BUPATI BELITUNG RACANGAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA PPDT) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 – 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu dari 199 Kabupaten tertinggal di Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menyusun dokumen Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PDT) Kabupaten Belitung Tahun 20072009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 17 Tahun 2006; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi di tingkat pusat serta guna mendorong upaya strategis pengentasan ketertinggalan daerah dan efektivitas dan efisiensi implementasinya perlu menyusun kembali dokumen Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PDT) dimaksud menjadi dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT);
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-STRADA-PPDT_35A8DC.doc
1
c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-STRADA-PPDT_35A8DC.doc
2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009; 9. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19); 11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PDT) Kabupaten Belitung Tahun 2007 – 2009 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 12 Seri E); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA PPDT) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 – 2009. Pasal 1 Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Belitung Tahun 2007 – 2009 selanjutnya disebut STRADA PPDT Kabupaten Belitung, disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan berbagai pihak (stakeholder) baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pasal 2 STRADA PPDT Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengatur pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-STRADA-PPDT_35A8DC.doc
3
Pasal 3 (1) Daftar Desa/ Kelurahan tertinggal di Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) STRADA PPDT Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 STRADA PPDT Kabupaten Belitung disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. BAB I b. BAB II c. d. e. f.
BAB III BAB IV BAB V BAB VI
PENDAHULUAN STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH Pasal 5
STRADA PPDT Kabupaten Belitung sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan daerah, ketersediaan dana pembangunan serta situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-STRADA-PPDT_35A8DC.doc
4
Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 26 Maret 2007 BUPATI BELITUNG, ttd.
DARMANSYAH HUSEIN Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 26 Maret 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. MULGANI
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,
B. MAIYA HASIBUAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-STRADA-PPDT_35A8DC.doc
5
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 6 TAHUN 2007 TANGGAL : 26 MARET 2007 DAFTAR DESA/ KELURAHAN TERTINGGAL DI KABUPATEN BELITUNG No.
KECAMATAN
1
2
DESA/ KELURAHAN 3
A.
SELAT NASIK
1. Pulau Gersik 2. Petaling 3. Suak Gual
B.
MEMBALONG
1. Pulau Sumedang 2. Gunung Riting 3. Mentigi 4. Lassar 5. Padang Kandis 6. Tanjung Rusa 7. Simpang Rusa 8. Bantan
C.
BADAU
1. Pegantungan 2. Cerucuk 3. Kacang Botor 4. Air Batu Buding
D.
SIJUK
1. Sungai Padang 2. Terong 3. Keciput 4. Batu Itam 5. Tanjung Binga 6. Air Selumar 7. Air Seruk
E.
TANJUNGPANDAN
1. Juru Seberang 2. Perawas 3. Air Merbau 4. Lesung Batang 5. Air Saga 6. Dukong 7. Pangkal Lalang 8. Buluh Tumbang 9. P a r i t
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,
B. MAIYA HASIBUAN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-STRADA-PPDT_35A8DC.doc
6
BUPATI BELITUNG, ttdd
.
DARMANSYAH HUSEIN
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 6 TAHUN 2007 TANGGAL : 26 MARET 2007
STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA PPDT) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 – 2009
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06-STRADA-PPDT_35A8DC.doc
7
