Kebangkitan Nasional dan Upaya Bangsa

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Kebangkitan Nasional dan Upaya Bangsa

Menghadapi Tantangan Dunia yang Menjejaring di Era Percaturan Global

M. Hatta Rajasa

Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Pendahuluan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2008 ini memiliki arti yang istimewa karena jika dirunut dari tanggal 20 Mei 1908, maka peringatan tahun ini bertepatan dengan seabad atau seratus tahun bangsa Indonesia melakukan pergantian paradigma perjuangan, dari yang semula berbasiskan lokal dan kedaerahan ke paradigma perjuangan yang berbasiskan kebangsaan. Tentu saja, dalam kurun waktu seratus tahun itu, telah cukup banyak dinamika kehidupan kebangsaan di tanah air yang berkembang sesuai dengan tuntutan pada zamannya masing-masing. Meskipun demikian, maka bangsa Indonesia telah berketetapan bahwa kehidupan kebangsaan itu harus ditujukan untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan yang telah tercantum di dalam Pembukaan UUD-45.

Saat ini di abad ke-21 yang lazim dikenal dengan abad pengetahuan (knowledge age) maka penyelenggaraan kehidupan berbangsa itu tentu dihadapkan pada tantangan yang berbeda bila dibandingkan dengan beberapa puluh tahun sebelumnya. Abad yang juga sering dikatakan sebagai era globalisasi ini telah menghadirkan sejumlah tantangan pembangunan yang tidak ringan, akan tetapi semakin berat dan tentu saja akan memberikan pengaruh pada setiap aspek dalam kehidupan berbangsa.

Pada tulisan ini, akan diulas salah satu tantangan terbesar dalam di era globalisasi yaitu paradigma dunia yang menjejaring (networked world) atau kondisi dunia yang saling berketergantungan dalam suatu jaringan berskala global, yang saling kait mengait dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Dalam kondisi itu, maka penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang sedang giat-giatnya kita laksanakan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika dari dunia yang menjejaring itu, namun di sisi lain, apabila kita sanggup mengembangkan suatu tatanan penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang tepat, maka kita akan sanggup memberikan kontribusi positif dari pengembangan dunia yang menjejaring itu, bahkan kita pun akan sanggup memberikan sumbangan pada perkembangan peradaban, karena ke depannya nanti peradaban umat manusia, dipastikan akan terbentuk dari akumulasi peran masing-masing bangsa yang merupakan komponen pembentuk dunia yang menjejaring itu.

Peringatan seabad kebangkitan nasional pada tahun ini, tentu harus kita maknai sebagai suatu tugas historis dari para peletak landasan kebangsaan, agar bangsa ini dapat menjadikan penyelenggaraan kehidupan berbangsanya sebagai sumbangsih positif dalam tatanan pembangunan peradaban universal. Di tengah-tengah kondisi dunia yang berada dalam tatanan yang saling berketergantungan itu, hal itu tentu sangat memungkinkan sehingga menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk menjamin bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang kita lakukan itu, merupakan upaya bangsa Indonesia untuk memberikan building blocks atau batu pembangun pada pembangunan peradaban umat manusia.

Dunia yang Menjejaring (networked world) dan Globalisasi Terbentuknya dunia yang menjejaring atau networked world itu adalah berkat hadirnya dua kekuatan yang telah menjadikan hubungan lintas bangsa menjadi semakin intensif di era globalisasi sekarang ini. Kedua kekuatan itu, yang pertama adalah kecenderungan umum dari keterbukaan ekonomi dan keterbukaan politik. Keterbukaan ekonomi ditandai dengan keberadaan pasar yang lebih terbuka, yang telah meningkatkan dan mempertajam tingkat kompetisi antar pelaku pasar di dalamnya. Di sisi lain, keberadaan pasar yang lebih terbuka itu telah mendorong dibukanya pembatas aktifitas ekonomi antar bangsa (economy barriers).

http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id

DiHasilkan: 12 January, 2017, 18:39


Keterbukaan ekonomi selanjutnya ikut mendorong adanya keterbukaan politik. Karena keberadaan pasar yang lebih terbuka, lebih intensif dan arus ekonomi yang lebih luas akan mendorong tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani yang memiliki tuntutan kondisi politik yang cenderung lebih egaliter dan demokratis. Kombinasi antara keterbukaan ekonomi dan politik itu telah mendorong antara lain, lahirnya sejumlah perusahaan atau entitas bisnis multinasional yang memiliki pemangku kepentingan di beberapa negara.

Keterbukaan ekonomi dan politik itu selanjutnya berkembang dengan sangat cepat, karena adanya kekuatan kedua yaitu, revolusi teknologi (technological revolution), terutama di bidang telekomunikasi dan informasi. Kemajuan pesat dan revolusioner dari kedua bidang teknologi itu telah menjadikan proses kreasi, prosesi, dan diseminasi informasi menjadi sangat luar biasa cepat sehingga sanggup menghasilkan berbagai inovasi dan penemuan baru dalam waktu yang sangat singkat. Dengan adanya inovasi dan penemuan baru yang dapat dihasilkan dalam waktu yang sangat singkat, tentu akan mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental dalam bidang sosial, budaya, dan perkembangan ekonomi antar bangsa. Namun di sisi lain, kemajuan yang pesat di kedua bidang teknologi itu telah menjadikan tatanan penyelenggaraan kehidupan di era global ini menjadi semakin menjejaring dan semakin kompleks.

Dalam kaitan dengan tatanan kehidupan dunia yang semakin menjejaring itu (networked world), maka parameter dari kesanggupan suatu bangsa untuk memainkan peran di dalamnya biasanya lazim disebut dengan kesenjangan keikutsertaan atau disparitas-partisipasi (participatory gap). Negara yang memiliki kemampuan teknologi yang tangguh, kedewasaan dalam berpolitik, dan tatanan ekonomi yang selaras dengan tuntutan keterbukaan ekonomi global, tentunya tidak memiliki masalah dengan participatory gap dan akan dapat memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya di dalam tatanan ekonomi dan politik internasional yang semakin terbuka. Sebaliknya, negara yang belum sanggup melakukan hal itu, akan tertinggal dan memiliki participatory gap yang besar. Dalam kaitan itu, maka pemaknaan kebangkitan nasional harus diwujudkan dalam tekad kita bersama untuk bekerja keras menjadikan bangsa Indonesia memiliki participatory gap yang serendah-rendahnya.

Upaya untuk memperkecil participatory gap, dalam konteks keterbukaan ekonomi adalah dengan memperluas akses keterbukaan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Upaya ini dapat diwujudkan, antara lain dengan mendorong kalangan dunia usaha dalam negeri untuk ikut terlibat aktif dalam perdagangan internasional dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki dan memelihara iklim investasi, khususnya investasi dari kalangan mancanegara. Tentu saja, dalam kondisi yang ideal, semua upaya itu akan memungkinkan kalangan dunia usaha domestik untuk dapat menikmati lingkungan dunia usaha yang lebih terbuka, meski pun hal itu juga berarti bahwa dunia usaha akan harus berhadapan dengan persaingan yang lebih kompetitif. Walau pun demikian, ketersediaan iklim ekonomi yang lebih terbuka dengan peluang arus investasi mancanegara yang lebih baik, akan memungkinkan adanya ruang ekonomi transnasional yang lebih luas dan hal itu berarti akan mempermudah interaksi (maupun aliansi) antar dunia usaha terutama yang ditujukan untuk saling berbagi informasi dalam meningkatkan kapasitasnya masing-masing. Semua kondisi itu pada akhirnya akan memperkecil participatory gap nasional di bidang ekonomi.

Dalam menyikapi kondisi tersebut, maka pemerintah melalui Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2007 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi telah menetapkan bahwasanya pemerintah memberikan perhatian besar dalam upaya untuk memperkecil participatory gap kita di bidang ekonomi. Melalui Instruksi Presiden 6 tahun 2007, upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di tanah air itu dilakukan melalui empat pilar utama, yaitu:

- pilar kelembagaan yang antara lain diwujudkan dalam bentuk perbaikan sistem perpajakan, penerapan Indonesian National Single Window (INSW) untuk pengelolaan bea masuk dan sebagainya; - pilar kedua adalah reformasi keuangan, yang diwujudkan antara lain dalam bentuk pengesahan secara hukum untuk kegiatan pembiayaan berbasis syariah dan pelaksanaan evaluasi peraturan perundangan di sektor keuangan; - pilar ketiga adalah percepatan pembangunan infrastruktur, yang diwujudkan pada perbaikan dan perluasan infrastruktur transportasi, infrastruktur perumahan rakyat mau pun pengairan; - pilar keempat adalah pemberdayaan usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi yang diwujudkan antara lain melalui http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



perluasan skim kredit investasi bagi UMKM di seluruh tanah air.

Di sisi lain, keterbukaan di bidang ekonomi yang mendorong terbentuknya jejaring kerjasama ekonomi dari kalangan dunia usaha, tentu memberikan pengaruh pada tatanan kebijakan publik nasional sehingga pada akhirnya keterbukaan di bidang ekonomi itu, umumnya cenderung akan mendorong keterbukaan di bidang lainnya, pada gilirannya nanti, masyarakat akan tergerak untuk tidak saja pasif dan menjadi obyek dalam derap langkah pembangunan. Masyarakat akan semakin terdorong untuk terlibat aktif dalam pembangunan sebagai aktor yang ikut memainkan peran dan memberikan kontribusi penting dalam pembangunan. Kecenderungan itu didukung dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi pada akhirnya akan menjadikan keterbukaan ekonomi memiliki keterkaitan dengan keterbukaan di bidang lain, misalnya bidang politik, khususnya yang menyangkut tentang hubungan timbal-balik antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Di balik berbagai kemudahan untuk menjalin jejaring di bidang ekonomi dan politik serta bidang lainnya, kemajuan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi juga menghadapkan kita pada sejumlah tantangan dalam tatanan jejaring keterbukaan itu. Kemajuan teknologi terkadang lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kesiapan masyarakat baik secara sosial mau pun budaya untuk menginternalisasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi itu secara positif.

Sebagai contoh, kemajuan teknologi internet, yang memberikan berbagai peluang kemudahan yang luar biasa untuk saling berbagi informasi maupun saling memproduksi informasi, serta penerapannya yang sangat luar biasa pada sektor jasa, keuangan (misalnya, Anjungan Tunai Mandiri (ATM)), perbankan (e-banking, sms banking), pendidikan (e-learning) dan penyelenggaraan pemerintahan (e-governance). Namun di sisi lain, keberadaan internet dan kemajuan teknologi informasi juga diikuti dengan maraknya aksi pembajakan perangkat lunak, merebaknya perusakan sistem (hacking), maraknya virus komputer yang merusak dan sejumlah tindakan lainnya yang berdampak kounter produktif dari efektifnya jejaring kerjasama yang telah dibangun. Oleh karena itu, menyikapi upaya untuk memperkecil participatory gap juga berarti kita harus sanggup mengembangkan pranata hukum, yang menata tentang pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh.

Dalam kaitan itu, pemerintah bersama DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang didalamnya mencakup materi, antara lain tentang pengelolaan informasi dan dokumen elektronik, penataan pengiriman dan penerimaan surat elektronik, pengesahan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, pengaturan tentang hak atas kekayaan intelektual dan privasi di dunia maya.

Melalui Undang-Undang itu, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi. Penerbitan Undang-Undang itu juga merupakan wujud nyata dari dukungan pemerintah untuk mengembangkan teknologi informasi di Indonesia sekaligus mengembangkan infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi di tanah air dapat dilakukan dengan efektif, efisien, aman, serta terhindar dari berbagai kemungkinan penyalahgunaannya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang sering dikenal juga sebagai cyber law-nya Indonesia, merupakan salah satu instrumen bangsa Indonesia untuk mengantisipasi dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sedemikian, sehingga kemajuan teknologi itu akan tetap memberikan kontribusi positif dalam sistem jejaring kerjasama lintas bangsa yang terus kita bangun.

Jejaring yang Kompleks dan Tuntutan Berpola Pikir Sistem Dunia yang telah semakin menjejaring menjadikan pola pikir dan pola sikap linier dalam berbagai perumusan kebijakan menjadi semakin kurang relevan karena dunia yang menjejaring itu lebih kompleks sehingga semua kebijakan itu pada prinsipnya harus diformulasikan dengan pendekatan yang bersifat sistem dan menuntut adanya pola pikir dan pola sikap yang sistemik. Setidaknya ada dua hal pokok yang mendorong semakin perlunya kita mengedepankan pendekatan sistemik dalam setiap pola pikir dan pola tindak, yaitu: http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Pertama, kondisi dunia yang semakin menjejaring akan semakin menunjukkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya untuk setiap tantangan yang terjadi (mau pun peluang yang tersedia). Sebagai misal, tantangan perubahan iklim yang sifatnya sangat kompleks dan terkait dengan industrialisasi, budaya, dan berbagai keterkaitan lainnya, demikian pula dengan kasus merebaknya berbagai penyakit endemik, yang disebabkan oleh ekses industri kimia dan dampak dari perubahan iklim.

Kedua, teknologi sebagai pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya dunia yang menjejaring itu, saat ini semakin banyak yang diproduksi secara sistemik dan semakin kompleks. Namun dalam kondisi demikian, teknologi seperti itu juga menimbulkan tantangan pada penerapannya yang tentunya juga harus bersifat sistemik.

Contoh kasus di sini adalah perkembangan teknologi rekayasa genetika (genetics engineering), yang di satu sisi memberikan potensi untuk peningkatan produktifitas tanaman, namun di sisi lain juga menghadirkan dampak yang cukup kompleks bagi manusia, antara lain sejauh mana tingkat keamanan kita dalam mengkonsumsi tanaman hasil rekayasa genetika serta sejumlah potensi dari kemungkinan terbentuknya berbagai penyimpangan genetika pada spesies tertentu atau bahkan terbentuknya spesies baru. Tantangan ini semakin besar pada kasus hewan ternak yang dihasilkan dari teknologi rekayasa genetika, yang sampai saat ini tingkat penerimaannya di kalangan konsumen masih menjadi bahan perdebatan.

Walau pun bibit tanaman hasil rekayasa genetika saat ini telah cukup banyak beredar secara komersial. Kasus teknologi rekayasa genetika ini telah mendorong 130 negara untuk mengeluarkan Cartagena Protocol pada tahun 2000 lalu yang mengatur tentang tatanan pemanfaatan teknologi rekayasa genetika pada bahan komoditas pangan untuk konsumsi.

Tentu saja masih banyak contoh lainnya yang menggambarkan bahwa kemajuan teknologi memberikan dampak kompleks dalam penerapannya di era dunia yang semakin menjejaring seperti sekarang.

Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di dunia yang menjejaring itu, maka menjadikan pola pikir dan pola tindak yang sistemik menjadi suatu keniscayaan dalam upaya kita memperkecil participatory gap. Dalam beberapa contoh kasus di atas pemerintah bersama DPR telah memberikan tanggapan antara lain keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 yang menetapkan pengesahan internasional untuk sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Pemerintah dan DPR juga telah menetapkan Undang Undang nomor 9 tahun 2008 tentang pembatasan penggunaan bahan kimia dan pelarangan penggunaan senjata kimia. Ke depannya, nanti akan diperlukan lebih banyak lagi pranata kebijakan yang harus kita formulasikan secara sistemik sebagai respon kita dari dinamika dunia jejaring yang semakin kompleks dan menuntut pola pikir dan pola tindak yang sistemik itu.

Apabila kita tidak sanggup memformulasikan pranata kebijakan sebagai tanggapan dari dinamika dunia yang semakin menjejaring itu, maka kita tidak akan sanggup untuk menutup participatory gap yang terjadi dan hal itu akan mengakibatkan adanya penurunan kapasitas bangsa dalam ikut memainkan peran di era globalisasi.

Membangun Bangsa di Era Dunia yang Menjejaring Penyelenggaraan pembangunan yang berhasil di dunia yang menjejaring itu pada dasarnya menyangkut dua prinsip pokok, yang pertama adalah adanya keserasian yang sinergis antara sektor pemerintah, masyarakat madani, dan dunia usaha dan yang kedua adalah adanya pemahaman sistemik dari kerjasama ketiga unsur itu sedemikian sehingga kerjasama yang sinergisnya diarahkan dan ditujukan untuk secara sistemik mengurangi dan jika mungkin menutup participatory gap.


www.setneg.go.id



Dalam kaitan itu, maka dari perspektif pemerintah setidaknya ada enam peran yang harus terus ditumbuhkembangkan, yaitu:

- Pemerintah sebagai fasilitator

Di era dunia yang semakin menjejaring sudah bukan masanya lagi pemerintah memainkan peran sebagai penguasa tunggal dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah harus membuka semua akses dan peluang agar segenap komponen bangsa dapat ikut terlibat dalam memanfaatkan seluruh peluang yang tersedia di era globalisasi.

Dalam kaitan itu, maka pemerintah sekarang ini telah dan sedang terus menyempurnakan berbagai pranata hukum yang memfasilitasi peran serta dari sektor swasta nasional untuk terlibat dalam pembangunan, antara lain, di bidang infrastruktur transportasi keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah disesuaikan dengan upaya peningkatan peran sektor swasta dalam memajukan sektor transportasi di tanah air termasuk juga memfasilitasi kemitraan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dari mancanegara. Ke depan, pemerintah bersama dengan DPR terus berusaha untuk merumuskan berbagai pranata hukum lainnya yang akan memperkecil participatory gap bangsa Indonesia di percaturan global. - Pemerintah sebagai penyedia tempat bernaung yang aman

Keberadaan tempat bernaung yang aman (safe platform) merupakan syarat mutlak untuk memperkecil participatory gap antara Indonesia dengan bangsa lain dalam memanfaatkan peluang di dunia yang semakin menjejaring. Dengan tempat bernaung yang aman, maka dunia usaha akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, investasi akan terus mengalir dan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Selain itu, kondisi keamanan yang terpelihara juga akan mendorong semakin banyaknya lokus pertumbuhan yang akan ditanamkan oleh mancanegara di tanah air.

Pemerintah tentu saja menyikapi hal itu dengan sangat positif. Kondisi keamanan di tanah air di belakangan ini telah semakin terpelihara. Lebih dari itu, pemerintah juga telah meningkatkan upaya mewujudkan good public governance yang terus dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), bab 14 yang berisikan tentang Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, maka telah ditegaskan bahwa penyelenggaraan good public governance akan mengedepankan prinsip sinergi positif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan. Pemerintah akan mengutamakan perannya sebagai fasilitator untuk membangun masyarakat dan dunia usaha yang tidak sebatas pada pembentukan opportunity sequence, atau hanya menunggu peluang dan kesempatan, akan tetapi membangun suatu opportunity creations, yaitu mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk bersikap proaktif dalam menciptakan berbagai peluang dalam pembangunan. - Pemerintah sebagai wirausaha sosial (social entrepreneur)

Yang dimaksud dengan kewirausahaan sosial adalah peran pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sehingga sanggup untuk tampil maju, mandiri, dan memiliki daya saing. Tatanan masyarakat yang seperti itu akan memperkecil participatory gap karena mereka akan sanggup memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia di era globalisasi.

Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat itu, pemerintah menggunakan prinsip community development, yaitu dengan mengutamakan pendaya-gunaan dan pembangkitan berbagai komponen masyarakat untuk ikut berperan serta dan terlibat aktif dalam pembangunan. Bagi kelompok masyarakat yang miskin, pemerintah saat ini telah memiliki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang ditujukan untuk menghapus kemiskinan melalui penciptaan kesempatan berusaha dan sekaligus memperluas lapangan kerja. - Pemerintah sebagai penyusun standar http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Upaya kita untuk memperkecil participatory gap tentu saja memerlukan suatu besaran kuantitatif yang mengukur tentang capaian-capaian yang kita harapkan agar pada masanya nanti participatory gap itu telah dapat kita perkecil dan kita memiliki akses yang besar untuk memberikan kontribusi dalam percaturan global. Tentu saja dalam kaitan itu pemerintah harus menetapkan norma dan standar dari berbagai aspek penyelenggaraan pembangunan secara kuantitatif.

Dalam kaitan itu, semenjak awal dari pembentukan kabinet Indonesia Bersatu, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang didalamnya telah ditetapkan besaran-besaran yang bersifat kuantitatif. Di sisi lain, dalam setiap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahunan (RKP) juga besaran-besaran capaian yang diinginkan selalu dinyatakan secara kuantitatif. - Pemerintah sebagai pembangun kapasitas

Perwujudan nyata dari peran pemerintah sebagai pembangunan kapasitas bangsa adalah melalui komitmen yang tinggi dalam pembangunan pendidikan yang berkualitas. Karena hanya melalui pendidikan yang berkualitas, maka kita akan dapat mencetak sebuah bangsa dengan masyarakat yang memiliki kapasitas pengetahuan tinggi, yang terdidik, cerdas, dan berdaya saing. Ukuran kebangkitan nasional di era globalisasi itu adalah menjadi bangsa modern dan syarat utama menjadi bangsa modern adalah kebangkitan masyarakat yang berdaya saing, dengan kemajuan di bidang budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pemerintah tentu saja memberikan perhatian besar untuk mencapai tujuan itu. Pemerintah bersama DPR, telah berketetapan untuk memajukan kualitas pendidikan di tanah air, yaitu dengan terus berusaha keras untuk mewujudkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran belanja negara. Semua itu adalah upaya yang sangat serius dari pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun budaya bangsa yang maju dan bermartabat melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dengan tetap mengarusutamakan kearifan lokal.

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa hanya melalui pendidikan yang berkualitas, maka kita akan dapat membina bangsa yang akan melahirkan anak bangsa dengan kapasitas memadai untuk mengelola potensi alam, kekayaan, dan sumber daya lainnya untuk kemakmuran rakyat. Pendidikan juga akan mencetak tatanan masyarakat yang mampu menyikapi kerjasama dengan negara maju sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Sikap ramah terhadap investasi asing tidak berarti menggadaikan kekayaan dan kedaulatan negeri.

Tentu saja pendidikan di sini tidak hanya mencakup pendidikan akademik biasa, akan tetapi juga mencakup pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu penting untuk mengukir akhlak melalui proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik, sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi kebiasaan yang terinternalisasi dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak. Cukup banyak tokoh dunia yang menyatakan pentingnya pendidikan karakter, antara lain mantan Presiden AS, Theodore Roosevelt yang pernah mengatakan: â€œTo educate a person in mind and not in characters is to educate a menace to societyâ€• (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak saja dan bukan aspek pembinaan karakter adalah ancaman marabahaya bagi masyarakat). - Pemerintah sebagai penyandang dana

Meski pun pemerintah pada butir 1 tadi lebih berperan sebagai fasilitator namun pada prinsipnya pemerintah juga harus siap berperan sebagai penyandang dana, untuk menggelar upaya nasional dalam memperkecil participatory gap. Dalam kaitan itu, maka peran pendanaan yang diberikan terutama harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan bagi segenap komponen bangsa.

Dalam kaitan itu, pemerintah telah memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat, mulai dari kemudahan investasi dan penanaman modal melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bagi http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



kalangan pengusaha.

Khusus untuk memberdayakan kalangan miskin pemerintah mengedepankan pendekatan tiga klaster, yaitu klaster pertama ditujukan untuk mengurangi beban biaya hidup kelompok miskin, dengan pemberian subsidi pangan dan bantuan untuk pendidikan (bea siswa), kesehatan (askeskin/jakesmas), bantuan beras murah, obat murah, dan buku murah; klaster kedua, ditujukan untuk memberikan dukungan bagi penciptaan kesempatan kerja, melalui program pemberdayaan masyarakat (infrastruktur desa/kecamatan), dan pemberian kredit usaha rakyat (KUR); dan klaster ketiga, ditujukan untuk memberikan akses fasilitas dasar seperti air bersih, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Penutup Kebangkitan nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei, harus kita sikapi sebagai sebuah tugas historis dan bukan sebatas pada ritual historis belaka. Dalam mengaktulisasikan tugas historis itu, maka tentu saja kita harus menyesuaikan dengan sejumlah tantangan dan dinamika yang berkembang di sekeliling kita.

Saat ini di era abad ke-21 tantangan terbesar yang harus kita hadapi adalah fenomena globalisasi dengan sejumlah fitur di dalamnya, dan salah satu fitur terpenting di era globalisasi itu adalah terbentuknya dunia yang semakin menjejaring atau networked world, yaitu kondisi dimana segenap aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa semakin saling berpautan antara satu dengan lainnya.

Dampak dari keberadaan dunia yang menjejaring itu adalah lahirnya globalisasi lunak (soft globalisation) yang menuntut kapasitas bangsa untuk ikut terlibat aktif dalam suatu tatanan kemitraan pengetahuan global (global knowledge partnerships) yang utamanya berisikan berbagai aktifitas untuk saling berbagi dalam proses produksi pengetahuan. Tentu saja kapasitas pengetahuan yang dimiliki suatu bangsa akan berhubungan erat dengan daya saingnya. Bangsa dengan kapasitas pengetahuan yang lebih tinggi akan memiliki potensi untuk meraih peluang yang lebih besar di era globalisasi dan demikian juga sebaliknya.

Di sisi lain, kesenjangan antarbangsa dalam kapasitas pengetahuan yang dimilikinya untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan di era globalisasi menghasilkan disparitas-partisipasi atau participatory gap. Untuk dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan peradaban di era globalisasi itu, maka kita harus sanggup memperkecil participatory gap dari tahun ke tahun, tentu saja untuk itu diperlukan kerja keras, dedikasi, komitmen, dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa.

Dalam kondisi dimana bangsa-bangsa di dunia telah semakin saling bergantung dan berpautan satu dengan lainnya dan setiap bangsa saling berbagi informasi dalam suatu global knowledge partnerships, maka pemaknaan kebangkitan nasional itu harus diartikan dalam lingkup yang lebih luas, yaitu agar kita dapat bangkit bersama untuk memperkecil participatory gap bangsa Indonesia dan memperjuangkan agar bangsa Indonesia dapat memberikan semakin banyak batu pembangun dalam tatanan pembangunan peradaban global.[]


www.setneg.go.id


Kebangkitan Nasional dan Upaya Bangsa

Recommend Documents