BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SIJUK KABUPATEN BELITUNG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SIJUK KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan fungsi Kawasan Sijuk (Peat Swamp Forest Park), sebagai alternatif Kawasan Wisata Pantai yang sudah ada, diperlukan upaya penataan dan pengembangan yang ada secara terarah dan terpadu; b. bahwa

sehubungan

dengan

hal

itu

di

atas,

dan

agarpelaksanaannya berlangsung secara serasi dan terpadu, dipandang perlu menetapkan pengaturan pengembangan dan penataan Kawasan Sijuk (Peat Swamp Forest Park), dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Rencana Tata Bangunan dan LingkunganKawasan Sijuk Kabupaten Belitung; Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1959

tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Pembentukan

Nomor Propinsi

27

Tahun

Kepulauan

2000

tentang

Bangka

Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\01-PERBUP RTBL KEC. SIJUK KABUPATEN BELITUNG - FINAL_89A3C.docx

1

4033); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725; 6. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2009

tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 8. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2009

Nomor

139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang


2

Pembagian

Urusan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota Tahun

2007

Pemerintah Provinsi

(Lembaran

Nomor

82,

dan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Negara

Republik

Tambahan

Daerah Indonesia

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan

Ruang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana

Induk

Pembangunan

Kepariwisataan

Nasional

Tahun 2010 - 2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 16. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

:

24/PRT/M/2007 tentang Pedomam Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 17. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor:

06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 18. Peraturan

Menteri

29/PRT/M/2007

Pekerjaan

tentang

Pedomam

Umum Umum

Nomor

:

Persyaratan

Teknis Bangunan Gedung; 19. Peraturan

Menteri

Pekerjaan


Umum

Nomor:

3

05/PRT/M/2008

tentang

Pedoman

Penyediaan

dan

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di KawasanPerkotaan; 20. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan

Teknis

Fasilitas

dan

Aksesibilitas

pada

Bangunan Umum dan Lingkungan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 2 Seri E); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008

tentang

Kewenangan

Pemerintahan

Kabupaten

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SIJUK KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah pemerintah pusat. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Daerah adalah daerah Kabupaten Belitung. 4. Bupati adalah Bupati Belitung. 5. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung yang merupakan bagian wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. 8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan hidupnya.


4

9. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan 10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,dan pengendalian ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Belitung adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untukmengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sijuk, yang selanjutnya disebut RTBL Kawasan Sijuk adalah panduan bangunan Kawasan Sijuk yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan Sijuk. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung serta


5

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuanketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana system pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuanketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan. Struktur peruntukan lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. IzinLingkunganadalahizinyangdiberikankepadasetiap orang yangmelakukanUsaha dan/atau Kegiatan yang wajibAmdalatauUKL-UPLdalamrangkaperlindungan danpengelolaanlingkunganhidupsebagaiprasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petsk lshsn, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas


6

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik. Garis Sempadan Bangunan adalah garis pada halaman pekarangan bangunan yang ditarik sejajar dari garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan. Sistim Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hiraki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling. Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan kendaraan formal, yang dipetakan pada hiraki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan. Sistem Sirkulasi Kendaraan Pribadi adalah rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan pribadi sesuai dengan hirarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan komponen rancangan kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas. Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemenelemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatife, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagai mana mestinya. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi). Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Lingkup Pasal 2

(1) RTBL Kawasan Sijuk dimaksudkan sebagai panduan rancang bangun lingkungan/kawasan Sijuk


guna

mengendalikan

7

pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman

pengendalian

pelaksanaan

pengembangan

lingkungan/kawasan di Sijuk. (2) RTBL Kawasan Sijuk bertujuanuntuk mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan di Kawasan Sijuk, serta sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam penerbitan IMB. (3) Lingkup

RTBL

Kawasan

Sijuk

meliputi

pengaturan,

pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan/lingkungan Kawasan Sijuk. BAB II MATERI POKOK RTBL KAWASAN SIJUK Bagian Kesatu Sistematika RTBLKawasan Sijuk Pasal 3 (1) Peraturan Bupati tentang RTBL Kawasan Sijuk disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

: KETENTUAN UMUM

BAB II

: MATERI POKOK RTBL KAWASAN SIJUK

BAB III

: PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

BAB IV

: RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

BAB V

: RENCANA INVESTASI

BAB VI

: KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

BAB VII : PEDOMAN

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

PENGELOLAAN KAWASAN BAB VIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB IX

: PENUTUP

(2) Peraturan Bupati tentang RTBL Kawasan Sijuk dilengkapi dengan lampiran, buku album peta, ilustrasi, gambar teknis dan lain-lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


8

Bagian Kedua Batasan Lokasi Kawasan Pasal 4 (1) Lokasi

perencanaan

RTBL

Kawasan

Sijuk

terletak

di

Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, dengan luas kawasan 72 Ha dansecara geografis terletak antara 107° 20' - 107° 58‘ Bujur Timur dan 02 ° 30‘ – 03 °15‘ Lintang Selatan dengan batas kawasan perencanaan sebagai berikut: a. Utara

: Lahan Balai Latihan Kerja (BLK);

b. Barat

: Lahan Konsorsium Billiton TDC;

c. Selatan

: Lahan Masyarakat; dan

d. Timur

: Lahan Masyarakat.

(2) Cakupan perencanaan RTBL Kawasan Sijuk selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan pariwisata Tanjung Kelayang Desa Keciput dan kawasan pariwisata Desa Tanjung Binga. Lihat Gambar 2.1 Batasan Lokasi Kawasan Gambar 2.1 Batasan Lokasi Kawasan

: Batas Lokasi Kawasan RTBL TM : Tanah Masyarakat


9

BAB III PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Bagian Kesatu Visi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pasal 5 Kawasan Sijuk di dalam arahan RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2005-2014 merupakan kawasan wisata bahari dimana kebanyakan

tempat

wisata

yang

sudah

berkembang

mengandalkan pantai sebagai daya tarik. Kawasan perencanaan berada pada daerah pantai tersebut, akan tetapi kondisi fisiknya sangat bertolak belakang karena saat ini belum diolah dan masih berupa hutan dan rawa. Sesuai dengan arahan sebagai kawasan wisata dan melihat pada kondisi eksisting kawasan perencanaan, maka direncanakan ke depan akan ada kawasan wisata alternatif yang

mampu

mengkonter

pariwisata

utama.

Kawasan

perencanaan yang berupa hutan dan rawa direncanakan akan menjadi “Peat Swamp Forest Park”. Bagian Kedua Konsep Perancangan Struktur Tata Bangunan dan Lingkungan Pasal 6 (1) Dengan direncanakannya RTBL Kawasan Sijuk diharapkan dapat mengintegrasi ruang, jalan dan fasilitas kawasan dengan

kawasan

sekitarnya

terutama

kawasan

pantai

Tanjung Kelayang di sebelah Timur, kawasan wisata milik Konsorsium Biliton TDC dan akses dari Tourism Main Road di sebelah Selatan kawasan. (2) Struktur Kawasan datur sebagai berikut : a. struktur kawasan mempertimbangkan pelestarian

alam

hutan, rawa tepi laut sekaligus mengintegrasikannya ke dalam ruang kawasan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan

fungsi

ekonomi,

sosial


budaya,

wisata,

ruang

10

terbuka, ruang hijau dan ekologi hutan, rawa dan laut; b. pola struktur kawasan direncanakan menyebarkan sebuah garis yang merangkai beberapa tema wisata yang tersebar dalam

beberapa

zona

seperti

eco hotel

and resorts,

playground in island, education and research dan camping ground; dan c. beberapa

ruas

struktur

kawasan

secara

strategis

diposisikan pada ketinggian di atas rawa, lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari rawa-rawa yang ada dapat dipertahankan dan dinikmati saat bergerak di sepanjang struktur kawasan tersebut. Gambar 3.1. Struktur kawasan

Jalan BLK – ROW 5

Jalan Tanjung Kelayang – ROW 6

Lahan Pemda ±72 Ha

Ke Tanjung Tinggi

Jalan Buhani Samsudin (Jalan Lokal) – ROW 4


11

Bagian Ketiga Konsep Komponen Perancangan Kawasan

(1)

(2)

Pasal 7 Konsep komponen perancangan kawasan perencanaan dapat dikembangkan dalam beberapa bentuk tematik kawasan wisata dengan tujuan untuk memperkaya pengalaman wisatawan, melalui : a. penyediaan rangkaian perjalanan yang mencerminkan keragaman wisata yang berbeda dibanding dengan keragaman wisata di daerah laindalam setiap kunjungan wisata; dan b. pengayaan tawaran wisata yang dalam rangka distribusi wisata yang semakin merata dan terkondisi sesuai minat dan motif wisata. Guna mendukung konsep komponen perancangan kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tema wisata yang ditawarkan setidaknya mencakup: a. Lawn entrance; b. Garden entrance; c. Island and swamp park; dan d. Wild life in Forest.

Lihat Gambar 3.2. Tematik Kawasan Wisata Gambar 3.2 Tematik Kawasan Wisata


12

Bagian Keempat Blok Pengembangan Kawasan dan Program Penanganannya

(1)

(2)

(3)

Pasal 8 Pada tema Lawn Entrance dan Garden Entrancesebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b, pengembangan kawasan dan program penanganannyadilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. akses menuju kawasan didesain sealami mungkin agar pengunjung merasakan pengalaman yang berbeda dengan kawasan wisata pantai yang ada di sekitarnya; b. pohon yang besar tetap dipertahankan dan ditata sepanjang jalan masuk; c. jalur mobil berada di tengah dan pedestrian path berada di kanan kirinya; dan d. gerbang masuk ke kawasan juga didesain alami agar nampak menyatu dengan alam. Pada tema Island and Swamp Parksebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c,pengembangan kawasan dan program penanganannya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. pulau di tengah-tengah danau buatan (embung) berfungsi untuk wisata permainan; b. fasilitas permainan seperti merry go round, istana anakanak, halilintar, kora-kora, kolam renang dan water boom di letakkan di zona ini; c. penambahan fasilitas penunjang seperti food court dan pasar seni; dan d. akses ke zona ini melalui jalan khusus pejalan kaki, mobil elektrik, sepeda dan perahu. Pelaksanaan pembuatan pulau ditengah danau (embung) sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a,sangat memperhatikan ekosistem yang telah ada dan pohon-pohon dan tanaman eksisting dikonservasi, serta penggalian embung menyesuaikan kondisi rawa. Gambar 3.3 Konsep Konservasi Pohon dan Tanaman


13

(4)

(5)

Pada tema Wild Life in Forestsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d,pengembangan kawasan dan program penanganannya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. hotel dan resort didesain dengan suasana alami untuk menunjang keseluruhan kawasan wisata sehingga mendukung kemudahan akomodasi; b. pengunjung akan berada di tengah-tengah hutan alami yang akan menjadi daya tarik utama; c. kemudahan akses dari hotel menuju taman playground, camping ground maupun sungai juga menjadi poin tersendiri; dan d. desainhotel disesuaikan dengan tipologi bangunan yang ada di Belitung yang berupa rumah panggung. Kondisi kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hutan rawa gambut dan rawa-rawa yang dalam pelaksanaannya hutan dan rawa eksisting sebisa mungkin dipertahankan dengan cara perencanaan bangunan dengan sistem infill, yaitu bangunan direncanakan disela-sela hutan eksisting.

Gambar 3.4 Konsep Konservasi Alam


14

Gambar 3.5 Konsep Infill Bangunan

(6)

Sistem cut and fill diterapkan dalam perancangan kawasan Sijuk, danau dan sungai yang ada didalam kawasan perencanaan di cut, kemudian tanah hasil cutting tersebut di fill, untuk dijadikan bukit-bukit kecil. Sehingga tidak ada unsur alam yang terbuang. Gambar 3.6 Konsep Cut and Fill

(7)

Architectural type pada kawasan Sijuk ada 3 macam, yaitu : a. bangunan landed di bukit (bangunan yang berdiri diatas daratan); b. bangunan terapung/floating (bangunan yang berdiri diatas perairan); dan c. bangunan panggung/elevated diatas rawa (bangunan


15

yang berdiri diatas rawa-rawa). Gambar 3.7 Konsep Tipe Bangunan

BAB IV RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN Bagian Kesatu Struktur Peruntukan Lahan Pasal 9 (1)

Peruntukan lahan padaZona Main Entrance, seluas 62,718 m², diatur sebagai berikut : a. sebagian besar diperuntukkan bagi penunjang fungsi utama kawasan wisata, yang meliputi fungsi komersial, servis dan jasa umum dan fungsi rekreasi serta ruang terbuka pada beberapa lokasi; dan b. zona Main Entrance diakses dari Jl. Tanjung Kelayang melalui kawasan Balai Latihan Kerja (BLK) di sebelah Utara yang diapit lahan masyarakat di sebelah Timur, sungai di sebelah Selatan, hotel/resort di sebelah Barat dan lahan Balai Latihan Kerja (BLK) di sebelah Utara. Gambar 4.1 Zona Main Entrance


16

(2)

Peruntukan lahan padaZona Side Entrance, seluas 23,209 m², diatur sebagai berikut : a. sebagian besar diperuntukkan bagi penunjang fungsi utama kawasan yaitu komersial dan servis; dan b. zona Side Entrance ini diapit hotel/resort di sebelah Timur dan Utara dan lahan masyarakat di sebelah Barat dan Selatan. Gambar 4.2 Zona Side Entrance

(3)

Peruntukan lahan padazona Playground in Island, seluas 103,147 m², diatur sebagai berikut : a. sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi utama kawasan yaitu komersial dan rekreasi. Fungsi utama zona ini sebagai area permainan dan fungsi pendukung sebagai perdagangan dan jasa serta ruang terbuka juga sebagai fungsi pendukung; dan b. Zona ini diapit oleh sungai di sisi Timur, Selatan, Barat dan Utara. Gambar 4.3 Zona Playground in Island

Playground in Island

Playground in Island


Zona island (playground)

17

(4)

Peruntukan lahan padazona Eco Hotel and Resort, seluas 330,657 m², diatur sebagai berikut : a. sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi komersial dan jasa yang dapat dikombinasikan dengan fungsi rekreasi di sepanjang jalan loopdengan desainbangunan pada zona ini sesuai tipe landed, floating dan elevated yang di insert ke dalam hutan dan rawa yang di konservasi; dan b. zona Eco Hotel and Resort berada disekeliling kawasan yang membatasi kawasan dengan lahan lain di sisi Timur, Selatan, Barat maupun Utara. Gambar 4.4 Zona Eco Hotel and Resort Hotel and Cottage Melayang diatas Rawa Hotel and Cottage Landed Hotel and Cottage Melayang diatas Rawa

Hotel and Cottage Melayang diatas Rawa

Hotel and Cottage Melayang diatas Rawa Hotel and Cottage Landed

Hotel and Cottage Melayang diatas Rawa Hotel and Cottage Melayang diatas Rawa

Eco Hotel and Resort

Hotel and Cottage Terapung

Eco Hotel and Resort

(5)

Peruntukan lahan padaZona Flora and Fauna World, seluas 22,685 m², diatur sebagai berikut : a. sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi rekreasi dan edukasi; dan b. zona ini diapit tersebar di kawasan, sebagian berada di tengah danau berupa taman bunga dan sebagian lain berbatasan dengan danau si sebelah Barat dan Utara, hotel/resort di Timur dan side entrance di Selatan. Gambar 4.5 Zona Flora and Fauna World

Taman Bunga

Pemancingan ikan

Flora & Fauna World

Pemancingan ikan Taman Bunga/Buah


18

(6)

Peruntukan lahan padaZona Camping Ground, seluas 25,113 m², diatur sebagai berikut : a. diperuntukkan bagi perkembangan fungsi edukasi dan rekreasi yang dapat dikombinasikan dengan fungsi komersial dan tetap menyediakan fasilitas umum di zona yang di desain dengan konsep wild life untuk menunjang fungsi zona ini serta Ruang Terbuka Hijau pada beberapa lokasi; dan b. zona Camping Ground tersebar di 2 (dua) tempat pada kawasan, sebagian besar berbatasan dengan hotel/resort dan hutan konservasi. Gambar 4.6 Zona Camping Ground Camping Ground

Camping Ground

Camping Ground

Camping Ground Crocodile Breeding

(7)

Peruntukan lahan padaZona Education and Research, seluas 70,126 m², diatur sebagai berikut : a. sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi edukasi dan penelitian, serta fungsi komersial dan rekreasi di beberapa lokasi; dan b. zona diapit sebagian sungai di sebelah Utara, Selatan dan Barat serta danau di sebelah Timur. Gambar 4.7 Zona Education and Research Butterfly Park/Museum

Education & Research

Education & Research


Education and Research (Minapolita n)

19

(8)

Peruntukan lahan padaZona Forest and Swamp, seluas 80,074 m², diatur sebagai berikut : a. sebagian besar diperuntukkan bagi fungsi konservasi dengan beberapa dikombinasikan dengan fungsi rekreasi seperti pada sungai dan danau (lake and river); dan b. Zona Forest and Swamp ini berada di sebagian besar kawasan dan juga membatasi kawasan dengan lahan lain. Gambar 4.8 Lake and River

Bagian Kedua Rencana Perpetakan Pasal 10 (1)

(2)

Rencana perpetakan lahan pada Kawasan perencanaan membagi bangunan-bangunan menjadi beberapa blok sesuai zonasi kawasan. Blok di dalam zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi beberapa kaveling yang tidak dibatasi oleh dinding, pondasi atau lainnya melainkan mengikuti bentuk dan topografi alam. Bagian Ketiga Rencana Tapak Pasal 11

(1)

(2)

Rencana tapak pada wilayah perencanaan, secara umum tidak banyak mengalami perubahan, yaitu sebagai kawasan hutan rawa gambut. Dalam rangka menunjang peranannya sebagai kawasan


20

wisata (Peat Swamp Forest Park) perlu diciptakan suatu karakter khas pada masing-masing zona perencanaan, dengan melakukan hal sebagai berikut : a. pembuatan danau dan sungai (lake and creek) yang sekaligus berfungsi sebagai embung dan wisata; b. pembentukan jaringan jalan (jalan kendaraan atau jalan untuk pedestrian) di beberapa bagian zona, yang dapat membuka wilayah perencanaan dengan wilayah lain di sekitarnya; c. pembentukan jaringan pedestrian way yang menghubungkan semua unit perencanaan sehingga tercipta pedestrian freedom; d. mengupayakan agar tepi sungai bisa menjadi lawn/green space; e. pengaturan jarak bangungan terhadap jalan sedemikian rupa sehingga tercipta building alignment yang serasi; f. mengarahkan ketinggian bangunan, sehingga akan menghasilkan roof-line yang berirama dan menghasilkan koridor jalan sebagai ruang closure; g. untuk memperkuat ‘entrance masuk’ pada kawasan dapat dibuat ‘Gerbang’ sebagai focal point untuk kawasan melalui pengarahan pohon baru dan hutan konservasi di sisi kiri-kanan jalan, sehingga bisa membentuk image sebagai gerbang, juga dapat dilakukan dengan membuka node yang ada serta menempatkan landmark berupa sculpture dan sejenisnya pada bundaran jalan (roundabout);dan h. memberikan link antar bangunan berupa pedestrian shelter/koridor bagi pejalan kaki, sehingga wilayah perencanaan bisa disebut sebagai kawasan yang pedestrian friendly. Bagian Keempat Intensitas Pemanfaatan lahan Pasal 12 (1)

(2)

(3)

(4)

Ketinggian bangunan pada Zona Main Entrance adalah 1 (satu) lantai dengan tinggi puncak bangunan lantai dasar tidak melebihi tinggi pohon yang tertinggi pada zona tersebut. Ketinggian bangunan pada Zona Side Entrance adalah 1 (satu) lantai dengan tinggi puncak bangunan dari lantai dasar tidak melebihi tinggi pohon yang tertinggi pada zona tersebut. Ketinggian bangunan pada Zona Playground in Island adalah 1 (satu) lantai dengan tinggi puncak bangunan dari lantai dasar tidak melebihi tinggi pohon yang tertinggi pada zona tersebut. Ketinggian bangunan pada Zona Eco Hotel and Resort adalah 1 (satu) lantai dengan tinggi puncak bangunan dari lantai dasar tidak melebihi tinggi pohon yang tertinggi pada zona


21

(5)

(6)

tersebut. Ketinggian bangunan pada Zona Flora and Fauna World adalah 1 (satu) lantai dengan tinggi puncak bangunan dari lantai dasar tidak melebihi tinggi pohon yang tertinggi pada zona tersebut. Ketinggian bangunan pada Zona Education and Research adalah 1 (satu) lantai dengan tinggi puncak bangunan dari lantai dasar tidak melebihi tinggi pohon yang tertinggi pada zona tersebut. Pasal 13

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

Koefisien Lantai Bangunan di Zona Main Entrance ditetapkan dengan KLB paling banyak sebesar 0,08 (nol koma nol delapan). Koefisien Lantai Bangunan di Zona Side Entrance ditetapkan dengan KLB paling banyak sebesar 0,04 (nol koma nol empat). Koefisien Lantai Bangunan di Zona Playground in Island ditetapkan dengan KLB paling banyak sebesar 0,19 (nol koma Sembilan belas). Koefisien Lantai Bangunan di Zona Eco Hotel and Resort ditetapkan dengan KLB paling banyak sebesar 0,03 (nol koma nol tiga). Koefisien Lantai Bangunan di Zona Flora and Fauna World ditetapkan dengan KLB paling banyak sebesar 0,02 (nol koma nol dua). Koefisien Lantai Bangunan di Zona Education and Research ditetapkan dengan KLB paling banyak sebesar 0,19 (nol koma Sembilan belas). Pasal 14

(1) (2) (3) (4)

(5) (6)

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada Zona Main Entrance adalah paling banyak 10% (sepuluh perseratus). Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada Zona Side Entrance adalah paling banyak 10% (sepuluh perseratus). Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada Zona Playground in Island adalah paling banyak 25% (duapuluh lima perseratus). Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada Zona Eco Hotel and Resort adalah paling banyak 10% (sepuluh perseratus).dan khusus untuk bangunan elevated pada zona ini KDB paling banyak 5% (lima perseratus). Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada Zona Flora and Fauna World adalah paling banyak 10% (sepuluh perseratus). Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada Zona Education and Research adalah paling banyak 20% (dua puluh perseratus).

Bagian Kelima Tata Bangunan Pasal 15 Garis sempadan bangunan dan jarak bangunanpada kawasan perencanaan dibebaskan dengan memperhatikan hal-hal sebagai


22

berikut: a. pohon/vegetasi yang di konservasi, jarak pohon ± 2 (dua) meter dari bangunan; b. estetika kawasan; c. kenyamanan pejalan kaki; dan d. aksesibilitas dan sirkulasi di masing-masing zonasi. Pasal 16 Garis Sempadan Sungai ditentukan sebesar ± 10 (sepuluh) meterdari tepi kiri-kanan tepi sungai, demikian juga untuk garis sempadan danaudan garis sempadan pantai ditentukan sebesar 100 (seratus) meter dari garis pasang tertinggi kearah daratan untuk bangunan permanen/bertingkat. Pasal 17 (1)

(2)

Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 50 cm (lima puluh sentimeter) dari titik tertinggi air danau/sungai ditentukan bagi seluruh bangunan dengan tipe floating dan elevated. Ketentuan ini dibuat untuk kepentingan keamanan dari banjir atau air pasang. Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 25 (dua puluh lima)-50 (lima puluh) cm ditentukan bagi seluruh bangunan yang bertipe landed dengan tujuan agar tercipta pembedaan yang jelas antara ruang dalam dan ruang luar sehingga konsep privat-publik dapat terjaga dan fungsi bangunan dapat berjalan dengan baik. Pasal 18

(1)

(2)

Orientasi bangunan di semua zona kawasan perencanaan diatur sebagai berikut : a. ditetapkan ke arah muka, atau tegak lurus menghadap ke jalan; b. bangunan yang terletak di atas kaveling yang miring terhadap jalan tetap dianjurkan agar membangun sisi muka yang sejajar jalan; dan c. untuk bangunan yang berada di sisi persimpangan jalan atau bangunan sudut dianjurkan untuk menghadap ke dua arah jalan. Secara detail rencana orientasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. bagian belakang bangunan yang berbatasan dengan zona lain, orientasinya juga harus diarahkan ke zona tersebut. Artinya, pada bagian tersebut harus dibuat rancangan dengan akses dan bukaan menghadap ke arah zona di belakangnya. Tidak diperkenankan membuat tembok masif atau pagar yang membelakangi zona di belakangnya; b. bangunan yang dikelilingi oleh jalan, orientasinya diarahkan ke masing-masing jalan yang mengelilinginya.


23

c. bangunan-bangunan yang diarahkan sebagai identitas di pertemuan jalan, orientasi bangunan dan atap bangunannya agar dipertimbangkan terhadap kesatuan komposisi bangunan dan ruang luar di sekitar pertemuan jalan tersebut. d. arah pandangan suatu orientasi, sedapat mungkin mengarah pada tempat-tempat yang penting atau ramai dikunjungi wisatawan. Jadi, tidak hanya jalan-jalan utama yang terletak di depan bangunan saja yang bisa dijadikan arah orientasi, tetapi lokasi lain yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai media orientasi juga dapat digunakan semisal sungai dan danau. Pasal 19 Bentuk dasar bangunan dipertimbangkan dari berbagai segi, baik segi kebutuhan ruangnya sendiri ataupun dari ekspresi budaya dan nilai-nilai arsitektur setempat menciptakan citra kawasan sebagai salah satu pusat wisata di kawasan Tanjung Kelayang, Belitung dengan segala aktivitas pendukungnya, rancangan bangunan di dalam kawasan perencanaan ini menjadi salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan. Pasal 20 (1)

(2)

Penetapan bentuk dan posisi massa bangunan harus mempertimbangkan : a. bahaya banjir dan kebakaran; b. gubahan massa dikonfigurasi dengan unsur alam sehingga tercipta kawasan yang mempunyai nilai estetika tinggi dan unik. Rencana tata letak massa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. mempunyai jarak antar bangunan ± 5-10 meter agar mempermudah proses mitigasi dan menghindari menjalarnya kebakaran antar bangunan; b. massa bangunan berada pada elevasi 50 cm di atas permukaan air pasang tertinggi; c. pengolahan gubahan massa yang menyatu dengan alam d. pengolahan dan perletakan massa diatur untuk mendapatkan atau merespon “best view”; e. gubahan massa “terapung” yang unik dan tidak mengganggu water way; f. pengolahan bentang alam dan konfigurasi bangunan, lansekap, jalan, street furniture memberikan estetika kawasan yang unik; g. geometri massa ditampilkan secara murni; h. komposisi masa sederhana, tidak mengaburkan kemurnian geometri; i. dikombinasi dengan masa yang dirancang secara


24

j. k.

l. m.

melayang (floating); sculpturistic dari berbagai arah; meminimalkan dampak visual dengan menjaga karya buatan manusia seperti bangunan/infrastruktur ramping diupayakan berjarak cukup terpisah; meminimalkan kompetisi visual lingkungan sekitarnya dengan menjaga struktur cahaya; dan meningkatkan transparansi volume massa, dan menggunakan material yang ramah lingkungan seperti batu alam atau kayu. Pasal 21

(1)

(2)

Garis langit (Skyline)merupakan garis titik tertinggi bangunan yang terbentuk oleh perbedaan ketinggian masing-masing bangunan pada tiap-tiap zona yang direncanakan yang bertujuan untuk menciptakan suasana ruang yang menarik dan tidak monoton guna memberi kesan ruangan yang dinamis. Garis langit (Skyline) bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti skyline topografi bukit, hutan dan melandai ke arah pantai. Pasal 22

(1) Rencana arsitektur bangunan mengembangkan langgam (gaya) arsitektural Belitung pada umumnya yang pada setiap bangunan menampilkan ornamen-ornamen Belitung yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan mengacu bentukbentuk alam dan menggunakan material alam. (2) Penerapanrencana arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan seperti pada street furnitures dan bangunan-bangunan komersial berupa detail-detail yang bersifat aksentuasi. Pasal 23 (1)

Peraturan bangunan berkaitan dengan konsep penggunaan bahan bangunan untuk Kawasan perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan rancangan arsitektur yang ramah lingkungan, dengan ketentuan sebagai berikut : a. penghematan sumber daya alam (economy of resources), memperhatikan aspek pengurangan, pemakaian kembali dan pemakaian ulang berbagai bahan alam yang digunakan; b. penghematan penggunaan energi, konservasi air dan penggunaan material bangunan; c. daur hidup (life cycle design), sebuah material bangunan yang habis masa pakainya akan dapat berubah bentuk sebagai material baru dan dengan demikian akan selalu dapat dipakai ulang;


25

d.

(2)

rancangan yang manusiawi, yaitu prinsip yang fokus terhadap interaksi antara manusia dengan lingkungan; e. penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya. Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku; dan f. penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya. Ketentuan dalam pemilihan warna bangunan, apakah alami warna bahan bangunan atau warna yang diterapkan cat atau noda, merupakan pertimbangan penting dengan dampak pada karakter keseluruhan bangunan, diatur sebagai berikut: a. menghindari menggunakan terlalu banyak warna pada sebuah bangunan; b. pertimbangkan untuk menggunakan warna terang dan gelap dari warna yang sama; c. bahan dan warna harus dipertimbangkan agar dapat menyatukan daerah melalui penggunaan palet jelas; dan d. warna dan bahan harus dipilih untuk kompatibilitas dengan daerah. Pasal 24

Signage atau tanda untuk kawasan perencanaan direncanakan sebagai berikut: a. Identitas, sebagai pengenal/karakter lingkungan dan sebagai titik referensi/orientasi pergerakan pengunjung dapat berupa Landmark. Rancangan tanda untuk identitas lingkungan ini untuk setiap zona berbeda-beda, namun dapat menjadi bagian dari rancangan bangunan; b. Nama Bangunan, memberi tanda identitas suatu bangunan yang dapat dibarengi dengan petunjuk jenis kegiatan yang ada di dalamnya. Jenis ini dapat berupa papan identitas, atau tulisan yang ditempel pada selubung bangunan. Tanda untuk nama bangunan tidak boleh mengganggu pandangan terhadap kualitas selubung bangunan, tidak boleh melebihi/mengganggu domain publik; c. Petunjuk Sirkulasi, sebagai rambu lalu-lintas, sekaligus sebagai pengatur dan pengarah dalam pergerakan. Untuk rambu-rambu lalu lintas disesuaikan dengan standar bentuk dan penempatannya; d. Komersial/Reklame, sebagai publikasi atas suatu produk, komoditi, jasa, profesi atau pelayanan tertentu. Jenis ini dapat berupa papan tiang, ikon, menempel pada bangunan, baliho, spanduk umbul-umbul dan balon. Beberapa


26

e.

persyaratan yang perlu diperhatikan adalah: Estetis dan pemasangannya tidak mengganggu keamanan dan keselamatan serta konstruksinya memenuhi syarat teknis. Pemasangan reklame konstruksinya harus kuat dan ukurannya tidak merusak selubung bangunan. Pada koridor jalan dan ruang luar lainnya harus estetis, dapat memperkuat identitas lingkungan dan tidak merusak konsentrasi pemakai jalan. Pada median hanya dipasang reklame yang bersifat sementara pada tiang lampu yang telah disediakan; dan Informasi, sebagai tempat untuk informasi kegiatan atau keterangan-keterangan kondisi/keadaan lingkungan. Papan informasi yang menerangkan kedudukan kawasan serta informasi lingkungan diletakkan pada setiap zona berdekatan dengan tempat pemberhentian kendaraan/halte. Papan informasi ini dapat sekaligus digunakan untuk menempelkan koran umum. Pasal 25

(1)

(2)

(3)

Pengembangan bangunan di kawasan perencanaan direncanakan untuk pengembangan bangunan yang memenuhi persyaratan bangunan yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung dan pengelola. Persyaratan bangunan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan kesehatan; b. persyaratan kenyamanan;dan c. persyaratan struktur bangunan. Persyaratan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. ventilasi : 1) setiap bangunan harus memiliki ventilasi; 2) ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lainnya yang dapat dibuka sesuai dengan standar teknis yang berlaku; 3) luas ventilasi alami diperhitungkan minimal seluas 5 % (lima perseratus) dari luas lantai ruangan yang diventilasi; 4) sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi alami yang ada tidak memenuhi persyaratan. Penempatan fan pada ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan masuknya udara segar, atau sebaliknya; 5) bilamana digunakan ventilasi buatan, sistem tersebut harus bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni; dan 6) penggunaan ventilasi buatan harus memperhitungkan besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan gedung sesuai pedoman dan standar


27

(4)

(5)

teknis yang berlaku. b. Pencahayaan; 1) setiap bangunan harus memiliki pencahayaan alami dan/atau buatan sesuai dengan fungsinya; 2) penerangan alami dapat diberikan pada siang hari untuk rumah dan gedung; 3) untuk penerangan malam hari digunakan penerangan buatan;dan 4) perencanaan sistem pencahayaan diarahkan dengan menggunakan lampu hemat energi dengan menggunakan kebutuhan dan mempertimbangkan upaya konservasi energi pada bangunan gedung. Persyaratan kenyamananbangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Sirkulasi Udara ; 1) setiap bangunan diharuskan untuk memberikan pengaturan udara untuk menjaga suhu udara dan kelembaban ruang; dan 2) sistem sirkulasi udara ini bisa diarahkan untuk dilakukan di dinding dan atap bangunan. b. Pandangan ; 1) perletakan dan penataan elemen-elemen alam dan buatan pada bagian bangunan mau pun ruang luarnya untuk tujuan melindungi hak pribadi; dan 2) perletakan bukaan pada bagian-bagian persimpangan jalan agar pengguna jalan saling dapat melihat sebelum tiba pada persimpangan. c. Kebisingan ; 1) konservasi pohon dan tanaman dengan daun lebat, atau elemen buatan berupa pagar yang tidak merusak alam dapat mengurangi kebisingan yang diterima oleh penghuni di dalam bangunan terutama pada zona eco hotel dan resort; dan 2) perletakan elemen-elemen alam dan buatan untuk mengurangi/meredam kebisingan yang datang dari luar bangunan dan luar lingkungan. d. Getaran ; 1) penggunaan material dan sistem konstruksi bangunan untuk meredam getaran yang datang dari bangunan lain dan dari luar lingkungan; dan 2) bangunan-bangunan konstruksinya harus memperhitungkan bahaya getaran terhadap kerusakan konstruksi dan elemen bangunan. Persyaratan struktur bangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. Struktur Landed House ; 1) faktor-faktor yang menentukan dalam pemilihan sistem struktur atas adalah sebagai berikut : a) aspek arsitektural;


28

b) c) d) e)

aspek fungsional; aspek kekuatan dan stabilitas struktur; aspek ekonomi dan kemudahan pelaksanaan; dan faktor kemampuan struktur dalam mengakomodasi sistem layanan bangunan. 2) dalam perencanaan struktur beton bertulang kiranya perlu diperhatikan adanya detail tulangan dan sambungan yang baik dan benar. 3) jenis pondasi yang digunakan adalah pondasi dangkal dan continuous footing batu kali, dengan persyaratan sebagai berikut : a) kekuatan dan kapasitas daya dukung; dan b) deformasi/penurunan (batas-batas yang dipersyaratkan dalam struktur). b. Struktur Rumah di Atas Rawa dan di atas Air 1) faktor-faktor yang menentukan dalam pemilihan sistem struktur atas adalah sebagai berikut : a) aspek arsitektural; b) aspek fungsional; c) aspek kekuatan dan stabilitas struktur; d) aspek ekonomi dan kemudahan pelaksanaan; dan e) faktor kemampuan struktur dalam mengakomodasi sistem layanan bangunan. 2) struktur rumah panggung digunakan untuk mengantisipasi banjir akibat pasang surut; dan 3) persyaratan pondasi tiang kayu bangunan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut : Uraian Diameter Panjang Kelurusan Tegangan Kekuatan

Persyaratan 8cm s/d 15cm 3,50m s/d 6,0m Cukup lurus, tidak bercabang dan tidak bengkok Minimum kelas Kuat III untuk mutu A PKKI1973 Minimum kelas Kuat II PKKI 1973

c. Pelantar ; 1) alternatif jenis pondasi yang digunakan untuk pelantar di daerah rawa: a) Tiang kayu; terutama untuk daerah yang banyak hutan kayu karena mudah untuk memperoleh batang kayu yang panjang dan lurus dengan diameter cukup besar. b) Kolom beton; material ini relatif mahal dan proses pelaksanaan lebih lama. - Lantai pelantar diutamakan yang ringan seperti lantai dari kayu papan, karena hanya menahan beban orang.


29

d. Jembatan; - Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :  Bentuk geometrik jalan.  Kemampuan daya dukung tanah bawah.  Beban yang bekerja diatas jembatan. - Alternatif struktur atas jembatan sangat ditentukan oleh beban yang melintas diatas jembatan  Jembatan rangka baja; sesuai dengan kelas jalan Pelaksanaan relatif lama ; terutama untuk beton yang dicor ditempat (cast in place). Bahan aditif bisa ditambahkan untuk mempercepat proses pengeringan beton  Jembatan beton bertulang; sesuai dengan kelas jalan Pelaksanaan cepat; dengan system pabrikasi off site, waktu dan mutu bisa dijamin lebih terkendali  Jembatan kayu; beban yang melintas maksimal adalah kendaran roda 2 Pelaksanaan relatif cepat dan harus memperhatikan sistem sambungan antara batang kayu jembatan. - Pondasi jembatan yang digunakan :  Jembatan rangka baja; menggunakan pondasi dalam (tiang pancang, minipile, sumuran)  Jembatan beton bertulang; menggunakan pondasi dalam (tiang pancang, minipile, sumuran)  Jembatan kayu; menggunakan pondasi tiang/perancah kayu Persyaratan sebagaimana pada ayat (2) Diameter Panjang Kelurusan

Kesehatan dimaksud

Tegangan Kekuatan

Persyaratan 8cm s/d 15cm 3,50m s/d 6,0m Cukup lurus, tidak bercabang dan tidak bengkok Minimum kelas Kuat III untuk mutu A PKKI1973 Minimum kelas Kuat II PKKI 1973

e. Pelantar - Alternatif jenis pondasi yang digunakan untuk pelantar di daerah rawa:  Tiang kayu; terutama untuk daerah yang banyak hutan kayu karena mudah untuk memperoleh batang kayu yang panjang dan lurus dengan diameter cukup besar.  Kolom beton; material ini relatif mahal dan proses pelaksanaan lebih lama. - Lantai pelantar diutamakan yang ringan seperti lantai


30

dari kayu papan, karena hanya menahan beban orang. f. Jembatan - Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :  Bentuk geometrik jalan.  Kemampuan daya dukung tanah bawah.  Beban yang bekerja diatas jembatan. - Alternatif struktur atas jembatan sangat ditentukan oleh beban yang melintas diatas jembatan  Jembatan rangka baja; sesuai dengan kelas jalan Pelaksanaan relatif lama ; terutama untuk beton yang dicor ditempat (cast in place). Bahan aditif bisa ditambahkan untuk mempercepat proses pengeringan beton.  Jembatan beton bertulang; sesuai dengan kelas jalan Pelaksanaan cepat; dengan system pabrikasi off site, waktu dan mutu bisa dijamin lebih terkendali.  Jembatan kayu; beban yang melintas maksimal adalah kendaran roda 2 Pelaksanaan relatif cepat dan harus memperhatikan sistem sambungan antara batang kayu jembatan. - Pondasi jembatan yang digunakan :  Jembatan rangka baja; menggunakan pondasi dalam (tiang pancang, minipile, sumuran)  Jembatan beton bertulang; menggunakan pondasi dalam (tiang pancang, minipile, sumuran)  Jembatan kayu; menggunakan pondasi tiang/perancah kayu Bagian Keenam Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung Pasal 26 (1) (2)

(3)

(4)

Sirkulasi pada kawasan perencanaan harus membedakan dengan tegas sirkulasi untuk kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki. Sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dalam satu sistem yang integratif antara sirkulasi internal dan eksternal bangunan, antara pemakai (pelaku kegiatan) dan sarana transportasinya yang mempertemukan antara keduanya (pemakai dan alat transportasi) ada pada tempat parkir. Sirkulasi lalu lintas di kawasan perencanaanmeliputi jalan entrance BLK dan PNPM dengan lebar jalan 6 (enam) meter untuk 2 (dua) arah, tanpa median jalan dan jalur pedestrian 3 (tiga) meter di kedua sisinya. Jalan utama kawasan meliputi jalan poros tengah dengan lebar 6 (enam) meter, tanpa median untuk 2 (dua) arah dengan jalur pedestrian selebar ± 2,3 (dua koma tiga) meter di


31

kedua sisinya dan jalan loop dengan lebar 6 (enam) meter, tanpa median untuk 1 (satu) arah dengan jalur pedestrian selebar ± 2,3 (dua koma tiga) meter di kedua sisinya. (5) Sirkulasi jalur kendaraan pribadi atau mobil dapat melalui jalan utama kawasan yang disediakan yaitu jalan loop dan jalan poros tengah untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan rambu-rambu lalu-lintas dan kelengkapan kendaraan. (6) Kendaraan pribadi dapat ditempatkan di area parkir yang terdapat di main entrance dan side entrance dan selanjutnya menggunakan moda transportasi lainnya yang sudah disediakan menuju zona-zona kawasan. (7) Sirkulasi mobil elektrik dapat melalui semua jalan kawasan hingga jalan yang menuju masing-masing zona. (8) Sirkulasi sepeda dan kuda dapat melalui jalan utama kawasan yaitu jalan loop dan jalan poros tengah. (9) Sirkulasi perahu dapat mengakses jalur perairan kawasan dengan satu arah. (10) Sirkulasi bagi pejalan kaki berada pada dua sisi jalan yang berupa jaringan pedestrian ways, dengan jalur khusus pejalan kaki terdapat di poros tengah (sisi barat), jalan setapak, jalan pelantar, tree top walk. (11) Untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi pelaku kegiatan, jalur-jalur sirkulasi dilengkapi dengan elemenelemen petunjuk jalan (rambu-rambu lalu-lintas), elemenelemen pengarah, elemen perabot ruang luar serta peneduh pada fasilitas sirkulasi pejalan kaki. Pasal 27 Jaringan jalan di kawasan perencanaan diatur sebagai berikut : a. Jalan entrance BLK dan PNPM, jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan direncanakan lebar jalan 6 (enam) meter untuk 2 (dua) arah, tanpa median jalan dan jalur pedestrian 3 (tiga) meter di kedua sisinya; b. Jalan loop, jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan direncanakan dengan lebar 6 (enam) meter, tanpa median untuk 1 (satu) arah dengan jalur pedestrian selebar ± 2,3 meter di kedua sisinya; c. Jalan Poros tengah, jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan direncanakan dengan lebar 6 (enam) meter, tanpa median untuk 2 (dua) arah dengan jalur pedestrian selebar ± 2,3 meter di kedua sisinya; d. Jalan pedestrian (poros timur-barat), jaringan jalan untuk sistem pergerakan pejalan kaki dan mobil elektrik direncanakan dengan lebar 4 (empat) meter; e. Jalan setapak, jaringan jalan untuk sistem pergerakan pejalan kaki untuk melayani zona penelitian, hotel dan cottage dengan lebar 4-5 meter; f. Jalan pelantar, jaringan jalan elevated untuk sistem pergerakan pejalan kaki untuk melayani zona hotel, cottage dengan lebar ± 1 meter; dan g. Tree top walk, jaringan jalan elevated untuk sistem pergerakan pejalan kaki dengan lebar 3 meter dilengkapi dengan beberapa posko tree top walk.


32

Pasal 28 (1) (2)

(3)

(4)

Jalur pejalan kaki harus menerus sepanjang jalan utama kawasan yang meliputi jalan loop dan poros tengah. Jalur pedestrian di kawasan perencanaan direncanakan dapat dilalui oleh penyandang cacat sehingga penggunaan tangga diganti atau dilengkapi dengan rampdengan kemiringan di bawah 80% (delapan puluh per seratus). Jalur pejalan kaki harus diteduhi oleh deretan pohon peneduh di sepanjang jalan dengan ketentuan bahan material tidak licin, dapat menyerap air, mudah perawatan, kuat dengan motif dan pola yang sesuai dengan nuansa lokal dan juga didukung dengan fasilitas-fasilitas perabot jalan yang mendukung kegiatan pedestrian seperti kursi, dan tempat sampah. Jalur pejalan kaki pada Kawasan Sijuk ini dirancang dalam bentuk: a. jalur pejalan kaki sisi jalan (trotoar) dengan ketentuan ukuran: 1. trotoar dengan lebar 3 (tiga) meter meliputi jalan entrance BLK dan PNPM; dan 2. trotoar dengan lebar 2,3 meter meliputi jalan loop dan jalan poros tengah b. jalur pejalan kaki (pedestrian way) khusus dengan ketentuan ukuran : 1. jalan pedestrian (poros timur-barat) dengan lebar 4 (empat) meter; 2. jalan setapak dengan lebar 4-5 meter melayani zona penelitian, hotel dan resort; 3. jalan pelantar dengan lebar 1 (satu) meter melayani hotel dan cottage; dan 4. tree top walk dengan lebar 3 (tiga) meter yang mengelilingi kawasan. Pasal 29

(1) (2) (3)

Penataan sistem parkir di kawasan direncanakan dengan penempatan kendaraan pribadi di area parkir yang sudah disediakan yang berada di main entrance dan side entrance. Area parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan di ruang terbuka. Pelataran parkir di area terbukaharus menggunakan material yang dapat menyerap air (impervious cover) dan dilengkapi dengan tata vegetasi yang teduh. Bagian Ketujuh Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan Pasal 30

(1)

Pada tahap awal, sumber listrik menggunakan listrik tenaga diesel (generator set), baik untuk keperluan penerangan bangunan maupun penerangan jalan dengan menggunakan jaringan distribusi kabel udara di sepanjang tepi jalan maupun yang menyeberangi jalan dengan ketentuan


33

(2) (3)

mempunyai ketinggian minimum 5 (lima) meter di atas permukaan jalan. Dalam jangka panjang, direncanakan menggunakan sumber listrik dari PLN dan listrik tenaga surya dengan menggunakan jaringan distribusi di bawah tanah (underground). Untuk mempermudah pemeliharaan kabel bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa menggunakan shaft khusus agar tidak sering kali melakukan penggalian dan pengurukan yang cukup mengganggu lalu lintas dan keadaan lingkungan yang direncanakan dengan kedalaman 1 (satu) meter mengikuti jaringan jalan yang ada dengan menggunakan pipa PVC berdiameter 8” dengan manholeuntuk setiap jarak 20 (dua puluh) meter. Pasal 31

(1)

(2) (3) (4)

Penataan jaringan air bersih di kawasan perencanaanpada tahap awal, diarahkan kepada pembuatan deep well (sumur dalam) dengan jaringan distribusi air dari deep well dialirkan ke ground water tank kemudian ke tower air dan didistribusikan ke unit-unit bangunan. Untuk rencana jangka panjang pengembangan diarahkan kepada peningkatan fungsi rawa sebagai sumber air bersih, dengan pembuatan embung dan long storage. Jaringan distribusi dari sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialirkan menuju IPA (Instalasi Pengolahan Air) kemudian didistribusikan ke masing-masing zona. Guna menjaga dan meminimalkan gangguan pada jaringan distribusi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penempatanjaringan perpipaan air bersih tidak berada dalam deretan yang sama dengan jaringan listrik dan telepon yang menggunakan jaringan kabel tanah. Pasal 32

(1) (2)

(3) (4) (5)

Pelayanan telekomunikasi diarahkan pada tahap awal menggunakan fasilitas telekomunikasi selular. Untuk tahap jangka panjang, jika memungkinkan menggunakan jaringan bersumber dari Telkom dan BTS (Base Transceiver Station) selular yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan ketersediaan jaringan yang ada di kawasan dimaksud. Jaringan kabel telepon menggunakan jaringan kabel bawah tanah. Jaringan kabel telepon bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan mengikuti rute sisi jalan guna mencapai pelanggan. Penempatan jaringan kabel telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan secara terpadu bersamaan dengan kabel listrik di dalam pipa PVC berdiameter 8” dengan manholeuntuk setiap 20 (dua puluh) m. Pasal 33

(1)

Sampah dikumpulkan dari bin/tempat sampah dengan kapasitas 0,12 (nol koma dua belas) m3 yang berasal dari sumbernya (rumah tangga, pasar, fasiltias umum dan jalan)


34

(2) (3) (4)

menggunakan gerobak dengan kapasitas 1 (satu) m3 dan dikumpulkan dalam bak sampah/transito container, yang diletakkan dengan radius 400-500 m. Sistem organisasi dan manajemen pada tahap ini dikelola oleh internal kawasan Sijuk. Dari container, sampah kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau transfer depo dengan kapasitas 6 (enam) m3. Sistem organisasi dan manajemen pengelolaan sampah pada tahapsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola secara internal kawasan Sijuk. Dari TPS sampah kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang pengelolaannya dikelola oleh pemerintah daerah. Pasal 34

(1)

(2)

Rencana pembuatan saluran-saluran drainase harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. di dalam tiap-tiap bangunan harus menyediakan saluransaluran pembuangan air hujan; b. saluran-saluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus cukup besar dan cukup mempunyai kemiringan untuk dapat mengalirkan air hujan dengan baik; c. air hujan yang jatuh diatas atap harus segera dapat disalurkan di atas permukaan tanah dengan pipa-pipa atau dengan bahan lain dengan jarak antara sebesarbesarnya 25 (dua puluh lima) meter; d. curahan hujan yang langsung dari atas atap atau pipa talang bangunan tidak boleh jatuh keluar pekarangan dan harus dialirkan ke bak peresapan pada kapling bangunan bersangkutan, dan selebihnya kesaluran umum kota; e. pemasangan dan perletakan pipa-pipa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak akan mengurangi kekuatan dan tekanan bangunan; f. bagian-bagian pipa harus dicegah dari kemungkinan tersumbat kotoran; dan g. pipa-pipa saluran tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam lubang lift. Sistem jaringan drainase di kawasan perencanaan direncanakan menggunakan pola aliran gravitasi yang secara detail ditetapkan sebagai berikut : a. sebagai penampung utama aliran air di kawasan perencanaan adalah embung dan sungai buatan (long storage); b. aliran air limbah dan air hujan dialirkan ke saluran drainase yang kemudian ditampung di wetland (lahan basah buatan) untuk dilakukan proses penjernihan sebelum menuju penampungan utama aliran air; dan c. pada kawasan perencanaan direncanakan menggunakan saluran terbuka atau tertutup di sepanjang jalan kawasan Sijuk dengan tinggi jagaan 0.3 m dan lebar sebesar 0.5 m dan dilengkapi dengan bak kontrol atau bukaan yang sewaktu-waktu dapat dibuka dengan jarak setiap 50 (lima puluh) meter.


35

Pasal 35 (1)

(2)

(3)

(4)

Air limbah di kawasan perencanaan diklasifikasikan terdiri atas : a. air limbah manusia;dan b. air limbah hewan. Air limbah manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa air buangan dari aktivitas manusia seperti air buangan dari dapur, air bekas cucian serta berasal dari kotoran manusia (tinja). Sistem pengelolaanAir limbah manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan penampungan bioseptictank komunal, yang kemudian dilakukan proses sedimentasi dan dialirkan ke wetland sebelum ke penampungan air utama. Air limbah hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dikumpulkan di tempat penampungan yang kemudian dicomposting menjadi pupuk. Pasal 36

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

Setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif terhadap bahaya kebakaran. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif meliputi kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran. Sistem proteksi aktif yang merupakan proteksi terhadap harta milik terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun secara manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman. Setiap zona kawasan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersedia sumber air berupa hidrant halaman, sumur kebakaran atau reservoir air dan sarana komunikasi umum yang memudahkan instansi pemadam kebakaran untuk menggunakannya, sehingga setiap rumah dan bangunan gedung dapat dijangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan di lingkungannya, serta untuk memudahkan penyampaian informasi kebakaran. Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran dan memudahkan operasi pemadaman, maka di dalam lingkungan bangunan gedung harus tersedia jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran. Bagian Kedelapan Ruang Terbuka dan Tata Hijau Pasal 37

Ruang Terbuka, terdiri dari : a. ruang terbuka yang ada antara lain square, area parkir (ruang


36

b.

c.

terbuka berperkerasan atau impervious cover), lawn (ruang terbuka berumput yang luas), camping ground dan taman; Soft & hard material, yang meliputi : 1. Square dan area parkir dianjurkan menggunakan hard material yang rustic/kasar tetapi tetap menyerap air. Jalan dan square dapat dibingkai pepohonan secara figuratif dan dilengkapi dengan perabot jalan yang tidak menganggu pejalan kaki. 2. Lawn, camping grounddan taman dianjurkan menggunakan soft material seperti tanaman rambat atau rumput, dilengkapi dengan perabot jalan dan dibingkai pepohonan. Pile ruang terbuka sebaiknya hampir rata dengan trotoar pedestrian dan jalan utama, bila berada di kemiringan topografi didesain dengan ramp maksimal 7% (tujuh perseratus). Pasal 38

Tata Hijau dan Bentang Alam, dengan kriteria sebagai berikut : a. sebaiknya tidak menghilangkan karakter bentang alam setempat (perbukitan, hutan rawa gambut, pantai, batubatuan dan lautan) dan melestarikan tanaman setempat; b. dianjurkan untuk menanami pohon dan tanaman hutan rawa gambut, pantai dan tropis, pohon besar, pohon pengarah, pohon berbunga dan artistik, perdu hijau dan berbunga, tanaman rambat hijau dan berbunga, serta rumput; c. perlu mempertimbangkan kemudahan pertumbuhan dan perawatan; dan d. penanaman pohon dan tanaman dapat berpola figuratif, abstrak, tropis/campuran, bergerombol, membentuk titik di tengah lapang, atau lainnya. Bagian Kesembilan Tata Informasi dan Wajah Jalan Pasal 39 (1)

(2)

(3)

(4) (5)

Penunjuk nama jalan pada kawasan perencanaan diharuskan ditempatkan pada setiap ujung jalan yang terdapat pada kawasan perencanaan dengan bentuk yang mencirikan karakter lokal. Rambu pertandaan jalan maupun rambu untuk jalur penyelamatan bencana diarahkan terletak pada kawasan yang mudah terlihat, kuat, dan terpelihara. Tanda-tanda dalam sebuah kawasan dimaksudkan agar pengunjung mengenal kawasan tersebut dan petunjuk bagi pengunjung yang baru mengenal tempat tersebut. Pemasangan dan penempatan rambu jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan reklame pada kawasan perencanaan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :


37

a. kepentingan penempatan harus mengupayakan keseimbangan, keterkaitan dan keterpaduan dengan semua jenis elemen pembentuk wajah jalan atau perabot jalan lain dalam hal fungsi, estetis dan sosial. b. penempatan reklame dilakukan hanya pada titik-titik tertentu, tidak mengganggu dan menutupi keberadaan bangunan; c. titik pemasangan papan reklame diarahkan di sekitar pasar seni, di persimpangan, gazebo dan dapat dimanfaatkan sebagai bidang reklame sesuai dengan arahan titik pemasangannya; d. penempatan reklame harus menciptaan karakter lingkungan kawasan; dan e. materi reklame komersial yang diperbolehkan, harus sesuai visi pengembangan Kawasan Sijuk terwujudnya alternatif kawasan wisata Peat Swamp Forest Park. Pasal 40 Wajah jalan pada kawasan perencanaan dibentuk dengan: a. peletakan vegetasi peneduh pada jalur pedestrian; b. peletakan pencahayaan buatan harus mempunyai jarak setiap titik lampu sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter, sesuai kebutuhan jenis ruang terbuka hijau dan jenis jalan; c. pencahayaan buatan di ruang terbuka hijau harus memperhatikan karakter lingkungan, fungsi, dan arsitektur bangunan, estetika amenity dan komponen promosi; dan d. pembentukan jalur pedestrian dengan permukaan jalur yang nyaman untuk berjalan bagi pejalan kaki maupun penyandang cacat. Pasal 41 Penataan street furniture di kawasan perencanaan, meliputi: a. gazebo/tempat duduk beratap, sitting group/tempat duduk, lampu pedestrian, lampu taman, lampu jalan, penanda jalan, papan informasi, papan pengarah jalan, papan nama bangunan dan kawasan, tempat sampah, hydrant dan lainnya; b. letak perabot jalan di lokasi strategis dan mudah dijangkau dari berbagai arah ditentukan : 1. pada jalur utama dilengkapi lampu jalan (jarak ± 50 m/unit), jalur pedestrian dilengkapi lampu pedestrian (jarak ± 10 m/unit), taman dan ruang terbuka dilengkapi lampu taman; 2. sitting group atau gazebo, tempat sampah dan hydrant sebaiknya dialokasikan di ruang terbuka publik, taman dan jalur pedestrian dengan jarak setidaknya ±100 m/unit; dan 3. peletakan TPS/tempat pembuangan sampah akhir tidak boleh mengganggu kepentingan umum. c. material perabot jalan diarahkan bersifat natural, mudah perawatannya dan awet.


38

Bagian Kesebelas Mitigasi Bencana Pasal 42 (1)

(2)

(3)

(4)

Peringatan Dini dan Kesadaran Warga (Early Warning System and Community Awarness), meliputi : a. Sistem Peringatan Dini di kawasan perencanaan, direncanakan menggunakan sistem yang terintegrasi untuk kawasan yang lebih luas (Kecamatan-Kota); dan b. Peningkatan Kesadaran warga dibentuk melalui jalur pendidikan formal maupun informal (penyuluhan masyarakat,dll) serta pelatihan. Rencana Jalur dan Arah Penyelamatan (Evacuation/Escape Routes), terdiri dari : a. Jalur Evakuasi/Penyelamatan, menggunakan jaringan jalan yang ada; dan b. Arah Evakuasi/Penyelamatan, menuju Area Penyelamatan/Escape Area yang terdiri dari bangunan penyelamatan untuk menampung korban bencana alam yang dapat diterapkan pada kawasan perencanaan berupa/berbentuk ruang terbuka/taman kota (Escape Area), maupun gedung penyelamatan (Escape Building) seperti fasilitas peribadatan, gedung penelitian dan gedung-gedung lainnya. Rencana Area Bangunan Penyelamatan yang direncanakan berupa/berbentuk ruang terbuka/taman kota maupun gedung penyelamatan seperti fasilitas peribadatan, gedung penelitian dan gedung-gedung lainnya, namun desain bangunan tersebut harus memiliki kekuatan struktural yang handal sebagai gedung super kuat (very strong buildings) yang tahan bencana alam. Dalam hal adanya kerusakan bangunan gedung akibat bencana seperti kebakaran, banjir dan/atau bencana lainnya atau adanya laporan masyarakat terhadap bangunan gedung yang diindikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, maka Penerbitan Sertifikat Laik Fungi (SLF) bangunan gedung harus segera dilaksanakan. BAB V RENCANA INVESTASI Pasal 43

(1)

(2)

Kegiatan pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan Sijuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, Pemerintah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan masyarakat Kabupaten Belitung. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Povinsi Kepulauan Bangka Belitungsebagaimana dimaksud padaayat (1), harus


39

(3)

mengacu pada panduan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1), melalui pembangunan fisik bangunan di dalam lahan yang dikuasainya, termasuk pembangunan ruang terbuka hijau, ruang terbuka, dan sirkulasi pejalan kaki dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan berlaku. Pasal 44

Skenario rencana investasi yang akan dilakukan di kawasan perencanaan mencangkup 5 (lima) tahapan : a. Tahap I: Pembentukan struktur kawasan dengan membuat danau dan sungai yang berfungsi sebagai embung, jalan masuk dari Tanjung Kelayang dan Jalan Kabupaten (tourism main road), jalan loop dan jalan poros.Sarana penunjang juga mulai di kerjakan untuk melakukan awareness kepada wisatawan dengan membangun pusat informasi, gerbang kawasan dan area parkir sebagai sarana penunjang.Pasar Seni juga dilaksanakan pada tahap ini sebagai daya tarik awal kegiatan wisata; b. Tahap II: Masih dalam rangka melakukan awareness, pembangunan sarana dan prasarana untuk wisata kawasan, terutama fasilitas wisata restoran, toko souvenir dan termasuk fasilitasfasilitas yang belum terdapat di kawasan perencanaan seperti jaringan air bersih, pengelolaan persampahan, TPS dan lampu penerangan; c. Tahap III: Peningkatan kualitas lingkungan kawasan untuk mendukung fungsi ruang dengan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi wisata yaitu museum kupu-kupu, crocodile breeding, gazebo, kolam pasir, kolam keceh dan sitting group serta infrastrukturnya; d. Tahap IV: Pada tahap ini kawasan Sijuk sudah menjadi alternatif wisata selain wisata yang sudah ada yaitu pantai. Untuk melengkapi fasilitas wisata yang ada dibangun gedung pendidikan, penelitian dan minapolitan, tree top walk dan posko serta infrastruktur. Eco Hotel dan Resort mulai dikerjakan pada tahap ini sebagai sarana akomodasi bagi wisatawan yang ingin menginap; dan e. Tahap V: Tahap akhir melengkapi kebutuhan sarana akomodasi yaitu Eco Hotel dan Resort serta infrastruktur.


40

Pasal 45 Pemetaan pelaksanaan pembangunan kawasan dilaksanakan oleh 3 (tiga) pelaku utama, yaitu: a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Lembaga Penelitian; dan c. Swasta.

Sijuk

Gambar 5.1 Pemetaan Pembangunan

BAB VI KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA Bagian Kesatu Pasal 46 (1)

(2)

Adapun Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranyamelalui ;penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.


41

(3)

Izin pemanfaatan ruang pelaksanannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan perizinan. (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan kewenangannya. (5) Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. (6) Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan kewenangan. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. (7) Izin lingkungan diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan kewenangan. (8) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. (9) Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan, penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. (10) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan supaya pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah di tetapkan. (11) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. (12) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan


42

kompensasi, dan penalty. (13) Insentif dan disinsentif dalam penataan bangunan dan lingkungan diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Bagian Kedua Kajian Lingkungan Hidup Pasal 47 (1)

(2)

Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan perencanaan yang memenuhi kriteria penyusunan AMDAL/UKL/UPL harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan perencanaan yang memenuhi kriteria penyusunan AMDAL harus dilakukan penyusunan AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat Pasal 48

(1)

(2)

Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan rencana kawasan meliputi : a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan berlaku; b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; c. penyelenggaraan kegiatanpembangunan berdasarkan rencana; d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan kawasan yang berkualitas; pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana; e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana; f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan rencana, meliputi : a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan, termaksud pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.


43

BAB VII PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN Bagian Kesatu Pengelola Kawasan Pasal 49 (1) (2)

Pengelolaan kawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola mempunyai wewenang sebagai berikut : a. membawahi sub-sub pengelola masing-masing zona yang diberikan kepada pihak ketiga, baik swasta maupun lembaga lain; b. mengatur dan mengawasi supaya kegiatan pengembangan kawasan yang dilaksanakan sub pengelola tetap sesuai pada guidelines yang sudah di sahkan; dan c. melakukan review perencanaan pada jangka waktu tertentu supaya kegiatan pengembangan kawasan tetap sesuai dengan perkembangan kondisi terkini. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka : a. pembangunan yang telah ada di kawasan pariwisata Tanjung Kelayang Desa Keciput dan kawasan pariwisata Desa Tanjung Binga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikecualikan dari ketentuan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan berdasarkan Peraturan Bupati ini. b. rencana kegiatan pembangunan di kawasanpariwisata Tanjung Kelayang Desa Keciput dan kawasan pariwisata Desa Tanjung Binga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yangakan dibangun pelaksanaannya disesuaikan dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan berdasarkan Peraturan Bupati ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Ketentuan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.


44


45

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SIJUK KABUPATEN BELITUNG

Recommend Documents