BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA DETAIL SISTEM INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
: a.
:
bahwa dalam rangka mewujudkan E-Government di Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Badung telah menyusun Rencana Detail Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung sebagai inisiatif yang dikembangkan guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya, dan selanjutnya diharapkan dapat berfungsi sebagai akselerator upaya peningkatan taraf hidup dan daya saing untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai pusat pertumbuhan Bali maupun sebagai Economic Hub bagi Kabupaten lainnya di Bali;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Badung tentang Rencana Detail Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung;
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2
4.
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
5.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL SISTEM INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Rencana Detail Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung adalah suatu model otomasi untuk melakukan transformasi layanan yang berorientasi pelanggan (masyarakat) dengan berbasis pada bisnis proses, informasi, dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan Wilayah Kabupaten yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif. 5. Tim Koordinasi Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutny disingkat TKPTIK adalah Tim Koordinasi yang berangotakan unsur SKPD Kabupaten Badung yang dibentuk sesuai Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.
BAB II RENCANA DETAIL SISTEM INFORMASI Pasal 2 Menetapkan Rencana Detail Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung.
Pasal 3 Rencana Detail Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung ini berfungsi sebagai pedoman/acuan standar bagi pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi di Kabupaten Badung.
3
Pasal 4 (1) Dalam implementasi Rencana Detail Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TKPTIK) Kabupaten Badung. (2) Anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TKPTIK) Kabupaten Badung terdiri dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. (3) Tim Koordinasi Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TKPTIK) Kabupaten Badung diberikan honorarium sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Dalam rangka Implementasi Rencana Detail Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung, Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung segera mengambil langkah-langkah dan melaksanakan percepatan pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung.
BAB III SISTEMATIKA RENCANA DETAIL SISTEM INFORMASI Pasal 6 Rencana Detail Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN.
BAB II : KONDISI TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN BADUNG. BAB III : TATA KELOLA DAN BLUE PRINT. BAB IV : SOLUSI TAHAPAN PENGEMBANGAN (ROAD MAP) BAB V : RENCANA IMPLEMENTASI. BAB VI : PENUTUP. Pasal 7 Uraian Rencana Detail Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini.
4
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 24 Oktober 2012
BUPATI BADUNG,
ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 24 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 77.
5
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
:
82 TAHUN 2012
TANGGAL
:
24 OKTOBER 2012
TENTANG
:
RENCANA DETAIL SISTIM INFORMASI PEMERINTAH KAUPATEN BADUNG.
RECANA DETAIL SISTEM INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2012
6
KATA PENGANTAR
Om Swastyastu, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widi Wasa, atas berkat dan rahmatNya Penyusunan Buku Rencana Detail Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung sebagai lampiran dari Peraturan Bupati Badung Nomor : 74 Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan Buku Rencana Detail Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan E-Govermment di Kabupaten Badung guna mendukung pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance). Buku ini berisi tentang kajian dan rencana detail tentang pembangunan Sistim Informasi di Kabupaten Badung. Tanpa menyebut satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalamdalamnya diucapkan terimakasih kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Badung dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penyusunan Buku Rencana Detail Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung. Demikian kami sampaikan semoga apa yang terangkum dalam Buku ini bisa menjadi acuan dalam pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung. Om Shanti, Shanti, Shanti Om.
7
BAB VI PENUTUP
Dokumen Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembangunan E-Government di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaen Badung dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)
BUPATI BADUNG ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
