BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung dalam rangka mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Kawasan di Pusat Pemerintah Kabupaten Badung, maka perlu dibentuk Pengelola Sarana dan Prasarana Kawasan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; b. bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan bangunan gedung wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Negara diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung selaku Pengelola barang milik Daerah. 5. Sekretariat daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaanan barang. 8. Pembantu pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelolaan adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. 9. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, penilaian pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. 10. Pusat Pemerintahan yang selanjutnya disebut Puspem adalah Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. 11. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 12. Pemeliharaan Bangunan Gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi. 13. Perawatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. 14. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. 15. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. 16. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. 17. Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. 18. Kawasan adalah sebuah tempat yang mempunyai ciri serta mempunyai kekhususan untuk menampung kegiatan manusia berdasarkan kebutuhannya dan setiap tempat yang mempunyai ciri dan identitas itu akan lebih mudah untuk dicari ataupun ditempati untuk lebih melancarkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatannya. 19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 20. Pelaporan adalah merupakan rangkaian laporan semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola. 21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
4
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2 (1) Maksud pengelolaan sarana dan prasarana kawasan puspem adalah : a. memelihara sarana dan prasarana gedung kantor di kawasan puspem; b. merawat sarana dan prasarana gedung kantor di kawasan puspem; dan c. memberikan jaminan kepastian dalam, pengelolaan sarana dan prasarana gedung kantor di kawasan puspem.
(2) Tujuan Pengelolaan sarana dan prasarana kawasan puspem adalah : a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan keamanan di kawasan puspem; b. terwujudnya akuntabilitas dalam pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan pengamanan gedung kantor di kawasan puspem dan c. terselenggaranya pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan pengamanan gedung kantor di kawasan puspem dengan baik.
BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP Pasal 3 (1)
Pengelolaan sarana dan prasarana kawasan puspem dilaksanakan berdasarkan azas-azas sebagai berikut : a. azas fungsional; b. azas kepastian hukum; c. azas transparansi; d. azas efisiensi;dan e. azas akuntabilitas.
(2)
Ruang lingkup Pengelola sarana dan prasarana kawasan Puspem meliputi : a. pemeliharaan; b. perawatan; c. kebersihan; d. keamanan; dan e. pengawasan.
BAB IV KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KAWASAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan sebagai bagian dari Pengelola keuangan daerah dilaksanakan secara terpisah dari Pengelola Barang Milik Daerah.
5
Bagian Kedua Kewenangan Pasal 5 (1)
Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Sarana dan Prasarana kawasan berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Pengelola Sarana dan Prasarana Kawasan.
(2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Sarana dan Prasarana Kawasan mempunyai wewenang: a. menetapkan kebijakan pengelola sarana dan prasarana pemeliharaan, perawatan, kebersihan, dan keamanan gedung kantor di kawasan Puspem; dan b. menyetujui usul pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan keamanan sarana dan prasarana kawasan puspem . (3)
Bupati dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Pengelola Sarana dan Prasarana Kawasan dibantu oleh : a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola; b. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung selaku Kuasa Pengelola; c. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Badung selaku Pembantu Pengelola pemeliharaan dan perawatan di bidang mekanikal, elektrikal, sipil dan plumbing;dan d. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Badung selaku Pembantu Pengelola di bidang kebersihan dan keamanan. Pasal 6
(1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan pejabat yang mengelola sarana dan prasarana kawasan puspem; dan b. memberikan kuasa kepada Asisten Administrasi Umum untuk mengelola sarana dan prasarana kawasan di puspem. (2) Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung selaku kuasa Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berwenang dan bertanggung jawab : a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan keamanan sarana dan prasarana kawasan puspem;dan b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan sarana dan prasarana kawasan puspem. (3) Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Badung selaku Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c bertanggung jawab : a. mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan pengawasan pemeliharaan gedung /kantor mekanikal, elektrikal dan sipil di kawasan puspem; dan b. mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan pengawasan pemeliharaan gedung /kantor mekanikal, elektrikal dan sipil di kawasan puspem.
6
(4) Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Badung selaku Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d bertanggung jawab : a. mengkoordinir penyelenggaraan pengelola kebersihan sarana dan prasarana di kawasan puspem kabupaten badung;dan b. mengkoordinir penyelenggaraan pengelola keamanan sarana dan prasarana di kawasan puspem kabupaten badung.
BAB V PEMELIHARAAN, PERAWATAN, KEBERSIHAN DAN PENGAMANAN Bagian Kesatu Pemeliharaan Pasal 7 (1) Kuasa Pengelola dan/atau Pembantu Pengelola bertanggung jawab atas pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Puspem. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Puspem.
Pasal 8 (1)
(2)
Kuasa Pengelola dan/atau Pembantu Pengelola wajib melakukan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Puspem yang berada dalam penguasaannya. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Puspem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung kantor meliputi perawatan bangunan bidang mekanikal, elektrikal, sipil dan plumbing; b. membuat prosedur dan metode pemeliharaan gedung kantor meliputi perawatan bangunan bidang mekanikal, elektrikal, sipil dan plumbing; c. membuat program kerja semester dan tahunan pemeliharaan gedung kantor meliputi perawatan bangunan bidang mekanikal, elektrikal, sipil dan plumbing; d. menyusun kebutuhan perlengkapan dan peralatan untuk pekerjaan pemeliharaan gedung kantor meliputi perawatan bangunan bidang mekanikal, elektrikal, sipil dan plumbing;. e. membuat standar dan kinerja pemeliharaan gedung kantor meliputi perawatan bangunan bidang mekanikal, elektrikal, sipil dan plumbing;dan f. mengadakan pengecekan, pengawasan, evaluasi dan mengkoordinasikan langsung dengan pihak – pihak terkait untuk segera mendapatkan penanganan sehingga pemeliharaan gedung kantor bidang mekanikal, elektrikal, sipil dan plumbing dapat terlaksana dengan cepat dan baik
7 Bagian Kedua Perawatan Pasal 9 (1) Kuasa Pengelola dan/atau Pembantu Pengelola Kawasan Puspem bertanggung jawab atas perawatan sarana dan prasarana kawasan Puspem. (2) Perawatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan perawatan sarana dan prasarana kawasan Puspem. Pasal 10 (1)
(2)
Kuasa Pengelola dan/atau Pembantu Pengelola kawasan Puspem wajib melakukan perawatan Sarana dan Prasarana Kawasan Puspem yang berada dalam penguasaannya. Perawatan sarana dan prasarana Kawasan Puspem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan kegiatan perawatan gedung kantor meliputi perawatan bangunan bidang mekanikal, elektrikal, sipil dan plumbing; b. membuat prosedur dan metode perawatan gedung kantor meliputi perawatan bangunan bidang mekanikal, elektrikal, sipil dan plumbing; c. membuat program kerja semester dan tahunan perawatan gedung kantor bangunan bidang mekanikal, elektrikal, sipil dan plumbing; d. menyusun kebutuhan perlengkapan dan peralatan untuk pekerjaan perawatan gedung kantor meliputi perawatan bangunan bidang mekanikal, elektrikal, sipil dan plumbing; e. membuat standar dan kinerja perawatan bangunan gedung kantor bidang mekanikal, elektrikal, sipil dan plumbing;dan f. mengadakan pengecekan, pengawasan, evaluasi dan mengkoordinasikan langsung dengan pihak – pihak terkait untuk segera mendapatkan penanganan sehingga perawatan gedung kantor bidang mekanikal, elektrikal, sipil dan plumbing dapat terlaksana dengan cepat dan baik. Bagian Ketiga Kebersihan Pasal 11
(1) (2)
Kuasa Pengelola dan/atau Pembantu Pengelola bertanggung jawab atas kebersihan sarana dan prasarana kawasan Puspem. Kebersihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan kebersihan Sarana dan Prasarana Kawasan Puspem. Pasal 12
(1)
(2)
Kuasa Pengelola dan/atau Pembantu Pengelola wajib melakukan kebersihan Sarana dan Prasarana Kawasan Puspem yang berada dalam penguasaannya. Kebersihan Sarana dan Prasarana Kawasan Puspem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penataan pertamanan baik di dalam maupun di luar gedung kantor di kawasan Puspem;dan b. menjaga dan memelihara kebersihan baik di dalam dan diluar gedung kantor di kawasan Puspem.
8
Bagian Keempat Pengamanan Pasal 13 (1) Kuasa Pengelola dan/atau Pembantu Pengelola bertanggung keamanan Sarana dan Prasarana Kawasan Puspem.
jawab atas
(2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan keamanan sarana dan prasarana kawasan puspem. Pasal 14 (1)
Kuasa Pengelolaan dan/atau Pembantu Pengelola wajib melakukan pengamanan sarana dan prasarana kawasan Puspem yang berada dalam penguasaannya.
(2)
Pengamanan sarana dan prasarana kawasan Puspem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengamanan fisik untuk menyediakan tenaga satpam atau security yang ditempatkan pada masing-masing gedung di kawasan puspem untuk menjaga keamanan di dalam maupun diluar gedung kantor di kawasan Puspem; b. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pelaporan dan serah terima tugas keamanan; dan c. pengamanan hukum meliputi kegiatan melaporkan apabila terjadi gangguan keamanan di kawasan Puspem kepada aparat yang berwenang. BAB VI PENGAWASAN Pasal 15
(1)
Bupati melakukan pengawasan Pengelola Sarana dan Prasarana Kawasan Puspem.
(2)
Pengelola melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan keamanan Sarana dan Prasarana Kawasan Puspem yang berada di bawah penguasaannya.
(3)
Pengelola dan kuasa Pengelola dapat menunjuk Pembantu Pengelola untuk melakukan pengawasan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 16
(1)
Pengelola berwenang untuk melakukan pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan keamanan sarana dan prasarana kawasan Puspem sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
(2)
Pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola dapat meminta pembantu Pengelola untuk melakukan pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan keamanan dan pengamanan sarana dan prasarana kawasan Puspem.
(3)
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan .
9
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 17 Biaya Pelaksanaan Pengelolaanan Sarana dan Prasarana Kawasan Puspem, dibebankan pada APBD Kabupaten Badung. BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 31 Juli 2012 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 31 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG. R. SWANDIKA, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 54
