BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA APEL BERSAMA DALAM RANGKA 17-AN TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin peserta Upacara yang Saya hormati, Dengan rasa syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita semua masih diberikan nikmat dan kesehatan, sehingga
secara
seksama
kita
dapat
kembali
melaksanakan Apel Bersama, dalam keadaan sehat wal’afiat.
1
Hadirin yang saya hormati, Salah satu prinsip dalam pelaksanaan tugas instansi pemerintah adalah transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dan akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi yang bersendikan demokratisasi, menuntut pemerintah (daerah) untuk mampu menggalang tumbuhnya partisipasi, mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Esensi dari “good governance” sebagai proses sinergi sektor publik, swasta dan masyarakat adalah bagaimana ketiga faktor akan terlibat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan maupun
dalam
pemerintahan
pengawasan
daerah.
Dengan
manajemen cara
tersebut
terbentuk “rasa handarbeni” dari seluruh elemen 2
masyarakat
atas
kebijakan-kebijakan
publik
di
lingkungannya. Di Kabupaten Semarang, berdasarkan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2013 secara
umum
dinilai
melakukan
perbaikan
pelayanan.
Berbagai
meningkatkan
kualitas
baik, dan
namun
perlu
peningkatan
kebijakan pelayanan
dalam
terus
kualitas rangka
publik
telah
memberikan pondasi dalam reformasi pelayanan publik. Salah satu instrumen kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan penyusunan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang
Pelayanan 3
Publik,
bahwa
setiap
penyelenggara
pelayanan
publik
baik
yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat (baik masyarakat umum maupun sesama PNS) secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar pelayanan sebagai
tolok
ukur
dalam
penyelenggaraan
pelayanan di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu pelayanan harus sesuai dengan standar, dan melayani harus dengan hati bukan sesuka hati. Selain penyusunan Standar Pelayanan, guna mendukung perbaikan ketatalaksanaan pelayanan publik
perlu
juga
didukung
dengan
Standar
Operasional Prosedur (SOP). Berkenaan dengan SOP, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional sebagai
Prosedur
pengganti
Pendayagunaan
Administrasi Peraturan
Aparatur 4
Pemerintahan
Menteri
Negara
Negara
Nomor
:
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operating
Prosedur
(SOP)
Administrasi
Pemerintahan. Di sisi lain sebagaimana kita ketahui bahwa keberhasilan dalam mewujudkan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur itu sendiri. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, aparatur pemerintahan yang bersih dari korupsi dan melayani masyarakat dengan baik. Reformasi birokrasi dapat diibaratkan sebagai sebuah rangkaian kereta api yang harus bergerak dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, dan untuk menghela rangkaian lokomotif
gerbong sebagai
tersebut penggerak
diperlukan utamanya
adanya dalam
rangka mewujudkan 9 program percepatan reformasi birokrasi, yaitu : 1. Quick Win, 2. Manajemen Perubahan, 5
3. Penataan & Penguatan Organisasi, 4. Penataan Tatalaksana, 5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur, 6. Penyusunan Perundang-undangan, 7. Peraturan Pengawasan Internal, 8. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan 9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Ada 4 hal mendasar yang apabila dilaksanakan dengan benar sudah cukup untuk menghela reformasi birokrasi yaitu
: perampingan birokrasi,
seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, promosi jabatan secara terbuka dan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Di Kabupaten Semarang hal tersebut
terus
menerus
diupayakan
diantaranya
perampingan birokrasi di level kecamatan dengan meniadakan eselon di bawah Sekretaris Camat. Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diselenggarakan
dengan
sistem
CAT
(Computer
Assisted Test) diyakini lebih efisien, akuntabel dan obyektif, serta formasi kebutuhan akan CPNS tersebut 6
didasarkan pada analisa jabatan dan analisa beban kerja dari masing-masing formasi yang dibutuhkan. Teknologi informasi dalam pelayanan publik yang
sudah
termasuk
dilaksanakan
yang
sudah
oleh
beberapa
menerapkan
SKPD Sisitem
Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008. Namun demikian yang belum dapat dilaksanakan adalah promosi jabatan secara terbuka . Oleh karena itu diharapkan semua pegawai harus berbenah diri untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam upaya mewujudkan birokrasi yang lebih baik, efektif dan efisien. Dan kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi birokrasi. Karena pemimpin harus menjadi role mode yang dapat memberikan contoh integritas, lurus, bersemangat dengan perubahan, dan mampu untuk menahan diri. Pemimpin dituntut konsekuen dan konsisten. Memang berbuat konsekuen kerap kali berat dan menyakitkan. Namun tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. 7
Oleh karena itu reformasi memang harus dipandang sebagai sebuah proses perubahan yang tidak pernah ada habisnya. Ibarat mendaki gunung yang belum ketahuan berapa tingginya, maka kita harus tetap kuat dan konsisten untuk mendaki dan kuncinya
harus
terus
bergerak
karena
reformasi
birokrasi harus dijalani terus menerus. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan , semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa
memberikan
rahmat,
hidayah
dan
perlindungan-Nya kepada kita semua. Sekian terima kasih Wassalamualaikum Wr.Wb. BUPATI SEMARANG Ttd. H. MUNDJIRIN
8
9
