1
PENJABAT BUPATI SEMARANG
SAMBUTAN PENJABAT BUPATI SEMARANG PADA APEL BERSAMA DALAM RANGKA 17AN
TANGGAL 17 DESEMBER 2015 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
2
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua Hadirin peserta Apel yang Saya hormati, Pertama–tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara, sekaligus bagian dari pengabdian demi kemaslahatan bangsa dan negara. Bapak, Ibu dan Peserta Apel yang saya hormati, Bulan Desember merupakan bulan puncak dan akhir tahun, yang-
3
banyak menyita perhatian dan konsentrasi kita terhadap capaian kinerja masing-masing SKPD, yang ditunjukkan dengan aneka pelaporan kinerja mulai dari penyusunan LPPD, LKPJ-LPJ, yang sudah barang tentu harus disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Tahunan SKPD, dikaitkan dengan RKPD dan RPJMD. Untuk itu saya berharap agar mulai dari eselon IV, eselon III sampai dengan Eselon II, berhati-hati dalam melaporkan kinerjanya secara
berjenjang,
agar
benang
merah
PERENCANAAN
dan
PELAKSANAANnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Disamping itu menghadapi datangnya tahun 2016, saya berharap agar semua perencanaan yang dibuat hendaknya mengedepankan akuntabilitas kinerja program – kegiatan dan kinerja anggarannya
4
Hadirin peserta apel yang saya hormati, Di bidang pelayanan, Pemerintah Kabupaten Semarang telah melakukan inovasi-inovasi untuk mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di tingkat kabupaten yang dalam hal ini melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, serta pelayanan terpadu di tingkat Kecamatan, yang saat ini lebih dikenal
dengan
PATEN
atau
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan. Melalui program-program pelayanan prima tersebut, diharapkan dapat lebih mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan
5
administrasi perijinan dan non perijinan baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan. Selain perwujudan dibidang-bidang yang telah kami sampaikan didepan, selaras dengan upaya pemberdayaan masyarakat, kita juga terus mengupayakan akselerasi pembangunan daerah melalui keterlibatan masyarakat maupun pihak-pihak lain secara langsung, yang dalam hal ini melalui media kerjasama daerah. Melalui media kerjasama ini merupakan sarana yang cukup efektif untuk mensinergikan potensi yang dimiliki antar pihak, memantapkan hubungan yang saling menguntungkan, serta menyerasikan pembangunan daerah.
6
Peserta Apel yang saya hormati, Perlu saya sampaikan bahwa Penyaluran Dana Hibah dan Bansos mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan arah kebijakan terkait dengan belanja hibah. Pada pasal 298 menetapkan bahwa; “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan
keuangan
Daerah
setelah
memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
7
Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan”. “Belanja hibah sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: (a).Pemerintah Pusat; (b). Pemerintah Daerah lain; (c). badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau (d). badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia”. Namun demikian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah
8
badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9
Sehubungan dengan hal tersebut maka ketentuan Hibah dan Bansos harus mengacu pada ketentuan UU No 23 Tahun 2014 dengan berprinsip pada azas lex superior derogat lex inferior, sehingga keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dengan demikian dana hibah yang kita berikan kepada masyarakat dapat sesuai
yang
kita
harapkan,
dan
perundang-undangan yang berlaku.
tidak
melenceng
dari
peraturan
10
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT. memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Sekian terima kasih Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pj. BUPATI SEMARANG
Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si
11
