INFORMASI KEMKES TENTANG PERATURAN DI BIDANG PEMBANGUNAN KESEHATA N KHUSUSNYA TERKAIT KOMPETENSI DAN KEWENANGAN TENAGA KESEHATAN DI BIDANG PELAYANAN GIGI MULUT.
Surabaya, 5 Agustus 2010
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan RI
FILOSOFI KEBIJAKAN PUBLIK
Peraturan Perundang-undangan mengenai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebaiknya disusun dengan melibatkan sebanyak mungkin komponen masyarakat
Undang-Undang dan Peraturan Daerah adalah Kebijakan Publik yang paling “representatif” karena melibatkan wakil rakyat.
PP, Perpres, Peraturan/Keputusan Menteri disusun dalam rangka melaksanakan UU (eksplisit ataupun implisit)
DASAR HUKUM PENYUSUNAN 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2.
Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPerpu, RPP, dan RPerpres.
3.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 96/Mekkes/SK/IV/76 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan PerundangUndangan Pada Departemen Kesehatan RI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.
Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.
2.
Jenis dan Hierarki (Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004): a. UUD RI Tahun 1945 b. UU/Perpu c. PP d. Perpres e. Perda
3.
Pasal 7 ayat (4) UU 10/2004), Peraturan Menteri Mempunyai Kekuatan Hukum yg mengikat
DISKRESI (KEPUSTAKAAN)
Diskresi merupakan kebijakan pejabat administrasi negara, untuk mengisi kekosongan hukum, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dimasyarakat, yang belum terakomodasi atau diatur kedalam peraturan-perundang-undangan
TOLOK UKUR PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA
Adanya keleluasaan administrasi untuk bertindak atas inisiatif sendiri
Untuk menyelesaiakan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya
Harus dapat dipertanggungjawabkan Diskresi merupakan alternatif kebijakan untuk mengisi kekurangan dan kelemahan didalam penerapan asas legalitas
PRATURAN PEMERINTAH NOMOR 38
Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN
Pasal 19 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pasal 20 (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN
Pasal 21 (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN
Pasal 23 (1)
Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
(2)
Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
(3)
Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
(5)
Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN
Pasal 24 (1)
Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(2)
Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
(3)
Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN
Pasal 25 (1)
Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
(2)
Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
(3)
Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN
Pasal 26 (1)
Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan.
(2)
Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
(3)
Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat; b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN Pasal 93
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, usaha kesehatan gigi sekolah.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN
Pasal 94 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TENTANG RUMAH SAKIT
Pasal 5 Rumah Sakit mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TENTANG RUMAH SAKIT
Pasal 14 (1) Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan pelayanan. (2) Pendayagunaan tenaga kesehatan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta ketersediaan tenaga kesehatan setempat.
STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TENTANG PRATIK KEDOKTERAN
Pasal 44
Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.
Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN
Pengertian :
Yang dimaksud dengan “standar pelayanan” adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
Yang dimaksud dengan “strata sarana pelayanan” adalah tingkatan pelayanan yang standar tenaga dan peralatannya sesuai dengan kemampuan yang diberikan.
POKOK-POKOK PIKIRAN MUATAN MATERI PERATURAN MENTERI TENTANG STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN
STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN
Tujuan :
Memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh praktik kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien.
Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.
STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN
PRINSIP DASAR
Standar Pelayanan Kedokteran terdiri dari Pedoman Pelayanan Kedokteran dan SPO.
SPK dibuat oleh organisasi profesi dan disahkan oleh Menteri.
SPO dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan Pedoman atau Standar......?
STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN PRINSIP DASAR ( Lanjutan) 1.
Standar Pelayanan Kedokteran menggunakan pilihan pendekatan: Pengelolaan penyakit dalam kondisi tunggal, yaitu tanpa penyakit lain atau komplikasi; Pengelolaan berdasarkan kondisi;
2.
Standar Pelayanan Kedokteran dibuat dengan bahasa yang sederhana, menggunakan kata bantu kata kerja yang tepat, mudah dimengerti, terukur dan realistik.
3.
Standar Pelayanan Kedokteran harus sahih pada saat ditetapkan, mengacu pada kepustakaan terbaru dengan dukungan bukti klinis, dan dapat berdasarkan hasil penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan atau institusi pendidikan kedokteran. Diperbaharui berdasarkan perkembangan IPTEK KEDOKTERAN
STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN
Dilakukan Secara Bertahap, dengan prioritas :
Penyakit atau kondisi yang paling sering atau banyak terjadi; Penyakit atau kondisi yang memiliki risiko tinggi; Penyakit atau kondisi yang memerlukan biaya tinggi;
STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN
Multi disiplin : Standar Pelayanan Kedokteran yang melibatkan multi disiplin profesi kedokteran atau kedokteran gigi, disusun oleh Perhimpunan Dokter Spesialis atau Perhimpunan Dokter Gigi Spesialis yang terkait disahkan oleh Menteri. Perlukan ditetapkan oleh Organisasi Profesi sebelum disyahkan Menteri
STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) :
Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib memprakarsai penyusunan SPO sesuai dengan jenis dan strata fasilitas pelayanan kesehatan yang dipimpinnya.
Pedoman SPK harus dijadikan acuan pada penyusunan SPO di fasilitas pelayanan kesehatan.
SPO harus dijadikan panduan bagi seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
SPO disusun dalam bentuk panduan penatalaksanaan klinis (clinical practise guidelines) yang dilengkapi dengan alur klinis (clinical pathway), algoritme, protokol, prosedur dan standing order.
SPO harus memuat sekurang-kurangnya mengenai pengertian, anamnesis, pemeriksaan fisik, kriteria diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, terapi, edukasi, prognosis dan kepustakaan.
STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN PERLUKAH DIATUR PENYANGKALAN (DISCLAIMER)..... ?
Dalam setiap penyusunan Pedoman SPK dan SPO harus dicantumkan adanya penyangkalan (disclaimer).
Penyangkalan (disclaimer) merupakan dasar pembenar terhadap kemungkinan adanya modifikasi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran terhadap Pedoman SPK dan SPO.
Modifikasi hanya dapat dilakukan atas dasar keadaan yang memaksa, antara lain keadaan khusus pasien, kedaruratan dan keterbatasan sumber daya.
Modifikasi SPK dan SPO harus dicatat di dalam rekam medis.
UPAYA KESEHATAN GIGI DAN MULUT PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN
Peraturan Menteri Kesehatan Muatan Materi terdiri dari: 1. Dasar hukum 2.
Maksud dan tujuan pengaturan
3.
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Gigi dan mulut
d.
SDM Kes/Tenaga Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan gigi perseorangan Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
e.
Usaha kesehatan gigi sekolah.
f.
Tata laksana
a. b. c.
4.
Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
KATA AKHIR
Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Profesinya harus Sesuai dengan keahlian dan Kewenangan
Semua Program berlandaskan hukum, jelas parameter dan kriteria penilaiannya, dipantau, dan dievaluasi secara berkesinambungan
Semua Program harus dilaksanakan bersama, Pusat dan Daerah, bahkan banyak yang harus lintas sektor Termasuk Organisasi Profesi.
Bersama kita bisa.
TERIMA KASIH
