IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN MENURUT PERATURAN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN DI BAPEDALDA KOTA PADANG ( BAGI KEGIATAN YANG WAJIB UKL/UPL)
JURNAL
Oleh ZAHIRMAN NPM : 1010005600029
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015
1
IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN DI BAPEDALDA KOTA PADANG (BAGI KEGIATAN YANG WAJIB UKL/UPL ) (Zahirman, NPM : 1010005600029, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang)
ABSTRAK Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL. Pemilihan judul ini dilatarbelakangi karena para pemrakarsa atau pemilik kegiatan dan/atau usaha masih banyak yang tidak mengetahui bahwa kegiatan usahanya tersebut masuk dalam kegiatan yang wajib UKL-UPL. Permasalahan yang diangkat adalah Apakah Pelaksanaan penerbitan izin lingkungan UKL/UPL di Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 dan Apa kendala dalam penerbitan izin lingkungan UKL/UPL di Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012, serta bagaimana cara mengatasi kendala izin lingkungan UKL/UPL di Kota Padang, serta bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang mengambarkan tentang pelaksanaan hukum di masyarakat dengan menggunakan data primer dan sekunder seperti data di peroleh dengan wawancara dan data tidak langsung dari studi kepustakaan berupa undangundang, karya ilmiah dan literatur lainya yang mendukung penelitian.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kota Padang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan, namun belum efektif karena adanya kendala dalam faktor penegak hukumnya, serta kendala dari faktor masyarakat (pemilik usaha dan/ atau kegiatan). Hambatan dalam mengimplementasika adalah wilayah kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang yang sangat luas, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Dokumen UKL-UPL, lamanya waktu perbaikan atau penyempurnaan sehingga pengembalian UKL-UPL melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga proses penerbitan dokumen UKL-UPL oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah juga menjadi terhambat. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada, mengoptimalkan fasilitas yang ada, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, melakukan sosialisasi, serta seminar.
i
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mas Achmad Santoso mengatakan bahwa, penegakan hukum lingkungan (environmental enforcement) harus dilihat sebagai sebuah alat (an end). Tujuan penegakan hukum lingkungan yaitu penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkugan hidup yang pada umumnya diformalkan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi. Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma keterpaduan pada UUPPLH. Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup dalam hal ini tidak hanya tentang teknis administrasi (prosedur, waktu dan biaya) sebagaimana dipahami oleh aparat pemerintahan selama ini. Namun juga berkaitan dengan aspek
1
substansi perizinan bidang lingkungan hidup itu sendiri. Mencermati ketentuanketentuan berkaitan dengan perizinan dalam UU ini, pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat mendapat izin usaha dan/atau kegiatan (sektoral). Berdasarkan latar balakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerbitan izin lingkungan. Oleh karena itu, penulis merencanakan menyusun skripsi dengan judul " Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan di Bapedalda Kota Padang Bagi Kegiatan Yang Wajib UKL/UPL” B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi penerbitan izin lingkungan UKL/UPL di Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012? 2. Apa kendala dalam penerbitan izin lingkungan UKL/UPL di Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012, serta bagaimana cara mengatasi kendala izin lingkungan UKL/UPL di Kota Padang? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana penerbitan izin lingkungan UKL/UPL di Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.
2
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerbitan izin lingkungan UKL/UPL di Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, serta cara mengatasi kendala tersebut. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya akan teori-teori di bidang ilmu hukum, dan bermanfaat bagi perkembangan hukum lingkungan. Merupakan bahan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar ataupun sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan saran atau langkah yang lebih baik dalam hukum lingkungan, bermanfaat untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian masalah perizinan lingkungan, dan sebagai bahan masukan bagi pembuat dan untuk penyempurnaan aturan-aturan tentang perizinan lingkungan dan AMDAL. E. Metode Penelitian Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut : 1. Metode Pendekatan Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu smenekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya dilapangan dengan cara
3
mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta melihat norma-norma yang berlaku tersebut kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui dilapangan. 2. Sifat Penelitian Sifat Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengupayakan untuk memberikan gambaran secara konkrit, sistematis dan menyeluruh mengenai obyek penelitian dan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan juga memberikan makna dengan segala hal yang berhubungan dengan permasalahan izin lingkungan. 3. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi atas : a. Data Primer yaitu Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, data ini diperoleh dengan wawancara dan pengamatan dilapangan, wawancara dilakukan dengan pejabatpejabat berwenang pada instansi yang terkait yang berkaitan dengan pokok masalah dan akibat hukumnya. b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dalam bentuk : 1. Bahan hukum primer yaitu Data berupa ketentuan hukum positif tentang izin lingkungan di Bapedalda Kota Padang.
4
2. Bahan hukum sekunder Yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku, tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian. 3. Bahan hukum Tersier Yaitu berupa bahan hukum yang akan menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Wawancara Yaitu
dengan
melakukan
wawancara
yaitu
mempergunakan
wawancara terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara b. Studi Dokumen Dalam studi dokumen penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti c. Pengamatan/observasi Dalam studi lapangan penulis melakukan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dengan melakukan tanya jawab dengan pejabat dan pegawai Bapedalda Kota Padang 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data a. pengolahan data
5
pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisis. Adapun teknik pengolahan data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Editing yaitu data yang diperoleh akan disusun dan disesuaikan dengan keterangan yang diberikan sehingga dapat dideteksi kesalahan dan kekurangan data yang diperoleh. 2. Coding yaitu melakukan pemilahan dan pengkodean data serta pengelompokan untuk memudahkan dalam penulisan. 3. Tabulating yaitu pengelompokan data sesuai tujuan penelitian kemudian dimasukan kedalam table-tabel yang telah ditentukan. b. analisis data untuk menganalisis data, diperlukan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara menilai informasi atau data dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, pendapat para ahli dan logika untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Perizinan 1. Pengertian Izin
Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga bisa diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Utrecht memberikan pengertian vergunning sebagai berikut : “Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masingmasing hak konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).” 2. Tujuan suatu perizinan Dengan mengikat tindakan tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa : a. Keinginan
mengarahkan
(mengendalikan-sturen)
aktivitas-aktivitas
tertentu (misalnya izin bangunan). b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan) c. Keinginan
melindungi
obyek-obyek
membongkar pada monumen-monumen)
7
tertentu
(izin
tebang,
izin
3. Sifat Izin Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyaii sifat sebagai berikut : a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin. b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturanperundang undangan mengaturnya. Misalnya dalam Izin yang bersifat mengikat adalah HO, IMB, Izin Usaha Industri dan lain-lain. 4. Fungsi Pemberian Izin Ketentuan tentang perijinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.
8
5. Izin Usaha Industri Setiap kegiatan usaha atau industri wajib memiliki Izin Usaha Industri.Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.Pasal 13 angka (1) Undang Undang Perindustrian tersebut menyebutkan setiap pendirian perusahaan industri baru maupun perluasannya wajib memiliki Izin Usaha Industri. B. Tinjauan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pemerintah telah mensahkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada tanggal 23 Pebruari tahun 2012. Sejak saat itu PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang amdal telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan ini merupakan PP pertama yang selesai dibuat dari 20 PP yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPH) harus selesai satu tahun setelah UUPPH diundangkan. Artinya setelah hampir 3 Tahun usia UUPPH baru 1 peraturan pelaksananya berupa PP yang diselesaikan. C. Pengertian AMDAL dan Pengaturannya dalam Tata Hukum Indonesia Analisis mengenai dampak lingkungan atau Environmental Impact Analysis (EIA) muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
9
AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP no 27 tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Jika Indonesia mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dibuat jika seseorang ingin mendirikan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, Belanda pun mempunyai milieu effect apportage disingkat m.e.r. Sebenarnya Indonesia dan Belanda bukanlah penemu sistem ini, tetapi ditiru dari Amerika Serikat yang diberi nama Environmental Impact Assesment (EIA). AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10
BAB III Penerbitan Izin Lingkungan UKL/UPL di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 A. Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan UKL/UPL di Kota Padang Efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL merupakan tanggung jawabsemua pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. UKL-UPL harus dilakukan sebagai bagian dari studi kelayakan dan UKL-UPL harus diintegrasikan dengan pemberian ijin usaha kegiatan yang terkait dengan operasi usaha dan atau kegiatan. Pelaksanaan UKL UPL yang efektif dan efisien diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka sejak awal perencanaan sudah harus memperkirakan perubahan kondisi lingkungan baik yang positif maupun yang negatif, dengan demikian dapat dipersiapkan langkahlangkah pengelolaannya, cara untuk mengkaji perubahan kondisi tersebut melalui studi UKL-UPL. Dalam suatu kegiatan pembangunan, studi kelayakan umumnya meliputi analisis dari aspek teknis dan ekonomis. Bagi usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus ditambahkan dengan studi kelayakan lingkungan. Oleh karena itu UKL-UPL sudah harus disusun dan mendapatkan persetujuan sebelum kegiatan konstruksi / pembangunan
dilaksanakan.
UKL-UPL
11
bertujuan
untuk
mengkaji
kemungkinankemungkinan perubahan kondisi lingkungan baik dari aspek geologi fisika kimia, biologi maupun sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat akibat adanya suatu kegiatan pembangunan. B. Kendala Dalam Penerbitan Izin Lingkungan UKL/UPL di Kota Padang, serta bagaimana cara mengatasi kendala izin lingkungan UKL/UPL di Kota Padang Hambatan
yang
di
hadapi
Bapedalda
Kota
Padang
dalam
mengimplementasikan penerbitan izin lingkungan terkait dengan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dalam proses rekomendasi UKL-UPL yang dilakukan oleh Bapedalda Kota Padang terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan terhadap pemberian rekomendasi UKL-UPL tersebut. Adapun hambatan yang di hadapai Bapedalda Kota Padang ini berasal dari faktor internal, yaitu berasal dari dalam Bapedalda Kota Padang dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar Bapedalda Kota Padang. Faktor-faktor hambatan tersebut ialah: 1 Faktor Hambatan Internal Faktor hambatan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam Bapedalda Kota Padang yang menjadi hambatan didalam melakukan rekomendasi UKL-UPL yang dilakukan. oleh Bapedalda Kota Padang. Hambatan-hambatan tersebut adalah: a. Wilayah kerja Bapedalda Kota Padang yang sangat luas. Wilayah kerja Bapedalda Kota Padang sangat luas karena merupakan termasuk Kota terluas
di Sumatera Barat, sehingga daerah yang letaknya jauh dari
Bapedalda akan membutuhkan waktu tempuh yang sangat lama untuk
12
menuju dan menjangkau lokasi atau tempat kegiatan atau usaha yang masuk dalam wajib UKL-UPL yang meliputi wilayah kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang. b. Koordinasi dengan instansi yang terkait dengan UKL-UPL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Hidup Kota Padang sebagai pihak yang berwenang baik dalam mengatur dan mengawasi serta meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan di wilayah Kota Padang sekaligus juga bertugas mengawasi mengendalikan pecemaran dan kerusakan lingkungan, dalam hal ini tidak dapat bekerja sendiri, ikut melibatkan banyak pihak terkait, jadi dapat dikatakan bahwa Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang hanya mengawasi dan mengendalikan secara administratif yaitu mengatur secara yuridis. 2 Faktor Hambatan Eksternal Faktor hambatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar Badan Lingkungan Hidup Kota Padang yang menjadi hambatan dalam melakukan rekomendasi UKL-UPL yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Padang. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah: a. Banyak pemrakarsa yang belum paham dan mengerti tentang UKL/UPL sehingga pemrakarsa kesulitan dalam membuat dokumen UKL/UPL Pemrakarsa baru mengetahui bahwa kegiatan dan/atau usaha yang dimilikinya tersebut masuk dalam kategori wajib UKL-UPL setelah mereka mengurus izin lingkungan karena UKL-UPL merupakan prasyarat untuk mengurus izin lingkungan.
13
b. Lamanya waktu perbaikan UKL-UPL oleh pemrakarsa, lamanya waktu perbaikan atau penyempurnaan sehingga pengembalian UKL-UPL melebihi batas waktu yang telah di tentukan sehingga proses penerbitan dokumen UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup juga menjadi terhambat. Upaya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang dalam Menghadapi Hambatan terkait dengan Rekomendasi UKL-UPL Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaaan rekomendasi UKL-UPL maka diperlukan suatu upaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Padang
dalam
menghadapi
hambatan-hambatan
pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan terkait dengan Rekomendasi UKLUPL. Adapun upaya yang di lakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Padang ialah sebagai berikut: 1. Internal Dengan berbagai permasalahan yang ada yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang melakukan berbagai upaya sehingga dapat memperbaiki kinerjanya dengan cara: a. Sehubungan dengan luasnya wilayah kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang, upaya yang dilakukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang adalah mengoptimalkan
Sumber
Daya
Manusia
yang
ada.
Untuk
mengoptimalkan hal tersebut yaitu dengan mengembangkan Sumber Daya
14
Manusia yang lebih paham dan tanggap akan pengelolaan lingkungan, khususnya pada UKL-UPL yaitu dengan menambahkan Sumber Daya Manusia yang ahli tentang lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan Sumber Daya Manusia yang lebih paham dan ahli, proses rekomendasi UKLUPL dapat ditangani dengan tepat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Mengoptimalkan fasilitas yang ada di Badan Pengendal;ian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang guna menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang secara optimal. Fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Badan Pengendalian
Dampak
Lingkungan
Daerah
Kota
Padang
harus
dimanfaatkan secara optimal serta mengembangkan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan serta melakukan penambahan fasilitas, fasilitas yang dimaksud ialah berbagai peralatan atau alat yang lebih canggih yang dapat digunakan sebagai pendukung yang diperlukan untuk melengkapi dan mengoptimalkan terselenggaranya fungsi dan tugas dari Badan Lingkungan Hidup Kota Padang yang kemudian
dapat
melaksanakan
pembangunan
berkelanjutan
yang
berwawasan lingkungan. 2. Eksternal Upaya yang dilakukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang untuk mengatasi kendala eksternal ialah:
15
a. Dengan mengadakan sosialisasi, seminar, dan pelatihan secara berkala diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami pentingnya dokumen UKL-UPL. b. Bila pemrakarsa dalam memperbaiki dokumen UKL-UPL memerlukan waktu yang lama maka pihak Badan Lingkungan Hidup membantu pemrakrsa dan memberikan arahan serta bimbingan agar pemrakarsa tidak memerlukan waktu yang lama dalam memperbaiki dokumen UKL-UPL yang salah ataupun ada kekurangannya.
16
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. Implementasi
penerbitan
izin
lingkungan
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL telah dilakukan sesuai dengan Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kota Padang telah sesuai, namun belum efektif karena adanya kendala dalam faktor penegak hukumnya, serta kendala dari faktor masyarakat (pemilik usaha dan/ atau kegiatan). 2. Hambatan dari Imlementasi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL yang dihadapi oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Padang berupa adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan di lapangan diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Dokumen UKLUPL, kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya lingkungan, lamanya waktu perbaikan atau penyempurnaan sehingga pengembalian UKL-UPL melebihi batas waktu yang telah di tentukan sehingga proses penerbitan dokumen UKL-UPL oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup juga menjadi terhambat. Upaya yang dilakukan Badan Pengendalian Dampak lingkungan Hidup Kota Padang terkait dengan hambatan yang ada yaitu dengan cara mengoptimalkan Sumber Daya yang ada, mengoptimalkan fasilitas yang ada, berkoordinasi
17
dengan instansi yang terkait dengan dokumen UKL-UPL yang dibuat oleh pemrakarsa. B. Saran 1. Untuk BadanPengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Padang sehubungan dengan luasnya wilayah kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Padang maka diperlukannya penambahan sumber daya manusia khususnya dalam Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, melengkapi fasilitas guna menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi Bapedalda Kota Padang, mengadakan sosialisasi, seminar, dan pelatihan secara berkala agar masyarakat mengerti dan paham tentang dokumen UKL-UPL. 2. Bagi pengusaha yang usahanya masuk dalam kategori wajib UKL-UPL diharapkan mengurus dokumen UKL-UPL yang digunakan sebagai instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
18
DAFTAR PUSTAKA 1.
BUKU
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. AlviSyahrin, Ketentuan Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan PT. Sofmedia, 2011. Bagir Manan. 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum, FH UII-Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Alumni Bandung, 2001).
Helmi, Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Unpad Press, Bandung, 2010. Ilyas Asaad,Penegakan Lingkungan di Indonesia, 2008.
Hukum
yang
berkaitan
dengan
Hukum
Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum secara Umum, 2005. Kaelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni), Yogyakarta: Paradigma, 2005). Mas AchmadSantosa, Peran Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Good Environmental Governance, Makalah disampaikan pada Environmental Law and Enforcement Training in Indonesia, Indonesia-Australia Specialised Training Project (IASTP) III. Manado, 19-24 September 2005. Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001. Philipus Hadjon, M. et al. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogjakarta. Peter MahmudMarzuki, SH, MS, LL.M, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, Indonesia, 2005. Ridwan, HR., Hukum Administrasi Negara, UII press, Yogyakarta, 2003. Siti SundariRangkuti, Keterbukaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Majalah OZON Volume 3 No.5, Januari 2002.
19
SoerjonoSukanto dan SriMamudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995). Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (PTUN), FH. Universitas Airlangga, Surabaya, 2005. Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012. Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
Warta Penegakan Hukum Lingkungan, Edisi Kompilasi II Tahun 2004, Kementerian Lingkungan Hidup. WidiaEdorita, Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negar Asia Tenggara, Universitas Andalas, 2007 WijoyoSuparto, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (PTUN), Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2005. 2.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 3.
ARTIKEL DALAM FORMAT ELEKTRONIK
http://taufiqnugroho.blogspot.com/2009/02/penegakan-hukumlingkungan.html diakses pada tanggal 9 April 2013 AlviSyahrin, Isu Hukum: Izin Lingkungan dan Penerapan Sanksi Administratif Berdasarkan UUPPLH,http://alviprofdr.blogspot.com/2013/02/izinlingkungan-dan-sanksi-administratif.html. diakses pada tanggal 2 Maret 2013. AlviSyahrin, Izin Lingkungan dan Penerapan Sanksi Administratif Berdasarkan UUPPLH Terhadap Usaha/Kegiatan yang Telah Memiliki Izin
20
Usaha/Kegiatan,http://alviprofdr.blogspot.com/2013/03/izin-lingkungan-danisuhukumnya.html. diakses pada tanggal 9 Maret 2013.
21
