LAPORAN PELAKSANAAN PELATIHAN PEMAHAMAN PERSYARATAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) UNTUK INDUSTRI PENGOLAH KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN RAKYAT/LAHAN MASYARAKAT
BOGOR, 26 – 29 SEPTEMBER 2011
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ITTO Project TFL-PD 2011
1
DAFTAR ISI I.
PENDAHULUAN 1. Latar belakang 2. Maksud dan tujuan 3. Keluaran yang diharapkan
II.
PESERTA PELATIHAN 1. Syarat peserta 2. Kehadiran peserta
III. METODOLOGI PELATIHAN 1. Teori 2. Diskusi 3. Praktek IV.
MATERI PELATIHAN 1. Kebijakan SVLK 2. Pengenalan Sistem dan Standard VLK 3. Peraturan Bidang Penatausahaan Hasil Hutan 4. Aspek Hukum/Legalitas Kayu Hutan Hak di Industri 5. Prosedur dan Protokol Dalam Pelaksanaan Penilaian VLK 6. Prinsip-prinsip Ketelusuran Pergerakan Bahan Baku 7. Konsep Pembinaan Industri Pengolah Kayu Rakyat
V.
PELAKSANAAN PELATIHAN 1. Kemampuan pemateri 2. Pemahaman peserta 3. Diskusi 4. Evaluasi
VI.
PRAKTEK LAPANGAN
VII. KESIMPULAN
2
I.
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, dinyatakan bahwa hutan rakyat merupakan jenis hutan yang dikelompokkan ke dalam hutan hak. Ini berarti bahwa hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang telah dibebani hak milik, yang konsekuensi logisnya adalah hutan rakyat diusahakan tidak pada hutan Negara. Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, pada Pasal 103 dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak/rakyat melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha. Hal ini tentunya memperkuat kebijakan Kementerian Kehutanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 421/Menhut-II/2006 tentang Fokus-fokus kegiatan pembangunan kehutanan, bahwa pengembangan hutan rakyat telah menjadi bagian dalam kegiatan pembangunan kehutanan. Peranan hutan rakyat dalam pemenuhan kebutuhan kayu lokal, kebutuhan industri perkayuan dan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan sosial ekonomi masyarakat semakin dibutuhkan seiring dengan semakin terbatasnya pemenuhan kayu dari hutan alam. Tingginya laju deforestasi dikarenakan maraknya aktivitas pembalakan liar, perdagangan kayu illegal, alih fungsi kawasan tidak sesuai prosedur, perambahan kawasan, kebakaran hutan dan tindak kejahatan hutan lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi hutan alam menurun tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan kayu nasional setiap tahunnya. Akibat defisit bahan baku kayu yang bersumber dari hutan alam telah terjadinya perubahan orientasi sumber bahan baku dari hutan alam ke bahan baku alternatif “Kayu Rakyat”. Pergeseran orientasi mendongkrak nilai ekonomis kayu rakyat dan mengeliatkan perdagangan kayu rakyat di pasar lokal maupun tujuan ekspor. Sebagian besar industri pengolah kayu terutama di Pulau Jawa, saat ini menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu rakyat (hutan hak atau Hutan Rakyat). Oleh karena itu posisi keberadaan dan eksistensi hutan rakyat atau hutan hak sebagai pemasok bahan baku kayu ke industri di Pulau Jawa sangat strategis. 3
Pertanyaan mendasar mengapa Hutan Rakyat perlu mendapat perhatian ? hal ini patut dipertimbangkan mengingat 1). Hutan negara sudah tidak mampu secara lestari mencukupi permintaan akan kayu, 2). Di beberapa daerah produksi kayu dari hutan rakyat sudah lebih banyak dari produksi kayu hutan negara, 3). Membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan kesempatan berusaha untuk daerah, 4). Mengurangi tekanan terhadap pembalakan di hutan negara. Setelah berkembangnya hutan rakyat, tentunya hutan rakyat harus dikelola secara berkelanjutan, dengan pertimbangan 1). Di beberapa daerah hutan negara luasnya tidak cukup untuk berperan dalam perlindungan lingkungan, 2). Menekan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan dalam pemanfaatannya, 3). Menjamin keberlanjutan hasil dari hutan rakyat, 4). Tuntutan pasar atas hasil hutan dari sumber yang legal dan dikelola dengan pendekatan ramah lingkungan. Pertanyaan berikutnya, mengapa hutan rakyatpun perlu disertifikasi ? tentunya ini sudah menjadi persyaratan atau piranti untuk mengatur transaksi dalam sistem perdagangan dunia, selain itu juga tumbuh kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya penyelamatan hutan, melalui penerapan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan maupun adanya permintaan pasar, lembaga donor atau investor atas sertifikasi hutan atau hasil hutan. Dalam rangka menjamin legalitas hak dan kepastian hukum atas kayu yang berasal dari pengelolaan hutan hak atau lahan masyarakat, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 51/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 62/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 33/menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SAKU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak. Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tersebut di atas, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pelaku usaha akibat minimnya sosialisasi (keterbatasan anggaran) oleh jajaran instansi kehutanan pusat maupun daerah untuk menjangkau ke pelosok-pelosok desa. Sedangkan salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat legalitas hasil hutan adalah menjalankan atau mematuhi setiap segmen regulasi yang berlaku. Untuk keberhasilan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diperlukan pelatihan kepada para pelaku usaha khususnya industri pengolah kayu dengan membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutananan No. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengolahan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan hak dan Peraturan Direktur Jenderal No. 4
P.06/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Kayu dan Peraturan Direktur Jenderal BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010. 2. Maksud dan Tujuan Maksud penyelenggaran diklat pemahaman Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ini dimaksudkan agar industri yang menggunakan kayu dari sumber hutan rakyat dapat mengetahui dan memahami prosedur dan protokol dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin. Tujuan diberikan pembekalan kepada para pelaku industri pengolahan kayu berbasis kayu rakyat adalah agar pelaku usaha dapat memahami kerangka logika dan memahami tentang konsep SVLK dan peraturan perundangan yang terkait lainnya untuk meningkatkan kemampuan individu peserta menuju penerapan sistem verifikasi legalitas kayu. 3. Keluaran Yang Diharapkan Dari hasil pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat : a. Memahami kebijakan pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu yang berasal dari hutan rakyat/lahan masyarakat. b. Mampu menggambarkan situasi penerapan sistem verifikasi legalitas kayu pada hutan rakyat/pemilik lahan c. Memahami prosedur & persyaratan penilaian SVLK pada Hutan Rakyat/ lahan masyarakat. d. Memahami kelembagaan untuk SVLK pada Hutan Rakyat/lahan masyarakat. e. Memahami sistem dokumentasi/arsip dokumen unit manajemen hutan rakyat/lahan masyarakat. II.
PESERTA PELATIHAN Peserta pelatihan diikuti oleh 19 peserta dari 20 peserta yang direncanakan hadir, yaitu berasal dari perusahaan- perusahaan industri perkayuan dengan bahan baku utama berasal dari hutan rakyat/lahan masyarakat, yang berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Utusan perusahaan yang diikutsertakan dalam pelatihan ini pada umumnya terkait langsung dengan proses produksi, dengan tingkat jabatan Ganis sampai tingkat Direktur.
Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta : maksimal 30 (tiga puluh ) orang per angkatan. 5
b. Asal peserta
:
Peserta dari industri pengguna kayu rakyat diutamakan dari perwakilan industri berdasarkan skalanya (kecil, menengah dan besar), agar terjadi transformasi informasi dan masing-masing peserta dapat membagi pengalamannya terutama terkait dengan legalitas kayu. c.
Persyaratan peserta : Peserta adalah personil yang bertugas dalam pengadaan dan pengolahan bahan baku terutama bersumber dari kayu rakyat. Peserta mengerti tentang Penatausahaan hasil hutan rakyat dan dokumen legalitas kayu. Peserta mempunyai kemampuan pembuatan laporan penggunaan bahan baku kayu rakyat (RPBBI, LMKB/O) Syarat pendidikan minimal SMA/Sederajat
8. Pengampu/Fasilitator a. Asal Pengampu/Fasilitator Asal pengampu/Fasilitator: pemerintah, instansi swasta /praktisi/ professional. b. Persyaratan pengampu/fasilitator Adapun persyaratan fasilitator adalah : Menguasai teknik fasilitasi (sesuai dengan kelompok peserta, tujuan, fasilitasi, adaptif, komunikatif) Memiliki pengalaman fasilitasi khususnya dalam bidang pengelolaan Hutan rakyat/lahan masyarakat Mempunyai pengetahuan tentang peraturan terkait SVLK pada Hutan rakyat/lahan masyarakat; memahami prinsip dan system penelusuran bahan baku kayu pada industry pengolahan kayu primer maupun sekunder. Mampu merancang sesi Diklat sehingga sesuai dengan indikator keberhasilan Menguasai metodologi pengajaran orang dewasa Mampu membuat bahan simulasi/latihan dan melakukan evaluasi Diklat dan peserta Persyaratan pendidikan minimal S1/Sederajat Persyaratan Narasumber adalah : Menguasai Materi/Pokok bahasan Berpengalaman menjadi narasumber di bidang pengelolaan Hutan Rakyat/Pemilik Lahan Mempunyai pengetahuan tentang peraturan terkait SVLK pada Hutan Rakyat/Pemilik Lahan 9. Lokasi Diklat 6
Diklat ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan gambaran yang nyata dalam penerapan SVLK, maka pemilihan tempat/lokasi Diklat menjadi sangat penting. Salah satu pertimbangan untuk menentukan sebuah lokasi tempat berdasarkan kondisi yang merupakan pusat (sentra) dari rantai peredaran kayu rakyat. Selain itu lokasi Diklat berada ditengah-tengah sasaran peserta sehingga dapat menjaring peserta sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk menjamin kenyamanan tempat Diklat perlu dipilih daerah yang memiliki fasilitas gedung Diklat yang memadai misalnya di hotel yang memiliki ruang Diklat. Lokasi Diklat sebaiknya tidak jauh dengan lokasi praktek lapangan serta tersedia aksesibilitas untuk menuju lokasi praktek lapangan. Akses yang sulit akan berdampak pada tambahan biaya bagi Diklat dan ketersediaan waktu. Lokasi Diklat harus memberikan kemungkingan bagi peserta Diklat untuk mendapatkan pengalaman, pembelajaran dan melaksanakan praktek percobaan dilapangan. Untuk Diklat bagi industri pengguna kayu rakyat sebaiknya berada pada sentra industri kayu rakyat. 10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 4 (empat) hari setara dengan 36 jam pelajaran (jpl) @ 45 menit, terdiri dari pembelajaran teori 20 jpl dan praktek 16 jpl. 11. Peralatan dan Bahan Diklat a. Kebutuhan peserta : Di ruang kelas :
c. Di lapangan
:
Alat tulis-menulis Lap top/Desk top, LCD Projector, papan tulis, flip chart, spidol, peta-peta, blanko dokumen dan lainlain. Peta-peta, kompas, blanko dokumen dan lain-lain.
12. Daftar Mata Diklat NO.
MATA DIKLAT
I. TEORI 1. Bina Suasana Diklat (Dinamika Kelompok) 2. Kebijakan SVLK dalam konteks perdagangan hasil hutan (PUHH hutan rakyat) 3. Pengenalan Sistem dan standard VLK pada Industri Pengolah dan Pengguna Kayu Rakyat 4. Peraturan bidang penatausahaan hasil hutan di Industri Pengolah dan pengguna kayu rakyat 5. Aspek hukum/legalitas dalam industri pengolah dan pengguna kayu rakyat 6. Prosedur dan Protokol dalam Pelaksanaan Penilaian VLK pada unit
JPL 20 1 3 3 3 2 4 7
NO.
MATA DIKLAT
pemegang izin 7. Prinsip-prinsip ketelusuran perjalanan/pergerakan bahan baku pada Industri pengguna kayu rakyat 8. Konsep pembinaan Industri pengolah dan pengguna kayu rakyat terhadap pemasok, dan petani pemilik hutan rakyat/lahan masyarakat.
JPL 2 2
II. PRAKTEK
16
1. Simulasi dan praktek penerapan VLK di Industri Pengolah dan pengguna kayu rakyat
16
JUMLAH
36
Untuk mengatasi kelangkaan bahan baku kayu, dengan berbagai pertimbangan efisiensi, banyak industri skala besar melakukan: • Relokasi industri dengan mendekatkan Industri ke sumber bahan baku Hutan Rakyat. • Membuat cabang industri pengolahan ½ jadi veener, penggergajian kayu ke lokasi HR dan menggunakan jasa pengepul/ tengkulak kayu rakyat. • Menggunakan jasa pengepul/ tengkulak kayu rakyat Disatu sisi, tingginya permintaan kayu rakyat dapat dijadikan strategy untuk mendorong perekonomian masyarakat berbasis kayu rakyat untuk: pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan mendorong investasi) wilayah. Di lain sisi, dikhawatirkan terjadi eksploitasi kayu rakyat tidak terkendali dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan hutan rakyat (kayu rakyat) dalam tempo waktu singkat. Terjadi kemusnahan hutan rakyat dan semakin terbatasnya dana pemerintah untuk membangun atau mensubsidi masyarakat akan sangat sulit membangun kembali hutan rakyat kembali. Belum diketahuinya secara pasti data ratio In-put/ Out-Put potensi produksi kayu rakyat dan kebutuhan bahan baku industri berbasis kayu rakyat guna menjamin kelestarian lingkungan dan kelestarian usaha. Belum adanya kesamaan persepsi, arah kebijakan pemerintah, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan hutan rakyat. Diskriminasi sistem tata usaha kayu rakyat dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya Belum mantapnya Unit Kelola Hutan Rakyat. 8
Sebagian besar kawasan HR kecil, terpencar, tidak kompak dan belum terkelola dalam skala kesatuan pengelolaan yang ekonomis dan lestari. Pengelolaan HR, secara murni HR maupun dengan sistem campuran dengan tanaman budidaya (agroforestry) Belum mantapnya kelembagaan HR, Sebagian besar organisasi pengelolaan hutan rakyat masih individu, kelompok petani, belum merupakan lembaga pengelola HR yang belum profesional/ masih konvensional. Belum mantapnya pengusahaan HR, antara lain: Kebanyakan pengusahaan hutan kayu rakyat masih merupakan usaha keluarga, bersifat tradisional/subsisten dan belum berkembangnya dalam Unit UMKM /Koperasi. Kurangnya kemampuan memanfaatkan peluang pasar kayu rakyat. Kurang memiliki jiwa usaha, Minimnya kurang modal usaha dan terbatasnya akses permodalan, Terbatasnya informasi pasar mengakibatkan kurangnya kemampuan memanfaatkan peluang pasar mengakibatkan perolehan keuntungan di ditingkat petani terkecil. INDUSTRI SKALA KECIL KOPERASI/UMKM /PASAR LOKAL. Rendahnya kemampuan Industri skala: UMKM/Koperasi berbasis kayu rakyat dalam memanfaatkan peluang pasar. Nilai tambah (Added Value) kecil karena kurang efisien memananfaatkan bahan baku, kurang inovasi produksi sehingga kurang kompetitif di pasar. Hanya dapat dijadikan sebagai strategi terbatas untuk: penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat . INDUSTRI SKALA BESAR/PASAR DALAM NEGERI DAN EKSPOR. Cukup kuatnya Industri skala besar dalam memanfaatkan peluang pasar dalam dan luar negeri. Permasalahannya terbatasnya dan kurang terjaminnya kontinuitas bahan baku kayu Nilai tambah (Added Value) cukup besar dan terbesar untuk tujuan pasar ekspor karena, karena: Efisien memananfaatkan bahan baku, inovasi produksi sehingga cukup mampu kompetitif di dalam dan luar negeri. Input penggunaan teknologi pengawetan kayu, art-disain dan finishing product. Sangat memungkinkan dijadikan sebagai strategi untuk: penciptaan lapangan kerja, Peningkatan pendapatan dan Pertumbuan ekonomi Daerah dan Nasional.
9
14. Silabus Pelatihan Pemahaman Persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk Industri Pengolah Kayu yang berasal dari Hutan Rakyat/Lahan Masyarakat
No
Topik
.
JPL
Indikator keberhasilan
Pokok Bahasan
a.
Metode
b.
Alat Peraga
Sumber Pustaka
dan Bahan
I
Teori
20
1.
Bina Suasana
1
Pelatihan
Setelah mengikuti pelajaran ini peserta
1. Perkenalan/ice breaking
mampu:
2. Peningkatan semangat dan
- Saling mengenal satu sama lain dan
motivasi berlatih dan bekerja 3. Peningkatan bekerjasama
berkomunikasi secara
a. Permainan, Diskusi, Ceramah b. Papan Tulis, LCD, Flipchart, , Lakban, Bahan Permainan
lancar - Memiliki semangat & motivasi untuk berlatih dan bekerja - Memiliki kerjasama yang baik 2.
Kebijakan SVLK
3
Peserta memahami latar
dalam konteks
belakang mengapa
perdagangan
pemerintah Indonesia
1. Isu perdagangan dan peredaran kayu international 2. Beberapa kebijakan negara lain
a. Kuliah dan diskusi
- Referensi dari Lembaga pemantau 10
No .
Topik
JPL
Indikator keberhasilan
Metode
b.
Alat Peraga
Sumber Pustaka
dan Bahan hasil hutan
membuat kebijakan
yang mempersyaratkan Verifikasil
perdagangan
system verifikasi
legalitas kayu
kayu (WWF,
legalitas kayudalam konteks perdagangan hasil hutan
3.
Pokok Bahasan
a.
Pengenalan
3
3. Kerangka logika pembuatan system verifikasi kayu
P.6/2009,
internal yang menyebabkan
P.02/2010 :
terwujudnya SVLK
SVLK
sistem dan
latar belakang dan
standard VLK
konsep Standard
pada industri
verifikasi legalitas kayu
(kelembagaan SVLK, interaksi dan
pengolah dan
dalam perdagangan kayu
hubungan antar lembaga –
pengguna kayu
Internasional serta dapat
lembaga akreditasi, lembaga
rakyat
memahami persyaratan
Verifikasi, Lembaga pemantau,)
standar SVLK
- P.38/2009,
4. Faktor pendukung ekternal dan
Peserta dapat memahami 1. Latar balakang lahirnya kebijakan
yang tertuang dalam
GFTN, dll)
a. Kuliah dan diskusi
SVLK 2. System Verifikasi Legalitas kayu
3. Proses dan tahapan Verifikasi Legalitas kayu 4. Pedoman Penilaian VLK 5. Pemahaman standar VLK
4.
Peraturan bidang
3
Peserta dapat
1. Peraturan PUHH (penataan hasil
a. Kuliah dan diskusi,
c. P.55/2006 11
No
Topik
.
JPL
Indikator keberhasilan
Pokok Bahasan
a.
Metode
b.
Alat Peraga
Sumber Pustaka
dan Bahan penatausahaan
mengetahui dan
hutan) di hutan hak (SKAU,
hasil hutan di
memahami peraturan-
SKSKB KR, nota, dll.)
Industri
peraturan yang terkait
Pengolah dan
dengan penatausahaan
hasil hutan) di Industri pengolah
pengguna kayu
hasil hutan (PUHH) di
kayu hutah hak
rakyat.
hutak hak dan industri
Simulasi
d. P.51/2006 e. P.33/2007
2. - Peraturan PUHH (penataan
yang menggunakan kayu dari hutan rakyat 5.
Aspek
2
Peserta dapat
1. Peraturan-peraturan terkait
a. Kuliah dan dikusi
f. Peraturan-
hukum/legalitas
mengetahui dan
dokumen legalitas perusahaan
peraturan
dalam industri
memahami semua hasil
(SIUP, TDP, NPWP, IUI, dll)
yang terkait
pengolahan dan
aspek legal/legalitas
pengguna kayu
(dokumen legalitas)
dengan dokumen legalias hutan
rakyat
yang diharuskan bagi
rakyat (hutan milik)
2. Peraturan-peraturan terkait
g. P.02/2006
industri pengolah dan pengguna kayu rakyat dan sanksinya 6.
Prosedur dan Protokol dalam
4
Peserta dapat mengetahui dan
1. Tahapan dan proses penilaian
h. P.38/2009
VLK di Industri dan hutan hak
i. P.06/2009 12
No .
Topik
JPL
Indikator keberhasilan
Pokok Bahasan
a.
Metode
b.
Alat Peraga
Sumber Pustaka
dan Bahan Pelaksanaan
memahami prosedur dan
Penilaian VLK
protokol dalam
pada unit
pelaksanaan penilaian
pemegang izin.
atau verifikasi LK pada
yang dilakukan oleh LVVK
j. P/02/2011
pemegang Izin oleh LVLK 7.
Prinsip-prinsip
2
Peserta dapat
1. Sistem lacak balak di Industri pengolah kayu rakyat
a. Kulian, diskusi dan
ketelusuran
mengetahui dan
perjalanan/perge
memahami prinsip-
rakan bahan
prinsip ketelusuran
baku pada
perjalan/ pergerakan
beserta
Industri
bahan baku pada
aturan
pengguna kayu
pengguna industri kayu
perubahanny
rakyat
(sistem lacak balak di
a
2. - Identifikasi pergerakan kayu atau lacak balak di hutan hak
simulasi
k. Standard lacak balak l. P.02/2006 m.P 51 dan P 55
industri II
Konsep
2
Peserta dapat
1. Konsep pembinaan dari Industri
pembinaan
mengetahui dan
kepada pemasok kayu dari hutan
Industri
memahami konsep
hak
pengolahan dan
pembinaan bagi industri
n. Standar PHBML o. Lain-lain
2. Bentuk-bentuk kerjasama antara 13
No .
Topik
JPL
Indikator keberhasilan
Metode
b.
Alat Peraga
Sumber Pustaka
dan Bahan pengguna kayu
pengolah dan pengguna
industri dan pemasok dari hutan
rakyat terhadap
kayu rakyat terhadap
rakyat
pemasok, dan
pemasok kayu dari
petani pemilik
hutan hak (hutan rakyat)
hutan rakyat 8.
Pokok Bahasan
a.
3. Bentuk-bentuk kelembagaan untuk kerjasama Industri dan pemasok dari hutan rakyat
PRAKTEK
16
Simulasi dan
16
Peserta dapat
1. Kegiatan simulasi dan praktek
a. Praktek di
praktek
mengetahui dan
dilapangan melakukan audit
lapangan (industri
penerapan VLK
memahami serta
internal SVLK di Industri pengolah
pengolah kayu dari
di Industri
mempraktekan atau
dan pemasok dari hutan rakyat
hutan hak
Pengolahan dan
menerapkan di
penggunaan
organisasi kerjanya
kayu rakyat.
(industrinya)
P.02/2010
persyaratan SVLK industri yang menggunakan kayu rakyat dan di hutan hak (pemasoknya) 14
Kepala Pusat,
Ir. Helmi Basalamah, MM NIP. 19611119 198802 1 001
15
