BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA APEL BERSAMA DALAM RANGKA 17-AN TANGGAL 17 OKTOBER 2014
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin peserta Apel yang Saya hormati, Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga
kita
masih
diberikan
nikmat dan
kesehatan, sehingga secara seksama kita dapat kembali melaksanakan Apel Bersama, dalam keadaan sehat wal’afiat.
1
Hadirin yang saya hormati, Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu urusan
wajib
yang
menjadi
kewenangan
pemerintahan daerah Kabupaten Semarang adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
sebagaimana yang dimaksud dalam
ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf c undang -undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah Kabupaten
Semarang ber-
komitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib yang dimaksud
dalam
rangka
penegakan
peraturan
daearah, menjaga ketentraman dan ketertiban guna terwujudnya kabupaten
Kabupaten jasa,
Semarang
kabupaten
sebagai
perdagangan
dan
kabupaten pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman ,dan tenteram. Kondisi tersebut akan menjadikan daya tarik bagi masyarakat regional maupun nasional untuk datang berkunjung dan berkunjung serta menanamkan
investasi
yang
pada 2
akhirnya
memberikan
kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Semarang. Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. dinamika perkembangan kabupaten
dan
semarang
kebutuhan yang
masyarakat
dinamis
dirasakan
memerlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur oleh karena itu dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika
perkembangan
masyarakat
diperlukan
peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dalam hal ini terwujud dengan berlakunya peraturan daerah Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat
menjadi
landasan
hukum bagi aparat penegak perda di Kabupaten Semarang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
3
dalam PP No 6 Tahun 2010, tentang satuan polisi pamong praja. Peraturan
daerah
ini
mempunyai
peran
strategis dan penting untuk menambahkan motivasi dalam
menumbuh
masyarakat
guna
kembangkan mewujudkan
budaya tata
disiplin
kehidupan
masyarakat kabupaten semarang yang lebih tenteram , tertib, nyaman, bersih, dan indah yang dibangun berdasarkan
partisipasi
aktif
seluruh
komponen
masyarakat. Profesionalisme dalam penegakan peraturan daerah
dan
masyarakat
ketertiban
untuk
umum
mewujudkan
Ketentraman
rasa
aman
dan
nyaman masyarakat dalam setiap kegiatan usaha serta
aktifitasnya,
dan
Menumbuhkan
kesadaran
masyarakat untuk dapat memelihara ketertiban umun dan ketentraman masyarakat,
serta fungsi satuan
polisi pamong praja untuk dapat professional dan lebih menekankan
pendekatan
kemanusian,
guna
terwujudnya masyarakat yang tertib. Seperti mengatur 4
PKL , pelaksanaan giat operasi yustisi PSK, penertiban bangunan, dan perijinan usaha, serta peningkatan disiplin PNS dan cegah tangkal kenakalan
remaja
sekolah di wilayah kabupaten semarang, sehingga terwujud tertib tata ruang , tertib sosial , tertib jalan dan tempat umum, tertib lingkungan, tertib bangunan dan tempat usaha, tertib tempat hiburan dan keramaian, serta tertib peran masyarakat. Dengan terbitnya Perda no 10 tahun 2014 Ketertiban
Umum
dan
ketentraman
masyarakat
diharapkan menjadi pedoman masyarakat umum pelaku usaha dan aparat pemerintah, dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat kabupaten semarang yang mandiri, tertib dan sejahtera atau yang
biasa
kita
sebut
dengan
MATRA,
maka
diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat.
5
Koordinasi membantu
dengan
sinergitas
aparat
terkait
perwujudan
dapat
Kabupaten
Semarang yang tertib nyaman bagi masyarakat dan investor di wilayah Kabupaten Semarang. Minimnya
jumlah
aparat
penegak
perda
dalam hal ini satuan polisi pamong praja hendaknya dapat ditingkatkan jumlah aparaturnya dan dengan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai, serta dapat
menjalankan
tugas
pokok
fungsinya, dan
peningkatan sumber daya manusia, sehingga mampu menjadi aparatur yang tegas, tangkas, humanis dan berwibawa. Adapun fungsi kasi trantib di kecamatan sebagai
ex
officio
Satpol
PP
yang
berada
di
kecamatan dapat menjalankan fungsi tramtib dan tranmas, serta penegakan perda non yustisial, sesuai dengan PP NO 6 TAHUN 2010 mengenai satuan polisi pamong praja.
6
Dengan adannya peran PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil dapat melaksanakan giat pro justisia dalam penegakan peraturan daerah di wilayah kabupaten undangan
semarang yang
sesuai
berlaku.
dengan Dengan
perundang demikian
diharapkan masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman
perwujudan
masyarakat
pembangunan
sebagai
kabupaten
mitra
semarang
yang sesuai dengan visi misi MATRA. Hadirin peserta apel yang saya hormati, Sebelum mengakhiri sambutan ini, kepada warga masyarakat yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014 saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hal itu merupakan kontribusi besar Bapak Ibu sekalian bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Semarang. Selanjutnya, kepada masyarakat yang belum membayar PBB untuk tahun 2014 ini, Saya berharap dapat segera melunasi kewajibannya. 7
Sebab jika
dibayarkan antara tanggal 17 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2014, tidak akan dikenai denda, meskipun telah melewati jatuh tempo pembayaran tanggal 30 September 2014. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan , semoga Allah SWT. Tuhan YME, senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Sekian terima kasih Wassalamualaikum Wr.Wb. BUPATI SEMARANG Ttd. H. MUNDJIRIN
8
