BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,

1

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa untuk mendorong pemberdayaan masyarakat perlu ditumbuhkembangkan peran serta aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; b. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, dibutuhkan anggaran yang bersumber dari pendapatan asli desa dan sumbersumber pendapatan lain yang sah yang ditetapkan dalam APBDesa; c. bahwa pengelolaan anggaran dalam APBDesa agar dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah0 Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa Lainnya; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;

3

18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan; 19. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pemilihan, Pencalonan dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 11. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah selanjutnya disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk

4

mendanai kebutuhan desentralisasi.

daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Perbekel untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 19. Bendahara Desa adalah seorang perangkat desa yang ditunjuk oleh Perbekel untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 20. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten dengan tujuan memberikan pemerataan dan keadilan kemampuan keuangan desa dalam membiayai kebutuhannya. 21. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah dokumen perencanaan kegiatan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran. 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa selama 5 (lima) tahun.

5

BAB II AZAS DAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Bagian Kesatu Azas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas tranparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan dengan tanggal 31 Desember. Bagian Kedua Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 (1) Perbekel sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. (2) Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa; c. menetapkan bendahara desa; d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbekel berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung. Pasal 4 (1) Perbekel dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. (2) PTPKD adalah perangkat desa, yang terdiri dari : a. sekretaris desa; dan b. perangkat desa.

6

(3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertindak selaku Koordinator PTPKD dan bertanggungjawab kepada Perbekel. (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa; c. menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan apbdesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; d. menyusun rancangan peraturan dan keputusan perbekel tentang pelaksanaan peraturan desa tentang apbdesa dan perubahan APBDesa. (5) Perbekel menetapkan PTPKD, Bendahara Desa, Pengelola Barang Desa, Petugas Pemungut Pendapatan Asli Desa dengan Keputusan Perbekel sebelum dimulainya tahun anggaran. BAB III STRUKTUR APBDesa Pasal 5 APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang terdiri dari: a. pendapatan desa; b. belanja desa; dan c. pembiayaan desa. Bagian Kesatu Pendapatan Desa Pasal 6 Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, terdiri atas: a. pendapatan asli desa (PADesa); b. bagi hasil pajak daerah kabupaten; c. bagi hasil retribusi daerah kabupaten; d. dana perimbangan keuangan pusat dan daerah; e. dana bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan desa lainnya; f. dana hibah; g. dana darurat; dan h. sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

7

Pasal 7 (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: a. hasil usaha desa; b. hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan; c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat; d. hasil gotong royong; dan e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah. (2) Pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mencakup: a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik desa; b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/bumd; c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/bumn; dan d. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. (3) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, mencakup: a. hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan; b. jasa giro; c. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh desa; d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; e. fasilitas sosial dan fasilitas umum; f. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. Pasal 8 (1) Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mencakup penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mencakup penerimaan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mencakup: a. alokasi dana desa (ADD); b. dana lainnya yang sah. (4) Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, mencakup: a. bantuan keuangan dari pemerintah; b. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;

8

c. bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten; dan d. bantuan desa lainnya yang sah. (5) Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, mencakup: a. hibah dari pemerintah; b. hibah dari pemerintah provinsi; c. hibah dari pemerintah kabupaten; d. hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; e. hibah kelompok masyarakat/perorangan; dan f. hibah lembaga luar negeri yang tidak mengikat. (6) Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah dana darurat yang dialokasikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. (7) Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h adalah sumbangan dari lembaga swasta/perseorangan diluar warga desa dan tidak membebani dan/atau mengikat pemerintah desa. Bagian Kedua Belanja Desa Pasal 9 (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. (2) Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan desa, dan urusan pemerintah serta pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (3) Belanja penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan desa harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pasal 10 (1) Belanja Desa terdiri atas: a. belanja langsung; dan b. belanja tidak langsung. (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

9

(3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Pasal 11 (1) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mencakup: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja modal. (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan desa seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan asset tetap lainnya. Pasal 12 Belanja tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mencakup: a. belanja pegawai/penghasilan tetap; b. belanja tambahan penghasilan aparat desa; c. belanja operasional aparat desa; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; f. belanja bantuan sosial; dan g. belanja tidak terduga. Pasal 13 (1) Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan belanja kompensasi dalam gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

10

(2) Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan penghasilan kepada aparat desa berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan memperoleh persetujuan BPD. (3) Tata cara penghitungan dan besarnya tambahan penghasilan kepada aparat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Belanja Tambahan penghasilan aparat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparat desa, berdasarkan: a. beban kerja, diberikan kepada aparat desa yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal; b. prestasi kerja, diberikan kepada aparat desa yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja; c. tempat tugas, diberikan kepada aparat desa yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; d. kondisi kerja, diberikan kepada aparat desa yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi; e. kelangkaan profesi, diberikan kepada aparat desa yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka. (5) Pemberian tambahan penghasilan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan desa. (6) Belanja Operasional Aparat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, digunakan untuk menunjang operasional Aparat Desa dalam melaksanakan tugasnya. (7) Belanja Subsidi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa pelayanan umum yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. (8) Belanja Hibah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dengan ketentuan : a. pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah desa yang bersangkutan, tetapi bermanfaat bagi pemerintah, pemerintah daerah dan/atau kelompok masyarakat/perorangan;

11

b. pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dilakukan apabila pemerintah desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi tanggungjawabnya guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; c. pemberian hibah kepada perusahaan ditujukan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa yang bersangkutan; d. pemberian hibah kepada lembaga/badan/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa; e. pemberian hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah; f. pemberian hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN sedangkan pemberian hibah kepada pemerintah daerah, pemerintah desa lainnya, perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme apbdesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (9) Belanja Bantuan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang diberikan tidak secara terus-menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan jelas peruntukannya. (10) Belanja Tidak Terduga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, digunakan untuk kegiatan yang: a. sifatnya tidak biasa seperti tanggap darurat dalam rangka terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa; b. sifatnya tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan bencana sosial; c. pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan harus didukung dengan bukti-bukti yang sah. Bagian Ketiga Pembiayaan Desa Pasal 14 (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 meliputi semua penerimaan pembiayaan yang perlu kembali dan/atau pengeluaran pembiayaan yang akan kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

huruf c, dibayar diterima maupun

12

(2) Penerimaan Pembiayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan d. penerimaan pinjaman. (3) Pengeluaran Pembiayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup : a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal; dan c. pembayaran utang. Pasal 15 (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, mencakup pelampauan penerimaan PADesa, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan desa yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, pencairan rekening dana cadangan dimasukan ke rekening kas desa (APBDesa) dalam tahun anggaran berkenaan untuk dianggarkan sesuai prerencanaan dana cadangan. (3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik desa dan penjualan asset milik pemerintah desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah desa. (4) Penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d adalah pinjaman yang diterima dari lembaga Keuangan atau masyarakat yang dibukukan dalam kas desa dan dipergunakan dalam tahun anggaran berkenaan. (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a adalah pengeluaran pembiayaan desa untuk pembentukan dana cadangan, dibukukan dalam rekening tersendiri, dan hanya dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan.

13

(6) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, adalah penyertaan modal desa pada badan usaha milik desa atau badan usaha lainya yang merupakan pengeluaran desa dan dapat diterima kembali sebagai pendapatan dalam jangka waktu tertentu. (7) Pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, adalah pembayaran utang desa dan dibukukan dalam pengeluaran pembiayan. BAB IV MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN Bagian Kesatu Penggalian Gagasan dan Potensi Desa Pasal 16 (1) Rencana Kegiatan Pembangunan di desa diawali dengan musyawarah penggalian gagasan dan potensi desa yang diselenggarakan di tingkat Banjar Dinas. (2) Musyawarah penggalian gagasan dan potensi desa di tingkat Banjar Dinas dihadiri oleh komponen masyarakat dari unsur Pemerintah Desa, Pengurus BPD, Karang Taruna, Kader Posyandu, Perwakilan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat setempat dan difasilitasi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. (3) Penggalian gagasan dan potensi desa menggunakan alat kaji sketsa desa, kelender musim dan bagan kelembagaan. (4) Hasil penggalian gagasan dan potensi desa dari tingkat dusun, dimusyawarahkan kembali di tingkat desa sebagai dasar penyusunan: a. rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa); b. rencana kegiatan pembangunan desa (RKPDesa). Bagian Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pasal 17 (1) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (4) huruf a, adalah merupakan penggalian gagasan dan potensi desa dan penjabaran dari Visi dan Misi Perbekel untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

14

(2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Perbekel terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Perbekel dilantik.

Bagian Ketiga Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Pasal 18 (1) Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, disusun bersama BPD dan dilaksanakan melalui kegiatan : a. pembentukan tim penyusun RKPDesa yang ditetapkan dengan keputusan perbekel; b. tim penyusun RKPDesa terdiri dari : 1. Pengarah : Camat; 2. Penanggung Jawab : Perbekel; 3. Koordinator : Sekretaris Desa; 4. Anggota : Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat. c. kegiatan dalam RKPDesa mengacu pada RPJMDesa yang bersinergi dengan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten. (2) RKPDesa memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang bersumber dari dana: a. APBN; b. APBD Provinsi; c. APBD Kabupaten; d. APBDesa; dan e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari dan ditetapkan dengan Peraturan Perbekel.

Pasal 19 RKPDesa dilaporkan kepada Bupati cq. Bappeda dan Litbang melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

15

Bagian Keempat Penetapan Rancangan APBDesa Pasal 20 (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada hasil RKPDesa dan menyampaikan kepada Perbekel. (2) Perbekel menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran yang berjalan. (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa. (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui BPD harus mendapatkan evaluasi dari Bupati. (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, ditetapkan oleh Perbekel paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD Kabupaten. (7) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 21 Apabila Rancangan APBDesa yang diajukan Perbekel tidak mendapatkan persetujuan BPD maka Perbekel menggunakan APBDesa tahun sebelumnya untuk disampikan kepada Bupati untuk mendapat evaluasi.

Bagian Kelima Evaluasi Rancangan APBDesa Pasal 22 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), paling lama 7 (tujuh) hari kerja disampaikan kepada Bupati cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa melalui Camat untuk dievaluasi.

16

(2) Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kembali kepada Perbekel paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja. (3) Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perbekel dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa. (4) Dalam hal Bupati menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Perbekel bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Perbekel dan BPD, dan Perbekel tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, maka Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perbekel bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud. (8) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa; (9) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. Bagian Keenam Pelaksanaan APBDesa Pasal 23 Dalam pelaksanaan APBDesa agar memperhatikan Azas Umum Pelaksanaan APBDesa, sebagai berikut: a. semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah desa dikelola dalam APBDesa; b. setiap penerimaan berupa uang atau surat berharga harus disetor ke rekening kas desa, dibukukan dalam buku kas desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

17

c. jumlah belanja yang dianggarkan dalam apbdesa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja; d. pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam APBDesa; e. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dilakukan apabila dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam perubahan APBDesa dan/atau disampaikan dalam realisasi anggaran; f. perbekel dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBDesa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa; dan g. pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan efektif. Pasal 24 (1) Pemerintah Desa menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa setelah APBDesa ditetapkan. (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan diterima. (3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pasal 25 (1) Program dan kegiatan yang masuk di desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa. (2) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas umum desa. (3) Perbekel wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. (4) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. (5) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. (6) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

18

(7) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 26 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perbekel. (5) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain, pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. (6) Belanja yang besifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan kepada Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. (7) Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Pungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan untuk pembelanjaan barang dengan harga di atas Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Pasal 27 (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dipergunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;

19

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. (2) Pengaturan Dana Cadangan sebagai berikut : a. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa; b. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan; c. kegiatan yang ditetapkan dengan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Bagian Ketujuh Perubahan APBDesa Pasal 28 (1)

Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi : a. keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran antar jenis belanja, dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa; b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c. pendanaan keadaan darurat; d. pendanaan keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara pengajuan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dilakukan setelah perubahan APBD Kabupaten dan selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan, dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

20

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA Pasal 29 (1) Penatausahaan Keuangan Desa dicatatkan pada buku Kas Umum Keuangan Desa. (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat di dalam Buku Kas Umum Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus diketahui oleh Perbekel, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Dalam Buku Kas Umum Keuangan Desa, dibukukan seketika itu juga semua penerimaan dan pengeluaran secara bruto. (4) Sisa kas tahun sebelumnya harus dipindahkan sebagai sisa kas permulaan tahun berikutnya. Bagian Kesatu Penatausahaan Penerimaan Pasal 30 (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan : a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian objek penerimaan; c. buku kas harian pembantu. (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Perbekel melalui Koordinator PTPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan: a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian objek penerimaan; dan c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

21

Pasal 31 (1) Untuk tiap jenis pendapatan/penerimaan yang sering terjadi dapat dibuatkan Buku Kas Pembantu tersendiri untuk masing-masing ayat penerimaan. (2) Dalam satu Buku Kas Pembantu hanya boleh dibukukan satu jenis penerimaan. (3) Penerimaan-penerimaan sejenis tersebut dibukukan seketika itu juga dalam Buku Kas Pembantu yang bersangkutan. (4) Tiap hari masing-masing buku kas pembantu dijumlah dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum sesuai dengan jenis/ayatnya. Bagian Kedua Penatausahaan Pengeluaran Pasal 32 (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus berpedoman pada Peraturan Desa tentang APBDesa, atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Desa. (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Perbekel melalui Koordinator PTPKD melalui lembar Verifikasi Persetujuan Pembayaran. (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. spp uang persediaan (SPP-UP); b. spp Ganti Uang (SPP-GU); c. spp Tambahan Ganti Uang (SPP-TU); dan d. spp Langsung (SPP-LS). (5) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-UP; b. rincian SPP-UP; dan c. lampiran lain yang dibutuhkan. (6) Perbekel meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh Bendahara Desa agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

22

(7) Perbekel memberikan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada bendahara desa apabila dokumen SPP dinyatakan lengkap. (8) Setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, yang disahkan/disetujui oleh koordinator PTPKD atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (9) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Perbekel melalui Koordinator PTPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (10) Dokumen yang digunakan oleh bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian objek pengeluaran; c. buku kas harian pembantu; d. Buku pajak. Pasal 33 (1) Buku Kas Umum Keuangan Desa ditutup setiap bulannya. (2) Dibawah penutupan, Bendahara Desa menyantumkan jumlah sisa menurut buku dengan keterangan apakah sisa dalam buku sesuai dengan sisa yang ada dalam kas, dan jika ada selisih harus dijelaskan juga berapa besar selisih itu dan sebab-sebabnya kemudian diberi tanggal serta dibubuhkan tanda tangan (3) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan, dengan ketentuan: a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, maka bendahara desa wajib memberikan surat kuasa kepada aparat desa lainnya yang ditunjuk untuk melakukan penerimaan, penyetoran, pembayaran serta tugas-tugas bendahara desa lainnya dengan diketahui oleh perbekel; b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk penjabat bendahara desa dan diadakan berita acara serah terima; c. apabila bendahara desa sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara desa dan oleh karena itu segera ditetapkan penggantinya.

23

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban APBDesa Pasal 34 (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa harus dilampirkan dengan: a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara. (2) Perbekel wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBDesa. Pasal 35 (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan kepada Perbekel untuk dibahas bersama BPD. (3) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati cq.Inspektorat untuk dilaksanakan pemeriksaan. (4) Jangka waktu penyampaian pertanggungjawaban Perbekel yang telah diperiksa oleh Inspektorat diberikan kepada BPD dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (5) Berdasarkan persetujuan BPD dan Perbekel, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pasal 36 (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Perbekel tentang Keterangan Pertanggungjawaban Perbekel disampaikan kepada Bupati melalui Camat. (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 37 Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

24

Pasal 38 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi : a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten; b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APB Desa; c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa. Pasal 39 Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi : a. memfasilitasi administrasi keuangan desa; b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa. Pasal 40 Pengawasan atas penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Badung.

BAB VII SANKSI Pasal 41 Penggunaan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa yang tidak sesuai ketentuan, dikenakan sanksi berupa peninjauan kembali atas besaran perimbangan keuangan kabupaten dan desa untuk desa yang bersangkutan tahun berikutnya.

25

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Bupati Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; b. Peraturan Bupati Badung Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; dan c. Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 17 Januari 2012 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 17 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 9.

26 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR TANGGAL PERIHAL

: 9 TAHUN 2012 : 17 JANUARI 2012 : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERATURAN DESA ……………….. NOMOR ………… TAHUN ………… TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL ………………., Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, dan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penetapan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa

berdasarkan

hasil

Evaluasi/Verifikasi

Tim

Evaluasi/Verifikasi APB Desa Kabupaten Badung, sesuai surat Nomor ……………., tanggal…………………….. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara

Tahun

1958

Nomor

122,

Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1665); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);

27 3. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008

tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

72

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA ………….. dan PERBEKEL ……………….. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DESA ……………………….. NOMOR …. TAHUN ……….. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes). Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun ……… sebesar Rp…………….. yang terdiri dari: 1. PENDAPATAN a. Pendapatan Desa terdiri dari; 1) Pendapatan Asli Desa

sebesar Rp………

2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

sebesar Rp………

3) Perimbangan

Keuangan

Pusat

dan sebesar Rp………

Daerah 4) Bantuan

Keuangan

Pemerintah

dari

Provinsi,

Kabupaten dan Desa lainnya; 5) Hibah

Pemerintah, Pemerintah sebesar Rp……… sebesar Rp………

29 2. BELANJA a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

sebesar Rp………

2) Belanja Subsidi

sebesar Rp………

3) Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)

sebesar Rp………

4) Belanja Bantuan Sosial

sebesar Rp………

5) Belanja Bantuan Keuangan

sebesar Rp………

6) Belanja Tak Terduga

sebesar Rp………

b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai

sebesar Rp………

2) Belanja barang dan Jasa

sebesar Rp………

3) Belanja Modal

sebesar Rp………

3. PEMBIAYAAN a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp……… 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) sebesar Rp………

tahun sebelumnya.

sebesar Rp………

2) Pencairan Dana Cadangan. 3) Hasil

penjualan

kekayaan

desa

yang sebesar Rp………

dipisahkan.

sebesar Rp………

4) Penerimaan Pinjaman b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp……… 1) Pembentukan Dana Cadangan.

sebesar Rp………

2) Penyertaan Modal Desa.

sebesar Rp………

3) Pembayaran Utang

sebesar Rp……… Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini. Pasal 3 Rincian-rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

30 Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa …………….. Ditetapkan di ……………. pada tanggal ……………….. Perbekel …………….., Ttd ………………………………… Diundangkan di ……………. pada tanggal ……………….. SEKRETARIS DESA……………. ,

……………………………. LEMBARAN DESA ……………….., KECAMATAN…………… KABUPATEN BADUNG TAHUN ……….. NOMOR ……………

31 LAMPIRAN PERATURAN DESA.................. NOMOR

:

TANGGAL

:

TENTANG

:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA(APBDes) DESA.........KECAMATAN.........KABUPATEN BADUNG TAHUN.......... KODE

1

URAIAN

PENDAPATAN PENDAPATAN DESA 1. PENDAPATAN ASLI DESA - Hasil Usaha Desa - Usaha Foto Copy - Warnet - dst......... - Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa - Sewa Tanah - Sewa Gedung - Sawah - dst.......... - Hasil Swadaya dan Partisifasi - Partisifasi masyarakat dalam pembangunan - dst.......... - Hasil Gotong Royong - Gotong Royong........ - Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah -

Sumbangan dari pihak ketiga

-

Pungutan Administrasi Pelayanan surat-surat

2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi -

Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Dinas

-

Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Adat

-

Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Subak Abian

-

Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Subak Yeh

-

Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Br. Adat

-

dst......................

3. Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah -

Alokasi Dana Desa (ADD)

4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya -

Nafkah/Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa

-

Nafkah/Penghasilan Tenaga Kebersihan Lingkungan

-

Insentif Perbekel dan Perangkat Desa Insentif Bendesa Adat Insentif Kelihan Br. Adat Bansos

-

dst...............

5. Hibah -

Hibah dari Pemerintah

-

Hibah dari Pemerintah Provinsi

-

Hibag dari Pemerintah Kabupaten

-

Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi

-

Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan

- dst...................

TAHUN

TAHUN

SEBELUMNYA

BERJALAN

KETERANGAN

32 2 2,1

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap - Nafkah Perbekel dan Perangkat Desa - Nafkah Tenaga Kebersihan Lingkungan Desa - Tambahan Penghasilan Beban Kerja ( termasuk insentif ) Santunan Bendahara Tunjangan Penghasilan Pelaksana Teknis - Uang Makan Kepada Perbekel dan Perangkat Desa - dst .............. - Belanja Subsidi - Raskin - Belanja Hibah - Pembuatan Poskamling - Belanja Bantuan Sosial - Pembangunan Balai Br. - Rehab Pura - Kursus / Pelatihan Tukang Banten - Belanja Bantuan Keuangan - Uang Operasional BPD - Uang Operasional PKK - Uang Operasional LINMAS - Uang Operasional Karang Taruna - Uang Operasional LPM - Uang Operasinal Desa Adat - Uang Operasinal Br Adat - Uang Operasional Sekaa Teruna - Uang Operasional Sekolah TK - Uang Operasional Forum Perbekel - Belanja Tak Terduga - Hasil Swadaya dan Partisipasi - Hasil Gotong Royong

2,2

BELANJA LANGSUNG 1

Belanja Pegawai - Honor Narasumber/Tenaga Ahli - Honor Pilkel - Honor Juri Pordes - Honor Panitia Pordes - Honor Tim Inspeksi Penduduk Pendatang - Uang Lembur - dst .........

2. Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Alat-alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray) - Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya - Belanja Peralatan Kebersihan - Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - Belanja Pengisian Tabung Gas - dst ......... - Belanja Bahan/Material - Belanja bahan/bibit tanaman - Belanja bahan baku bangunan - Belanja bahan obat-obatan - dst ......... -

33

- Belanja Jasa Kantor - Belanja Telpon - Belanja Listrik - Belanja Air - Belanja Surat Kabar - Belanja Jasa Tukang - Belanja Jasa Penabuh - Belanja Jasa Penadi - dst ............. - Belanja premi Asuransi - Belanja premi asuransi kesehatan - Belanja premi asuransi kematian - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Jasa Servis - Belanja Pergantian Suku Cadang - Belanja Bahan Bakar minyak/gas dan peluma - Belanja Jasa KIR - Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor ( STNK ) - Belanja Cetak dan Pengadaan - Belanja Cetak - Belanja Jilid - Belanja Pengadaan - Belanja Fotho Copy - Belanja Sewa - Belanja Sewa Kuri - Belanja Sewa Meja - Belanja Sewa Meja - Belanja Sewa Gong - dst............. - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Makanan dan minuman rapat - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Belanja Makanan dan Minuman Tamu - Belanja Pakaian - Belanja Pakaian Dinas - Belanja Pakaian Adat - Belanja Pakaian Olah Raga - Belanja Bintek / Kursusu/Pelatihan - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Dokumentasi/Publikasi - Belanja Dokumentasi - Belanja Publikasi - Belanja Penyediaan Upacara Keagamaan - Belanja Purna Bhakti 2.3

3 Belanja Modal - Belana Modal Pengadaan Alat-alat Angkuta Darat Bermotor - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kontor dan Gedung Kantor - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur - Belanja Modal Alat-alat Kebersihan - dst ...........

34 KODE

URAIAN

3

PEMBIAYAAN DESA

3.1

PENERIMA PEMBIAYAAN

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KETERANGAN

- Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) Tahun sebelunya - Pencarian dana cadangan - Hasik Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. - Penerima pinjaman 3.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN - Pembentukan Dana Cadangan - Penyertaan Modal Desa - Pembayaran Utang

Ditetapkan, di .................. Pada tanggal Perbekel ..............

( Nama Lengkap

)

BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG