atas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan bimbingan, sehingga proses pimbingan akan lebih terfokus dan efektif. 3) Minat studi/bidang yang tersedia. Aspek ini akan menentukan kamar penempatan

dosen

pembimbing,

dengan

tetap

menerapkan

kemungkinan lintas kamar jika terdapat irisan antar minat studi/bidang dengan susbtansi judul yang diajukan oleh mahasiswa. 4) Pemilihan pembimbing yang dilakukan oleh mahasiswa. Aspek ini menjadi alternatif dalam penentuan pembimbing, dimana mahasiswa dapat diberikan keleluasaan untuk memilih 5) Pembimbing yang diinginkan oleh Mahasiswa tetap mempertimbangkan aspek pada poin 1, 2 dan 3 di atas. C. Mekanisme Penetapan Pembimbing Pembimbing ditetapkan setelah pertimbangan “penentuan pembimbing” dilakukan, dengan alur sebagai berikut: 1) Kewenangan usulan pembimbing berada di Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan akademik pada Program Studi Ilmu Hukum dengan mempertimbangkan usulan

Tim

Penilai

Kelayakan

Judul

Skripsi

dan/atau

diajukan

kepada

Dekan

untuk

Persetujuan

Judul

dan

usulan

mahasiswa. 2) Usulan

pembimbing

ditetapkan

melalui

Pembimbing Skripsi.

Surat

kemudian Penunjukan

43

3) Waktu bimbingan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi. 4) Perpanjangan masa bimbingan tugas akhir dapat ditambah selama 3 (tiga) bulan dengan catatan mahasiswa bimbingan telah menjalani Ujian Desain Riset. Jika belum, maka mahasiwa diharuskan melalui proses ulang yang dimulai pada tahap pengajuan judul. 5) Apabila mahasiswa telah mendapatkan perpanjangan masa bimbingan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan belum menyelesaikan tugas akhirnya, dapat ditambah selama 3 (tiga) bulan dengan catatan mahasiswa bimbingan telah menjalani Seminar Hasil Penelitian. Jika belum, maka mahasiwa diharuskan melalui proses ulang yang dimulai pada tahap pengajuan judul. 6) Surat

Persetujuan

Judul

dan

Penunjukan

Pembimbing

Skripsi

disampaikan oleh bagian akademik kepada setiap dosen pembimbing. 7) Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Pembimbing Utama: a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; b. Berpendidikan minimal Strata-2 bidang Ilmu Hukum; c. Jabatan fungsional akademik minimal Lektor (golongan minimal III/c) atau jabatan fungsional Asisten Ahli bergelar Doktor bidang Ilmu Hukum; d. Memiliki bidang keahlian yang sama dengan tema skripsi yang diusulkan oleh mahasiswa; e. Telah menjadi Pembimbing Pendamping minimal 5 tahun; f. Ditunjuk sebagai Pembimbing Utama oleh Dekan. 8) Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Pembimbing Pendamping: a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; b. Berpendidikan minimal Strata-2 bidang Ilmu Hukum dan/atau Strata-2 di bidang selain bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa; c. Jabatan fungsional akademis minimal asisten ahli; d. Memiliki bidang keahlian yang sama dengan tema skripsi yang diusulkan oleh mahasiswa; e. Telah menjadi Penguji Skripsi minimal 1 tahun; f. Ditunjuk sebagai Pembimbing Pendamping oleh Dekan.

44

D. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Ujian Desain Riset 1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Ujian Desain Riset a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan Ujian Desain Riset yang telah disediakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (formulir diunduh pada laman Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan. b. Syarat-syarat

yang

harus

dipenuhi

oleh

mahasiswa

untuk

mengajukan Ujian Desain Riset adalah: 1) Terdaftar

dan

aktif

sebagai

mahasiswa

Fakultas

Hukum

Universitas Mulawarman pada Semester berjalan; 2) Transkrip Nilai Sementara terbaru; 3) Salinan bukti pembayaran SPP/UKT terakhir; 4) Salinan Kartu Bimbingan Skripsi; 5) Salinan

Surat

Persetujuan

Judul

dan

Penunjukan

Dosen

Pembimbing yang masih berlaku; dan 6) Naskah Desain Riset sebanyak 6 (enam) exemplar yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. c. Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum memeriksa kelengkapan berkas persyaratan Ujian Desain Riset yang diajukan oleh mahasiswa dan selanjutnya menentukan dosen penguji. d. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum wajib menentukan Dosen Penguji, waktu, dan tempat pelaksanaan Ujian Desain Riset. e. Dalam menentukan Dosen Penguji dan waktu ujian, Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum wajib memperhatikan Kartu Kesediaan Menguji yang ditandatangani oleh masing-masing penguji. f. Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum menyerahkan Memo Persetujuan Ujian Desain Riset kepada Staf Akademik. g. Staf Akademik membuat Undangan Ujian Desain Riset pada hari yang sama diberikannya Memo Persetujuan Ujian Desain Riset oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. h. Staf Akademik menyerahkan kembali Undangan Ujian Desain Riset yang telah dibuat dan diberi paraf kepada Koordinator Program Studi S-1

Ilmu

Hukum

pada

hari

yang

sama

diberikannya

Memo

45

Persetujuan Ujian Desain Riset oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. i. Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum memeriksa kebenaran Undangan Ujian Desain Riset dan menandatangani Undangan Ujian Desain Riset pada hari yang sama diberikannya Undangan Ujian Desain Riset oleh Staf Akademik. j. Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum menyerahkan Undangan Ujian Desain Riset yang telah ditandatangani kepada Staf Akademik pada hari yang sama sejak diterima dari Staf Akademik. k. Dalam hal Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum berhalangan dan tidak dapat menandatangani Undangan Ujian Desain Riset, maka Undangan Ujian Desain Riset ditandatangani oleh Ketua Jurusan

Ilmu

Hukum

atau

Wakil

Dekan

Bidang

Akademik,

Kemahasiswaan, dan Alumni. l. Staf Akademik mengarsipkan dan memberikan Undangan Ujian Desain Riset yang telah ditandatangani Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum kepada Mahasiswa pada hari yang sama sejak diterima dari Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. m. Mahasiswa menerima Undangan Ujian Desain Riset yang telah ditandatangani Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. n. Bagian Akademik memberikan Undangan Ujian Desain Riset yang telah ditandatangani Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan Naskah Ujian Desain Riset kepada Majelis Penguji pada hari yang sama sejak diterima dari Staf Akademik dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Desain Riset. o. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Ujian Desain Riset, Staf Akademik membuat kelengkapan berkas Ujian Desain Riset dengan susunan berkas sebagai berikut: 1) Berita Acara Ujian (7 rangkap); 2) Lembar Penilaian (5 rangkap); 3) Lembar Rekapitulasi Penilaian (2 rangkap); dan 4) Daftar Hadir Mahasiswa yang mengikuti Ujian Desain Riset (1 rangkap). p. Pada

hari

pelaksanaan

Ujian

Desain

Riset,

Staf

Akademik

menyerahkan berkas Ujian Desain Riset kepada Ketua Majelis Penguji sesuai dengan waktu dan ruangannya.

46

q. Dalam hal Dosen Penguji tidak dapat hadir dalam Ujian Desain Riset wajib

memberitahukan

ketidakhadirannya

kepada

Koordinator

Program Studi S-1 Ilmu Hukum 1 (satu) hari sebelum Ujian Desain Riset dilaksanakan. 2. Pelaksanaan a. Majelis Penguji wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian bebas pantas dan berdasi (kecuali menggunakan Batik). b. Pada hari pelaksanaan Ujian Desain Riset mahasiswa wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut: 1) Mahasiswa Laki-laki a) Kemeja panjang berkerah warna putih. b) Celana panjang warna hitam. c) Dasi berwarna hitam atau gelap d) Sepatu warna hitam. 2) Mahasiswa Perempuan a) Kemeja panjang berkerah warna putih. b) Rok panjang warna hitam. c) Dasi

berwarna

hitam

atau

gelap

(tidak

perlu

jika

mengenakan jilbab). d) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab). e) Sepatu warna hitam. c. Ujian Desain Riset dihadiri oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan 3 (Dosen) Penguji, serta dihadiri oleh minimal 5 (lima) orang mahasiswa. d. Ujian Desain Riset dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurangkurangnya 1 (satu) Dosen Pembimbing dan 3 (tiga) Dosen Penguji serta dihadiri oleh minimal 5 (lima) orang mahasiswa. e. Dalam hal Pembimbing Utama tidak dapat hadir dalam ujian maka mendelegasikan

kepada

Pembimbing

Pendamping

dan

memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. f. Dalam hal Pembimbing Pendamping tidak dapat hadir dalam ujian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.

47

g. Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam ujian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk kemudian Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum bertindak sebagai pengganti penguji atau menunjuk dosen lain untuk menjadi pengganti penguji. h. Dosen Penguji Ujian Desain Riset adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas Skripsi mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut: 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; 2) Memiliki kepangkatan minimal kepangkatan akademik minimal Lektor, Pendidikan Magister (S2), atau Asisten Ahli dengan Pendidikan Doktor (S3); 3) Memiliki pengetahuan yang memadai atas Skripsi mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian skripsi mahasiswa; 4) Penguji dapat berasal dari Praktisi yang memiliki kompetensi keilmuan minimal berijazah Magister (S2) dari lulusan program studi yang terakreditasi minimal B dan memahami materi skripsi; 5) Ditunjuk oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. i. Pembimbing Utama sebagai Ketua Majelis membuka dan memimpin pelaksanaan

Ujian

Desain

Riset,

serta

wajib

menyampaikan

mekanisme penilaian sebelum ujian dimulai. j. Dalam hal pelaksanaan Ujian Desain Riset, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa. k. Unsur-unsur penilaian dalam Ujian Desain Riset untuk adalah: No. Aspek yang dinilai 1

Latar Belakang

Kriteria

Bobot

Teridentifikasinya

35

masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problema penelitian. 2

Rumusan Masalah

1. Kesesuaian rumusan masalah

15

Nilai

48

dengan masalah penelitian (isu hukum/research problem) 2. Kesesuaian rumusan masalah hukum dengan cakupan studi ilmu hukum 3

Judul

Kesesuaian judul

5

dengan rumusan masalah 4

Landasan Teori

Teridentikasi basis

dan Referensi

teori dan kelayakan

15

jumlah referensi sebagai pendukung dalam penelitian dan prospek penggunaannya dalam membantu menganalisis pertanyaan penelitin/rumusan masalah 5

Metode Penelitian

Adanya klarifikasi

5

terhadap kesesuaian cara penelitian dengan rumusan masalah. 6

Penampilan (performance)

Penilaian subyektif

25

dari anggota penguji terhadap kemampuan calon peneliti terutama cara mempertahankan rencana penelitian. TOTAL

100

49

l. Penilaian terhadap kelayakan Desain Riset diberikan secara merata kepada 5 (lima) orang penguji tanpa membedakan struktur majelis penguji. m. Hasil penilaian Ujian Desain Riset adalah sebagai berikut: 1) 0 – 39,99 (tidak dapat dilanjutkan) 2) 40 – 59,99 (mengulang) 3) 60 - 100 (dilanjutkan) n. Pembimbing Pendamping sebagai Sekretaris Majelis merekap hasil Ujian Desain Riset dan selanjutnya Ketua Majelis mengumumkan hasilnya. o. Apabila hasil penilaian Ujian, tim penguji memberikan predikat „Mengulang‟, mahasiswa dapat mengajukan Ujian Desain Riset untuk kedua kalinya (ujian ulang) minimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal ujian sebelumnya. p. Apabila setelah mengikuti ujian ulang Ujian Desain Riset mahasiswa tetap dinyatakan Mengulang untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru. q. Dalam hal hasil ujian dinyatakan Tidak

Dapat

Dilanjutkan,

mahasiswa mengajukan judul baru. r. Setelah pelaksanaan Ujian Desain Riset, Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum memberikan 1 (satu) rangkap Berita Acara Ujian yang telah ditandatangani oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum kepada mahasiswa. s. Setelah pelaksanaan Ujian Desain Riset, Koordinator Program Studi S-1

Ilmu

Hukum

mengarsipkan

berkas

seluruh

dokumen

konsumsi

dan/atau

pelaksanaan ujian. t. Mahasiswa

dilarang

untuk

menyediakan

sejenisnya, memberikan hadiah atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi obyektivitas penilaian majelis penguji Ujian Desain Riset. E. Mekanisme dan Standar Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian 1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan Seminar Hasil Penelitian yang telah disediakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

50

b. Syarat-syarat

yang

harus

dipenuhi

oleh

mahasiswa

untuk

mengajukan Seminar Hasil Penelitian adalah: 1) Terdaftar

dan

aktif

sebagai

mahasiswa

Fakultas

Hukum

Universitas Mulawarman pada Semester berjalan; 2) Telah menempuh 140 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00; 3) Salinan slip SPP/UKT semester terakhir; 4) Salinan

Surat

Persetujuan

Judul

dan

Penunjukan

Dosen

Pembimbing yang masih berlaku; 5) Salinan Kartu Bimbingan Skripsi; dan 6) Menyerahkan naskah Laporan Hasil Penelitian sebanyak 6 (enam) exemplar yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. c. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi S-1

Ilmu

Hukum

harus

menyelesaikan

pemeriksaan

syarat

kelengkapan ujian akhir dan menentukan nama anggota majelis Ujian Akhir serta waktu pelaksanaan ujian Seminar Hasil Penelitian. d. Berdasarkan memo dari Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Staf

Akademik

membuat

undangan

yang

ditandatangani

oleh

Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan disampaikan beserta Laporan Hasil Penelitian kepada tim majelis penguji serta peserta ujian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan. e. Dalam hal Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum berhalangan dan tidak dapat menandatangani Undangan Seminar Hasil Penelitian, maka Undangan Seminar Hasil Penelitian ditandatangani oleh Ketua Jurusan

Ilmu

Hukum

atau

Wakil

Dekan

Bidang

Akademik,

Kemahasiswaan, dan Alumni. r. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian, Staf Akademik membuat kelengkapan berkas Seminar Hasil Penelitian yang terdiri atas susunan berkas sebagai berikut: 1) Berita Acara Ujian (7 rangkap); 2) Lembar Penilaian (5 rangkap); 3) Lembar Rekapitulasi Penilaian (2 rangkap); dan

51

2. Pelaksanaan a. Majelis Penguji wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan memakai pakaian bebas pantas dan berdasi (kecuali menggunakan Batik). b. Pada hari pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian mahasiswa wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut: 1) Mahasiswa Laki-laki a) Kemeja panjang berkerah warna putih. b) Celana panjang warna hitam. c) Dasi berwarna hitam atau gelap d) Sepatu warna hitam. 2) Mahasiswa Perempuan a) Kemeja panjang berkerah warna putih. b) Rok panjang warna hitam. c) Dasi

berwarna

hitam

atau

gelap

(tidak

perlu

jika

mengenakan jilbab). d) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab). e) Sepatu warna hitam. c. Seminar

Hasil

Penelitian

dihadiri

oleh

Pembimbing

Utama,

Pembimbing Pendamping, dan 3 (Dosen) Penguji dan tidak dihadiri oleh mahasiswa. d. Seminar

Hasil

Penelitian

dapat

dilaksanakan

apabila

dihadiri

sekurang-kurangnya 1 (satu) Dosen Pembimbing dan 3 (tiga) Dosen Penguji. e. Dalam hal Pembimbing Utama tidak dapat hadir dalam Seminar Hasil Penelitian maka mendelegasikan kepada Pembimbing Pendamping dan

memberitahukan

ketidakhadirannya

kepada

Koordinator

Program Studi S-1 Ilmu Hukum. f. Dalam hal Pembimbing Pendamping tidak dapat hadir dalam Seminar Hasil Penelitian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. g. Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam Seminar Hasil Penelitian, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk kemudian Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum

52

bertindak sebagai pengganti penguji atau menunjuk dosen lain untuk menjadi pengganti penguji. h. Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas Skripsi mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut: 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; 2) Memiliki kepangkatan minimal kepangkatan akademik minimal Lektor, Pendidikan Magister (S2), atau Asisten Ahli dengan Pendidikan Doktor (S3) 3) Memiliki pengetahuan yang memadai atas Skripsi mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian skripsi mahasiswa. 4) Penguji dapat berasal dari Praktisi yang memiliki kompetensi keilmuan minimal berijazah Magister (S2) dari lulusan program studi yang terakreditasi minimal B dan memahami materi skripsi; 5) Ditunjuk oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. i. Pembimbing Utama sebagai Ketua Majelis membuka dan memimpin pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian, serta wajib menyampaikan mekanisme penilaian sebelum ujian dimulai. j. Dalam pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa. k. Unsur-unsur penilaian dalam Seminar Hasil Penelitian sebagai berikut: No.

Aspek yang

Kriteria

Bobot

Teridentifikasinya

10

Dinilai 1

Latar Belakang

1.

masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problem penelitian. 2.

Kesesuaian antara latar belakang dengan potret sasaran penelitian

Nilai

53

2

Rumusan

1.

Masalah

Kesesuaian masalah

rumusan

10

dengan

masalah penelitian (isu hukum/research problem) 2.

Kesesuaian masalah cakupan

rumusan dengan

studi

ilmu

hukum 3

Judul

Kesesuaian judul dengan

5

rumusan masalah 4

Representasi data penelitian, bahan

1. Kejujuran

dalam

pengutipan. 2. Ketepatan

penelitian,

pilihan

kekuatan teori,

penelitian.

dan

acuan

referensi

15

dalam sasaran

3. Ketepatan mendeskripsikan fakta hukum

yang

dipergunakan

sebagai

basis analisis. 4. Teridentifikasi teori

yang

basis memadai

dalam menganalisis 5

Metode

1. Adanya klarifikasi

Penelitian, dan

keterujian

Tata

penggunaannya dalam

Naskah

Penulisan

5

menjawab pertanyaan penelitian. 2. Penggunaan Buku pedoman penulisan skripsi

6

Hasil penelitian

1. Adanya hasil penelitian yang tepat untuk menjawab rumusan masalah

35

54

2. Hasil penelitian dapat divalidasi dan dipertanggungjawabkan 7

Kesimpulan

1.

dan saran

Adanya

kesesuaian

antara

10

rumusan

masalah, pembahasan, dan kesimpulan 2.

Saran efektif,

bermanfaat, dan

dapat

dilaksanakan. 8

Penampilan (performance)

Penilaian subyektif dari

10

anggota penguji terhadap kemampuan peneliti memberikan bukti ilmiah atas temuan dalam penelitian, dan kemampuan mengkomunikasikannya selama proses ujian. TOTAL

100

l. Setiap anggota tim penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf k tanpa membedakan struktur majelis penguji. m. Pembimbing Pendamping sebagai Sekretaris Seminar Hasil Penelitian melakukan perhitungan hasil dari setiap penguji dan selanjutnya, Ketua Majelis mengumumkan hasilnya. n. Penilaian yang diberikan dalam Seminar Hasil Penelitian memiliki predikat (1) Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi, (2) Layak Mengikuti Ujian Akhir Skripsi Tetapi Dengan Perbaikan, (3) Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Hasil dinyatakan dinyatakan Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi apabila mendapat nilai antara 85-100. 2) Hasil dinyatakan dinyatakan Layak Mengikuti Ujian Akhir Skripsi Tetapi Dengan Perbaikan apabila mendapat nilai antara 60-84,99

55

3) Hasil dinyatakan Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi apabila mendapat nilai kurang dari 60 (enam puluh). o. Apabila hasil Seminar Hasil Penelitian yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir Skripsi, mahasiswa dapat mengajukan Seminar Hasil Penelitian ulang maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal Seminar Hasil Penelitian sebelumnya. p. Apabila

setelah

mengikuti

ujian

ulang

Seminar

Hasil

Penelitian

mahasiswa tetap dinyatakan Tidak Layak Untuk Mengikuti Ujian Akhir

Skripsi

untuk

kedua

kalinya,

maka

mahasiswa

yang

bersangkutan mengajukan judul baru. q. Setelah pelaksanaan Ujian, Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum mengarsipkan berkas seluruh dokumen pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian. r. Mahasiswa dilarang untuk menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi obyektivitas penilaian majelis penguji Seminar Hasil Penelitian. F. Mekanisme

dan

Standar

Pelaksanaan

Ujian

Akhir

(Ultimum

Examen/The Comprehensive Examination) 1. Instruksi Kerja Pra-Pelaksanaan Ujian Akhir a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan Ujian Akhir untuk Skripsi yang telah disediakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan. b. Syarat-syarat

yang

harus

dipenuhi

oleh

mahasiswa

untuk

mengajukan Ujian Akhir adalah: 1) Terdaftar

dan

aktif

sebagai

mahasiswa

Fakultas

Hukum

Universitas Mulawarman pada Semester berjalan; 2) Telah menempuh 140 SKS tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00 yang dibuktikan dengan Transkrip Nilai Sementara; 3) Telah melunasi SPP/UKT dan/atau Pembiayaan Lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas SPP/UKT dan/atau Pembiayaan Lainnya. 4) Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Dosen Pembimbing yang masih berlaku.

56

5) Menyerahkan naskah skripsi sebanyak 6 (enam) exemplar yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. 6) Telah Lulus TOEFL dengan skor minimal 400 yang dibuktikan dengan Sertifikat dari Balai Bahasa Universitas Mulawarman. 7) Melampirkan salinan Berita Acara Ujian Desain Riset dan Seminar Hasil Penelitian. c. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, Koordinator Program Studi S-1

Ilmu

Hukum

harus

menyelesaikan

pemeriksaan

syarat

kelengkapan ujian akhir dan menentukan nama anggota majelis Ujian Akhir serta waktu pelaksanaan ujian Ujian Akhir. d. Berdasarkan memo dari Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Staf

Akademik

membuat

undangan

yang

ditandatangani

oleh

Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan disampaikan beserta Naskah Skripsi kepada tim majelis penguji serta peserta ujian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan. e. Dalam hal Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum berhalangan dan tidak dapat menandatangani Undangan Ujian Akhir, maka Undangan Ujian Akhir ditandatangani oleh Ketua Jurusan Ilmu Hukum atau Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni. s. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Ujian Akhir, Staf Akademik membuat kelengkapan berkas Ujian Akhir yang terdiri atas susunan berkas sebagai berikut: 1) Berita Acara Ujian (8 rangkap); 2) Lembar Penilaian (5 rangkap); 3) Lembar Rekapitulasi Penilaian (2 rangkap); dan 2. Pelaksanaan a. Majelis Penguji wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan memakai pakaian bebas pantas dan berdasi (kecuali menggunakan Batik). b. Pada hari pelaksanaan Ujian Akhir mahasiswa wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pakaian sebagai berikut: 1) Mahasiswa Laki-laki a) Kemeja panjang berkerah warna putih. b) Celana panjang warna hitam.

57

c) Jas berwarna hitam atau gelap. d) Dasi berwarna hitam atau gelap e) Sepatu warna hitam. 2) Mahasiswa Perempuan a) Kemeja panjang berkerah warna putih. b) Rok panjang warna hitam. c) Jas berwarna hitam atau gelap. d) Dasi

berwarna

hitam

atau

gelap

(tidak

perlu

jika

mengenakan jilbab). e) Jilbab warna putih atau hitam (jika mengenakan jilbab). f) Sepatu warna hitam. c. Ujian Akhir Skripsi dihadiri oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, dan 3 (tiga) Dosen Penguji dan tidak dihadiri oleh mahasiswa. d. Dalam hal Pembimbing Utama tidak dapat hadir dalam Ujian Akhir Skripsi maka wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan kedudukannya akan digantikan

oleh

Dekan

atau

Wakil

Dekan

Bidang

Akademik,

Kemahasiswaan, dan Alumni. e. Dalam hal Pembimbing Pendamping tidak dapat hadir dalam Ujian Akhir Skripsi, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum dan kedudukannya akan digantikan oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. f. Dalam hal penguji tidak dapat hadir dalam Ujian Akhir Skripsi, maka yang

bersangkutan

wajib

memberitahukan

ketidakhadirannya

kepada Pembimbing Utama dan Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum untuk kemudian Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum bertindak sebagai pengganti penguji atau menunjuk dosen lain untuk menjadi pengganti penguji. g. Dosen Penguji Ujian Akhir adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas Skripsi mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut: 1) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; 2) Memiliki kepangkatan minimal kepangkatan akademik minimal Lektor, Pendidikan Magister (S2), atau Asisten Ahli dengan Pendidikan Doktor (S3)

58

3) Memiliki pengetahuan yang memadai atas Skripsi mahasiswa dari dalam minat studi yang sama dan/atau minat studi lain sepanjang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian skripsi mahasiswa. 4) Penguji dapat berasal dari Praktisi yang memiliki kompetensi keilmuan minimal berijazah Magister (S2) dari lulusan program studi yang terakreditasi minimal B dan memahami materi skripsi; 5) Ditunjuk oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum. h. Pembimbing Utama sebagai Ketua Majelis membuka dan memimpin pelaksanaan Ujian Skripsi, serta wajib menyampaikan mekanisme penilaian sebelum ujian dimulai. i. Dalam

pelaksanaan

Ujian

Skripsi,

Ketua

Majelis

memberi

kesempatan kepada mahasiswa untuk berdoa. j. Unsur-unsur penilaian dalam Ujian Akhir sebagai berikut: No.

Aspek yang

Kriteria

Bobot

Teridentifikasinya

10

Dinilai 1

Latar Belakang

1.

masalah-masalah hukum yang dikualifikasi sebagai problema penelitian. 2.

Kesesuaian antara latar belakang dengan potret sasaran penelitian

2

Rumusan

1.

Masalah

Kesesuaian masalah

rumusan

10

dengan

masalah penelitian (isu hukum/research problem) 2.

Kesesuaian masalah cakupan

rumusan dengan

studi

ilmu

hukum 3

Judul

Kesesuaian judul dengan

5

Nilai

59

rumusan masalah 4

Representasi

1.

data penelitian, bahan

Kejujuran Ketepatan

penelitian,

pilihan

kekuatan teori,

penelitian.

acuan

15

pengutipan. 2.

dan

dalam

3.

referensi

dalam sasaran

Ketepatan mendeskripsikan fakta hukum

yang

dipergunakan

sebagai

basis analisis. 4.

Teridentifikasi teori

yang

basis memadai

dalam menganalisis 5

Metode

1.

Adanya klarifikasi

5

Penelitian, dan

keterujian

Tata

penggunaannya dalam

Naskah

Penulisan

menjawab pertanyaan penelitian. 2.

Penggunaan Buku pedoman penulisan skripsi

6

Analisis

dan

Mampu memberikan

25

Pengetahuan

analisis sesuai dengan

Ilmu Hukum

kaidah ilmu hukum melalui tampilan hasil penelitian

7

Kesimpulan

1.

dan saran

Adanya

kesesuaian

antara

rumusan

masalah

dan

kesimpulan 2.

Kesimpulan

konsisten

dengan

bahasan

permasalahan. 3.

Saran efektif,

bermanfaat, dan

dilaksanakan.

dapat

10

60

8

Penampilan (performance)

Penilaian subyektif dari

20

anggota penguji terhadap kemampuan peneliti memberikan bukti ilmiah atas temuan dalam penelitian, dan kemampuan mengkomunikasikannya selama proses ujian. TOTAL

100

k. Setiap anggota tim penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf j tanpa membedakan struktur majelis penguji. l. Pembimbing Pendamping sebagai Sekretaris Ujian Akhir untuk Skripsi melakukan perhitungan hasil dari setiap penguji dan selanjutnya, Ketua Majelis mengumumkan hasilnya. m. Penilaian yang diberikan dalam Ujian Akhir memiliki predikat Lulus atau Tidak Lulus dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Hasil dinyatakan dinyatakan Lulus apabila mendapat nilai minimal 60 (enam puluh). 2) Hasil dinyatakan Tidak Lulus apabila mendapat nilai kurang dari 60 (enam puluh). n. Apabila hasil Ujian Akhir yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus, mahasiswa dapat mengajukan Ujian Akhir ulang maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal Ujian Akhir sebelumnya. o. Apabila setelah mengikuti ujian ulang Ujian Akhir mahasiswa tetap dinyatakan Tidak Lulus untuk kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan mengajukan judul baru. p. Setelah pelaksanaan Ujian Akhir, Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum mengarsipkan berkas seluruh dokumen pelaksanaan ujian. q. Mahasiswa dilarang untuk menyediakan konsumsi dan/atau sejenisnya, memberikan hadiah atau memberikan segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi obyektivitas penilaian majelis penguji Ujian Akhir.

61

BAB V TATA CARA PENULISAN A. Bahasa Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan. Penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah diperbolehkan sepanjang memang benar-benar diperlukan untuk mendukung materi desain riset, laporan hasil penelitian, atau skripsi. B. Ukuran Kertas dan Margin Kertas yang dipergunakan untuk Desain Riset, Laporan Hasil Penelitian, dan Skripsi adalah kertas ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan berat minimal 70 Gram. Adapun margins yang digunakan adalah 4 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi bawah, 4 cm dari tepi kiri dan 3 cm dari tepi kanan. C. Pengetikan Penulisan Desain Riset dan Skripsi diketik dengan huruf Tahoma, ukuran 11pts dengan 2.0 (dua) spasi (dikecualikan untuk abstraksi dan abstract menggunakan 1.0 (satu) spasi). Kata atau istilah selain Bahasa Indonesia diketik miring (italic). Setiap Paragraf dimulai menjorok 1 cm dari margin kiri halaman. D. Pengaturan Bab Sistem pengaturan bab yang digunakan dalam proposal dan skripsi menggunakan urutan kombinasi alfabet dan turunannya. BAB I A. ………… 1. ………… a. ………… 1) ………… a) ………… (1) ………… (2) ………… i. ………… ii. …………

E. Nomor Halaman Halaman untuk bagian awal Desain Riset, Laporan Hasil Penelitian, dan Skripsi ditulis dengan huruf Romawi kecil (jenis huruf Tahoma ukuran 11pts). Contoh i, ii, iii, iv,.....dst. Halaman untuk bagian isi dan bagian akhir ditulis dengan bilangan angka (jenis huruf Tahoma ukuran 11pts). Contoh 1, 2, 3, 4,.....dst. Nomor halaman ditulis di bagian kanan bawah dan untuk masingmasing Bab di bawah tengah.

62

F. Halaman Sampul Luar Desain Riset Halaman sampul ditulis dengan font Tahoma 11pts dengan 2.0 (dua) spasi dan secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi: a. Tulisan: Desain Riset b. Judul Desain Riset c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum d. Logo Universitas Mulawarman e. Diajukan oleh f. Nama g. NIM h. Program Studi Ilmu Hukum i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman j. Samarinda k. Tahun Pengajuan

63

Contoh Halaman Sampul Luar Desain Riset DESAIN RISET JUDUL RISET

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Diajukan oleh ................................................................... NIM. ...................................................

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 20...

64

G. Halaman Persetujuan Desain Riset Halaman Persetujuan memuat kalimat secara secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari: a. Tulisan: Lembar Persetujuan b. Tulisan: Desain Riset c. Judul usulan Riset d. Tulisan: Diajukan oleh e. Nama lengkap mahasiswa f. NIM g. Tulisan: Desain Riset ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal…. h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.

65

Contoh Halaman Lembar Persetujuan Desain Riset LEMBAR PERSETUJUAN DESAIN RISET JUDUL RISET Diajukan oleh ......................................................... NIM....................................... .

Desain Riset ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal…. PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,

................................ NIP .............................

......................................... NIP ...................................

MENGETAHUI, KOORDINATOR PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

............................................................... NIP ......................................................

66

H. Halaman Sampul Luar Laporan Hasil Penelitian Halaman sampul ditulis dengan font Tahoma 11pts dengan 2.0 (dua) spasi dan secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi: a. Tulisan: Laporan Hasil Penelitian b. Judul Penelitian c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum d. Logo Universitas Mulawarman e. Diajukan oleh f. Nama g. NIM h. Program Studi Ilmu Hukum i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman j. Samarinda k. Tahun Pengajuan

67

Contoh Halaman Sampul Luar Laporan Hasil Penelitian LAPORAN HASIL PENELITIAN JUDUL PENELITIAN

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Diajukan oleh ................................................................... NIM. ...................................................

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 20...

68

I. Halaman Persetujuan Laporan Hasil Penelitian Halaman Persetujuan memuat kalimat secara secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari: a. Tulisan: Lembar Persetujuan b. Tulisan: Laporan Hasil Penelitian c. Judul Penelitian d. Tulisan: Diajukan oleh e. Nama lengkap mahasiswa f. NIM g. Tulisan: Laporan Hasil Penelitian ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal…. h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.

69

Contoh Halaman Lembar Persetujuan Laporan Hasil Penelitian LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PENELITIAN JUDUL RISET Diajukan oleh ......................................................... NIM....................................... .

Laporan Hasil Penelitian ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal…. PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,

................................ NIP .............................

......................................... NIP ...................................

MENGETAHUI, KOORDINATOR PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

............................................................... NIP ......................................................

70

J. Halaman Sampul Luar Skripsi Halaman sampul ditulis dengan font Tahoma 11pts dengan 2.0 (dua) spasi dan secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi: a. Tulisan: Skripsi b. Judul Skripsi c. Tulisan: Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum d. Logo Universitas Mulawarman e. Diajukan oleh f. Nama g. NIM h. Program Studi Ilmu Hukum i. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman j. Samarinda k. Tahun Pengajuan Ketika sudah dinyatakan lulus, maka Skripsi dijilid dengan hard cover warna merah maroon.

71

Contoh Halaman Sampul Luar Skripsi SKRIPSI JUDUL SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Diajukan oleh ................................................................... NIM. ...................................................

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 20...

72

K. Halaman Persetujuan Skripsi Halaman Persetujuan memuat kalimat secara secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari: a. Tulisan: Lembar Persetujuan b. Tulisan: Skripsi c. Judul Skripsi d. Tulisan: Diajukan oleh e. Nama lengkap mahasiswa f. NIM g. Tulisan: Skripsi ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal…. h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.

73

Contoh Halaman Lembar Persetujuan Skripsi LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI JUDUL SKRIPSI Diajukan oleh ......................................................... NIM....................................... .

Skripsi ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal…. PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,

................................ NIP .............................

......................................... NIP ...................................

MENGETAHUI, KOORDINATOR PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

............................................................... NIP ......................................................

74

L. Halaman Pengesahan Skripsi Merupakan bentuk pengesahan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman terhadap Skripsi yang telah diujikan kepada mahasiswa dan dipertahankan dihadapan majelis penguji. Halaman Pengesahan memuat kalimat secara secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari: a. Tulisan: Lembar Pengesahan b. Tulisan: Skripsi c. Judul Skripsi d. Tulisan: Diajukan oleh e. Nama lengkap mahasiswa f. NIM g. Tulisan: Skripsi ini telah dipertahankan di depan Majelis Penguji di Samarinda pada tanggal…. h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

75

Contoh Halaman Lembar Pengesahan Skripsi LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI JUDUL SKRIPSI Diajukan oleh ......................................................... NIM....................................... .

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Majelis Penguji di Samarinda pada tanggal….….

PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,

................................ NIP .............................

......................................... NIP ...................................

MENGESAHKAN, DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

............................................................... NIP ......................................................

76

M. Halaman Persetujuan Jurnal Ilmiah Halaman Persetujuan memuat kalimat secara secara berurutan dari atas ke bawah yang terdiri dari: a. Tulisan: Lembar Persetujuan b. Tulisan: Jurnal Ilmiah c. Judul Jurnal Ilmiah d. Tulisan: Diajukan oleh e. Nama lengkap mahasiswa f. NIM g. Tulisan: Jurnal Ilmiah ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal…. h. Persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta diketahui oleh Koordinator Program Studi S-1 Ilmu Hukum.

77

Contoh Halaman Lembar Persetujuan Jurnal Ilmiah LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH JUDUL JURNAL ILMIAH Diajukan oleh ......................................................... NIM....................................... .

Jurnal Ilmiah ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing di Samarinda pada tanggal…. PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,

................................ NIP .............................

......................................... NIP ...................................

MENGETAHUI, KOORDINATOR PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

............................................................... NIP ......................................................

78

BAB VI. PENUTUP Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pedoman penyusunan skripsi sebagaimana

ditetapkan

melalui

Keputusan

ini

berlaku

bagi

seluruh

mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang pada saat Keputusan ini berlaku belum memiliki Surat Persetujuan Judul dan Pembimbing. Bagi mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan judul sebelum tanggal Keputusan ini, tetap berpedoman pada pedoman penulisan skripsi berdasarkan Peraturan Dekan Nomor 02/DT/2012.

Ditetapkan di Samarinda DEKAN FAKULTAS HUKUM,

IVAN ZAIRANI LISI NIP 19750123 200312 1 002

79