ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 DITINJAU DARI HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDY PERBANDINGAN) ROSMAWATI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail:
[email protected] ABSTRAK Pada perkembangan hukum sekarang makin banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di bidang konsumen, walaupun sementara hukum berupa undang-undang nomor 8 tahun 1999 masih terjadi pelanggaran, penulis mencoba mengidentifikasi masalah antara lain bagaimana pertimbangan hukum pidana, perdata dan hukum administrasi negara.Dari beberapa contoh kasus di Sumatera Selatan, nampaknya, pertimbangan hukum administrasi lebih positif, dan kendala-kendala yang dihadapi faktor kemiskinan dan kebutaan hukum, mahalnya biaya perkara, belum adanya bantuan hukum dari pihak pemerintah, dan kuatnya kedudukan produsen sehingga gugatan tersebut putus di tengah jalan. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Studi Perbandingan
ABSTRACT In the development of law, nowadays, there were more much happened on violations in the field of consumers, although law is as Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 still happened on violation, the researcher would try to identify the problems such as how considered the civil law, the criminal law and the country administration law. From cases in South Sumatera, they seem the consideration of the administration law was more positive, and obstacles on faced a factor in poverty and blindness law, expensive cost case, haven't been helped yet the law of the government, and stronger position of manufacturers so that the lawsuit was in the middle of the road or stuck on the road. Key words: Consumer Protection, Comparative Study
Pendahuluan
hukuman
Banyak
yang
dijatuhkan
oleh
terjadinya
pengadilan terlalu ringan dan tidak
terhadap
memberi efek jera bagi produsen
konsumen tidak terhenti hingga
untuk melakukan perbuatan yang
sekarang, dari kasus penggunaan
melanggar hukum.
pelanggaran/kejahatan
pengawet
seperti
formalin,
zat
Propinsi
Sumatera
Selatan
pewarna makanan dan lain-lain,
merupakan salah satu propinsi yang
pelanggaran perjanjian oleh pihak
ada di Indonesia yang mempunyai
leasing, nampaknya belum dapat
penduduk ± 7.000.000 (tujuh juta)
menghasilkan
orang.
yang
maksimal,
1
Dari
jumlah
penduduk
tersebut
tersebar
di
beberapa
Dari beberapa kasus tersebut
daerah, kabupaten dan kota.
diatas 90% dapat diselesaikan oleh
Kota palembang merupakan
BPSK
selebihnya
ada
beberapa
ibukota propinsi Sumatera Selatan
kasus ke pengadilan dan yang tidak
yang
hadir
sebagian
berkapasitas
penduduknya
sebagai
pemakai
dapat
disimpulkan
bahwa
para pihak baik konsumen maupun
barang dan jasa (konsumen) dan
produsen
lebih
memilih
sudah berdiri Badan Penyelesaian
penyelesaian
diluar
pengadilan.
Sengketa Konsumen disingkat BPSK
Dari beberapa kasus tersebut tidak
sejak berdirinya lembaga tersebut
ada
menurut
mengenai
catatan
peneliti
telah
sengketa
konsumen
produk
makanan
yang
bila dirinci pada tahun 2009 ada
penyelesaian kasus, baik berupa
empat
leasing maupun produk jual beli
yang
diselesaikan
adalah
dan
menyelesaikan beberapa kasus yang kasus
terbanyak
diatas masalah
melalui mediasi, tahun 2010 ada
kendaraan bermotor.2
sekitar dua kasus, tahun 2011 ada
Membicarakan anatomi ketertiban di muka sudah dikemukakan, bahwa hukum itu merupakan salah satu saja dari beberapa lembaga dalam masyarakat yang turut menciptakan ketertiban. Dengan demikian maka ketertiban itu merupakan konfigurasi dari berbagai lembaga seperti hukum dan tradisi. 3
enam
kasus
yang
sudah
diselesaikan, tahun 2012 persoalan yang masuk ada 9 kasus belum diselesaikan oleh BPSK, dan ada 2 kasus
karena
kesepakatan,
tidak dan
adanya 7
kasus
diselesaikan melalui perdamaian.
Salah satu dari komponen
Pada tahun 2013 ada 5 (lima) kasus,
ketertiban, yaitu hukum. Secara
penyelesaian melalui perdamaian
lebih
ada 3 kasus, 1 kasus melalui jalur
khusus
pembicaraan
dipusatkan pada hukum sebagai
pengadilan, dan 1 kasus lagi pelaku
sistem peraturan.
usaha tidak hadir (Sumber BPSK
Manusia
1
Palembang).
adalah
makhluk
budaya, ia tidak hanya mempunyai
2
1
lagi
Ibid hlm. 21 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 30 3
Sumber data dari BPSK Sumatera
Selatan
2
status biologis. Sebagai makhluk
masyarakat,
budaya yang demikian itu, maka ia
bahwa manusia di situ menyadari
mampu
isyarat-isyarat
betapa tidak baiknya sikap untuk
yang tidak bisa ditangkap oleh
merendahkan dan menyia-nyiakan
makhluk-makhluk yang lain, seperti
orang tua. Dengan perkataan lain
hewan dan tanam-tanaman.
timbul
Pada waktu dikemukakan bagain sibernetika dari Parsons, tampak betapa manusia itu dikontrol oleh arus-arus informasi tertentu yang diterimanya dari sumber yang tertinggi (dalam bagan tidak disebutkan), yaitu yang oleh Parsons disebut sebagai ultimate reality. Ini merupakan sumber tertinggi yang mengalirkan nilainilai yang mengontrol manusia dan kehidupan manusia dalam masyarakat (ada yang mencoba untuk merumuskan ultimate reality itu dengan “kebenaran jati”).4
menghormati orang tua dan untuk
menerima
ini
dapat
keharusan laku
membedakan
yang
adalah
dalam
5
4
semua
Penggolongan
yang
dalam
“keharusan-
alamiah”
dan susilawi”,
Adapun hukum yang menjadi sasaran dari pembicaraan kita, termasuk ke dalam golongan norma susila dan bukan norma alam. Antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar sekali, sehingga sebaiknya orang juga mengetahuinya, oleh karena pengetahuan itu akan memperkaya dan memperdalam pengertiannya tentang hakikat dari hukum itu. 5
diterima
nilai
Tidak
norma alam dan norma susila.
dipelihara. Apabila penghormatan satu
yang
yang selanjutnya akan kita sebut
karenanya juga harus dicapai dan
salah
itu
“keharusan-keharusan
yang patut dijunjung tinggi oleh
sebagai
sama.
keharusan
pengertian tentang hal-hal apa saja
tua
seperti
manusia.
kita
Nilai-nilai itu memberikan suatu
orang
keharusan-
penting dalam rangka pembicaraan
boleh dan tidak boleh dilakukan.
terhadap
dijumpai
manusia itu mempunyai kualitas
kesadaran
mana
yang
keharusan yang bekerja atas diri
diskriminatif pada mereka, yaitu untuk
perbuatan
membatasi dan memimpin tingkah
bekerjanya
menimbulkan
untuk
Dalam dunia dan masyarakat
arus informasi tersebut terhadap manusia
berarti,
sebaliknya.
Dengan mengontrol tersebut bahwa
itu
keharusan
mengecam
yang dimaksudkan,
maka
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif Buku Kompas, Jakarta, 2006 hlm. 130
Ibid, hlm. 20
3
Dari Dari pada
data
saat
yang
diperoleh
dilakukan
penelitian
oleh
Badan
penyelesaian
terhadap
yang
terbanyak
jual
bermotor.
beli
adalah
menganalisis
penyebab
berupa
untuk
perdata,
pidana
yang
berkeadilan, memenuhi masyarakat,
paling
dan
hukum
cukup
lama;
yang
berkepastian
dan
umum,
maupun
dan
akibatnya
sehingga
perlu
pengawasan
dampak
Adapun
dan
dari
produksi
rumusan
masalah
penulis, mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana
baik
hukum,
pihak
pertimbangan
dari
pidana, administrasi
Indonesia.
bidang
hukum
perdata,
hukum
negara
terhadap
perlindungan konsumen
Kalau kita melihat, objek konsumen
manusia
mereka.
produsen dan pemerintah Republik
material
nyawa
bahaya
hukum
baik,
selera
bidang
secara sadar menjauhi larangan,
administrasi negara (study banding) mana
pelanggaran
kesadaran hukum produsen untuk
sengketa
analisis,
hanya
pembinaan,
konsumen dari 3 sudut keberlakuan hukum,
penulis
karena hal ini banyak menyangkut
undang-
mencoba
konsumen
penulis tertarik pada bidang ini,
undang nomor 8 tahun 1999. Penulis
bidang
makanan dan minuman, mengapa
kendaraan
Berdasarkan
sekali,
menganalisis
sengketa tentang leasing maupun produk
pentingnya
banyak
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
beberapa
hukum
2. Apa yang menjadi hambatan
perlindungan
mencakup
dalam penerapan ketiga hukum
semua
tersebut?
lapangan hukum pada umumnya antara lain bidang obat-obatan dan
Pembahasan
bahan berbahaya, makanan dan minuman,
alat-alat
Hubungan-hubungan
elektronika,
di
bidang kehidupan alam memang
kendaraan bermotor, metrologi dan
bisa diukur secara eksak, sehingga
tera, industri, pengawasan mutu
kita berbicara mengenai adanya
barang dan lingkungan hidup.
hubungan
4
sebab-akibat
(causal
relation)
sebagai
kualitas
karena itu secara pasti kita bisa
penghubung di bidang ini. Kualitas
mengatakan,
yang demikian ini tidak kita jumpai
berkembangnya
dalam
dunia
dari
norma-norma
disebabkan
susila.
Dunia
dari
norma-norma
Hubungan yang demikian ini tidak
yang disebut terakhir ini adalah
dijumpai pada dunia keinginan.
dunia keinginan (das Sollen) dan
Norma susila hanya menginginkan,
bukan dunia alam nyata (das Sein).
agar apabila terjadi pemalsuan,
Oleh karena norma-norma susila itu hanya berurusan dengan hal-hal yang diinginkan dan dicitacitakan saja menurut Zaekrung Prinsip yang dikutip dari Satjipto Raharjo, maka kualitas hubungannya bukan hubungan sebab akibat, melainkan hubungan pengaitan, artinya, bahwa apabila terjadi sesuatu, maka dikehendaki agar norma susila tertentu dikaitkan pada kejadian tersebut. Apabila hubungan sebab-akibat itu bisa berjalan dengan sendirinya, tanpa dibutuhkan suatu perantara, maka hubungan pengaitan ini membutuhkan itu.6
hendaknya norma yang mengatur
Perantara inilah yang akan
ciri yang sama, yaitu sama-sama
memutuskan tertentu
perbuatan
itu Di
tersebut
panas
dikaitkan sini
kita
itu.
kepada tidak
melihat hubungan yang mempunyai kualitas seperti yang disebutkan sebelumnya. Di muka, sudah dibicarakan mengenai perbedaan antara norma hukum
dan
norma
kesusilaan.
Kedua norma tersebut termasuk ke dalam golongan norma susila, oleh karena keduanya memperlihatkan ingin mencapai atau menciptakan
untuk
sesuatu. Namun demikian keduanya
dikaitkan kepada suatu kejadian
juga memiliki ciri-cirinya sendiri
tertentu ataukah tidak. Pada norma
yang membedakannya satu sama
alam proses ini berjalan lancar dan
lain. Dalam hubungan ini maka
dengan sendirinya, seperti pada
norma kesusilaan itu dimaksukkan
norma,
apabila
ke dalam golongan norma ideal,
dipanaskan akan mengembang”. Di
sedang norma hukum ke dalam
sini semuanya berjalan tanpa ada
norma kultur.
campur tangan perantara dan oleh
Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri secara formal masih menimbulkan pertanyaan-
6
bahwa
layak
logam
oleh
pelakunya.
apakah norma susila
memang
bahwa
“logam
Satjipto Rahardjo, Opcit, hlm. 130
5
pertanyaan yang mendasar tentang daya berlakunya. Pada 1963, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. I/1963, diadakan imbauan untuk tidak lagi menganggap Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai undangundang, tetapi lebih sebagai kitab hukum.
termaktub
kewajiban
siberhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan. Kewajiban
Ini berarti kodifikasi itu tidak lagi perlu diikuti secara kaku ,
terhadap
Hakim-
yang bersangkutan.
Indonesia menghendaki demikian.
2. Pasal 1236 (jo Pasal-Pasal 1235,
Surat Edaran itu juga mencabut
1243, 1264, 1275, 1391, 1444,
beberapa pasal dari kitab tersebut.
1480).
Dalam kitab Undang-Undang
Si berhutang adalah berwajib
sama
memberikan ganti biaya, rugi
sekali tidak pernah disebut-sebut
dan bunga kepada si berpiutang,
kata “Konsumen”. Istilah lain yang
jika ia membawa dirinya dalam
sepadan dengan itu adalah seperti
keadaan
pembeli, penyewa, dan si berutang
atau
Pasal-pasal yang dimaksud adalah :
mampu
untuk
kebendaannya,
tidak
merawatnya
sepatutnya
1. Pasal 1235 (jo Pasal-Pasal 1033,
guna
menyelamatkannya.
1157, 1236, 1365, 1366, 1367,
3. Pasal 1504 (jo Pasal-Pasal 1322,
1444, 1445, 1473, 1474, 1482,
1473, 1474, 1491, 1504
1550, 1560, 1706, 1744) :
s.d.
1511) :
Dalam tiap-tiap perikatan untuk sesuatu
tak
menyerahkan
(debitur).
memberikan
yang
ini akan ditunjuk dalam bab-bab
nilai-nilai kemasyarakatan Bangsa
memang
tertentu,
akibat-akibatnya mengenai hal
dari kitab itu, sepanjang dipandang
Perdata
ini
persetujuan-
persetujuan
Hakim diperbolehkan menyimpang
Hukum
terakhir
adalah kurang atau lebih luas
7
cukup dipedomani saja.
yang
Si
adalah
penjual
menanggung
diwajibkan
terhadap
cacat
tersembunyi pada produk yang
7
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 97
dijual, yang membuat produk
6
itu
tak
mampu
untuk
Perjanjian bernama adalah
berfungsi/digunakan
perjanjian
sebagaimana mestinya, sehingga
sebutan
seandainya
diatur
si
pembeli
yang
mempunyai
tersendiri, atau
yakni
yang
nama
oleh
diberi
mengetahui cacat itu, ia sama
pembentuk undang-undang. Dalam
sekali
Kitab
tidak
produknya,
akan atau
membeli
tidak
Undang-Undang
Hukum
akan
Perdata, perjanjian bernama ini
membelinya selain dengan harga
diatur dalam Bab V sampai dengan
yang kurang.
Bab XVIII (dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Di
Ketentuan
dalam
kitab
luar itu adalah perjanjian tidak
undang-undang hukum perdata di
bernama.
atas jelas masih terlalu umum
betapa
untuk
perjanjian yang belum diatur dalam
mengantisipasi
perkembangan
bidang
hukum
yang
diamati,
misalnya
banyaknya
dimaksud dari
dibayangkan,
banyak
jenis-jenis
ketiga belas bab itu.
perdata yang sangat dinamis itu. Dinamika
Dapatlah
Adanya
dapat
berkontrak
makin
mendorong
bentuk-bentuk
terlibat
asas (partij
kebebasan autonomie)
pihak-pihak dalam
yang
hubungan
perjanjian yang dibuat oleh para
keperdataan
melakukan
inovasi
pihak (individu dan individu, atau
jenis-jenis
perjanjian
baru.
lembaga
Perjanjian
dan
lembaga,
atau
sewa
beli,
misalnya,
individu dan lembaga). Dinamika
merupakan jenis perjanjian yang
hukum perdata ini disadari pula
termasuk perjanjian tidak bernama
oleh
menurut versi Kitab Undang-Undang
perancang
kitab
undang-
undang hukum perdata pada abad ke-19,
antara
lain
Hukum Perdata.
dengan
Jenis-jenis
perjanjian
itu
mencantumkan kriteria perjanjian
juga makin kompleks, karena satu
yang bernama (benoemd, specified)
bentuk
dan tidak bernama (onbenoemd,
mengandung
unspecified).
perjanjian
perjanjian
dapat
berbagai sekaligus.
unsur
Perjanjian
demikian dikenal dengan istilah
7
contractus
sui
generis.
Sebagai
dengan pihak yang merugikan hak-
contoh
adalah
perjanjian
yang
haknya.
Perjanjian
dibuat
antara
perusahaan
jasa
dikemukakan
perkawinan dan calon pengantin.
salah
Perusahaan
tersebut
perikatan.
memberikan
jasa
ruangan
tidak
saja
penyewaan
pengantin,
tetapi
satu
ini
karena
perlu
merupakan
sumber
lahirnya
Perikatan dapat bersumber
juga
dari perjanjian dan dari undang-
mencetak
dan
menyebarkan
undang.
Dalam
hukum
undangan,
merias
pengantin,
Indonesia,
menyajikan
makanan
(katering),
secara umum diatur dalam Buku III
masalah
positif
perikatan
dokumentasi (foto/video), bahkan
Kitab
sampai pada acara bulan madunya.
Perdata. Perikatan dalam kodifikasi
Dalam hukum perlindungan konsumen, merupakan
aspek
perjanjian
faktor
yang
Undang-Undang
Hukum
hukum itu adalah perikatan dalam
ini
lapangan hukum kekayaan. Artinya,
sangat
perikatan
tersebut
penting, walaupun bukan faktor
dengan
mutlak yang harus ada. Dalam
mempunyai nilai ekonomis. Jika
perjalanan
hukum
hak
pernah
konsekuensi
sejarah
perlindungan ada
suatu
konsumen, kurun
menganggap mutlak
unsur
harus
barulah
waktu
ada
yang
konsumen
itu
tertentu
tidak
menggantinya
perjanjian lebih
hak-hak
dikaitkan
dipenuhi,
ada
yuridis
untuk
dengan
sejumlah
uang tertentu. Jadi, di sini selalu
dulu,
terkait
kepentingan
dapat
(geldelijk belang), bukan sekadar
memperoleh perlindungan yuridis
kepentingan
dan lawan sengketanya. Pandangan
(zedelijke belang).
prinsipiil seperti itu saat ini perlu
ekonomis
moral-kesusilaan
Perikatan yang berhubungan
ditinjau kembali.8 Adanya
yang
dengan kepentingan ekonomis ini hukum
disebut juga dengan “perutangan‟.
berupa perjanjian tentu saja sangat
Kata perutangan ini menunjukkan
membantu
memperkuat
adanya
konsumen
dalam
8
hubungan
posisi
berhadapan
hubungan
hukum
yang
terjadi antara debitur dan kreditur,
Ibid hlm. 97
8
yang terletak dalam lapangan harta
dapat lagi dijadikan alasan untuk
kekayaan.
„memasung‟
Pengaturan perikatan dalam kitab
undang-undang
perdata secara
merupakan umum
hukum Hal
konsumen.
Sepanjang unsur-unsur Pasal 1365 Kitab
pengaturan
saja.
hak-hak
Undang-Undang
Perdata
ini
Hukum
terpenuhi,
kesempatan
untuk
menuntut
konsumen
ditegaskan dalam Pasal 1319 Kitab
pemenuhan hak-haknya senantiasa
Undang-undang
terbuka.
“Semua
Hukum
perjanjian,
Perdata:
baik
yang
Masalah
lain
mempunyai nama khusus maupun
dalam lapangan
yang
nama
berkenaan
tertentu, tunduk pada ketentuan-
konsumen
ketentuan
membagi
tidak
mempunyai
umum
yang
termuat
yang
hukum perdata
dengan justru beban
timbul
perlindungan dalam
rangka
pembuktiannya.
dalam bab ini dan bab yang lalu.
Asas pembuktian yang dianut Pasal
“Maksud kata-kata” dalam bab ini
1865 Kitab Undang-Undang Hukum
dan bab yang lalu” dalah Bab II
Perdata masih menjadi kendala
tentang perikatan-perikatan yang
besar
dilahirkan dari perjanjian dan Bab I
penggugat
(dalam
tentang perikatan-perikatan pada
konsumen)
untuk
mengajukan
umumnya.
bukti-bukti
yang
mendukung
Pengaturan
yang
bersifat
karena
mensyaratkan hal
ini
gugatannya itu. Padahal, dalam
umum tersebut dengan demikian
kondisi
juga mengikat perikatan-perikatan
ekonomis, sosial, psikologis, dan
yang
dibuat
perdagangan,
dan
segi
dalam
dunia
politis), konsumen biasanya tidak
khususnya
yang
memiliki kekuatan tawar menawar
diatur dalam Kitab Undang-Undang
yang
Hukum Dagang.
pelaku
Dengan
keterbatasan
demikian,
dengan
berimbang
dengan
pihak
usaha.
Penerapan
asas
pembalikan
beban
pembuktian
melakukan penafsiran secara luas
(omkering van bewijslast) seperti
tersebut, keterbatasan peraturan
dianut dalam Pasal 19, 22, 23, dan
perundang-undangan
dalam
29 UUPK tentu merupakan langkah
tidak
maju, sekalipun masih perlu diuji
lapangan
hukum
perdata
9
sejauh
mana
dapat
dijalankan
yang
dalam praktik.
masih
bersifat
pluralistis,
kodifikasi hukum pidana tersebut
Hingga
sekarang,
pengamatan
penulis,
menurut
jauh-jauh hari berlaku untuk semua
konsumen
golongan
penduduk.
Setelah
sangat jarang menggunakan haknya
Indonesia
merdeka,
melalui
dalam mengajukan gugatan secara
Undang-Undang No.1 Tahun 1946,
hukum perdata. Hal ini disebabkan
kitab
antara lain :
diadopsi
1. Faktor kemiskinan dan kebutaan hukum
bagi
merasa
dirugikan,
secara
perkembangan
politik,
adopsi
yang
undang-undang
yang
semula
tidak
bertujuan untuk unfikasi itu, tidak mencapai
pengadilan negeri di Indonesia
hukum
biaya
lalu
Karena
mampu mengajukan gugatan ke 2. Mahalnya
itu
total.
konsumen dan
undang-undang
perkara
di
tujuannya. tetap
perbedaan
Dualisme
terjadi
karena
penafsiran
terhadap
Pengadilan Negeri dan katanya
perubahan-perubahan yang dibuat
ada lembaga-lembaga bantuan
pada masa penjajahan Belanda dan
hukum,
namun
Jepang.
enggan
meminta
masyarakat bantuan
Baru
kemudian
dengan
Undang-Undang No. 73 Tahun 1958,
hukum.
tujuan unifikasi yang diinginkan
3. Tidak ada aturan hukum tentang
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946
gugatan pelanggaran produsen
itu
yang
diberlakukan di seluruh Indonesia
dibiayai/dibantu
pemerintah alias gratis. 4. Kuatnya
kedudukan lawan
sehingga
mencuitkan
konsumen
untuk
berpekara
“Kitab
Undang-Undang
ini
Hukum
para
Pidana”. Jadi berarti, secara resmi
mengajukan
sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia
Analisis dari sudut Hukum Pidana Undang-Undang
Kitab
Strafrecht” atau dapat disebut juga
gugatan ke pengadilan negeri.
Berbeda
dicapai.
dengan nama resmi “Wetboek van
produsen
sebagai
dapat
dengan Hukum
itu
masih
berbahasa
Belanda. Adapun terjemahan yang
Kitab
dipakai saat ini masih merupakan
Perdata
karya
10
individual
atau
institusi
tertentu, antara lain (yang paling
nyawa atau kesehatan orang,
luas
padahal
dipakai)
adalah
karya
sifat
berbahaya
Almarhum Prof. Moeljatno, S.H.,
tidak
Guru
dengan pidana penjara paling
Besar
Fakultas
Hukum
diberitahukan,
itu
diancam
Universitas Gadjah Mada. Belum
lama lima belas tahun.
ada
Jika perbuatan mengakibatkan
satupun
terjemahan
yang
9
dinyatakan resmi. Hukum
matinya orang, yang bersalah
pidana
sendiri
dikenakan
pidana
termasuk dalam kategori hukum
seumur
publik. Dalam kategori ini termasuk
penjara selama waktu tertentu
pula hukum administrasi negara,
paling lama dua puluh tahun.
hukum
acara,
internasional.
Di
dan
hukum
antara
semua
hidup
penjara
atau
pidana
2. Pasal 205: Barangsiapa karena kealpaannya
menyebabkan
aspek hukum publik itu, yang paling
bahwa
banyak menyangkut perlindungan
berbahaya
konsumen adalah hukum pidana
kesehatan
dan hukum administrasi negara.
diserahkan atau dibagi-bagikan
Itulah
tanpa
sebabnya
mengapa
dua
barang-barang bagi
orang diketahui
bidang hukum itu yang dibicarakan
berbahayanya
secara khusus.
membeli
Dalam Kitab Undang-Undang
nyawa
oleh atau
yang atau dijual, sifat yang yang
memperoleh, diancam dengan
Hukum Pidana tidak disebut-sebut
pidana
kata
Kendati
sembilan bulan atau kurungan
dapat
paling lama enam bulan atau
yang
denda paling banyak tiga ratus
”konsumen”.
demikian, secara implisit ditarik
beberapa
pasal
penjara
paling
lama
memberikan perlindungan hukum
rupiah.
bagi konsumen, antara lain:
Jika perbuatan mengakibatkan
1. Pasal 204: Barangsiapa menjual,
matinya orang, yang bersalah
menawarkan, menyerahkan atau
dikenakan pidana penjara paling
membagi-bagikan barang, yang
lama satu tahun empat bulan
diketahui bahwa membahayakan
atau kurung paling lama satu
9
Shidarta, op cit, hlm. 97
11
tahun. Barang-barang itu dapat
dipalsu, dan menyembunyikan
disita.
hal itu, diancam dengan pidana
3. Pasal 359: Barangsiapa karena kealpaannya
penjara
menyebabkan
paling
tahun.
lama
Bahan
empat
makanan,
matinya orang lain, diancam
minuman atau obat-obatan itu
dengan pidana penjara paling
dipalsu,
lama lima tahun atau kurungan
faedahnya
paling lama satu tahun (LN 1906
karena
No.1).
sesuatu bahan lain.
4. Pasal 360: Barangsiapa karena kealpaannya
jika
nilainya
menjadi
atau kurang
dicampur
dengan
6. Pasal 382 bis: Barangsiapa untuk
menyebabkan
mendapatkan,
melangsungkan
orang lain mendapat luka-luka
atau
berat, diancam dengan pidana
perdagangan atau perusahaan
penjara paling lama lima tahun
kepunyaan sendiri atau orang
atau kurungan paling lama satu
lain,
tahun.
curang
Barangsiapa
kealpaannya
karena
menyebabkan
memperluas
melakukan untuk
tertentu
rupa sehingga timbul penyakit
karenanya
atau
kerugian
menjalankan
pekerjaan
jabatan
atau
pencaharian
selama
waktu
tertentu, pidana
diancam
penjara
paling
perbuatan menyesatkan
khalayak umum atau seorang
orang lain luka-luka sedemikian halangan
debit
diancam, dapat bagi,
konkirennya
atau
jika timbul konkirenkonkiren-
konkiren orang lain itu, karena
dengan
persaingan
curang,
dengan
lama
pidana penjara paling lama satu
sembilan bulan atau kurungan
tahun empat bulan atau denda
paling lama enam bulan atau
paling banyak sembilan ratus
denda paling tinggi tiga ratus
rupiah.
rupiah (EN 1960 No. 1).
7. Pasal
5. Pasal 382: barangsiapa menjual,
383:
Diancam
dengan
pidana penjara paling lama satu
menawarkan atau menyerahkan
tahun
makanan, minuman atau obat-
penjual yang berbuat curang
obatan yang diketahui bahwa itu
terhadap pembeli: (1) karena
12
empat
bulan,
seorang
sengaja lain
menyerahkan
daripada
yang
barang
hukum kesehatan dapat dikatakan
ditunjuk
merupakan instrumen hukum yang
untuk dibeli, (2) mengenai jenis
paling
keadaan atau banyaknya barang
memadai-dalam mengatur hak-hak
yang
konsumen
diserahkan,
dengan
menggunakan tipu muslihat.
luas-namun
tidak
berarti
dibandingkan
dengan
lapangan hukum lainnya.
8. Pasal 390: Barangsiapa dengan
Dari ilustrasi di atas, segera
maksud untuk menguntungkan
dapat disadari betapa terbatasnya
diri
lain
upaya konsumen menuntut hak-
secara melawan hukum, dengan
haknya secara hukum pidana, jika
menyiarkan kabar bohong yang
belum ada peraturan perundang-
menyebabkan
barang-
undangannya yang dapat dijadikan
dagangan,
dana-dana
sandaran. Di samping itu, tidak
surat-surat
berharga
sendiri
barang atau menjadi
atau
orang
harga
turun
atau
sedikit
pula
upaya
konsumen
naik,
menuntut tenaga profesional yang
diancam dengan pidana penjara
melakukan perbuatan malpraktik,
paling lama dua tahun delapan
dapat
bulan.
karena dalih yang sama seperti
menemukan
jalan
buntu
kasus dokter Hewan dari Huizen Diluar Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana
terdapat
sekali
ketentuan
tersebut.
Padahal,
di
kalangan
banyak
profesional sendiri, belum tentu
yang
ada kesatuan pendapat tentang
perlindungan
standar suatu perbuatan. Dengan
pengaturan
demikian, kembali pihak konsumen
yang paling luas kaitannya dengan
ditempatkan pada posisi yang tidak
hukum
menguntungkan.
pidana
beraspekkan konsumen.
Lapangan
perlindungan
konsumen
terdapat pada bidang kesehatan. Termasuk
dalam
kelompok
Pada intinya hukum pidana
ini
sulit
adalah Undang-Undang Nomor 7
ditempatkan
pada
perlindungan konsumen.
Tahun 1996 tentang Pangan, yang
Menurut pengamatan penulis
berlaku sejak 4 November 1996.
selama ini untuk di kota Palembang
Ketentuan-ketentuan di lapangan
telah
13
dijatuhkan
hukum
badan
(hukum pidana
antara lain dalam
menggunakan bahan pengawet
kasus tahu berfomalin).
tersebut.
1. Terhadap bahan pengawet tahu
Seperti
halnya
hukum
dengan menggunakan formalin
pidana, hukum administrasi negara
sudah
adalah
pernah
dijatuhkan
instrumen
hukum
publik
hukuman oleh Pengadilan Negeri
yang penting dalam perlindungan
Palembang dengan menjatuhkan
konsumen.
hukuman 3 tahun penjara tahun
secara
200610
seringkali kurang efektif jika tidak
2. Kemudian di Jakarta baru-baru ini
tahun
2016
diadakannya
perdata
hukum
dan
pidana
disertai sanksi administratif.
dengan
razia
Sanksi-sanksi
Sanksi
terhadap
ditujukan
administratif
pada
konsumen
tidak pada
pedagang di daerah pasar tanah
umumnya, tetapi justru kepada
abang, pada blok M, penjual dan
pengusaha,
pembuat
berformalin
maupun para penyalur hasil-hasil
oleh
pihak
produknya.
badan
berkaitan dengan perijinan yang
sudah
tahu
ditangkap
kepolisian
dan
pengawasan
obat
dan
diberikan
makanan.11 untuk
pembuatan
tahu
melakukan
administratif
Pemerintah
Republik
dari
bahan
dapat dicabut secara sepihak oleh Pemerintah. Pencabutan
4. Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan
bertujuan
nampaknya
ijin
hanya
menghentikan
proses
produksi dan produsen/penyalur.
terlalu ringan
Produksi di sini harus diartikan
5. Kurangnya dukungan masyarakat memerangi
kepada
terjadi pelanggaran, ijin-ijin itu
pelanggaran.
untuk
Sanksi
produsen
pengusaha/penyalur tersebut. Jika
formalin, sehingga sering terjadi
pihak
itu
Indonesia
3. Tidak ada efek jeranya bagi produsen
baik
secara luas, dapat berupa barang
kejahatan
atau
jasa.
Dengan
demikian,
dampaknya secara tidak langsung berarti melindungi konsumen pula, 10 11
yakni
Sriwijaya Post, 26 Januari 2010 Kompas 12 Januari, 2016
14
mencegah
jatuhnya
lebih
banyak korban. Adapun pemulihan
candu
hak-hak korban (konsumen) yang
Roquefort (1937), kinine (1938),
dirugikan
bukan
kopi
instrumen
hukum
lagi
tugas
administrasi
(opium) (1940),
(1937),
margarine
keju (1937),
minuman anggur Prancis (Franse
negara. Hak-hak konsumen yang
wijnen)
dirugikan dapat dituntut dengan
(1936-1940) dan zat-zat pembeku
bantuan hukum perdata dan/atau
karet (rubber congulatie middelen)
pidana.
(1936-1941).
Campur tangan administratur negara
idealnya
(1940),
Sanksi
harus
seringkali
terigu
(meel)
administratif lebih
ini
efektif
dilatarbelakangi itikad melindungi
dibandingkan
masyarakat
perdata atau pidana. Ada beberapa
luas
dan
bahaya.
Pengertian bahaya di sini terutama
alasan
berkenaan dengan kesehatan dan
pernyataan ini.
jiwa.
ltulah
sebabnya,
prakemerdekaan, peraturan
dengan
untuk
sanksi
mendukung
sejak
Pertama, sanksi administratif
peraturan-
dapat diterapkan secara langsung
produk
dan sepihak. Dikatakan demikian
tentang
makanan, obat-obatan, dan zat-zat
karena
kimia, diawasi secara ketat. Syarat-
pemberi ijin tidak perlu meminta
syarat pendirian perusahaan yang
persetujuan terlebih dahulu dari
bergerak di bidang terhadap proses
pihak
produksinya dilakukan ekstra hati-
kalaupun itu dibutuhkan mungkin
hati.
dari
Peraturan-peraturan
masa
penguasa
sebagai
manapun. instansi-instansi
pihak
Persetujuan pemerintah
kolonial itu bahkan cukup banyak
terkait. Sanksi administratif juga
yang
sampai
tidak
seperti
pengadilan. Memang, bagi pihak
yang
yang terkena sanksi ini dibuka
tentang
kesempatan untuk “membela diri”,
farmasi
antara
masih
berlaku
sekarang, Verpakingsvordeningen, menyangkut
pengaturan
bahan-bahan (pharmaceutische-stoffen)
perlu
lain
melalui
mengajukan
proses
kasus
(tahun
tersebut ke pengadilan tata usaha
1938), barang-barang perdagangan
negara, tetapi sanksi itu sendiri
kecil (kleinhandelswaren) (1939),
15
dijatuhkan
terlebih
dahulu,
2. Sanksi administratif dapat
sehingga berlaku efektif. Kedua, dan/atau
diterapkan secara langsung dan
sanksi
perdata
sepihak
karena
pengusaha
pidana
acapkali
tidak
sebagai pemberi izin tidak perlu
efek
“jera”
bagi
meminta persetujuan terlebih
membawa
pelakunya. Nilai ganti rugi dan
dahulu dari pihak manapun
pidana yang dijatuhkan mungkin
3. Tidak perlu melalui proses
tidak
pengadilan, langsung dijatuhkan
seberapa
dibandingkan
dengan keuntungan yang diraih dari
secara
tidak
langsung
perbuatan negatif produsen. Belum
mematikan
lagi mekanisme penjatuhan putusan
produsen tersebut.
bisa
perusahaan
itu yang biasanya berbelit-belit dan membutuhkan proses yang lama,
B. Hambatan-hambatan
yang
sehingga konsumen sering menjadi
dihadapi oleh ketiga persepsi
tidak sabar. Untuk gugatan secara
hukum tersebut
perdata,
1. Faktor
konsumen
dihadapkan
kemiskinan
dan
posisi
tawar-
kebutaan
hukum
tidak
selalu
konsumen
yang
merasa
menguntungkan dibanding dengan
dirugikan,
tidak
mampu
si produsen.
mengajukan
menawar
pada
juga
yang
bagi
gugatan
pengadilan Penutup
2. Mahalnya biaya perkara di
Adapun kesimpulan dalam tulisan
pengadilan negeri, walaupun
ini :
ada class action, kalaupun
A. 1.
Sanksi
perdata
maupun
ada
lembaga
bantuan
pidana acapkali tidak membuat
hukum, namun masyarakat
efek jera bagi pelakunya, nilai
enggan
ganti
yang
lembaga
tidak
tersebut.
rugi
dijatuhkan
dan
pidana
mungkin
seberapa dibandingkan dengan keuntungan
yang
diraih
3. Tidak
dari
menggunakan bantuan
ada
alinea
jasa
hukum hukum
tentang gugatan pelanggaran
perbuatan negatif produsen.
16
produsen yang dibiayai oleh negara alias gratis. 4. Kuatnya kedudukan produsen sebagai baik perdata,
lawan
berpekara
pidana,
maupun sehingga
menciutkan konsumen untuk menyajikan gugatan perdata, pidana.
17
DAFTAR PUSTAKA
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Stia, Bandung, 2002
Bernand Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
Sudaryanto, Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen Penyelesaian, Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaga Konsumen, Jakarta, 2011.
Bruggink, Refleksi tentang Hukum, dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
_________, Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen, Penjelasan Praktis UUP, LKJ, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
Celina Tri Siwi Kritiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. Esmi
Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Surya Daru, Semarang, 2005.
Sidharta, Hukum Konsumen, Jakarta, 2000
Janus
Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Adityia Bakti, Bandung, 2000.
Undang-Undang Kitab
Nasikun, Globalisasi dan Problematika Pembangunan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Makalah Seminar Pembentukan Asosiasi Pengajar Sosiologi Hukum di Indonesia, Semarang : Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, 1996
Perlindungan Grasindo,
Undang-undang Pidana
Hukum
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan terhadap konsumen Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Keputusan Memperindag Nomor 350 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas BPS
Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam-Huma, Jakarta, 2003.
Keputusan memperindag Nomor 301 tahun 2001 Tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat BPSK.
18
Januari 2011.
http://supanto.staff.hukum.uns.ac .id/ diakses pada tanggal 07
19