BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DI KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf g dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus di Kabupaten Badung; Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-2-
4. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
dalam
Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia
(Lembaran
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-3-
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PEMBERIAN
BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DI KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah . 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Badung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
-4-
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Badung yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Khusus Daerah. 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung yang anggotanya terdiri dari pejabat perencananan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 10. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku bendahara khusus daerah. 11. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD. 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku bendahara khusus daerah. 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 14. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh pemerintah pemberi bantuan.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
-5-
BAB III BANTUAN KEUANGAN KHUSUS Bagian Kesatu Umum
Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus sesuai kemampuan keuangan daerah. (2) Pemberian bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. (3) Pemberian bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. (4) Pemberian bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi paling sedikit : a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan dan memenuhi persyaratan penerima hibah.
Pasal 4 Bantuan keuangan khusus dapat diberikan kepada : a. pemerintah daerah lain; dan b. pemerintah desa
Pasal 5 (1) Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pemerintah
daerah
Lain
guna
meningkatkan
program
dan
kegiatannya. (2) Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa guna meningkatkan program dan kegiatan di Desa.
-6-
Bagian Kedua Penganggaran
Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah Lain
dapat menyampaikan proposal bantuan
keuangan khusus secara tertulis kepada Bupati Badung. (2) Pemerintah Desa dapat menyampaikan proposal bantuan keuangan khusus secara tertulis kepada Bupati Badung. (3) Bupati menunjuk SKPD terkait meneliti dan mengevaluasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Proposal dievaluasi oleh SKPD terkait dan diteruskan kepada Bappeda dan Litbang Kabupaten Badung. (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Pasal 7 (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam rancangan KUA dan PPAS. (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan keuangan khusus. . Pasal 8 (1) Bantuan keuangan khusus dicantumkam dalam RKA-PPKD. (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 9 Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
-7-
Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 10
Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPA-PPKD. Pasal 11
(1) Bupati Badung menetapkan daftar penerima bantuan keuangan khusus beserta besaran uang yang akan diberikan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Daftar penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan keuangan khusus. (3) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah kepada penerima bantuan keuangan dilakukan berdasarkan daftar penerima bantuan keuangan khusus. (4) Pencairan
bantuan
keuangan
dilakukan
dengan
mekanisme
pembayaran langsung (LS).
Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 12
Penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati Badung melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
Pasal 13
Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan.
-8-
Pasal 14
Pertanggungjawaban pemerintahan daerah atas pemberian bantuan keuangan meliputi : a. usulan dari calon penerima bantuan keuangan khusus kepada Bupati Badung; b. keputusan Bupati Badung tentang penetapan daftar penerima bantuan keuangan khusus; c. fakta integritas dari penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan keuangan.
Pasal 15
(1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan khusus yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan khusus meliputi: a.
laporan penggunaan bantuan keuangan khusus oleh penerima bantuan keuangan khusus;
b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan khusus. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati Badung paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan
lain
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 16
Realisasi bantuan keuangan khusus dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
-9-
BAB IV MONITORING DAN EVALUSI
Pasal 17 (1) Inspektorat Kabupaten Badung dan SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khusus. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Badung.
Pasal 18 Dalam hal hasil monitoring dan evalusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 27 Oktober 2011 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 27 Oktober 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 60
