PENJABAT BUPATI SEMARANG SAMBUTAN PENJABAT BUPATI SEMARANG PADA APEL BERSAMA DALAM RANGKA 17-AN TANGGAL 17 DESEMBER 2015
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua Hadirin peserta Apel yang Saya hormati, Pertama–tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara, sekaligus bagian dari pengabdian demi kemaslahatan bangsa dan negara.
1
Bapak, Ibu dan Peserta Apel yang saya hormati, Bulan Desember merupakan bulan puncak dan akhir tahun, yang banyak menyita perhatian dan konsentrasi kita terhadap capaian kinerja masingmasing
SKPD,
yang
ditunjukkan
dengan
aneka
pelaporan kinerja mulai dari penyusunan LPPD, LKPJLPJ, yang sudah barang tentu harus disinkronisasikan dengan
Rencana
Kerja
Tahunan
SKPD,
dikaitkan
dengan RKPD dan RPJMD. Untuk itu saya berharap agar mulai dari eselon IV, eselon III sampai dengan Eselon II, berhati-hati
dalam
melaporkan
kinerjanya
secara
berjenjang, agar benang merah PERENCANAAN dan PELAKSANAANnya
sesuai
dengan
yang
sudah
ditetapkan. Disamping itu menghadapi datangnya tahun 2016, saya berharap agar semua perencanaan yang dibuat
hendaknya
mengedepankan
akuntabilitas
kinerja program – kegiatan dan kinerja anggarannya.
2
Hadirin peserta apel yang saya hormati, Di bidang pelayanan, Pemerintah Kabupaten Semarang telah
melakukan inovasi-inovasi untuk
mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat
dengan
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan terpadu di tingkat kabupaten yang dalam hal ini melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, serta pelayanan terpadu di tingkat Kecamatan, yang saat ini lebih dikenal dengan PATEN atau Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Melalui tersebut,
program-program
diharapkan
mempermudah,
dan
dapat
pelayanan lebih
prima
mendekatkan,
mempercepat
pelayanan
administrasi perijinan dan non perijinan baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan. Selain perwujudan dibidang-bidang yang telah kami sampaikan didepan, selaras dengan upaya pemberdayaan
masyarakat, 3
kita
juga
terus
mengupayakan
akselerasi
pembangunan
daerah
melalui keterlibatan masyarakat maupun pihak-pihak lain secara langsung, yang dalam hal ini melalui media kerjasama
daerah.
merupakan mensinergikan
Melalui
media
kerjasama
yang
cukup
efektif
untuk
antar
pihak,
sarana potensi
yang
dimiliki
ini
memantapkan hubungan yang saling menguntungkan, serta menyerasikan pembangunan daerah. Peserta Apel yang saya hormati, Perlu saya sampaikan bahwa Penyaluran Dana Hibah dan Bansos mengacu pada ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan arah kebijakan terkait dengan belanja hibah. Pada pasal 298 menetapkan bahwa; “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan 4
Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan,
kecuali
ditentukan
lain
dalam
ketentuan
peraturan perundang-undangan”. “Belanja hibah sebagaimana dimaksud dapat diberikan
kepada:
(a).Pemerintah
Pusat;
(b).
Pemerintah Daerah lain; (c). badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau (d). badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia”. Namun
demikian
Menteri
Dalam
Negeri
mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah
5
badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum
yayasan
atau
organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan. Sehubungan
dengan
hal
tersebut
maka
ketentuan Hibah dan Bansos harus mengacu pada ketentuan UU No 23 Tahun 2014 dengan berprinsip 6
pada azas lex superior derogat lex inferior, sehingga keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan,
efektif,
efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
azas
keadilan,
kepatutan,
dan
manfaat untuk masyarakat. Dengan demikian dana hibah yang kita berikan kepada masyarakat dapat sesuai yang kita harapkan, dan tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian
beberapa
hal
yang
dapat
saya
sampaikan, semoga Allah SWT. memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Sekian terima kasih Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pj. BUPATI SEMARANG Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si 7
8
