BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 94 TAHUN 2012
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis yang mengandung nikotin dan tar yang membahayakan kesehatan manusia; b. bahaya merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok; c. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Mengingat 1. : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-23. 4.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Badung. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Badung. 2. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. 3. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan /atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 4. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. 5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 6. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan. 7. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak. 8. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
-39. Angkutan Umun adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi . 10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha. 11. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat. 12. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerinah maupun swasta. 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan balik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya. 14. Pasar modern adalah suatu tempat dimana penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. 15. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kioskios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. 16. Pusat perbelanjaan adalah sekelompok penjual eceran dan usahawan komersil lainnya yang merencanakan, mengembangkan, mendirikan, memiliki dan mengelola sebuah properti tunggal. Pada lokasi properti ini berdiri disediakan juga tempat parkir. 17. Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus. 18. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung
-4BAB II KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 2
KTR meliputi : a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; g. tempat umum; dan h. tempat lain yang ditetapkan.
Pasal 3 Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi : a. rumah sakit; b. rumah bersalin; c. poliklinik; d. puskesmas ; e. balai pengobatan; f. laboratorium; g. posyandu; h. tempat praktek kesehatan swasta; dan i. pengobatan tradisional.
Pasal 4 Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi : a. sekolah; b. perguruan tinggi; c. balai pendidikan dan pelatihan; d. balai latihan kerja; e. bimbingan belajar; f. tempat kursus; dan g. pusat kegiatan belajar masyarakat.
-5Pasal 5 Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi : a. kelompok bermain; b. penitipan anak; c. pendidikan anak usia dini (PAUD); dan d. taman kanak-kanak. Pasal 6 Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi : a. pura; b. masjid/mushola; c. gereja; d. vihara; dan e. klenteng.
Pasal 7 Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi: a. bus umum; b. taxi; c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan; d. angkutan antar kota; e. angkutan pedesaan; f. angkutan air; g. angkutan udara; dan h. angkutan roda dua.
Pasal 8 Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi : a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI; b. perkantoran swasta; c. industri; d. bengkel; dan e. SPBU. Pasal 9 Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi : a. pasar modern;
-6b. pasar tradisional; c. tempat wisata; d. tempat hiburan; e. hotel; f. restoran; g. tempat rekreasi; h. halte; i. terminal angkutan umum; j. terminal angkutan barang; k. pelabuhan; dan l. bandara.
Pasal 10 Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h antara lain meliputi fasilitas olahraga Lapangan olah raga kerobokan, Lapangan olah raga mengwi. Pasal 11 (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus merokok. (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas; c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
BAB III PENANDAAN Pasal 12 (1) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk. (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa ”Kawasan Tanpa Rokok”. (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: a. tulisan yang mudah dibaca dan/atau dilihat; b. gambar, tanda dan/ atau simbol yang mudah dilihat dan/ atau dimengerti.
-7(4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3),
ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat. (5) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 13 Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk : a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; b. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik .
Pasal 14 (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR. (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR. (3) Tempat umum yang hanya diperbolehkan untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/ atau membeli rokok di KTR : a. pasar modern ; b. pasar tradisional ; c. Pusat perbelanjaan d. Toko e. tempat hiburan; dan f. hotel.
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 15 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
-8a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR; b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR; c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14; dan e. melaporkan setiap orang
yang terbukti melanggar Pasal 14 kepada
pimpinan/penanggungjawab KTR.
BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI Pasal 16 (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di Kabupaten Badung. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. sosialisasi dan koordinasi; b. pemberian pedoman; c. konsultasi; dan d. monitoring dan evaluasi. (3) Bupati
dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada pejabat di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (4) Bupati
melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan
non-pemerintah tentang ketentuan KTR.
BAB VII TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 17 (1) Pembinaan KTR dilaksanakan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. bidang kesehatan
-9b. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga c. bidang sosial dan tenaga kerja d. bidang perhubungan, komunikasi dan informasi e. bidang kementerian agama f. bidang pariwisata g. bidang ketertiban umum (3) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan. (4) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak serta fasilitas olahraga. (5) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan kementerian agama melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah. (6) SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum. (7) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja. (8) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum. (9) SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
Pasal 18 (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 19 Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.
- 10 -
Pasal 20 (1) Pengawasaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. (2) SKPD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri dari : a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan; b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/ atau berkumpulnya anak-anak serta fasilitas olahraga; c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan kementerian agama melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah; d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum; e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja; dan f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum g. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
Pasal 21 (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Ketua Tim Pembina dan Pengawas KTR Kabupaten Badung setiap 1 (satu) bulan sekali. (2) Selanjutnya hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh ketua tim dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali. (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
Pasal 22 (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- 11 -
(2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali yang dilanjutkan dilaporkan kepada Ketua Tim Pembina dan pengawas KTR
Pasal 23 Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 harus mengacu pada form atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura Pada tanggal 19 Desember 2012 BUPATI BADUNG ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Magupura pada tanggal 19 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 88
