BUPATI BELITUNG RACANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG

BUPATI BELITUNG RACANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KECAMATAN TANJUNGPANDAN SEBAGAI WILAYAH PENGEMBANGAN PRIORITAS UNTUK PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005 – 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Dusun Teluk Dalam Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik tidak termasuk dalam wilayah pengembangan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2015; b. bahwa untuk penetapan alokasi pemanfaatan ruang Kecamatan Tanjungpandan Sebagai Wilayah Pengembangan Prioritas Untuk Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaskud pada pertimbangan huruf a di atas, telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung berdasarkan surat Rekomendasi Nomor : 800/199/DPRD/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007; c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas serta guna kepastian pelaksanaannya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\16-LOKASI PLTU TANJUNGPANDAN_37FA75.doc

1

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak-hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);


2

10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 2 Seri E); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KECAMATAN TANJUNGPANDAN SEBAGAI WILAYAH PENGEMBANGAN PRIORITAS UNTUK PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005 – 2015. Pasal 1 Menetapkan alokasi pemanfaatan ruang Kecamatan Tanjungpandan Sebagai Wilayah Pengembangan Prioritas Untuk Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2015. Pasal 2 Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang Kecamatan Tanjungpandan dengan skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


3

Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 29 Juni 2007 BUPATI BELITUNG, ttd.

DARMANSYAH HUSEIN Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 16 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. MULGANI BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 16


4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 16 TAHUN 2007 TANGGAL : 29 JUNI 2007

PETA RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KECAMATAN TANJUNGPANDAN SEBAGAI WILAYAH PENGEMBANGAN PRIORITAS UNTUK PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

BUPATI BELITUNG,

B. MAIYA HASIBUAN

DARMANSYAH HUSEIN


ttd.

5

BUPATI BELITUNG RACANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG

Recommend Documents