SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN ELEMEN DATA KEPENDUDUKAN DALAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Pembentukan
Nomor Propinsi
27
Tahun
Kepulauan
2000
tentang
Bangka
Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang...
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\14-PERBUP Perubahan Elemen
Data Penduduk.docx
1
3. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2006
tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Negara
tentang
Administrasi
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Kependudukan Tahun
Negara
2013
(Lembaran
Nomor
Republik
232,
Indonesia
Nomor 5475); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan
Presiden
Nomor
25
Tahun
2008
tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 8. Peraturan
Presiden
Nomor
26
Tahun
2009
tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Republik...
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\14-PERBUP Perubahan Elemen
Data Penduduk.docx
2
Republik
Indonesia
Nomor
26
Tahun
2009
tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk
Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang di
Penyelenggaraan
Kabupaten
Belitung
Administrasi (Lembaran
Kependudukan
Daerah
Kabupaten
Belitung Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung
Nomor
6
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 23); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2016
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24); 12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ELEMEN DATA
TATA CARA PERUBAHAN
KEPENDUDUKAN
DALAM KARTU
TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK.
BAB...
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\14-PERBUP Perubahan Elemen
Data Penduduk.docx
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Bupati adalah Bupati Belitung. 3. Instansi
Pelaksana
adalah
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. 4. Elemen data statis adalah data yang bersifat tetap. 5. Elemen
data
dinamis
adalah
data
yang
mengalami
perubahan susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah. 6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan
di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan. 9. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. BAB II ELEMEN DATA DALAM KTP-el Pasal 2 (1) Elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) terdiri dari: a. elemen data statis; dan b. elemen data dinamis. (2) Elemen...
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\14-PERBUP Perubahan Elemen
Data Penduduk.docx
4
(2) Elemen data statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. nomor induk kependudukan (NIK); b. tempat tanggal lahir; dan c. golongan darah; (3) Elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. nama; b. laki-laki atau perempuan; c. agama; d. status perkawinan; e. alamat; f. pekerjaan; g. kewarganegaraan; h. pas foto; i. masa berlaku; j. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el;dan k. tanda tangan pemilik KTP-el. Pasal 3 (1) Dalam hal NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya maka NIK dalam KTP-el yang digunakan. (2) Dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan dengan melampirkan dokumen yang sah yaitu: a. untuk tempat tanggal lahir melampirkan Akta Kelahiran dan/atau Ijazah; dan b. untuk golongan darah melampirkan surat keterangan medis.
BAB...
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\14-PERBUP Perubahan Elemen
Data Penduduk.docx
5
BAB III TATA CARA PERUBAHAN ELEMEN DATA PADA KTP-el Bagian Kesatu Umum Pasal 4 Setiap KTP-el yang mengalami perubahan data stasis dan data dinamis wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana. Bagian Kedua Perubahan Elemen Data Statis Pasal 5 (1) Elemen data statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan perubahan. (2) Perubahan elemen data statis berupa tempat tanggal lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan; b. pencatatan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru. (3) Perubahan elemen data statis berupa golongan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara: a. melampirkan surat keterangan golongan darah; b. pencatatan perubahan elemen data golongan darah melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data golongan darah pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.
Bagian...
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\14-PERBUP Perubahan Elemen
Data Penduduk.docx
6
Bagian Ketiga Perubahan Elemen Data Dinamis Pasal 6 Elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dapat dilakukan perubahan melalui: a. perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan b. penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang. Pasal 7 (1) Perbaikan
kesalahan
tulis
redaksional
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung. (2) Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi
salinan
penetapan
pengadilan
dan
menunjukkan salinan penetapan pengadilan; dan b. fotokopi penetapan dari instansi yang berwenang dan menunjukkan penetapan dari instansi yang berwenang. Pasal 8 Perubahan elemen data nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah; b. pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru. Pasal 9 Perubahan elemen data laki-laki atau perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan; b. pencatatan... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\14-PERBUP Perubahan Elemen
Data Penduduk.docx
7
b. pencatatan perubahan
elemen data laki-laki/perempuan
melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data laki-laki/perempuan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru. Pasal 10 Perubahan elemen data agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara: a. melampirkan
fotokopi
salinan
surat
keterangan
dari
pemuka agama dan menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama; b. pencatatan perubahan agama melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru. Pasal 11 Perubahan
elemen
data
status
perkawinan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan atau fotokopi
akta
kematian,
dan
menunjukkan
salinan
penetapan pengadilan atau akta kematian; b. pencatatan perubahan elemen data status perkawinan melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data status perkawinan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru. Pasal 12 Perubahan elemen data alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, dilakukan dengan cara: a. melampirkan surat keterangan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga; b. pencatatan
perubahan
elemen
data
alamat
melalui
SIAK; dan c. perubahan elemen data alamat pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru. Pasal... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\14-PERBUP Perubahan Elemen
Data Penduduk.docx
8
Pasal 13 Perubahan elemen data pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, dilakukan dengan cara: a. melampirkan surat keterangan dari instansi, lembaga, dan perusahaan; b. pencatatan perubahan elemen data pekerjaan melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data pekerjaan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru. Pasal 14 Perubahan
elemen
data
kewarganegaraan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan
kewarganegaraan
dan
menunjukkan
salinan
Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan; b. pencatatan
perubahan
elemen
data
kewarganegaraan
melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data kewarganegaraan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru. Pasal 15 Perubahan elemen data pas foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, dilakukan apabila
penduduk
mengalami perubahan fisik secara permanen atau adanya kerusakan fisik KTP-el dilakukan dengan cara: a. mengajukan
permohonan
perubahan
kepada
Instansi
Pelaksana; b. pencatatan perubaha nama melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data
pas foto pada biodata penduduk
sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru. Pasal...
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\14-PERBUP Perubahan Elemen
Data Penduduk.docx
9
Pasal 16 Perubahan elemen data masa berlaku KTP-el bagi orang asing dilakukan dengan tata cara: a. melampirkan
fotokopi
kartu
izin
tinggal
tetap,
dan
menunjukkan kartu izin tinggal tetap; b. pencatatan perubahan masa berlaku KTP-el bagi orang asing melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data masa berlaku KTP-el bagi orang asing pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 (1) Setiap
KTP-el
yang
rusak,
hilang,
dan
mengalami
perubahan data elemen wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana. (2) Dalam hal KTP-el rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat
14 (empat
belas) hari
dan
melengkapi surat
pernyataan penyebab terjadinya rusak dengan melampirkan KTP-el rusak. (3) Dalam hal KTP-el hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana
paling
lambat
14
(empat
belas)
hari
dan
melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya hilang dengan dilengkapi surat keterangan hilang dari kepolisian setempat. (4) KTP-el yang mengalami perubahan data statis dan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
BAB...
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\14-PERBUP Perubahan Elemen
Data Penduduk.docx
10
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.
Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 April 2017 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\HIMPUNAN PHD 2017\PERBUP 2017\14-PERBUP Perubahan Elemen
Data Penduduk.docx
11
