Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya
Catatan untuk SATKER di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Jakarta, 13 Oktober 2016
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 1. Progres Kegiatan Terdapat “gap” antara progres fisik dengan progres keuangan, hal ini dapat mengindikasikan terdapat masalah administrasi yang belum beres, misalnya tidak adanya dokumen pendukung yang menyebabkan progres tersebut belum dapat diperhitungkan sebagai prestasi yang dapat dibayar. 2. Upaya pencapaian target penyerapan > 94% untuk kegiatan 2016 Siapkan strategi percepatan pencapaian target penyerapan kegiatan 2016 bila perlu dilakukan rescheduling.
2
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 3. Percepatan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016: a. Untuk mengejar percepatan penyelesaian pekerjaan (khususnya penyerapan keuangan), jangan hanya mengandalkan “Tim Percepatan” saja, para Kasatker/PPK dan/atau para Asisten agar mengecek langsung ke lapangan. “Tim Percepatan” dan Direktur/Kasubdit/Kasie dari DJCK hanya sebagai “trigger” dan pendukung/pelengkap. Perlu pemetaan kegiatan dan distribusi penugasan kepada para Asisten dengan berorientasi kepada efisensi dan efektivitas dengan tanpa menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Asisten ybs yang ada di Kantor Satker/PPK.
3
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 3. Percepatan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016: b. Angka penyerapan keuangan hanya merupakan salah satu indikator. Angka penyerapan keuangan merupakan resultan dari kesatuan prestasi pelaksanaan pekerjaan, yang masih harus didukung dengan kebenaran bukti administrasi dan bukti subtantif sesuai persyaratan kontrak hasil pelaksanaan proyek/pekerjaan. Untuk itu perlu dipastikan tersedianya bukti dokumen yang dimaksud.
4
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 3. Percepatan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016: c. Apabila hingga akhir tahun 2016, anggaran yang terkontrak tidak bisa diserap, jangan dipaksakan untuk “mengatrol prestasi” atau mark-up terhadap progres uangnya dikembalikan saja ke Kas Negara atau hangus juga tidak apa-apa. Perlu diantisipasipasi dengan membuat “progress-opname” dan membuat penjadwalan kembali untuk memastikan progres yang dapat dicapai secara wajar hingga akhir TA 2016.
5
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 4. Agar hati-hati dalam melaksanakan kegiatan swakelola agar dilaksanakan secara konsisten dalam arti kegiatan dikerjakan dengan bendera rekanan tapi dikerjakan sendiri secara swakelola (fenomena pinjam bendera). Untuk mengatasi permasalahan kurangnya SDM Tenaga Ahli (khususnya untuk pekerjaan konsultansi), maka perlu dikonsultasikan ke BPKP mengenai penggunaan Kelompok Tenaga Ahli Individual.
6
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 5. Persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 Penajaman kembali penetapan kegiatan sesuai prioritas sektor dengan tanpa mengganggu mekanisme yang telah berlangsung/diputuskan. Pelelangan dini yang dimulai pada bulan Oktober 2016. 6. Pemaketan kegiatan Tahun Anggaran 2017 harus berorientasi kepada porsi Belanja Modal harus dominan Perlu penajaman kembali terhadap pemilihan kegiatan yang berpedoman: a. Porsi belanja modal harus dominan. b. Kegiatan belanja barang harus selektif. c. Penetapan kegiatan, lokasi dan anggaran prioritas.
7
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 7. Prioritas penanganan sektor keciptakaryaan dalam rangka mendukung program 100-0-100, yaitu: a. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) b. Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)/Sanitasi c. Pengembangan Kawasan Permukiman d. Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan Implikasinya adalah alokasi kegiatan dan anggaran perlu direview kembali termasuk pemilihan kegiatan prioritas yang mampu menjadi pengungkit dalam membangkitkan prakarsa dan kontribusi pemerintah daerah dalam pembangunan keciptakaryaan.
8
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 8. Perlu dibangun koordinasi dengan Ditjen Penyediaan Perumahan terkait dengan pengembangan kawasan permukiman. Sinergitas dalam kebijakan dan program dalam rangka pemanfaatan kawasan permukiman yang telah ditangani DJCK, diantaranya dalam rangka: a. Pembangunan perumahan swadaya di 10 kawasan prioritas destinasi wisata dan peningkatan kualitas permukiman kumuh termasuk program NUSP dan KOTAKU. b. Pembangunan rusunawa di kawasan perbatasan : Entikong dan Nunukan. c. Dukungan air minum mendukung Program Sejuta Rumah,10 Kota/Kawasan Industri Baru, 9 Kota/Kawasan Industri Lama dan 10 Kawasan Destinasi Wisata Prioritas nasional. 9
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 9. Adanya fenomena ketidaksinkronan antar sektor dalam pembangunan SPAM Regional, seperti SPAM Pasigala dan SPAM Banjarbakula, yakni: Intake, Pipa Transmisi dan IPA sudah siap sementara belum ada aliran listrik dari PLN. Perlu identifikasi kesiapan sektor pendukung dan penyiapan mitigasi resiko, sehingga skedul commissioning dan pemanfaatan SPAM dapat berjalan sesuai rencana.
10
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 10. Ada fenomena bahwa pemerintah daerah tidak mau mengelola hasil kegiatan satker dan tidak mau menerima asetnya. Perlu diperhatikan aspek sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan Satker ybs dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat diwujudkan sinergitas, sehingga kegiatan tersebut mendapat sambutan dan diterima oleh pemerintah daerah, bahkan perlu diupayakan agar kegiatan tersebut dapat berperan menjadi pengungkit bagi kegiatan serupa di daerah.
11
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 11. Terkait dengan penanganan kawasan pariwisata khususnya untuk kawasan Danau Toba perlu didorong penerapan bangunan khas daerah Danau Toba bentuk atap GOURDA di kawasan Danau Toba. Untuk itu perlu didorong melalui Perda seperti yang berlaku di Sumatera Barat dan Bali. Sambil menunggu selesai dan berlakunya peraturan daerah yang dimaksud kita membangun bangunan contoh khususnya pada bangunan pemerintah dan swasta. Koordinasikan dengan Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dalam rangka persiapannya. Rencanakan kegiatan dan alokasi pendanaannya secara massive untuk penyiapan perda dan pembuatan bangunan contoh.
12
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 12. Menteri minta agar penanganan permukiman kumuh kampung nelayan harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu (2-3 tahun) kondisinya sudah berubah. Perlu melibatkan pemerintah daerah agar dapat berperan aktif dalam penanganan kampung nelayan dan bersinergi dengan K/L termasuk LSM terkait khususnya sektor-sektor di lingkungan PUPR. 13. Sikap (attitude) Pejabat Inti Satker di lingkungan DJCK harus dapat menyatu (tidak eksklusif) dengan Pejabat Inti Satker dari luar lingkungan DJCK “Corporate Culture” PUPR belum terbentuk Perlu dikonsultasikan dengan Kadis PUCK di setiap Provinsi untuk dapat membantu mengurangi fenomena eksklusivitas tersebut guna mempercepat terbentuknya “Corporate Culture” PUPR di lingkungan Satker DJCK di daerah. 13
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 14. Ringkasan pokok-pokok petunjuk Menteri pada saat Roadshow Menteri ke Ditjen Cipta Karya dan pembukaan Raker PUPR tanggal 29 Agustus 2016, antara lain: a. Untuk mendukung percepatan penyerapan keuangan pelaksanaan paket kontrak/pekerjaan maka agar diinstruksikan khususnya kepada para Asisten untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. b. Untuk seluruh paket kontrak yang belum kontrak hingga bulan September 2016 agar dibatalkan saja. c. Jangan pernah ada praktek me-“mark up” progres pekerjaan, karena dapat menimbulkan praktek moral-hazard dari pihak rekanan/penyedia jasa.
14
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 14. Ringkasan pokok-pokok petunjuk Menteri pada saat Roadshow Menteri ke Ditjen Cipta Karya dan pembukaan Raker PUPR tanggal 29 Agustus 2016, antara lain: d. Kegiatan swakelola harus dilakukan secara benar, jangan lakukan praktek pinjam nama rekanan namun pekerjaannya dilaksanakan dengan cara swakelola. e. Meskipun pelaksanaan pekerjaan konsultansi dikerjakan oleh konsultan, namun pertanggungjawaban substantif tetap ada di kita. f. Kantor proyek atau direksi kit jangan hanya diisi dengan makanan dan minuman/aqua, tapi seharusnya diisi dengan gambar kerja, time skedul, dan dokumen proyek lainnya. g. Untuk kegiatan Pamsimas dan Sanimas perlu memperhatikan betul aspek fungsional dan pemeliharaannya. 15
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 14. Ringkasan pokok-pokok petunjuk Menteri pada saat Roadshow Menteri ke Ditjen Cipta Karya dan pembukaan Raker PUPR tanggal 29 Agustus 2016, antara lain: h. Persiapan kegiatan 2017 perlu juga diarahkan untuk semaksimal mungkin melaksanakan pelelangan dini yang dimulai sejak bulan Oktober 2016 Untuk menghindari timbulnya masalah serupa di saat yang akan datang, maka sebaiknya di awal waktu pelaksanan pekerjaan dilakukan “Opname” terhadap status aset dan tanah. Identifikasi paket-paket kegiatan yang sudah bisa dilakukan pelelangan dini. Untuk itu sistem programingnya perlu diperbaiki, sehingga kinerja penyerapan keuangan pada bulan Januari 2017 sekitar 40 s.d 50% jumlah paket pekerjaan sudah terkontrak. 16
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 14. Ringkasan pokok-pokok petunjuk Menteri pada saat Roadshow Menteri ke Ditjen Cipta Karya dan pembukaan Raker PUPR tanggal 29 Agustus 2016, antara lain: i. Urutan prioritas program keciptakaryaan adalah: Air Minum, Sanitasi, Pengembangan Kawasan Permukiman, dan Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan. j. PUPR diharapkan memberikan kontribusi dalam upaya pertumbuhan ekonomi melalui realisasi belanja infrastruktur yang berkualitas. Prioritas program 2017 adalah Proyek Strategis Nasional (PSN).
17
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 14. Ringkasan pokok-pokok petunjuk Menteri pada saat Roadshow Menteri ke Ditjen Cipta Karya dan pembukaan Raker PUPR tanggal 29 Agustus 2016, antara lain: k. APBN merupakan instrumen fiskal untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan antar daerah, dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan belanja APBN adalah peningkatan kualitas belanja produktif dan kegiatan yang prioritas dengan fokus percepatan pembangunan infrastruktur. l. Satker-satker DJCK khususnya yang di daerah jangan bersikap eksklusif, loyalitas diutamakan kepada PUPR yang dilandasi dengan mission oriented, profesionalism, dan team work bekerja lebih tertib dan lebih baik dengan ritme kerja harus berorientasi kerja cepat, kerja tepat dan kerja keras. 18
Catatan Untuk Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 14. Ringkasan pokok-pokok petunjuk Menteri pada saat Roadshow Menteri ke Ditjen Cipta Karya dan pembukaan Raker PUPR tanggal 29 Agustus 2016, antara lain: m. Diminta kepada kita semua untuk bekerja lebih baik, lebih tertib, jangan main uang, jangan atur-atur proyek, dan agar selalu menjaga loyalitas untuk PUPR. n. PUPR agar jangan menjadi sarang penyamun. o. Anggaran pembangunan carinya susah, oleh karena itu ketika menggunakan harus tepat dan hati-hati.
19
Terima Kasih Atas Perhatiannya
