Sary Erva Rahayu Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman. Agus Iwan Kesuma. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Kasus Pada RSUD A. W. Sjahranie Di Samarinda) Sary Erva Rahayu ([email protected]) Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman

Agus Iwan Kesuma Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman

Zaki Fakhroni Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan RSUD A.W. Sjahranie di Samarinda dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Alat analisis yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, yaitu dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran dan penyajian) untuk laporan keuangan yang dibuat oleh RSUD A.W. Sjahranie dan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008. dan hasil penelitian yang dilakukan terhadap laporan keuangan RSUD A.W. Sjahranie, ditemukan bahwa masih ada beberapa kekeliruan mengenai pengakuan, pengukuran dan panyajian yang terjadi atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, yaitu tidak melakukan klasifikasi biaya secara tepat, menyajikan akun kas yang dibatasi penggunaanya kedalam golongan aktiva lain-lain di dalam neraca, keliru dalam melakukan pencatatan pengakuan penyusutan dan perolehan aktiva tetap serta adanya jasa giro dari dana kelolaan yang bukan hak rumah sakit tetapi justru diakui sebagai pendapatan bunga. Kata Kunci: Pengakuan, Pengukuran, Penyajian

ABSTRACT

This study purposed to analyze the financial statements of Hospital AW Sjahranie in Samarinda with reference to the Minister of Finance Regulation No. 76/PMK.05/2008 on Accounting and Financial Reporting Guidelines for Public Service. The analysis tools is the Minister of Finance Regulation No. 76/PMK.05/2008 on Accounting and Financial Reporting Guidelines for Public Service, by comparing the accounting treatment (recognition, measurement and presentation) to the financial statements that were made by the hospital AW Sjahranie and financial statements by the Minister of Finance No. 76/PMK.05/2008. and the results of a study of the financial statements of Hospital AW Sjahranie, it was found that there was some confusion regarding the recognition, measurement and presentation happens or not in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 76/PMK.05/2008, that does not do proper classification of costs, presents a restricted cash account into other asset classes in the balance sheet, erred in doing recording the recognition of depreciation and acquisition of fixed assets and the current account of the managed fund that is not owned by hospital but it is recognized as interest income. Keyword: Recognition, Measurement, Presentation

I.

Pendahuluan

A. Latar Belakang Istilah Badan Layanan Umum muncul setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditetapkan sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Misi reformasi keuangan ditujukan pada akuntabilitas dan transparansi keuangan yang profesional. Sesuai dengan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan: “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas”. Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, tujuan Badan Layanan Umum adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Dengan penetapan Rumah Sakit Pemerintah menjadi Badan Layanan Umum diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sebagai tahap awal Pemerintah menetapkan 13 (tiga belas) Rumah Sakit Yang Statusnya Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Badan Layanan Umum, yaitu: enam Rumah Sakit di Jakarta (RSCM, RS Fatmawati, RS Persahabatan, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Anak dan Bersalin Harapan Kita, RS Kangker Dharmais) dan masing-masing satu Rumah Sakit di Bandung (RS Dr. Hasan Sadikin), di Semarang (RS Dr. Kariadi), di Yogyakarta (RS Dr. Sarjito), di Denpasar (RS Sanglah), di Makasar (RS Dr. Wahidin Sudirohusodo), di Padang (RS Dr. M. Djamil), dan RS Dr. Mohammad Hoesin di Palembang. Saat ini sebagian besar rumah sakit pemerintah pengelolaannya sudah dalam bentuk Badan Layanan Umum, salah satunya adalah RSUD A. W. Sjahranie di Samarinda yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K:225/2008 Tanggal 1 Januari 2008. Dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu diatur ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan pertimbangan hal inilah Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008. Pada pasal 17 butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum disebutkan bahwa Badan Layanan Umum harus mengembangkan dan menetapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan tersebut paling lambat 2 (dua) tahun setelah badan layanan umum ditetapkan. Mengacu dari ketentuan tersebut, maka dalam kurun waktu yang telah berjalan selama 4 (empat) tahun, maka peneliti tertarik untuk meneliti sudah sejauh manakah RSUD A. W. Sjahranie menerapkan peraturan sebagaimana yang ditetapkan demi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi atas laporan keuangan yang nantinya akan dipublikasikan. B. Rumusan Masalah 1

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Apakah Penyajian Laporan Keuangan RSUD A.W. Sjahranie di Samarinda telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05.2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. C. Tujuan Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan RSUD A. W. Sjahranie di Samarinda dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. II. Timjauan Teoritis A. Dasar Teori Menurut Sutrisno (2007:9) “Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni Neraca dan Laporan Laba Rugi”. Menurut Horngren dan Harrison (2007:5) mendefinisikan Laporan Keuangan sebagai berikut: “Financial statement is the document that report on a bussines in monetary amounts, providing information to help people make informed business decisions”. Maksudnya laporan keuangan adalah dokumen yang melaporkan kegiatan bisnis dalam moneter, menyediakan informasi untuk membantu orang-orang membuat keputusan bisnis. Menurut Kasmir (2011:7) Laporan Keuangan adalah “Laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan menurut Kasmir (2011:10), yaitu: 1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. 4. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 6. Memberikan informasi tentang kinerja menajemen perusahaan dalam suatu periode. 7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan Pengertian Badan Layanan Umum diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuantungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Tujuan Badan Layanan Umum adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat, artinya berdasarkan 2

kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008. Dan landasan hukum yang terkait dengan Perundang-Undangan Badan Layanan Umum adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Sistem akuntansi yang harus dikembangkan oleh Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 adalah 1. Sistem Akuntansi Keuangan Sistem akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk tujuan umum (General Purpose). Tujuan laporan keuangan adalah: Akuntabilitas, Manajemen, dan Transparansi. 2. Sistem Akuntansi Aset Tetap Sistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun bukan milik BLU tetapi berada dalam pengelolaan BLU. 3. Sistem Akuntansi Biaya BLU mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (Unit Cost) per unit layanan, dan evaluasi varian. Sistem Akuntansi Biaya berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan. Sedangkan Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum adalah: 1. Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional a. LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLU secara tersanding yang menunjukan tingkat pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran. b. Laporan operasional menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU. Laporan operasional antara lain dapat berupa laporan aktivitas atau laporan surplus defisit. 3

2. Neraca Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu 3. Laporan Arus Kas Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 4. Catatan atas Laporan Keuangan Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA/Laporan operasional. Neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU. B. Rerangka Pikir dari penelitian ini adalah: Konsep Teoritis:

Perusahaan:

Laporan Keuangan Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.05/2008

Laporan Keuangan Yang Dibuat RSUD A.W.Sjahranie

Rumusan Masalah: Apakah Penyajian Laporan Keuangan RSUD A.W. Sjahranie di Samarinda telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Alat Analisis: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Hasil Penelitian

Gambar 2.1 Rerangka Pikir Penelitian III. Metode Penelitian A. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: 1. Neraca per 31 Desember 2011 2. Laporan Aktivitas tahun 2011 3. Laporan Arus Kas tahun 2011 4. Catatan atas Laporan Keuangan 5. Daftar Suku Bunga Giro Bank Kaltim 4

B. Jangkauan Penelitian Jangkauan Penelitian ini adalah Laporan Keuangan RSUD A. W. Sjahranie yang berlokasi di Jalan Dr. Soetomo untuk tahun 2011, laporan keuangan tersebut terdiri atas neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Dan Laporan Keuangan tahun 2010 dilampirkan hanya sebagai data pendukung dalam penelitian ini. C. Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah: 1. Penelitan Lapangan (Field Work Research) Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait serta mengumpulkan data dengan menggunakan arsip dari perusahaan. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu pengumpulan data melalui buku-buku, mempelajari dan mengutip beberapa konsep teori dari literatur-literatur serta sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini. D. Alat Analisis Untuk Menganalisa permasalahan yang ada maka alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran dan penyajian) untuk laporan keuangan yang dibuat oleh RSUD A.W. Sjahranie dan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Analisis Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran dan penyajian) untuk laporan keuangan yang dibuat oleh RSUD A.W. Sjahranie dan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum yang diperoleh dari hasil observasi (penelitian secara langsung) dan wawancara terhadap Kabag Akuntansi dan Verifikasi serta beberapa Staf Akuntansi RSUD A.W. Sjahranie yaitu:

Tabel 4.1 Perbandingan Perlakuan Akuntansi (Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian) Menurut RSUD A.W. Sjahranie dan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008. 5

No.1 RSUD A.W Sjahranie Akuntansi Pendapatan Pendapatan Usaha Jasa Layanan Pendapatan usaha jasa layanan diperoleh sebagai imbalan atas jasa/barang yang diserahkan kepada masyarakat. Diakui pada saat RSUD menerima pembayaran secara tunai atas jasa/barang yang diserahkan. Pendapatan APBN/APBD Diakui dan dicatat setelah diterimanya tembusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana tersebut ditransfer kerekening yang dimiliki RSUD. Pendapatan usaha lainnya a. Pembakaran Sampah Medis, Parkir, PKL (praktek kerja lapangan) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh RSUD dari pihak ketiga dan diakui pada saat RSUD menerima pembayaran tunai dari jasa yang diberikan. b. Pendapatan Sewa Fasilitas Pendapatan sewa fasilitas adalah pendapatan yang diterima dari pihak ketiga atas penyewaan tempat yang digunakan untuk menjalankan usaha, contohnya: CFC, rumah makan, toko roti dan lainnya. Dalam hal pembayaran pihak ketiga telah melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan pihak RSUD yaitu pembayaran akan dilakukan dimuka untuk sewa selama satu tahun, pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga langsung diakui sebagai pendapatan sewa fasilitas oleh pihak RSUD.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan barang/jasa yang diserahkan dan diukur berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima.

Diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan terbitnya SP2D dan diukur sebesar nilai pengeluaran bruto pada SPM. Diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan barang/jasa yang diserahkan dan diukur berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima.

Sesuai

Tidak Sesuai







Seharusnya Pembayaran yang diterima RSUD tidak dapat langsung diakui sebagai pendapatan sewa fasilitas karena RSUD belum memberikan jasa penyewaan secara keseluruhan, tetapi terlebih dahulu diakui sebagai pendapatan sewa diterima dimuka yang dicatat sebagai kewajiban RSUD, dan akan diakui sebagai pendapatan sewa fasilitas pada saat jasa penyewaan terealisasi.



c. Pendapatan Bunga masing-masing dana harus memiliki Adanya pengakuan pendapatan bunga yang rekening tersendiri, yang terbagi menjadi diperoleh dari Uang Muka Titipan Pasien. rekening pengelolaan kas BLU,



No.2

6

RSUD A.W Sjahranie Uang Muka Titipan Pasien adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon pasien ketika akan melakukan perawatan, dalam hal penyimpanan RSUD menggabungkan uang muka titipan pasien ini kedalam rekening dana operasional (rekening untuk menampung pendapatan yang telah menjadi hak BLU/ RSUD), sehingga mengakibatkan munculnya pendapatan jasa giro dari simpanan uang muka titipan pasien tersebut yang diakui oleh pihak RSUD sebagai pendapatan.

1

Pendapatan Lain-Lain a. Pendapatan kegiatan rumah sakit Adalah pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi RSUD dan diakui pada saat RSUD menerima kas atas kegiatan yang dilakukan. b. Penurunan Penyisihan Kerugian Piutang. Penurunan penyisihan kerugian piutang ini terjadi karena tercapainya target dalam penagihan piutang sehingga terjadi penurunan nilai penyisihan kerugian piutang dan diakui sebagai pendapatan.

Seluruh pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan aktivitas untuk setiap jenis pendapatan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008

Sesuai

rekening dana kelolaan (rekening untuk menampung dana yang belum menjadi hak BLU) dan rekening operasional (rekening untuk menampung pendapatan yang telah menjadi hak BLU). Uang muka titipan pasien dapat diklasifikasikan kedalam dana kelolaan (dana yang belum menjadi hak BLU/rumah sakit) karena merupakan kewajiban atau hutang RSUD kepada pasien, sehingga penyimpanannya tidak dapat digabungkan kedalam rekening dana operasional (rekening untuk menampung pendapatan yang telah menjadi hak rumah sakit) dan pendapatan jasa giro yang terjadi tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Diakui sebagai pengurangan penyisihan kerugian piutang.



biaya



Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan



Diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapar diukur dengan andal serta diukur berdasarkan jumlah kas yang dibayarkan pada periode berjalan



Akuntansi Biaya Biaya Layanan Biaya layanan adalah biaya yang terkait langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat meliputi biaya pegawai, biaya bahan, dan biaya layanan yang diakui setiap periode dimana pengeluaran biaya itu terjadi.

Tidak Sesuai

7

No.3 RSUD A.W Sjahranie

Biaya Administrasi dan Umum Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang tidak terkait dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat meliputi biaya pegawai, biaya administrasi Kantor, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya pengembangan dan biaya penyisihan kerugian piutang yang diakui setiap periode dimana pengeluaran biaya itu terjadi. Tetapi: 1 Biaya Pegawai Tidak ada pengklasifikasian secara tepat antara biaya pegawai yang termasuk golongan biaya layanan dengan biaya pegawai yang termasuk kedalam golongan biaya administrasi dan umum. 2 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Diakui dan disajikan pada kelompok biaya administrasi dan umum dalam laporan aktivitas. 3 Biaya Penyisihan Piutang Usaha Pada tahun 2010 RSUD telah melakukan penyisihan kerugian piutang dan telah dibiayakan seluruhnya pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 telah terjadi penurunan penyisihan kerugian piutang karena tercapainya target penagihan piutang yang diakui sebagai pendapatan lain-lain. 4 Biaya Modal Tidak mengakui adanya biaya modal karena untuk perolehan aset tetap RSUD melakukan pencatatan berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Biaya Lain-Lain Biaya lain-lain merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan dibank meliputi:

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008

Diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapar diukur dengan andal serta diukur berdasarkan jumlah kas yang dibayarkan pada periode berjalan.

Sesuai

Tidak Sesuai



Harus ada pengklasifikasian secara tepat antara Biaya Layanan dengan Biaya Administrasi dan Umum.





Tidak diakui dan tidak disajikan dalam laporan aktivitas.



Diakui sebagai pengurangan biaya penyisihan kerugian piutang yang telah dibiayakan pada tahun 2010, sehingga mengakibatkan biaya penyisihan kerugian piutang pada laporan aktivitas tahun 2011 bersaldo kredit.

Untuk perolehan aset tetap dicatat dengan mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) No.7 sehingga akan memunculkan akun biaya modal.

Diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau

8





No.4 RSUD A.W Sjahranie biaya pajak bunga dan biaya administrasi bank yang diakui setiap periode dimana pengeluaran biaya itu terjadi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008

Sesuai

peningkatan kewajiban dan dapar diukur dengan andal serta diukur berdasarkan jumlah kas yang dibayarkan pada periode berjalan.

Seluruh biaya Disajikan pada laporan aktivitas dan terpisah untuk masing-masing biaya..

Disajikan pada laporan keuangan dan terpisah untuk setiap jenis biaya



Akuntansi Aset Kas dan Setara Kas Diakui pada saat RSUD menerima pembayaran secara tunai atas jasa/barang yang diberikan kepada pasien maupun pihak ketiga.

Diakui pada saat diterima dan berkurang pada saat digunakan serta diukur berdasarkan nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan.



Diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut dan berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau penghapusan. Piutang usaha diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.



Dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.



Piutang Usaha Diakui pada saat pasien telah selesai melakukan perawatan, tetapi RSUD belum menerima pembayaran dari penyerahan jasa yang diberikan kepada pasien tersebut, dan akan berkurang pada saat pasien melakukan pembayaran.

Penyisihan Kerugian Piutang Dibuat untuk mengantisipasi terjadinya kerugian atas piutang yang tidak tertagih. Dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang, kecuali bagi tagihan kepada seluruh instansi pemerintah atau badan lain yang mesah eksis lembaganya.

Tidak Sesuai

Persediaan Gudang Farmasi

Depo Obat

Ruangan

Gudang Farmasi adalah tempat penyimpanan seluruh obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang nantinya akan didistribusikan kebeberapa depo obat,

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau dihasilkan dan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa dan rusak.

9



No. 5

RSUD A.W Sjahranie yang ada di rumah sakit diantaranya depo IGD (Instalasi Gawat Darurat), depo paviliun teratai, depo rawat inap, depo rawat jalan, anastesi, poliklinik, dan ruang perawatan. Dan nantinya semua keperluan obat-obatan dimasing-masing ruangan pasien dirawat dapat diambil langsung ke depo obat berdasarkan resep yang telah diberikan. Dari depo obat ini semua obat (dalam bentuk tablet dan cairan) atau alat kesehatan yang keluar . langsung dibiayakan seluruhnya dan tidak dilakukan perhitungan kembali apakah obat tersebut telah terpakai seluruhnya atau masih tersisa khususnya obat-obatan dalam bentuk cairan dan metode yang digunakan adalah FIFO. Aset Tetap dan Penyusutan Adanya perolehan aset tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan dan Jaringan, aset tetap lainya) pada tahun 2011, yang diakui dan dicatat berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Dan metode peyusutan yang digunakan adalah garis lurus.

Aset Lain-Lain 1. Kas yang Dibatasi Penggunaannya Kas yang Dibatasi Penggunaannya merupakan transfer dana jamkesmas dari pemerintah pusat yang digunakan untuk menjamin masyarakat yang kurang mampu pada saat melakukan perawatan. Didalam neraca Akun Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan pada kelompok aktiva lain-lain. 2. Aset tetap non produktif Merupakan saldo dari aset tetap yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional karena rusak total dan sedang diusulkan untuk dihapuskan serta aset tetap APBN tahun 2004, 2006 dan 2007 yang dialihkan ke aset lainnya

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008

Sesuai

Tidak Sesuai

Artinya ada sebagian obat-obatan yang tidak bisa dibiayakan seluruhnya khususnya untuk obat-obatan dalam bentuk cairan yang tidak habis dalam sekali pakai saja, metode yang dapat digunakan dalam perhitungan persediaan adalah FIFO, LIFO dan Rata-rata tertimbang.

Dicatat dengan mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) No.7, dengan menggunakan jurnal kololari. Dan metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain garis lurus, saldo menurun ganda, dan metode unit produksi.



 Disajikan pada kelompok aset lanca

Diakui apabila Kemungkinan besar BLU akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan, Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal. Pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada BLU. Dan diukur sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan. 10



No.6 RSUD A.W Sjahranie Akuntansi Kewajiban Kewajiban jangka pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca terbagi menjadi: 1. Hutang Usaha. Hutang usaha adalah kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional RSUD misalnya: hutang biaya yang timbul dari pembelian obat-obatan, pembelian ATK dan lain-lain. Diakui pada saat RSUD menerima barang/jasa tetapi RSUD belum melakukan pembayaran atas barang/jasa yang diterima. 2. Hutang Jangka Pendek Lainnya. Hutang jangka pendek lainya adalah hutang yang timbul dari dana yang belum menjadi hak RSUD meliputi uang muka titipan pasien dan dana jamkesmas yang ditransfer dari pusat untuk menjamin masyarakat yang kurang mampu. Diakui pada saat dana tersebut diterima RSUD tetapi jasa/barang belum diserahkan kepada pasien. Akuntansi Ekuitas Ekuitas Tidak Terikat Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang tidak dibatasi penggunaannya meliputi ekuitas awal (selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali RSUD ditetapkan), surplus & defisit tahun lalu (akumulasi surplus & defisit periode sebelumnya), dan surplus & defisit tahun berjalan (seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya pada tahun berjalan), diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan rumah sakit.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008

Sesuai

Diakui pada saat BLU menerima jasa/ hak atas barang/jasa, tetapi BLU belum membayar atas barang/jasa yang diterima. Diukur sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek dan berkurang pada saat pembayaran.



Diakui pada saat BLU menerima uang tunai dari pihak ketiga sebagai dana kelolaan yang belum bisa diakui sebagai pendapatan BLU.



Diakui pada saat: ditetapkannya nilai kekayaan rumah sakit., diterimanya sumbangan/ bantuan yang tidak mengikat, diterimanya aset tetap dari sumbangan/ bantuan yang tidak mengikat dan pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

11



Tidak Sesuai

No.7

RSUD A.W Sjahranie Ekuitas Terikat Temporer Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang dibatasi penggunaannya salah satunya adalah dana untuk memperoleh aset tetap. RSUD tidak mengakui adanya dana yang diinvestasikan dalam aset tetap karena pada saat perolehan aset tetap RSUD mencatatnya berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008

Sesuai

Dicatat dengan mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) No.7 sehingga harus memunculkan akun diinvestasikan dalam aset tetap sebagai akibat dari perolehan aset tetap.

B. Pembahasan Penelitian 1. Akuntansi Pendapatan Setelah melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi, dan Catatan atas laporan Keuangan RSUD A.W. Sjahranie, ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan akuntansi pendapatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008. Salah satu pendapatan yang diperoleh RSUD yang tercantum didalam laporan aktivitas adalah pendapatan sewa fasilitas yaitu pendapatan yang diterima dari pihak ketiga atas penyewaan tempat yang digunakan untuk menjalankan usaha, contohnya: CFC, rumah makan, toko roti dan lainnya. Dalam hal pembayaran pihak ketiga telah melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan pihak RSUD yaitu pembayaran akan dilakukan dimuka untuk sewa selama satu tahun, pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga ini langsung diakui sebagai pendapatan sewa fasilitas oleh pihak RSUD, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 seharusnya pembayaran yang diterima RSUD tidak dapat langsung diakui sebagai pendapatan sewa fasilitas karena RSUD belum memberikan jasa penyewaan secara keseluruhan, tetapi terlebih dahulu diakui sebagai pendapatan sewa diterima dimuka yang dicatat sebagai kewajiban RSUD, dan akan diakui sebagai pendapatan sewa fasilitas pada saat jasa penyewaan terealisasi. Karena keterbatasan data yang dimiliki peneliti sehingga peneliti tidak dapat merincikan berapa besar pendapatan sewa fasilitas yang seharusnya terealisasi setiap bulannya dan besarnya pendapatan sewa fasilitas pada tahun 2011 yang seharusnya diakui, tetapi untuk keperluan penelitian dan untuk memperlihatkan letak kekeliruan yang terjadi maka peneliti mengasumsikan bahwa jumlah pendapatan sewa fasilitas yang tercantum di laporan aktivitas diperoleh pada tanggal 01 januari 2011, sehingga pendapatan tersebut harus dibagi 12 bulan untuk mengetahui jumlah yang telah terealisasi setiap bulannya. Hal ini dilakukan peneliti sebagai bahan masukan yang sangat penting diketahui RSUD, karena pencatatan yang salah maka akan mempengaruhi pengakuan pendapatan yang mungkin saja nantinya akan terjadi kelebihan pengakuan pendapatan sewa fasilitas pada akhir tahun. Pencatatan atau jurnal penyesuaian yang seharusnya dibuat atas transaksi penyewaan tersebut adalah: a. Jurnal untuk menghapus pendapatan sewa fasilitas Pendapatan Sewa Fasilitas Rp 71.202.351,00 Kas dan Setara Kas Rp 71.202.351,00

12

Tidak Sesuai 

(Mencatat penghapusan pendapatan sewa fasilitas, karena pembayaran atas sewa fasilitas yang diterima RSUD tidak dapat diakui sebagai pendapatan sewa fasilitas tetapi terlebih dahulu diakui sebagai pendapatan sewa diterima dimuka yang dicatat sebagai kewajiban RSUD dan baru akan diakui sebagai pendapatan sewa fasilitas pada saat jasa penyewaan telah terealisasi). b.

Jurnal pada saat penerimaan pembayaran sewa. Kas dan setara kas Rp 71.202.351,00 Pend. Sewa diterima di muka Rp 71.202.351,00 (Mencatat penerimaan atas pembayaran sewa fasilitas selama satu tahun, yang dicatat sebagai kewajiban RSUD).

c.

Perhitungan jumlah Pend. Sewa diterima dimuka yang terealisasi sebagai Pend. Sewa Fasilitas setiap bulannya adalah: Pend. Sewa Fasilitas : 12 Bulan Rp Rp 71.202.351,00 : 12 Bulan = Rp 5.933.529,25 Jurnal yang harus dibuat untuk mengakui jasa penyewaan yang telah terealisasi setiap bulannya (januari s/d desember) adalah: Pend. Sewa diterima dimuka Rp 5.933.529,25 Pend. Sewa fasilitas Rp 5.933.529,25 (Mencatat pendapatan sewa diterima dimuka yang setiap bulannya sudah terealisasi sebagai pendapatan sewa fasilitas).

Ditemukan juga dalam Catatan atas Laporan Keuangan terdapat uang muka titipan pasien yang disajikan dalam kas dan setara kas sebesar Rp 314.690.180. Uang muka titipan pasien adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon pasien ketika akan melakukan perawatan dengan tarif yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit, dalam hal penyimpanan pihak rumah sakit menggabungkan uang titipan pasien ini kedalam rekening dana operasional yang mengakibatkan munculnya pendapatan jasa giro dari simpanan uang muka titipan pasien tersebut dan diakui oleh pihak rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, hendaknya ada pemisahan rekening untuk menampung masing-masing dana yaitu: 1. Rekening Pengelolaan Kas BLU adalah rekening untuk penempatan idle cash yang terkait dengan pengelolaan kas BLU. 2. Rekening Operasional BLU adalah rekening yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLU. 3. Rekening Dana Kelolaan adalah rekening yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dimasukan ke dalam rekening operasional BLU dan rekening pengelolaan kas BLU, antara lain untuk menampung dana bergulir dan/atau dana yang belum menjadi hak BLU. Uang muka titipan pasien dapat diklasifikasikan kedalam dana kelolaan karena merupakan kewajiban atau hutang rumah sakit kepada pasien artinya dana tersebut belum menjadi hak rumah sakit sehingga pendapatan jasa giro yang terjadi pun tidak boleh diakui sebagai pendapatan, karena adanya kekeliruan pengakuan pendapatan jasa giro tersebut maka mengakibatkan terjadinya kelebihan pendapatan bunga yang disajikan dalam laporan keuangan, untuk itu perlu dibuatkan suatu jurnal penyesuaian untuk mengurangi nilai pendapatan bunga yang telah disajikan, dan dikerenakan keterbatasan data yang dimiliki 13

maka jumlah yang perlu dikeluarkan didasarkan atas tingkat suku bunga giro yang diperoleh dari hasil wawancara dengan customer service BANK KALTIM yaitu: Tabel 4.2 Suku Bunga Giro BANK KALTIM. Suku Bunga Giro BANK KALTIM > Rp 1.000.000 0,00% > Rp 1.000.000 – Rp 100.000.000 0,50% > Rp 100.000.000 – Rp 10.000.000.000 1,00% > Rp 10.000.000.000 – Rp 30.000.000.000 2,00% > Rp 30.000.000.000 2,25% Sumber Data: customer service BANK KALTIM KCP. RSUD A.W.Sjahranie Karena jumlah giro untuk uang muka titipan pasien sebesar Rp 314.690.180, maka tingkat suku bunga giro yang digunakan peneliti adalah 1,00%, perhitungan Pendapatan bunga yang harus dikeluarkan dalam laporan keuangan: Uang muka titipan pasien x tingkat suku bunga giro Rp 314.690.180 x 1,00% = Rp 3.146.901,80 Sehingga Jurnal penyesuaian yang harus dibuat sebagai berikut: Pendapatan Bunga Dana Operasional Rp 3.146.901,80 Pendapatan Bunga Dana Kelolaan Rp 3.146.901,80 (Mencatat pendapatan jasa giro dana kelolaan yang belum menjadi hak BLU, di catat pada akun hutang jangka pendek lainnya dan akan diakui sebagai pendapatan bunga pada saat pelayanan kepada pasien terealisasi, bersamaan dengan diakuinya pendapatan jasa layanan). Selanjutnya ditemukan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari penurunan penyisihan kerugian piutang. Menurut rumah sakit penurunan penyisihan kerugian piutang ini terjadi karena tercapainya target dalam penagihan piutang sehingga terjadi penurunan nilai penyisihan kerugian piutang dan diakui sebagai pendapatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, penurunan penyisihan kerugian piutang akibat dari tercapainya target penagihan piutang tidak dapat diakui sebagai pendapatan, tetapi diakui sebagai pengurangan biaya penyisihan kerugian piutang. Dikarenakan Penyisihan kerugian piutang ini dibentuk pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010 maka semua biaya penyisihan kerugian piutang yang terjadi telah dibebankan pada tahun 2010 sehingga mengakibatkan biaya penyisihan kerugian piutang pada tahun 2011 bersaldo kredit. Jurnal penyesuaian yang perlu dibuat yaitu: a. Jurnal untuk menghapus pendapatan lain-lain Pendapatan lain-lain Rp 625.711.952,22 Penyisihan kerugian piutang Rp 625.711.952,22 (Mencatat penghapusan pendapatan lain-lain, karena penurunan penyisihan kerugian piutang tidak dapat diakui sebagai pendapatan lain-lain tetapi diakui sebagai biaya penyisihan kerugian piutang). b.

Jurnal untuk mengakui penurunan penyisihan kerugian piutang Penyisihan kerugian piutang Rp 625.711.952,22 By. Penyisihan kerugian piutang Rp 625.711.952,22 (Mencatat penurunan penyisihan kerugian piutang dengan memunculkan kembali biaya penyisihan kerugian piutang, Dikarenakan Penyisihan kerugian piutang ini dibentuk pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010 maka semua biaya

14

penyisihan kerugian piutang yang terjadi telah dibebankan pada tahun 2010 sehingga mengakibatkan biaya penyisihan kerugian piutang pada tahun 2011 bersaldo kredit). 2. Akuntansi Biaya Berdasarkan hasil wawancara ternyata pihak rumah sakit belum menggolongkan biaya pegawai berdasarkan klasifikasi yang tepat, mana yang seharusnya digolongkan kedalam biaya pegawai yang diklasifikasikan sebagai Biaya Layanan (biaya yang terkait langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat) dan mana biaya pegawai yang diklasifikasikan sebagai Biaya Administrasi dan Umum (biaya yang tidak terkait dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat), tetapi karena keterbatasan data yang dimiliki peneliti sehingga penelitian terhadap klasifikasi biaya ini tidak dapat dilakukan lebih lanjut, hal ini hanya sebagai bahan masukan kepada pihak rumah sakit agar lebih memperhatikan peraturan dan kebijakan yang telah ada sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara tepat dan wajar. Setelah menganalisis rumah sakit juga mengakui adanya biaya penyusutan akibat dari pembelanjaan aset tetap dan disajikan dalam laporan keuangan, hal ini tidak sesuai dengan Bagan Akun Standar yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008. Perbedaan ini dapat terjadi bukan karena kekeliruan pencatatan rumah sakit tetapi karena peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah sangat tidak tegas hal ini dapat terlihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Pasal 2 Angka 1 yang berisi “Badan Layanan Umum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi indonesia sesuai dengan jenis industrinya”, artinya adalah rumah sakit sebagai badan layanan umum hendaknya mengacu pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) khususnya dalam pengakuan penyusutan dan hal ini telah dilakukan oleh pihak rumah sakit. Pencatatan atas pengakuan penyusutan berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) adalah: Biaya Penyusutan Aset Tetap xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxx Tetapi disatu sisi pemerintah membuat Bagan Akun Standar yang berisi mengenai apa saja yang harus tercantum di dalam laporan keuangan. Bagan Akun Standar ini mengacu kepada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) khusus untuk pengakuan penyusutan. Dan pencatatan atas pengakuan penyusutan berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) adalah: Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxx Berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan Bagan Akun Standar adalah standarisasi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Badan Layanan Umum sehingga rumah sakit tetap harus mengacu pada Bagan Akun Standar yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, dan menghapuskan akun biaya penyusutan dari laporan keuangan. Untuk itu perlu dibuatkan suatu jurnal penyesuaian dengan tahap awal membuat jurnal untuk menghapuskan akun biaya penyusutan dari laporan keuangan dan membuatkan jurnal sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Jurnal yang dibuat adalah: a. Jurnal untuk menghapus biaya penyusutan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 37.687.763.417 Biaya Penyusutan Aset Tetap Rp 37.687.763.417

15

(Mencatat penghapusan biaya penyusutan yang telah dicatat berdasarkan SAK oleh RSUD A.W. Sjahranie, karena untuk mengakui penyusutan masih mengacu kepada SAP). b.

Jurnal pengakuan penyusutan berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 37.687.763.417 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 37.687.763.417 (Mencatat pengakuan penyusutan berdasarkan SAP No.7). Selanjutnya terdapat biaya penyisihan kerugian piutang yang bersaldo kredit akibat penyesuaian yang dibuat peneliti karena pada tahun 2011 telah terjadi penurunan penyisihan kerugian piutang yang seharusnya diakui sebagai pengurang dari biaya penyisihan kerugian piutang tetapi justru diakui RSUD sebagai pendapatan lain-lain dan hal ini telah dijelaskan sebelumnya pada Akuntansi Pendapatan, serta adanya biaya modal yang tidak diakui RSUD karena untuk perolehan aset tetap RSUD melakukan pencatatan berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dengan jurnal: Aset tetap xxx Kas dan setara kas xxx Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 untuk perolehan aset tetap masih mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) No.7 dengan jurnal: Biaya Modal xxx Kas dan Setara Kas xxx Aset Tetap xxx Diinvestasikan dalam Aset tetap xxx Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian Akuntansi Aset. 3. Akuntansi aset Dari segi Akuntansi Aset terdapat persediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang didistribusikan dengan alur: Gudang Farmasi

Depo Obat

Ruangan

Gudang Farmasi adalah tempat penyimpanan seluruh obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang nantinya akan didistribusikan kebeberapa depo obat yang ada di rumah sakit diantaranya depo IGD (Instalasi Gawat Darurat), depo paviliun teratai, depo rawat inap, depo rawat jalan, anastesi, poliklinik, dan ruang perawatan. Dan nantinya semua keperluan obat-obatan dimasing-masing ruangan pasien dirawat dapat diambil langsung ke depo obat berdasarkan resep yang telah diberikan. Dari depo obat ini semua obat (dalam bentuk tablet dan cairan) atau alat kesehatan yang keluar langsung dibiayakan seluruhnya dan tidak dilakukan perhitungan kembali apakah obat tersebut telah terpakai seluruhnya atau masih tersisa khususnya obat-obatan dalam bentuk cairan dan metode yang digunakan adalah metode FIFO. Pada dasarnya pencatatan yang dilakukan RSUD tidak salah hanya saja penggunaan metode FIFO pada obat-obatan berbentuk cairan yang tidak mungkin habis dalam sekali pakai masih kurang tepat. Mungkin tidak jadi masalah ketika metode FIFO ini diterapkan pada obat-obatan berbentuk cairan yang memiliki nilai ekonomis sangat rendah tetapi akan jadi masalah ketika diterapkan pada obat-obatan berbentuk cairan yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi karena nantinya akan berpengaruh kepada pengakuan biaya yang akan besar pula serta akan terjadi kekeliruan 16

dalam penilaian persediaan, sehingga hendaknya untuk obat-obatan berbentuk cairan yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi sebaiknya menggunakan metode rata-rata tertimbang karena dengan metode ini RSUD tidak akan kelebihan dalam mengakui biaya dan tepat dalam penilaian persediaan. Selain itu terdapat kekeliruan dalam mengakui dan mencatat perolehan aktiva tetap. Pada tahun 2011 terdapat perolehan aktiva tetap (belanja modal) sebesar Rp 101.814.134.463,00 yang terbagi menjadi: a. Gedung dan Bangunan sebesar Rp 57.247.252.500,00 b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp 43.922.331.338,00 c. Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 629.299.000,00 d. Aset tetap lainnya sebesar Rp 15.251.625,00 Pihak rumah sakit mengakui dan mencatat perolehan aktiva tetap tersebut berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yaitu dengan mendebet masing-masing aktiva tetap dan mengkreditkan kas dan setara kas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 untuk penyusutan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya serta transaksi perolehan aktiva tetap masih diakui dan dicatat dengan mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) No.7, dengan menggunakan jurnal kololari, Sehingga perlu dibuatkan jurnal yang tepat untuk mengakui adanya perolehan aktiva tetap tersebut yaitu: a. Jurnal untuk menghapus perolehan aktiva tetap yang telah dilakukan RSUD A.W. Sjahranie Kas dan Setara Kas Rp 57.247.252.500,00 Bangunan dan Gedung Rp 57.247.252.500,00 Kas dan Setara Kas Rp 43.922.331.338,00 Peralatan dan Mesin Rp 43.922.331.338,00 Kas dan Setara Kas Rp 629.299.000,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 629.299.000,00 Kas dan Setara Kas Rp 15.251.625,00 Aset Tetap Lainnya Rp 15.251.625,00 (Mencatat penghapusan perolehan aktiva tetap yang telah dicatat berdasarkan SAK oleh RSUD A.W. Sjahranie, karena untuk mengakui perolehan aktiva tetap masih mengacu kepada SAP No.7). b. Jurnal untuk mengakui perolehan aktiva tetap berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) No.7. Biaya Modal Rp 57.247.252.500,00 Kas dan Setara Kas Rp 57.247.252.500,00 Gedung dan Bangunan Rp 57.247.252.500,00 Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp 57.247.252.500,00 Biaya Modal Rp 43.922.331.338,00 Kas dan Setara Kas Rp 43.922.331.338,00 Peralatan dan Mesin Rp 43.922.331.338,00 Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp 43.922.331.338,00 Biaya Modal Rp 629.299.000,00 Kas dan Setara Kas Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 629.299.000,00 Diinvestasikan dalam Aset tetap 17

Rp 629.299.000,00 Rp 629.299.000,00

Biaya Modal Rp 15.251.625,00 Kas dan Setara Kas Rp 15.251.625,00 Aset Tetap Lainnya Rp 15.251.625,00 Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp 15.251.625,00 (Mencatat pengakuan perolehan aktiva tetap berdasarkan SAP No.7). Selanjutnya kekeliruan juga terjadi dalam hal penyajian akun kas yang dibatasi penggunaannya, didalam laporan keuangan kas yang dibatasi penggunaannya disajikan pada kelompok aset lain-lain. Hal ini dapat dihubungkan dengan pengakuan aset lain-lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 aset lain-lain diakui apabila: a. Kemungkinan besar BLU akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal. c. Pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada BLU. Sedangkan akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya merupakan transfer dana jamkesmas dari pemerintah pusat. Dana jamkesmas ini digunakan untuk menjamin masyarakat yang kurang mampu pada saat melakukan perawatan artinya adalah kas yang dibatasi penggunaanya merupakan kewajiban atau hutang rumah sakit kepada jamkesmas, dimana ketika ada claim dari klien dana tersebut dapat langsung dicairkan dan mengurangi saldo akun kas yang dibatasi penggunaannya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemindahan kepemilikan kepada rumah sakit serta tidak ada manfaat yang diperoleh dan tidak ada biaya perolehan yang dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut, Sehingga akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya tidak dapat digolongkan dan disajikan pada kelompok aset lain-lain melainkan digolongkan dan disajikan ke dalam aset lancar karena memiliki salah satu sifat dari aset lancar yaitu dapat direalisasikan dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Jurnal reklasifikasi yang perlu dibuat yaitu: Kas yang Dibatasi Penggunaannya Rp 8.763.663.957,24 Kas yang Dibatasi Penggunaannya Rp 8.763.663.957,24 (Mencatat pemindahan kas yang dibatasi penggunaanya dari golongan aktiva lainlain kedalam golongan aktiva lancar didalam neraca). 4. Akuntansi Ekuitas Ekuitas terbagi kedalam tiga golongan yaitu ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer dan ekuitas terikat permanen. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah ekuitas terikat temporer. Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang dibatasi penggunaannya dan/atau waktunya untuk tujuan tertentu, salah satunya adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap. Sama halnya dengan biaya modal RSUD juga tidak mengakui adanya dana yang diinvestasikan dalam aset tetap yang seharusnya tercermin didalam ekuitas terikat temporer pada neraca, hal ini karena untuk perolehan aset tetap RSUD melakukan pencatatan berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 untuk perolehan aset tetap masih mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) No.7.

18

V. Penutup Kesimpulan Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada Laporan Keuangan RSUD A.W. Syahranie pada tahun 2011, khususnya dalam hal perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran dan penyajian) adalah: 1. Bahwa Laporan Keuangan yang disajikan RSUD A.W. Syahranie tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Hal ini terjadi karena sistem yang ada di RSUD A.W. Syahranie belum mengacu pada standar yang ada sehingga terjadi beberapa kekeliruan dari segi pencatatan, pengakuan, dan penyajian yaitu kelebihan dalam mengakui pendapatan bunga, tidak melakukan pengklasifikasian biaya secara tepat, tidak melakukan pengakuan pendapatan sewa fasiitas secara tepat, menyajikan kas yang dibatasi penggunaannya kedalam golongan aset tetap lainnya, serta keliru dalam melakukan pencatatan khususnya dalam pengakuan penyusutan dan aset tetap. 2. Ada kemungkinan masih banyak kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan yang telah disajikan RSUD A.W. Syahranie, dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki peneliti sehingga temuan-temuan yang dapat dibahas hanya sebatas yang telah dijelaskan sebelumnya, dan laporan yang dapat diolah oleh peneliti berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 belum bisa menggambarkan keadaan RSUD A.W. Syahranie secara keseluruhan, tetapi kekeliruan yang terjadi bukan hanya karena kesalahan pencatatan yang dilakukan RSUD A.W. Sjahranie tetapi karena tidak tegasnya pemerintah dalam menetapkan peraturan terutama dalam hal pengakuan dan penyajian penyusutan serta pengakuan perolehan aktiva tetap. Saran Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan masukan bagi perbaikan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: 1. Sebaiknya RSUD A.W. Sjahranie lebih memperhatikan lagi peraturan atau standarisasi yang telah dibuat, memperbaiki sistem yang ada dengan melakukan klasifikasi, pengakuan dan penyajian yang tepat. 2. Hendaknya pemerintah bisa lebih tegas dalam menetapkan peraturan karena didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 terdapat peraturan yang bertentangan antara pasal 2 angka 1 yang berisi “Badan Layanan Umum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi indonesia sesuai dengan jenis industrinya”, artinya adalah instansi yang berbentuk badan layanan umum hendaknya mengacu pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan, Tetapi disatu sisi pemerintah membuat Bagan Akun Standar yang berisi mengenai apa saja yang harus tercantum di dalam laporan keuangan dan ada beberapa hal dalam Bagan Akun Standar masih mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

19

DAFTAR PUSTAKA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tanggungjawab Keuangan Negara.

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan

dan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005, diakses tanggal 25 Maret 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Eddy Mulyadi Soepardi. 2006. Memahami Akuntansi Keuangan, Edisi 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

PT

Horngren and Harison. 2007. “Accounting”, 7th Edition, Pearson Education inc, Upper Saddle River, New Jersey. Kasmir. 2011, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Keempat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Munawir. 2007. Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Cetakan Keempat belas, Liberty. Yogyakarta. Sutrisno. 2007. Manajemen Keuangan (Teori, Konsep dan Aplikasi), Edisi Pertama, Cetakan Kelima. Ekonisia. Yogyakarta. Tim Redaksi Fokusmedia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan, Cetakan Pertama, Fokusmedia.

20