SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG WAJIB BACA TULIS AL-QUR’AN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak masyarakat sehingga penyelenggaraan sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan peningkatan mutu untuk melahirkan generasi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab; b. bahwa baca tulis Al-Qur’an merupakan salah satu kewajiban bagi umat
muslim sehingga
penyelenggaraan
pendidikan
baca tulis Al-Qur’an bagi masyarakat dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk manusia yang berahlak mulia; c. bahwa
untuk
memberikan
penyelenggaraan
pendidikan
kepastian baca
tulis
hukum
dalam
Al-Qur’an
bagi
masyarakat di Kabupaten Belitung, perlu disusun Peraturan Bupati
yang
mengatur
tentang
pendidikan
baca tulis Al
Qur’an; d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an;
Mengingat ....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\1-BACA TULIS AL-QUR'AN.doc
1
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang
Nomor 20
Tahun 2003
tentang
Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor
78,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005
tentang
Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Lembaran
Negara
sebagaimana
telah
Pemerintah Nomor
Tahun 2005 Republik diubah
Nomor 41,
Indonesia terakhir
Nomor
dengan
4496),
Peraturan
13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2005
Tambahan
tentang Standar
Nasional
19
Pendidikan
Tahun (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan
Lembaran
Negara
2007 Republik
Nomor 124, Indonesia
Nomor 4769); 7. Peraturan ....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\1-BACA TULIS AL-QUR'AN.doc
2
7. Peraturan
Pemerintah
Pengelolaan Negara
dan
Nomor
17
Tahun
Penyelenggaraan
Republik
Indonesia
2010
tentang
Pendidikan (Lembaran Tahun 2010
Nomor
23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Negara
dan
17 Tahun 2010
Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran
Republik Indonesia Tahun
Tambahan
Lembaran
Negara
tentang
2010 Republik
Nomor 112, Indonesia
Nomor 5157); 8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur’an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan AlQur’an dalam Kehidupan Sehari-Hari; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB BACA TULIS AL-QUR’AN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.
Pemerintah
Daerah
penyelenggara
adalah
Pemerintahan
Bupati Daerah
sebagai yang
unsur
memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.
Bupati adalah Bupati Belitung.
4.
Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupten Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Wajib ....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\1-BACA TULIS AL-QUR'AN.doc
3
5.
Wajib
Baca
Tulis
menumbuhkan
Al-Qur’an
kemampuan
adalah
upaya
sistematis
membaca dan menulis untuk
memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an. 6.
Peserta didik Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an adalah siswa pendidikan mulai dari siswa Taman Kanak-Kanak atau yang sederajat,
Sekolah
Dasar
atau
yang
sederajat,
Sekolah
Menengah Pertama atau yang sederajat, yang beragama Islam. 7.
Jenjang
Pendidikan
adalah
tahapan
pendidikan
yang
ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan
yang
akan
dicapai,
dan
kemampuan
yang
dikembangkan. 8.
Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
9.
Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang
terdiri atas
pendidikan dasar,
dan
pendidikan menengah. 11. Pendidikan
Nonformal
adalah
jalur
pendidikan
di
luar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Wajib
Baca
Tulis
Al-Qur’an
dimaksudkan
sebagai
upaya
strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak mulia.
Bagian ....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\1-BACA TULIS AL-QUR'AN.doc
4
Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 (1) Tujuan umum Wajib Baca Tulis Al-Qur’an bagi peserta didik, adalah: a. meningkatkan pemahaman dan Al-Qur’an,
serta
penghayatan
kemampuan
terhadap
Baca
Al-Qur’an
Tulis untuk
selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; dan b. meningkatkan minat Baca Tulis Al-Qur’an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur’an. (2) Tujuan khusus Wajib Baca Tulis Al-Qur’an bagi peserta didik adalah: a. mampu membaca, menulis dan menghafal
ayat-ayat
Al-
Quran; dan b. mampu memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4 Sasaran wajib Baca Tulis Al-Qur’an adalah peserta didik yang beragama Islam pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak atau yang sederajat, Sekolah Dasar atau yang sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat. BAB III PENYELENGGARAAN WAJIB BACA TULIS AL-QUR’AN Pasal 5 (1) Setiap
peserta didik
yang beragama islam pada jenjang
pendidikan Taman Kanak-Kanak atau yang sederajat, Sekolah Dasar atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat yang akan menyelesaikan jenjang pendidikannya wajib mampu Baca Tulis Al-Qur’an melalui intra kurikuler dan/atau ekstra kurikuler sesuai dengan jenjang pendidikannya. (2) Bagi ....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\1-BACA TULIS AL-QUR'AN.doc
5
(2) Bagi peserta didik yang belum mampu baca Tulis Al-Qur’an melalui intra kurikuler dan/atau ekstra kurikuler sesuai dengan jenjang pendidikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada satuan pendidikan agar didiknya untuk belajar
Baca
menganjurkan Tulis
kepada peserta
Al-Qur’an
pada
Taman
Pendidikan Al-Qur’an atau yang sejenis. Pasal 6 Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut: a. mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Lembaga yang ditunjuk Bupati; b. tenaga pengajar yang melaksanakan pendidikan wajib Baca Tulis Al-Qur’an adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah dan/ atau pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini; dan c. sarana,
prasarana dan dana yang diperlukan disediakan
sekolah/lembaga
yang
bersangkutan
bersama
Pemerintah
Daerah, swasta dan pihak lainnya. BAB IV KURIKULUM Pasal 7 (1) Materi wajib Baca Tulis Al-Qur’an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum. (2) Materi wajib Baca Tulis Al-Qur’an meliputi membaca dan menulis untuk memahami dan mengamalkan kandungan AlQurán. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 8 (1) Target wajib baca tulis Al-Qur’an pada jalur pendidikan formal terdiri dari: a. tingkat Taman Kanak-kanak atau yang sederajat adalah peserta didik mengenal dan mampu melafalkan huruf-huruf Hijaiyah; b. tingkat .... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\1-BACA TULIS AL-QUR'AN.doc
6
b. tingkat Sekolah Dasar atau yang sederajat adalah peserta didik mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar dengan mengenal tajwid dasar; dan c. tingkat Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat adalah
peserta didik mampu
membaca
Al-Qur'an dengan
lancar (fasih) berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat-ayat Al-Qur'an. (2) Target
wajib
Baca
Tulis Al-Qur’an
pada
jalur
pendidikan
nonformal dan informal ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Pasal 9 Penyusunan kurikulum wajib Baca Tulis Al-Qur’an pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal dan informal mengacu pada kurikulum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Al-Quran. BAB V TENAGA PENDIDIK BACA-TULIS AL-QUR’AN Pasal 10 (1) Tenaga
pendidik
Baca
Tulis
profesional yang bertugas proses
pembelajaran,
Al-Qur’an
merupakan
tenaga
merencanakan dan melaksanakan
melakukan
bimbingan
dan
pelatihan
serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an. (2) Tenaga pendidik Baca Tulis Al-Qur’an bertugas melaksanakan administrasi,
pengelolaan,
teknis
menunjang
untuk
pengembangan proses
dan
pendidikan
pelayanan
Baca Tulis Al-
Qur’an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun
pada
jalur
pendidikan
nonformal dan
informal. (3) Tenaga pendidik Baca Tulis Al-Qur’an pada jalur pendidikan formal dapat berasal dari guru pendidikan agama
Islam atau
guru jalur pendidikan nonformal yang sudah bersertifikat Baca Tulis Al-Qur’an.
(4) Dalam ....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\1-BACA TULIS AL-QUR'AN.doc
7
(4) Dalam hal kekurangan guru pendidikan agama Islam sebagai tenaga pendidik Baca Tulis Al-Qur’an pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh guru yang memiliki sertifikat tenaga pendidik Baca Tulis AlQur’an yang dikeluarkan oleh Lembaga yang
ditunjuk oleh
Bupati. Pasal 11 Tenaga
pendidik
Baca
Tulis
Al-Qur’an
pada jalur pendidikan
nonformal wajib memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki sertifikat tenaga pendidik Baca Tulis Al-Qur’an dari Lembaga yang ditunjuk oleh Bupati; dan b. mengikuti penataran dan pelatihan mengajar Baca Qur’an
yang
Tulis
Al-
dilakukan oleh Lembaga yang berwenang
mengeluarkan sertifikat. Pasal 12 Pemerintah Daerah
dapat
menyediakan
sarana
dan
prasarana pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an sesuai kemampuan keuangan daerah. BAB VI EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN AL-QUR’AN Pasal 13 (1) Untuk
menentukan
tingkat
keberhasilan
peserta
didik
dilakukan evaluasi pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an. (2) Standar evaluasi pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an sesuai dengan target pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) Penyelenggaraan evaluasi pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an dilakukan oleh satuan
pendidikan
pada
semua
jalur
dan
jenjang pendidikan dengan bekerjasama dengan Lembaga yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 14 (1) Bagi Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan Baca Tulis
Al-Qur’an
sesuai
dengan
dimaksud dalam Pasal 13 ayat sertifikat. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\1-BACA TULIS AL-QUR'AN.doc
evaluasi
sebagaimana
(1) dan ayat (2) diberikan (2) Sertifikat .... 8
(2) Sertifikat
pendidikan
sertifikat
Baca
kompetensi
Tulis
Al-Qur’an berbentuk
yang dipergunakan untuk memenuhi
salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh atau untuk memenuhi persyaratan tertentu. BAB VII PENDANAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR’AN Pasal 15 (1) Pendanaan
pendidikan
Baca
Tulis
Al-Qur’an
merupakan
tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran pendidikan Baca
Tulis
Al-Qur’an
yang
ditetapkan
dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB VIII PENGHARGAAN Pasal 16 Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada: a. siswa yang berprestasi; b. tenaga pendidik berprestasi; dan c. lembaga penyelenggara TK/TPA dengan pengelolaan terbaik. BAB IX PENGAWASAN Pasal 17 (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan Baca
Tulis
Al-Qur’an pada semua jalur
dan
jenjang pendidikan melalui Tim yang ditunjuk Bupati. (2) Pengawasan dilakukan
sebagaimana dengan
prinsip
yang
dimaksud
transparansi
dan
pada
ayat (1)
akuntabilitas
publik.
BAB X ....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\1-BACA TULIS AL-QUR'AN.doc
9
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.
PARAF KOORDINASI
Ditetapkan di Tanjungpandan
1
pada tanggal 3 Januari 2017
2
BUPATI BELITUNG,
3 4
Ttd.
5 6 7
SAHANI SALEH
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 3 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
Ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\1-BACA TULIS AL-QUR'AN.doc
10
