Acc. No. : Claq.s :
Buletin Fak. Ekonomi, UAI
Checked :
Yo.2 No.2oJunVJuli2008
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Alat KebangkitanBangsa?
Bagi
SayutiHasibuan,Prof.,Ph.D l. Pengantar Kenapa harus ada perencanaannasional disaat era kebebasaninformasi global dan demokrasisaatini ? Justrudi erakebebasan sepertisekarangini dibutuhkanperencanaan nasionalsebagaisebuahupaya sadarmembangunanlembagadan budayanegaradan masyarakatbangsadalam sebuahRepublik yang masih relatif muda sepertiIndonesia. Itulah sebabnyakita sepakati adanyasebuahundang-undangyang mengatur sistem perencanaanpembangunanbangsa seperti Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Republik Indonesia,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, Kementerian PerencanaanPembangunanNasional/Badan Perencanaan Pembanguanan Nasional, Jakarta,5 Oktober 2004 ). Apalagi sekarang GBHN sudahtidak ada dan Presidenjuga dipilih langsung;sehinggadibutuhkan suatu pengaturanagarprosespembangunan bangsabisa diarahkanbagi pencapaian visi bangsa yang sebagaimana tercantumdalam PembukaanUndang-UndangDasar 1945. Tentu diharapkan undang-undangsistemperencanaan menjadi alat kebangkitanbangsa. Harapaninilah yang temyatatidak terpenuhioleh undang-undangsistemperencanaan yangada. Kenapademikian?kri disebabkanundang-undang itu dijangkiti virus mematikandari faham individualismedan materialisme,mematikanterhadapterwujudnyanilai-nilai pokok Undang-UndangDasar 1945. Faham-fahamini menyusupdengansangathalus kedalamberbagaipasalundang-undang itu sehinggamenjadikannyabukan sebagaialat kebangkitan tetapi sebagaialat mengerogotijatidiri bangsadenganmelanggengkan terlaksananyafaham-fahan yang berlawanandenganPancasila.Selanjufiryaapa yang seharusnyaada tetapi tidak ada dalam undang-undangsistem perencanaanini yaitu penerjemahankonsep-konsep pokok "theory of the business"menurutUndang-Undang Dasar 1945.Tidak adanyapenerjemahan ini melengkapiperanUndang-Undang No. 25 penghambat Tahun2004 sehagai secarasistemikterwujudnyavisi bangsa. Penyusupanfaham materialimedan individualismetercermin dalam pangkal tolak, tujuan,maupunruanglingkupundang-undang sistemperencanaan tersebut.
2. Pangkaltolak dan tujuan sistemperencanaanpembangunannasional. Pangkaltolak operasional yangseharusnya digunakandalamperumusantujuansistem perencanaan pembangunan nasionalsebagaimanayangterdapat dalamUndang-Undang No. 25 Tahun2004 adalahUndang-Undang Dasar1945.Nyatanyatidak. Yang digunakan adalah faham sosial-ekonomi neoklasik yang berbasiskan individualisme dan materialisme.Dalam sistemmanajemenyang berbasiskanpada faham-fahamini, maka masalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi merupakan masalah sistemik. Individualismediartikansebagaifahamyang mengutamakan kegiatansendiridan tujuan sendiri. Dalam kenyataansistem manajemenyang mengutamakankesendiriandan keterpisahan kegiatanselalumenghadapi hambatandalammewujudkantujuan . Apalagi yang kalau mau dicapai itu adalahtujuan umum bersamayang bersifat materi dalam bentuk pertumbuhanekonomi tinggi maka akan selalu muncul masalahkordinasi, sinkronisasidan integrasi dengantujuan-tujuanlain yang bersifat non-materiseperti peningkatanlapangankerja, peningkatankecerdasanrakyat, pewujudankeadilan dan kelangsungan lingkunganhidup. Masalah-masalah kordinasi,sinkronisasidan integrasi sudahmerupakanpengalamanbersamadalam pelaksanaan pembagunanbangsaselama ini. Oleh karena itu sudah tepatlahperumusantujuan dalam Undang-UndangSistem Perencanaan Pembangunan Nasionalkalau pangkaltolak definisi masalahadalahsistem manajemenyangberbasiskanparadigmasosial-ekonomineoklasik. Tetapi bilamanaditinjau dari segi pendekatanpokok manajemenyang sesuaidengan Undang-UndangDasar 1945, maka perumusantujuan dalam Undang-UndangSistem PerencanaanPembanguanNasional tidak tepat. Dalam PembukaanUndang-Undang Dasar 1945 antara lain disampaikanbahwa "......maka disusunlah Kemerdekaan KebangsaanIndonesiaitu dalam suatuUndang-UndangDasarNegaraIndonesia,yang terbentukdalam suatu susunanNegaraRepublik Indonesiayang berkedatlatanrakyat denganberdasarkepadaKetuhananYang MahaEsa,Kemanusiaan yangadil danberadab, PersatuanIndonesiadan Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta denganmewujudkansuatu Keadailan sosial bagi seluruhrakyatIndonesia."Jadidari segimanajemenkelembagaannegaru danmasyarakat adalima nilai dasaryangperlu dipegangyaitu KetuhananYang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab,PersatuanIndonesia,Musyawarah,dan Keadilan Sosial.krilah Pancasila.Adalah tugas dari pemerintahannegarauntuk mewujudkansecarasistemik masing-masing nilai dasarini maupunsecarakeseluruhandalam masyarakatIndonesia. Bagaimanasistempelaksanaannyaitulah yang perlu diatur dalam sistemperencanaan pembangunan nasional. Mungkin pembaca yang budiman bertanya bagaimana caranya agar kordinasi, sinkronisasi dan integrasi bisa diwujudkan? Undang-UndangDasar 1945 sudah jangan menjawabnyasecamprinsip. Laksanakanlahmusyawarahdalam pelaksanaan, sendiri-sendiri. Bagaimanamelaksanakan musyawarahsecaraoperasionaldalamberbagai lembagayang berbeda-beda tingkatan,fungsi,sektor,daerah,dan statusjuga merupakan persoalanyang perlu diatur secarasistemik dalam sebuahundang-undang.Apalagi kebutuhanmenjadikanmusyawarahsebagaifokusjuga merupakantuntutanteknisdalam mewujudkankordinasi,sinkronisasidan integrasidalammanajemendi era revolusiilmu
danteknologiinformasisebagaimana adanyasaatini. Jadi secarateknismanajemen, dari kelima nilai dasaryang dikemukakandiatas,maka yang perlu dijadikan pangkaltolak adalahnilai dasarmusyawarah.Musywarahadalahlawan dari faham individualisme, faham yang ingin dihapus dari budaya manajemenIndonesia. Bila dalam faham individualismeada anggaparr bahwa pengutamaankegiatandan tujuan masing-masing komponendalam suatu lembagaakanmembuahkanhasil yang optimal bagi lembaga secarakeseluruhan,maka dalam faham musyawarahada anggapanbahwa musyawarah diantaraberbagaikomponenitulah yang akan menghasilkanoutput yang optimal bagi lembagasecarakeseluruhan. Bagi lembaga negarasecarakeseluruhan,pelaksanaanprinsip musyawarahini telah mengambilbentukdemokrasiliberal,demokrasiterpimpin,demokrasiPancasiladansejak tahun 1999, Indonesiatelah memilih untuk kembali ke demokrasi.Indonesiatelah pemilihan umum beberapakali sebagaisalah satu wujud penting dari melaksanakan musyawarah dalampengambilan keputusannasionaldi bidangpolitik. Tetapiyang amatfundamentalsecarateknisoperasionalmanajemenialah bahwaprinsip musyawarahperlu juga dilaksanakandalam manajemenpada berbagai komponen lembaganegara.Prinsip musyawarahperlu dilaksanakandi pemerintahan( kabinet, departemen-departemen, lembaga-lembaganon-departemen,pemerintahandaerah ), judikatif. Juga prinsip musyawarah lembaga-lembaga legislatif, sertalembaga-lembaga perlu dilaksanakandalam manajemenlembaga-lembaga swasta,bisnis ataupunnonbisnis,segalasesuatunya dimaksudkanagarvisi danmisi bisa diwujudkan. Mungkin timbul pertanyaankenapaprinsip musyawarahperlu dilaksanakanjuga pada lembaga-lembaga swastadanperlu diberi "guidance"?Ini kalaukita mengikutiparadigma operasionalUUD NKRI 1945yaitu bersifatholistik ataumenyeluruh;yangberlawanan dengan pendekatan parsial atau sebagian sebagaimana adanya dengan faham individualisme.Selanjutrya,sebagaimana sudahdisampaikanbahwaprinsip musyawarah merupakansuatukeharusanyang mutlak perlu dalam zarnanrevolusi ilmu pengetahuan dan informasisaatini bagi manajemenyang optimal sebuahlembaga manusia,apapun lembagaitu. Teknologiinformasiyangamatmemudahkan persebaran ilmu daninformasi perlunyademokrasidan musyawarahdalammanajemenlembaga.Tetapi mengharuskan kenapaharus demokrasi?Ini oleh karena semuamanusiasama, semuaadalahwakil Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi. Ini juga adalahkarena ilmu yang relevan bagi pencapaiantujuan sebuahlembagatidak bisa dan tidak mungkin dikuasaioleh seorang sajatetapitersebardiantarasemuaanggotasebuahlembaga.Demokrasidanmusyawarah diperlukanagarmasing-masing anggotasecarasadardanvolenterdapatmenyumbangkan informasiyangdimilikinya bagi kemajuanlembaga.Lebih lanjut perkembangan ilmu dan teknologi informasi telah mengubah sama sekali prinsip-prinsip manajemenyang terakumulasioleh umat manusiasejakrevolusiindustri dan revolusi demokrasi20.0-300 tahun yang lalu. Kalau dulu yang dibutuhkan dari setiap anggota lembaga adalah kepatuhan,sekarangyang dibutuhkanadalahkomitmenyang sadardan cerdas;kalau dulu seorangpemimpin melaksnakanpimpinan dengankomando, sekarangkepemimpinan perlu denganinspirasi; kalaudulu strukturorganisasibersifatpiramida,sekarangstruktur itu perlubersifatdatarbahkanpiramidaterbalik,kalaudulu perencanaan danpelaksanaan
terpisah, sekarangmereka menyatu;kalau dulu pengawasanutamanyadilaksanakan melalui kekuasaan,sekarangmelalui arus balik atau "feedback", dan seterusnya. Bagaimanabentuk pengaturannyaagar demokrasiterwujud, feodalismeterkikis, dan meritorasiditegakkan,hal-hal itulah yang perlu dimuat dalam sebuahundang-undang mengenaisistemperencanaan. Dan bagi IndonesiayangpercayakepadaTuhanYang Maha EsadanMahaKuasa,maka pemimpin-pemimpindalam sebuahlembagasesungguhnya tidak memiliki kekuasaan apapun.Kekuasaan baik kekuasaan besarmaupunkekuasaan operasionalkecil, kekuasaan di bidangapapun,hanyaadapadaZatYang Maha Kuasa,TuhanYang Maha Esa.Yang ada pada pemimpin-pemimpinadalahtanggungjawab, baik tanggungjawab kepada manusiatetapiterutamakepadaTuhanYang MahaEsa,pemilik semuakekasaan.Ini juga perlu menjadibahanpengaturandalam sebuahsistemperencanaan. Sudahbarangtentu pengaturan dalam musyawarah perlu diperhatikan hukum ketidakmungkinan dari ProfessorArrow ( seorangpemenang Nobel ilmu ekonomi). Bagaimanapun, pangkaltolak Undang-Undang denganmenggunakan DasarNKRI 1945, yang perlu diatur dalam sebuahundang-undangsistem perencanaanpembangunan nasional adalah bagaimanamelaksanakanprinsip musyawarah.Walaupun perkataan musyawarahdisebut beberapakali, tetapi pengaturandemikian sama sekali tidak dikemukakandalamUndang-Undang SistemPerencanaan NasionalNo. 25 Tahun2004. Perlulahdiperhatikanbahwa apayangmenjaditujuan teknis sebuahsistemperencanaan yaitu kordinasi,sinkronisasidan integrasimenganggapadanyatujuan operasionalyang mau dicapai.Dengansistemperencanaan pembangunanyang berpangkaltolak faham sosial-ekonomineoklasik, maka tujuan operasional ini adalah memaksimumkan kenikmatan materi dengan biaya yang serendah-rendahnya. Ukuran yang digunakan adalahpertumbuhanekonomiyang sebesarmungkin. Dalam suatusistemperencanaan pembangunan nasionalyangberpangkaltolak dari Undang-Undang Dasar1945,apayang menjaditujuanakhir sebuahsistempernecanaan nasional?Jawabnyaadalahkemampuan manusiaIndonesiauntuk dapat mewujudkancita-citabangsabaik secarakeseluruhan maupun berbagai komponennya.Tetapi apa yang menjadi ukuran operasional kemampuanbangsa yang akandigunakanuntuk menetapkan kordinasi,sinkronisasidan integrasi yang bagaimana yang harus ditempuh? Ukuran teknis itu adalah produktivitastotal masyarakatIndonesiadalammengupayakan memaksimumkan apapun yang menjadi cita-cita bangsa.Ini berarti setiaplembagadalam masyarakatIndonesia perlu memiliki cita-citadanberupayasecaramusyawarahagarcita-citadapatdiwujudkan denganproduktivitasmasyarak at yangmaksimal. Dapatlah disampaikandengan singkat bahwa pangkal tolak yang digunakandalam mendefinisikantujuansistemperencanaan nasionaldalamUndang-Undang No 25 Tafu,n 2004 adalahparadigmasosial-ekonomineoklasikdan sekaligusmengabaikankehendak UUD 1945,khususnyabagaimana melaksanakan musyawarah. 3. Ruanglingkup perencanaanpembangunannasional
Dalam mendefinisikanruang lingkuppun, pangkal tolak yang digunakanadalah faham sosial-ekonomineoklasik dalam bentuk materialisme. Ini oleh karena apa yang sesungguhnya dimaksudkanoleh undang-undang tersebutdenganruanglingkup adalah" mencakup penyelenggaraanperencanaan makro semua fungsi pemerintahan" yang dikemukakanpada Pasal3 ayat (l) dari Bab III adalahtercapainya sebagaimana pertumbuhanekonomiyang tinggi. Ini ditegaskandalamRencanaPembangunan Jangka MenengahNasional 2004-2009,yaitu "Sasaranpertumbuhanekonomi yang ingin diupayakanadalah5,5Yopadatahaun2004 dan7,6 yo padatahun 2009 ataurata-rata6,6 %oper tahun" ( RepublikIndonesia,RencanaPembangunan JangkaMenengahNasional 2004-2009,Jakarta2004, hal. BagianV.34-6). Selanjutnya,apayangdikemukakanPasal 3 ayat (2) dari Undang-UndangSistemPerencanaan Pembangunan Nasionalbahwa " pembangun Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atasperencanaan an yangdisusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembagadan perencanaanpembangunanoleh PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannya",tiada lain adalah penjabaran pencapaianpertumbuhanekonomi tinggi diberbagaisektor dan daerah.Jadi dapatlah disimpulkanbahwacakupanruanglingkup sistem pernecanaan pembangunan tiada lain adalah penjelmaanfaham materialismedalam bentuk pertumbuhanekonomi tinggi. pengalamanmemperlihatkan, Perumbuhansebagaiidiologi operasionalpembangunan, amat merugikan bagi pengembangan karakter bangsa.Hal ini telah dibahassecara panjang lebar dalam tulisan penulis yang befudul TeoremaKetidalvnungkinandan PelalaanaanRencanaPembanguanan Jangka MenengahNasional( (RPJMN) 20042009, dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Budaya Al Azhar Indonesia, Volume [V, No.3 September2005,UniversitasAl AzharIndonesia,Jakarta.Kesimpulan dari tulisan tersebutadalahbahwa penggunaanparadigmaoperasionalsosial-ekonomi neoklasik dalam pembangunanIndonesia ternyata telah dan tidak akan mampu mewujudkanIndonesiayangdicita-citakansesuaidenganUndang-Undang Dasar1945. Kalaupertumbuhanekonomitidak bisadantidak bolehdijadikansebagaitumpuansistem perencanaan pembangunanIndonesiaapa yang perlu dijadikan tumpuan?Yang perlu dijadikan tumpuanialah roh ataujiwa dari lima prinsip pokok atau Pancasila.Dalam kaitan ini penulis ini dalam salahsatu buku penulis ( Meraih KeunggulanIndonesiBangsa,Fak. Ekonomi,UniversitasAlAzhar Indonesia, StrategiAlternatif Pembangunan Jakarta2004) telah mengusulkan kepadabangsaIndonesiaagardiadopsimoralitasdan daya saing sebagaijiwa dari Pancasila.Moralitas dan daya saing kiranya mampu menampungsecaraoperasionalkelima prinsip dasar denganide adil- makmur sudah termasukdi dalamnya.Denganpeganganprinsip operasional dasarmemaksimumkan moralitasdan dayasaingbangsa,maka cakupanatauruang lingkup sistemperencanaan pembangunannasional akan meliputi pokok-pokok penerjemahanoperasionaldari masing-masing sila dari Pancasilabaik padaberbagaisektormaupundi berbagaidaerah. Bagaimanakelima hal ini diditerjemahkansecaramendasardan sistemik,itulah yang yang mengatursistem perlu dimasukkankedalamruang lingkup suatuundang-undang perencanaan pembangunan tidak terlalu sulit nasional.Penerjemahan ini sesungguhnya Dasar1945. lanjutandalamUndang-Undang karenatelahterbantuolehpasal-pasal Satu hal lagi yang amat penting ialah mengenaikonsep dasar perencanaanyang menyangkutPersatuanIndonesiayang tersembunyiatau implisit dalamundang-undang
sistemperencanaan tersebut.Dari pasal3 ayat(2) yangmenyangkutruanglingkup,pasal 9 ayat (2) yang menyangkutpenysusunanrencanapembangunanjangka menengah nasional/daerah, dan pasal 10 ayat(2) yangmenyangkutpenyususunan dan penetapan rencana,diperolehpenegasan bahwakonsepdasardalamUndang-Undang No.25 Tahun 2004 adalahteritorial; yaitu teritori Indonesiasecarakeseluruhanyang menjadi ajang perencanaan nasional dan daerah-daerah yang tercakupdalam perencanaan di daerahdaerah.Teritori memangpentingdalam memberi afii padapersatuan.Tetapi persatuan bangsadiabad informasi ini juga menyangkutberbagaidimensi ide ke Indonesiaan termasukyangberkaitandengankebebasan. Kebebasanharusadatetapi perlu diarahkan agarbermakna.Kebebasanakademik,umpamanya,memangharus ada danperlu dijaga; tetapi kebebasanini semestinyalah diarahkanmembanturealisasitujuan-tujuanpokok berbangsadan bernegara.Kebebasanpolitik harustetap adatetapi perlu diarahkanagar jumlah golput tidak bertambah.Kebebasasnsektor-sektordan daerah merancang juga perlu diarahkan.Segalasesuatupengarahan program-program pembangunannya ini ditujukan agar tercipta keseimbangan-keseirnbangan yang dibutuhkanuntuk mendukung PersatuanIndonesia.Hal-hal ini tidak disinggungsamasekalidalamsistemperencanaan pembangunan nasional Dengan singkat dapatlahdikemukakanbahwa pangkal tolak yang digunakandalam mendefinisikanruang lingkup sistem perencanaannasional adalahparadigmasosialekonomineiklasik.Fahamini, sebagaiidiologi operasionaltidak sejalandenganfaham KetuhananYang Maha Esadan kemanusiaan yangadil dan beradab.Lagi pula UndangUndangNo.25Tahun2004ibr mengabaikan masalahkeseimbangan dalamimplemtasiide kebebasanbagi terwujudnyaPersatuan Indonesia. 4. Rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah,dan rencanapembagunantahunan. Atas dasarUndang-UndangSistemPerencanaan Pembangunan Nasionalpasal 13 ayat (1), maka dikeluarkanlahUndang-UndangNo.17 Tahun 2007 Tentang Rencana PembangunanJangka PanjangNasional Tahun 2005-2025.Tidaklah mengherankan jangkapanjangini mengandungciri-ciri pendekatanyangterdapat bilamanaperencanaan dalamrumusansistemperencanaan pembangunan nasional.Umpamanya,pangJ
banyakorangmengalamikegagalan.( Hasibuan,TeoremaKetidalcrnungkinan...., Jumal Kebudayaan danTeknologi,Universitas.Al AzharIndonesia,2005,haI.3 ). 5. Kesimpulan DapatlahdisimpulkanbahwaUndang-Undang No. 25 Tahtn 2004 telahdisusundengan paradigmasosial-ekonomi neoklasikberbasiskan fahammaterialismedan individualisme baik dalam penetapantujuan maupun dalam ruang lingkup. Penggunaanparadigma neoklasikini dalampraktekperencanaan dan pelaksarnanpembanguannasionalselama ini tidak konsisten bahkan berlawanan dengan kehendak UUD 1945 dan telah menyebabkanIndonesiamengalamikegagalandalam merealisasikanpotensinyayang besaruntuk mencapaivisinya.Oleh karenaitu Undang-Undang No.25 Tahun2004perlu dicabut atau direvisi besar-besaranagar sejalan dengan paradigma perencanaan berbasiskanKetuhananYang Maha Esa dan Kemanusiaanyang adil dan beradab. Demikian pula Undang-UndangNo.l7 Tahun 2007 mengenairencanajangkapanjang pembangunanIndonesia perlu di revisi besar atav dicabut. Segala sesuatuini dimaksudk an agarIndonesiabisamewujudkancita-citakebangs aannya.
